BPJS = Badan Pembayar Jasa Sikiiit? – perdesaansehat.com

1
inShare

BPJS = Badan Pembayar Jasa Sikiiit?

OPINI | 17 January 2014 | 11:06


BPJS = Badan Pembayar Jasa Sikiiit?

Yaslis Ilyas

Ketua Umum: Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia ( LAFAI)

Kenapa penulis merubah arti akronim BPJS menjadi Badan Pembayar Jaminan Sikiit? Karena banyak informasi dan data yang masuk yang mengeluhkan dan protes terhadap tarif kapitasi dan INA CBG yang diterapkan BPJS untuk membayar Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Bagi RS Swasta dilema kalau tidak ikut takut dianggap tidak mendukung program JKN, sedangkan kalau ikut menanggung rugi. Program JKN juga menimbulkan konflik antara PPK, Peserta dan BPJS. PPK akan menjadi sasaran ketidak puasan pasien ketika mereka tidak dapat dilayani dengan baik karena alasan tarif BPJS tidak menutupi cost RS. Sumber konflik yang paling besar pada PPK dengan BPJS adalah PPK merasakan beban dan resiko kerja ada pada mereka, sedangkan pihak BPJSmengelola dana pulahan triliun dan mempunyai fasilitas wah dan gaji besar (saat ini beredar info di media sosial bahwa gaji direksi BPJS ratusan juta per bulan? Rumor atau fakta?). Dilain pihak, BPJS menjalankan fungsinya tanpa menangung resiko finansial apapun dan kalaupun merugi juga tanggung jawab pemerintah.

Kami melakukan diskusi intens dengan teman2 pimpinan RS dan anggota LAFAI untuk melihat secara jernih beberapa permasalahan tentang tarif kapitasi dan INA CBG. Khusus untuk kapitasi kepada puskesmas dibahas juga kemana dana kapitasi mengalir? Hasil diskusi tersebut, penulis sampaikan point2 penting yang berkaitan dengan tarif kapitasi dan INA CBG sebagai berikut:

1. Tarif Kapitasi menurut Permenkes No 69/2013 tentang Tarif Yankes Program JKN tercamtum bahwa kapitasi rawat jalan tingkat 1 Puskesmas dengan tarif Rp. 3000 s/d Rp 6.000 tergantung SDM dan fasilitas puskesmas. Yang menarik kalau puskesmas tidak ada dokter maka tarif kapitasi cukup Rp 3000 saja; kebijakan ini mentolerir bahwa pelayanan kedokteran di puskesmas boleh tidak ada dokter. Pertanyaannya bagaimana mutunya layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta? Jangan-jangan bukan sembuh malah tambah parah dan beresiko cacat dan kematian. Mestinya kebijakan tarif kapitasi Rp 3000 tidak boleh ada, justru dokter dan dokter gigi harus diberikan insentif untuk berkerja didaerah terpencil dengan kapitasi puskesmas minimal Rp 6000. Malahan. seharusnya daerah terpencil tarif kapitasi harus lebih besar karena jumlah peserta pasti lebih kecil dibandingkan dengan puskesmas perkotaan sehingga mereka pasti mendapat insentif yang jauh lebih kecil dari dokter yang berkerja di kota besar. Kebijakan tarif kapitasi puskesmas, tampaknya tidak memperhatikan insentif dokter untuk mau berkerja di puskesmas terpencil dengan jumlah peserta yg lebih kecil

2. Khusus untuk puskesma pemerintah dana akan mengalir kemana? Diperkirakan dana kapitasi pelayanan tingkat pertama akan sebesar Rp 9,1 Triliun. Masalahnya, hampir semua puskesmas bukanlah BLUD sehingga dana kapitasi puskesmas, sesuai Undang2 yang berlaku, akan mengalir ke Dinas Pendapatan Daerah. Dana tersebut baru dapat didistribusikan ke puskesmas melalui sistem anggaran dan pendapatan tahun berjalan. Kalau demikian yang terjadi, dapat dipastikan SDM puskesmas akan frustrasi dan demotivasi kerja. Mereka kerja keras dan resiko kerja yang tinggi, tapi pendapatan tidak pasti. Uang bukanlah air yang akan deras mengalir kebawah. Uang analog dengan gas atau udara yang cepat menguap atau terhembus keatas. Masalah dana ini akan menimbulkan konflik yang besar dan akan menjadi bom waktu yang akan meledak dengan segera. Saya berpendapat perlu terobosan Peraturan Pemerintah atau Kepres baru yang mengatur dana kapitasi puskesmas dapat didistribusikan langsung ke puskesmas sehingga dapat dirasakan sebagai imbalan jasa dan kerja mereka.

3. Tarif kapitasi kilinik swasta Rp 8.000 sd Rp 10.000 per peserta per bulan.Masalahnya, dibayar dengan jumlah peserta berapa? Prakteknya klinik swasta dibayarkan sesuai jumlah peserta yang mendaftar; kalau bulan Januari 2014 sebanyak 50 orang maka besaran dana kapitasi Rp 400.000 sd 500.000, nilainya sangat kecil ditambah biaya nagih, repot dan lama. Mestinya, tarif kapitasi tersebut dihitung dengan jumlah minimal peserta, misal 1000 s/d 2500 orang, maka klinik swasta dibayar dengan yang cukup maka partisipasi klinik dapat diharapkan dan akan memberikan pelayanan bermutu untuk mempertahankan membership. Perlu dicatat masalah jumlah peserta pada puskemas pemerintah tidak ada, bahkan jumlah peserta besar 30.000 sd 40.000 peserta/puskesmas sehingga dana kapitasi cukup besar mestinya.

4. Tarif kapitasi praktek dokter gigi Rp 2000 per peserta. Besaran tarif ini karena angka utilisasasi hanya 1.6-2% dengan perhitungan jumlah peserta sejumlah 30.000 ( sesuai informasi yang didapat penulis dari konsultan P2JK Kemenkes). Prakteknya sama seperti kapitasi klinik swasta jumlah peserta sesuai yang terdaftar, maka dapat dipastikan dokter gigi tidak akan joint BPJS, kecuali mereka dibayar sesuai jumlah peserta dihitung mulai dengan minimal 5000 orang

5. Tarif INA CBG membingungkan? Sebagai contoh: mari kita lihat tabel tarif INA CBG dibawah ini. Jangankan dokter spesilias kebidanan orang awan juga bingung :Bagaimana mungkin pada RS tybe B tarif bedah caesar sedang klas 3 (Rp 4.882.245) lebih murah dari tarif sirkumsisi (sunat) sedang (Rp 5.181.598)? Kalau begitu lebih baik jadi dokter tukang sunat daripada repot2 jadi dokter spesialis kebidanan! Apakah tarif ini tidak menimbulkan konflik diantara dokter dengan BPJS? Kenapa kesenjangan tarif ini bisa terjadi?

Tarif INA CBG terlalu kecil? Banyak data RS baik pemerintah maupun swasta untuk tarif rawat inap INA CBG masih kecil dibandingkan tarif RS. Pertanyaan nya apakah penyusunan tarif telah menggunakan clinical pathaway atauStandar Pelayanan Minimum? Sangat membingungkan bagi RS swasta karena tarif yang dihasilkan jauh lebih rendah dengan penghitungan hospital base rate? Sebagai contoh (ini keluhan dari seorang teman RS swasta): Prosedur apendektomi pada RS swasta type D di kelas 3 adalah Rp 2,1 juta. Saya memgajukan pertanyaan sederhana ke NCC, BPJS, Kemenkes; tolong ajari kami bagaimana cara melakukan operasi usus buntu dengan biaya 2,1 juta. Tolong rincikan apa yg harus kami lakukan! Artinya, mereka bersedia melayani pasien, tapi janganlah merugi!

Teman2 yang menjadi Direktur RS swasta sangat mengeluh dengan tarif INA CBG ketika pasien membutuhkan perawatan di ICU dan tindakan operasi, pastilah mereka akan sangat merugi. Mereka tidak akan sanggup memberikan pelayanan karena akan terus merugi. Hal ini akan berefek penurunan kualitas pelayanan yang berakibat terhadap keselamatan pasien dan konflik dengan pasien dan keluarganya. Bila RS pemerintah karena semua asset maupun sdm milik pemerintah mungkin masih bisa diterima. Bagaimana dengan RS swasta? Apakah mungkin RS swasta mensubsidi program pemerintah? Rasanya akan sulit terjadi sehingga mungkin banyak RS swasta yang tidak mau jadi jaringan BPJS

6. Bagaimana dengan tarif rawat jalan rujukan ? Apakah tarifnya memadai? Dari informasi teman2 RS swasta tarif paket rawat jalan rujukan RS hanya sebesar 30% dare real cost. Terus, bagaimana mereka menyiasati tarif rujukan yang super murah ini? Ada RS yang mengambil kebijakan cost rawat jalan pasien JKN tidak boleh lebih dari Rp 50.000. Bagaiman caranya? Menghindari penggunaan pemeriksaan laboratorium pendukung diagnosa, memberi obat generik maksimal 3 hari, dan merujuk kembali pasien ke puskesmas pengirim. Khusus untuk peserta dengan penyakit kronis (misalkan: pensiuanan PNS) yang biasanya diberikan obat selama 1 bulan, maka diberikannya hanya 1 minggu pasien diminta bolak balik 4 kali per bulan. Untuk Aki-Aki pensiunan sungguh hal ini akan menyiksa mereka secara finansial phisik dan mental. Anda bisa bayangkan bagaimana efek JKN terhadap kualitas pelayanan kesehatan di RS? Disamping itu, hal ni akan menimbulkan kecemasan publik dan menurunkan trust dan berefek buruk pada brandingpelayanan RS Indonesia.

7. Konsep any willing provider RS swasta untuk joint program JKN harus dijamin. Kalau RS2 dan klinik swasta tidak mau ikut jaringan BPJS jangan diancam atau dipersulit untuk memperpanjang dan atau mengurus ijin RS. Jangan perlakukan RS swasta sebagai pesakitan atau dituduh tidak nasionalis karena tidak joint program JKN. Mereka sudah berjasa dengan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita. Semestinya, Tarif INA CBG harus cukup wajar sehingga mereka tidak merugi kalau mendukung program JKN. NCC harus segera berkerja kembali dengan mengundang praktisi dan pimpinan RS pemerintah, RS swasta dan puskesmas serta klinik swasta untuk menidentifikasi dan menginventarisir tarif kapitasi, paket tarif rujukan dan INA CBG yang jomplang ini. Segera lakukan recovery cost RS pemerintah maupun swasta sehingga tujuan mulia JKN dapat dicapai.

8. Menurut UU BPJS adalah lembaga wali amanat bersifat non profitsehinga BPJS didanai oleh APBN, APBD dan iuran Perusahaan BUMN dan swasta serta iuran individual warganegara. Manajemen BPJS tidak susah2 mencari dana untuk anggaran dan kegiatan. BPJS hanya mengelola dana dan membelanjakan anggaran dengan efektif dan efisien. Salah satu indikator kinerja BPJS adalah kepuasan peserta dan PPK. Masalahnya, mengamati operasional BPJS selama 2 pekan ini akan sulit memenuhi harapan peserta dan PPK. Begitu banyak keluhan yang dilontarkan masyarakat baik pada media cetak, media social dan elektronik terhadap buruknya pelayanan BPJS dan PPK terhadap peserta. Kelihatan BPJS bagai remaja yang harus mengerjakan tugas orang dewasa yang profesional. Dengan kualitas pelayanan administrasi dan kesehatan yang inferior; apakah pantas direksi digaji superior? Apakah dewan direksi dan pengawas harus dibayar dengan nilai fantastis, sedangkan dana untuk membayar PPK sikiiit? Dilain pihak, hak-hak peserta untuk mendapatkan pelayanan administrasi dan kesehatan yang komprehensif terabaikan. Sebenarnya, penulis telah berusaha konfirmasi mengenai rumor gaji yang fantastis kepada salah seorang direksi BPJS, tetapi tidak mendapat respons sampai kini. Mungkin yang bersangkutan tidak nyaman bicara soal gaji sendiri Penulis prihatin jangan sampai rumor berkembang jadi fitnah. Rasanya Ketua DJSN (sebagai lembaga pengawas BPJS) perlu menjelaskan ke publik berapa sebenarnya gaji mereka yang mengurus hajat orang sakit sehingga menjadi jelas tidak menimbulkan kecurigaan luas pada publik. Saya ingat ketika rapat pertama antara DJSN dengan LAFAI, bapak Gazali Situmorang menyampaikan pekerjaan DJSN adalah untuk publik dan imbalannya pahala di akherat. Kalau demikian, apakah natural fungsi dan tugas DJSN sama dengan BPJS? Kalau demikian pantaskah?, elokkah?, wajarkah? dana publik untuk orang sakit membayar gaji dewan direksi dan pengawas seperti menggaji para Bankers swasta? Rasanya sangat memprihatinkan kalau benar rumor ini menjadi fakta. Rakyat tampaknya harus berjuang meluruskan kebijakan yang tidak pro rakyat ini. Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia (LAFAI) akan terus mengamati kemungkinan keanehan kebijakan dan operasional JKN dan BPJS. LAFAI akan terus melakukan kritik dan koreksi demi kepentingan semua pemangku kepentingan JKN.

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.617 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: