Pemerintah Perlu Tambahan 12 Ribu Dokter Umum – perdesaansehat.com

Rabu, 11 September 2013
Pemerintah Perlu Tambahan 12 Ribu Dokter Umum

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014, Indonesia membutuhkan tambahan tenaga dokter umum sekitar 12 ribu orang.

Dokter-dokter tersebut, kata Wamenkes Ali Ghufron Mukti, akan ditempatkan di layanan kesehatan primer utamanya Puskesmas.

“Dokter-dokter umum akan menjadi garda terdepan pelaksanaan program JKN pada era BPJS kesehatan di daerah-daerah,” kata Wamenkes disela peluncuran Program Registrasi Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, Rabu (11/9).

Meski kebutuhan dokter umum cukup besar tetapi Ghufron optimis bahwa target pemenuhan dokter tersebut akan terpenuhi pada Januari 2014.

Dengan jumlah fakultas kedokteran yang dimiliki 73 perguruan tinggi maka pemenuhan kebutuhan dokter umum akan jauh lebih mudah. “Optimis kita bisa penuhi kebutuhan dokter untuk menunjang program JKN per 1 Januari 2014,” lanjut Wamenkes.

Selain kebutuhan dokter umum, pemerintah juga menganggarkan beasiswa bagi 6.000 dokter spesialis. Dari jumlah tersebut hingga 2013 sudah dimanfaatkan oleh 4746 dokter dari berbagai daerah dimana 502 dokter sudah berhasil menyelesaikan masa pendidikan spesialisnya.

Sebagai penerima beasiswa, para dokter spesialis tersebut lanjut Wamenkes wajib untuk kembali ke daerah asalnya atau tempat tugas awalnya. Jika tidak maka yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya pendidikan 20 kali lipat dari nilai beasiswa yang diberikan oleh pemerintah.

Wamenkes meminta agar pemda memberikan perhatian penuh kepada tenaga dokter tersebut agar tidak meninggalkan daerah dan hijrah ke kota. “Berilah fasilitas yang memadai agar para dokter memiliki ikatan yang tinggi dengan daerah,” tukas Wamenkes.

Pemda juga diminta agar bisa memanfaatkan secara optimal keberadaan dokter-dokter yang ditempatkan oleh pemerintah melalui program beasiswa tersebut. Setidaknya para dokter nantinya bisa untuk menyukseskan program JKN pada era BPJS kesehatan. (Inung/d)

PERDESAAN SEHAT
(Peraturan Menteri PDT No. 1 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat)

“Upaya Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Dalam Kerangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan Dan MDGs Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10)”.

Pembangunan Perdesaan Sehat merupakan suatu kebijakan bagi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kerangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan pada tahun 2014 dan MDGs pada tahun 2015 di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10). Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diharapkan akan menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) beserta 13 (tiga belas) Kementerian dan Lembaga pemegang amanah Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 dalam pembangunan Prioritas Nasional 10 berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2008, Tentang Kementerian Negara.

Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diarahkan pada penajaman pilihan prioritas intervensi pembangunan bagi penjaminan ketersediaan dan berfungsinya lima faktor dasar kualitas kesehatan yaitu: Dokter Puskesmas bagi setiap puskesmas; Bidan Desa bagi setiap desa; Air Bersih dan Sanitasi bagi setiap rumah tangga, serta Gizi seimbang bagi ibu hamil, menyusui dan Balita di seluruh perdesaan di daerah tertinggal. Lima fokus intervensi Pembangunan Perdesaan Sehat tersebut selanjutnya disebut dengan “Lima Pilar Perdesaan Sehat”. Upaya mewujudkan Lima Pilar Perdesaan Sehat dilaksanakan melalui kegiatan percepatan pembangunan sumber daya kesehatan terutama infrastruktur dan kapasitas lembaga kesehatan daerah tertinggal berbasis perdesaan. Sumber daya pembangunan yang dibutuhkan diharapkan dari komitmen dan rencana aksi “keberpihakan” seluruh pemangku kepentingan pembangunan Prioritas Nasional 10 dalam pencapaian misi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan komitmen dan rencana aksi “keberpihakan” seluruh pemangku kepentingan pembangunan Perdesaan Sehat tersebut dibentuk “Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perdesaan Sehat” yang selanjutnya disebut dengan “Perdesaan Sehat”.

Sasaran prioritas lokasi Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten Daerah Tertinggal yang memiliki nilai IPM kurang dari 72,2 sekaligus memiliki nilai komposit Angka Harapan Hidup kurang dari 68,8 berdasarkan basis data Susenas tahun 2010. Wilayah “perdesaan” dalam kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah seluruh desa dalam wilayah kerja satu puskesmas.

Pelaksanaan Kebijakan Perdesaan Sehat telah dicanangkan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada tanggal 20 Desember 2012 oleh Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini Bersama 19 Ibu Menteri dan Wakil Menteri (Ratna Sinar Sari/Menkopolhukam, Laily Rachmawati/Mendikbud , Nies Berliantin Martowardojo/Menkeu, Santi Anisa/Menteri PDT, Nini Widjaja/Menpera, Violet Muhammad Hatta/Menristek, Niniek Setyawati/Mensekab, Nafsiah Sabri Shahdan/MenBUMN, Sri Kusumo Amdani/Kepala BPN, Tuti Hermiatin/Ka. Unit Kerja Pres & Pengendalian, Rossi Rozanna Septimurni/Staf Khusus IBN, Etty Sudiyati Sjafrie/Wamenhan, Nanik Kadariyani/Kepala BNPB, Lusie Indrawati Susantono/Wamenhub, Umi Mandayati/Wamentan, Inayati Ali Gufron/Wamenkes, Yetty Ani Setyaningsih/Wamen BUMN, Carolina Kaluku/ Indonesia Pintar, Hana Hasanah Fadel/Indonesia Peduli/Fadel Muhammad) yang tergabung dalam Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang dipimpin oleh Ibu Ratna Djoko Suyanto (Ketua 2 SIKIB).

Pada tahun 2013, KPDT melalui Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan beberapa kegiatan Pembangunan Perdesaan Sehat di 84 Kabupaten sasaran prioritas pembangunan Perdesaan Sehat antara lain;
1) Melakukan kerja sama dengan 7 (tujuh) Pe

20130912-164046.jpg

BAHAN PAPARAN AKBID YOGYAKARTA

BAHAN PAPARAN AKBID YOGYAKARTA.pdf

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

Ensiklopedia_Indikator_Kemiskinan.pdf – perdesaansehat.com

Ensiklopedia_Indikator_Kemiskinan.pdf

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

Peraturan Menteri PDT No. 1 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat – perdesaansehat.com – perdesaansehat.or.id

Kebijakan Percepatan Yang Ditetapkan Oleh KPDT Yang Diharapkan Akan Menjadi Acuan Pelaksanaan PPDT Dalam Pncapaian Sasaran Prioritas Nasional 10. (Hanibal Hamidi-KPDT)

Permen PS (01)ok.pdf

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

Hasil Assesment LKNU – Perdesaan Sehat KPDT – perdesaansehat.com

Hasil Telaah; Lembaga Kesehatan Masyarakat Di Perdesaan Daerah Tertinggal.

Hasil Assesment LKNU (01) azis.pdf

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

Pedoman Kredensialing BPJS Kesehatan – perdesaansehat.com

Pedoman Kredensialing final.pdf

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

Trilateral Meeting RENSTRA KPDT 2010-2014 – perdesaansehat.com – perdesaansehat.or.id

Trilateral Meeting RENSTRA 2010 (01)-Dokumen Formal.pdf

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.608 pengikut lainnya.