“Sumpah Pemuda” Adalah Pondasi Mendasar Terwujudnya Negara Republik Indonesia.

Sebagai warga negara Indonesia, patut kita bersyukur, menghargai dan bertekat untuk melanjutkan dan mengembangkan semangat dan komitmen cerdas serta visioner para pemuda dari berbagai suku bangsa di Nusantara, untuk bersatu dalam perjuangan terbebas dari penjajahan dan mencapai kesejahteraan bersama pada tahun 1928, Tepat pada tanggal 28 Oktober 1928, kesepakatan para pemuda pejuang bangsa untuk berikrar adanya persatuan bersama sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki tumpah darah dan bahasa yang satu, Indonesia.

Peristiwa “Sumpah Pemuda” tersebut menjadi pemicu yang kuat bagi perjuangan seluruh komponen bangsa Indonesia dalam berbagai dimensi politik secara bergotong royong untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indoensia.

Akhirnya berkat keinginan luhur tersebut dan atas rahmat Allah SWT, maka sampailah bangsa Indonesia, kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Negara Republik Indonesia.

Beruntunglah kita sebagai warga bangsa Indonesia, yang memiliki para pemuda cerdas dan visioner pada masa lalu sehingga kita semua saat ini telah merasakan adanya kemerdekaan dan telah dapat menikmati kesejahteraan dalam bernegara, walupun belum dapat dirasakan oleh seluruh warga negara kesatuan R.I.

Semoga saat ini dan dikemudian hari, akan jauh lebih banyak lagi lahir para pemuda tangguh, produktif sehingga berdaya saing tinggi untuk bersatu bergotong royong mewujutkan tujuan bernegara, amin.

SELAMAT HARI SUMPAH PEMUDA …

Selamat Hari Dokter Nasional Indonesia

KEPADA SELURUH SEJAWATKU, SELAMAT MENGABDI BAGI NILAI-NILAI KEMANUSIAN …

Menyimak reportase The International Society For Quality In Heath Care (ISQu) yang dilaksanakan pada 23-26 Seotember 2018 di Kuala Lumpur dengan thema Heads, Hearts and Hands: Weaving The Fabric of Quality and Safety, serta mengingat kondisi dan permaslahan pelayanan kesehatan Indonesia saat ini, terutama pada isue penyelenggaraan Sistim Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan sesuai amanah UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN, Oleh BPJS berdasarkan UU No 24 tahun 2011 Tentang BPJS, nampak adanya benang merah dengan Hari Dokter Nasional saat ini, yang sangat strategis untuk menjadi perhatian kita semua yaitu KASIH SAYANG kepada siapapun yang kita layani dalam pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan komitmen kita semua terhadap “hak dasar sehat” bagi semua orang yang harus menjadi utama bagi kemanusian. Dokter adalah profesi yang terikat dengan sumpah dokter yang diucapkannya saat diakui sebagai Dokter oleh sistem pendikan dokter.

Jadikanlah hal ini sebagai titik sentral bagi pemebangunan kesehatan untuk semua ….

KEPADA SELURUH SEJAWATKU, SELAMAT MENGABDI BAGI NILAI-NILAI KEMANUSIAN …

HanibalHamid

==========================================================================

http://www.mutupelayanankesehatan.net/2886-reportase-the-international-society-for-quality-in-health-care-isqua

Reportase The International Society For Quality In Health Care (ISQua) 

The International Society for Quality in Health Care (ISQua) kembali mengadakan pertemuan internasional tentang mutu pelayanan kesehatan, yang merupakan konferensi ke-35. Lokasi pertemuan tahun 2018 ini di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Acara berlangsung selama empat hari sejak tanggal 23-26 September, dimana hari pertama merupakan acara Pre-conference.

Tahun ini tema yang diangkat adalah “Heads, Hearts and Hands: Weaving The Fabric of Quality and Safety” dengan 11 topik didalamnya (lihat gambar dibawah). Topik yang diangkat dalam konferensi ini adalah topik-topik yang sangat relevan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Lebih dari 100 pembicara yang merupakan ahli dalam mutu dan keselamatan pasien akan mengisi acara sesi plenary dan presentasi. Tahun ini terdapat lebih dari 250 presentasi dan lebih dari 700 poster yang akan ditampilkan.

poster isqua

Pada kesempatan ini, jumlah delegasi dari Indonesia yang berpartisipasi memecahkan rekor dalam sejarah konferensi ISQua, yaitu 81 peserta. Peserta merupakan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, PKMK FKKMK UGM, RSCM, FK Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, RS Jiwa Aceh, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), RS Pelni, RSPAD Gatot Subroto, Sansekerta, RS Pertamina, RSUP Dr.Sardjito, RSUD Dr.Soetomo, RSUD Syaiful Anwar, dan RS Awal Bros Group. Para peserta hadir untuk mengikuti konferensi dan menyajikan berbagai hasil penelitian masing-masing dalam bidang mutu dan keselamatan pasien, baik dalam bentuk presentasi oral maupun poster.

Reportase disusun secara harian selama empat hari yaitu mulai hari Minggu-Rabu, tanggal 23-26 September 2018 yang akan memuat ringkasan materi yang disajikan oleh pembicara dalam berbagai sesi serta take home messages yang tim penulis anggap berguna untuk memberikan ide untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain itu, reportase juga akan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan para delegasi Indonesia dan pandangan tim penulis terkait konteks di Indonesia serta usulan tindak lanjut. Para pembaca diundang untuk memberikan tanggapan ataupun komentar secara online.

http://www.mutupelayanankesehatan.net/2901-Reportase-ISQua-Hari-Pertama

Reportase ISQua Hari Pertama 

Patient Reported Outcome Measures… Bring The Patient To The Center Of Care

Viera Wardhani,
S2 Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Mengembangkan ukuran dalam proses pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif pasien merupakan satu strategi penting dalam pelayanan yang berpusat pada pasien. Ukuran outcome (PROM=patient reported outcome measurement) misalnya rasa sakit, pengalaman (PREM=patient reported experience measurement) misalnya waktu tunggu, perhatian dokter, dan PCOM (patient change outcome management) akan melengkapi data kondisi dan perkembangan pasien. Esensinya adalah mengetahui “service value” atau sederhananya adalah “good buy” layak dibeli atau apa yang diperoleh dari yang dibelanjakan yang merupakan kombinasi antara outcome, service experience dan biaya.

1okt 1

Secara grafis, pengukuran yang perlu ada dalam sistem catatan medis harus bersifat komprehensif dan balance yang meliputi aspek klinis, fungsi, pengalaman (kepuasan), dan biaya (langsung maupun tak langsung). Keempat komponen tersebut akan menjadi semacam dashboard bagi dokter maupun pasien. Dalam keempat komponen tersebut selalu ada sudut pandang pasien, misal gejala yang dirasakan dalam ukuran klinis, dampak kondisi sakit terhadap fungsi sehari-hari, pengalaman dalam pelayanan, serta biaya tidak langsung.

1okt 2

Agar berhasil terdapat 6 kunci sukses sebuah PRO

  1. Gabungan antara generik dan spesifik sesuai penyakit
  2. Response rate harus 60-70
  3. Menggunakan multi mode agar menjangkau semua (app, komputer, paper)
  4. Diintegrasikan dengan medical record
  5. Akses real time
  6. Population health dashboard

Dalam mengembangan ukuran harus diawali dengan inquiry yaitu mengapa harus, apa tujuan kita, dan apa incentives yang diharapkan, siapa saja yang harus dilibatkan, kapan harus diukur, apa yang harus diukur, berapa banyak (rule 20-8, setiap 20 item perlu 8 menit).

Teknik workshop menggunakan studi kasus, dengan vignette kemudian peserta diminta memberikan skor PRO dalam hal ini PHQ untuk mengukur depresi, dengan mengumpamakan diri adalah pasien, selanjutnya peserta juga menempatkan diri sebagai dokter dan menetapkan kebutuhan pasien berdasarkan data informasi pasien ukuran tersebut. Peserta diminta mengevaluasi mudahkah mengisi PHQ?

Tugas berikutnya adalah mengidentifikasi sumber daya yang ada di RS/Praktek serta apa perannya dalam menerapkan PROM. Misal siapa yang mendistribusikan, mengisi, merekap, menganalisis dan menggunakan data tersebut? Menarik untuk dikaji meluasnya keterlibatan volunter untuk mengatasi kekurangan sumber daya. Mereka adalah pensiun yang membutuhkan aktifitas dan eksistensi diri, yang mendampingi dalam proses pengisian PROM.

Kasus juga menyajikan riwayat pengobatan, data klinis kadar glukosa darah, dan HgBA1c. Ketiga data tersebut (skor PHQ, gula darah puasa dan HgBA1C), di plotting dalam satu halaman. Peserta diminta melihat apa yang bisa diamati dengan masing-masing data dan gabungan ketiganya. Gainnya adalah dengan melihat dari berbagai sudut pandang lebih memberikan gambaran yang menyeluruh dari kondisi pasien, bagaimana kendali stres memberikan perbaikan pada gambaran klinis.

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi infomasi lain apa yang perlu disajikan dalam dashboard selain ketiga hal itu? Misal medication history, diet, aktifitas fisik, kecemasan, apa yang dirasakan pasien, beban permasalahan, biaya.

Tantangannya adalah menemukan dashboard yang seimbang, akan sangat bagus bila bisa disajikan dalam satu lembar summary, dicetak untuk dokter dan pasien sebagai laporan dan bahan diskusi.

Manusia merupakan makhluk dengan sistem yang kompleks, pendekatan kesehatan pun bersifat komprehensif bio-psiko-social-spiritual, dengan manusia sendiri sebagai intinya, maka pengukuran kesehatan pun harus melibatkan sudut pandang pasien untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.

Reportase Hari Kedua 

Morning Plenary
Patient-Reported Outcome Measurement (PROM): Past, Present, and Future – A Personal Account

Patient-Reported Outcome Measurement (PROM) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai patient-reported outcome (PRO). PROM memungkinkan baik pasien dan dokter untuk berkomunikasi dan menelusuri pencapaian tujuan dan hasil dari pelayanan kesehatan. Menggunakan PROM melalui instrumen survei, wawancara dan atau pengukuran indikator output kesehatan tidak hanya memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelayanan mereka, tetapi juga memungkinkan pasien untuk lebih memperhatikan kebutuhan khusus mereka dan mengkomunikasikan hal tersebut kepada penyedia layanan mereka sebelum mereka melakukan kunjungan ke fasyankes (Baca lebih lanjut di https://www.hal-health.org)

1okt2 1

Penggunaan PROM untuk apa?

  1. Health system : Performance assessment, value for money
  2. Healthcare provider organization: benchmarking, quality improvement
  3. Clinical trials: screening, treatment outcomes
  4. Clinical practice: diagnosis, monitoring progress
  5. Information for patients or clinicians: choice of provider, choice of treatment

1okt2 4

Royal Address

Dalam pidato yang disampaikan oleh His Royal Highness Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-Lah, dibahas mengenai Artificial Intelligent (AI). Artificial Intelligent membawa keuntungan dan kemudahan dalam pelayanan tetapi tetap diutamakan hubungan interpersonal antara tenaga medis dan pasien.

Penulis: Hanevi Djasri dan Novika Handayani

Reportase ISQua Hari Ketiga 

WHO: Compassion – The Heart Of Quality People-Centred Health Services

isq 3 1

Compassion (perasaan belas kasih/kasih sayang) merupakan bagian sentral dalam dari pelayanan kesehatan yang berkualitas di negara-negara berpenghasilan rendah, menengah dan tinggi. Compassion memiliki keterkaitan dengan seluruh tingkat sistem kesehatan dan semua tahapan kesinambungan pelayanan (continuum of care). Compassion memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja sistem kesehatan dalam meraih Universal Health Coverage (UHC). Tidak adanya compassion dapat menyebabkan kesalahan klinis, tingginya angka ketidakhadiran petugas medis dan kelelahan tenaga medis, serta pengalaman pasien yang buruk.

Apakah hubungan antara compassion dan arahan nasional untuk mutu pelayanan kesehatan (national direction on quality) menurut WHO?

  1. Menempatkan pasien sebagai yang utama
  2. Akuntabilitas kepada masyarakat terhadap prioritas kesehatan
  3. Berbagi dan belajar mengenai compassion dari berbagai upaya peningkatan mutu
  4. Compassion dilibatkan dalam seluruh kebijakan sektor kesehatan dan dalam national direction on quality

isq 3 2

Pengalaman dari Malawi:

  1. Kepuasan pasien adalah tujuan dari sistem kesehatan
  2. Kepuasan pasien dimulai dengan memuaskan diri sendiri
  3. Tidak akan tercipta kepuasan pasien tanpa mementingkan kebutuhan pasien
  4. Cintai orang lain (pasien) seperti mencintai dirimu sendiri
  5. Personal centred care adalah memanajemen pasien sebagai individu, bukan dilihat dari penyakitnya
  6. Utamakan equity (keadilan)
  7. Jangan jadikan sistem kesehatan untuk mencari keuntungan

Kesimpulan:

  • Kolaborasi dan belajar secara terus menerus mengenai compassion untuk menjadikan sistem kesehatan yang berfokus pada individu.
  • Hasil kesehatan (health outcomes) yang baik berawal dari compassion, saling menghargai dan pelayanan yang bermartabat
  • Jadikan organisasi menjadi organisasi pembelajar (learning organization)
  • Berikan pelayanan yang terintegrasi

Reportase ISQua Hari Keempat 

Laporan Pertemuan PKMK UGM, Dit. Mutu dan Akreditasi Kemenkes, dan WHO
(Rabu, 26 September 2018)

  1. Saran langkah penyusunan NQPS dari Dr.Shams (WHO): Menetapkan strategi untuk peningkatan mutu untuk jangka waktu tertentu (5 tahun), diikuti dengan membuat operational planning (cara untuk mencapai strategi) serta program teknisnya termasuk program costs dan financial planning.
    Tanggapan dari PKMK : Untuk kedua langkah tambahan (operational planning dan integration of technical programme dapat dibuat pada dokumen terpisah menjadi Rencana Aksi Program/RAP tahunan)
  2. isq 4okt 5
  3. WHO menyarankan untuk membuat task force untuk mutu pelayanan kesehatan di tingkat nasional, meliputi stakeholders inti dari institusi yang berperan dalam mutu pelayanan kesehatan, termasuk pemegang program prioritas kesehatan di Kementerian Kesehatan
  4. Paparan progress penyusunan NQPS Indonesia terhadap WHO masih minimal, walaupun WHO mengatakan sudah membaca hasil analisis situasi NQPS yang sudah ter-upload di GLL (Global Learning Laboratory)
  5. WHO menyarankan untuk mengundang stakeholders perwakilan dari daerah saat workshop.
  6. WHO menyarankan untuk strategi disusun berdasarkan prioritas kesehatan nasional. Tanggapan Kemenkes dan PKMK: perlu kejelasan dalam pemilihan prioritas. Program prioritas kesehatan mana yang dimaksud, apakah Renstra Kemenkes yang berkaitan dengan akses dan mutu pelayanan kesehatan, atau prioritas masalah kesehatan Kemenkes saat ini seperti TBC, stunting dan imunisasi.
    Dr.Shams menyinggung indikator seperti maternal mortality rates, yang menggambarkan mutu pelayanan kesehatan di suatu negara. MNCH menjadi prioritas di berbagai negara dan dimasukkan juga dalam strategi pada NQPS di negara-negara lain.
  7. WHO sangat mendukung proses penyusunan NQPS Indonesia dan Dr.Shams bersedia untuk me-review hasil akhir dokumen NQPS
  8. Kemenkes mengusulkan Dr.Shams jadi pembicara saat workshop. Tanggapan dari PKMK: mengusulkan Dr.Shams menjadi pembicara saat sesi sosialisasi NQPS.
  9. Dr.Shams mengusulkan ada mailist yang beranggotakan tim NQPS WHO Geneva, WHO Indonesia, Kemenkes dan PKMK untuk memudahkan komunikasi
  10. Dr. Shams memberi referensi untuk membaca buku ini http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/9789241513906-eng.pdf?ua=1  yang memuat contoh quality interventions dan NQPS negara lain.

Penulis: Novika Handayani

SANTRI SEBAGAI PENJAGA NKRI ???

Sebagai komunitas belajar secara cultural, sejak dahulu kala santri telah menjadi bagian dari kearifan lokal suku-suku bangsa yang ada di Nusantara.

Pranata sosial dalam pesantren sebagai proses belajar santri pada kyai/gurunya, sang begawan di pedepokannya ini terjadi sejak sebelum Islam masuk ke nusantara. Sehingga pada umumnya dalam pesantren tidak dikembangkan adanya perbedaaan keagamaan, sebaliknya tumbuh subur tentang cara pandang bahwa perbedaan tersebut adalah suatu keindahan.

Atau dalam masa sekarang dinyatakan … asik asik aja dan keren …

Pada umumnya pedepokan sang begawan/kyai berada di tempat yang sunyi, ditujukan agar lebih mendapatkan kemudahan dalam belajar dan sekaligus menjalin ikatan yang kuat antara guru dan murid dalam menjaga pemanfaatan ilmu yang didapatnya di pedepokan bagi kebaikan seluruh manusia.

Kelebihan pesantren saat ini dimana dalam Islam yang memberikan ruang lebar bagi budaya diskusi sesama santri dibawah bimbingan kyainya, mendorong tumbuhnya pondasi yang kokoh dalam menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi bagi kepentingan musyawarah dalam kemufakatan.

Santri sebagai kaum pelajar berbasis kultural bangsa Indonesia, sangat memahami dan meyakini keberagaman adalah suatu yang harus diterima oleh semua elemen bangsa & negara, mengingat Kesepakatan Seluruh Suku bangsa di wilayah nusantara pada tahun 1928, yang kita kenal sebagai hari sumpah pemuda, yang kemudian kesepakatan tersebut dideklarasikan pada 17 agustus 1945, dengan konstitusi UUD 1945 yang menetapkan ideologi negara RI adalah Panca Sila yang telah disepkati oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

Tantangan atas kesepakatan bangsa yang telah diproklamirkan oleh Soekarn selaku Bapak bangsa sekaligus presiden pertama Indinesia tersebut adalah adanya rencana Belanda yang akan datang ke Indonesia melalui Surabaya, membonceng pasukan sekutu dengan alasan mengamankan penyerahan pasukan Jepang yang telah disetujui pemerintah Indonesia pusat dan direncanakan datang pada tgl 24 Oktober.

Melalui utusan Soekarno pada minggu ke 2 Oktober 1945, untuk permintaan petunjuk dari Rais Akbar NU, Kyai Hasyim Ashari, yang kemudian bersama sama seluruh utusan NU berbagai wilayah (rapat tgl 21 Oktober 1945 di surabaya), mengeluarkan surat keputusan (bertanggal 22 Oktober 1945) ditujukan kepada seluruh rakyat beragama Islam untuk melakukan jihad mempertahankan negara Indonesia yang ditetapkan sebagai bentuk keimanan dalam Islam.

Semangat, gelora para “SANTRI” dalam eksoresi mencintai bangsanya melalui tanggung jawab dalam menjaga dan memoertahankan NKRI adalah keniscayaan, tanpa atau dengan adanya hari Santri sekalipun.

Selamat Hari Santri dan terima kasih kepada para Santri.

Hanibal Hamidi

( http://www.nu.or.id/post/read/72250/resolusi-jihad-nu-dan-perang-empat-hari-di-surabaya- )

Ancaman Kemajuan Indonesia Berbasis Desa

Mengamati diskusi para intelektual perguruan tinggi (rektor ITB dll) pada pagi hari ini dalam acara tv nasional terkait isue pembangunan desa, membawa “signal”bahwa Saat ini semua potensi bergerak dan berkontribusi terhadap implementasi UU Desa. Sayangnya peran dan aksi kementerian Desa yang justru bergerak terbalik akibat kebijakan Kebijakan Menteri Desa yang menghambat hal tsb karena memiliki agenda tersendiri dalam menunggangi kementerian yang sangat strategis ini. Kesadaran tersebut yang terus dijaga oleh Penguasa (Presiden) melalui Kementerian Keuangan serta tim presiden melalui civil society (NGO) dalam mewujudkan nawa cita 3…. dimana sangat tegas untuk dijadikan acauan oleh semua penyelenggatra kekuasaan terhadap pembangunan Desa, haruslah memastikan adanya konsistensi anatara semangat, dan pelaksanaan … uUU Desa. Dimana jelas sekali semangat uu desa yang termuat dalam tujuan dan azas uu Desa adalah …. yang mana implementasinya sesuai dengan pasal pasal …. musyawarah desa … daulat desa, tetapi telah mengalami hambatan dengan adanya PP yang perpres 11, 12 yang diterbitkan atas kekuatiran para “perampas kedaulatan Desa” akibat terbitnya UU Desa, dengan dikomandani oleh wapres yang dikawal jejaring pengusaha “hitam”, sbg pintu masuk dari kepentingan Luar Negeri bagi tetap lemahnya Indonesia (tergerusnya budaya bangsa “Pancasila”, oleh terabaikannya fungsi UU Desa sbg Saveguarding karakteristik budaya lokal, tergantikan oleh budaya materialistik melalui Dana Desa yang di”drive” oleh kemendesa + antek antek khianat bangasa (para tenaga ahli wb bersama para oknum bappenas yang berkeinginan kaya raya tanpa perduli negara bangasa …. Drft Kerangka Fikir …. dalam proses penataan yang lebih terstruktur

Donald Trump Menolak Mewariskan Dunia Yang Lebih Baik Bagi Generasi Mendatang (1/6/2017)

Jokowi Bagi Kedamaian Dunia Yang Berkelanjutan, disampaikan saat pidato pada rapat IMF, Oktober, 2018 di Bali; dalam konteks ekonomi global saat ini, sudah saatnya seluruh negara saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya kehancuran dunia yang salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim yang semakin ekstrem. “Untuk itu, kita harus bertanya, apakah sekarang saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? Sekali lagi, apakah sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? Ataukah saat ini waktu yang tepat untuk kerja sama dan kolaborasi?” ujar Jokowi.

Sangat Visioner …. Sangat Cerdas, Taktis dan Bijak juga Inovator (HH)

=========================================================================

Dan setahun kemudian, yaitu saat ini Masyarakat Amerika sedang menghadapi ancaman Badai Florence, sebagai akibat perubahan iklim dunia, yang telah diabaikan oleh Trump dengan menarik diri dari kesepakatan Paris 2015. pada tanggal 1/6/2017, inilah Resiko Pilpres yang penuh kontrovesial yang menghasilkan Presiden Trump pada tahun 2016.

Hasil pilpres akan sangat menentukan kesejahteraan Bangsa dan Negara negara tersebut, bagaimana dengan Pilpres RI pada 2019 ?

Semua tanggung jawab pada kehidupan yang lebih baik di masa mendatang 2019-seterusnya, ada di tangan kita saat ini yang telah ditetapkan sebagai pemilih siapakah Presiden mendatang, pada pemilu tahun 2019.

Apakah kita ingin “berjudi” dengan masa depan kita, anak dan cucu kita ?, maka menurut saya secara pribadi, Track Record atau jejak kerja calon presiden harus menjadi pertimbangan utama bagi pemilu 2019, …

Bahwa kekurangan dari Presiden Jokowi yang ada saat ini sebagai manusia yang tidak sempurna, akan menjadi fokus bagi kita dalam mendukung dan mengawalnya saat nanti melanjutkan kepemimpinanannya yang telah menunjukkan “keberanian, kecerdasan, dan tekat yang teruji, berjuang melakukan perubahan yang sangat mendasar, merubah gaya/budaya “aristrokatis/berjois/ekslusifisme/elitis” sehingga terjadi “penumpukan kekayaan bagi segelintir orang, ketimpangan kesejahteraan, ketidak adalian sosial bagi seluruh rakyat RI, sebagai warisan budaya “orde baru” menjadi “egaliter, terbuka, jujur, bijaksana, merakyat, berkeadilan sosial melalu pemerataan pembangunan, konsisten di tengah musuh-musuh yang sangat kuat dari sisi dukungan dana kampanye atas kesamaan kepentingan kelompok yang mapan yang berada dibalik layar. Kita harus bersama sama untuk memastikan pak Jokowi sebagai Presiden pada periode keduanya nanti, pada tahun 2019-2024, dapat meletakkan “Pondasi yang kokoh” bagi pembangunan Karakter Bangsa Juara, karakter bangsa nusantara yang agung …Melalu agenda “Revolusi Mental” sebagai karakter bangsa dan negara RI, Dengan berpedoman kepada Kompas Bagi siapapun yang menjadi “Nahkoda” Kapal Besar Negara Indonesia, Yaitu Kompas “Tri Sakti” …

Selamat merayakan pesta demokrasi, bergembiralah kita menyongsong bangsa dan negara yang maju dimasa mendatang .. semoga Tuhan, Allah SWT menyertai kita semua … Amin (HH)

Betapa karakter pemimpin Amerika saat ini yang tidak memiliki visi masa depan terkait iklim dunia yang cenderung berubah secara ekstrim menuju kehancuran dunia, telah diabaikan oleh seseorang manusia Amerika yang menduduki posisi sebagai presiden Amerika saat ini melalui proses pemilihan presiden Amerika pada tahun lalu (2016), yang penuh dengan “kontarversi”. Hal ini sangat mengejutkan dunia, mengingat Amerika adalah negara penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dunia, yaitu 15 %, sekaligus negara yang berpotensi sebagai sumber anggaran, pengetahuan dan teknologi terbesar bagi penurunan suhu dunia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemilihan presiden suatu negara dimanapun, yang akan mempengaruhi masa depan masyarakat (generasi mendatang) di negaranya dan berpengaruh pada masa depan generasi mendatang dunia.

Inilah tanggung jawab kita pada pemilu tahun 2019 mendatang, semoga Allah SWT melindungi kita semua sebagai kesalahan “generasi” dalam perkembangan kemajuan sejarah Indonesia menuju negara paling maju di Asia maupun negara maju di Dunia. Amin (HH).

Berita televisi menyiarkan tentang Badai “Florence”, sebagai salah satu dampak gangguan iklim, sebagai bagian akibat efek rumah kaca, yang menjadi fokus utama kesepakatan Iklim Paris yang ditandatangani hampir seluruh negara termasuk Amerika, pada tahun 2015 Oleh Obama sebagai Presiden Amerika pada saat itu, dan pada tgl 1 Juni 2016 dibatalkan oleh Presiden Trump yang sampai saat Badai Florence ini (September 2018) terjadi bersamaan goncangan politik di Amerika akibat adanya gerakan politik oposisi yang bertujuan menjatuhkannya dari kursi Presiden Amerika.

Alam telah menunjukkan kenaifan seorang Presiden yang dihasilkan melalui proses pemilu yang penuh kontoversi di Amerika.


— HH —-

AS Hengkang dari Kesepakatan Iklim Paris, Dunia Kecewa

Citra Dewi

02 Jun 2017, 10:00 WIB

Donald Trump saat mengumumkan hengkangnya AS dari Kesepakatan Paris di Gedung Putih (1/6/2017) (AP Photo/Andrew Harnik)

Liputan6.com, Washington DC – Presiden Donald Trump telah mengumumkan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari Kesepakatan Paris 2015. Dia mengatakan, negosiasi untuk kesepakatan “adil” yang tak merugikan bisnis dan pekerja AS akan segera dimulai.

Pada kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Trump menyebut bahwa ia akan mengambil langkah untuk membantu industri minyak dan batu bara negaranya.

Dalam Kesepakatan Paris 2015, AS dan 187 negara lainnya setuju untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius. Hanya Suriah dan Nikaragua yang tidak menandatangani kesepakatan itu.

Trump menyebut bahwa Kesepakatan Paris bertujuan untuk memincangkan, merugikan, dan memiskinkan AS. Ia mengklaim bahwa kesepakatan itu menelan US$ 3 triliun GDP AS dan menghilangkan 6,5 juta pekerjaan.

“Untuk memenuhi kewajiban saya dalam melindungi Amerika dan warganya, Amerika Serikat akan menarik diri dari kesepakatan iklim Paris,” ujar Trump saat mengumumkan hal yang mengejutkan banyak negara di dunia itu.

“Kita tak ingin pemimpin dan negara lain menertawakan kita lagi — dan mereka tidak akan.”

“Saya terpilih untuk merepresentasikan warga Pittsburgh, bukan Paris. Saya berjanji akan keluar atau menegosiasikan kembali perjanjian apa pun yang gagal memenuhi kepentingan Amerika. Banyak kesepakatan perdagangan akan segera dinegosiasikan ulang,” kata Trump di Gedung Putih.

Sejumlah analis mengatakan, hengkangnya AS dari Kesepakatan Paris akan semakin membebani dunia untuk mencapai tujuan kesepakatan tersebut, pasalnya AS berkontribusi emisi karbon global sebanyak 15 persen. Di sisi lain, AS juga merupakan sumber keuangan dan teknologi yang signifikan bagi negara berkembang untuk menekan kenaikan suhu.

Trump tidak memberikan jangka waktu hengkangnya AS, namun sejumlah sumber Gedung Putih sebelumnya mengatakan diperlukan waktu hingga empat tahun untuk menyelesaikan keputusan itu.

1 dari 2 halaman

Kekecewaan Dunia atas Hengkangnya AS dari Kesepakatan Paris

Mantan Presiden AS Barack Obama yang menyetujui Kesepakatan Paris, dengan cepat mengkritik tindakan tersebut. Ia menuduh pemerintahan Trump “menolak masa depan”.

Sementara itu, para pemimpin Prancis, Jerman, dan Italia mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang menolak adanya renegosiasi kesepakatan.

“Kami menganggap momentum yang dihasilkan di Paris pada Desember 2015 tidak dapat diubah. Kami sangat yakin bahwa kesepakatan Paris tidak dapat dinegosiasi ulang, karena ini adalah instrumen vital bagi Bumi, masyarakat dan ekonomi kita,” ujar mereka.

Menteri Lingkungan Hidup Kanada Catherine McKenna mengaku sangat kecewa dengan keputusan Trump. Kekecewaan juga diungkapkan Perdana Menteri Inggris Theresa May, yang kemudian menelepon Trump bahwa kesepakatan itu untuk melindungi “kemakmuran dan keamanan generasi masa depan”.

Pemimpin negara-negara Nordik, yakni Swedia, Finlandia, Denmark, Norwegia, dan Islandia juga mengutuk langkah tersebut.

Ilustrasi perubahan iklim (AFP)

Seorang juru bicara PBB mengatakan, keputusan itu adalah “kekecewaan besar bagi upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan keamanan global”.

Sementara itu negara-negara kepulauan kecil yang keberadaannya paling terancam oleh kenaikan permukaan air laut, sangat khawatir akan langkah yang diambil Trump. Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, mengatakan bahwa keputusan itu sangat penting bagi mereka yang hidup di garis depan perubahan iklim.

Miliarder teknologi, Elon Musk, memastikan bahwa dia telah meninggalkan perannya sebagai penasihat administrasi Trump sebagai protes atas keputusan orang nomor satu AS itu.

Saya meninggalkan dewan kepresidenan. Perubahan iklim itu nyata. Hengkang dari (kesepakatan) Paris merupakan langkah yang tak baik untuk Amerika atau dunia,” ujar Musk dalam Twitter.

Sehat Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kualitas Kesehatan Masyarakat; adalah

Secara fholosofi, seperti apa yang termuat dalam sumpah Hipokrates, Kesehatan ditentukan oleh Dewa Aesculaf/Asklepius (pelayanan kesehatan) dan Dewi Hygieai/Hygiene (lingkungan dan prilaku yang bersih dan sehat).

Secara konseptual, sesuai dengan teori HL Blum, faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah, Herediter, Kualitas Lingkungan, Fola Hidup dan Pelayanan Kesehatan.

Pembangunan Kesehatan RI, Bertujuan;

Meningkatkan Kesadaran, Kemauan dan Kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan Kesehatan RI, Berasaskan; Perikemanusiaan, Keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak, keadilan, gender, nondiskriminatif dan norma agama.

Tanggung Jawab Pemerintah;

Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Pasal 14 Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

KESEHATAN ADALAH HAK AZASI MANUSIA

Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB menyatakan: “Everyone has right to standard of living adequate for health and well being of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care”.

Dipertegas dalam Konstitusi WHO tahun 1946 tentang hak azasi kesehatan bagi setiap orang, sebagai berikut:

a.    Hak atas informasi kesehatan

b.    Hak atas privasi

c.    Hak untuk menikmati teknologi kesehatan

d.    Hak atas ketersediaan makanan dan gizi

e.    Hak untuk mencapai jaminan standar hidup optimal

f.     Hak atas jaminan sosial

Amanah konstitusi RI, UUD 1945, terkait Kesehatan;

pasal 28 H :

• Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

• Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat.

pasal 34 :

Fakir miskin dan anak yang terlantar di pelihara oleh negara.

Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

SUMPAH HIPOKRATES

(Oleh LUDWIG EDELSTEIN)

Sekitar tahun 400 SM, Hipokrates, seorang tabib Yunani yang umumnya dikenal sebagai bapak kedokteran, menulis sumpah Hipokrates, yang dapat menggambarkan tentang fhilosopy pembangunan kesehatan.

“Saya bersumpah demi Apollo sang Tabib, demi Asklepius dan Hygieia dan Panaceia dan semua dewa-dewi, sebagai saksi saya, bahwa sesuai dengan kemampuan dan penilaian saya, saya akan memenuhi sumpah dan janji berikut ini”:

Menganggap guru yang mengajar seni ini sama seperti orang tua saya dan hidup bekerja sama dengannya, dan bila ia perlu uang saya akan memberinya sebagian dari milik saya, dan menganggap anak-anaknya sederajat dengan saudara-saudara lelaki saya dalam garis keturunan keluarga saya dan mengajarkan kepada mereka seni ini —jika mereka ingin mempelajarinya—tanpa menuntut bayaran atau perjanjian; untuk membagikan instruksi lisan dan peraturan dan semua pembelajaran lainnya kepada putra-putra saya dan putra-putra guru yang mengajar saya serta kepada murid-murid yang telah menandatangani perjanjian dan telah mengambil sumpah sesuai hukum kedokteran, tetapi tidak kepada orang lain.

Saya akan menjalankan pola makan demi kebaikan si sakit menurut kemampuan dan penilaian saya; saya akan menjauhkan mereka dari celaka dan ketidakadilan.

Saya tidak akan memberikan obat mematikan kepada siapa pun yang memintanya, juga tidak akan memberikan saran untuk maksud ini. Saya juga tidak akan memberikan obat yang mengakibatkan aborsi kepada seorang wanita. Dalam kemurnian dan kesucian, saya akan mempertahankan kehidupan saya dan seni saya.

Saya tidak akan melakukan pembedahan, meski terhadap penderita batu endapan, tetapi saya akan mundur agar ahli bedah mengerjakan ini.

Di rumah mana pun yang saya kunjungi, saya akan datang demi kebaikan si sakit, menjaga diri bebas dari semua ketidakadilan yang disengaja, dari semua tindakan yang mengganggu dan khususnya hubungan seks dengan wanita ataupun dengan pria, baik mereka merdeka maupun budak.

Apa yang mungkin saya lihat atau dengar dalam perawatan atau bahkan di luar perawatan sehubungan dengan nyawa manusia, yang tidak boleh disebarluaskan, saya akan merahasiakannya.

Bila saya memenuhi sumpah ini dan tidak melanggarnya, bolehlah saya menikmati kehidupan dan seni kedokteran, dihormati dengan ketenaran oleh semua orang dan di setiap waktu; bila saya menyimpang darinya atau bersumpah palsu, biarlah kebalikan dari semua ini menjadi nasib saya.

Teori Blum

Maka, Konsep pembangunan kesehatan secara universal telah disepakati terdiri dari upaya Pelayanan Kesehatan dan Upaya Promosi Kesehatan. Sehingga disimpulkan bahwa program pembangunan kesehatan, terdiri dari upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Mengingat berbagai kesepakatan Dunia bagi pembangunan Kesehatan, antara lain;

DEKLARASI ALMA ATA, 1978

Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) di kota Alma Ata, negara Kazahstan, disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi PBB untuk Anak (Unicef).

strategi utama untuk pencapaian kesehatan untuk semua (HEALTH FOR ALL). Deklarasi Alma Ata ini selanjutnya terkenal dengan: Kesehatan semua untuk tahun 2000. Bentuk opersional dalam mencapai kesehatan untuk semua pada tahun 2000 di Indonesia adalah “PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa). Sebenarnya di Indonesia “cikal bakal” atau “embrio” PKMD sejak tahun 1970 an, di Solo dan Banjarnegara dalam bentuk dana sehat, pos obat desa, arisan rumah sehat, dan sebagainya.

Deklarasi Alma Ata menyebutkan bahwa untuk mencapai kesehatan untuk semua tahun 2000 adalah melalui Pelayanan Kesehatan Dasar, yang sekurang-kurangnya mencakup 8 pelayanan dasar, yakni:

a. Pendidikan kesehatan (health education) … Promosi Kesehatan. b. Peningkatan penyediaan makanan dan gizi (promotions of food supplies and proper nutrition) c. Penyediaan air bersih yang cukup dan sanitasi dasar (adequate supply of safe water and basic sanitation)

d. Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana (maternal and child care, including family planning)

e. Imunisasi (immunization against the major infectious diseases)

f. Pencegahan dan pemberantasan penyakit endemik (prevention and control of locally endemic diseases)

g. Pengobatan penyakit-penyakit umum (appropriate treatment of common diseases and injuries)

h. Penyediaan obat esensial (provision essential drugs)

Lima Strategi OTTAWA CHARTER 1986, Kanada;

1) Mengembangkan Kebijakan Yang Berwawasan Kesehatan

2) Menciptakan lingkungan yang mendukung

3) Memperkuat Kegiatan Masyarakat

4) Meningkatkan keterampilan perorangan

5) Reorientasi Pelayanan Kesehatan

PIAGAM JAKARTA, 1997:

1) Meningkatkan tanggung jawab sosial dalam kesehatan

– Menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain.

– Melindungi lingkungan

– Membatasi perdagangan barang berbahaya kesehatan

– Menjaga kesalamatan masyarakat ditempat umum dan di tempat kerja.

– Memasukkan dampak bagi kesehatan sebagai bagian integral pembangunan nasional

2) Meningkatkan investasi pembangunan kesehatan (Reorientasi)

Terutama bagi “Wanita, Janin, Bayi, Anak-Anak, Manula, Warga Miskin, Terpinggirkan”

3) Meningkatkan Kemitraan Kesehatan.

4) Meningkatkan kemampuan perorangan dan pemberdayaan masyarakat.

5) Mengembangkan Infrastruktur Promosi Kesehatan.

Berdasarkan semua informasi di atas, yang sejalan dengan 4 Program … , maka sangatlah bijak, apabila kita lebih mengedepankan ….. dan apabila seseorang jatuh sakit, barulah upaya ….

Sehingga ..

Konstitusi RI telah mengakomodir teori kesehatan secara universal, yaitu Kualitas Kesehatan Masyarakat, yang ukurannya berdasarkan Usia Harapan Hidup, yang bertumpu pada tempat tinggal dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini dijabarkan sebagai pembangunan nasioanal sebagai upaya menjaga tubuh untuk tetap sehat (Promotif), mencegah terjadinya sakit (Preventif), mengobati segera bila terjadinya penyakit melalui pelayanan kesehatan (Kuratif), serta melakukan upaya rehabilitasi bagi masyarakat yang telah menderita penyakit dan mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh masyarakat tersebut (Rehabilitatif). Hal ini sesuai dengan kesepakatan dunia untuk meningkatkat kualitas kesehatan seseorang yang setinggi=tingginya yang dapat dicapai, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Hal ini dapat ditunjukkan dalam konstitui RI, dengan pernyataan dalam bahwa “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Bersambung..

_*BEDA tapi SAMA & SERUPA tapi TAK-SAMA*_

TULUS BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG LEBIH BAIK

_Orang yang Mencintai Kita hingga dia Menutup Mata ialah…_ _*IBU*_

_Orang yang Mencintai Kita dengan tiada Ekspresi Mata ialah…_ _*BAPAK*_

______________________________

*IBU* : _Memperkenalkan Kita kepada Dunia._

*BAPAK* : _Memperkenalkan Dunia kepada Kita._

______________________________

*IBU* : _Membawa Kita kepada Kehidupan._

*BAPAK* : _Membawa Kehidupan kepada Kita._

______________________________

*IBU* : _Menjaga Kita supaya tidak Lapar._

*BAPAK* : _Membuat Kita tahu Makna Lapar._

______________________________

*IBU* : _Memberi Kita Kasih Sayang._

*BAPAK* : _Memberi Kita Tanggung Jawab._

______________________________

*IBU* : _Mengajar Kita supaya Tidak Terjatuh._

*BAPAK* : _Mengajari Kita Bangun bila Terjatuh._

______________________________

*IBU* : _Mengajarkan Kita Berjalan._

*BAPAK* : _Mengajarkan Kita Jalan Hidup._

______________________________

*IBU* : _Mengajar Kita melalui Pengalamannya._

*BAPAK* : _Mengajar Kita untuk mendapatkan Pengalaman._

______________________________

*IBU* : _Memperkenalkan Ideologi._

*BAPAK* : _Memperkenalkan Realitas._

______________________________

*KASIH IBU* _Diketahui Semenjak Kita Dilahirkan._

*KASIH BAPAK* _Diketahui Bila Dia Sudah Tiada._

______________________________

Kasihilah *BAPAK* Anda.

Sayangilah *IBU* Anda.

_*Selama Mereka Masih Ada*_

______________________________

_Rumah tidak akan Berseri tanpa Kehadiran *Anak*, tapi…_

_Rumah akan lebih Sunyi bila *IBU & BAPAK* sudah tiada…_

_ini sekadar Renungan Bersama buat Kita sebagai *ANAK* dan sebagai *IBU & BAPAK* bagi Anak-anak Kita…_

Sebagai *Keluarga* kita harus…

*Saling mengingatkan,*

*Saling mengasihi bahkan*

*Saling mengampuni.*

*_Kita tidak bisa memilih / menentukan mau dilahirkan di Keluarga ini atau di Keluarga itu._*

Semua sdh dalam *RancanganNya* dan Kita tahu bahwa *Rancangan Tuhan Selalu Baik,*

*Tinggal bagaimana Pilihan kita…*

Memilih untuk…

*Bersyukur & Bahagia* atau

*Bersungut2 & Tidak Bersyukur* Sehingga *Tidak Pernah Bahagia.*

*F* _ATHER_

*A* _ND_

*M* _OTHER_

*I*

*L* _OVE_

*Y* _OU_

👨👩👦👧

*RENUNGAN*

*Lebih baik menangis satu kali dihadapan orang tua semasa dia Hidup*

*Dari pada menangis 1000 kali di atas Pusaranya*

oleh sebab itu sayangi dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita

*” Selamat Hari LANSIA NASIONAL “*

Perjalanan Hidup

💧Semakin bertambah usia semakin lemah tangan menggenggam..karena Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia.

*(Qs.Hud : 15-16)*

💧 Semakin bertambah usia semakin kabur mata kita… Karena Allah sedang menCerahkan mata hati untuk melihat Akhirat.

*(Qs.Al Isra:72)*

💧 Semakin bertambah usia semakin sensitif perasaan kita…. karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan.. namun hati yang berpaut kepada Allah, tiada pernah meNgecewakan.

*(Qs.Al Lukman : 22)*

💧 Semakin bertambah usia semakin gugur gigi-gigi kita….karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita akan gugur kedalam Tanah selamanya.

*(Qs.Ali Imran : 145)*

💧 Semakin bertambah usia semakin ditarik Nikmat kekuatan Tulang & Sendi kita….karena Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi Nyawanya akan di ambil…

*(Qs.An Nisa : 78)*

💧 Semakin bertambah usia semakin putih rambut kita….karena Allah sedang ingatkan kain kafan yang putih.

*(Qs.Ali Imran : 185)*

💧 Begitu juga Hati kita…semakin bertambah usia semakin sepi dan ingin bersendirian…karena Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta manusia dan dunia…

*(Qs.Al-An’am : 32)*

“Terbunuhnya Kebenaran”

*Sebelum terlambat, yang akan dipikul oleh anak dan cucu kita nantinya, selain pertanggungjawaban kita nanti di alam baqa, pastikan berani berpihak kepada KEBENARAN…!!!* Dengan aksi, bersuara atau diam dengan membenci pihak yang melakukan kesalahan, dan mendoakan bagi pihak yang berjuang bagi kebenaran (HH)

*TERBUNUHNYA KEBENARAN* (*Merinding bacanya*)

*Tentara musuh memasuki sebuah desa. Mereka menodai kehormatan seluruh wanita di desa itu, kecuali seorang wanita yang selamat dari penodaan. Ia melawan, membunuh dan kemudian memenggal kepala tentara yang akan menodainya.*

*Ketika seluruh tentara sudah pergi meninggalkan desa itu, para wanita malang semuanya keluar dengan busana compang-camping, meraung, menangis dan meratap, kecuali satu orang wanita tadi. Ia keluar dari rumahnya dengan busana rapat dan bersimbah darah sambil menenteng kepala tentara itu dengan tangan kirinya. Para wanita bertanya: “Bagaimana engkau bisa melakukan hal itu dan selamat dari bencana ini?”*

*Ia menjawab: “Bagiku hanya ada satu jalan keluar. Berjuang membela diri atau mati dalam menjaga kehormatan.”*

*Para wanita mengaguminya, namun kemudian rasa was-was merambat dalam benak mereka, bagaimana nanti jika para suami menyalahkan mereka gara-gara tahu ada contoh wanita pemberani ini. Mereka kawatir sang suami akan bertanya ” Mengapa kalian tidak membela diri seperti wanita itu, bukankah lebih baik mati dari pada ternoda ?”*

Teory Maslow pun bekerja … yang mandasar adalah instink hewani, bertahan untuk hidup (HH)

*Kekaguman pun berubah menjadi ketakutan yang memuncak. Bawah sadar ketakutan para wanita itu seperti mendapat komando….mereka beramai ramai menyerang wanita pemberani itu dan akhirnya membunuhnya. Ya…membunuh kebenaran agar mereka dapat bertahan hidup dalam aib, dalam kelemahan, dalam fatamorgana bersama.*

*Beginilah keadaan kita saat ini, orang-orang yang terlanjur rusak…..mereka mencela, mengucilkan,menyerang dan bahkan membunuh eksistensi orang-orang yang masih konsisten menegakkan kebenaran, agar kehidupan mereka tetap terlihat berjalan baik walau sesungguhnya penuh aib, dosa, kepalsuan, pengkhianatan, ketidak berdayaan, dan menuju pada kehancuran yang nyata.*

*Sebelum terlambat, yang akan dipikul oleh anak dan cucu kita nantinya, selain pertanggungjawaban kita nanti di alam baqa, pastikan berani berpihak kepada KEBENARAN…!!!* Dengan aksi, bersuara atau diam dengan membenci pihak yang melakukan kesalahan, dan mendoakan bagi pihak yang berjuang bagi kebenaran (HH)

Selamat Hari Raya Iedul Adha 1439 M

Kami, Hanibal Hamidi sekeluarga menyampaian “Selamat merayakan “Iedul Adha 1439 H, semoga Allah SWT menganugerahkan Keshalihan Nabi Ibrahim, Ketaatan nabi Ismail, Keikhlasan Siti Hajar dan keberkahan Nabi Besar Muhammad SAW, Amin.

*Apa yg membedakan negara maju dng negara miskin*

Perbedaan antara negara miskin dan kaya bukanlah dari umur sebuah bangsa.

Terbukti dari negara-negara tua seperti India dan Mesir, yang berusia lebih dari 2000 tahun dan masih merupakan negara miskin.

Di sisi lain, Kanada, Australia dan Selandia Baru yang baru berusia 150 tahun lalu hari ini adalah negara kaya.

Perbedaan antara negara miskin dan kaya tidak juga tergantung pada sumber daya alam yang tersedia.

Jepang memiliki wilayah yang terbatas, 80% pegunungan, tidak cocok untuk pertanian atau pertanian, tetapi menjadi nomor dua dalam ekonomi dunia. Negara ini seperti pabrik terapung yang sangat besar, mengimpor bahan mentah dari seluruh dunia dan mengekspor produk manufaktur.

Contoh lain adalah Swiss, ia tidak menanam coklat tetapi menghasilkan cokelat terbaik di dunia. Di wilayahnya yang kecil dia memelihara hewan dan mengolah tanah hanya selama empat bulan dalam setahun, namun memproduksi produk susu terbaik. Sebuah negara kecil yang memiliki citra keamanan dan menjadikannya sebagai bank terkuat di dunia.

Para eksekutif atau pemimpin dari negara-negara kaya yang berinteraksi dengan rekan-rekan mereka dari negara-negara miskin tidak menunjukkan perbedaan intelektual yang signifikan.

Faktor-faktor warna kulit juga tidak begitu penting, para migran yang bermalas-malasan di negara asal mereka sangat produktif di negara-negara Eropa yang kaya.

Lalu apa bedanya?

Perbedaannya adalah perilaku dari manusianya, yang dibentuk selama bertahun-tahun oleh pendidikan dan kebudayaan.

Ketika kita menganalisa perilaku orang-orang dari negara-negara kaya dan maju, diamati bahwa mayoritas mereka mematuhi prinsip-prinsip kehidupan berikut:

1. Etika, punya rasa malu.

2. Integritas/tdk gila jabatan.

3. Tanggung jawab.

4. Taat Hukum dan Aturan.

5. Mencintai profesinya.

6. Senang menabung dan berinvestasi

7. Positif thinking.

8. Menghargai dan tepat waktu.

9. Selalu produktif.

Di negara-negara miskin, hanya sedikit yang mengikuti dan menjalankan prinsip-prinsip dasar ini dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Mereka tidak miskin karena kekurangan sumber daya alam atau karena alam yang sangat kejam.

Mereka miskin karena tidak memiliki perilaku yang positif. Mereka tidak memiliki kemauan untuk mengikuti dan mengajarkan prinsip-prinsip kerja masyarakat dengan peradaban yang maju.

MEREKA MENJADI NEGARA MISKIN KARENA *MANUSIANYA HANYA SIBUK MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI ORANG LAIN*.

APABILA KITA HANYA SENANG MEMIKIRKAN DIRI KITA SENDIRI MAKA KITA TIDAK AKAN DAPAT MEMPERBAIKI NEGARA INI.

BELAJARLAH MEMPERBAIKI PERILAKU KITA AGAR SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP KEHIDUPAN.

Tunjukkan rasa hormat dan tetap rendah hati.

Selamat Ber qurban ….

PERENUNGAN 73 TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Perjalanan sejarah menuju negara Indonesia yang merdeka, para pemuda berasal dari berbagai suku bangsa telah mengikrarkan diri Sebagai bangsa yang satu di Nusantara, melalui sumpah pemuda pada tahun 1928. Pondasi PENYATUAN sebagai bangsa Indonesia tersebut menghasilkan kekuatan yang sangat besar untuk mampu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sampai saat ini, kita semua meyakini kekuatan atas PERSATUAN jugalah yang akan mampu mewujudkan tujuan mulia KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA yang telah diwariskan oleh para pejuang pendahulu kita.

Setelah 73 tahun kita merdeka, saat inilah waktunya kita untuk bertekat bahwa kitapun mampu meneruskan perjuangan untuk mencapai Indonesia yang Berdaulat Secara Politik, Berdikari secara ekonomi, karena Kita memiliki KEPRIBADIAN yang kokoh sebagai Bangsa yang agung (Pemilik Pancasila), sesuai dengan warisan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa Indonesia, berupa KOMPAS TRISAKTI bagi Nahkoda kapal besar Indonesia.

Dirgahayu Indonesia ….

Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN Tahun 2019 beserta Nota Keuangan, Jakarta, 16 Agustus 2018

Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN Tahun 2019 beserta Nota Keuangan, Jakarta, 16 Agustus 2018

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 16 Aug 2018 ; 248 Views

Kategori: Transkrip Pidato

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semuanya,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Wakil presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini kita bisa menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya.

RAPBN tahun 2019 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari Program Pembangunan Kabinet Kerja. Dalam empat tahun terakhir, kita telah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, lebih merata, dan lebih berkeadilan. Fondasi yang menjadi pijakan kita bersama untuk menghadapi masa depan, menuntaskan janji kemerdekaan, menuju Indonesia maju yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Kerja nyata selama empat tahun ini tidak selalu mudah karena lingkungan ekonomi nasional dan global terus mengalami perubahan yang sangat dinamis, yang mengharuskan kita menyiapkan diri dengan baik, melakukan antisipasi secara cermat, serta membuat penyesuaian dengan cepat.

Tantangan demi tantangan kita hadapi, mulai fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Akibatnya, saat ini kita menghadapi situasi di mana negara-negara emerging market mengalami tekanan, baik dari sisi nilai tukar maupun dari sisi arus modal masuk atau capital inflow. Bahkan, beberapa negara emerging market telah mengalami situasi krisis yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik dalam negeri mereka.

Menghadapi tekanan eksternal seperti itu, pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi kita dengan terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kita juga melakukan langkah-langkah tegas dan konsisten untuk mengendalikan impor. Selain itu, kita terus memacu ekspor dan meningkatkan arus modal masuk dengan menggunakan instrumen fiskal, pemberian insentif, serta memastikan reformasi perizinan bisa berjalan dengan efektif.

Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5 persen di tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I tahun 2018. Tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli tahun 2018.

Hadirin yang saya muliakan,

Kinerja ekonomi tersebut telah mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Kemiskinan turun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi satu digit 9,82 persen pada tahun 2018. Selain itu, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan turun dari 0,406 menjadi 0,389. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 71,5 pada tahun 2018.

Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus diupayakan di tengah dinamika-dinamika yang ada. Reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan Pemerintah telah mengembalikan Indonesia ke peringkat layak investasi dari seluruh lembaga rating internasional. Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business juga meningkat tajam, naik 48 peringkat dalam  tiga tahun terakhir. Logistic Performance Index Indonesia juga naik 7 peringkat dalam periode 2014 – 2018. Capaian-capaian tersebut menjadi pemicu bagi kita semuanya untuk terus bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan,

Kerja keras kita bersama dalam melakukan reformasi ekonomi telah membawa kepada momentum pertumbuhan. Reformasi di bidang fiskal juga telah menghadirkan APBN yang sehat, yang adil, dan mandiri. Sehat karena APBN disusun dengan prudent, realistis, dan efektif untuk memajukan pembangunan Indonesia, serta antisipatif menghadapi tantangan-tantangan domestik dan global. Perbaikan struktural terus dipacu dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing bangsa, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita harus terus menggiatkan investasi, ekspor, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang menciptakan produktivitas, nilai tambah tinggi, dan devisa negara.

Untuk menunjang tujuan tersebut, kebijakan fiskal dan APBN tahun 2019 dirancang dengan tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”. Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Gambaran dan proyeksi perekonomian Indonesia yang akan menjadi landasan dalam menyusun Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN tahun 2019 diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang. Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen.

Pertumbuhan tersebut akan semakin adil dan merata, dengan mendorong semakin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal; Memperkuat usaha ultra mikro, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi; Menekan ketimpangan antar daerah serta memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan; Memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat.

Dari sisi sektoral, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja perlu didorong lebih maju. Sektor swasta didorong untuk makin berperan sehingga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh. Untuk itu, penguatan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah perlu didorong dan dikembangkan dengan memperkuat industri hulu hingga hilir. Iklim investasi terus diperbaiki agar efisien dan terukur, melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi.

Hal ini penting untuk mendorong berkembangnya industri, khususnya industri skala kecil dan menengah di bidang manufaktur, konstruksi, serta industri jasa, termasuk industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi hanya 0,5 persen.

Dan dalam periode 2015 hingga semester I tahun 2018, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan sebesar Rp299,9 triliun dengan nilai realisasi subsidi bunga KUR sebesar Rp32,1 triliun dan telah dinikmati oleh 12,3 juta UMKM kita. Program dana bergulir ultra mikro untuk masyarakat di lapis terbawah telah disalurkan sebesar Rp1,1 triliun kepada 392,1 ribu usaha mikro.

Tahun 2019, Pemerintah terus meningkatkan bantuan kepada UMKM dan Koperasi melalui subsidi KUR yang akan mencapai Rp12,2 triliun dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp3 triliun. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga perlu dijaga, dan investasi serta ekspor perlu didorong untuk ditingkatkan.

Tahun 2019, Pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus/minus 1 persen. Tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan.

Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Pemerintah menyadari bahwa di tahun 2019 masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar Rupiah, baik dari faktor dinamika ekonomi negara-negara maju, termasuk normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, serta perkembangan ekonomi di Tiongkok. Perlu kita sadari bersama bahwa tantangan ini tidak hanya dialami oleh Rupiah, tetapi juga oleh banyak mata uang global. Nilai tukar Rupiah tahun 2019 diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Kebijakan perdagangan serta kenaikan suku bunga di Amerika Serikat berpengaruh terhadap kondisi keuangan di pasar domestik, termasuk pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Namun, dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional dan terjaganya laju inflasi, tekanan dari ekonomi global diharapkan dapat dimitigasi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Suku Bunga SPN 3 bulan tahun 2019 diperkirakan rata-rata 5,3 persen. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price(ICP) pada tahun 2019 diperkirakan rata-rata 70 dolar Amerika Serikat per barel. Pergerakan ICP itu seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi.

Pada tahun 2019, beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP adalah geopolitik global, peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, dan penggunaan energi alternatif. Lifting minyak bumi pada tahun 2019 diperkirakan mencapai rata-rata 750 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250 ribu barel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan segera beroperasi, serta rencana kegiatan produksi tahun 2019. Seluruh gambaran ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2019.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Di dalam RAPBN tahun 2019, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Jumlah tersebut 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018 atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara tahun 2014, sebesar Rp1.777,2 triliun. Kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil. Karena itu, belanja negara pada tahun 2019 akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin. Pada tahun 2018, Pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2019, Pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa. Sementara itu, program Bantuan Pangan nonTunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat. Pada tahun 2019, sasaran Bantuan Pangan non-Tunai ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.

Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil, serta melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada tahun 2019. Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat. Berbagai program sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hadirin yang saya muliakan,

Aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. Karena itu, Pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional.

Untuk semakin memperbaiki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Pada tahun 2019, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp487,9 triliun, meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan tahun 2014, sekitar Rp353,4 triliun.

Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, Pemerintah dapat melaksanakan program aksi kebijakan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa dari jenjang pra-sekolah hingga SD, SMP, dan SMA, pendidikan madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah, bahkan sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi S3 bagi seluruh anak bangsa yang berpotensi, terutama bagi yang kurang mampu. Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mampu menaikkan angka partisipasi murni SD, SMP, SMA, dan madrasah. Pada tahun 2019, Pemerintah akan memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar dan 471 ribu mahasiswa melalui beasiswa bidik misi.

Selain itu, dalam periode 2014-2019, Pemerintah juga melakukan investasi melalui LPDP dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27 ribu mahasiswa dari seluruh pelosok Tanah Air untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membiayai 123 kontrak riset terpilih. Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan serta rehab sekolah.

Selain itu, juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren.

Untuk memperkuat layanan kesehatan, pada tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan Rp122 triliun untuk anggaran kesehatan atau naik dua kali lipat dari anggaran kesehatan tahun 2014 sebesar Rp59,7 triliun. Sejak tahun 2016, sesuai dengan UU Kesehatan, Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Berbagai program kesehatan yang dilakukan Pemerintah selama ini telah memberikan hasil nyata dengan meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan dan penyebaran obat, sumber daya kesehatan di daerah, serta meningkatnya angka harapan hidup dan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang bersih.

Pada tahun 2019, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat, di antaranya melalui penyediaan sarana prasarana yang berkualitas pada 48 rumah sakit atau balai kesehatan, serta penguatan program penurunan angka stunting yang terintegrasi di 160 Kabupaten/Kota. Untuk mengatasi permasalahan gizi anak, Pemerintah juga akan mendorong pemberian makanan tambahan kepada 525.42 ibu hamil dan 1,5 juta balita kurus, serta imunisasi anak usia 0–11 bulan hingga mencapai 90 persen. Melalui berbagai program perlindungan sosial itu, diharapkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen dan Indeks Pembangunan Manusia naik ke 71,98.

Para pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Selain meningkatkan pembangunaan sumber daya manusia, Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2014 hanya sekitar Rp154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja 2015, dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp420,5 triliun. Pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.

Sejak tahun 2015 hingga sekarang, Pemerintah telah membangun jalan, pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta. Kita juga telah memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap 1, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah non-komersial dan broadband di desa, penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Di sisi lain, dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, Pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.

Pada tahun 2019, kita akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah. Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, Pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi. Kita akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta. Namun, dalam situasi global yang bergejolak, Pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik. Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat.

Pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya. Untuk itu, selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada tahun 2019, dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah merencanakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp832,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasi tahun 2014 sebesar Rp573,7 triliun.

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat dari 87,1 persen menjadi 93,3 persen, serta akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1 persen menjadi 67,9 persen.

Selain itu, melalui pelaksanaan Dana Desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015, berbagai sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat telah berhasil dibangun. Realisasi anggaran Dana Desa sebesar Rp127,2 triliun dalam periode 2015-2017 telah dimanfaatkan, antara lain untuk pembangunan sekitar 124 ribu kilometer jalan desa, 791 kilometer jembatan, akses air bersih 38,3 ribu unit, sekitar 3 ribu unit tambatan perahu, 18,2 ribu unit PAUD, 5,4 ribu unit Polindes, 6,6 ribu unit pasar desa, 28,8 ribu unit irigasi, 11,6 ribu unit Posyandu, dan sekitar 2 ribu unit embung.

Pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan pengalokasian Dana Desa untuk lebih berpihak pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang mempunyai penduduk miskin yang tinggi. Pemanfaatan Dana Desa juga diarahkan untuk skema padat karya tunai guna memperkuat pendapatan dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, hingga Semester I Tahun Anggaran 2018, realisasi Dana Desa telah mencapai Rp35,9 triliun atau 59,8 persen dari pagunya. Realisasi dana tersebut antara lain digunakan untuk membangun 5,3 ribu kilometer jalan desa, 24,1 kilometer jembatan, 6 ribu unit akses air bersih, 508 unit tambatan perahu, 1,6 ribu unit PAUD, 910 unit Polindes, 845 unit pasar desa, 10,8 ribu unit irigasi, 677 unit posyandu, dan 664 unit embung. Dengan pencapaian itu, serta evaluasi perbaikan yang terus dilakukan, Pemerintah berkeyakinan, dengan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp832,3 triliun pada tahun 2019 akan memperkuat pemerataan pembangunan di 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, hingga 74.957 desa.

Selain melalui belanja prioritas tersebut, di tahun 2019, Pemerintah juga memberikan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi untuk terselenggaranya pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden, yang dilakukan secara serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Alokasi anggaran yang signifikan juga ditujukan untuk bidang pertahanan dan keamanan, guna menjaga kelancaran pesta demokrasi, keamanan pelaksanaan program pembangunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berbagai belanja tersebut di atas, APBN disusun secara adil, di mana dari setiap rupiah yang dikumpulkan dari masyarakat, didistribusikan kembali untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa di seluruh pelosok Nusantara.

Para pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Kemandirian APBN diwujudkan dengan semakin mengutamakan dan mengandalkan pendanaan pembangunan dari sumber-sumber penerimaan di dalam negeri. Prinsip kemandirian APBN tersebut ditunjukkan dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama pendapatan negara.

Pada tahun 2014, sumbangan penerimaan perpajakan dalam APBN mencapai 74 persen atau Rp1.146,9 triliun, dan di tahun 2018 ini diperkirakan mencapai 81 persen atau Rp1.548,5 triliun. Semakin tingginya peranan pajak dalam mendanai APBN tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja perpajakan, melalui kebijakan, strategi perpajakan, dan implementasi reformasi pajak yang berkelanjutan, serta didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam kerangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan, kita bersyukur karena pada tahun 2016 dan 2017, Indonesia telah berhasil melaksanakan program tax amnesty yang menjadi awal dari era baru kepatuhan perpajakan di Indonesia. Di samping menggali sumber-sumber penerimaan, Pemerintah juga akan terus menjaga iklim investasi dan kemajuan dunia usaha domestik dengan kebijakan insentif perpajakan. Pemerintah juga telah mengeluarkan pengaturan pajak khusus sebagai insentif untuk usaha kecil dan menengah, serta melakukan perluasan basis pajak sebagai kelanjutan hasil Tax Amnesty melalui Automatic Exchange of Information (AEoI).

Ke depan, kebijakan perpajakan diharapkan juga lebih akomodatif menghadapi tren ekonomi digital dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung administrasi perpajakan. Pada tahun 2019, kita secara konsisten tetap berupaya untuk menggali sumber pendapatan secara realistis dan berkeadilan, menjaga iklim investasi, melakukan konservasi lingkungan, dan melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan sebesar Rp2.142,5 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp361,1 triliun, dan Hibah sebesar Rp0,4 triliun. Pendapatan Negara dan Hibah di tahun 2019 menunjukkan kenaikan 12,6 persen dari perkiraannya tahun 2018, bahkan naik 38,2 persen dari Pendapatan dan Hibah di tahun 2014, sebesar Rp1.550,5 triliun.

Dari sisi perpajakan, arah kebijakan tahun 2019 dilakukan dengan mengumpulkan sumber pendapatan negara dari kegiatan ekonomi nasional, serta terus mendorong peningkatan kepatuhan melalui reformasi administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan. Dengan kebijakan itu, melihat perkembangan positif penerimaan perpajakan, didukung momentum pertumbuhan ekonomi, diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat mencapai 12,1 persen terhadap PDB, naik dari perkiraan di tahun 2018 sebesar 11,6 persen.

Pemerintah akan terus memberikan insentif perpajakan melalui berbagai instrumen, yaitu: Insentif perpajakan sektoral untuk mendukung sektor prioritas, antara lain melalui kebijakan tax holiday, tax allowance, fasilitas pembebasan Bea Masuk, dan subsidi pajak; Insentif perpajakan Kawasan, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan industri, dan tempat penimbunan berikat; Insentif perpajakan khusus untuk mendorong ekspor, antara lain melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, penugasan khusus ekspor, dan tempat penimbunan berikat.

Dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan vokasi dan litbang, Pemerintah juga akan memberikan insentif perpajakan khusus berupa fasilitas pengurangan pajak. Sementara itu, kebijakan PNBP tahun 2019 esensinya diarahkan untuk optimalisasi penerimaan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset, dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam melakukan optimalisasi PNBP Sumber Daya Alam, Pemerintah terus memperbaiki tata kelola dan transparansi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, serta menjaga pengelolaan dan keberlanjutan kelestarian alam. Dengan telah direvisinya UU PNBP, diharapkan pengelolaan PNBP akan lebih baik dan optimal, dengan tetap mempertimbangkan keadilan masyarakat, serta kesinambungan pengelolaan sumber daya alam ke depan.

Hadirin yang saya muliakan,

Pembiayaan APBN tahun 2019 akan dilaksanakan secara akuntabel. Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB akan tetap dikendalikan dalam batas aman, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan utang lebih berhati-hati untuk mengurangi risiko dan biaya, serta mengarahkan penggunaannya secara lebih produktif untuk program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah. Pada tahun 2019, Pemerintah tetap mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan fiskal ekspansif secara proporsional dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan. Hal ini ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi 2,12 persen tahun 2018 dan pada tahun 2019 akan diturunkan untuk defisit APBNnya menjadi 1,84 persen.

Arah kebijakan APBN yang terkendali membuktikan bahwa Pemerintah selalu mengelola fiskal dengan hati-hati dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan merata. Perbaikan kebijakan fiskal juga ditunjukkan dengan defisit keseimbangan primer yang pada tahun 2015 mencapai Rp142,5 triliun, turun menjadi hanya Rp64,8 triliun pada tahun 2018, dan terus diarahkan lebih rendah lagi menuju defisit Rp21,7 triliun pada tahun 2019.

Dengan arah kebijakan fiskal itu, diharapkan kita akan dapat mencapai kondisi keseimbangan primer yang seimbang atau surplus dalam waktu dekat. Selain penurunan defisit anggaran, untuk mengendalikan tambahan utang, Pemerintah juga melakukan pengurangan pembiayaan anggaran dalam tahun 2019 sebesar 5,4 persen. Langkah pengendalian ini konsisten dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang juga mengurangi pembiayaan sekitar 14,3 persen.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kita masih mengalami kenaikan pembiayaan akibat ekspansi fiskal untuk stabilisasi dan memperkecil dampak merosotnya harga komoditas waktu itu. Dengan defisit APBN serta defisit keseimbangan primer yang semakin kecil, dengan peningkatan pendapatan yang realistis, dengan belanja yang makin berkualitas dan tepat sasaran, serta pembiayaan yang prudent dan produktif, maka APBN diharapkan akan semakin sehat, adil, dan mandiri.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya. Besar harapan kami untuk segala dukungan, masukan, dan kerja sama seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam pembahasan RAPBN tahun 2019. Kita harus sadari bahwa APBN adalah uang rakyat yang harus kita jaga bersama dan dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan rakyat di masa sekarang maupun untuk generasi masa depan.

Sebagai penutup, perkenankanlah kami menyampaikan bahwa kebijakan serta pengelolaan ekonomi tidaklah berada di ruang vakum. Kondisi sosial politik yang dinamis dan harmonis memberi kontribusi positif bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif dan optimal sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, besar harapan kami, DPR RI terus mendukung Pemerintah, terus bekerja sama, bergotong royong demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

Ingat, Kerja Kita Prestasi Bangsa!

Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila!

Terima kasih,

Wassalammu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya

Jakarta, 16 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO

Apakah Sudah Tepat 12 Indikator Keluarga Sehat ?

Seperti kita kelahui bersama, Kemterian Kesehatan Menetapkan “Instrumen” Dalam Mencapai Indonesia Sehat Dengan Basis Keluarga Sehat. Hal ini cukup tepat. Sayangnya dalam menetapkan Indikator Instrumen “keluarga Sehat”, melupakan Peran Utama “Gizi” yang tepat bagi keluarga, dan masih mengakomodasi “ruang abu-abu” atas tekanan kelompok kepentingan “komunitas profesional” yang memaksakan kehendak, serta kepentingan berbagai kelompok yang bukan variabel “Akar Permaslahan Bagi Kualitas Kesehatan”.

Sehingga menapikan “standar kompetensi” pelaksana sebuah program atau kegiatan strategis kesehatan. Sedangkan kita ketahui dalam upaya pembangunan kesehatan, faktor penentu keberhasilan adalah “petugas kesehatan yang berkompeten” dengan proporsi 66 % tingkat pengaruhnya terhadap keberhasilan program dan atau kegiatan pembangunan kualitas kesehatan.

Terdapat 12 indikator utama yang telah ditetapkan untuk menyatakan suatu keluarga sehat atau tidak, yaitu:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan

6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok

10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Selayaknya Pembangunan Kualitas Kesehatan Indonesia “Linier” dengan Alat Ukur yang digunakan oleh WHO yang merupakan representasi kesepakatan para ahli kesehatan dari seluruh negara di Dunia yang menetapkan alat ukur KUALITAS KESEHATAN MASRAYAKAT dengan Nilai ANGKA HARAPAN HIDUP PADA SAAT KELAHIRAN (AHH) masyarakat di masing-masing negara.

Karena di Indonesia tidak tersedia catatan kelahiran dan kematian bagi seluruh penduduk Indonesia untuk menganalisa AHH masyarakat indonesia, maka disepakati oleh seluruh para ahli kesehatan Indonesia pada tahun 2008, pengukuran KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA dengan pendekatan 24 Indikator Pembannguan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IPKM), yang kemudian ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan pada saat itu.

Sedangkan Instrumen pendekatan kualitas kesehatan masyarakat melalui Keluarga sehat sebagai unit “inti” komunitas masyarakat adalah pilihan strategi dalam mencapai Indomesia Sehat, sejalan dengan IPKM.

Dengan kerangka fikir tersebut, maka seharusnya Indikator Keluarga Sehat, mengacu dari 24 IPKM tersebut, dan apabila menginginkan lebih sederhana dan tidak bias makna, maka indikatornya dapat dikerucutkan pada 2 (dua) kelompok utama “Determninan Faktor Pembangunan Kualitas Kesahatan Indonesia”, yaitu Pelaksana Kesehatan dan Faktor Utama Lingkungan Kesehatan (air bersih, sanitasi dan gizi) di tengah-tengah masyarakat umum. Tentunya Kedua kelompok faktor strategis kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, sesuai dengan anatomi Pembangunan Kesehatan Indonesia, pada tingkat masyarakat yang sejalan dengan 24 IPKM adalah DOKTER PUSKESMAS sebagai Pelaksana pada tingkat Kecamatan (Puskesmas) dan BIDAN DESA sebagai Pelaksna pada Tingkat Desa. Sedangkan Kelompok Faktor strategis lainnya adalah AIR BERSIH, SANITASI dan GIZI yang berkualitas.

Berlandaskan pemikiran tersebut maka sangat jelas Indikator Keluarga Sehat tidak akan berguna apabila faktor Gizi Berkualitas tidak dimasukkan di dalamnya, dan akan bias kepentingan atau tidak akan efektif bagi perlindungan kepentingan masyarakat apabila tidak ditegaskan adanya kompetensi petugas pelaksana seluruh kegiatan kesehatan tersebut pada tingkat kecamatan terutama Pembangunan Kesehatan masyarakat Adalah DOKTER PUSKESMAS (Yang berfungsi sebagai penaggung jawab DOKTER KOMUNITAS KECAMATAN) serta BIDAN DESA sebagai penanggung jawab kualitas persalinan dan pembinaan perkembangan balita. Dan juga permaslahan ISUE STUNTING SELESAI DALAM WAKTU SESEGERA MUNGKIN. (HanibalHamidi – HH)

#Desalogi #PerdesaanSehat #PembangunanKualitasKesehatanIndonesia #DaulatDesa #DanaDesa #VisiMisiJokowi #Nawacita #Trisakti

“Pembangunan Manusia Seutuhnya”, Memastikan Kepemimpinan Indonesia Pada Era Mellenia

Opini, sketsindonews –

Dalam perjalanan sejarah 72 tahun Indonesia merdeka, sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pembangunan nasional Indonesia diawali pelaksanaannya pada masa Presiden Soekarno selaku presiden pertama Republik Indonesia, selama 22 tahun berkuasa.

Pembangunan nasional pada masa Presiden Soekarno, bagi negara yang baru diproklamirkan, tentunya dilaksanakan dengan segala keterbatasan. Dengan prioritas pada pembangunan politik bernegara dan berbangsa, melalui upaya konsolidasi dan penataan organisasi pemerintahan Indonesia.

Kinerja pemerintahan Soekarno, berhasil meletakkan “pondasi negara” yang sangat kokoh bagi kesatuan dan persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki banyak keberagaman suku bangsa.

Kita sadari bersama bahwa keamanan dan ketertiban negara, sebagai dampak adanya ikatan kuat dalam persatuan dan kesatuan Indonesia, merupakan prasyarat utama dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Tahapan pembangunan nasional berikutnya dalam mengisi kemerdekaan, dilanjutkan oleh Soeharto sebagai presiden RI kedua selama 32 tahun. Pembangunan nasional pada masa Soeharto memprioritaskan pada pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang sosial hanya didekati pada “hilirnya” melalui bantuan sosial semata, sedangkan pada “hulunya” yaitu penyebab yang terstruktur kurang mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan negara yang kurang ramah bagi ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh pendududk dimanapun berada, tidak dijalankan dengan optimal. Sehingga banyak memunculkan kesenjangan yang luas dan dalam dalam perbagai sudut pandang pembangunan politik.

Bila dianalisa tentang anatomi perkembangan pertumbuhan ekonomi pada masa lalu sampai saat ini, terpampang nyata bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai akibat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang dijadikan pasar bagi produksi barang negara lain, atau pertumbuhan ekonomi yang “anomali”. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan karena banyaknya produksi barang atau jasa dari produksi masyarakat dan atau perusahaan Indonesia yang dibeli oleh negara lain (pertumbuhan ekonomi secara normal), sehingga menghasilkan pendapatan bagi negara secara langsung ataupun tidak langsung.

Dengan demikian peran pemerintah sebagai regulator sekaligus pengelola kekayaan negara dalam melaksanakan tanggung jawab kemajuan pembangunan yang mensejahterakan seluruh penduduk tidak berjalan efektif.

Sampai saat ini, kemampuan masyarakat membayar barang produksi luar tersebut mengandalkan pendapatan dari adanya kegiatan yang terkait dengan anggaran pembangunan negara (APBN). Sedangkan APBN Indonesia juga menumpukan sumber pendapatan negara dari hasil eksflorasi kekayaan alam oleh negara lain sebagai konsensinya dan atau dari hutang. Situasi ini akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang salah dan melibatkan banyak oknum dalam pemerintahan dalam waktu yang cukup lama.

Sehingga akibat banyaknya oknum yang mengedepankan kepentingan pribadi, cenderung menjadi “budaya” pemerintahan yang korup. Pada gilirannya konstruksi ekonomi tersebut menghasilkan banyak perusahaan “konglemarasi dan monopoli” pada sekelompok komunitas dan terjadi akumulasi yang berlebih bagi kapital pada sekelompok masyarakat dan akumulasi investasi di pulau Jawa. Kondisi sebaliknya di wilayah lainnya. yang mengakibatkan terjadi kesenjangan akumulasi kapital yang sangat lebar antara perusahaan-perusahaan besar nasional dibandingkan dengan gabungan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Selain itu juga terjadi kesenjangan perkembangan pmbangunan antar wilayah, terutama antara wilayah pulau Jawa dengan wilayah lainnya. Hal ini ditengarai juga akibat kekuasaan yang tersentral hanya di pemerintahan pusat saja.

Selain itu, kondisi ini akan mengakibatkan habisnya kekayaan alam, semakin lebar kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan antar masyarakat maupun antar wilayah, disertai semakin banyaknya hutang negara dan juga semakin banyak masyarakat yang miskin yang akan bermuara pada bangkrutnya negara menuju kegagalan fungsi negara.

Sebagai akibat anomali pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, maka akan menghasilkan perusahaan nasional dengan ketahanan ekonomi yang rendah. Hal ini akibat banyaknya perusaahan nasional Indonesia yang tumbuh dari proses hubungan yang “anomali” secara ekonomis. Dimana perusahan yang dihasilkan dari hubungan pemerintah yang korup dengan pengusaha yang berperan sebagai “tengkulak” bagi kepentingan perusahaan atau negara lain. Bukan perusahaan yang tumbuh dari hubungan yang normal antara pengguna (konsumen) dengan penyedia (produsen) yang saling menguntungkan. Sehingga pada saat terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1998, menimbulkan krisis multi dimensial bagi pemerintahan yang berkuasa di Indonesia, yang mengakibatkan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden.

Semangat mengkoreksi pembangunan orde baru tersebutlah masa reformasi kita laksanakan bersama dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik yang bersandar kepada kedaulatan rakyat (demokrasi) sebagai sentralnya.

Tantangan dan Hambatan

Setelah hampir 20 tahun perjalanan reformasi yang kita laksanakan bersama, telah banyak diterbitkannya produk perundang-undangan dalam menjabarkan perintah konstitusi hasil amandemen yang ditetapkan. Terutama untuk mewujudkan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang merepresentasikan kedaulatan rakyat sebagai sentralnya.

Dimana rakyat memilih secara langsung melalui pemilihan umum pasangan presiden dan wakil presiden serta pasangan kepala daerah di berbagai wilayah masing-masing, yang dipercaya untuk menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, serta kepala daerah, selama lima tahun.

Pada saat yang sama, rakyat juga memilih anggota DPR RI dan anggota DPRD untuk menjadi wakil rakyat dalam menyusun dan menyetujui anggaran yang pembangunan nasional setiap tahun, serta menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah diterbitkan. Tentu saja kita harapkan bersama bahwa rakyat memilih berdasarkan informasi tentang program dan rekam jejak yang disampaikan pada saat kampanye politik oleh para calon terpilih tersebut.

Untuk mencapai harapan ini, kita sadari bersama bahwa tantangan terbesarnya adalah rendahnya kualitas penduduk Indonesia, dimana pada awal reformasi, jumlah penduduk Indosnesia yang berkualitas kurang dari sepuluh persen, maka sulit diharapkan pelaksnaan demokrasi dapat berkualitas yang akan mampu mempercepat kemajuan dan kesejahteraan negara tersebut.

Karena berdasarkan statisistik, demokrasi yang berkualitas, mutlak membutuhkan minimal dua puluh persen penduduk yang setara starata satu atau sarjana. Sehingga pada saat semua janji politik calon pasangan presiden yang terpilih oleh mayoritas masyarakat karenanya, diterjemahkan secara “teknokrasi” menjadi prioritas pembangunan nasional, sekaligus memastikan adanya dukungan dan partisifasi dari seluruh rakyat yang telah memilihnya.

Demikian juga pasangan presiden terpilih, harus memastikan seluruh informasi yang dijanjikan saat kampanye politik cukup realistis. Pembangunan yang akan mensejahterakan rakyat juga harus sejalan dengan tunjuan pembangunan nasional jangka panjang.

Hal yang sama dalam peroses keterpilihan anggota DPR RI dan DPRD telah berkesesuaian antara “track record” kinerja dan kemampuan personal yang tertpilih dengan tugas dan fungsi serta wewenang legeslatif yang akan menjadi mandatnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, maka peran pers yang berintegritas dan berkualitas dalam menyampaikan informasi dinamika perkembangan penyelengaraan kekuasaan oleh pemerintahan diharapkan dapat menyampaikan dengan baik, berimbang serta terbuka semua informasi yang ada.

Selain itu sangat dibutuhkan penegakkan hukum yang berkeadilan dalam menjaga pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan yang ada telah sesuai dengan ketentuan peraturan oerundang-undangan tersebut.

Dari seluruh analisa tentang perjalanan sejarah dinamika pembangunan nasional Indonesia pada berbagai dimensi bernegara dan berbangsa di atas, nampak bahwa sangat dibutuhkan peran aktif dari penduduk yang berkualitas dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana sampai saat ini, sejalan dengan status Indonesia sebagai negara yang terjebak pada “middle trap income” serta kualitas demokrasi yang rendah, serta rendahnya produksi Indonesia, yang bersumber dari rendahnya kualitas penduduk Indonesia sampai saat ini.

Permasalahan Kependudukan Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, hasil sensus tahun 2010 sebagai berikut:

<img data-attachment-id=”21940″ data-permalink=”https://sketsindonews.com/pembangunan-manusia-seutuhnya/20180227_083459/&#8221; data-orig-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?fit=1080%2C890&amp;ssl=1&#8243; data-orig-size=”1080,890″ data-comments-opened=”0″ data-image-meta=”{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}” data-image-title=”20180227_083459″ data-image-description=”” data-medium-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?fit=300%2C247&amp;ssl=1&#8243; data-large-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?fit=618%2C509&amp;ssl=1&#8243; class=”wp-image-21940 size-medium” src=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=300%2C247&ssl=1&#8243; alt=”” width=”300″ height=”247″ srcset=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=300%2C247&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=768%2C633&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=1024%2C844&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?w=1080&amp;ssl=1 1080w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” data-recalc-dims=”1″ /> (Ilustrasi cara pandang pembangunan kualitas kependudukan)

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen).

Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk.

Penduduk laki-laki Indonesia sebanyak 119 630 913 jiwa dan perempuan sebanyak 118 010 413 jiwa. Seks Rasio adalah 101, berarti terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan (KI). Seks Rasio nasional pada kelompok umur 0-4 sebesar 106, umur 5-9 sebesar 106, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai 64 berkisar antara 93 sampai dengan 109, dan umur 65+ sebesar 81.

Median umur penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 27,2 tahun. termasuk kategori menengah (intermediate). Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun.

Rasio ketergantungan penduduk Indonesia adalah 51,31. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (KI-15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 46,59 sementara di daerah perdesaan 56,30.

Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 25,7 tahun dan perempuan 22,3 tahun (perhitungan Singulate Mean Age at Marriage/SMAM).

Persentase penduduk 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah sebesar 2,51 persen dan yang tidak sekolah lagi sebesar 6,04 persen.

Persentase penduduk 5 tahun ke atas berpendidikan minimal tamat SMP/Sederajat sebesar 40,93 persen.

Jumlah penduduk yang merupakan migran risen terus meningkat dari waktu ke waktu. Tercatat 5 396 419 penduduk atau 2,5 persen penduduk merupakan migran masuk risen antar provinsi. Persentase migran risen di daerah perkotaan tiga kali lipat lebih besar migran risen di daerah perdesaan, masing-masing sebesar 3,8 dan 1,2 persen. Menurut gender, jumlah migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan, 2 830 114 berbanding 2 566 305 orang. Seks rasio migran risen adalah 110,3. Data-data tersebut menunjang teori, bahwa migran lebih banyak di daerah perkotaan dan laki-laki lebih banyak yang melakukan perpindahan.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) adalah sebesar 169,0 juta jiwa, terdiri dari 84,3 juta orang laki-laki dan 84,7 juta orang perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah angkatan kerja, yakni penduduk 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi yaitu mereka yang bekerja , mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha sebesar 107,7 juta jiwa, yang terdiri dari 68,2 juta orang laki-laki dan 39,5 juta orang perempuan. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah angkatan kerja yang tinggal di perkotaan sebesar 50,7 juta orang dan yang tinggal di perdesaan sebesar 57,0 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 104,9 juta jiwa dan yang mencari kerja sebesar 2,8 juta jiwa.

Dari informasi atas data tersebut di atas, mengesankan “tidak ada” peran pengaturan oleh negara terhadap perkembangan kependudukan nasional maupun daerah. Sehingga sulit diharapkan dapat berkontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia, oleh Soekarno yang diformulasikan dengan Tri Sakti, yaitu Indonesia sebagai negara yang “Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian Sebagai Bangsa Nusantara yang agung. Bangsa yang memiliki cara pandang hidup Pancasila, yang menggambarkan harapan terhadap kondisi demokrasi politik, ekonomi dan sosial dalam satu tarikan nafas pendek yang sehat dan melegakan, tanpa adanya salah satu dimensi kehidupan tersebut yang memiliki ketahanan rendah.

Dengan demikian Indonesia akan diakui oleh dunia sebagai negara yang memiliki karakter budaya Pancasila, yang mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya, sekaligus sangat dibutuhkan perannya bagi berkelanjutan kehidupan dunia.

Esensi tata kelola pemerintahan yang baik sesungguhnya ditujukan bagi optimalnya hubungan antara penduduk dengan sumber daya alam lingkungan hidupnya pada masing-masing wilayah pemukiman.

Sehingga kualitas hubungan tersebut menimbulkan hubungan yang saling membutuhkan dan terjaga keseimbangannya yang selaras dalam berkelanjutan yang saling meningkatkan nilai tambah masing-masing.

Untuk menopang hubungan yang berkualitas tersebut, tentunya membutuhkan kebijakan pembangunan kependudukan yang berkualitas secara nasional, yang menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh elemen negara dalam membangun.

<img data-attachment-id=”21941″ data-permalink=”https://sketsindonews.com/pembangunan-manusia-seutuhnya/20180227_084147/&#8221; data-orig-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?fit=1080%2C729&amp;ssl=1&#8243; data-orig-size=”1080,729″ data-comments-opened=”0″ data-image-meta=”{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}” data-image-title=”20180227_084147″ data-image-description=”” data-medium-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?fit=300%2C203&amp;ssl=1&#8243; data-large-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?fit=618%2C417&amp;ssl=1&#8243; class=”size-medium wp-image-21941 aligncenter” src=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=300%2C203&ssl=1&#8243; alt=”” width=”300″ height=”203″ srcset=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=300%2C203&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=768%2C518&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=1024%2C691&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=110%2C75&amp;ssl=1 110w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?w=1080&amp;ssl=1 1080w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” data-recalc-dims=”1″ />

Menyadari bahwa penduduk sebagai obyek pembangunan, juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri, sehingga penduduk yang berkualitas sebagai obyek pembangunan, akan efektif berpatisifasi dalam pembangunan berbagai bidang.

Demikian pula penduduk selaku subyek pembangunan, akan mampu merumuskan, melaksnakan dan mengendalikan pemanfaatan dan keberlanjutan perkembangan lingkungan alam kehidupan wilayah sekitarnya. Sehingga akan dipastikan terjadinya nilai tambah atas interaksi kedua unsur kehidupan ini, penduduk yang berkualitas dengan lingkungan alam wilayah sekitarnya sebagai pendukung kehidupan.

Dimana hasil pemanfaatan sumber daya alam yang ada akan menjadi barang produksi masyarakat Indonesia dalam mendatangkan devisa negara.

Demikan pula bagi pembangunan politik Indonesia, akan dapat diwujudkan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia secara berkeadilan.

<img data-attachment-id=”21942″ data-permalink=”https://sketsindonews.com/pembangunan-manusia-seutuhnya/20180227_084441/&#8221; data-orig-file=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?fit=1080%2C743&amp;ssl=1&#8243; data-orig-size=”1080,743″ data-comments-opened=”0″ data-image-meta=”{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}” data-image-title=”20180227_084441″ data-image-description=”” data-medium-file=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?fit=300%2C206&amp;ssl=1&#8243; data-large-file=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?fit=618%2C425&amp;ssl=1&#8243; class=”size-medium wp-image-21942 aligncenter” src=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=300%2C206&ssl=1&#8243; alt=”” width=”300″ height=”206″ srcset=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=768%2C528&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=1024%2C704&amp;ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=110%2C75&amp;ssl=1 110w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?w=1080&amp;ssl=1 1080w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” data-recalc-dims=”1″ />

Berbagai aspek kemajuan telah dicapai selama 19 tahun perjalanan reformasi, namun demikian dalam banyak hal juga menyisakan banyak agenda pembangunan yang perlu segera dilakukan agar cita-cita seluruh warga negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi dapat terwujud. Tentunya sangat bijaksana bila Indonesia dalam paradigma tata kelola pemerintahan yang baik, menetapkan arah pembangunannya pada pembangunan manusia seutuhnya sesuai amanah konstitusi.

Memprioritaskan percepatan pembangunan kependudukan yang berkualitas, dimana pembangunan yang diorentasikan kepada percepatan peningkatan kualitas penduduk, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemerataan kepadatan penduduk dan pembangunan keluarga berencana sebagai basis karakter bangsa.

Sehingga terjadilah keselarasan dan keseimbangan antara kebutuhan hidup penduduk dan lingkungan alam penunjang kehidupan penduduk dalam wilayah pemerintahan otonomi masing-masing.

Pembangunan manusia yang demikian adalah sintesa dari nation and character building, socio-ecomic building, dan democratie and human development yang selama ini telah dilaksanakan secara partial dan sectoral sehingga selalu menyisakan agenda besar yang tak terselesaikan dengan baik dalam tahapan pembangunan yang ada.

Pembangunan manusia seutuhnya membutuhkan ketiga orientasi tersebut secara terintegrasi, oleh semua komponen negara dan bangsa secara serempak sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan atau kewajiban masing-masing pihak.

Isu-isu kependudukan dan lingkungan hidup merupakan isu sentral sejak lama, akibat dari eksploitasi alam secara berlebihan yang disertai dengan ketidak adilan dalam pemanfaatannya bagi masyarakat sekitarnya.

Sehingga menimbulkan isu sentral pembangunan keberlanjutan dunia tentang berbagai ancaman terhadap manusia dan lingkungannya pemukimannya, mulai dari perubahan iklim, kebutuhan hutan bagi paru-paru dunia, hingga kesetaraan pemenuhan hak dasar setiap warga negara dan keluarga oleh pemerintahan negara masing-masing. Penduduk dan lingkungan alam kehidupannya memiliki hubungan saling mempengaruhi dan saling ketergantungan, dan tidak dapat salah satu terabaikan.

Perjalanan sejarah Indonesia pernah menyatukan kedua isu tersebut dalam tanggung jawab Kementrian Pembangunan Manusia (seutuhnya). Kemudian direduksi menjadi sumberdaya manusia. Sesungguhnya pembangunan kualitas kependudukan telah dijadikan salah satu aspek dalam pembangunan nasional yang ada, namun pelaksanaannya sangat parsial bahkan cenderung sektoral.

Secara konsepsional, kerangka kerja pembangunan manusia yang seutuhnya, telah dijabarkan dalam amanah Undang-Undang no. 52 tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (UU PKPK). UU PKPK juga mengamanahkan agar dapat dipastikan perkembangan kependudukan Indonesia pada semua wilayah dapat selaras dan seimbang antara jumlah penduduk, kualitas penduduk dan daya dukung lingkungan alam masing-masing wilayah.

Selain itu diamanahkan juga pembangunan keluarga sebagai basis bagi pembangunan karakter bangsa. Bukan keluarga yang mengangungkan kemajuan material yang mengagungkan pasar liberal dan capitalisme, melainkan membebaskan dari hal itu agar setiap manusia Indonesia memiliki dan menjiwai Trisakti.

Tingkat kemajemukan atau kebinekaan yang luas pada berbagai dimensi kehidupan secara natural dan sejarah, akan semakin kompleks dan rumit akibat interaksi global yang oleh Soekarno disebut sebagai suatu sistem Nekolim atau saat ini dikenal sebagai neolib.

Oleh karenanya menjadi wajar bila kemudian realitas kekinian dipenuhi oleh ancaman ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antara yang berpunya dan tidak punya. Bahkan ketidakmampuan negara memenuhi dan melindungi hak konstitusi setiap warganya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar warganya sebagai “manusia seutuhnya”.

Bahkan dalam beberapa kasus, negara belum bisa menghargai kebhinekaan warganya, yang ditingkahi oleh oteritarianisme teknokrasi yang cenderung menyeragamkan semua obyek pembangunannya, tidak terkecuali pada manusia yang bukan hanya sebagai obyek pembangunan semata, tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Itulah mengapa pembangunan nasional haruslah diarahkan kepada pembangunan manusia yang seutuhnya. Manusia yang memiliki harkat dan martabat manusia sebagai mahluk sempurna ciptaan Tuhan yang diperankan sebagai “khalifah di muka bumi”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka haruslah tersedia kebijakan pembangunan kependudukan yang berkualitas secara nasional. Tentunya kebijakan tersebut harus berdasarkan data dan informasi faktual dan terkini tentang perkembangan kependudukan yang terperinci dan dikoordinasikan bersama seluruh pihak terkait. Mengarusutamakan kebijakan pembangunan kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional adalah amanah undang-undang PKPK bagi seluruh kementerian sektoral dan pemerintahan otonomi daerah.

Tentunya ketersediaan data dan informasi kependudukan yang dibutuhkan bagi semua pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional yang berwawasan kependudukan, dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang harus dapat difasilitasi.

Selain itu haruslah tersedia tim adcocacy dan pendampingan bagi semua pihak yang membutuhkan dalam melaksanakan komitmen politik pembangunan yang berwawasan kependudukan. Secara teknokrasi kebutuhan tata kelola percepatan pembangunan kualitas kependudukan adalah ketersediaan instrumen percepatan pembangunan sebagai berikut;

Perencanaan pembangunan nasional berdasarkan struktur kependudukan

Pengendalian pertumbuhan penduduk (Kontrasepsi),

Pembangunan keluarga (KB),

Pengendalian kepadatan kependudukan (Tansmigrasi),

Fasilitasi Pelaksanaan komitmen pembangunan berwawasan kependudukan (Tim advokasi, Tim Pendamping, Analisa data dan informasi perkembangan penduduk berdasarkan wilayah).

Apabila seluruh desain kebijakan pembangunan nasional berwawasan kependudukan seperti penejelasan diatas sebagai pendekatan bagi mewujudkan pembangunan manusia yang seutuhnya dapat terlaksana dengan baik, maka kegamangan dalam mendapatkan bonus demographi dan keterjebakan pada “middle trap incame”, tidak akan terjadi lagi.

Saat ini, berdasarkan regulasi yang ada, semua hal di atas menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang pelaksanaannya harus berkoordinasi secara efektif dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait serta Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan regulasi tersebut.

Semoga Undang-Undang no. 52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat dijadikan modal besar bagi peran strategis BKKBN di masa mendatang.

27 Februari 2018 Berita, Nasional

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

Line

WhatsApp

UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014, TENTANG DESA

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ESENSI NEGARA adalah adanya; 1)Suatu Batas Wilayah Yang Jelas, 2)Masyarakat/Rakyat/Penduduk dan 3)Pemerintahan di wilayah tersebut, 4)Konstitusi Negara, 5)Merdeka dan Berdaulat.

Bagaimana dengan Indonesia ?

Pada tahun 2017, Penduduk RI 262 Juta jiwa, yang berasal dari 1.349 Suku Bangsa yang disatukan berdasarkan keinginan luhur bersama seluruh bangsa di Nusantara pada tahun 1928 untuk memiliki; 1) Satu Bangsa, 2)Satu Tumpah Darah, 3)Satu Bahasa, yaitu Indonesia. Komitmen bersama tersebut kita kenal dengan Hari SUMPAH PEMUDA.

Seluruh penduduk Indonesia menempati 17.540 Pulau, yang terdistribusi dalam 7 (Tujuh) Regional Kepulauan Besar Indonsia; 1)Sumatera, 2)Jawa, 3)Kalimantan, 4)Sulawesi, 5)NTB, 6)NTT, 7)Papua.

Keseluruhan luas wilayah Negara RI, sebesar 5.194.143 Km2, yang terdiri dari 33% daratan, sebanyak 2.000.000 Km2. sisanya adalah laut seluas 67%, atau 3.194.143 Km2.

Untuk melaksanakan amanah konstitusi, UUD 1945, dalam mencapai tujuan bernegara, Indonesia saat ini telah menetapkan struktur pemerintahan yang diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan negara dalam; melindungi tumpah darah bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan UU Reformasi (Amandemen ke 4 UUD 1945), dalam mengatur “Tata Kelola Negara”, pada tahun 2014 telah diterbitkan UU No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah dan UU No.6 Tahun 2014, Tentang Desa. Berdasarkan kedua undang undang tersebut, maka struktur pemerintahan NKRI terdiri dari; Pemerintah Pusat (Presiden dan Lembaga Negara), 34 Pemerintahan Otonomi Provinsi, 416 Pemerintahan Otonomi Kabupaten, dalam mengelola 74.957 Desa. Selain itu juga terdapat 98 Pemerintahan Otonomi Kotamadya dalam mengelola 8.490 Wilayah administrasi Kelurahan. Dalam mengendalikan tata kelola pemerintahan tersebut, terdapat 7.094 Kantor wilayah administrasi Kecamatan untuk menefektifkan pengelolaan Desa dan Perkotaan secara Nasional.

@Apakah Tujuan Pengaturan Tentang Desa ?

Sangat jelas dalam amanah UU Desa untuk meningkatkan PARTISIFASI MASYARAKAT DESA dalam pembangunan Desa masing-masing untuk mencapai kesejahteraannya sebagai SUBYEK pembangunan Desanya sendiri. Hal ini diperkuat dengan amanah pada negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang telah ada sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI pada tahun 1945.

@Bagaimana mewujudkan tujuan UU Desa ?

Tentunya semua pihak harus melaksanakan amanah UU Desa secara konsisten dan konskuen, karena seluruh pengaturan dalam setiap Undang Undang telah berdasarkan berbagai hal untuk memastikan dapat mencapai tujuan UU Desa diterbitkan.

Penjelasan lanjutan …. HH

Laporan Keuangan Desa Selayaknya Sederhana, Transfaran dan Dipahami Masyarakat Desa.

Sesuai dengan amanah UU No 6 tahun 2014, Tentang Desa, dimana Desa merupakan wilayan Pemerintahan Otonomi terkecil sekaligus terendah dari keseluruhan Struktur Pemerintahan NKRI, yang mana pada tahun 2017 terdiri dari 74.957 Desa, yang tersebar pada 416 Pemerintahan Otonomi Kabupaten yang tersebar pada 7.094 Wilayah Administrasi Kecamatan, Pada 34 Pemerintahan Otonomi Provinsi Secara Nasional. Sebagian Desa juga berada diantara 98 Kotamadya yang berdampingan diantara 8.490 Kelurahan.

Keseluruhan luas wilayah Indonesia (Nusantara) adalah 5.194.143 Km2, Kurang Lebih 2.000.000 Km2 (33% Luas Nasional), adalah Daratan yang terdiri dari 17.540 Wilayah Pulau Dalam 7 Wilayah Pulau Besar. Penduduk yang mendiami sebaran daratan tersebut sebanyak 262 Juta Orang, yang merupakan refresentasi dari 1.349 Suku Bangsa.

Secara Esensial Fungsi Desa serta Kelurahan Adalah Sebagai “Pondasi” Struktur Pemerintahan NKRI, Sekaligus Sebagai “Inti” Entitas Bangsa Indonesia. Maka Sangatlah Strategis Pemerintahan Otonomi Desa, Dimana Forum Tertinggi Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Desa Adalah Forum “MUSYAWARAH DESA”. Desa Seabagai “Inti” Entitas Bangsa Nusnatara, Yang Sangat Kental Dengan Karakteristik Kultural Budaya Bangsa Indonesia Yang “Agung” Yang “Sarat” Dengan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. Bahkan Bung Karno, Selaku Bapak Bangsa, sekaligus Presiden Pertama Indonesia Serta Proklamator Indonesia, Menyatakan Bahwa Nilai-Nilai Pancasila adalah “Kristalisasi” Nilai-Nilai Sosial Yang Telah Lama Ada Di Tengah-Tengah Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Desa-Desa. Sehingga Sangat Diterima Oleh Seluruh Komponen Bangsa, Pada Saat Ditetapkan Menjadi Ideologi/Dasar Negara Yang Merupakan “Cara Pandang Hidup Bangsa dan Negara Indonesia, Melalui Konstitusi UUD 1945.

INDEKS DESA MEMBANGUN.

Mengingat Betapa Strategisnya Desa. Maka UU Desa Telah Mengamanahkan Pada NEGARA dan Seluruh Pihak Yang Berkepentingan Dengan Desa, Baik Pemerintahan Otonomi Desa, maupun Pemerintahan Otonomi Kabupatan, Kotamadya, Provinsi bahkan Pemerintahan Nasional Untuk “Mengakui dan Menghargai” Apapaun Yang Ditetapkan Oleh “Musyawarah Desa” Yang Dilaksanakan Secara Demokratis, Terbuka dan Berkualitas. Amanah Tersebut Pantas untuk Dimaknai Sebagai Adanya “KEDAULATAN MUSYAWARAH DESA“. Dapat Dipahami Apabila UU Desa Sekaligus Menjadi Instrumen “Safe Guarding” Bagi Nilai-Nilai Entitas Sosial Masyarakat Desa.

Memahami Semua Hal Di Atas, Maka Sangat Bijak Apabila Presiden Joko Widodo Menyampaikan Arahan Terkait Pelaporan Penggunaan Dana Desa Kepada Pemerintah Haruslah Sederhana. Sedangkan laporan pembukuan yang rinci, disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada, yang sejalan dengan “KEDAULATAN MUSYAWARAH DESA”; Termasuk Dalam Menetapkan Penggunaan Dana Desa, Harus Dapat Dipastikan Agar Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota “Tidak Mengatur Terlalu Rinci Penggunaan Dana Desa”, Beri Keleluasaan Kepada Masyarakata Desa Yang Telah Terlalu Lama Terabaikan Selama Ini Sebagai “Obyek” Pembangunan Semata, Bahkan Pembangunan Di Desanya Sendiri.

DESA ~ “PONDASI STRUKTUR NKRI” SEKALIGUS “INTI ENTITAS BANGSA NUSANTARA”

UU DESA ~ “SAFE GUARDING” ENTITAS SOSIAL DESA, malalui PENGAKUAN NEGARA PADA “KEDAULATAN MUSYAWAH DESA”

#DAULATDESA

#PERDESAANSEHAT.

#HAIHAI

Selamat Pekan ASI Sedunia, 1-7 Agustus.

“Bangga & Gembira Menyusui” yang dirasakan oleh seorang ibu atas komitmen terhadap kesehatan yang paling optimal dimasa tumbuh kembang seorang anak, bagi seluruh organ vital, baik otak maupun lainnya yang akan sangat menentukan masa depan seorang anak.

Atas nama besarnya rasa cinta dan rasa sayang, yang didukung dengan kecerdasan dari seorang ibu, untuk mengekspresikannya dengan cara segera memberikan Air Susu Ibu (ASI) bagi bayinya disaat dibutuhkan secara disiplin, sejak anak terlahirkan sampai usia 6 bulan (minimal) sampai anak berusia 2 tahun. (HH)

Konsep Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Masyarakat Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat).

Sesuai dengan phylosofi “Hypokrates“, Kualitas Kesehatan bersandarkan pada peran “Dewa Aesculap” bagi fungsi “Kuratif” dan “Rehabilitatif”, dan “Dewi Hygiene” dalam Peran “Promotif” dan “Preventif”, Begitulah Maka Sumpah DOKTER SEBAGAI PENGABDI KEMANUSIAAN” yang telah menjadi kesepakatan semua Dokter sebagi salah satu profesi, yang harus menjaga kehormatan seorang Dokter di seluruh dunia. Hal sejalan dengan teori “Bloom“, yang menjelaskan hubungan penyebab penyakit dan proses terjadinya penyakit. Berdasarkan semua konsep dan teori mendasar tersebut, maka untuk solusi dari akar permaslahan kesehatan di Indonesia, maka Perdesaan Sehat, yang menawarkan solusi berupa 5 pilar kesehatan (Masyarakat maupun Individu), yaitu; Memastikan Tersedia dan Berfungsinya 1) Dokter Puskesmas dan 2)Bidan Desa yang menjadi lini terdepan sebagai pelaksana kesehatan Komunitas yang berkualitas dan berketerimaan, serta memastikan ketersediaan 3)Air bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi yang terjangkaua dan berkualitas, bagi seluruh masyarakat di perdesaan atau kecamatan. (HaiHai)

Selamat Hari Anak Nasional, Sebagai Penentu Kemajuan Indonesia Serta Dunia Secara Berkelanjutan Dimasa Penyatuan Dunia Berbasis Digital. (HaiHai)

Memahami sejarah kehidupan dunia sejak dahulu kala sampai saat ini, adakah pengetahuan yang kita butuhkan lagi untuk bijak dalam menjamin kehidupan anak dan cucu kita yang lebih sejahtera scara berkelanjutan ??? SEMUA TERGANTUNG DARI KEMAMPUAN KITA BELAJAR DARI KESALAHAN DAN KEBAIKAN YANG TELAH TERJADI SEJAK DAHULU KALA. “Marilah kita pastikan warisan kita kepada anak dan cucu kita bangsa dan negara yang memiliki Sistem Tata Nagara Yang Menjamin; 1) Demokrasi Yang Berkualitas dalam proses pemilihan umum Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, Perwakilan masyarakat untuk 2)penyusunan regulasi dan kebijakan pembanguan nasional yang terintegrasi secara tepat, dan 3) pengawasan pembangunan secara ketat, pada semua wilayah pemerintahan otonomi, baik di Desa (Dalam Musyawarah Desa), di tingkat Daerah maupun tingkat Nasional, yang akan memastikan terwujudnya 4) kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan dengan 5)dukungan secara optimal dari kepastian penegakan hukum yang berkeadilan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila.

Hal ini semuanya telah diwariskan oleh oleh para pejuang yang telah merebut kemerdekaan, bersama-sama seluruh rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno, sebagai proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Peta menuju Indonesia yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat yang akan dicapai melalui “jembatan emas” kemerdekaan Indonesia, dimuat dalam Konstitusi UUD 1945 serta tuntunan “Kompas Trisakti” sebagai penanda utama akan segra terwujudnya tujuan bernegara.

Dihari Anak Nasional ini, Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masa depan anak dan cucu kita dimasa mellenial, marilah kita bertekat untuk tidak mewariskan negara yang buruk, karena tidak memiliki pondasi yang sangat kuat berdasarkan “Peta” Konstitusi UUD 1945, Sesuai cara pandang hidup bangsa Indonesia Pancasila yang menjadi “Kompas” Trisakti. (HaiHai).

Petani Dalah Pilar Utama Kemandirian Ekonomi Indonesia

Langkah utama bagi pembangunan Pembangunan Kemandiran Ekonomi Indonesia dalam Era digital melalui kemudahan transaksi ekonomi jarak jauh adalah pastikan status kepemllikan tanah oleh 100 % warga negara Indonesia dimanapun berada. Kebijakan Reformasi Agraria sebagai instrumen harus didukung dengan kebijakan tata ruang yang tepat, dan dukungan negara bagi pemanfaatan sumber daya produksi, terutama bagi petani (Kelompok Komunitas terbesar Kaum Marhaen bagi Soekarno)

Arah Kebijakan pembangunan kemandirian Ekonomi Indonesia yang meletakkan Industri Pertanian sebagai basis utama adalah sangat tepat bagi kepastian eksistensi Indonesia di Dunia yang menyatu berbasis digital saat ini dan dimasa mendatang. … lanjutan …..

Kompas “Tri Sakti” Bagi Peta Jalan Pembangunan Melaksanakan Amanah Konstitusi UUD 1945.

Tri Sakti adalah warisan nahkoda pertama kapal besar Indonesia, Soekarno, sebagai acuan bagi perjalanan menuju tujuan bernegara sesuai dengan amanah Konstitusi, sehingga pencapaian peta jalan pembangunan nasional, oleh siapapun Nahkoda yang didukung oleh seluruh awak Kapal Besar Indonesia sangat tepat bila mengarahkan kapal untuk lebih dulu mencapai dermaga “Karakter Budaya Bangsa”, yang akan sangat menentukan pencapaian tujuan berikutnya pada dermaga “Kemandirian Ekonomi dan Kedaulatan Politik”. Karena terwujudnya karakter budaya bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila yang merupakan kristalisasi kearifan lokal budaya bangsa bangsa di Nusantara, akan memastikan kemajuan pembangunan POLITIK yang berINTEGRITAS, sehingga akan mempercepat pencapaian ekonomi secara berkualitas (inklusi). Pada Gilirannya akan memastikan bahwa pencapaian seluruh pembangunan yang baik tersebut dapat terus dipertahankan dan dilanjutkan oleh setiap generasi secara berkelanjutan. (HH2) … Lanjut ….

Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial … masih lamakah ???

Kita harus jujur mengakui bahwa visi Indonesia Merdeka masihlah jauh. Tetapi apakah masih lama untuk mewujudkannya ?, jawabannya adalah “sangat tergantung kepada peran kita pada saat ini terhadap pencapaian misi-misi pembangunan nasional dalam; a) Melindungi Bangsa & Negara, b)Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, c) Mensejahterakan Kesejahteraaan Umum, serta d) Turut serta menjaga ketertiban dunia.

Kita secara individual sebagai warga negara, sekaligus secara sosial sebagai bagian dari esntitas bangsa Indonesia yang kita banggakan, menyadari bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, sang pencipta bagi semua kehidupan di dunia, telah memberikan kekayaaan pada kita yang sangat luar biasa nilainya. Itulah yang juga kita yakini bahwa negara Indonesia akan memimpin dunia di masa mendatang menuju kedamaian yang abadi yang ditopang dengan keadilan sosial bagi setiap manusia dalam semua wilayah negara yang merdeka (Konstitusi RI).

Keasadaran kita atas kebutuhan waktu yang tidak sedikit bagi pencapaian tujuan bernegara sesuai amanah konstitusi, membutuhkan evaluasi pada setiap periodik pembangunan jangka menengah. Evaluasi capaian seluruh misi pembangunan nasional tersebut haruslah dalam koridor visioner kemanusian dalam kerangka berbangsa dan bernegara, yaitu “Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial“. Dengan demikian maka akan dapat diharapkan seluruh upaya pembangunan nasional akan dapat menghasilkan dan mengembangkan; 1) Merdeka, 2)Berdaulat, 3) Bersatu, 4)Adil dan 5)Makmur secara esensial. Kondisi yang cukup ideal tersebut dirumuskan oleh Soekarno, sang proklamator sekaligus peresiden pertama RI, yang kita kenal sebaga Bapak Bangsa Indonesia, sebagai Tri Sakti , konsep pembangunan sekaligus alat ukur bagi wujud tujuan bernegara Republik Indonesia, bersandarkan kepada 3 Bidang Pokok pembangunan, yaitu Bidang Politik, Bidang Ekonomi dan Bidang Budaya. Tri Sakti mensyaratkan Kedaulatan secara Politik, Kemandirian Secara Ekonomi, serta Berkarakter Secara Budaya untuk memastikan capaian pembangunan nasional telah sessuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia berdasarkan amanah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian perdebatan banyak pihak, terhadap perjalanan kemajuan pembangunan suatu wilayah pemerintahan otonom yang diarahkan serta telah dicapai oleh suatu rejim pemerintahan yang berkuasa, apakah telah tepat sesuai amanah konstitusi, selayaknya diukur berdasarkan Tri Sakti secara paripurna.

Kondisi ideal pencapaian pembangunan suatu wilayah otonomi pemerintahan, baik Desa, Kabupaten atau Kotamadya, serta Provinsi dan Nasional harus dinilai berdasarkan Tri Sakti secara utuh. Pencapaian kemajuan pembangunan dalam bidang ekonomi dan politik, akan terancam tidak dapat berkelanjutan apabila belum mencapai pembangunan yang baik dalam bidang karakter budaya bangsa. Demikian pula apabila pencapaian kinerja pembangunan pada bidang politik dan karakter budaya bangsa, maka pencapaian kemajuan ekonomi memerlukan kepastian pencapaiannya secara tepat sesuai kemajuan kedua bidang lainnya.

Kesadaran kita bersama sebagai anak Bangsa Indonesia bahwa manusia adalah obyek sekaligus subyek dari pada pembangunan, serta mnyadari keterbatasan sumber daya pembangunan bagi negara yang sangat besar, maka kecerdasan yang bijak seharusnya nembimbing kita untuk bersepakat bahwa pembangunan karakter bangsa harus diutamakan. (HH 1)

Keluarga Sebagai Pondasi Karakter Bangsa

Nilai Nilai yang ada dan diacu oleh semua anggota keluaraga yang ditauladani oleh kedua orang tua adalah sangat strategis bagi pembangunan karakter bangsa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter suatu bangsalah yang akan menentukan keberlanjutan kemajuan suatu bangsa. Mengingat karakter entitas suatu bangsa adalah komulasi dari semua karakter individual/personal seluruh anggota komunitas suatu bangsa itu sendiri.

Pertanyaannya adalah nilai nilai apakah yang sebaiknya tertanam dan dipraktikkan oleh keluarga Indoenesia, sebagai refresentasi karakter keluarga sebagai inti dari kumpulan terkecil anak bangsa dan warga negara Indonesia ?

Seperti yang telah kita sepakati bersama yang termuat dalam konstusi negara Republik Indonesia, bahwa cara pandang hidup bangsa Indonesia yang sesungguhnya telah lama ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah semua nilai-nilai yang termuat dalam PANCASILA. Demikianlah kisah sejarah para tokoh bangsa dan negara Indonesia pada saat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yang kita ketahui bersama bahwa salah seorang anggota BPUPK tersebut adalah SOEKARNO. Tercatat dalam sejarah Soekarno sebagai proklamator sekaligus presiden RI pertama dan pencetus pertama kali konsep Pancasila dalam forum rapat BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945, menyatakan bahwa sesungguhnya “Pancasila bukanlah ciptaan Soekarno“. Pancasila adalah hasil penggalian dari kearifan lokal yang telah lama ada pada kehidupan masyarakat di Indonesia.

Hal ini dapat kita fahami, mengapa Pancasila dengan secara sederhana dapat diterima oleh seluruh tokoh perwakilan dalam panitia persiapan kemerdekaan RI, yang merupakan refresentasi semua komunitas sosial bangsa Indonesia. Karena memang difahami dan dirasakan oleh semua anggota BPUPK bukanlah sesuatu yang asing, karena nilai nilai semua sila dalam Pancasila adalah kearifan yang telah umum dilakukan masyarakat Indonesia. Demikian juga pada saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak ada penolakan yang berarti dari berbagai komunitas masyarakat dari seluruh bangsa Indonesia. Bukti lainnya dapat kita lihat dari kata kata mutiara, pepatah, prosa dari para tokoh masyarakat dan budayawan budayawan dari berbagai wilayah nusantara, Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, maupun NTB dan NTB. Hal ini kita temui yang tersimpan dalam lontar atupun lisan yang diwariskan turun temurun melalui kisah kisah masa lalu, substansi dialog pewayangan. Juga masih kita dapat lihat sampai saat ini budaya silaturahmi, gotong royong, ramah tamah dan penuh keterbukaan pada semua tamu atau pendatang. Kebiasaan untuk saling mengunjungi pada saat salah satu kelauarga dalam lingkungan rumah mengalami musibah, dan banyak lagi lainnya.

Menjadi pertanyaan kita semua, mengapa sampai saat ini kondisi negara yang kita cintai ini, masih banyak terjadi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok masyarakat serta masih banyak kemiskinan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, masih sangat banyak kita saksikan para tokoh penyelenggara negara yang korupsi dan menyalahgunakan kekuasaannya, serta masih banyak regulasi yang tidak tepat sehingga belum mampu mencapai tujuan regulasi tersebut.

Dari semua latar belakang berfikir tersebut di atas, maka di hari keluarga nasional ini, marilah kita wujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang merefresentasikan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berinter aksi secara sosial serta sikap sikap “KSATRIA” sesuai kearifan budaya kita, seperti; JUJUR, MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN ORANG BANYAK DIBANDING KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, RASA CINTA PRODUK BANGSA SENDIRI, KETEKUNAN DALAM BELAJAR, MALU BILA MELAKUKAN KEBURUKAN DAN MENJADI BEBAN ORANG LAIN/KELUARGA, AMANAH, BERTANGGUNG JAWAB, BERPIHAK PADA YANG LEBIH LEMAH (anak, perempuan, difabel) dan lain sebagainya. Karakter pribadi yang “Ksatrian” tersebut akan sangat menentukan dalam mengimplementasikan niai nilai semua Sila dari Pancasila pada kehidupan sosial kita dalam praktek berbangsa dan bernegara.

Sehingga mampu menuntun bagaimana mempraktekkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat menghargai setiap warga negara yang berbeda keyakinan keagamaanya, karena kita yakini bersama bahwa setiap orang dalam mempraktekkan keimanannya masing masing, pasti tidak akan memiliki sikap bermusuhan, merugikan sesama dan lainnya, sehingga perbedaan agama bukanlah ancaman bagi kita, bagi bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga dalam kehidupan keluarga Indonesia, yang menempatkan keimanan pada ketuhanan merupakan keutamaan pada hampir seluruh kehidupan keluarga di Indonesia. Demikian juga pada praktik kemasyarakatan, dimana budaya berdoa selalu ada dalam setiap upacara dan atau musyawarah. Diyakini bila setiap orang beragama dan menjalankan keimanan pada moral keagamaannya masing-masing, maka bangsa dan negara Indonesia akan sangat kokoh, mengingat tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang permusuhan dengan penganut agama yang berbeda dengan dirinya. Bahkan keberlanjutan keharmonisan atas keseimbangan dengan alam dapat terjaga, karena semua agama mengajarkan untuk menjaga keseimbangan semua ciptaanNya.

Demikian pula dengan nilai dari Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang merupakan nilai kebaikan dari pada semua manusia secara universal, khususnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan sifat sifat luhur manusia yang beradab. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia tidak mengenal budaya perbudakan, menjajah negara lain. Kesetaraan gender, dengan sejarah kepahlawanan Cut Mutia, Cut Nyak Dien, Kartini. Utamanya, negara Indonesia bukanlah negara dengan latar belakang sejarah yang berdiri atas pemusnahan penduduk yang telah lebih dulu ada sebelumnya, layak bangs Amborigin di Australia, atau Bangsa Indian di Amerika. Demikian juga sampai saat ini semangat dan cara pandang dalam sila ini, dapat dibuktikan pada saat adanya isue terjadinya penganiayaan seorang pembantu oleh majikannya, memicu kemarahan masyarakat. Termasuk banyaknya kepekaan sosial kita terhadap berbagai permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat yang kurang beruntung. Kepekaan sosial ini umumnya sangat baik untuk menjadi nilai yang ditanamkan pada keluarga.

Apalagi makna pada sila Persatuan Indonesia, dapat kita lihat dimana semua elemen bangsa di Indonesia sangat menghargai perbedaan dengan memberi pengakuan dan penghormatan bagi perbedaaan kearifan lokal bagi masing-masing, karena secara sadar bahwa hal tersebut adalah kekuatan bagi persatuan. Demikian juga nilai kerukunan antar anggota yang menjadi semangat persatuan keluarga akan sangat dirasakan manfaatnya bagi kemajuan semua anggota keluarga, sehingga tidak ada kesenjangan yang begitu lebar bagi sesama saudara.

Demikian pula dengan nilai sila ke empat yang mengajarkan pentingnya musyawah dalam permusyawaratan dan perwakilan, telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Disadari bersama, bahwa keputusan hasil musyawarah adalah suatu keputusan yang terbaik, akan menjadi keputusan bersama. Bukan keputusan atas dominasi persetujuan yang lebih banyak atas pendapat atau gagasan terhadap minoritas jumlah perwakilan kepentingan yang berbeda, yang harus ternegasikan sama sekali sumua usulan atau pendapatnya terhadap suatu isue penting. Sehingga dukungan pelaksanaannya pun tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Impelemntasi undang undang Desa, yang menempatkan musyawarah Desa sebagai forum tertinggi dalam pengambil keputusan tertinggi bagi penggunaan dana desa yang rata-rata 1,5 milyar bagi setiap desa dalam setiap tahun adalah suatu regulasi yang sangat baik untuk bersama-sama dijadikan instrumen penting bagi implementasi Pancasila. Juga dalam kehidupan keluarga Indonesai, telah menjadi budaya, dapat kita lihat dalam setiap rencana pernikahan, sunatan dan peristiwa normatif lainnya dalam kehidupan keluarga di Indonesia, semua agenda acara ditetapkan melalui musyawarah para perwakilan kelompok masyarakat terkait untuk kemufakatan bersama, dan hasilnya adalah kebaikan.

Sedangkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah nilai yang terus dijaga dan dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila sila ke lima ini telah tertanam pada setiap keluarga Indonesia, maka dapat dipastikan akan terlahit regulasi yang berkeadilan dari para penyelenggara negara yang berintegritas.

Nilai-nilai KESATRIA secara personal, serta nilai-nilai Pancasila dalam interaksi dalam setiap keluarga, komunitas lingkungan pada setiap Desa/Kelurahan, maka dengan sendirinya akan terwujud karakter bangsa atau karakter negara yang menjamin keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang membahgiakan dan berkelanjutan. Demikian juga dampaknya bagai kedamaian dunia yang sejalan dengan perwujudan dunia yang menyatu berbasis Digital dimasa mellenia saat ini.

Bukan isue bagaimana sebaiknya keluarga seting berkumpul dan lainnya, yang perlu dikedepankan dalam keluarga, mengingat saat ini melalui alat bantu dalam berinteraksi saat ini, yang kita kenal dengan teknologi “Digital”, maka faktor “ruang” telah dinihilkan perannya. Sehingga “jarak” (Ruang) keberadaan antar individu anggota keluaraga untuk berinteraksi bersama dalam suatu waktu secara bersama-sama, tidak memiliki makna lagi.

SELAMAT HARI KELUARGA YANG BERKARAKTER INDONESAI…

SELAMAT BAGI WUJUD KOKOH PONDASI KARAKTER BANGSA …

#HanibalHamidi #PerdesaanSehat #Pancasila

STANDAR FASE DALAM KURFA PERJALANAN HIDUP

EEE YANG AYAH DAN IBU CINTAI

ayah ingin kalian memahami dan meyakini bahwa fase kehidupan yang pasti kita alami di dunia yang “fana” ini yg dimulai proesesnya Pra kehidupan-Mati, bagi semua manusia secara umum adalah;

1)Janin-bayii dalam kandungan- LAHIR,

2)Bayi-anak-Remaja,

3)Dewasa,

4)Tua dan

MATI.

Pada semua fase tersebut, bila Allah SWT menghendaki, manusia akan “diuji” atas kemampuannya dalam mengelola semua potensi dirinya (Fikiran, hati dan kesehatan fhisik) sehingga mampu merencanakan, menetapkan dan melaksanakan semua kehidupan yang diputuskan oleh DIRI KITA SENDIRI dan bila Allah SWT mengijinkannya.

Peran orang tua pada prinsipnya adalah “MENGANTARKAN” kalian selama kalian butuhkan dan Allah SWT ijinkan.

Pada setiap fase tersebut yang bersamaan dengan proses pertumbuhan (fhisik) dan perkembangan (emosi, kematangan berfikir, ekspresi cinta dan kasih sayang) manusia sejak janin-tua, yang umumnya memiliki karakter tantangan, tanggung jawab dan kemampuan sesuai kondisi masing-masing dan situasi sosial lingkungannya (keluarga, teman, lungkungan dll)

Untuk meraih “keberhasilan”, sangat tergantung dari ukuran (cara pandang hidu) yg kita tetapkan untuk menjadi acuan kita dalam kehidupan.

1) Acuan hidup Yang ideal adalah “ukuran moral keagamaan”, itu berarti ukurannya adalah “Alquran dan ketauladanan Nabi Muhammad SAW”. Praktisnya adalah ukuran hidup berdasarkan Apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan Allah SWT .

2) Acuan lainnya adalan acuan sosial (peradaban/budaya) yaitu “eksisitensi kita” dimana kta berada. Apa yg benar/baik untuk dicapai (ukurannya adalah jabatan, kekayaan, ketokohan, kesehatan dll)

Dari kedua acuan hidup tersebut, yang utama ayah berpesan pada kalian adalah “rasa bahagia” kalian masing masing dalam menjalankan hidup ini. Yang sangat ditentukan oleh semua ukuran yang kalian pilih (cara pandang hidup) yang akan tersimpan dalam “back maind” kalian sesuai motivasi hidup kalian yang kalian tetapkan sendiri.

Untuk itu ayah berpesan yang dapat kalian jadikan “refresensi hidup”;

1) Optimallah pada semua fase kehidupan dengan cara; a) pada fase 1 dan 2, sebelum dewasa , nikmati kehidupan kalian tanpa beban tanggung jawab dengan terus belajar dan ikuti nasihat yang baik dari orang tua dan guru kalian. b) pada fase 2 (dewasa 17-60), jalankan hidup penuh tanggung jawab secara maksimal, terutama sebagai orang tua bagi anak anak, peran sosial lingkungan hidup (tetangga atau lingkungan kantor/negara/bangsa), dan peran sebagai umat Islam. selain tanggung jawab sbagai anak bagi orang tuanya, kakak/adik bagi saudaranya dll.

Semua fase tersebut “pasti” terjadi. Tantangan besarnya adalah proses perubahan fase yg kita alami. Bgmn kesiapan kita masing masing saat bayi menjadi anak anak- kemudian menjadi dewasa dan setetusnya secara optimal.

Saat ini kalian semua sedang berprose untuk menjadi “dewasa”. ini adalah fase yg sangat penting untuk keberhasilan fase berikutnya. Untuk itu ayah ingin pastikan ayah dan ibu selalu ada untuk kalian saat membutuhkan terutama dalam mengambil keputusan dalam memilih langkah kehidupan. Ayah siap kapanpun kalian perlukan untuk diskusi atau lainnya.

Yang utama, ayah ingatkan bahwa; 1) Semua fase tersebut akan terjadi dan tidak bisa ditunda atau dihindari. 2)Setiap pergantian fase dibutuhkan komitmen dan upaya serius dalam melaksanakannya. Semuanya membutuhkan; INTEGRITAS, KEJUJURAN, KONSISTENSI, KSATRIA (Gantle), TIDAK SOMBONG dan UPAYA MAKSIMAL DALAM MEMPERSIAPKAN DIRI DALAM MERAIH CITA CITA, JUGA IKHLAS MEMJALANI KEHIDUPAN YANG TELAH DITETAPKAN ALLAH SWT UNTUK KITA SEBAGAI HASIL USAHA KERAS KITA KARENA ALLAH SWT lah yang mengijinkan semua kejadian yang kita alami, yang penting kita harus mendapatkan hikmah atas semua kejadian yang kita alami (baik/buruk/senang/sedih) karena kita akan diuji untuk kehidupan berikutnya setalah mati.

tuntutan untuk “move on” setiap fase itu tidaj mudah tapi kita bisa persiapkan dengan baik. Edo telah meraskannya dan cukup berhasil. Bisa Evan dan Elang jadikan referensi.

Ayah dan ibu juga sedang berproses untuk fase tua dan mati. Kita semua bisa saling menghargai, saling mebantu, saling terbuka dan saling mendoakan .., karena pada dasarnya kita hidup (lahir) dan kita pertanggungjawabkan kehidupan kita setelah mati nantinya adalah “sendirian”. Kita harus tanggung jawab sendirian atas dosa dan kebaikan kita perbuat di dunia, yang lainnya hanya bisa meringankan dosa kita saja. sesuai sengan “prinsip keimanan” adalah antara kita “masing masing” (individual) dengan sang khalig.

Ayah dan Ibu mendoakan kalian “sukses” dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini nak, ayah dan ibu yakin kalian akan jauh lebih bahagia dari kami, Amin.

ingat hidup hanyalah singkat dan sementara, jadilah dewasa dan bijaksana, berbahagia karena ikhlas dan selalu bersyukur apapun yang terjadi yang Allah berikan, walau terkadang tidak sesuai dengan harapan dan upaya keras yang kita lakukan. percayalah Allah SWT memberikan yg terbaik pada kita selama kita mejalankan perintah Nya. Ingatlah bahwa tidak semua manusia memiliki fungsi dan tugas hidup secara sosial yang sama. Yang penting berusaha melakukan semampu yang kita dapat lakukan dalam mencapai apa yang kita yakini akan bermanfaat bagi agama, bangsa, negara, lingkungan, keluarga dan diri kita sendiri layaknya “pemimpin di muka bumi” yang hidup ribuan tahun, sekaligus menyadari kita sebagai mahluk ciptaanNya yang siap kapanpun dipanggil kembali ke haribaanNya. Apapun yang terjadi sebagai hasil usaha kita, terimalah dengan ikhlas kerena yakinlah bahwa semua atas izinNya, dan teruslah menyadari akan hikmah di balik kejadian tersebut.

Bahagialah karena kita bersyukur dan menerima apapun yang diberikan Allah SWT pada kita, bukan kita harus bahagia karena mendapatkan semua yang kita inginkan.

Begitulah konsep hidup dalam Islam, simana kita sebagai manusia yang merupqkan salah satu mahluk ciptaan Tuhan. Sesuai Alquran, dimana Kita semua sebagai mahluk yang terbaik yang diciptakan Allah SWT (sebagai khalifah di muka bumi), harusnya sadar bahwa fungsi dan tugas kita yang telah ditetapkan Allah (melalui Alquran), yang utama adalah mejalankan kehidupan seauai aturan yang ditetapkan oleh sang Pencipta dunia dan seisinya, yag dimuat dalam Alquran (sebagai Juklak/peraturan/manual hidup oleh Allah SWT) dan prakteknya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Peluk cium ayah dan ibu yang sangat menyayangi kalian.

(HH, Jakarta, 20 Juni 2018.)

Kondisi Kehidupan Sosial Berbangsa & Bernegara Yang Diwariskan Oleh Orde Baru Terakhir Pada thn 1998, Yang Merupakan “Modal ???” Awal Bagi Generasi Penerus Di Era Reformasi …

Mengngat pepatah, “Bahkan Kerbau Tidak Ingin Jatuh Kedua kali pada lubang yang sama”, apakah kita cukup bertanggung jawab dan masih merasa “sayang” pada anak dan cucu kita yang akan menerukan tugas pembangunan pada era mellenia mendatang, dengan tidak bisa mewariskan negara dan bangsa yang sungguh-sungguh menjadi “modal” besar bagi pertarungan eksistensi negara dalam era dunia yang telah menyatu berbasi digital saat ini dan masa mendatang ??? (HH)

Kontrak kerjasama antar negara yang “pertamakali terjadi yang ditandatangani oleh Soeharto, sebagai Prisiden Indonesia kedua secara langsung adalah “Freport” pada tahun 1967. Dapat diyakini merupakan “kompensasi” /harga bagi terjadinya peristiwa politik “huru hara G30 S”, yang merupakan pemicu lengsernya kekuasaan Soekarno (Proklamator dan bapak bangsa Indonesia), ketika itu selaku presiden pertama RI yang “harus” meneyerahkan kekuasaan pada Soeharto, rezim orde baru yang dipaksa rakyat Indonesia menyerahkan kekuasaannya selama 32 tahun, pada th 1998 untuk dilakukan reformasi secara menyeluruh konsep penyelenggaraan negara “gaya” orde baru tersebut. Dimana pemerintahan yg berkuasa meninabobokkan bangsa dengan “kamuflase” adem, ayem dan tenterem, melaui berbagai “subsisdi” barang konsumsi rumah tangga (listrik, bensin dll) dan menjadikan APBN sbg “sumber kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat, melalui program bantuan sosial dan atau sumber daya “proyek” pemerintah bagi pertumbuhan pengusaha Indonesia. Sedangkan sumber dana APBN dari sedikit prosentase bagian eksplorasi kekeyaan alam Indonesia (emas, minyak dll) oleh negara Amerika dan lainnya yang “ditengkulaki” oleh kaum “elit” Indonesia (pengsaha dan para pejabat negara), dengan mengadaikan kontrak puluhan tahun (contoh Freeport sudah lebih dari 50 tahun). Sehingga situasi bangsa Indonesia, menjadi “malas” berproduksi, karena merasa “adem, ayem, walau hanya bisa makan “seadanya” dan tanpa kejelasan harapan lebih baik bagi generasi anak anaknya. karena terlena dg subsidi, bantuan sosial dan pendapatan “seadanya” melalui “bancaan seadnya bersumber dana APBN. Sehingga Indonesia selama ini dikenal sbg negara berkembang yg tidak dapat menjadi negara “maju”, akibat tidak memiliki “produksi barang eksport” (kecuali “produksi primer sumber alam Indonesia” yang dieksflorasi perusahaan negara lain) dan kita mendapatkan fee 1 % saja ? untuk sumber devisa negara dengan ditambahkan hutang luar negeri sebagai sumber anggaran APBN. Selain karena malas akibat dininabobokan pemerintah, rendahnya produk bruto Indonesia diakibatkan oleh rendahnya kualitas manusia Indonesia.

Sehingga kondisi yg diwariskan oleh rezim orde baru, adalah Negara pertumbuhan ekonominya bukan adannya produksi barang eksport untuk menjadi sumber devisa negara, tetapi pertumbuhan ekonomi yg diakibatkan ratusan juta penduduk Indonesia sebagai “obyek” sasaran “pasar produk import” semata.

Sehinga Indonesiayg terjebak dalam “middle trap”, Kekayaan alam yg terus terkuras habis, dan laju pembangunan yg sangat lamban, sehingga harapan akan adannya peluang kemajuan nagara untuk menjadi lebih baik berdasarkan waktu berjalan, hanyalah “dongeng” dari rezim berkuasa. Bahkan kecenderungan akan datang, Indonesia akan terpuruk, bila tidak segera melakukkan perubahan. Itulah yang sesungguhnya pemicunya lengsernya Soeharta dan awal bagi era reformasi.

Setelah 20 tahun berjalannya reformasi ??? ….

(HH).

Mengapa Bulan “RHAMADAN” ? Sebagai Masa Waktu Terbaik Diantara Semua Bulan Dalam Kehidupan Manusia.

….

pemimpin di muka bumi (dalam arti yang luas dan kontekstual) dan membawa manfaat bagi semua mahluk (Rahmatan Lil Alamin)Masa waktu Bulan Rhamadan, adalah suatu masa waktu yang sangat menentukan kualitas manusia sebagai mahluk ciptaanNya yang ditinggikan Allah SWT sebagai “Khalifah/Pemimpin di muka bumi”, penentu kualitas keberlanjutan kehidupan di dunia. Bulan Rhamadan dapat kita fahami sebagai masa waktu “pendadaran” bagi peningkatan kualitas moral kemanusiaan berdasarkan nilai nilai keagamaan, melalui praktik simulasi kehidupan realitas sosial yang sesuai dengan ketentuan Al’Quran sebagai pedomannya. Selain fungsi “pendadaran”, ibadah puasa di bulan Rhamadan, juga menjadi “pengendali keseimbangan”, dari pengaruh 11 (sebelas) bulan lainnya pada proses pembentukan karakter moral manusia yang terbaik, yang diyakini akan mampu memikul tanggung jawab sebagai “khalifah/pemimpin di muka bumi” (dalam arti yang luas dan kontekstual) dan membawa manfaat bagi semua mahluk di muka bumi (Islam sebagai “Rahmatan Lil Alamin”), layaknya kehidupan “surgawi”. (HH-HanibalHamidi)

Marhaban Ya Rhamadan, 1439 H”, Selamat menjalankan ibadah Saum, semoga kita semua mendapatkan Rhido Alllah SWT, sehingga kita semua mampu menyempurnakan pelaksanaan ibadah puasa kita masing-masing dan menjadi karakteristik kehidupan sosial kita pada semua dimensi kehidupan”, Amin. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua pihak yang terlibat dengan inter aksi sosial kita, sehingga dapat meningkatkan peluang atas Rhido Allah.

(HH-HanibalHamidi)

Tingkat Kemandirian Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2014

Prosentase Tingkat Kemandirian Pada 74.754 Desa Secara Nasional, Berdasarkan Data Podes Tahun 2014, Yang Diukur Terhadap Daya Tahan Desa Pada Aspek Sosial, Ekonomi dan Linggkungan Alam, Untuk Mendapatkan Gambaran Kualitas Pondasi Pembangunan Indonesia Yang Berkelanjutan Saat Ini, Sekaligus Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Secara Konfrehensif Berdasarkan Paradigma “Desa Membangun” Menuju Kesejahteraan Nasional Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Berdasarkan Indikator Yang Tersedia Pada Podes 2014, Yang Terpilih Menjadi Indikator Indeks Desa Membangun, Menunjukkan Prosentase Tingkat Kemandirian Desa Yang Rendah. Tetapi Hal Ini Juga Tidak Menunjukkan Kesulitan Yang Berarti Dalam Melakukkan Rekayasa Pembangunan Kemandirian Desa Sesuai Target Kinerja Nawa Cita 3, “membangun Indonesia dari pinggiran” pada tahun 2019.

Melalui Pembangunan Desa Yang Terintegrasi Bagi Seluruh Pihak Terkait (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), Maka IDM Merupakan “Kompas” Bagi Semua Pihak Dalam Membangun Desa Sesuai Tugas dan Kewenangannya Masing-Masing Berlandaskan Rencana Desa Membangun Yang Telah Ditetapkan Oleh Desa Yang Prooritas Pembangunannya Juga Disesuaikan Berdasarkan Indeks Desa Membangun.

Penyempurnaan Indikator Desa Membangun Diperlukan Bagi Tingkat Kepekaan Dalam Mewakili Nilai Pada Isue (Variabel/Sub Variabel) Yang Diinginkan Untuk Diukur. (HH, Inisiator Sekaligus Ketua Tim Penyusunan IDM)

Pembangunan Manusia Seutuhnya.

PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN, Amanah UU No 52, Tahun 2009 Tentang Perkwmbangan Kependududkan dan Pembangunan Keluarga. Menjadi Pintu Masuk Bagi Mewujudkan Karakter Bangsa Berlandaskan Nilai Luhur Bangsa; Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Komitmen Kemerdekaan (Anti Kolonial) Dalam Mewujudkan Secepatnya Kedaulatan Politik, Kemandirian Ekonomi Dan Kepribadian Bangsa Dalam Memastikan Kesiapan Memimpin Dunia Bebasis Digital. HH

Enggan Mati Sebelum Bertani

Rasa Bangga Dan Cinta Pada Yang Mulia Para PETANI Kita Tunjukkan Dengan BerKomitmen padaPeningkatan Secepat Cepatnya Pada Kesejahteraan Yang Berkelanjutan Seluruh Warga Desa, HH …

Pimpinan Bank Dunia Perwakilan Indonesia Menilai Baik Kinerja Pembangunan Sosial Dasar Desa.

Rodrigo Chaves, Pimpinan Utama World Bank Indonesia, Pada Kunjungannya Ke Salah Satu Desa, Lokasi Kegiatan Program Generasi Sehat & Cerdas Di Nusa Tenggara Barat, Di Bawah Tanggung Jawab Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa PDTT, Pada Tgl. 24 Agustus 2016, Menyatakan Rasa Gembira Atas Keberhasilan Proses “Transisi” Pelaksanaan Program GSC, Yang Merupakan Salah Satu Kegiatan PNPM Di Kemendagri, Dapat Dilakukan Penyesuain Secara Utuh (Design Program, Paradigma dan Lainnya) Pada Tahun 2015, Tanpa Adanya Penundaan Waktu Dalam Proses Adaptasi Tersebut Berdasarkan UU Desa (Satu-satunya Program), HH.

Wakil Presiden World Bank, Washington, Laura Tuck Senang Mengetahui Keberhasilan Program GSC Yang Anggarannya Didukung Oleh WB dan APBN.

Wakil Presiden World Bank, Laura Tuck, Pada Kunjungannya Ke Salah Satu Desa, Lokasi Kegiatan Program Generasi Sehat & Cerdas Di Nusa Tenggara Barat, Di Bawah Tanggung Jawab Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa PDTT, Pada Tgl. 24 Agustus 2016, Menyatakan Rasa Gembira Atas Keberhasilan Proses “Transisi” Pelaksanaan Program GSC, Yang Merupakan Salah Satu Kegiatan PNPM Di Kemendagri, Dapat Dilakukan Penyesuain Secara Utuh (Design Program, Paradigma dan Lainnya) Pada Tahun 2015, Tanpa Adanya Penundaan Waktu Dalam Proses Adaptasi Tersebut Berdasarkan UU Desa (Satu-satunya Program), HH.

Peluncuran INDEKS DESA MEMBANGUN (Instrumen Kendali Tata Kelola Percepatan Pembangunan Desa Berbasis Kedaulatan Desa, UU Desa), PSD-Kementerian Desa PDTT, Otober 2016, Hanibal Hamidi.

Proses Awal Diskusi Pemanfaatan Dana Eks PNPM, Lebih Dari 3 Trilyun Bagi Upaya Percepatan Pembangunan Desa (Optimalisasi Gerakan Desa Membangun), Erani Yustika (Dirjen PPMD), Yogana (WB), Hanibal Hamidi (Direktur PSD, Fasilitator), Kementerian Desa PDTT, Jakarta 2015, HH

Penghargaan Bagi PBNU Atas Dukungan Pada Agenda PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDONESIA SEHAT BERBASIS PERDESAAN SEHATA SELURUH INDONESIA, Jakarta 2014, Asdep Kesehatan, HH.

DUKUNGAN KETUA UMUM PBNU, Kiai Haji. SAID AQIL SIRADZ, Pada PERCEPATAN WUJUD INDONESIA SEHAT BERBASIS PERDESAAN SEHAT, Asdep Kesehatan, Jakarta 2014, HH

DISKUSI BERSAMA MENTERI KESEHATAN DALAM KERANGKA PERCEPATAN WUJUD INDONESIA SEHAT, BERBASIS PERDESAAN SEHAT, Pulau Komodo, NTT, 2014, HH

PERCEPATAN PEMBANGUNAN GENERASI SEHAT & CERDAS DESA, PSD-GSC, JAKARTA 2015, HH

KEBIJAKAN PRIORITAS KESEJAHTERAAN PEREMPUAN, ANAK & KESEJAHTERAAN SOSIAL DESA, Jakarta 2015, PSD, HH

PENEGUHAN KEBIJAKAN PELAYANAN SOSIAL DASAR, PSD, Desember 2015, Jakarta, HH

REMBUK DESA MEMBANGUN INDONESI, NAWA CITA 3, MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN, PSD, Desember 2015, Jakarta, HH

REMBUK DESA MEMBANGUN INDONESIA, PSD, Desember 2015, Jakarta, HH

FESTIVAL “DESA MEMBANGUN INDONESIA”, PSD, Jakarta, Desember 2015, HH

KONGRES “DESA MEMBANGUN DESA”, PSD, JAKARTA, DESEMBER 2015, HH

Seminar “DESA MEMBANGUN INDONESIA”, Universitas Brawijaya, Malang, Desember 2016

Membangun Peradaban Dari Kaki Gunung Ceremai

Menjadi Bidan di kaki gunung Ceremai sangat menantang, karena jarak antar dusun yang berjauhan, naik turun yang curam, bahkan tidak bisa dijangkau kendaraan karena harus berjalan kaki. Namun hal ini tidak menyurutkan seorang perempuan kelahiran Solo, ia adalah Lestari 34 tahun. Ditengah 7000 warga desa Sidawangi, yang terletak di perbatasan Cirebon dan Kuningan, Tari mengabdi selama 12 tahun.

untuk lebih lengkapnya dapat di baca pada website kantor berita anak Indonesia pada link berikut : Lestari Membangun Peradaban Dari Kaki Gunung Ceremai

Indonesia Sehat akan terwujud melalai 5 Pilar Perdesaan Sehat secara utuh

Pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hilal Elver, menyebut kasus gizi buruk yang menimpa suku pedalaman Asmat di Papua sebagai insiden tragis.

“Saya ingin menarik perhatian Anda semua pada sebuah insiden yang sangat tragis. Dalam beberapa bulan terakhir, 72 anak meninggal di Kabupaten Asmat, Papua–66 anak meninggal akibat campak dan 6 lainnya akibat gizi buruk,” kata Elver dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/4).

“Karena ini memalukan bagi sebuah negara yang punya perkembangan ekonomi yang baik dan sumber daya yang melimpah, tetapi masih ada warganya yang mengalami gizi buruk.”

Elver mengatakan kasus Asmat mencerminkan bagaimana gizi buruk masih menjadi masalah sangat serius bagi Indonesia, meski tingkat pertumbuhan dan produktivitas pangan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.Untuk lebih lengkapnya dapat di baca di laman CNNIndonesia pada Link Berikut

Indonesia Sehat akan terwujud melalai 5 Pilar Perdesaan Sehat secara utuh Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi berkualitas.

HH

Ketulusan hati Petruk yang merupakan lakon sang Raja yang Bijak, Jumawa dan Pembawa Kemakmuran Rakyat

Kepada Yth. Seniorku

Untuk sampaikan Pendapat saya tentang isue dalam sepanduk tersebut, ijinkan saya menjelaskan pemikiran saya.

Sesungguhnya saya adalah orang yang senang mempelajari keunikan masing masing manusia, yg sangat sadar bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan juga dihadirkan sesuai momen dan waktunya untuk berperan sebagai apa, yang tidak pernah kita ketatahui pasti tujuan dan maknanya. Hal tersebut diketahui saat kita telah melaluinya, pada saat beberapa waktu kemudian. Saya juga cukup rasional dalam bersikap. Salah satu sikap saya pada 2014 memilih capres yang “nampak” performancenya paling siap. Selaku rakyat biasa yang memiliki kewajiban dan hak konstitusional untuk mengeksfresikan “Daulat Rakyat” dalam menentukan pilihan presiden, pimpinan daerah maupun perwakilan DPR atau DPD setiap lima tahunan, maka berdasarkan info yang tersedia oleh berbagai media dan sumber informasi (yang juga tidak saya ketahui apakah ada keberpihakan pada salah satu pasangan capres atau tidak) yang dapat saya akses, akan mengarah kepada calon yang “mengesankan” lebih siap untuk kita pilih. Tentunya pertimbangan saat memilih saat itu, selaku rakyat biasa yang relatif lebih muda dari hari ini, dan merasa tidak ada kepentingan secara langsung, maka dasar pemilihan hanya “normatif” sesuai penilaian umum tentang “pemimpin” selama ini dianggap baik oleh masyarakat umumnya (Hegomoni budaya Jawa), yaitu “bibit, bobot maupun bebet”. Tentunya kita ketahui bersama siapakah yang akan kita pilih bila dasar pemilihan kita adalah falsafah tsb.

Seperti kita ketahui dan kita yakini bersama, keterpilihan seseorang untuk memikul tugas sebagai Presiden yang sangat berat, tentunya sangat ditentukan oleh takdir yang telah ditetapkan oleh kehendak Allah SWT, dan Jokowi yang ditakdirkan sebagai Presiden ke 7 Indonesia. Banyak pertanyaan mengapa seorang Jokowi yang Allah takdirkan untuk memimpin Indonesia ?

Saya termasuk rakyat yang meyakini bahwa Allah sayang pada negra dan semua rakyat Indonesia, melalui takdir Pak Jokowi sebagai Presiden ke 7 RI. Sehingga untuk mempelajari dan mengetahui siapakah sesungguhnya Jokowi (keunikan), yang bagi sebagian banyak orang layaknya “petruk jadi raja”, saya terus mengamati tindak tanduk sang “raja” pada berbagai kegiatan dalam berbagai dimensi kehidupan sebagai manusia, selama menjadi presiden.

Kepentingan saya yang saat ini, yang memiliki 3 anak yg mulai dewasa, sadar bahwa mereka akan menghadapi persaingan yang sangat berat di dunia yang menyatu akibat digitalisasi. Perkembangan “digitalisasi” sebagai instrumen bantu interaksi sosial masyarakat, yang fungsinya dapat “menihilkan jarak dan ruang” dalam interaksi sosial, sangat progresif kemajuannya, sehingga sangat sulit diprediksi “dampak perubahan sosial yang terjadi pada lebih dari 10 tahun mendatang (berdasarkan berbagai kajian di berbagai negara, keyakinan prediksi perubahan sosial yang mungkin terjadi hanya pada maksimal 10 tahun mendatang). Sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan rencana antisifasinya. Sehingga menurut pemikiran saya sangat terbatas, tidak boleh ada kesalahan dalam merencanakan langkah terbaik, karena tidak ada ruang dan waktu lagi bagi “perbaikan kesalahan” di masa mendatang, masa bagi generasi anak anak kita semua. Maka pilihannya kita adalah “memperkuat daya tahan” dari berbagai dimensi dengan cara memastikan warisan berupa “sistem pemerintahan negara RI” yg sangat baik, terjaga (rigid) dan akomodatif/responsif terhadap dinamika sosial masa mendatang, selain mempersiapkan manusia yg cerdas, bijak dan berkarakter sesuai ideologi negara dan bangsa Indonesia, “Pancasila” yg sangat manusiawi. Bagi kita sasarn strtegisnya adalah memastikan dokumen strategis RPJMN ke 4 fase RPJPN I (2020-2025) dan RPJPN II (2025-2045), sesuai dengan pemikiran apa warisan yang akan kita berikan sebagai “bekal” pertarungan yang akan dilalui anak anak kita pada masa digital saat ini dan masa mendatang.

Untuk semua pertimbangan tersebut di atas, maka kesimpulan saya adalah sebagai berikut; “Kelemahan sang raja adalah layaknya orang kampung yang ingin bersihkan kota, dia punya niat yang baik (Goodwil) dan mengetahui dan berani menghadapi resikonya. Tetapi tidak banyak mengetahui informasi tentang kota secara baik (tokohnya dll). Dia hanya tahu info jenis kejahatan besarnya, modus “mafioso” dll, itupun tidaklah cukup update dan tidak detail. Yang dia tahu, adalah secara prinsif, bahwa semua “budaya buruk” yang selama puluhan tahun terbentuk, menyisakan banyak “budaya tidak produktif”, manja dan masih banyak para antek “budaya” korup dan lainnya. Dia hanya mengetahui ciri-ciri “karakter” para elit komunitas penganut “budaya warisan aristokrat/budaya panggung” tsb.

Tapi karena hanya punya teman “seperjuangan” dalam menjadikan dirinya “walikota”, dan karena dia juga harus jadi orang jawa yang menghargai dukungan orang orang tsb saat menjadikannya walikota, walau akhirnya dia tahu bahwa teman seperjuangannya tsb adalah “tipikal dg para antek budaya korup tsb, dengan “pilihan modus yang berbeda”. Diapun menyelesaikan kendala itu secara “apik”, dengan pentahapan, mengingatkan melalui lembaga lembaga formal atau “gestur tubuhnya atau komunikasi politiknya” yang bisa memberikan “signal” mengingatkan. Dan bila “signal” tersebut tidak terespon baik, maka diapun sudah merasa sudah tidak bersalah lagi untuk secara tegas menindak.

Inilah menurut kami, penyebab utama “tidak terpenuhinya janji janji tsb, karena sibuk mempelajari dan menyikapi hal, yang selayaknya tidak diperlukan bagi seorang raja. Tetapi takdir Allah telah memimilihnya menjadi raja, Siapa yg kita harus persalahkan dalam keterpilihan saat 2014 ? … apakah kita persalahkan yg menetapkan “takdir” ? Bisa kualat kita.

Untuk beberapa maslah yg sangat dekat dg makna “integritas” dirinya selaku “kesatria”, disertai informasi dari sekitarnya yg tidak utuh atas kebutuhan pilihan kebijakannya, maka kondisi tersebut masih cukup potensial membelenggunya. Yang saat ini, masa tahun politik, hambatan tersebut dikuatkan dengan “konsolidasi” para antek budaya korup tsb yang menetapkan sang raja sebagai musuh bersama, pada momen pilpres mendatang, Konsolidasi “komunitas mapan terdahulu, yang saat ini menjadi para pemilik “kapital” yang sangat besar”, karena sadar kalau “sang rojo” saat ini tidak sama dengan masa pencalonan pada tahun 2014, karena sudah lebih memahami siapa “para elit kota” dan apa tujuannya serta di mana posisinya dalam perjuangan menjadikan kota yang sesungguhnya kaya raya ini, untuk menjadi kota maju dan sejahtera, tapi saat ini hanya sebagai kota menengah yg cenderung akan menjadi kota miskin bila tidak ada perubahan secara radikal, akibat warisan “sistem/budaya korup, elit”, yang melebarkan “jurang kesenjangan, ketidakadilan” antar wilayah maupun antar sesama masyarakat.

Bagi saya saat ini, dan saya yakin (berdasarkan pengamatan 3 tahun jd rojo), paling tidak sang rojo punya niat, untuk menjadi “Bapak” serta “suami” dari anak anak dan istrinya yg dinilai oleh masyarakat sekitarnya sebagai pengabdi/pejuang yang gigigih dan cerdas bagi kemajuan rakyat dan kerajaannya. Dia juga punya harga diri dan rasa malu pada para keluarganya bila melakukan kejahatan pada rakyat dan kerajaannya. Dia sadar bahwa dia harus banyak belajar dan memiliki kepercayaan diri untuk dapat tercatat dalam sejarah sebagai “raja yang membawa kebaikan bagi rakyat dan kerajaannya. Tetapi Dia juga tidak merasa malu untuk mengkoreksi langkahnya setelah dia semakin banyak pengetahuan tentang “isue” terkait kemajuan maupun hambatan bagi rakyat dan kerajaannya, selama hal tersebut menjadikan lebih baik bagi kepentingan rakyat dan kerajaannya. Bukti telah cukup untk meyakini siapakah sang Petruk ?

Saat ini kita harus kembalikan pada diri kita, apa yg kita harus pilih;

  1. Orang baik yg punya niat baik, walau kurang tepat untuk jadi “walikota”, tapi bernasib baik terpilih jadi “raja” th 2014. Sehingga selama 3 tahun ini, telah banyak belajar sekaligus membuktikan niat baik, keberanian dan konsistensi dan semakin meningkatkan percaya dirinya untuk mampu mewujudkan niatnya (termasuk janji yg terlambat dipenuhinya), sehingga saat ini pantas kita beri kesempatan kedua, dengan “mengawal” di lingkaran dekatnya sbg penyedia informasi apapun yg Valid dan terkini, yg dibutuhkannya bagi keputusan kebijakan yang diambil berdasarkan kepekaan “intuisi“ kepemimpinannya yg datang entah dari mana (takdirnya) tp kita harus yakini (Konskwensi pilihan ini adalah dibutuhkan sikap “loyalitas mutlak” atas keputusannya), tidak mempertanyakannya, hanya boleh menyempurnakan “caranya” atau pilihan ke
  2. Siapapun yg sangat luar biasa (yang nampak nyata), tapi kita tidak pernah punya catatan kisahnya tentang “niat” sesungguhnya didalam hati dan fikirannya atas semua keberhasilan tsb, bahkan info perjalanan hidupnya yg tersedia cenderung mengarah pd ambisi penaklukan belaka atau ambisi tunggal untuk meraih jabatan puncak kekuasaan tanpa ada yg bisa menyainginya … EGO AMBISIUS semata … yang kita ketahui akan jatuh kepada karakter pemimpin otoriter (bak dewa/tuhan), atau pilihan ke
  3. Menyerahkan diri pada keputusan “pertemanan/persaudaraan/trendy/kepentingan “group yang sama” atau bersama sama tidak memilih, hanya merecord semua dinamika para pemain tanpa ikut dalam permainan

Saatnya kita memilih, tanpa adanya kemungkinan salah, karena sudah tidak ada lagi ruang dan waktu untuk memperbaiki nantinya (resiko “bubar” ?)

Merdesa dalam memilih …
Hanibal Hamidi

Silaturahmi Muslimat NU ke Sekretariat Merdesa Institute

Yth. Ibu Nyai Said Aqil Siradz beserta Ibu Arifah, Ibu Hanny dan Ibu Andi Nurhiyari para pimpinan Muslimat yang kami muliakan.

Kami Atas nama tim kerja kemitraan dengan MNU, dari KPDT (th. 2012-2014) dan Kemendesa (Tahun. 2015-2017), menyampaikan Terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Khususnya dari saya dan keluarga merasa bangga dan sangat bermakna bagi semangat kerja kami dikemudian waktu, atas kunjungan silaturahmi yang dipimpin langsung oleh yang mulia Ibu Nyai Said Aqil Sirazd. Walau harus tertatih saat menaiiki tangga kantor sekretariat Merdesa Institute yang cukup terjal, di jl. Veteran 1 no 31, Jakarta Pusat, tapi beliau tetap laksanakan niat baiknya untuk bertatap muka silaturahmi dengan kami. Kami teladani semangat dan kebaikan Ibu Nyai tersebut. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan bagi Ibu Nyai beserta tim MNU yang tadi telah berkenan berkunjung. Amin YRA. Kami mohon maaf atas kesalahan dan atau sikap tidak menyenangkan dari kami.

Semoga kita dapat bekerjasama kembali, secepatnya nanti. Amin.

HanibalHamidi

Pembangunan Kewarganegaraan melalui peningkatan kualitas keluarga

Masih Draft … proses penyempurnaan …..

Menyadari bahwa saat ini dunia memasuki transformasi tahap 4, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi, yaitu “instrumen bantu inter aksi sosial berbagai dimensi kehidupan”, yang dikenal dengan “Digital”, setelah bahasa, tulisan, Fhotocopy (Mekanik/Elektronik). Dimana perkembangan kehidupan manusia sebagai mahluk sosial, mengalami perubahan yang sangat ekstrim, akibat adanya kecenderungan “fungsi ruang dan waktu” sangat minimal. Semuanya bermuara pada banyaknya kemungkinan “nilai” diantara nilai 0 (Nol) dan 1 (Satu), mendekati makna “tidak terhingga”. Akibatnya dinamika kemungkinan perkembangan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung pada semua dimensi kehidupan, sangat sulit diprediksi, baik pola maupun kecepatan perubahannya. Sehingga sangat sulit untuk mempersiapkan antisipasinya.

Kita harus memastikan negara yang kita wariskan kepada generasi “Mellenia Indonesia” adalah negara yang memiliki sistim yang “Rigid, visioner dan berkarakter budaya Nusantara yg Agung dan Tangguh dalam tata kelola interaksi yang saling meningkatkan “nilai” antara Penduduk, sumber daya alam lingkungan dan Pemerintahan, melui implementasi nilai nilai pancasila (1-4) dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sebagai warga negara yang  dibuktikan melalui segera terwujudnya Sila Kelima. Untuk itu prasyaratnya adalah “Manusia Indonesia yang seutuhnya (harkat & martabat sebagai “kalifah di muka bumi”), sehingga ekspresi “kedaulatan rakyat” nya tidak “keliru” terus menerus.

Mewariskan negara yg memiliki sistem tata kelola negara yg mumpuni dan visioner (era digital) disertai kualitas generasi mendatang yang berkarakter Agung dan Tangguh , agar dipersiapkan saat ini juga melalui penyusunan draft RPJMN 2020-2024, dan RPJPN 2025-2045, melalui kendali draft Visi & misi Semua Capres 2019,merupakan langkah cerdas dan bijak.

Dalam pemikiran inilah yg mendasari pemilihan siapa sebaiknya presiden mendatang.

Catatan era generasi ke milenial yang bergantung dengan teknologi dalam segala aspek kehidupannya seperti halnya bite komputer antara angka 0 dan 1 tidak lebih ;

  1. Terlalu sulit prediksi kedepan, karena terlalu banyak peluang dinamika yang berkembang dalam pola interaksi masyarakat sehingga tidak ada satu negara manapun yang menyatakan mampu melihat ke depan lebih dari 15 tahun mendatang.
  2. Lemahnya komitmen nasionalisme kenegaraan, karena sesunggunya saat in mereka lebih banyak waktunya sebagai penduduk dunia secara aktif (melalui akun media sosial dunia yang dimiliki), dibandingkan sebagai warga NKRI.
  3. Rekomondasi

A.  perkuat nasionalisme visioner generasi mendatang (usia 0 – 25 tahun) melalui Kualitas keluarga/Kualitas perempuan sebagai basis utama pembangunan kewarganegaraan, bukan jargon atau “romantisme masa lalu” (dalam buku atau pengalamannya).visi yang berfokus pada eksiatensi Indonesia melalui industri berbasis agraris (darat & laut).
B)Adanya sistem tata kelola negara yg mengacu konstitusi
C) Penegakkan hukum

HH

Diplomasi “Berkarakter Negara Bangsa Indonesia” Menlu RI, Retno Lestari Priansari Marsudi (RLPM), Di Australia.

Menlu RI, Retno Lestari Priansari Marsudi saat mengunjungi Australia, Dengan pilihan “gaya diplomasi” melalui pilihan Berbusana dengan Tambahan “Selendang Bermotif Amborijin” Pada seluruh agenda kenegaraan di Australia. Hal ini “merefresentasikan” Sikap Negara Yang Jelas Terhadap Permasalahan Mendasar Negara Australia Dimata Indonesia & Dunia, Pada Isue “Bangsa Amborijin”. Sehingga kemungkinan respon Australia terhadap gaya diplomasi tersebut, “tidak produktif” bagi Indonesia sesuai tujuan kunjungan kenegaraan tersebut, Tetapi pilihan gaya diplomasi tersebut tetap dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa “Indonesia adalah negara berdaulat secara politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkarakter Nusantara yang agung dan tangguh” (Tri Sakti).

Suku bangsa Amborijin” adalah Bangsa Yang Lebih Dulu Ada dalam di wilayah Benua Australia, Yang lebih memiliki hak atas tanah leluhurnya. Tetapi realitanya saat ini, Bangsa Amborijin sudah “tidak ada” Karena oleh pemerintahan Negara Australia dilakukan “Penyingkiran Bangsa Amborijin”.

Menlu Retno Sebagai “Wakil Pemerintahan Indonesia”, Kebijakannya berpedoman pada Amanah Konstitusi RI (Pemukaan UUD 1945), Yang Mana Sangat Bertentangan Dengan Kebijakan Politik Dalam Negeri Australia Pada Isue “Bangsa Amborijin”.

Maka dengan pilihan “gaya Diplomasi Selendang Bermotif Amborijin” Dalam Seluruh Acara Kenegaraan Di Australia Sangat Tepat. Keputusan Pilihan “Gaya Diplomasi” Latar Belakang Sejarah Negara Australia, “Pada Seluruh Agenda Kunjungan Kenegaraan RI Di Australia Menlu RI, Retno Lestari di Australia Berbusana Dengan Tambahan “Selendang Bermotif “Khas” Produksi Bangsa Amborijin”, Yang Digunakan Pada Seluruh Agenda Di Australia, akan memastikan “Eksistensi Indonesia”. (Pilihan Gaya Diplomasi Yang Menggambarkan Kualitas Manusia Indonesia Yang “Agung dan Tangguh” Yang Dihasilkan Dari “Gerakan Nasional Revolusi Mental”).

Amborijinadalah “Simbul Pemusnahan Bangsa Oleh Bangsa Lainnya Dalam Satu Wilayah.

Hormat Kami

Hanibal Hamidi

#HibahDiriTukDesa #DesaMembangun #PembangunanBerwawasanKependudukan

Program Diklat Berjenjang GSC di Nominasikan dalam ajang UNESCO Hamdan Awards

Program Diklat Berjenjang Guru PAUD Desa adalah Kerjasama antara Kementerian Desa dan Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimulai pada awal tahun 2016 pada isue percepatan ketersediaan Guru PAUD di seluruh Desa. Dilaksanakan dalam kerangka menindaklanjuti arahan Ibu Presiden, Hj. Iriana Joko Widodo pada rapat Oase (Organisasi Aksi Solideritas Era) Kabinet Kerja dalam isue PAUD Desa. Program ini dilaksanakan melalui Program Generasi Sehat Cerdas Indonesia, dibawah tanggung jawab Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Dsa PDTT, Hanibal Hamidi, yang dimulai sejak awal tahun 2016, dan telah menghasilkan lebih dari 15.000 Guru PAUD Desa. Selain itu terobosan lainnya adalah materi pembelajaran yang disesuaikan dengan semangat Daulat Desa, Melalui Buku PAUD Desa yang disusun bersama komunitas belajar Qaryah Thayyibah, Salatiga, pimpinan Bahruddin.

Program ini didanai hibah luar negeri yang difasilitasi oleh WB dan Usaid, dalam rangka mempercepat ketersediaan guru PAUD di Desa. Dimana untuk menjaga mutu maka guru PAUD yang harus memiliki sertifikat sarjana, Sedangkan SDM di Desa tidak ada guru PAUD bersertifikat Sarjana Guru PAUD. Maka pola pendidikan berjenjang adalah terobosan bagi pemenuhan hak dasar anak usia dini untuk dapat pendidikan sejak dini. Sampai saat ini telah dihasilkan Guru PAUD lebih dari 14.000. Terima kasih Pak Haris, Dirjen Pendidikan, kemendikbud atas dukungannya terhadap pemenuhan tanggung jawab negara atas mandat konstitusi untuk pemenuhan hak dasar seluruh warga NKRI, khususnya penduduk usia dini di seluruh Desa.

Berita bahwa Program Diklat Berjenjang GSC mendapat perhatian Unesco ka,i dapatkan dari Pak Haris, sahabat Pejabat Dirjend Pendidikan, Kemendikbud yang merupakan penanggung jawab kerja sama program ini di Kemendikbud, yang mengatakan ” Pak Hanibal, Alhamdulilah program Generasi PAUD Cerdas Desa (kerjasama dit. PSD Kemendesa dg Dit.PAUD dan Dit. PGK Kemendikbud), Diklat Berjenjang, ECD frontline sukses dinominasikan sebagai salah satu penerima Hamdan Awards”. Hadiah akan diberikan pada bulan Oktober mendatang, Terima kasih Pak Haris. berikut link beritanya: UNESCO Rewards

#DaulatDesa #HibahDiriTukDesa

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga

Isu-isu kependudukan dan lingkungan hidup merupakan isu sentral sejak lama, akibat dari eksploitasi alam secara berlebihan yang disertai dengan ketidak adilan dalam pemanfaatannya bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga menimbulkan isu sentral pembangunan keberlanjutan dunia tentang berbagai ancaman terhadap manusia dan lingkungannya pemukimannya, mulai dari perubahan iklim, kebutuhan hutan bagi paru-pari dunia, hingga kesetaraan pemenuhan hak dasar setiap warga negara dan keluarga oleh pemerintahan negara masing-masing. Penduduk dan lingkungan alam kehidupannya memiliki hubungan saling mempengaruhi dan saling ketergantungan, dan tidak dapat salah satu terabaikan. Perjalanan sejarah Indonesia pernah menyatukan kedua isu tersebut dalam tanggung jawab Kementrian Pembangunan Manusia (seutuhnya). Kemudian direduksi menjadi sumberdaya manusia. Sesungguhnya pembangunan kualitas  kependudukan telah dijadikan salah satu aspek dalam pembangunan nasional yang ada, namun pelaksanaannya sangat parsial bahkan cenderung sektoral.

Untuk lebih lengkapnya dapat di baca di link Berikut :

Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga

Profil Singkat Hanibal Hamidi

Kerangka fikir penulisan tentang siapakah Hanibal Hamidi ?, yang dikenal sebagai pegawai ASN dengan semua catatan kinerjanya yang cukup baik dengan gagasan pengembangan konsep program yang “radikal”, yang menukik pada akar permasalahan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seseorang dalam malakukan sesuatu, sangat dipengaruhi oleh pilihan keputusannya sendiri, yang memiliki “platform” struktur berfikir masing-masing individu yang lebih kita kenal sebagai “profile seseorang”. Setiap orang akan berbeda dalam menilai dan menyikapi semua stimulus inpuls yang masuk dalam pemikirannya dan akan dikonfirmasikan oleh “nilai-nilai” sosial dan material yang ada dalam pemikiran orang tersebut. Beberapa faktor sosiogenis (motif personal) tersebut antara lain keingintahuan, kompetisi, cinta, harga diri, nilai kehidupan, kebutuhan. Selain faktor “dasar” atau “Profilenya”, prilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor situasional saat kegiatan itu terjadi, antara lain Ekologi, suasana, teknologi, budaya, psikososial lingkungan. Maka sangat penting untuk mengetahui “profile Kapasitas dan Kompetensi seseorang pegawai ASN, bagi kepentingan efektifitas bekerja sama, pengembangan potensi kinerja maupun mengantisipasi atas potensi hambatan kerja seseorang dalam kerja sama berbagai pihak.

Sumber Informasi tentang Hanibal Hamidi yang digali dan dianalisa dari teman, keluarga, mitra kerjanya disertai dengan bukti-bukti faktual baik tertulis atau terekam melalui kamera serta pernyataan langsung dari Hanibal Hamidi sendiri dan atau pihak yang terkait. Diharapkan semua informasi tentang Hanibal Hamidi, selaku pejabat teknokrasi pemerintahan dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan dalam format PDF pada link di bawah ini

  1. Riwayat Hidup Hanibal Hamidi
  2. profil Hanibal Hamidi

Koreksi dan masukan, kepada kami sebagai tim penyusun profile ini, kami berterima kasih. Sedangkan koreksi dan masukan pada Hanibal Hamidi, dapat di alamatkan pada alamat email hanibal2412@gmail.com.

Salam Merdesa

Tim Kerja Hak Dasar

Laporan Akhir Pelaksanaan Program P2DTK 2006-2012 oleh NMC-P2DTK (Report of Support for Poor and Dissadvantaged Areas Program, 2006-2012)

https://www.scribd.com/doc/120975945/Laporan-Akhir-Pelaksanaan-Program-P2DTK-2006-2012-oleh-NMC-P2DTK-Report-of-Support-for-Poor-and-Dissadvantaged-Areas-Program-2006-2012

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Komisi ASN Tegur Menteri Desa Terkait Pemberhentian Pejabat

Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meninjau kembali surat keputusan No. 80/2017 tertanggal 28Agustus 2017

Dalam surat tersebut, Komisi ASN juga meminta agar dua pejabat yang diberhentikan, yakni Hanibal Hamidi dan Nurdin Ibrahim untuk ditempatkan sesuai job fit evaluation.

Jika terdapat pelanggaran disiplin oleh Hanibal dan Nurdin, maka hendaknya dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi yang sesuai peraturan pemerintah no.53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN.

Untuk lebih lanjutnya dapat di baca pada website kabarjitu.com pada Link Berikut

Uji Kompetensi dan Kapasitas JPT Pratama Kemendesa PDTT 2017

Berikut kami lampirkan uji kompetensi dan Kapasitas JPT Pratama Kemendesa PDTT 2017 tahap demi tahap dapat di unduh pada Link di bawah ini :

Pengumuman_Hasil_Akhir_Seleksi_Terbuka_Pengisian_11_Jabatanundangan asessmentundangan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya kemendesa pdttpengumuman hasil seleksi kompetensi teknis pengisian jpt madya kemendesa pdtt 2017pengumuman Hasil seleksi Administrasi jpt Madya Kemendesa PDTT 2017

Siapakah Hanibal Hamidi ?

Kerangka fikir penulisan tentang siapakah Hanibal Hamidi ?, yang dikenal sebagai pegawai ASN dengan semua catatan kinerjanya yang cukup baik dengan gagasan pengembangan konsep program yang “radikal”, yang menukik pada akar permasalahan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seseorang dalam malakukan sesuatu, sangat dipengaruhi oleh pilihan keputusannya sendiri, yang memiliki “platform” struktur berfikir masing-masing individu yang lebih kita kenal sebagai “profile seseorang”. Setiap orang akan berbeda dalam menilai dan menyikapi semua stimulus inpuls yang masuk dalam pemikirannya  dan akan dikonfirmasikan oleh “nilai-nilai” sosial dan material yang ada dalam pemikiran orang tersebut. Beberapa faktor sosiogenis (motif personal) tersebut antara lain keingintahuan, kompetisi, cinta, harga diri, nilai kehidupan, kebutuhan. Selain faktor “dasar” atau “Profilenya”, prilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor situasional saat kegiatan itu terjadi, antara lain Ekologi, suasana, teknologi, budaya, psikososial lingkungan. Maka sangat penting untuk mengetahui “profile Kapasitas dan Kompetensi seseorang pegawai ASN, bagi kepentingan efektifitas bekerja sama, pengembangan potensi kinerja maupun mengantisipasi atas potensi hambatan kerja seseorang dalam kerja sama berbagai pihak.

  

Sumber Informasi tentang Hanibal Hamidi yang digali dan dianalisa dari teman, keluarga, mitra kerjanya disertai dengan bukti-bukti faktual baik tertulis atau terekam melalui kamera serta pernyataan langsung dari Hanibal Hamidi sendiri dan atau pihak yang terkait. Diharapkan semua informasi tentang Hanibal Hamidi, selaku pejabat teknokrasi pemerintahan dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

 

Koreksi dan masukan, kepada kami sebagai tim penyusun profile ini, kami berterima kasih. Sedangkan koreksi dan masukan pada Hanibal Hamidi, dapat di alamatkan pada alamat email hanibal2412@gmail.com.

 

Salam Merdesa

Tim Kerja Hak Dasar

 

Profile Hanibal Hamidi

NIP 19641224 199803 1 010

Hanibal Hamidi memulai karirnya sebagai birokrat dari bawah, dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT), pada Kementerian Kesehatan tahun 1995. Dari awal penugasannya tersebut sampai dengan saat ini, Hanibal telah bekerja selama 22 tahun pada 3 Instansi pemerintah pusat. Penugasannya sebagai PNS di Kementerian Kesehatan dilaksnakan selama 12 tahun, di beberapa Kabupaten Provinsi Lampung. Sedangkan penugasan sebagai PNS Kementerian Daerah Tertinggal dilaksanakan selama 7 tahun, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Dilanjutkan pengabdiannya pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan kementerian baru atas amanat UU Desa, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

 

Sebagai pegawai ASN yang telah bekerja selama 22 tahun, Hanibal Hamidi memiliki golongan IV D, sebagai Pembina Utama Madya, dan menjabat sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar, di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal di Transmigrasi.

 

Perjanan karirnya, sebagai profesional kesehatan yang menyandang gelar akademis Dokter, dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada tahun 1993, dan kemudian menjadi Master Kesehatan Masyarakat, lulusan Program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia (UI), Jakarta pada tahun 2002. Tekatnya untuk terus menambah pengetahuan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya selaku teknokrat pemerintahan, mendorongnya untuk mengikuti pendidikan Program Doktoral angkatan pertama, pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan peminatan jurusan Ilmu Pemerintahan di Bandung sejak tahun 2014 sampai saat ini.

 

Semua potensi yang dimilikinya diabdikannya pada instansi pemerintah, sejak Hanibal diakui oleh Unair pada tahun 1993 berhak menyandang gelar profesional Dokter, kemudian bekarja dengan status pegawai kontrak pada tahun 1993-1994, sebagai Dokter Lepas Pantai di berbagai wilayah kelautan Indonesia pada instansi BUMN Pertamina,

 

Cara pandangnya selaku pegawai ASN berdasarkan begitu banyak pernyataan yang didengar secara langsung dari teman teman yang bukan pegawai pemerintahan, bahwa pegawai negeri adalah pegawai yang “enak”, kerjanya sedikit. Waktunya banyak digunakan melakukan kepentingan pribadi, tidak memiliki kapasitas profesional dan utamanya tidak memiliki kesadaran bahwa bekerja di pemerintahan adalah tugas mulia yang butuh jiwa pengabdian bagi bangsa dan negara. Penilaian seperti hal

tersebut, mengakibatkan keraguannya untuk merasa bangga dan bersemangat dalam melanjutkan sebagai PNS.

 

Tetapi dengan berjalannya waktu, terutama pehamannya tentang tata kelola pemerintahan yang baik setelah Hanibal Hamidi mengikuti kursus singkat selama 3 minggu di Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS) tahun 2007, serta menjadi peserta didik program Doktoral angkatan pertama Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2013. Hanibal menyadari bahwa sesungguhnya ANS merupakan unsur strategis pemerintahan, dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara sesuai amanah konstitusi. Menurut pemikirannya, sudah terlalu lama dan juga terlalu banyak sumber daya bangsa dan negara yang telah digunakan pemerintah untuk pembangunan selama ini, tetapi kurang efektif. Sehingga sampai 70 tahun kita merdeka, kemajuan pencapaian tujuan bernegara bagi pemenuhan “Hak Hak Dasar” seluruh warga NKRI. masih sangat jauh dari harapan masyarakat.

 

Menyadari kinerja pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini, dimana hasil serta dampaknya dalam mensejahterakan masyarakat masih cukup rendah, sedangkan fasilitas kerja para pejabat pemerintahan dirasakannya cukup baik. Kesadaran atas kondisi tersebut menimbulkan komitmen pada dirinya untuk melaksanakan kewajiban sebagai ASN secara profesional dan menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya. Hanibal Hamidi menyadari bahwa dalam semangat reformasi haruslah menjadi semangat kerja semua unsur pemerintahan. Kesadarn bahwa terdapat pembagian tugas dan fungsi antara pemerintahan pusat, pemerintahan otonomi daerah dan pemerintahan otonomi desa. Hal tersebut membawa konskuensi selaku pegawai ASN pemerintah pusat, maka apapun yang dilakukan serta kebijakan program dan atau kegiatan yang ditetapkan akan menjadi acuan bagi banyak pemrintahan daerah dan desa. Sehingga tidak ada pilihan lainnya, kecuali harus melaksanakan tugas dengan sangat serius, berhati hati, dan harus bejerja sangat keras untuk menghindari adanya kesalahan, keterlambatan, maupun telah mempertimbangan dari berbagai dimensi sehingga dapat memastikan hasil maupun dampaknya sesuai dengan rumusan konsep kebijakan yang ditetapkan nantinya selaku pejabat di instansi  pemrintahan pusat,

 

Berlandaskan kesadaran dan komitmen tersebut, Hanibal Hamidi sampai saat ini merasa tidak pantas untuk mengambil hak cutinya sebagai PNS. Bahkan sangat sering melanjutkan pekerjaannya di rumah bahkan di waktu libur sekalipun. Protes dari keluarga, saudara dan temannya yang sangat “cemburu” dengan “kantornya” yang telah “merampas waktu kebersamaan Hanibal dengan keluarga dan teman temannya. Tetapi setelah mendengar penjelasannya akhirnya dapat memakluminya. Keluarga hanya meminta sikap tersebut harus berakhir saat telah pensiun nantinya.

 

Semangat, untuk bekerja keras dan keinginan untuk terus belajar untuk meningkatkan kapasitas dirinya, memang telah menjadi pilihannya. Sejalan dengan hal tersebut, nasehat moral dari kedua orang tuanya yang telah tiada dan sangat dibanggakannya agar dapat menjaga kehormatan keluarga dengan bekerja baik dan tidak memalukan keluarga, menjadikan dirinya semakin teguh untuk terus berpihak pada masyarakat. Beberapa pemahaman atas nasehat kedua orang tuanya dalam hal moral keagamaan, terutama ibunya yang selalu mengingatkan bahwa “tiadak ada gunanya semua harta, jabatan dan lainnya bila tidak melakukan sholat dalam setiap waktu”. Selain itu pembelajaran yang didapat dalam dinamika sosial kehidupannya, menyadari bahwa hal-hal yang strategis yang pantas diperjuangkan untuk dijadikan warisan penting bagi generasi medatang, menuntun pilihan sikapnya sebagai pegawai ASN dalam tugas dan fungsi kenegaraan, untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam kerangka pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara. Sehingga semua faktor baik tersebut, menjadikan dirinya mampu melaksnakan semua kewajiban penugasannya secara efektif, di tengah hambatan kerja yang tidak mudah terutama dari lingkungan kerjanya sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan dan analisa Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2015.

 

Kesadaran bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen seluruh unsur dan elemen negara, baik seluruh pemerintahan maupun warga negara Indonesia. Karakter (budaya) bangsa Nusantara yang agung, sesungguhnya telah lama ada sesuai pernyataan Presiden Soekarno, bahwa Panca Sila bukanlah ciptaannya, tetapi berasal dari nilai-nilai luhur yang ada di tengah-tengah masyarakat pedesaan Indonesia. Sebagi mana yang kita ketahui bersama, bahwa makna semua sila dalam Panca Sila tersebut, merupakan nilai-nilai kearifan lokal desa yang ada dalam budaya masyarakat perdesaan.  pembangunan Indonesia yang diarahkan pada ketahanan keluarga Hanibal Hamidi tidak mau bernegosiasi atas sikap yang diyakininya telah sesuai dengan tanggung jawab pada berbagai peran sosial kemasyarakatan. Selaku pegawai ASN sesuai dengan ketentuan UU ASN, selaku manusia sesuai dengan nasehat orang tuanya dan semua yang dipahami dan mampu dilakukannya berdasarkan pesan moral keagamaan Islam dari ketauladanan nabi Muhammad SAW

 

Sehingga pihak pihak di luar lingkungan tempat tugasnya lebih mengakui “keberadaannya” melalui gagasan – gagasannya yang diinisiasinya, berbanding terbalik dengan pihak pihak dalam lingkungan kerjanya sendiri. Hal ini sekaligus mnyadarkannya, betapa sikap dalam menjaga integritas kenegaraan sangat rendah dalam komunitas lingkungan tempat kerjanya, pada saat dihadapakan dengan kepentingan pribadi dalam waktu yang sama. Tepatlah kiranya bila hal yang paling strategis dalam memastikan Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan disegani dunia, adalah melaui upaya “Revolusi Mental”, dalam kerangka membangun karakter bangsa. Seperti apa yang kita ketahui bersama tentang modal sosial negara negara yang terdahulu dikenal memiliki karakter yang baik, dan saat ini menjadi  negara  yang sejahtera dan disegani banyak negara lain.

 

Beberapa informasi tentang Hanibal Hamidi yang didapat dari pengamatan dan pendapat banyak pihak yang mengenalnya serta menkonfirmasi langsung padanya, Hal tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan dan analisa Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bidang Pemetaan Kompetensi dan kapasitas Aparatur, Pusat Kajian, pendidikan dan Pelatihan, LAN. Hasil pemeriksaan kompetensi dan kapasitas Hanibal Hamidi, yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2015 tersebut;

1)     Berdasarkan psikogram, nampak bahwa kemampuan berfikir abstrak, kerja detail, sistematika kerja, pengelolaan energi, pengendalian emosi dan kematangan hubungan inter personal dinilai baik, sehingga kapasitasnya dinilai mampu menyelesaikan tugas tugasnya selaku pejabat tinggi dengan tepat waktu dan berkualitas.

2)     Sedangkan performance Kompetensinya terkait dengan; Integritas diri, Hanibal Hamidi sangat tinggi yang menunjukkan bahwa perkataan dan perbuatannya sangat sejalan. selain pengetahuan yang luas dan berpengalaman yang banyak, kesdaran berorganisasi dan mengembangkan jejaring kerja cukup tinggi. Pengalaman dan pengetahuan yang luas, dan sangat memahami ketentuan peraturan perundang undangan karena sangat konsen untuk menghindari pelanggaran dan kesesuaian dengan kewenangannya. Profile kompetensinya tersebut dinilai mampu menyelesaikan maslah dengan baik dan cepat.

 

Latar belakang keluarga, kerangka berfikir, komitmen tugas dan profile Kapasitas dan Kompetensi Hanibal Hamidi berdasarkan pemeriksaan dan analisa LAN, sangat berkorelasi dengan produk kinerjanya diberbagai jabatan penugasan.

Semua produk kinerjanya pada hampir semua penugasnanya, dinilai oleh banyak pihak telah melampaui target kinerja yang ditentukan bagi unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa informasi tentang kinerja Hanibal Hamidi, sebagai berikut:

1)     Saat bertugas sebagai ASN Kementerian Kesehatan sejak tahun 1996-2007), komitmen dan kerja kerasnya mendapat Penghargaan sebagai Dokter Teladan pada tahu 1998, atas kinerjanya saat bertugas sebagai Doter PTT, sehingga mendapat prioritas menjadi PNS di Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2006 Hanibal Hamidi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

2)     Penghargaan kenaikan pangkat luar biasa saat menjabat plt. Asisten Deputi urusan pembinaan lembaga pendidikan luar sekolah dan kesehatan masyarakat pada tahun 2008. Sebagai penghargaan oleh Menteri KPDT saat itu, Lukman Edy, kepada Hanibal Hamidi, mengembangkan konsep Percepatan Pembanguanan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal, yang berhasil mendatangkan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono hadir dalam salah satu acara programnya di Kalimantan Tengah tahun 2008.

 

Selain kedua prestasi yang dihargai secara langsung dengan penghargaan secara kelembagaan yang dituangkan dalam dokumen administrasi pemerintahan, kinerja lainnya cukup banyak pada setiap jabatan yang ditugaskan kepadanya, antara lain;

 

1)     Pada tahun 2017, Hanibal Hamidi selaku peserta seleksi terbuka JPT Madya, eslon 1, selaku calon Dirjend PPMD, dinilai lulus dan dietapkan oleh panitia lelang JPT Madya. Sebagai salah satu nama yang dikirimkan ke Tim Penilai Akhir untuk menjadi salah satu dari 3 orang yang terpilih memiliki nilai uji kompetensi, uji kapasitas, serta semua uji yang dilakukan telah memenuhi syarat sebagi JPT Madya.  Bahkan dalam nilai administrasi atas semua kelengkapan bukti kinerja selama ini dan pengalam kerja Hanibal Hamidi, mendapat nilai tertinggi dari Panitia seleksi terbuka JPT Madya di Kementerian Desa PDTT tahun 2017. Penilaian tersebut sejalan dengan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang melakukan uji kempetensi pada tahun 2017, kapasitas, kepemimpinan dan lainnya yang menilai bahwa Integritas nya sangat tinggi, dan pengalaman serta penegatahuan yang sangat luas, menjadikan sosok ASN yang diyakini mampu melaksanakan tugas dengan cepat serta menjaga kualitas kerja yang baik.

2)     Saat bertugas sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar tahun 2015-2017, Hanibal Hamidi, sebagai inisiator sekaligus ketua tim penyusun Indeks Desa Membangun. Cara fikir dokter bahwa dengan mengetahui peneyebab utama penyakit maka akan ada kepastian diagnosa “penyakit” apa yang menyebabkan Desa menjadi Desa Tertinggal, Berkembang dan Mandiri. Dengan mengtahui akar masalah bagi Desa untuk mandiri, maka akan mengantarkan kita mengetahui apa yang harus menjadi prioritas “pengobatan” Desa tersebut. IDM berfungsi sebagai instrumen penilaian (Satescope), bagi perkembangan kemandirian desa yang berkelanjutan yang mengacu pada UU Desa dan potensi lokal desa (Phisik dan Sosial) dalam bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang lingkungan. IDM dalah produk kebijakan paling utama dan strategis bagi Kementerian Desa, PDTT. IDM dan menjadi acuan bagi semua pemerintahan otonomi, Desa, Kabupatan, Provinsi, Kabupaten dan atau Kotamdya, serta seluruh desa dan kementerian terkait bagi dasar penetapan klasifikasi Desa dan acuan fokus intervensi pembangunan Desa serta performance kinerja pembangunan nasional. IDM juga menjadi penentu besaran alokasi dana desa. Pengakuan tentang konsep IDM, oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Japar, dijadikan Peraturan Menteri Desa  Pembangunan Daerah Tertingga dan Transmigrasi No. 2Tahun 2016, Tentang Indeks Desa Membangun, beserta lampirannya Buku Status Kemandirian Desa secara nasional, sebagai data dasar Kementerian Desa, PDTT.

3)     Selaku Direktur PSD, Hanibal Hamidi juga cukup dikenal kemapuan manajerialnya oleh lembaga Internasional World Bank, Australia Aid maupun Lembaga Bantuan Sosial, Kementerian Luar Negeri Amerika melalui MCAI (Mellenium Chalnge Acount Indonesia. Hal ini karena Hanibal Hamidi, mampu menjadikan Program GSC, yang bersumber anggaran HIBAH berbagai negara yang dikoodinasikan oleh lembaga WB (World Bank), sebagai satu satunya program PNPM yang dilanjutkan pelaksanaanya, tanpa harus ada “jeda” waktu untuk penyelarasannya dalam implementasi UU Desa. GSC bekerja bagi 5.789 desa yang kualitas kesehatan dan pendidikannya rendah di 66 Kabupaten dalam 11 Provinsi. Bahkan keberhasilannya diakui oleh WB, dengan kunjungaan wakil presiden WB, Laura Tuc di Desa Kahuripan Selatan, Kabupaten Lombok Barat, NTB pada tahun 2016. Selain itu, Hanibal Hamidi berhasil meyakinkan WB untuk menambah waktu pelaksanaan GSC selama satu tahun untuk menyerap sisa dana akibat dinamika perbedaan nilai bantuan yang menggunakan satuan dollar Amerika dengan Rupiah saat ini. Selain itu, MCAI menambah anggaran kerja sama dengan Direktorat PSD bagi isue “stunting” tahun 2017, sebagai respon atas komitmen presiden Jokowi terhadap ketangguhan generasi mendatang.

4)     Sebagai Asisten Deputi Urusan Kesehatan di Kementerian Daerah Tertinggal tahun 2011-2014, Hanibal Hamidi mampu meyakinkan menteri PDT ketika itu Peraturan Menteri Pembanguan Daerah Tertinggal, No 1,Tahun 2013, Tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat. Adalah gagasan dan inisiasi Hanibal Hamidi Program Perdesaan Sehat ditujukan bagi kelemahan yang stratrgis dan mendasar dalam pembangunan kesehatan selama ini. Sebagai salah satu hak dasar bagi seluruh warga negara di manapun berada, harus dipastikan bahwa pelayanan kesehatan harus dapat terjangkau dan juga berkualitas oleh seluruh masyarakat. Karena kondisi daerah tertinggal terutama masyarakat di perdesaan pada umumnya kualitas kesehatannya rendah, maka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi suluruh rakyat di daerah tertinggal dibutuhkan linstrumen keberpihakan untuk fasilitasi dan koordinasi dalam intervensi pembangunan yang terintegrasi, guna percepatan pembangunan kesehatan daerah tertinggal. Karena konsep program tersebut dirasa sangat tepat oleh berbagai pihak terkait, maka “deklarasi peluncuran program Perdesaan Sehat (PS)” dihadiri banyak tokoh nasional dan daerah. Lounching PS dilaksanakan pada tgl 20 Desember 2013 di Desa Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Malaysia, dilakukan oleh Menteri PDT, Helmy Faisal Zaini, beserta 9 Istri para menteri yang tergabung dalam SIKIB (Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu). Kehadiran sembilan istri para menteri Anggota SIKIB dipimpin oleh Ibu Ratna Djoko Suyanto yang dikoordinasikan oleh Bpk. Moeryono Alladin. Konsep PS yang pelaksanaannya pada 7 Regional Wilayah Indonesia di bawah koordinasi 7 Perguruan Tinggi Negeri ternama, sampai saat ini menjadi materi pembelajaran bagi banyak perguruan tinggi serta dikembangkan melalui skripsi, disertasi dan kajian lainnya oleh berbagai perguruan tinggi sampai saat ini.

5)     Saat menjadi Asisten Deputi Perdesaan pada tahun 2010 , Hanibal Hamidi mengahasilkan gagasan terobosan bagi percepatan pembangunan perdesaan melalui gagasan program “Bedah Desa”. Sebagai prioritas kebijakan KPDT, Bedah Desa sebagai instrumen Pembangunan Desa Terpadu di lounching oleh Menteri PDT, Helmy Faisal Zaini pada tanggal 22 Desember tahun 2010 di Ancol. Pada sambutan Deputi Daerah Khusus KPDT, Tatag Wiranto, yang merupakan salah seorang tokoh perencanan pembangunan nasional yang membidani lahirnya program PNPM, menyatakan bahwa Bedah Desa adalah lebih baik dari PNPM.

6)     Bersamaan dengan gagasan Program “Bedah Desa”, Hanibal Hamidi juga berhasil meningkatkan performance salah satu Program Inti PNPM, P2DTK (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) sekaligus persiapan pengakhiran program tersebut pada tahun 2011 di P2DTK adalah program Kerjasama WB dan Pemerintah Indonesia bagi penurunan kemiskinan di lokasi 10 propinsi, 51 kabupaten dan 186 Kecamatan.

7)     Sedangkan tahun 2009-2010, sebagai Kepala Biro Perncanaan Pembangunan Daerah Tertinggal, berdasarkan kerangka berfikir seorang dokter bagi penyakit Kabupaten Daerah Tertnggal, berhasil mendorong gagasan perubahan Indikator Daerah Tertinggal. Indikator yang sebelumnya dinilai dari akumulasi nilai 6 Dimensi Pembangunan yang menjadi dasar penetapan Daerah Tertinggal. Sehingga menjadi “bias” akibat adanya nilai yang “redenden” atau “penumpukan” nilai bagi satu dimensi pembangunan yang seharusnya diwakili hanya satu indikator saja. Dengan gagasan berubahan dengan 3 indikator dimensi pembangunan yaitu, Pembangunan kualitas manusia, Pembangunan Ekonomi dan Kedalaman Kemiskinan untuk koreksi adanya indikator pertumbuhan ekononomi pada kelompok masyarakat tertentu saja. Gagasan tersubut ditetapkan sebagai kebijakan nasional di Dokumen RPJMN 2010-2014, serta menjadi Kebijakan Kementerian PDT dalam Dokumen Renstra KPDT tahun 2010-2014. Dengan demikian ketepatan arah kebijakan PDT dan Kebijakan prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dapat diarahkan sesuai dengan indikator terkait.

8)     saat menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaa Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Gagasan Hanibal Hamidi, sering menjadi a)Nara sumber tetap dalam rapat rapat strategis Dewan Ketahanan Nasional, yang merupakan lembaga strategis Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Hanibal Hamidi juga banyak dipercaya untuk menjadi b) Anggota sekretariat Komisi Zoonosis Indonesia, Tahun 2010 (SK Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat). c)Sebagai anggota sekretariat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tahun 2012, ( SK Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat). dan Wakil Ketua Pelaksana Pokja Nasional Eliminasi Polio dan Rubella, Tahun 2016, (SK Menteri Kesehatan)

9)     Selain itu Hanibal Hamidi selaku pemegang brevet LEMHANAS setelah mengikti kursus singkat lemhanas (Lembaga Pertahananan Nasional) pada tahun 2007, sejak tahun 2007 sampai saat ini tercatat sebagai Pengurus Lembaga Kesehatan NU, PBNU.

PENDEKATAN KATAJAGA, WC4ALL SE KELURAHAN

Pesan dari Pak Budi Jamban : “PENDEKATAN KATAJAGA, WC4ALL SE KELURAHAN diteliti mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Negeri Semarang. menunjukkan kontaminasi turun di dampak tipus juga turun signifikan. Inilah alasan kenapa kita harus KERJA KERAS untuk percepat WC4ALL INDONESIA.Banyak yang harus dilakukan oleh bangsa ini,tapi membuat jamban adalah yg pertama, semoga uluran lain ikut datang padanya.Walau rumah menyedihkan, tetap harus punya WC. seperti daerah rob semarang utara”

.

Mantap, terus jaga semangat dan pengorganisasian kerja advocacy bagi berbagai pihak terkait yang berkesesuaian dengan sasaran komunitas strategis yang ditetapkan. Syarat utamannya adalah “berikan panggung pada masing masing kontributor” Gerakan KATAJAGA pada semua tingkatan masing masing wilayah. 
Sehingga tidak terjadi dominasi peran oleh siapapun terutama oleh kita sebagai inisiator.

Semoga kemajuan capaian perjuangan kita semua bagi mewujudkan bangsa yang bermartabat, mendapatkan Ridho Allah, amin.

Salam KATAJAGA Indonesia.

 Salam Kejuangan Nusantara
 Desa Membangun Indonesia
                 Hanibal H

           #HibahDiriTukDesa

Selamat Berjuang Pada Tahun Baru 2018 Bagi Indonesia Yang Maju, Sejahtera, Bahagia dan Berkelanjutan.

Semangat !!!
Terus bergerak untuk mewujudkan warisan penting bagi modal generasi mendatang dalam “pertarungan anak cucu kita” di era digital sebagai dasar utama instrumen inter aksi sosial yang “menegasikan makna ruang dan waktu” dalam berbagai dimensi kehidupan, sehingga terlalu banyak kemungkinan dinamika kondiisi sosial masa mendatang untuk dijadikan acuan rencana responsif kita semua.

Maka pilihan kita saat ini dan visioner adalah “memperkuat diri sendiri dan bangsa dalam hal yang esensial dan radikal.

Kata kunci adalah “Kamandirian, Karakter Bangsa, Keluarga dan Individu, dan Sistem Kelembagaan Pemerintahan Yang Berkelanjutan” dalam mewujudkan dan elaksanakan Konstitusi (Panca Sila, UUD, NKRI6. Sehingga mampu menjamin “Kita Berdaulat Secara Politik”.

Hanibal Hamidi
Jakara, Januari 2018

Menjalin Kerjasama Bakamla dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Setelah Melaksanakan Kegiatan Pemecahan Rekok Paskibra Terbanyak pada saat memperingatai hari kemerdekaan Republik Indonesia yang di adakan di Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia pada tanggal 17 Agustus 2017 atas gagasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerjasama dengan Badan Keamanan Laut Nasional yang berlangsung meriah dan sukses.

WhatsApp Image 2018-01-01 at 01.07.21(2)

Untuk Menindak lanjuti kerjasama tersebut di adakan kembali pertemuan antar pimpinan Kementerian dan Badan yang dilaksanakan di Ruang Menteri di Komplek Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pertemuan tersebut menghasilkan kerjasama keberlanjutan untuk menyatukan tujuan bersama pada wilayah Indonesia terdepan dan berbatasan dengan Negara-Negara Tetangga.

WhatsApp Image 2018-01-01 at 01.07.21(1).jpeg

Pada kesempatan ini pula dilaksanakan penandatanganan foto bersama penunjukan Eko Putro Sandjojo (Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) sebagai warga kehormatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Catatan Akhir Tahun, Pemerintah Gagal Jalankan Program Dana Desa

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Refleksi pembangunan perdesaan tahun 2017 adalah gagalnya pelaksanaan dana desa sebagai suatu skema perwujudan semangat UU Desa.

Demikian ditegaskan Ketua Departemen Luar Negeri Badan Pelaksana Pusat (BPP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Zainal Arifin Fuad dalam Catatan Akhir Tahun 2017 SPI.

Menurut Zainal, melihat kenyataan terkait dana desa terdapat dua isu besar yang perlu dibenahi, antara lain; pertama, pendistribusian dana desa seharusnya diarahkan untuk kepentingan pemberdayaan melalui penguatan kapasitas dari mayoritas masyarakat perdesaan. Penguatan ini haruslah didasarkan kepada karakteristik potensi desa serta kelembagaan ekonomi koperasi yang khas sebagai media pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan secara luas.

Dalam realitanya, tidak jelas apakah target pembangunan infrastruktur yang didanai dari dana desa secara sistematis berimbas kepada kesejahteraan masyarakat tani di Indonesia, namun yang pasti target pembangunan Infrastruktur tersebut dinikmati oleh kelompok-kelompok kecil kontraktor dengan legitimasi dari desa.

Persentase penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun terakhir tercatat kurang lebih 90 persen. Sisanya adalah untuk kegiatan pemerintahan dan kegiatan pemberdayaan desa. Mirisnya, angka dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan desa tidak lebih dari 5 persen.

“Dengan target pembangunan infrastruktur yang senantiasa diukur pemerintah pusat maka desa akan tidak lebih sebagai operator pelaksanaan proyek semata,” kata Zainal dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Kamis (27/12).

Kedua, pemerintah harus melihat pembangunan perdesaan sebagai pembangunan yang menitikberarkan kepada perlindungan kepada khazanah lokal perdesaan. Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan agar masyarakat desa tetap berdaya dalam melanjutkan relasi sosial, politik dan kulturalnya secara mandiri.

Bukan dengan memberikan instruksi yang mengubah wajah perdesaan menjadi bercorak kapitalis dan industrialis.

“Secara rata-rata petani masih dilingkupi kegamangan pemerintahan desa dalam menggantungkan ekonomi petani dan mata rantai distribusi hasil panen petani kepada pihak lain. Alhasil manfaat BUMDes belum dirasakan langsung oleh petani dalam berusaha tani,” ujar Zainal.

berita ini di kutip dari rmol.co yang dapat di baca lebih lengkapnya pada link berikut.

Orang Tionghoa di Indonesia Dijadikan Musuh, Bukan Sumber Pengetahuan Seperti Pesan Alquran, Belajar Sampai Negeri China

 

MARI KITA BELAJAR GAYA HIDUP ORANG TIONGKOK

Oleh : KH. A. Hasyim Muzadi
Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang

Saya ingin menyampaikan sesuatu yang menarik tentang RRT (Republik Rakyat Tiongkok) kepada anda sekalian.

Dengan perjalanan ini, saya menjadi lebih mengerti kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita supaya mencari ilmu, sekalipun ke Negeri Tiongkok.

Saya perhatikan ada beberapa kekhususan dari orang Tiongkok yaitu:

1. Segi Historis (Sejarah)

Tiongkok adalah bangsa yang tua karena beribu-ribu tahun sebelum masehi, Tiongkok sudah menjadi bangsa yang besar bersama dengan Romawi, Yunani, Persia, India, dll.

Ini adalah bangsa-bangsa tua yang ribuan tahun sebelum masehi sudah dikenal dalam sejarah.

 

2. Segi Geografis

RRT persis berada pada posisi tengah-tengah dari Benua Asia. Adapun selisih waktu antara Beijing dengan Jakarta hanya 1 jam sebagaimana selisih WIB dan WITA.

Luas Negara RRT ini luar biasa, bahkan melampui luasnya Amerika Serikat dan hampir sama dengan luas Uni Sovyet sebelum pecah.

3. Segi Populasi

Negara RRT mempunyai jumlah populasi terbesar di dunia, yaitu mencapai 1,3 milyar jiwa. Ini jumlah penduduk yang ada di Tiongkok daratan, belum lagi bangsa Tionghoa yang berada di luar RRT (Overseas Chinese).

Di Negara mana-mana pasti ada orang Tionghoa, termasuk Kalpataru, Cengger Ayam, bahkan daerah yang nyelempit-nyelempit itu. Ada satu pribahasa mengatakan : Dimana ada tebit matahari, disitulah ada orang Tionghoa .

Jadi, tidak ada satu kota pun di dunia ini yang tidak ada orang Tionghoanya.

Jumlah populasi orang Tionghoa yang berada di luar RRT itu kalau ditotal sekitar 600 juta jiwa. Sehingga kalau ditotal secara keseluruhan, maka jumlah populasi warga Tionghoa mencapai hampir 2 milyar jiwa.

4. Segi Ekonomi

Tiongkok ini adalah bangsa yang mempunyai etos kerja tinggi dan pekerja keras.

Dalam satu hari, orang Tiongkok mampu bekerja selama 11 jam, padahal kita saja yang bekerja 8 jam sehari sudah merasa berat.

Perhatikan orang Tiongkok yang buka toko. Pada pukul 06.00 dia sudah membuka toko dan tutup menjelang Maghrib, kemudian malam harinya, dia totalan. Jadi, waktu yang tersisa itu hanya digunakan untuk tidur atau untuk keperluan yang berkaitan dengan usaha dagangnya.

Di samping sebagai pekerja keras, orang Tiongkok adalah pekerja rajin dan cerdas.

Sekarang ini, tidak ada satu barang pun di dunia ini yang tidak ditiru oleh Negara RRT. Suatu saat saya pergi ke pasar malem. Di sana saya ditunjukkan jam tangan merk Rolex, mulai dari yang asli seharga 70 juta Rupiah, sampai Rolex yang seharga Rp. 70.000, dan kita sulit untuk membedakan antara yang asli dengan yang palsu. Oleh karena itu, RRT mempunyai potensi luar biasa untuk menghancurkan Barat. Apalagi produksi-produksi di sana dibuat secara besar-besaran, yaitu kalau satu orang membuat 10 baju, maka dari RRT akan mengekspor sekitar 12-13 milyar baju.

5. Rasa Persaudaraan (Kekeluargaan)

Bangsa Tiongkok mempunyai rasa batin “keluarga besar” bila dinegara luar , kalau orang Tiongkok ketemu sama orang Tiongkok lainnya, perasaannya lebih akrab dibandingkan ketemu dengan bangsa lain.

6. Segi Politik

Dahulu Negara RRT diperintah oleh Kaisar. Tunduk kepada Kaisar adalah harga mati, sehingga pada zaman Kekaisaran, Kaisar menyuruh rakyat untuk membangun tembok Raksasa Tiongkok meski harus mengorbankan ratusan ribu jiwa. Tembok Rajsasa Tiongkok ini dibangun di puncak-puncak bukit dan panjangnya sekitar sepanjang 6000 KM. Kalau ada pekerja yang mati, maka langsung dikuburkan di dekat situ. Jadi, tembok Rajsasa Tiongkok itu sebenarnya angker karena ada alam arwahnya.

Setelah itu Negara RRT dipimpin oleh Komunis. Pemerintahan Komunis ditambah dengan etos kerja bangsa Tiongkok yang luar biasa, menjadikan Negara RRT memperoleh untung besar. Kenapa?, karena nilai yang dimakan oleh masing-masing orang Tiongkok, lebih sedikit dari pada nilai hasil kerja mereka. Ibaratnya: kalau nilai kerjanya Rp. 20.000 perhari, maka dia hanya memakainya sebanyak Rp, 10.000 sehari, sedangkan yang Rp. 10.000 lainnya menjadi hak Negara, sehingga yang semakin kuat adalah Negaranya. Ini terjadi pada waktu pemerintahan Komunis dipimpin oleh tokoh bernama Mao Zhedong.

Setelah Mao Zhedong meninggal dunia, sistem ekonomi RRT diubah, namun politiknya tetap berhaluan Komunis. Artinya: orang Tiongkok masih diperintahkan untuk kolektivitas, tapi ekonomi RRT mulai dibuka pelan-pelan. Dari situ, mulai ada ekspor dan impor, investasi, dsb. Bahkan lebih dari 4 juta anak-anak muda Tiongkok , dikirim ke seluruh dunia untuk belajar membuat barang-barang yang dibuat di negara-negara yang mereka tempati. Semua itu dibiayai oleh Negara.

Akhirnya ekonomi Tiongkok meledak dan berkembang sangat pesat. Kenapa?, karena bangsa Tiongkok itu tidak suka hidup mewah, di samping karena budaya, juga karena faktor politik Komunisme yang dianut.

Jadi, Negara RRT itu dari Komunis, bergeser ke arah Sosialis yang agak longgar, bahkan sekarang menjadi Kapitalis, namun bukan “dikapitalisasi” oleh orang lain.

Dalam tempo kurang dari 20 tahun, kota-kota besar di RRT disulap menjadi lebih hebat dari pada Washington dan New York. Jadi, di sana saya seperti memasuki daerah yang exclusive , karena saya dulu pernah ke RRT, tapi tidak seperti yang sekarang ini. Sekarang ini Negara RRT luar biasa hebatnya dan mulai menggeser posisi ekonomi Barat.

Kenapa itu bisa terjadi?, karena RRT tidak mau terikat dengan semua ikatan ekonomi internasional, baik itu IMF, ILO, WTO, dsb. Sehingga RRT ini berjalan tidak berdasarkan konsensus internasional, melainkan menggelinding sendirian dengan kekuatan raksasa yang mereka miliki.

Hidup orang Tiongkok tetep sederhana, karena mereka mempunyai budaya yang mengacu kepada filsafat Konghucu. Sekalipun orang Tiongkok adalah komunis yang menganut ajaran tidak bertuhan (atheisme), tapi sebenarnya mereka masih mengamalkan jujung tinggi ajaran Kongfuche sampai hari ini.

Orang Tiongkok yang beragama Kristen menganut Konghucu juga, orang Tiongkok yang beragama Islam juga menganut firsafat Konghucu, dsb.

Filosofi Konghucu sedari dulu sudah menjadi landasan berbangsa dan bernegara.

Umat Islam di Tiongkok tidak besar, jumlah mereka kurang lebih sekitar 50 juta saja. Apa artinya 50 juta muslim di tengah-tengah 1.3 milyar penduduk RRT. Orang Islam di sana rata-rata sudah berusia tua yang kelasnya “Husnul khatimah”.

Nah, yang menarik bagi saya dan mungkin cocok dengan kandungan Hadits di atas adalah bahwa bangsa Tiongkok itu selalu hidup di bawah jumlah penghasilannya. Saya kira, sikap ini perlu kamu tiru. Tidak ada orang Tiongkok yang menghabiskan uang Rp. 10.000 sehari, kalau penghasilannya tidak mencapai Rp. 15.000. Ketika orang Tiongkok masih berpenghasilan Rp. 5.000, maka dia hanya makan sebanyak Rp. 4.000 saja. Jadi, irang Tiongkok itu pantang memakan habis hasil keringatnya dan harus ada sisa dari hasil keringatnya tadi.

Bangsa Tiongkok /Tionghoa sudah terbiasa hidup sederhana. Mereka bisa bikin mobil, motor, dsb. Mereka juga bisa meniru sepeda motor model Harley Davidson. Meskipun demikian, mereka jarang naik sepeda motor.

Saya lihat di kota Beijing , kalau orang mau bepergian yang jaraknya kurang dari 1 KM, maka mereka memilih jalan kaki; kalau lebih dari 1 KM, mereka memilih naik sepeda; dan kalau lebih dari 5 KM, maka mereka memilih naik bus.

Kalau sudah kaya betul, baru mereka mempunyai mobil; itupun jarang dipakai, karena mereka lebih suka naik bus sekalipun sudah mempunyai mobil sendiri. Alasan mereka sederhana dan rasional, yaitu jalan kaki itu lebih hemat, lebih sehat, lebih selamat, dan anti-polusi.

Di sana juga banyak sepeda pancal, namun sepeda yang dipakai itu jelek-jelek, karena yang baik-baik itu untuk dijual. Jadi, bangsa Tiongkok ini mempunyai sifat-sifat yang agak aneh dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Du Tiongkok itu kalau yang terbaik untuk dijual, sedangkan yang jelek untuk dipakai sendiri.

Di RRT jarang ada rumah mewah, yang banyak adalah rumah susun, maklum jumlah penduduknya milyaran orang. Sedangkan bangunan yang megah-megah adalah semacam universitas, pertokoan, mall, kantor, dsb.

Orang-orang Tiongkok/Tionghoa jarang yang gemuk, padahal makannya banyak. Mereka bisa langsing karena sering jalan kaki dan berolah raga rutin.

Bahkan hampir seluruh tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat-obatan, tumbuh subur di Negara Tiongkok/RRT, Ibaratnya, Negara Tiongkok adalah miniatur dari tanaman-tanaman yang berkhasiat obat.

Lha, ini yang menginspirasi Mr. Li Xiang untuk memproduksi obat-obatan, tapi sudah dimodernisir.

Pabrik yang dimiliki oleh Mr. Xiang ini sekarang sudah menguasai 1/3 pasaran obat di dunia. Dia menggunakan sistem MLM (Multi Level Marketing) dan sistem bonus, yaitu setiap orang yang berhasil menggaet pelanggan lain, akan diberi bonus. Jadi, kalau saya membuat 100 anak Al-Hikam membeli produk obatnya, maka saya akan mendapatkan keuntungan dari 100 orang tadi. Dengan sistem promosi yang berjenjang seperti ini, maka orang berlomba-lomba kaya melalui pabrik milik Mr. Xiang ini. Bonusnya juga ndak tanggung-tanggung, ada bonus berupa pesawat, kapal pesiar, mobil, sepeda motor, dsb.

Saya sudah ke Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika, dsb., saya melihat bangsa Tionghoa ini memang aneh. Mereka lebih mendulukan bekerja daripada makan. Jumlah yang dimakan harus di bawah hasil kerja. Sebenarnya makannya orang Tionghoa itu banyak sama dengan makannya orang Arab; akan tetapi karena mereka berolah-raga terus, sehingga jarang yang gemuk. Lain halnya dengan orang Amerika, di sana ada wong gowo wetenge tok wis kabotan, mergo kakean badokan (orang bawa perutnya sendiri sudah keberatan, sebab kebanyakan makan berlebihan red.).

Lalu saya teringat pada Hadits Rasulullah SAW , Hadits itu ditujukan untuk urusan kehidupan duniawi.

Bangsa Tionghoa ini pekerja keras dan pekerja cerdas. Kalau orang Bugis, Madura dan Batak adalah pekerja keras, tapi tidak cerdas, sehingga kalau ayahnya jualan rokok di rombong, maka anaknya juga demikian. Beda dengan orang Tiinghia, kalau ayahnya jualan kacang buntelan, maka pada saat anaknya nanti, usahanya sudah menjadi pabrik kacang. Jadi, untuk faktor enterpreneurship, mungkin org Tionghoa itu nomer satu di dunia.

Orang Barat itu hebat dalam hal penelitian dan penemuan. Mereka meneliti sampai bisa menemukan listrik, kereta api, silinder, dsb.

Adapun masalah berdagang dan mencari rezeki, jagonya adalah org Tionghoa.

Sedangkan kalau makan tapi tidak kerja, jagonya adalah orang Indonesia. Jadi, orang Indonesia itu maunya, kalau kerja tidak berkeringat, tapi kalau makan, harus berkeringat …

Berarti di sini kita mengalami hambatan budaya untuk maju.

Ini semua membuat saya mikir-mikir: Seandainya ibadah, tauhid, dan akhlaq kita digandengkan dengan etos kerjanya orang Tionghoa , maka saya kira, itulah yang dimaksud oleh Hadits Rasulullah SAW:

“Bekerjalah untuk duniamu, seakan-akan engkau hidup selamanya; dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari”

Kesalahan orang Islam adalah menghindari kerja keras, seakan-akan tidak bekerja keras adalah bagian dari tasawuf, padahal pandangan seperti itu adalah bagian dari kebodohan.

Tasawuf itu ngeresii ati, bukan nganggur. Banyak orang Islam yang merasa mulya ketika ngganggur, tapi kok urip, padahal orang seperti ini pasti menjadi benalu atau seperti bunga teratai yang hidup terombang-ambing di atas air, sekalipun berbunga, ia tidak bisa lepas dari air. Oleh karena itu, saya ingin kamu semua mempunyai etos kerja dan enterpreneurship.

Saya melihat orang Tionghoa di sana jarang omong. Mereka ngomong seperlunya, karena pekerjaan lebih mereka dahulukan.

Sedangkan di sini, omong-omongan tok iso sampek 4 jam sambil ngentekno kopi 4 gelas (berbincang-bincang saja bisa sampai 4 jam sambil menghabiskan kopi 4 gelas. red), serta bercerita yang sama sekali tidak ada gunanya.

Ini disebut dengan wasting time (menyia-nyiakan waktu), padahal di dalam Hadits disebutkan bahwa orang yang menyia-nyiakan waktu atau hidupnya, berarti dia sedang disia-siakan oleh Allah SWT.

Sebenarnya Islam mengajarkan etos kerja ini ketika Rasulullah SAW ditanya:

“Rezeki apa yang paling baik?”

Beliau menjawab:

“Rezeki terbaik adalah rezeki hasil tangannya sendiri”.

Kadang-kadang, karena orang tua masih cukup, maka seseorang nebeng kepada orang tua, sementara dia sendiri tidak ada mempunyai kreativitas; sehingga begitu ditinggal mati oleh orang tuanya, dia akan kelabakan.

Saya melihat bahwa perusahaan-perusahaan besar milik orang Keturunan Tionghoa di Indonesia, rata-rata Grand Manager-nya berusia di bawah 40 tahun. Misalnya: Gudang Garam, Djarum, dsb. Perusahaan-perusahaan itu sudah tidak dipegang oleh ayahnya, karena ayahnya sudah menjadi konsultan, sedangkan yang menjadi eksekutif commite-nya adalah anak-anaknya.

Saya sebenarnya ingin kamu berlatih dua hal, yaitu:

🔸 Jangan memubadzirkan waktumu, demi menegakkan etos kerja dan …

🔸 Berusahalah berprestasi lebih tinggi dari pada apa yang kamu butuhkan.

Hal-hal seperti di atas, kalau digandengkan dengan akhlak dan tauhid, maka itulah bentuk nyata dari fiddunya hasanah wa fil-akhirati hasanah.

Negara-negara Islam, mulai dari Saudi Arabia sampai Maroko, adalah Negara-negara yang kaya, namun bukan Negara yang maju. Negara-negara di Timur Tengah menjadi Negara kaya, karena mempunyai minyak yg melimpah. Namun karena yang menyedot minyak adalah Amerika, maka Negara-negara Timur Tengah hanya dikasih 15 % dari hasil sedotan. Itu sudah membuat mereka menjadi Negara kaya, akan tetapi tidak bisa menjadikan mereka sebagai Negara maju, karena nyedot minyak saja tidak bisa.

Sementara Negara-negara di Timur Tengah yang tidak punya minyak, semuanya menjadi Negara miskin, contoh: Mesir, Tunisia, Al-Jazair, Moroko, apalagi Sudan.

Sudan itu ibukotanya bernama Kartoum, namun bandara Kartoum saja tidak ada WC-nya, sehingga kalau mau kencing harus melayu adoh ke tempat sing gerumbul-gerumbul (yang rimbun. red), sehabis kencing, diobati (maksudnya; diobat-abit).

Sebenarnya, perintah melihat bangsa Tionghoa adalah bagian dari Hadits yang menyatakan bahwa hikmah itu adalah milik orang mukmin. Kalau hikmah itu kececer pada orang lain, maka hikmah itu adalah milikmu.

Jangan karena tidak Islam, lalu kamu memusuhi mereka.

Karena mutiara itu kececer dan dipegang oleh orang lain, maka ambil kembali hikmah itu.

Contoh: Penelitian itu kan perintah Islam, lalu kenapa kita tidak memakai hasil penelitian orang Eropa …?

Dulu, sebelum orang Eropa maju, yang bisa meneliti dalam bidang kedokteran, matematika, gizi, dsb. diteliti oleh ulama-ulama Islam.

Oleh karena itu, ambillah hikmah dari mana saja, asal hikmah itu benar menurut syariat Islam.

Jadi, tidak bagus kalau ada orang yang membeda-bedakan antara daerah Islam dengan daerah yang tidak Islam. Karena di daerah Islam itu ada tauhid, namun ada kelemahan; sedangkan di daerah yang tidak Islam, ada kekufuran, namun ada kelebihannya.

Hanya saja, sampai hari ini, orang-orang Timur Tengah, masih juga membagi peta antara Negara Islam dengan Negara tidak Islam, padahal mutiara-mutiara Islam sebagai agama, telah tercecer di sana-sini, karena tidak dipegang oleh orang muslim di negara Islam itu sendiri.

Ketika saya masuk Somalia, penduduknya begitu miskin … Kalau di sana ada orang bisa makan cukup setiap hari, itu sudah Alhamdulillah …

Padahal Negara ini mempunyai tambang-tambang yang banyak.

Ini semua mengingatkan kita, kenapa Negeri Islam, penduduknya miskin-miskin, sedangkan penduduk di daerah non-muslim kok tidak demikian. Ilmu memang ada di sini, namun yang melakukan adalah orang di luar Islam … Jadi, ilmu etos kerja, ilmu penelitian dan kerja keras adalah Islami.

Mereka yang melakukan ilmu itu, meskipun ndak pakai syahadat; sedangkan di Negara-negara Islam pakai syahadat, tapi ilmunya tidak diamalkan.

Jadi, kalau syahadat itu ibarat lokomitif, sedangkan gerbongnya adalah ilmu. Baik lokomotif maupun gerbong, itu sama-sama diperlukan.

Kalau ada lokomotif ndak pakai gerbong, itu kan lucu … Akhirnya di Negara-negara Islam, penduduknya bertentangan karena selisih paham, saling bunuh-membunuh karena selisih aliran, dsb.

Jadi, Islam yang kaffah itu bukan Negara harus di-stempel Islam, namun unsur-unsur ke-Islam-an yang harus diterapkan di Negara itu.

Nah, sekarang itu, golongan seperti Hizbut Tahrir, FPI, dsb. mengatakan bahwa Islam Kaffah adalah kalau Indonesia yang dihuni oleh banyak orang Islam ini, distempel Islam; ndak peduli apakah masyarakat di dalamnya itu menjadi maling atau tidak …

Padahal yang akan dihisab nanti adalah orang-perorang, bukan institusi … Jadi yang harus bertanggung jawab adalah individu, bukan nation state-nya.

Baru pemahamannya saja, mereka sudah menceng dan tidak karu-karuan … Mereka itu sebenarnya tidak kaffah, tapi merasa paling kaffah.

Kemarin saya didatangi oleh Redaktur Majalah Sabili; saya dikritik karena saya kok masih mempertahankan Pancasila, kenapa kok tidak setuju dengan Khilafah, berarti tidak kaffah … Lalu saya jawab:

“Lho, yang dimaksud kaffah bukan simbolistik-simbolistik, melainkan hikmah-hikmah Islam yang berserakan, kemudian dijadikan satu, itulah Islam kaffah.”

Untuk mengerti bahwa shadaqah itu penting, kita cukup membaca Hadits … Akan tetapi untuk menciptakan masyarakat yang mampu bersedekah, maka tidak cukup hanya dengan menghafalkan Hadits-hadits, karena itu adalah proses perjuangan ekonomi kerakyatan.

Sementara sekolah-sekolah Islam yang di Timur Tengah, isinya menghafal saja, sehingga berhenti sampai hafalan, tidak pada aktualisasinya …

Dino-dino omongane dalil (sehari-hari bicara dalil. red), tapi dalil iku gak tahu dilakoni (tidak pernah dilakukan. red).

Semua ini menjadikan saya termenung …

Sudah berapa Negara yang saya kelilingi, saya kira sudah lebih dari 40 Negara. Namun, untuk kunjungan ke RRT, rasanya lain bagi saya.

Bagaimana tidak …?

Mereka punya sesuatu, tapi tidak mau pakai; mempunyai etos kerja tinggi, tetapi hidup sederhana; barang yang terbaik untuk dijual, sedangkan yang asal jadi, dipakai sendiri. Mereka juga jarang yang mau pakai sepeda motor, karena mengakibatkan polusi dan tidak sehat. Maka dari itu, umure wong Tiongkok iku dowo-dowo, gak mate-mate sampek tuek tuyuk-tuyuk (umur orang Tiongkok itu panjang-panjang, tidak mati-mati sampai tua. red) , bahkan mencapai usia lebih dari 100 tahun.

Jadi, budaya kita ternyata tidak produktif. Bagaimana kita bisa mempunyai budaya yang produktif, tapi etis dan tauhidi dan Islami, ini baru menjadi bangunan dari fiddunya hasanah wa fil akhriati hasanah.

Saya masih akan ke Moskow. Rusia itu dedengkot komunis dunia. Mereka telah mendirikan komunisme yang bertahan selama 70 tahun, lalu ambruk.

Kenapa Rusia setelah direformasi, kok ambruk, sedangkan Tiongkok setelah reformasi kok malah melejit, padahal keduanya sama-sama komunis …?

Itu karena komunis di Tiongkok menggunakan budaya Tiongkok (filosofi Konghucu), yaitu makan kurang dari penghasilan; sementara orang Rusia, biaya makan melebihi kapasitas hasil kerjanya.

Sekarang ini orang Tiongkok pergi ke Moskow secara besar-besaran untuk menggarap pertanian-pertanian. Sehingga sekarang ini Rusia tampaknya berada di bawah kendali RRT.

Ketika saya di RRT(Republik Rakyat Tiongkok) , saya bertemu dengan pedagang Amerika yang berasal dari Wall Street di New york … Dia minta dengan hormat, supaya Tiongkok itu tidak mengekspor barang-barang seperti sekarang ini, karena kalau ini diteruskan, maka perekonomian akan ambruk dalam 5 tahun.

Jawabnya orang Tiongkok :

“Saya tidak ingin mengekspor barang saya, kalau rakyat Anda tidak ingin membeli barang saya”.

Hitungan kan begini: PendudukTiongkok itu berjumlah 1.3 Milyar jiwa, kalau setiap orang memperoleh bati 1$ saja, berarti untungnya sudah mencapai 1.3 Milyar dollar. Jadi, gimana mereka mau disaingi, itu kan tak mungkin.

sumber artikel :
http://mylazuardi.multiply.com/journal/item/7/belajarlah-gaya-hidup-kepada-bangsa-Tionghoa

Di Negeri Kita ini

orang suku Tionghoanya dijadikan “MUSUH”

Dijadikan Kambing Hitam

Bukan dijadikan “GURU”.

Issue Kesehatan Global Terbesar Tahun 2017

Issue Kesehatan Global Terbesar Tahun 2017 anatara lain :

  1. Pemilihan Ketua WHO
  2. Pengembalian kembali “Peraturan Global GAG”
  3. Proses Dana Global Kesehatan yang kontroversial
  4. Kontroversi mengenai kontrak kesehatan terbesar USAID
  5. Wabah kolera di Yaman
  6. Pergeseran kebijakan dan pemotongan anggaran AS
  7. Momentum kesetaraan jender
  8. Kematian pemimpin kesehatan global
  9. Vaksin
  10. Pertarungan melawan ancaman kesehatan masyarakat lama dan baru muncul Dll.

Dan lain-lain yang untuk lebih jelasnya dapat di baca pada website http://www.devex.com pada link Berikut Ini.

 

 

 

Siapa yang dapat menolong wanita jika wanita sendiri tidak memecahkannya? Tidak berusaha, tidak bertindak, tidak beraksi, tidak pula mencari jalan??

Surgaku Di Kaki Mu Ibu, Nasehat dan Semua hal yang engkau berikan atas cinta dan kasih sayangmu saat kami dalam kandunganmu, pelukan dan suapanmu, asuhan perwatanmu yang disertai selalu doa tulusmu, saat kami hanya bisa menangis, tertawa dan memekik sampai mulai bisa merangkak dan berlari, serta kami ingat saat selalu ada dalam pengawasanmu untuk melindungi kami saat mulai remaja sebagai buah hati dari perpaduan kasih dan cintamu pada ayah, dan saat kami menerima begitu banyak kehangatan pandangan “cemburu” sekaligus bangga dan bahagia disaat kami mulai meniti kesiapan untuk dewasa dan berbagi kasih, perhatian dan waktu untuk Mu dengan calon pasangan kami serta pilihan karir masa depan kami, dan kedekatan dengan kasih sayangmu perlahan kami lebih siap untuk mulai mandiri melalui hantaran tangis bahagiamu saat mengantarkan kami penghulu untuk melakukan hal yang sama yang enkau dan ayah lakukan dalam mempersiapkan diri untuk mampu memberikan semua curahan kasih, sayang dan cinta pada cucu cucu mu. semoga engkau diberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Amin. Terima kasih kami pada Mu Ibu dan Ayah dari semua keluarga yang engkau harapkan melalui doamu selama ini. SELAMAT HARI IBU ….

HANIBAL HAMIDI

22 Desember selalu dirayakan sebagai Hari Ibu. Tak sedikit yang belum tahu, asal muasal penetapan Hari Ibu di Indonesia. Dari beberapa informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, 22 Desember 1928 merupakan pertama kalinya Kongres Perempuan di Indonesia diselenggarakan.

Dalam kongres yang digelar di kota perjuangan Yogyakarta, sejumlah perempuan bertemu membahas perjuangan perbaikan derajat kedudukan perempuan. Di antara yang hadir adalah Nyi Hajar Dewantara yang merupakan istri tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara.

Ada pula Suyatin, Putri Indonesia pertama yang menjadi ketua penyelenggara. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI).

Tetapi di dalam permusyawaratan-permusyawaratan yang demikian itu, saya selalu hanya memberi petunjuk garis–garis besar saja, dan selalu saya peringatkan bahwa soal wanita hanyalah dapat diselesaikan oleh wanita sendiri. Terutama sekali di dalam prakteknya pemecahan soal-soal cabang, soal-soal ranting, – siapa yang dapat menolong wanita jika wanita sendiri tidak memecahkannya? Tidak berusaha, tidak bertindak, tidak beraksi, tidak pula mencari jalan?

Saya sepaham dengan Vivekananda yang selalu, jikalau ditanya oleh orang laki-laki tentang soal-soal kecil urusan wanita (soal-soal yang tidak prinsipiil) lantas menjawab:
”Apakah aku ini seorang wanita, maka engkau selalu menanyakan hal-hal yang semacam itu kepadaku? …Engkau itu apa, maka engkau mengira dapat memecahkan soal-soal wanita? Apa engkau itu Tuhan Allah, maka engkau mau menguasai tiap-tiap janda dan tiap-tiap perempuan? Hands off! Mereka akan mampu menyelesaikan soal-soalnya sendiri!”

Ya, wanita sendiri harus bertindak, wanita sendiri harus berjoang! Tetapi ini tidak berarti, bahwa wanita harus berusaha terpisah sama sekali dari pihak laki-laki. Tidak, untuk kepentingan wanita pula, wanita harus menjadi roda hebat dalam Revolusi Nasional; wanita di dalam Revolusi kita ini harus bersatu aksi dengan laki-laki, dan wanitapun harus bersatu aksi dengan wanita pula.
Jangan terpecah belah, jangan bersaing-saingan! Jangan ada yg memeluk tangan!

Tulisan Presiden Soekarno di Buku SARINAH, Kewajiba Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia, Yogyakarta, 3 November 1947.

Sesi Hari Ibu (Wanita), tgl 22 Desember

PP No 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berikut kami berikan link untuk mengunduh PP No 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

PP No 45 Tahun 2017 tentang Partisifasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemda adalah sebuah Regulasi yang sangat setrategis dalam kerangka agenda Konsolidasi Demokrasi melalui adanya komitmen politik pemerintah dalam untuk memfasilitasi dan mengakomodasi Peran Partisifasi Masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Semoga demikian juga untuk Pemerintah Pusat dan Desa diberikan regulasi yang tipikal dengan hal ini.

Selamat Bagi Kita Semua.

Hanibal Hamidi, #merDesaInstitute #PemerataanPembangunan #PersepatanPembangunan

PP Nomor 45 Tahun 2017 (PP Nomor 45 Tahun 2017)

Surat Rekomendasi dari SATGAS IMUNISASI DEWASA 

Berikut surat rekomendasi dari SATGAS IMUNISASI DEWASA

Sehubungan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di 23 provinsi di Indonesia maka bersama ini Satgas lmunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Alergi lmunologi Indonesia (PERALMUNI) dan Perhimpunan Kedokteran Tropis dan lnfeksi Indonesia (PETRI):
1.Mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan Outbreak
Response Immunization(ORI) pada daerah KLB. Diharapkan anggota PAPDI dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai KLB difteri ini dan sebagai pegangan dapat merujuk kepada informasi Kemenkes dan IDAI.
2. Mengingatkan kembali perlunya imunisasi ulangan pada orang dewasa untuk mencegah tetanus, difteri, dan pertusis. Sesuai dengan jadwal imunisasi dewasa PAPDI,pada orang dewasa yang telah mendapatkan imunisasi tetanus-difteri-pertusis dasar yang lengkap, imunisasi ulangan dilakukan 10 tahun sekali. Adapun vaksin yang dapat digunakan adalah kombinasi Tetanus-difteri-aseluler pertussis / Tdap (Boostrix atau Adacel) atau Tetanus-difteri / Td (Biofarma).
3.Orang dewasa kelompok risiko tinggi untuk kontak dengan anak yang terinfeksi difteri
seperti petugas poliklinik dan perawatan inap anak, petugas poliklinik dan perawatan inap THT, petugas gawat darurat, guru atau pendamping anak, dan anggota keluarga anak yang terinfeksi difteri dianjurkan untuk menjalani imunisasi Tdap atau Td.
4. lmunisasi Tdap pada ibu ham ii dilakukan pada usia kehamilan trimester 2 dan 3.
5. Pemerintah telah melaksanakan imunisasi tanggap KLB (ORI) untuk anak usia 1 – <19 tahun secara cuma-cuma. Untuk ulangan imunisasi Tdap atau Td pada orang dewasa dilaksanakan dengan biaya mandiri.
6. Mengingatkan seluruh anggota PAPDI untuk mengajak masyarakat melaksanakan
gaya hidup sehat serta menjalani imunisasi agar tercapai cakupan yang tinggi untuk mencegah penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

 

Berikut kami kirimkan pula copy surat  aslinya yang dapat di unduh pada link : Rekomendasi Imunisasi Difteri

beserta kami kirimkan pula jadwal imunisasi dewasa tahun 2017 pada link berikut : jadwal imunisasi dewasa 2017

dan bahan bacaan dari website WHO terkait imunisasi pada link berikut :Vaccines-and-trust

Mari kita samakan dulu pemahaman: apa definisi imunisasi difteri lengkap? Yaitu ketika:

  • Usianya satu tahun, sudah dapat vaksin DPT atau DPaT 3x (tiga kali). Karena imunisasi DPT/DPaT kombo dengan Hib dan/atau Hepatitis B dan polio diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan (atau 2, 4, dan 6 bulan).
  • Usianya 18-24 bulan, sudah dapat vaksin DPT/DPaT kombo 4x (empat kali)! Ya, vaksinasi dosis ke-4 diberikan pada usia 18 bulan.
  • Mendapatkan dosis DPT atau DT ke-5 di usia 5 tahun (4 – 6 tahun). Atau bila tidak mendapatkannya di praktik dokter mandiri/RS, maka dapat imunisasi DT ke-5 ini saat BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) di kelas 1-2 SD.
  • Mendapatkan dosis Td (tetanus dan difteri) ke-6 di usia 10-12 tahun.

Jadi ketika orangtua membawa anaknya dengan kecurigaan sakit difteri di usia 2 tahun, tetapi ketika ditanyakan apakah sudah lengkap imunisasinya ia menjawab sudah, padahal kenyataannya baru dapat 3 dosis sebelum berusia 1 tahun, maka artinya tidak lengkap status imunisasinya! Karena belum dapat dosis ke-4.

Begitu juga contoh lain ketika anak berusia 8 tahun dengan kecurigaan sakit difteri mengaku lengkap status imunisasinya, padahal belum dapat dosis ke-5 saat berusia 5 tahun atau saat BIAS, maka artinya belum lengkap imunisasi difterinya. Imunisasi yang tidak lengkap ini berisiko membuat anak tetap sakit, seiring menurunnya kekebalan tubuh yang diciptakan oleh vaksin. Itulah mengapa ada yang namanya dosis pengulangan atau booster pada imunisasi.

Maka petugas kesehatan HARUS memastikan kelengkapan status imunisasi dengan melihat buku catatan kesehatan atau buku KIA/KMS anak, bukan semata berdasarkan keterangan lisan orangtua.

Dan orangtua harus memastikan lagi status kelengkapan imunisasi anak-anaknya lewat buku catatan, serta menyimpannya dengan baik, jangan sampai hilang.

( Dr. dr. Soedjatmiko, Sp.A(K) dari Satgas Imunisasi IDAI )

Deklarasi Djuanda Pada Hari Nusantara

Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember secara resmi ditetapkan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri lewat Keputusan Presiden (Keppres) No.126/tahun 2001. Tanggal itu dipilih bertepatan dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.

Sebenarnya, pada 1999 Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sudah mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Namun pengukuhan secara resmi baru terlaksana saat Gus Dir digantikan oleh Megawati. Sejak itu tanggal 13 Desember sebagai hari perayaan nasional tidak libur.

Untuk Lebih Lanjut dapat di baca pada Link Berikut

OUTBREAK RESPONSE IMUNIZATION DIFTERI (ORI DIFTERI)

Apa Itu Outbreak Response Imunization Difteri atau ORI Difteri ?

Outbreak Response Imunization Difteri (ORI Difteri) adalah suatu kegiatan imunisasi secara massal sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penularan penyakit difteri pada anak usia 1 tahun sampai dengan <19 tahun yang tinggal di daerah KLB tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya

Penyakit Difteri berbahayakah ?

Penyakit Difteri disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium Diptheriae dapat menyebabkan komplikasi yang serius, seperti sumbatan saluran nafas serta peradangan pada otot jantung bahkan kematian.

Penyakit Difteri dengan gejala demam 38℃, sakit menelan, selaput putih keabu-abuan di tenggorokan, leher membengkak dan sesak nafas disertai suara mengorok.

Selain itu bakteri Corynebacterium diptheriae akan mengeluarkan racun difteri yang bisa membuat peradangan otot jantung dan akhirnya akan menyebabkan kematian

Pengobatan untuk penyakit Difteri rawat inap di ruangan isolasi, pemberian antibiotik dan jika perlu diberikan anti racun difteri atau Anti Difteri Serum (ADS)

penyakit Difteri dapat dicegah. Imunisasi dengan vaksin DPT-Hib-HB/DT/Td adalah pencegahan terbaik untuk penyakit Difteri.

Siapa aja yang mendapatkan Outbreak Response Imunization Difteri atau ORI Difteri ?

Outbreak Response Imunization Difteri atau ORI Difteri diberikan untuk semua anak usia 1 tahun sampai dengan usia kurang dari 19 tahun

ORI akan dilaksanakan sebanyak 3 putaran, dengan interval 0-1-6 bulan
Dimulai pada minggu ke 2 bulan Desember 2017

ORI akan memberikan vaksin dengan ketentuan sbb :

  • DPT-HB-Hib : usia 1 thn – <5 thn
  • DT : usia 5 thn – <7 thn
  • Td : usia 7 tahun <19 thn

Dimanakah bisa mendapatkan Outbreak Response Imunization Difteri atau ORI Pelaksanaan di sekolah masing – masing

  • TK, PAUD
  • SD/ MI/ Sederajat
  • SMP/MTS/ Sederajat
  • SMA /MA/ Sederajat
  • Perguruan Tinggi / Universitas
  • RS
  • Puskesmas
  • Faskes lain
  • Posyandu,
  • Day care
  • Apartemen
  • Rusun
  • Pos Vaksinasi lain yg ditetapkan oleh Puskesmas

Lindungi putra, putri, kerabat, orang- orang yang kita sayangi dari ancaman penyakit difteri

Dapatkan imunisasi Difteri

GRATIIIIISSSSS

analisa molukuler Difteri terkait terjadinya “outbreak” Difteri Indonesia

Senior dan Sahabat kami, Prof. Tjandra Yoga, mengirimkan literatur terkait analisa molukuler Difteri serta keterangan yang cukup strategis terkait terjadinya “outbreak” Difteri Indonesia saat ini. Terima kasih Prof, jaga kesehatan dan penuh semangat dalam melaksanakan tugas negara di WHO.

Sejalan dengan berbagai tindakan penanggulangan difteri yang saat ini sdg giat dilakukan di lapangan (ORI dll), maka tentunya akan dilakukan juga analisa molekuler tentang difteri yang sedang terjadi. Kita ketahui bahwa -sebagaimana pada outbreak pada umumnya- informasi ttg pola mikroorganisme penyebab outbreak (dalam hal ini Corynebacterium diphteriae) mungkin saja akan dapat membantu analisa epidemiologik dan mungkin juga public health approach yang akan dilakukan.

Sehubungan hal itu maka saya sampaikan 3 kepustakaan analisa molekuler difteri pada outbreak di negara lain dengan berbagai temuan menariknya, dalam hal ini di Afrika Selatan, India (ke dua nya kepustakaan Agustus 2017) dan di Brazil (kepustakaan 2014), sbb:

  1. Molecular Characterization of Corynebacterium diphtheriae Outbreak Isolates, South Africa, (https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/8/16-2039) – Augustus 2017, yg menemukan strain baru “Two novel lineages were identified, namely, toxigenic sequence type (ST) ST-378 (n = 17) and nontoxigenic ST-395 (n = 3). “
  2. Resurgence of Diphtheria in North Kerala, India, 2016: Laboratory Supported Case-Based Surveillance Outcomes (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2017.00218/full) – 30 August 2017, dengan temuan a.l : “Two of the predicted STs (ST-405 and ST-50) associated with the outbreak in Kerala was related to clonal complexes circulating in the world, whereas the other STs are unique to the region.”
  3. Diphtheria outbreak in Maranhão, Brazil: microbiological, clinical and epidemiological aspects ( https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/div-classtitlediphtheria-outbreak-in-maranhao-brazil-microbiological-clinical-and-epidemiological-aspectsdiv/45AB87C85CCAEF47803E62620F05C814) , May 2014, yg a.l menyebutkan “analysis identified the isolates as Corynebacterium diphtheriae biovar intermedius with a predominant PFGE type”

semoga situasi Difteri ini akan segera tertanggulangi dengan baik.

Berikut data lengkap kasus dan kematian difteri per Januari-November 2017 Indonesia:

Aceh: 76 kasus, 3 kematian
Banten: 57 kasus, 3 kematian
Jawa Timur: 265 kasus, 11 kematian
Gorontalo: 1 kasus, 0 kematian
Babel: 3 kasus, 2 kematian
Kalimantan Barat: 3 kasus, 1 kematian
Kalimantan Tengah: 1 kasus, 0 kematian
Lampung: 1 kasus, 0 kematian
Sulawesi Selatan: 3 kasus, 0 kematian
Sulawesi Tenggara: 4 kasus, 0 kematian
Sulawesi Tengah: 1 kasus, 0 kematian
Riau: 8 kasus, 0 kematian
Sumatera Barat: 17 kasus, 0 kematian
Sumatera Selatan: 2 kasus, 0 kematian
Sumatera Utara: 2 kasus, 0 kematian
Jawa Tengah: 12 kasus, 0 kematian
DKI Jakarta: 13 kasus, 2 kematian
Jambi: 4 kasus, 0 kematian
Jawa Barat: 117 kasus, 10 kematian

 

Salam Hormat.. (HH)

Pesan Indah dari Ust. Arifin Ilham

Assalamu’alaikum Wr. Wb.. Cerdasnya orang yg beriman adalah, dia yg mampu mengolah hidupnya yg sesaat & yg sekejap untuk hidup yg panjang.. Hidup bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk Yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah untuk hidup.
Kita jangan takut mati, jangan mencari mati, jangan lupakan mati, tapi rindukan mati. Karena, mati adalah pintu berjumpa dengan Allah SWT. Mati bukanlah akhir cerita dalam hidup, tapi mati adalah awal

cerita sebenarnya, maka sambutlah kematian dengan penuh ketakwaan.
Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari. Ketujuh sunnah Nabi SAW itu adalah:

.

.

●Pertama, 

Tahajjud karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya.

.

●Kedua, 

Membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari. Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman.

.

●Ketiga, 

Jangan tinggalkan masjid terutama di waktu subuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, karena masjid merupakan pusat keberkahan, bukan karena panggilan muadzin tetapi panggilan Allah yg memanggil orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah.

.

●Keempat, 

Jaga Shalat Dhuha karena kunci rezeki terletak pada shalat dhuha

.

●Kelima, 

Jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yg suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yg bersedekah setiap hari.

.

●Keenam

Jaga wudhu terus menerus karena Allah menyayangi hamba yg berwudhu.

Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, “Orang yg selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu shalat walau ia sedang tidak shalat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, “ampuni dosa dan sayangi dia Ya Allah”.

.

●Ketujuh, 

Amalkan istighfar setiap saat.

Dengan istighfar masalah yg terjadi karena dosa kita akan dijauhkan oleh Allah.         
*Tiga doa yang janganlah kau lupakan dalam sujud*
*1. Mintalah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah :*

Allahumma inni as’aluka husnal khotimah

Artinya : ” Ya Allah aku meminta kepada-MU husnul khotimah ”
*2. Mintalah agar kita diberikan kesempatan Taubat sebelum wafat :*

Allahummarzuqni taubatan nasuha qoblal maut

Artinya: ” Ya Allah berilah aku rezeki taubat nasuha (atau sebenar-benarnya taubat) sebelum wafat ”
*3. Mintalah agar hati kita ditetapkan di atas Agamanya :*

Allahumma yaa muqollibal quluub tsabbit qolbi ‘ala diinika

Artinya: ” Ya Allah wahai sang pembolak balik hati, tetapkanlah hatiku pada agama-MU ”
Kemudian saya sampaikan,

jika kau sebarkan perkataan ini, & kau berniat baik maka kami doakan menjadikan kemudahan urusan urusanmu di dunia & akhirat.
Lakukanlah kebaikan walau sekecil apapun itu, karena tidaklah kau ketahui amal kebaikan apakah yang dapat menghantarkanmu ke syurga
Kirim ini semampumu dan seikhlasmu kepada sesama Muslim, sampaikanlah walau hanya pada 1 org..
*SYETAN TERUS BISIKIN >=)*

*”UDAAAAHLAAH,, GAK USAH DI SEBARIN*, gak penting kok, BUANG2 WAKTU aja, gak akan dibaca kok…
*SEKECIL* apapun amal ibadah, Allah SWT menghargainya PULUHAN kali lipat…

Smga kita semua termasuk dlm golongan org² yang bertaqwa,, aamiin… tolong baca sebentar aja Kita dzikir sebentar ingat اَللّهُ … 
*”Subhanallah, Walhamdulillah WalailaHa ilallah Allahu-Akbar wa la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim”*
Sebarkanlah… Insha Allah kita akan membuat beribu-ribu manusia berzikir kepada Allah SWT
 آمِّيْنَ آمِّيْنَ آمِّيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِين

Sedekah Ilmu dari Saudaraku Anteng

Luar biasa pesan pesan pak Ahmat Anteng. Sangat pondamental selaku manusia yg diperintahkan Allah berperan sebagai “khalifah” di muka bumi ini. Untuk itu ahlakul kharimah haruslah menjadi dasar melaksnakan. 
Maka kita harus pastikan untuk dapat terjaga semua ritual hidup keaeharian kita, terutama kegiatan yang termuat dalam kedua kiriman wa pak Anteng.

Kapan kita bisa bertemu, untuk saya belajar pada pak Anteng. Terima kasih atas sedehanya.

(HH)

FAJAR, anak Indonesia termuda di Dunia yang hapal 30 Jus Surat Alquran.

“Fajar”, seorang anak Indonesia yang dilahirkan “prematur” sehingga menderita “Cerebral Palcy”, sehingga oleh orang tuanya diberikan “ASI” yang dibacakan satu jus surat Alquran dan diperdengarkqn rekaman pembacaan semua surat Alquran selama 1x 24 Jam setiap hari.

Dampaknya adalah, Allah rhido dan memberkahi ananda “Fajar”, Sejak Usia 4,5 tahun telah hapal Alquran, menjadi orang termuda di Dinia yang hapal Alquran.

Allah akbar, semoga membawa keberkahaan bagi Kitasemua.

Amin.

HH

Melalui RPP PUD, maka PAUD akan menjadi bagian Hak Dasar Bidang Pendidikan, dengan SPM sebagai instrumen pelaksanaannya.

WhatsApp Image 2017-12-04 at 21.43.01

Alhamdulillah telah disepakati bersama PAUD masuk dalam RPP SPM. Saya dapat kabar perkembangan isue strategis ini juga dari Bu Netty. Selamat. Luar biasa peran pak Haris dan tim kemendikbud dalam mewujudkan tonggak sejarah bagi kualitas kehidupan dan kemajuan bangsa di masa mendatang melalui “optimalisasi” kualitas manusia indonesia dalam fase “tumbuh kembang” (Janin-6 Tahun).

Semoga Allah meridhoi.

Amin.

Salam Hormat.

 

HH

Kiriman dari sahabat yang saat ini sedang bertugas di WHO, Prof. Tjandra Yoga

sehubungan hal vaksin Dengue di atas maka statement Kantor Presiden Filipina: ” “We will leave no stone unturned in making those responsible for this shameless public health scam which puts hundreds of thousands of young lives at risk accountable,” Presidential spokesman Harry Roque said in a statement.” Departemen Kesehatan (DOH) menghentikan penggunaan vaksin dengue buatan Sanofi setelah perusahaan tersebut mengatakan penggunaannya harus dibatasi secara ketat karena bukti tersebut dapat memperburuk penyakit pada orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpapar infeksi. . Untuk lebih lengkap dapat di baca pada Link Berikut

Perjuangan Para Kepala Kampung Yahukimo Mendapatkan Hasil Yang Baik.

SMS “Terima Kasih” Dari saudaraku “Set Matuan” koordinator penyelesaian masalah 517 Kepala Kampung di Yahukimo, Papua

“SAYA SET.MATUAN.SEBAGAI KOORTINATOR PERWAKILAN 517.KEPALA KAMPUNG SE YAHUKIMO UCAPAN TERIMA KASIH ATAS DUNGAN MASALAH NASIB 517.KEPALA KAMPUNG.AKHIRNYA TADI SORE WAKTU INDONESIA TIMUR MENYERAH KAN SURAT DARI LSM.DAN DARI MEN KO POLHUKAM. DAN LAIN2 SEJAHRA RESMI DISERAHKAN KEPADA BAPAK BUPATI .WAKIL BUPATI.DAN JUGA KAPOLRES YAHUKIMO.DAN PEJABAT LAIN NYA.AKHIRNYA BAPAK BUPATI DI TETAPKAN KEPALA KAMPUNG LALA LANJUT KERJA.OLEH SBB ITU SY KOORDINATOR UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA .1.KETUA LMS.BUSAT.2.MENKO POLHUKAM.DI JKRT 3.HANIBAL HAMIDI DAN BAPA IBU YG MENDUKUNG KAMI MELALUI DOA.SHALOM.”

Wa. Dari Ketua Saudaraku Stevanus S Wetipo, Ketua LSM Perintis Kemerdekaan Trikora;

Wa wa wa wa puji tuhan allah luar biasa perjuangan pak wetipo dgn org papua perada di busat.selamatkan untuk seripu org ku sususnya untuk org papua tuhan yesus memperkati.st mlm ini dpr yahukimo sidang palim purna sskalian surat kebutusan dr busat untuk 517 kmpg dpr pahabol paca dan ssjara simpolis serakan ke ketua dpr dan bupati bp halawok nopase anak minta maaf 1000 kali ke bp halnak nopase”

Alhamdulillah, Dukungan bagi Perjuangan Saudara ku Para Kepala Kampung Yahukimo melalaui Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan 517 Kepala Kampung Yang Terancam Pergantian Tidak Sesuai Peraturan Di Kabupaten Yahukimo, Papua, akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Semoga membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Amin.

HH

Merengkuh Kebahagiaan

Pukul dua dini hari. Dalam perjalanan menuju Kupang. Setiba di bandara Cengkareng yang masih lengang, sekelebat terlintas pertanyaan yang muncul dari kabut pikiran. “Apakah kau bahagia dengan hidupmu? ” 
Pertanyaan subversif yang menohok ulu hati. Gerak hidupku memang seperti roda mesin. Berputar beredar di lingkaran rutinitas, tanpa jeda refleksi diri.
Tak yakin benar manfaat segala kesibukanku bagi kehidupan. Yang pasti, dimana pun kupijak titik bumi negeri ini, berjumpa dengan keragaman manusia yang menanti pengharapan, segala kerisauanku tentang negara memudar.
Melihat Indonesia dari pinggir seperti melihat pendaran cahaya yang lebih terlihat indah dari lingkar terluar. Apa yang terlihat muram di ibukota, tampak lebih cerah di tepian. 
Bukan karena kehidupan di tepian lebih makmur, tapi justru karena kesederhanaan, yang membuat harapan hidup lebih mudah didekati dengan kebersahajaan.
Di kesuburan tanah pinggiran, masih tertanam kesuburan jiwa. Kepolosan wajah pedesaan bak cermin bening yang bisa memantulkan ketulusan pengabdian secara setimpal. 
Sinar cinta yang dipancarkan pusat ke pinggir berbalas kesetimbangan pijar cahaya yang dipantulkan ke pusat, seperti tepukan yang tak berbunyi sebelah tangan. 
Ada dua sisi waktu yang tak bisa kuperbuat: masa lalu dan masa depan. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah berbuat di masa kini.
Aku ingin merebut hari ini dengan menanam benih kebaikan, meski tampak sebagai misi ketidakmungkinan. 
Tugas hidup bukanlah meraih keberhasilan, tapi memperjuangkan keberhasilan. Dengan ketulusan pengabdian,  setiap amal tidaklah sia-sia. 
Seperti samudra bermula dari tetes air. Setiap senyuman memberi keriangan bagi semesta. Setiap sapa memberi gairah bagi sesama. Setiap darma membangun harapan bagi kehidupan. 
Bila dengan segala yang kuperbuat hidupku terasa lebih bermakna, tak perlu ragu memberi jawaban, bahwa hidup yang kujalani adalah hidup yang membahagiakan. Bukankah kebahagiaan tertinggi terengkuh dalam kebermaknaan hidup?
Di tulis oleh : Yudi Latif

FAEDAH KITA BERADA DALAM PERSAHABATAN INI

ALLAH mempertemukan kita untuk beribu alasan

Entah untuk memberi atau untuk menerima

Entah untuk belajar atau untuk menyampaikan

Entah untuk bercerita atau untuk mendengarkan
Entah untuk sesaat atau untuk selamanya

Entah akan menjadi bahagian terpenting atau hanya untuk sekadarnya

Semua tidak akan ada yang sia-sia, kerana Allah yang mempertemukan

Hidup kita saling mengisi
Jadi jika ada perbedaan, itu adalah hal yang sangat biasa
Tidak perlu diperbesar dan jangan jadikan ia puncak perpecahan sehingga memutuskan tali silaturrahmi yang sudah terjalin

Mungkin kehadiran kita adalah jawaban atas doa-doa saudara kita, sebagaimana mereka pun adalah jawaban atas doa-doa kita.

Jika sudah menjadi takdir Allah, meski dengan jarak beribu-ribu kilometer jauhnya, kita tetap akan dipertemukan, dalam satu ikatan “Ukhuwah”

Semoga kita ini semakin kuat & mantap seiring dengan doa-doa kita bersama.

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wassalam bersabda

“Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang yang bukan Nabi, dan bukan pula Syuhada.
Tetapi para Nabi dan Syuhada cemburu pada mereka di hari kiamat nanti, disebabkan kedudukan yang diberikan Allah kepada mereka”

Seorang Sahabat bertanya

“Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami, siapa mereka yang dimaksudkan itu?
Agar kami dapat turut mencintai mereka” ujar para sahabat.

Lalu Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wassalam menjawab

“Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai, mengasihi dan menyayangi kerana Allah SWTTanpa adanya hubungan darah, keluarga dan Nasab di antara mereka.

Demi Allah, wajah-wajah mereka pada hari itu BERSINAR bagaikan CAHAYA di atas mimbar-mimbar dari cahaya.

Mereka tidak takut di saat manusia takut, dan mereka tidak sedih di saat manusia sedih
(HR. Abu Dawud)

Sedikit pencerahan tentang persatuan, persahabatan dan persaudaraan.
Semoga tali Silaturrahmi persahabatan dan persaudaraan kita termasuk ke dalam golongan yang diRidhoi serta diberkahi oleh Allah SWT.
Aamiin Ya Rabbal A’lamiin.

Apapun status sosialmu, betapa tinggi pun kedudukanmu dalam karier dan kehidupanmu. Namun, kau tetaplah manusia biasa yang tak luput dari khilaf, salah dan dosa di hadapan Tuhanmu dan juga manusia-manusia lain… yang kelak akan dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan oleh orang lain.
Jagalah selalu tali silaturrahmi dan hubungan baik pada sesamamu
Semoga bermanfaat.

 

Penulis : Anonim

Kelahiran KPK

Ketika Bakpao Masuk Rutan KPK
Aku Teringat Saat Kelahiran KPK
—————————————————–
Negeri ini harus angkat topi kepada Ikatan Dokter Indonesia dan KPK .
Masih ada lembaga yang memiliki nurani dan tak kalah oleh uang dan kekuasaan.
Berbeda dengan DPR dan organisasi Advokat. Mereka yang selalu kisruh dan banyak bicara. Meski anggotanya, bahkan ketuanya yang sudah jelas pembohong dan sudah naik pangkat menjadi tersangka korupsi masih saja asbun jika bicara.
Mungkin saja rakyat Indonesia bukan hanya dianggap bodoh oleh SetNov, namun dianggap kera.

Terimakasih IDI, sebagai organisasi profesi yang masih punya integritas dan sungguh sungguh membantu KPK dengan profesional.
IDI mengatakan Setya Novanto tak perlu dirawat di rumah sakit dan cukup sehat untuk ditahan.
Jika ada dokter yang berbohong dan melakukan malpraktek biasanya dijatuhkan sanksi bukan?

Entahlah apa sanksi yang akan diberikan oleh organisasi Advokat, kepada Fredrich Yunadi, pengacara Setya Novanto yang mengumbar kebohongan atas keadaan kliennya ..
Mobilnya hancur, wah jika orang lain pasti mati, kecelakaan berat, gegar otak , kepala benjol segede bakpao, masih ditambahi lagi dengan tangan berdarah darah, dan dirawat dalam keadaan kritis.

Semua jelas bohong, bohong dan bohong.
Rekomendasi dari IDI mematahkan ocehan pengacara dan dalih malingering yang terus menerus dilakukan Setnov . Berpura pura sakit, mangkir dan endingnya pura pura kecelakaan . Semua jelas rekayasa, dan sungguh menghina nalar seluruh rakyat Indonesia.

Sekarang kita akan memasuki babak baru.
Sudah bertahun kita menanti urusan mega korupsi E-KTP ini.
Apa yang dilakukan KPK kepada Setya Novanto
Persis seperti kata pepatah Cina.
Like throwing the shit into the fan
And the shit has hit the fan.
Seperti melempar tai ke kipas angin
Karena tainya sudah kena kipas angin
Maka satu Senayan akan kena tainya.

Sudah waktunya
Ratusan wakil rakyat dan para petinggi negara akan kena batu dan tainya sekarang.
Satu hal yang lucu, selama ini banyak yang sudah mengembalikan uang E-KTP kepada KPK.
Ada Gubernur, ada menteri, ada petinggi negara, namun mereka lupa, mengembalikan uang tidak berarti bisa menegasikan tindak pidana korupsi.
..
Aku lantas teringat kisah pendirian KPK.
Saat aku menjadi ketua tim konsultan dan pakar Indonesia, tahun 2000-2001
..
Pendirian KPK didanai oleh ADB sebagai grant kepada Pemerintah Indonesia. Karena Pemerintah tak kunjung jadi membentuk KPK.
Meski itu menjadi mandat Tap MPR no 1.
Banyak tekanan internasional saat itu, agar Indonesia mendirikan KPK.
Maka ADB memberikan danasebesar sejuta dollar untuk pembentukan KPK.
Tugas kami adalah menyiapkan KPK .
Project of Establishment of Indonesian Independent Commisision against Corruption.
Kami bekerja selama setahun penuh di kantor Menkumham di Rasuna Said, lantai lima.

Dari pihak pemerintah, Menteri Yusril Ihza Mahendra menunjuk dirjen Kumdang (Hukum dan Perundang undangan) sebagai ketua steering committe. Yaitu Prof Romli Atmasasmita, anggotanya ada Erry Riyana Hardjapamekas dan Sudirman Said dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tim itu.
Dua duanya adalah temanku
Lalu ada Taufikurahman Ruki, anggota DPR dari Polri. Ada juga Prof Amir Hamzah dari Unhas. Dan beberapa anggota lainnya.

Romli mulai dengan memarahi kami di Working Commitee, karena tim persiapan berkunjung ke Parleman berkoordinasi dengan DPR komisi ll yang dipimpin oleh Amin Aryoso dengan wakilnya Ferry Mursidan Baldan.
Bagaimana mungkin membentuk KPK tanpa melibatkan DPR?
Ia ingin semua RUU berasal dari pemerintah saja, tanpa melibatkan DPR.
Ia tak suka kami ke TGPK yang dibentuk untuk membantu Kejaksaan Agung.
Jaksa Agungnya Marzuki Darusman.
Romli merasa bahwa TGPK adalah ciptaannya, yang harus tunduk padanya.
Ia lupa kami bukan TGPK dan kami bekerja independen.

Akhir dari arogansi dan power play yang kontra produktif terhadap pembentukan awal KPK, adalah ketika ia ingin mengusir dan mempersona non grata kan tim ICAC HongKong.

Selama setahun Bertrand de Speville yang mantan komisaris Scotland Yard itu tak paham dengan sikap dan rancangan yang sangat banyak loopholenya, yang diajukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Romli saat itu.

Ia akhirnya menyusun ulang semua UU anti korupsi, bersama dengan Prof Boy Mardjono,
ahli hukum pidana dari UI yang dipilih karena opini dan integritasnya.
Karena ia mempertanyakan integritas serta pemahaman Romli tentang hukum pidana korupsi dan bagaimana KPK seharusnya dijalankan. Sementara banyak usulan dan keputusan Romli yang dinilai sebagai melemahkan KPK.

Working Committe terdiri dari tim Internasinal : Ketuanya Bertrand De Speville dan Tim Nasional Irma Hutabarat (ketua), dengan para pakar yaitu Bambang Harymurti, Ignas Kleden dan Mohammad Ichsan, ketua LPEM UI yang menggantikan Sri Mulyani saat itu.

Kami bekerja selama setahun sampai selesai seluruh proyek pembentukan KPK yang kuserahkan kepada Presiden GusDur bersama dengan Bertrand de Speville dan Menkumham saat itu Marsilam Simanjuntak (Awal pembentukan Yusril, akhir persiapan Marsilam)
Ditengah proyek kami sempat bekerja dengan menteri Kumham Baharuddin Lopa yang meninggal dunia dan digantikan oleh Marsilam.

Malam ini aku merasa seperti melihat anak perempuanku dilecehkan oleh ketua DPR dan Pengacara yang tak tahu etika dan tak paham sejarah itu .
Aku tergerak ingin mengungkap sejarah KPK , menegakkan kebenaran , mendukung KPK dan menuliskan sepenggal kisah hidupku.

Sebagian saja dari kisah dan sejarah awal KPK .
Mungkin anak anakku sendiri tak paham apa yang kulakukan tahun 2000-2001 itu.
Sebagai koordinator kampanye ICW aku sering bicara di banyak forum diluar negeri saat itu.
Diundang ke Vienna, Seoul, Durban, HongKong dan seluruh dunia untuk konferensi anti korupsi.
Sehingga OECD dan ADB dan Bertrand yang mantan Komisaris Scotland Yard itu memilihku untuk mengerjakan persiapan pembentukan KPK.

Malam ini, kukisahkan sebagian dari pekerjaanku yang luar biasa intens dan dibawah banyak tekanan, namun sungguh membanggakan.
Membidani kelahiran KPK .
Tak terkejut lagi ketika melihat Romli berada pada sisi Novanto pada saat praperadilan.
Tak pun heran melihatnya kerap berseberangan dan berlawanan dengan KPK.
Karena selama ini ia mengaku sebagai Bidan KPK, sebetulnya ia adalah bidan yang ingin mengaborsi embrio itu atau setidaknya ia telah berhasil dengan kuasanya membuat cacat bayinya.

Terlalu banyak kebohongan tersaji di negeri ini.
Seorang Profesor dan mantan Dirjen Kumdang mengaku membidani KPK namun ia korup.
Seorang ketua DPR yang hedon mengaku tak bersalah, ia lolos dari berbagai kasus korupsi
Seorang Pengacara tak malu menebar kebohongan demi membela klien dan memberikan pernyataan medis yang melampaui profesinya dan mendahului diagnosa dokter.

Ia melaporkan semua penyidik KPK dan banyak orang dengan pasal pencemaran nama baik.
Hal ini sudah dibahas 16 tahun lampau, dan tuntutan itu gugur dengan sendirinya jika yang menuntut adalah tersangka korupsi.
Semoga saja tak semua hakim senaif Hakim Cheppy.

Bayangkan jika semua tersangka korupsi mempraperadilkan KPK dan melaporkan penyidik, bagaimana mereka bekerja? Sementara korupsi adalah organized crime, yang levelnya sangat jauh diatas pencemaran nama baik.
Bagaimana memberantas korupsi? Jika DPR sebagai pembuat UU meminta judicial review? Sungguh absurd.
Jadi sebetulnya itu sudah diantisipasi jauh 16tahun yang lalu. Modus tersangka korupsi yang tak boleh dibiarkan. Karena akan menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.

Malam ini, pada saat Setya Novanto ditahan KPK.
Aku menuliskan sebagian dari kebenaran yang selama ini kusimpan hanya sebagai kenangan masa lampau.

Malam ini aku bak melihat anak perempuanku yang sudah 16 tahun usianya, jika dihitung dari saat GusDur menerima rancangan pendirian KPK yang kuserahkan tahun 2001 itu, bersama Marsilam Simanjuntak dan Bertrand de Speville.
Beberapa bulan kemudian Beliau lengser.

Aku teringat pesan sahabatku Prof Setiawan Sabana , yang bersamaku di Museum Care dan Citarum Care, membenahi Cisanti dan Citarum.
Ia selalu mengingatkan, speak up Irma.
Keep speaking about your passion.
About Vetiver, about Citarum.

Barangkali malam ini saatnya tiba.
Karena adalah malam yang bersejarah bagiku, bagi DPR, karena ketuanya masuk rutan,
bagi KPK , bagi IDI dan bagi bangsa ini

Masih banyak orang baik di negeri ini.
Masih banyak orang jujur dan tulus dan sangat mencintai negeri ini tanpa pamrih.
Namun tidak banyak yang angkat bicara.
Alasannya sederhana, banyak yang patah hati dan patah arang, melihat badut badut rakus di parlemen, di pemerintahan dan dijudicial sistem dan orang yang korup namun masih berkuasa.
Mungkin aku termasuk yang selama ini diam.

Sampai ada Jokowi, sosok jujur nan pemberani dan sederhana . Ditengah pejabat hedonis dan korup, sungguh ia pribadi yang langka, yang memberi secercah harapan bahwa bangsa ini masih diberikan cahaya diujung terowongan gelap.
..
Masih ada KPK, bayiku yang sudah besar dan bertambah kuat dan pandai, meski diganggu terus oleh DPR, ketahuilah, bahkan dari embrio kelahiranmu sudah begitu banyak yang menentang dan ingin menggugurkan atau membuatmu cacat.

Maka jika sampai sekarang kalian masih bertahan, artinya kau dilahirkan untuk menjadi kuat dan memberi harapan pada banyak orang di negeri ini.
Begitu banyak doa dan energi baik yang masih mendukungmu.
Aku percaya hal itu jauh lebih baik dan lebih kuat ketimbang uang yang bergelimang.

KPK, kau akan menjadi seperti Harry Potter.
Ia sakti karena dilindungi oleh cinta seorang ibu.
Ibu yang rela mati demi menyelamatkan anaknya. Cinta sejati itulah yang akan melindungi seseorang dari segala yang jahat.
Selama masih ada penyidik yang jujur dan berani, Selama KPK bekerja karena cinta kepada Ibu Pertiwi, selama itulah KPK akan tetap berdiri.
Serupa dengan Harry Potter melawan Voldemort.
KPK melawan DPR dan persekongkolan orang jahat dan korup di negeri ini.
Kelompok Genderuwo yang ingin kau mati.
Tak akan semudah itu, percayalah
Kau akan tetap menang dan berdiri tegar.

Banyak doa dan cinta yang mendukungmu.
Banyak uang tak akan mengalahkan kekuatan cinta dan segenap doa baik untukmu.
Cinta dan spiritku selalu bersamamu KPK.
Cinta dan harapan para ibu se negeri ini, cinta para orangtua dan generasi muda, generasi jamannow, milenial yang muak dengan korupsi, kepalsuan dan kebohongan.

Cinta dan dukungan tulus selalu bersamamu.
Kami yang tak ingin anak kami menjadi koruptor atau menjadi korban dari parlemen, penegak hukum atau pemerintahan yang korup.
Sudah lewat masa kelam itu pada 1998.
Jangan beri kesempatan kepada jiwa jiwa yang rakus dan jahat untuk kembali dan melanggengkan korupsi.
Kami tahu mereka sungguh ingin membunuhmu dan melihatmu mati dengan persengkokolan paripurna itu.

Wahai KPK, anakku tercinta
Kau dilahirkan dengan penuh perjuangan.
Karena itu tetaplah tegak demi negeri ini.

Ditulis oleh Irma Hutabarat.

Ilustrasi oleh widjana.

400 juta orang masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan esensial secara Global

400 juta orang masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan esensial. Di antara keluarga berpenghasilan rendah dan menengah, 6 persen orang terdesak ke dalam kemiskinan ekstrim atau berada di sana dengan pengeluaran layanan kesehatan.

Konsensus politik internasional yang berkembang muncul seputar jangkauan kesehatan universal. Sejak dia mengambil alih sebagai direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia pada bulan Juli, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus telah menempatkan UHC di puncak agendanya. Para pemimpin G20 Memuji UHC dalam pidato akhir mereka dari pertemuan tahun ini di Hamburg, Jerman. Dan tujuan pembangunan keberlanjutan menyerukan akses terhadap layanan kesehatan tanpa kesulitan keuangan. 

Namun saat isu tersebut mendapat perhatian di tingkat tertinggi, 400 juta orang masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan esensial. Di antara keluarga berpenghasilan rendah dan menengah, 6 persen orang terdesak ke dalam kemiskinan ekstrim atau berada di sana dengan pengeluaran layanan kesehatan. 

Dr. Rüdiger Krech, direktur sistem dan inovasi kesehatan WHO, mengatakan bahwa mengatasi hambatan untuk memberikan perawatan medis dasar tidak hanya memerlukan komitmen politik tapi juga kolaborasi global, implementasi kebijakan, dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Dia berbicara kepada Devex tentang kedua tantangan tersebut dan bagaimana hal itu harus ditangan.

Untuk selengkapnya dapat dibuka pada Link Berikut

Kiriman sahabat Prof. Chandra Yoga.

Tokoh Kesehatan Nasional yang sedang bertugas di WHO

Desa kumuh disulap menjadi tempat wisata populer di Semarang

Kampung Gunung Brintik beberapa bulan yang lalu adalah kampung kumuh yang tak tertata dengan rimbunan tanaman liar dan tembok-tembok merah tak berplester. Letaknya persis di pinggir Kali Semarang dengan kurang lebih 325 rumah. Namun sekarang, kampung ini berubah rupa, dan juga berganti nama: menjadi Kampung Pelangi yang penuhi warna-warni.

Dari perumahan reyot menjadi kampung pelangi, Desa kumuh disulap menjadi tempat wisata populer berkat polesan cat. Dengan polesan seni mengubah sebuah wilayah yang terlihat kumuh dan sebagian warganya hidup di bawah garis kemiskinan tersebut bisa menjadi perkampungan yang nyaman ditinggali dihuni dan kesejahteraan mereka menjadi lebih baik.

MERDESA

Merdesa berasal dari kata “desa” dalam bahasa Jawa kuno. Artinya: “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa — suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus otak-atik gathuk, ada persamaan antara Paradise (sorga) dengan Paradesa — Para (tertinggi) maka kedudukan desa diletakkan dalam maqam, derajad dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian membangun sorga di dunia nyata, yakni; “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”.

Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik — itulah sejahtera, dan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik; adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme — karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, komunalitas, berjamaah tidak mudah untuk mengumbar keserakahan — eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi, karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, dur-angkara — semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, namun tidak cukup untuk keserakahan satu manusia”.

Namun di dunia ini ada pandangan lain yang menganggap bahwa kehidupan seperti kaum yang mencita-citakan terwujudnya kehadiran “sorga” di dunia yang digambarkan dalam merdesa tadi, itu terbelakang, tidak maju—tidak ada tantangan, dinamika hidup adalah proses persaingan. Persaingan dimaknai sebagai kerja keras, profesionalisme, siapa yang kuat adalah pemenang yang berhak mendapatkan ranking dan berhak mengumpulkan hasil yang setimpal. Maka sesungguhnya kalau dengan menggunakan kalimat yang berkesan positif, kira-kira bunyinya adalah: “Hidup adalah pertempuran untuk memaknai dunia, siapa atau paham apa yang menang, dialah yang kelak akan dianggap benar”.

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Membicarakan persoalan perubahan-perubahan kultur desa dengan berbagai dinamikanya, yakni tergerusnya budaya desa yang disebut tradisional dirambah oleh modernisasi. Memang selama ini antara tradisional dan modern dianggap sebuah tahapan atau tangga untuk naik tingkat. Tradisional itu posisinya di belakang atau di bawah — modern posisinya sudah di depan atau di atas, kaum tradisional harus lari mengejarnya atau naik tangga untuk mencapai modernitas. Maka tradisi dipaksa untuk kawin dengan modernisasi — tentu saja mempertemukan tradisi dengan modernisasi itu sama halnya suatu upaya menuju perkawinan yang tidak akan menemukan kebahagiaan, karena tradisi dan modernisasi dari asal-muasal, cara pandang dan ideologi yang sangat berbeda, bahkan cenderung saling bertentangan. Maka tidak disadari, dalam pertaliannya, penganut tradisionalisme dan modernisme perlahan-lahan menabur benih-benih konflik yang kita rasakan getaran ledakannya disepanjang jalan peradaban manusia.

Modernisasi diyakini merupakan pilihan arah yang dapat membangkitkan keyakinan menuju perubahan. Dalam riwayatnya, teori modernisasi juga mempengaruhi interdisiplin ilmu pengetahuan. Pikiran tentang modernisasi dapat ditemukan dalam karya ilmiah di bidang psikologi Prof. David McClelland tentang The Achieving Society (1961). McClelland menafsirkan Max Weber: bahwa jika etika Protestan menjadi pendorong pertumbuhan di Barat, analogi yang sama juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Rahasia pikiran Weber tentang etika Protestan terletak pada the need for achievement. Maka kaum intelektual ini memandang masyarakat di Timur pada umumnya adalah masyarakat terbelakang, dengan label Rakyat Dunia Ketiga yang hukumnya wajib memandang ke Barat, dan harus didorong need for achievement-nya. Dalam kajian yang sama profesor emiritus dalam Ilmu Sosial dari Standford University, AS, Alex Inkeles mengembangkan instrumen untuk mengukur skala modernitas dengan cara menentukan tingkat kemodern-an suatu masyarakat, piranti tersebut sangat penting digunakan untuk melakukan perubahan sikap di masyarakat. Karena tradisionalisme dianggap sebagai momok, penyakit yang harus disingkirkan — diberantas. Upaya penyingkiran penyakit tradisionalisme untuk mendorong lahirnya sikap moderen yang akan membawa pertumbuhan ekonomi, yakni jalan menuju masyarakat high mass consumption — model masyarakat yang diimpikan ekonom termashur pencetus konsep pembangunan ekonomi WW Rostow melalui teori pertumbuhan sosialnya.

Pembangunan (development) dengan mengendarai modernisasi merupakan pengembangan gagasan dalam rangka membendung semangat anti kapitalisme bagi berjuta-juta masyarakat yang diberi nama “Dunia Ketiga”. Pada tanggal 20 Januari 1949 Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat) mengumumkan kebijakan pemerintahnya bahwa konsep “pembangunan” resmi menjadi bahasa dan doktrin luar negeri pemerintahnya. Kebijaka tersebut juga merupakan jawaban atas kecenderungan, ketertarikan masyarakat Dunia Ketiga terhadap Uni Soviet. Sangat jelas bahwa gagasan awal “pembangunan” dalam rangka “perang dingin” demi membangun sosialisme di masyarakat Dunia Ketiga. Maka doktrin “pembangunan” gencar disebarluaskan oleh para ilmuwan sosial. Pada tahun 1961 melalui konverensi The Implementation of Title IX of Foreign Assistance Act, dan akhirnya pada tahun 1966 konsep “pembangunan” dan modernisasi disepakati menjadi pilar utama kebijaksanaan program politik luar negeri Amerika.

Cerita kata, dalam perkembangannya “pembangunan” dan modernisasi dengan serta merta diterima oleh mayoritas negara-negara Dunia Ketiga. “Pembangunan” identik dengan gerakan langkah demi langkah menuju “modernitas”. Modernisasi merefleksikan perkembangan teknologi dan ekonomi seperti yang dialami negara-negara industri. Konsep tersebut berakar dari sejarah perubahan sosial yang diasosiasiakan dengan Revolusi Industri Eropa, namun implementasi di negara-negara Dunia Ketiga konsep tersebut diinterpretasikan dan dipahami melulu sebagai “perbaikan standar hidup secara umum”. Dengan waktu yang cepat gagasan “pembangunan” dan “modernisasi” menjadi program yang massif. Pemerintah di Dunia Ketiga dan Non Government Organisation (NGO) yang lebih dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta semua Universitas di Barat secara serempak membuka suatu kajian baru bernama “Studi Pembangunan” (development studies). Melalui studi pembangunan itulah proses penyebaran dan penyerapan kapitalisme ke seluruh dunia dipercepat, melalui para teknokrat, kaum intelektual dan bahkan para aktivis lembaga swadaya masyarakat dari Dunia Ketiga yang menjadi pasar utama program studi tersebut. Padahal pengetahuan tidaklah netral, melainkan sarat dengan ideologi dan kontrol. Melalui “wacana pembangunan” (development discourse), negara Dunia Pertama menerapkan kontrol terhadap Dunia Ketiga. Awalnya masyarakat di Timur diberi label Dunia Ketiga, “terbelakang”, “kekurangan” tentang hal-hal yang terkait dengan teknologi dan keahlian profesional.

Para penganut developmentalisme mendasarkan keyakinan bahwa negara-negara maju yang menganut sistem kapitalisme adalah bentuk ideal dari sistem dan struktur masyarakat yang demokratis. Mereka mengupayakan agar pengalaman-pengalaman negara-negara maju tersebut dijadikan model proses politik, ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat Dunia Ketiga. Menurut mereka, demokrasi dan pembangunan akan saling mendukung. Pembangunan ekonomi menjadi syarat bagi demokrasi, sedangkan industrialisasi melahirkan kekayaan. Kekayaan melahirkan kesenangan. Kesenangan memberi kemungkinan orang secara bebas belajar berpartisipasi dalam politik. Kebebasan itulah yang akan menjamin demokrasi.

Karya Eko Prawoto

Dalam proses berikutnya “pembangunan” menjadi alat invasi kultural, politik dan ekonomi. Dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, mereka mengikat negara Dunia Ketiga pada ekonomi negara-negara Dunia Pertama, melalui bantuan yang sesungguhnya adalah hutang terhadap Bank Dunia. Bentuk-bentuk “bantuan” lainnya juga dimaksudkan untuk proses melicinkan eksport serta dalam rangka kepentingan bisnis negara-negara donor itu sendiri. Cara penyebaran pembangunanisme lainnya yakni melalui pengaruh negara-negara donor pada regulasi dan perencanaan pembangunan serta bantuan-bantuan teknis lainnya antara lain “kunjungan wawasan” para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama Dunia Ketiga ke Amerika Serikat. Cara lain adalah dengan mendayagunakan tenaga pendidik dan riset berbagai universitas Amerika yang bekerja di Dunia Ketiga.

“Wacana pembangunan” laju berkembang di Indonesia secara murni dan konsekuen serta mendalam dilakukan sampai ke tingkat pedesaan. Untuk melindunginya dikembangkan sistem kontrol ideologi, sosial dan politik secara canggih — antara lain dikembangkan berbagai kebijakan, misalnya “the floating mass policy”, kebijakan yang melarang organisasi massa pada tingkat desa dan menggeser serta mengganti kepemimpinan tradisi dengan birokrasi pemerintah. Menggunakan penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal sebagai media penanaman ideologi “pembangunanisme”. Pada akhirnya “pembangunan” (development) diterima dengan tangan dan hati tanpa reserve, tidak ada pertanyaan. Kalau toh ada perdebatan, umumnya hanya seputar cara (metode), teknik pelaksanaan belaka. Karenanya dapat disimpulkan bahwa pembangunanisme telah diyakini oleh sebagian besar birokrat pemerintahan, politisi, akademisi, jurnalis, agamawan, budayawan, bahkan para aktivis gerakan sebagai satu-satunya jalan menuju masyarakat yang demokratis dan sejahtera.

Uraian singkat di atas upaya untuk menggambarkan, bahwa berbagai hal yang terjadi bukanlah sesuatu yang lahir secara alamiah (bukan wis sakmesthine), namun banjir yang melibas peradaban jagad pedesaan memang secara sadar telah dirancang dan direkayasa oleh para aparatus pembangunan-modernisasi.

Pembangunan-modernisasi ternyata bukan hanya urusan ekonomi semata — karena proses industrialisasi juga sangat tergantung pada proses kultural serta dominasi pengetahuan dan teknologi. Proses-proses tersebut didukung oleh kekuasaan dengan memobilisasi berbagai kekuatan negara (DPR, militer, peradilan, agama, pendidikan), yang paling jelas bahwa seluruh proses pembangunanisme didukung oleh universitas, lembaga riset, kebijakan politik pemerintah serta lembaga keuangan internasional, maka wacana pembangunan dan modernisasi mampu berlari cepat untuk memangsa banyak korban yakni masyarakat tradisional.

Sangat jelas, bahwa hubungan antara modernisasi dan tradisi merupakan hubungan yang menempatkan masyarakat tradisi sebagai objek untuk dimodernisir. Hubungan semacam itu adalah hubungan dominatif  karena yang memiliki kekuatan, kekuasaan sudah melekat pada modernisasi. Dominasi juga tidak hanya berlangsung secara politik dan kebudayaan, karena juga berlangsung dalam bentuk subjection — secara sadar menempatkan posisi masyarakat tradisi menjadi objek pengetahuan dan kebijakan. Bahkan para aparatus modernisasi merasa memiliki hak dan kewenangan untuk meregulasi masyarakat tradisional setelah mereka memberikan cap atau label masyarakat primitif, masyarakat terbelakang. Dengan label tersebut para aparatus modernisasi seolah-olah memiliki kewajiban moral untuk mengangkat atau mengentaskan masyarakat tradisional dari kesengsaraan. Dalam hal ini, cara-cara yang digunakan merupakan proses penjinakan dan mendominasi. Akibatnya terjadi kekalahan ekonomi, politik, budaya bagi masyarakat tradisional melalui tindakan perampasan yang dilakukan aparatus modernisasi. Adapun strategi perampasan bersifat discursive dan hegemonik, maka tidak ada perlawanan yang berarti dari masyarakat tradisional, karena masyarakat tradisional sendiri telah masuk dalam perangkap — terhegemonik.

Satu-persatu penguasaan pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat tradisional dilucuti oleh modernisasi. Misalnya dalam dunia pertanian, masyarakat dipaksa untuk melaksanakan program revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan salah satu bentuk program industrialisasi yang sepenuhnya menganut logika pertumbuhan. Program yang berasal dari Amerika Serikat itu diperkenalkan ke Indonesia sebagai tindak lanjut teknis pelaksanaan pembangunan. Maka revolusi hijau tidaklah sekadar program pertanian semata-mata. Program tersebut merupakan bagian dari strategi perubahan melawan paradigma tradisionalisme. Dengan dilaksanakannya revolusi hijau, pengetahuan pertanian masyarakat tradisional mengalami penggusuran total. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keragaman pengetahuan petani terjadi homogenisasi dan reduksionalisasi menjadi satu pola pertanian saja.

Revolusi hijau telah berhasil merampas kontrol atas sumber daya tanaman dari masyarakat tradisional. Revolusi hijau telah menggusur keakhlian para petani yang selama 5.000 tahun memproduksinya, menyeleksi, menyimpan dan menanam benih/bibit tanaman pertanian. Sedangkan bibit unggul yang diperkenalkan perusahaan bibit multinasional ternyata menjadi salah satu sumber keuntungan. Bibit-bibit unggul itu menjadi keajaiban komersial bagi perusahaan multinasional, karena petani harus membeli bibit pada setiap musim tanam, akibatnya para petani tidak lagi memiliki pengetahuan tentang benih yang tidak mereka pahami sejarah, silsilahnya dan akibatnya menjadi sangat tergantung — karena para petani tidak bisa lagi mereproduksi benih/bibit sendiri. Revolusi hijau juga telah berhasil menggusur ribuan jenis tanaman dan varietas tradisional serta merampas keseluruhan tanaman padi yang berasal dari petani di Indonesia. Revolusi hijau jelas menguntungkan perusahaan multinasional karena satu paket petani menjadi tergantung dengan perusahaan bibit, perusahaan pupuk kimia dan perusahaan pestisida.

Revolusi hijau bukan hanya urusan ekonomi belaka, namun juga proses dominasi kebudayaan. Revolusi hijau memiliki kekuasaan kultural dan politik melalui penciptaan sistem dan struktur ideologi melalui propaganda dalam rangka mengusir ideologi, kultur dan politik kaum tani, bahkan institusi agama, pendidikan dan media massa dipergunakan oleh aparatus revolusi hijau untuk mempengaruhi kaum tani bahwa revolusi hijau adalah cara terbaik untuk memecahkan kemiskinan mereka. Lambat laun revolusi hijau diyakini oleh masyarakat sehingga berubahlah — tata kuasa, tata kelola, tata guna, bahkan pengaruhnya sampai pada urusan selera, gaya hidup, kebiasaan, sikap, moralitas dan nilai-nilai serta prinsip yang selama ini diyakini oleh kaum tani, masyarakat tradisional.

Apa yang terjadi pada saat sekarang? Kita tahu bahwa ternyata revolusi hijau tidak bisa menjawab apa yang mereka gembar-gemborkan saat itu: petani tetap semakin miskin. Sistem yang diciptakan sejak dari benih, pestisida, pupuk kimia, mekanisasi, irigasi serta penggunaan kredit bank sama saja dengan melakukan pemaksaan perubahan proses pertanian tradisional pedesaan menjadi capital intensive. Jelas petani semakin miskin ditambah tersingkir dari lahan pertaniannya. Akhirnya kita juga tahu bahwa bibit yang mereka ciptakan itu ternyata juga sangat rentan terhadap hama — maka bibit-bibit itu memerlukan penggunaan pertisida untuk mengontrol hama sekaligus melindungi tanaman. Tetapi kenyataannya, bahwa pestisida yang digunakan tidak mampu mengontrol hama, bahkan sebaliknya pestisida tersebut malah justru memanjakan hama — karena tidak sengaja penggunaan pestisida itu menciptakan kekebalan pada hama tersebut. Dampak lanjutannya yakni petani terpaksa tergantung dengan pupuk kimia dan pestisida. Padahal dari segi lingkungan pedesaan penggunaan kedua input itu justru menghancurkan ekosistem lingkungan pedesaan. Bahkan saat ini kita menyaksikan Departemen Pertanian menyarankan petani untuk kembali dengan pertanian organik, lalu di mana tanggung jawab perusahaan yang telah mengeksploitasi petani dan lingkungannya, apa tanggung jawab para akademisi yang dulu berbicara secara ilmiah tentang kehebatan revolusi hijau — jadi petani harus menuntut keadilan ke mana?

Dari pengalaman revolusi hijau, tentu dapat ditarik pelajaran berharga, karena hampir semua sektor yang ada (pangan, kesehatan, energi, kehutanan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya) dirambah modernisasi. Seluruh prinsip penyebaran dan penguasaannya melalui strategi yang sama yakni menaklukkan kaum tradisional hingga melupakan pengetahuan, nilai/prinsip, teknologi, polititik dan sosial budaya tradisi yang selama ini dikuasai dan diyakini. Hampir semua sektor pada akhirnya juga diwarisi berbagai kerusakan dan juga melahirkan berbagai persoalan bahkan konflik berkepanjangan.

Dari program-program pembangunan — modernisasi sejak awal nyaris tidak pernah ada pertanyaan: “Siapa yang diuntungkan dari hasil pertumbuhannya?”. Dalam revolusi hijau misalnya, tidak disadari justru melambungkan ketidakadilan klas dalam masyarakat pedesaan sekaligus melestarikan ketergantungan ekonomi pedesaan. Kelestarian tersebut didukung adanya pengetahuan yang dominan dan hegemoni budaya — yakni wacana modernisasi pertanian ilmiah yang otomatis menghancurkan pengetahuan pertanian di masyarakat. Modernisasi berhasil meminggirkan petani dari dunianya seiring dengan tergusurnya pengetahuan dan pengalaman bertani ribuan tahun — dalam revolusi hijau petani adalah objek yang dikuasai oleh pengontrol pengetahuan, hal serupa juga dialami di sektor kesehatan, pangan, sandang, energi, hutan, tambang dll.

Di akhir masa rejim Orde Baru bagaikan aliran air yang lepas sumbatannya, muncrat tak dapat dibendung; berbagai konflik baik yang jenis vertikal maupun horizontal, juga berbagai sengketa, antara lain sengketa agraria yang selama ini teredam karena kekuatan para aparatus pembangunan mencuat ke permukaan, seperti benang kusut — saling memilin satu sama lain hingga sulit diurai.

Masalah dasar yang dihadapi oleh kapitalisme yang pada masa sekarang dihaluskan dengan istilah globalisasi, sesungguhnya tidak berubah, yakni bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung dirinya. Perusahaan-perusahaan transnasional bersama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs) seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sejak awal memiliki andil yang besar dalam mendukung politik dan program-program pembangunan rejim Orde Baru. Sementara diakhir kekuasaan Orde Baru mesin-mesin globalisasi berbalik arah meninggalkan, bahkan memusuhi rejim otoriter itu. Dengan bendera globalisasi (baca:pasar bebas) mulai mengeluarkan lagi jurus-jurus baru seperti “good governance”, “civil society” dan lainnya, aparatus lanjutan pembangunan-modernisasi berusaha mengempeskan peran pemerintah birokrasi nasional dalam dunia ekonomi. Ketika negara (baca: proses penyelenggaraan pemerintahan) tidak lagi mendukung, maka aparatus globalisasi melaksanakan dua strategi: yang pertama melucuti kekuasaan negara, dan kedua memperkecil otoritas kekuasaan pusat, dan sebaliknya memberikan suatu bentuk di mana daerah dikembangkan dan difasilitasi agar memiliki otoritas. Maka reformasi dalam rangka seperti ini tidak serta merta merupakan proses pembaharuan yang mendasar, melainkan lebih menitikberatkan pada kondisi agar tata kerja dan tata kelola pemerintahan kembali market friendly, yakni ramah terhadap modal besar untuk menguasai pasar.

Umur kita lebih muda dibandingkan usia modernisasi-pembangunan yang akhirnya bernama globalisasi. Tetapi toh masih terekam dan tidaklah lupa janji-janji yang pernah digembar-gemborkan dan disombongkan sejak awal tentang “kemajuan” tak pernah hilang sampai sekarang, yang semakin samar justru gambaran seperti apa tentang “kemajuan” itu? Sementara banjir kemajuan yang datang belakangan justru semakin susah dipahami; korupsi semakin merajalela, menghamburkan uang banyak-banyak untuk pemilihan umum yang hasilnya juga tidak dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan telah melahirkan banyak akhli pertanian, namun tidak korelatif dengan meningkatnya kesejahteraan petani, malah semakin banyak produksi pangan yang diimport. Kemajuan teknologi kedokteran telah sampai di puncak tertinggi, tetapi masih banyak penderita TBC, malaria, ISPA dan penyakit menular lainnya yang sejak dahulu kala menjadi ukuran keberhasilan suatu negara. Apakah kemajuan berarti sama dengan masyarakat harus memiliki uang banyak apabila ingin dilayani kesehatannya? Hutan telah dibabad habis, perut bumi dikeruk isinya, namun masyarakat disekitarnya hidupnya justru lebih sengsara dari sebelumnya — apakah kemajuan identik dengan kerusakan dan kesengsaraan?

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Merdesa berasal dari kata “desa” dalam bahasa Jawa kuno. Artinya: “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa — suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus otak-atik gathuk, ada persamaan antara Paradise (sorga) dengan Paradesa — Para (tertinggi) maka kedudukan desa diletakkan dalam maqam, derajad dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian membangun sorga di dunia nyata, yakni; “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”.

Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik — itulah sejahtera, dan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik; adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme — karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, komunalitas, berjamaah tidak mudah untuk mengumbar keserakahan — eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi, karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, dur-angkara — semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, namun tidak cukup untuk keserakahan satu manusia”.

Namun di dunia ini ada pandangan lain yang menganggap bahwa kehidupan seperti kaum yang mencita-citakan terwujudnya kehadiran “sorga” di dunia yang digambarkan dalam merdesa tadi, itu terbelakang, tidak maju—tidak ada tantangan, dinamika hidup adalah proses persaingan. Persaingan dimaknai sebagai kerja keras, profesionalisme, siapa yang kuat adalah pemenang yang berhak mendapatkan ranking dan berhak mengumpulkan hasil yang setimpal. Maka sesungguhnya kalau dengan menggunakan kalimat yang berkesan positif, kira-kira bunyinya adalah: “Hidup adalah pertempuran untuk memaknai dunia, siapa atau paham apa yang menang, dialah yang kelak akan dianggap benar”.

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Membicarakan persoalan perubahan-perubahan kultur desa dengan berbagai dinamikanya, yakni tergerusnya budaya desa yang disebut tradisional dirambah oleh modernisasi. Memang selama ini antara tradisional dan modern dianggap sebuah tahapan atau tangga untuk naik tingkat. Tradisional itu posisinya di belakang atau di bawah — modern posisinya sudah di depan atau di atas, kaum tradisional harus lari mengejarnya atau naik tangga untuk mencapai modernitas. Maka tradisi dipaksa untuk kawin dengan modernisasi — tentu saja mempertemukan tradisi dengan modernisasi itu sama halnya suatu upaya menuju perkawinan yang tidak akan menemukan kebahagiaan, karena tradisi dan modernisasi dari asal-muasal, cara pandang dan ideologi yang sangat berbeda, bahkan cenderung saling bertentangan. Maka tidak disadari, dalam pertaliannya, penganut tradisionalisme dan modernisme perlahan-lahan menabur benih-benih konflik yang kita rasakan getaran ledakannya disepanjang jalan peradaban manusia.

Modernisasi diyakini merupakan pilihan arah yang dapat membangkitkan keyakinan menuju perubahan. Dalam riwayatnya, teori modernisasi juga mempengaruhi interdisiplin ilmu pengetahuan. Pikiran tentang modernisasi dapat ditemukan dalam karya ilmiah di bidang psikologi Prof. David McClelland tentang The Achieving Society (1961). McClelland menafsirkan Max Weber: bahwa jika etika Protestan menjadi pendorong pertumbuhan di Barat, analogi yang sama juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Rahasia pikiran Weber tentang etika Protestan terletak pada the need for achievement. Maka kaum intelektual ini memandang masyarakat di Timur pada umumnya adalah masyarakat terbelakang, dengan label Rakyat Dunia Ketiga yang hukumnya wajib memandang ke Barat, dan harus didorong need for achievement-nya. Dalam kajian yang sama profesor emiritus dalam Ilmu Sosial dari Standford University, AS, Alex Inkeles mengembangkan instrumen untuk mengukur skala modernitas dengan cara menentukan tingkat kemodern-an suatu masyarakat, piranti tersebut sangat penting digunakan untuk melakukan perubahan sikap di masyarakat. Karena tradisionalisme dianggap sebagai momok, penyakit yang harus disingkirkan — diberantas. Upaya penyingkiran penyakit tradisionalisme untuk mendorong lahirnya sikap moderen yang akan membawa pertumbuhan ekonomi, yakni jalan menuju masyarakat high mass consumption — model masyarakat yang diimpikan ekonom termashur pencetus konsep pembangunan ekonomi WW Rostow melalui teori pertumbuhan sosialnya.

Pembangunan (development) dengan mengendarai modernisasi merupakan pengembangan gagasan dalam rangka membendung semangat anti kapitalisme bagi berjuta-juta masyarakat yang diberi nama “Dunia Ketiga”. Pada tanggal 20 Januari 1949 Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat) mengumumkan kebijakan pemerintahnya bahwa konsep “pembangunan” resmi menjadi bahasa dan doktrin luar negeri pemerintahnya. Kebijaka tersebut juga merupakan jawaban atas kecenderungan, ketertarikan masyarakat Dunia Ketiga terhadap Uni Soviet. Sangat jelas bahwa gagasan awal “pembangunan” dalam rangka “perang dingin” demi membangun sosialisme di masyarakat Dunia Ketiga. Maka doktrin “pembangunan” gencar disebarluaskan oleh para ilmuwan sosial. Pada tahun 1961 melalui konverensi The Implementation of Title IX of Foreign Assistance Act, dan akhirnya pada tahun 1966 konsep “pembangunan” dan modernisasi disepakati menjadi pilar utama kebijaksanaan program politik luar negeri Amerika.

Cerita kata, dalam perkembangannya “pembangunan” dan modernisasi dengan serta merta diterima oleh mayoritas negara-negara Dunia Ketiga. “Pembangunan” identik dengan gerakan langkah demi langkah menuju “modernitas”. Modernisasi merefleksikan perkembangan teknologi dan ekonomi seperti yang dialami negara-negara industri. Konsep tersebut berakar dari sejarah perubahan sosial yang diasosiasiakan dengan Revolusi Industri Eropa, namun implementasi di negara-negara Dunia Ketiga konsep tersebut diinterpretasikan dan dipahami melulu sebagai “perbaikan standar hidup secara umum”. Dengan waktu yang cepat gagasan “pembangunan” dan “modernisasi” menjadi program yang massif. Pemerintah di Dunia Ketiga dan Non Government Organisation (NGO) yang lebih dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta semua Universitas di Barat secara serempak membuka suatu kajian baru bernama “Studi Pembangunan” (development studies). Melalui studi pembangunan itulah proses penyebaran dan penyerapan kapitalisme ke seluruh dunia dipercepat, melalui para teknokrat, kaum intelektual dan bahkan para aktivis lembaga swadaya masyarakat dari Dunia Ketiga yang menjadi pasar utama program studi tersebut. Padahal pengetahuan tidaklah netral, melainkan sarat dengan ideologi dan kontrol. Melalui “wacana pembangunan” (development discourse), negara Dunia Pertama menerapkan kontrol terhadap Dunia Ketiga. Awalnya masyarakat di Timur diberi label Dunia Ketiga, “terbelakang”, “kekurangan” tentang hal-hal yang terkait dengan teknologi dan keahlian profesional.

Para penganut developmentalisme mendasarkan keyakinan bahwa negara-negara maju yang menganut sistem kapitalisme adalah bentuk ideal dari sistem dan struktur masyarakat yang demokratis. Mereka mengupayakan agar pengalaman-pengalaman negara-negara maju tersebut dijadikan model proses politik, ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat Dunia Ketiga. Menurut mereka, demokrasi dan pembangunan akan saling mendukung. Pembangunan ekonomi menjadi syarat bagi demokrasi, sedangkan industrialisasi melahirkan kekayaan. Kekayaan melahirkan kesenangan. Kesenangan memberi kemungkinan orang secara bebas belajar berpartisipasi dalam politik. Kebebasan itulah yang akan menjamin demokrasi.

Karya Eko Prawoto

Dalam proses berikutnya “pembangunan” menjadi alat invasi kultural, politik dan ekonomi. Dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, mereka mengikat negara Dunia Ketiga pada ekonomi negara-negara Dunia Pertama, melalui bantuan yang sesungguhnya adalah hutang terhadap Bank Dunia. Bentuk-bentuk “bantuan” lainnya juga dimaksudkan untuk proses melicinkan eksport serta dalam rangka kepentingan bisnis negara-negara donor itu sendiri. Cara penyebaran pembangunanisme lainnya yakni melalui pengaruh negara-negara donor pada regulasi dan perencanaan pembangunan serta bantuan-bantuan teknis lainnya antara lain “kunjungan wawasan” para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama Dunia Ketiga ke Amerika Serikat. Cara lain adalah dengan mendayagunakan tenaga pendidik dan riset berbagai universitas Amerika yang bekerja di Dunia Ketiga.

“Wacana pembangunan” laju berkembang di Indonesia secara murni dan konsekuen serta mendalam dilakukan sampai ke tingkat pedesaan. Untuk melindunginya dikembangkan sistem kontrol ideologi, sosial dan politik secara canggih — antara lain dikembangkan berbagai kebijakan, misalnya “the floating mass policy”, kebijakan yang melarang organisasi massa pada tingkat desa dan menggeser serta mengganti kepemimpinan tradisi dengan birokrasi pemerintah. Menggunakan penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal sebagai media penanaman ideologi “pembangunanisme”. Pada akhirnya “pembangunan” (development) diterima dengan tangan dan hati tanpa reserve, tidak ada pertanyaan. Kalau toh ada perdebatan, umumnya hanya seputar cara (metode), teknik pelaksanaan belaka. Karenanya dapat disimpulkan bahwa pembangunanisme telah diyakini oleh sebagian besar birokrat pemerintahan, politisi, akademisi, jurnalis, agamawan, budayawan, bahkan para aktivis gerakan sebagai satu-satunya jalan menuju masyarakat yang demokratis dan sejahtera.

Uraian singkat di atas upaya untuk menggambarkan, bahwa berbagai hal yang terjadi bukanlah sesuatu yang lahir secara alamiah (bukan wis sakmesthine), namun banjir yang melibas peradaban jagad pedesaan memang secara sadar telah dirancang dan direkayasa oleh para aparatus pembangunan-modernisasi.

Pembangunan-modernisasi ternyata bukan hanya urusan ekonomi semata — karena proses industrialisasi juga sangat tergantung pada proses kultural serta dominasi pengetahuan dan teknologi. Proses-proses tersebut didukung oleh kekuasaan dengan memobilisasi berbagai kekuatan negara (DPR, militer, peradilan, agama, pendidikan), yang paling jelas bahwa seluruh proses pembangunanisme didukung oleh universitas, lembaga riset, kebijakan politik pemerintah serta lembaga keuangan internasional, maka wacana pembangunan dan modernisasi mampu berlari cepat untuk memangsa banyak korban yakni masyarakat tradisional.

Sangat jelas, bahwa hubungan antara modernisasi dan tradisi merupakan hubungan yang menempatkan masyarakat tradisi sebagai objek untuk dimodernisir. Hubungan semacam itu adalah hubungan dominatif  karena yang memiliki kekuatan, kekuasaan sudah melekat pada modernisasi. Dominasi juga tidak hanya berlangsung secara politik dan kebudayaan, karena juga berlangsung dalam bentuk subjection — secara sadar menempatkan posisi masyarakat tradisi menjadi objek pengetahuan dan kebijakan. Bahkan para aparatus modernisasi merasa memiliki hak dan kewenangan untuk meregulasi masyarakat tradisional setelah mereka memberikan cap atau label masyarakat primitif, masyarakat terbelakang. Dengan label tersebut para aparatus modernisasi seolah-olah memiliki kewajiban moral untuk mengangkat atau mengentaskan masyarakat tradisional dari kesengsaraan. Dalam hal ini, cara-cara yang digunakan merupakan proses penjinakan dan mendominasi. Akibatnya terjadi kekalahan ekonomi, politik, budaya bagi masyarakat tradisional melalui tindakan perampasan yang dilakukan aparatus modernisasi. Adapun strategi perampasan bersifat discursive dan hegemonik, maka tidak ada perlawanan yang berarti dari masyarakat tradisional, karena masyarakat tradisional sendiri telah masuk dalam perangkap — terhegemonik.

Satu-persatu penguasaan pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat tradisional dilucuti oleh modernisasi. Misalnya dalam dunia pertanian, masyarakat dipaksa untuk melaksanakan program revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan salah satu bentuk program industrialisasi yang sepenuhnya menganut logika pertumbuhan. Program yang berasal dari Amerika Serikat itu diperkenalkan ke Indonesia sebagai tindak lanjut teknis pelaksanaan pembangunan. Maka revolusi hijau tidaklah sekadar program pertanian semata-mata. Program tersebut merupakan bagian dari strategi perubahan melawan paradigma tradisionalisme. Dengan dilaksanakannya revolusi hijau, pengetahuan pertanian masyarakat tradisional mengalami penggusuran total. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keragaman pengetahuan petani terjadi homogenisasi dan reduksionalisasi menjadi satu pola pertanian saja.

Revolusi hijau telah berhasil merampas kontrol atas sumber daya tanaman dari masyarakat tradisional. Revolusi hijau telah menggusur keakhlian para petani yang selama 5.000 tahun memproduksinya, menyeleksi, menyimpan dan menanam benih/bibit tanaman pertanian. Sedangkan bibit unggul yang diperkenalkan perusahaan bibit multinasional ternyata menjadi salah satu sumber keuntungan. Bibit-bibit unggul itu menjadi keajaiban komersial bagi perusahaan multinasional, karena petani harus membeli bibit pada setiap musim tanam, akibatnya para petani tidak lagi memiliki pengetahuan tentang benih yang tidak mereka pahami sejarah, silsilahnya dan akibatnya menjadi sangat tergantung — karena para petani tidak bisa lagi mereproduksi benih/bibit sendiri. Revolusi hijau juga telah berhasil menggusur ribuan jenis tanaman dan varietas tradisional serta merampas keseluruhan tanaman padi yang berasal dari petani di Indonesia. Revolusi hijau jelas menguntungkan perusahaan multinasional karena satu paket petani menjadi tergantung dengan perusahaan bibit, perusahaan pupuk kimia dan perusahaan pestisida.

Revolusi hijau bukan hanya urusan ekonomi belaka, namun juga proses dominasi kebudayaan. Revolusi hijau memiliki kekuasaan kultural dan politik melalui penciptaan sistem dan struktur ideologi melalui propaganda dalam rangka mengusir ideologi, kultur dan politik kaum tani, bahkan institusi agama, pendidikan dan media massa dipergunakan oleh aparatus revolusi hijau untuk mempengaruhi kaum tani bahwa revolusi hijau adalah cara terbaik untuk memecahkan kemiskinan mereka. Lambat laun revolusi hijau diyakini oleh masyarakat sehingga berubahlah — tata kuasa, tata kelola, tata guna, bahkan pengaruhnya sampai pada urusan selera, gaya hidup, kebiasaan, sikap, moralitas dan nilai-nilai serta prinsip yang selama ini diyakini oleh kaum tani, masyarakat tradisional.

Apa yang terjadi pada saat sekarang? Kita tahu bahwa ternyata revolusi hijau tidak bisa menjawab apa yang mereka gembar-gemborkan saat itu: petani tetap semakin miskin. Sistem yang diciptakan sejak dari benih, pestisida, pupuk kimia, mekanisasi, irigasi serta penggunaan kredit bank sama saja dengan melakukan pemaksaan perubahan proses pertanian tradisional pedesaan menjadi capital intensive. Jelas petani semakin miskin ditambah tersingkir dari lahan pertaniannya. Akhirnya kita juga tahu bahwa bibit yang mereka ciptakan itu ternyata juga sangat rentan terhadap hama — maka bibit-bibit itu memerlukan penggunaan pertisida untuk mengontrol hama sekaligus melindungi tanaman. Tetapi kenyataannya, bahwa pestisida yang digunakan tidak mampu mengontrol hama, bahkan sebaliknya pestisida tersebut malah justru memanjakan hama — karena tidak sengaja penggunaan pestisida itu menciptakan kekebalan pada hama tersebut. Dampak lanjutannya yakni petani terpaksa tergantung dengan pupuk kimia dan pestisida. Padahal dari segi lingkungan pedesaan penggunaan kedua input itu justru menghancurkan ekosistem lingkungan pedesaan. Bahkan saat ini kita menyaksikan Departemen Pertanian menyarankan petani untuk kembali dengan pertanian organik, lalu di mana tanggung jawab perusahaan yang telah mengeksploitasi petani dan lingkungannya, apa tanggung jawab para akademisi yang dulu berbicara secara ilmiah tentang kehebatan revolusi hijau — jadi petani harus menuntut keadilan ke mana?

Dari pengalaman revolusi hijau, tentu dapat ditarik pelajaran berharga, karena hampir semua sektor yang ada (pangan, kesehatan, energi, kehutanan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya) dirambah modernisasi. Seluruh prinsip penyebaran dan penguasaannya melalui strategi yang sama yakni menaklukkan kaum tradisional hingga melupakan pengetahuan, nilai/prinsip, teknologi, polititik dan sosial budaya tradisi yang selama ini dikuasai dan diyakini. Hampir semua sektor pada akhirnya juga diwarisi berbagai kerusakan dan juga melahirkan berbagai persoalan bahkan konflik berkepanjangan.

Dari program-program pembangunan — modernisasi sejak awal nyaris tidak pernah ada pertanyaan: “Siapa yang diuntungkan dari hasil pertumbuhannya?”. Dalam revolusi hijau misalnya, tidak disadari justru melambungkan ketidakadilan klas dalam masyarakat pedesaan sekaligus melestarikan ketergantungan ekonomi pedesaan. Kelestarian tersebut didukung adanya pengetahuan yang dominan dan hegemoni budaya — yakni wacana modernisasi pertanian ilmiah yang otomatis menghancurkan pengetahuan pertanian di masyarakat. Modernisasi berhasil meminggirkan petani dari dunianya seiring dengan tergusurnya pengetahuan dan pengalaman bertani ribuan tahun — dalam revolusi hijau petani adalah objek yang dikuasai oleh pengontrol pengetahuan, hal serupa juga dialami di sektor kesehatan, pangan, sandang, energi, hutan, tambang dll.

Di akhir masa rejim Orde Baru bagaikan aliran air yang lepas sumbatannya, muncrat tak dapat dibendung; berbagai konflik baik yang jenis vertikal maupun horizontal, juga berbagai sengketa, antara lain sengketa agraria yang selama ini teredam karena kekuatan para aparatus pembangunan mencuat ke permukaan, seperti benang kusut — saling memilin satu sama lain hingga sulit diurai.

Masalah dasar yang dihadapi oleh kapitalisme yang pada masa sekarang dihaluskan dengan istilah globalisasi, sesungguhnya tidak berubah, yakni bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung dirinya. Perusahaan-perusahaan transnasional bersama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs) seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sejak awal memiliki andil yang besar dalam mendukung politik dan program-program pembangunan rejim Orde Baru. Sementara diakhir kekuasaan Orde Baru mesin-mesin globalisasi berbalik arah meninggalkan, bahkan memusuhi rejim otoriter itu. Dengan bendera globalisasi (baca:pasar bebas) mulai mengeluarkan lagi jurus-jurus baru seperti “good governance”, “civil society” dan lainnya, aparatus lanjutan pembangunan-modernisasi berusaha mengempeskan peran pemerintah birokrasi nasional dalam dunia ekonomi. Ketika negara (baca: proses penyelenggaraan pemerintahan) tidak lagi mendukung, maka aparatus globalisasi melaksanakan dua strategi: yang pertama melucuti kekuasaan negara, dan kedua memperkecil otoritas kekuasaan pusat, dan sebaliknya memberikan suatu bentuk di mana daerah dikembangkan dan difasilitasi agar memiliki otoritas. Maka reformasi dalam rangka seperti ini tidak serta merta merupakan proses pembaharuan yang mendasar, melainkan lebih menitikberatkan pada kondisi agar tata kerja dan tata kelola pemerintahan kembali market friendly, yakni ramah terhadap modal besar untuk menguasai pasar.

Umur kita lebih muda dibandingkan usia modernisasi-pembangunan yang akhirnya bernama globalisasi. Tetapi toh masih terekam dan tidaklah lupa janji-janji yang pernah digembar-gemborkan dan disombongkan sejak awal tentang “kemajuan” tak pernah hilang sampai sekarang, yang semakin samar justru gambaran seperti apa tentang “kemajuan” itu? Sementara banjir kemajuan yang datang belakangan justru semakin susah dipahami; korupsi semakin merajalela, menghamburkan uang banyak-banyak untuk pemilihan umum yang hasilnya juga tidak dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan telah melahirkan banyak akhli pertanian, namun tidak korelatif dengan meningkatnya kesejahteraan petani, malah semakin banyak produksi pangan yang diimport. Kemajuan teknologi kedokteran telah sampai di puncak tertinggi, tetapi masih banyak penderita TBC, malaria, ISPA dan penyakit menular lainnya yang sejak dahulu kala menjadi ukuran keberhasilan suatu negara. Apakah kemajuan berarti sama dengan masyarakat harus memiliki uang banyak apabila ingin dilayani kesehatannya? Hutan telah dibabad habis, perut bumi dikeruk isinya, namun masyarakat disekitarnya hidupnya justru lebih sengsara dari sebelumnya — apakah kemajuan identik dengan kerusakan dan kesengsaraan?

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Tulisan oleh : Toto Raharjo

Sumber : https://www.salamyogyakarta.com/merdesa/

Daya Ungkit Kolaborasi BUMDes dan Koperasi FIRDAUS PUTRA, HC Kompas.com – perdesaansehat.com

Ekonomiq bukanlah tidak penting, atau sebaliknya dengan Sosial dan Ekologi. Tetapi kebijaksanaan kita dituntut untuk memilih disaat sumber daya terbatas, manakah yang tepat untuk didahulukan. Semoga cara berfikir kita tidaklah berbeda, bahwa dengan kesehatan dan kecerdasan yang baik, maka persoalan keterbatasan sumber daya termSuk ekonomi akan teratasi (banyak negara maju yang dapat menjadi contoh dalam hal ini)

Sedangkan kita semua mengetahui bahwa persoalan mendasar di Desa, secara umum adalah rendahnya kualitas manusia, kecuali para elit Desa saat ini.

Yang Utama atas amanah UU Desa, adalah peran Bumdes (Ke Dalam desa) dalam mengoptimalkan sumber Daya Desa (Manusia, SDA dan Modal Sosial) dalam rangka mencapai 9 Tujuan UU Desa.

Pembangunan Kemandirian Desa membutuhkan pentahapan agar bukan saja sejahtera secara instan, tetapi harus dipastikan dapat berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui instrumen BEDAH DESA.

Untuk itu DD sebagai stimulan bagi Optimalnya “Kemerdekaan Warga Desa” sebagai subyek pembangunan Desanya Sendiri dalam mencapai kemandirian Desanya.

Perlu dipastikan lebih dahulu dalam implementasi UU Desa adalah adanya upaya percepatan keberdayaan warga desa sehingga dapat terlibat aktif membangun Desanya.

Untuk itu DD Terutama bagi Pemenuhan Hak Kesehatan, Hak Pendidikan serta Hak Sosial Lainnya. Bumdes dapat berperan dalam kerangka kerja ini, yang berorientas ke dalam sambil masyarakat Desa berproses untuk belajar mengelola secara manjerial semua aset Desa. Bumdes cukup dtetapkan berdasrkan Perdes saja. (Esensi Bumdes dalam UU Desa). Hal ini sejalan dengan pemahaman bersama tentang penangan kemiskinan dan rendah produksi yang berkaitan erat dengan Kualitas Manusia (kesehatan dan pendidikan).

Pada saatnya nanti, ketika telah lebih siap, maka tahap berikutnya dengan sendirinya tuntutan pengembangan peran Bumdes dibutuhkan warga Desa, sehingga dibutuhkan pula kelembagaan ekonomi Desa (PT atau Koperasi atau lainnya) sebagai lembaga ekonomi desa yg dapat mefasilitasi Kelompok Warga Desa dalam berinteraksi ke luar Desanya. Dengan produk desa yang juga telah disepakati bersama warga desa sebagi produk unggulan Desa masing masing sebagai bagian tahap awal pembangunan kemandirian Desa (Bumdes selaku Pemicu Perekonomian Desa)

Pada tahap kondisi kemajuan Desa lebih mandiri, maka peran Bumdes meningkat dalam menjaga goncangan ekonomi Desa, tetapi harus menurun dalam aktifitas langsung usaha Desa. (Peran Perbankan Desa/Penjaminan Usaha Warga dll).

Demikian pemikiran kami, Semoga Bermanfaat.”
Selamat Berdiskusi. #HibahDiriTukDesa #Desa #Kemiskinan #Disparitas

HanibalHamidi
HH

Daya Ungkit Kolaborasi BUMDes dan Koperasi

FIRDAUS PUTRA, HC

Kompas.com – 13/11/2017, 08:55 WIB

BADAN Usaha Milik Desa kaprahnya disebut BUMDes mulai beroperasi di berbagai wilayah Tanah Air. BUMDes lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan dukungan kuat berupa dana desa. Tujuannya seperti Nawa Cita Ketiga Jokowi, “Membangun Indonesia dari pinggiran”.

Selepas kebijakan politik (policy) diketok, kemudian birokrasi bekerja untuk mewujudkannya. Dalam praktiknya, tak sedikit pemerintah desa (pemdes) yang gagap mengoperasionalkan BUMDes.

Salah satu sebabnya adalah kebiasaan mereka bekerja di koridor birokrasi pemerintahan, sekarang dituntut bekerja laiknya wirausahawan. Di situ tentu butuh waktu penyesuaian yang tidak sebentar.

Di sisi lain, keberadaan BUMDes dilihat sebagai ancaman potensial oleh gerakan koperasi Tanah Air. Hulunya, negara dianggap meninggalkan koperasi yang dulu sempat favorit, paling tidak di zaman Orde Baru. Hilirnya, sebagian koperasi beroperasi di wilayah pedesaan. Kegelisahan itu mengemuka saat Kongres Koperasi di Makassar, Juli 2017.

Padahal, model keduanya menjejak di ruang yang sama: ekonomi sosial. Ini merupakan sebuah mazhab ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial.

BUMDes dan koperasi bisa saja kita sebut sebagai saudara laiknya kakak dan adik. Koperasi sebagai kakak dan BUMDes, yang lahir belakangan sebagai adik.

Tak elok bila kakak-adik bertengkar saat tujuannya sama, yakni membangun dan mengupayakan kesejahteraan desa sebagai rumah bersama.

Perlu upaya kreatif-sintetik untuk mencari ruang dan titik temu keduanya. Syarat pertamanya, perbesar daftar persamaan dibanding perbedaan.

Sutoro versa Suroto

Ada dua ikon yang selalu muncul dalam perdebatan hubungan BUMDes dan koperasi. Sutoro merupakan aktivis desa, melihat keterbatasan daya dukung koperasi karena berorientasi pada anggotanya semata.

Tentu saja pandangan terbatas itu bisa kita pahami karena yang bersangkutan berada di ruang lain. Boleh jadi Sutoro tidak mengetahui adanya model social co-operative, misalnya.

Di sisi lain adalah Suroto, aktivis koperasi, melihat BUMDes bisa terjebak pada korporatisasi di level desa. Penyebabnya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 mengatur badan hukum usaha BUMDes hanya boleh perseroan terbatas (PT) dan nafikan koperasi.

Pandangan itu juga bisa dipahami karena yang bersangkutan berada di ruang lain. Yang tidak melihat adanya peluang skema private-public partnership, misalnya.

Tegangan kreatif dua tokoh itu sering mengemuka di berbagai diskusi, offline dan online.

Sebenarnya antara keduanya memiliki titik temu. Sutoro, misalnya, sudah mulai mengelaborasi ruang irisan antara BUMDes dan koperasi. Katanya, BUMDes dapat lakukan penyertaan modal pada koperasi.

Suroto tidak berbeda jauh. Ia mengusulkan agar pemdes dirikan apa yang disebutnya sebagai “koperasi publik”, yaitu koperasi yang permodalannya sebagian disokong dari pemdes.

Titik temu pandangan dua tokoh itu telah mengerucut dan sudah dapat dioperasionalkan. Kolaborasi antara BUMDes dan koperasi adalah mungkin, bahkan niscaya. Lantas, bagaimana pola atau skemanya?

Ideal ekonomi sosial

BUMDes dan koperasi sama mazhabnya, yakni ekonomi sosial (social economy). Bila kita gunakan istilah lain yakni demokrasi ekonomi, yakni sebuah model tata milik, kelola, serta distribusi yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk komunitas. Medan gravitasinya adalah demokrasi dengan komunitas sebagai pusat gravitasinya.

Ideal type itu harus menjadi pijakan kakak dan adik sebagai common ground. Praktik-praktik yang tidak mencerminkan tipe ideal merupakan penyimpangan.

Misalnya saja, Sutoro melihat banyak koperasi yang dimanfaatkan segelintir elite organisasi (elite capture) untuk memperkaya diri.

Di sisi lain, Suroto melihat kemungkinan terjadinya pencaplokan sumber daya saat BUMDes terintegrasi dengan perseroan holding nasionalnya. Ia mencontohkan pengalaman Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) yang mengalami demutualisasi menjadi bank swasta.

Dengan memijak pada ideal type mazhab ekonomi sosial itu, baik BUMDes dan koperasi dapat saling benchmark satu sama lain.

Di sisi lain, keduanya dapat saling koreksi bahwa tujuan adanya (raison d’etre) adalah bagi kesejahteraan sosial. Dalam kesamaan tujuan itu, waktu yang akan membuktikan model mana yang lebih tangkas dan produktif.

Atau, boleh jadi perkawinan silang keduanya menghasilkan ketangkasan (agility) dengan tingkat produktivitas lebih tinggi.

Penyertaan modal (bergulir)

Ambillah contoh di Banyumas, untuk meningkatkan kesejahteraan, para perajin gula merah (penderes) dapat mendirikan koperasi produksi.

Setelah berbadan hukum, seperti maklumat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015, BUMDes dapat melakukan penyertaan modal kepadanya. Akselerasi modal terjadi sehingga kapasitas pembelian gula penderes oleh koperasi naik. Hasilnya, penderes dapat lepaskan diri dari skema pertengkulakan.

Contoh lain, misalnya, BUMDes melakukan penyertaan modal pada Koperasi Unit Desa (KUD) yang memiliki usaha ritel. BUMDes tak perlu bersusah payah membangun dan memulainya dari awal. Cukup meminta KUD membuka cabang layanan di desa tersebut.

Dengan pengelolaan yang terintegrasi, keberlanjutan usaha lebih mungkin tercipta. Berbagai klausul, seperti harga dan layanan lain, dapat mereka rembuk bersama.

Cara yang lain, pemdes dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendirikan koperasi. Model bisnisnya dapat disesuaikan sedari awal agar sesuai kebutuhan masyarakat.

Setelah berbadan hukum, BUMDes melakukan penyertaan modal. Seluruh masyarakat juga memiliki kesempatan menjadi anggota dan tentu saja partisipasi modal. Idealnya tak perlu melakukan mobilisasi, cukup promosi aktif koperasi kepada masyarakat.

Skema penyertaan itu bisa seperti tawaran Sutoro, 60 persen dari BUMDes dan sisanya adalah masyarakat atau anggota koperasi.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Koperasi mengatur bahwa pemodal, sebutan bagi pihak yang menyertakan modal di koperasi, tidak punya hak suara di rapat anggota. Namun, pemodal bisa terlibat dalam mengelola, bila mampu.

Yang pasti, pemodal terlibat dalam pengawasan operasional usaha. Koperasi juga wajib untuk melaporkan perkembangan usaha kepada pemodal link berikut ini.

Selamat Hari Kesehatan Nasional 12 November 2017

Indonesia Sehat Berbasis Perdesaan Sehat.

Konstanta Independent : Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Melaksanakan Secara Utuh Kegiatan 1)Promosi, 2)Pencegahan, 3)Pengobata dan 4)Rehabilitasi, Dengan penekananan sesuai urutan angka secara konsisten.

Untuk hal tersebut dalam kerangka pemenuhan Hak Dasar Kesehatan, maka dibutuhkan Kebijakan strtgis:

1) Rekonstruksi Total Sitem Kesehatan Nasional Berbasi Determinan Faktor Kesehatan.

2) Proses Rekruitmen, Penugasan dan Pembinaan serta sistem karir “tenaga kesehatan strategis” berbasis Determinan faktor kesehatan dikendalikan oleh Negara.

3) Farmasi Yang Ramah bagi “Topical Desease” menjadi salah satu basis perekonomian nasional.

Dengan demikian paradigma Pembangunan Berwawasan akesehatan, Keterjangkauanan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional Dapat dijalankan secara terintegrasi mampu mencapai Indonseia Sehat.

#HanibalHamidi

#HibahDiriTukDesa

#PenagananKemiskinan

Indeks Desa Membangun, Instrumen Manajerial Kendali Percepatan Pembangunan Kemandirian Desa Yang Berkelanjutan.

Indeks Desa Membangun adalah Adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDTT. Dengan demikian hasil analisa IDM dalam penetapan status Kemandirian Desa akan dapat menjadi alat bantu pengintegrasian perencanaan

Menyadari Desa secara esensial merupakan Pemerintahan Otonomi Tingkat 4, tingkatan paling dasar (Pondasi) dari 4 lapis Struktur NKRI (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), sekaligus masyarakat Desa adalah Entitas Komunitas Bangsa Nusantara yang terkecil (Inti). Maka harus dapat dipastikan penyusunan IDM berdasarkan substansi berbagai regulasi dalam kerangka pelaksnaan kebijakan konsep pembangunan nasional yang paripurna dalam semua aspek yang telah ditetapkan secara nasional. Selain hal tersebut, juga harus dapat dipastikan IDM telah sejalan dengan strtegi pencapaian sasaran strategis jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang secara berkelanjutan.

IDM secara teknokrasi disusun sesuai dengan Konsep kebijakan pembangunan Desa untuk mencapai 9 Tujuan UU Desa sebagai amanah UU Desa, melaksnakan amanah Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019, serta sejalan otoritas mandat Perpres no 12, 2015 Tentang Kementerian Desa, PDTT dan memegang teguh amanah dan mandat Konstitusi UUD 1945 beserta peraturan perundang undangan yang ada dalam NKRI, mewujudkan palsafah negara Pancasila sebagai acuan pembangunan, sekaligus menghormati keberagaman Desa dengan paradigma Bhineka Tunggal Ika.

Indikator yang tersedia dalam Podes dipilih yang dapat mewakili Faktor-Faktor penentu keberhasilan pembangunan wilayah; a) Ketepatan Peran Pemerintah dalam memilih intervensi pembangunan, b)Partisifasi Masayarakat terhadap intervensi pembangunan (perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemerliharaan) serta c)Karakteristik Wilayah (Tipologi dan Modal Sosial) masing-masing Desa, yang akan mengoptimalkan point a dan b. Secara konspsional, apabila point a,b dan c masing-masing saling berkorelasi positif, maka dapat dipastikan dampaknya akan tercapai sesuai teori dan konsep kebijakan Tata Kelola program pembangunan sektoral dan atau bidang yang strategis terpilih yang secara teori pembanguan merupakan determinan faktor pada kemajuan Pembangunan pada; dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Lingkungan. – perdesaansehat.com

HanibalHamidi #HibahDiriTukDesa
https://www.youtube.com/watch?v=ZWS_x05-LAg&sns=em

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

indeks-desa-membangun-kementerian-desa-pdtt-hh.pdf

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun adalah Adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDTT. Dengan demikian hasil analisa IDM dalam penetapan status Kemandirian Desa akan dapat menjadi alat bantu pengintegrasian perencanaan 

Menyadari Desa secara esensial merupakan Pemerintahan Otonomi Tingkat 4, tingkatan paling dasar (Pondasi) dari 4 lapis Struktur NKRI (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), sekaligus masyarakat Desa adalah Entitas Komunitas Bangsa Nusantara yang terkecil (Inti). Maka harus dapat dipastikan penyusunan IDM berdasarkan substansi berbagai regulasi dalam kerangka pelaksnaan kebijakan konsep pembangunan nasional yang paripurna dalam semua aspek yang telah ditetapkan secara nasional. Selain hal tersebut, juga harus dapat dipastikan IDM telah sejalan dengan strtegi pencapaian sasaran strategis jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang secara berkelanjutan. 

 IDM secara teknokrasi disusun sesuai dengan Konsep kebijakan pembangunan Desa untuk mencapai 9 Tujuan UU Desa sebagai amanah UU Desa, melaksnakan amanah Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019, serta sejalan otoritas mandat Perpres no 12, 2015 Tentang Kementerian Desa, PDTT dan memegang teguh amanah dan mandat Konstitusi UUD 1945 beserta peraturan perundang undangan yang ada dalam NKRI, mewujudkan palsafah negara Pancasila sebagai acuan pembangunan, sekaligus menghormati keberagaman Desa dengan paradigma Bhineka Tunggal Ika. 

Indikator yang tersedia dalam Podes dipilih yang dapat mewakili Faktor-Faktor penentu keberhasilan pembangunan wilayah; a) Ketepatan Peran Pemerintah dalam memilih intervensi pembangunan, b)Partisifasi Masayarakat terhadap intervensi pembangunan (perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemerliharaan) serta c)Karakteristik Wilayah (Tipologi dan Modal Sosial) masing-masing Desa, yang akan mengoptimalkan point a dan b. Secara konspsional, apabila point a,b dan c masing-masing saling berkorelasi positif, maka dapat dipastikan dampaknya akan tercapai sesuai teori dan konsep kebijakan Tata Kelola program pembangunan sektoral dan atau bidang yang strategis terpilih yang secara teori pembanguan merupakan determinan faktor pada kemajuan Pembangunan pada; dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Lingkungan. – perdesaansehat.com

Buku Indeks Desa Membangun

HanibalHamidi #HibahDiriTukDesa

 

Indonesia Semakin Eksis di Mata Dunia

Kursus Bahasa Indonesia yg diselenggarakan KBRI New Delhi sudah dimasukkan dalam general announcement WHO SEARO, untuk Staf WHO yg berminat ikut belajar. Sejauh ini belum pernah ada kursus bahasa (di luar bahasa resmi WHO dan bahasa India) yang pernah ditawarkan ke Staf WHO. Ini hanya sekedar partisipasi mengangkat nama (kali ini Bahasa) Indonesia. Indonesia semakin eksis dimata dunia.

Rembuk Nasional Kesehatan

PARADIGMA “TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH” Dalam Kerangka “TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”

Pelaksanaan Rembuk Nasional (RN) berbagai bidang yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden ini, yang ditujukan bagi “penyaluran” gagasan dari berbagai kelompok masyarakat bagi berbagai persoalan strategis pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh rezim berkuasa bersama-sama seluruh komponen bangsa. 

RN bila dapat diAgendakan secara periodik bersamaan sekaligus melengkapi agenda musrenbangnas dan “mit term review” yang yang telah ada di bawah tanggung jawab Bappenas, sangat baik untuk diagendakan bagi setiap rezim berkuasa dibawah kendali kantor sekretariat President atau KSP secara langsung. RN dapat difungsikan sebagai instrumen kendali perkembangan dinamika isue strategis dalam berbagai dimensi pembangunan nasional yang ditetapkan menjadi “fokus Prioritas” Kabinet,  sekaligus “sensitif” terhadap bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. RN ditujukan bagi evaluasi dan atau  perumusan “terobosan” kebijakan yang tepat dalam kerangka pemenuhan janji-janji Presiden yang disampaikan pada waktu kampanye pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. RN sebaiknya difungsikan sebagai instrumen politik Presiden bagi percepatan konsolidasi demokrasi melalui optimalisasi integrasi peran berbagai komponen bangsa dalam pencapaian visi dan misi capres terplh yang telah dijabarkan dalam dokumen RPJMN Setiap Kabinet rezim berkuasa.

Rembuk Nasinal Pembangunan (RNP) Tahun 2017, yang diinisiasi Kabinet Kerja, Sebagai instrumen optimalisasi partisifasi seluruh warga bangsa dalam pembangunan nasioanal, sejalan bagi agenda konsolidasi demokrasi Indonesia. melengkapi proses yang telah ada (musrenbangnas, mit term review Bappenas, analisis data BPS, Kajian Bacground paper kontekstual) dalam pemetaan permaslahan dan hambatan bagi penyusunan dan review pencapaian rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan yang termuat dalam dokumen RPJMN 2015-2019, sebagai jabaran dokumen visi dan misi capres terpilih (Jokowi-JK). Tanpa menafikan keberhasilan pelaksanaannya, sebaikanya kesiapan pelaksanaanannya harus dapat ditingkatkan sehingga semua indikator keluaran, hasil dan dampaknya dapat dipastikan sangat berarti bagi pencapaian tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah. RN 2017, sangat terasa persiapannya sangat kurang, sehingga sangat ditentukan oleh personal ketokohan kepanitian masing masing bidang RN. (HH)….

REMBUK NASIONAL BIDANG KESEHATAN

Rembuk Nasional 2017 yang berlangsung di Jakarta Internasional Expo , Kawasan PRJ Kemayoran  , dalam rangka 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang bertagline “Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat ” mulai bergulir, kami mendapat kesempatan hadir Kegiatan tersebut ,dalam rangkaian kegiatan tersebut pada sesi 1 yaitu diskusi “Mengelola Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2017.

Dalam gagasan kami, dalam kerangka percepatan Indonesia Sehat, sebagai refresentasi terpenuhi tanggung jawab negara (sesuai mandat Konstitusi pada negara), dalam pemenuhan hak dasr kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada.  Maka cukup sejalan dengan target “universal health covered” pada tahun 2019, melalui Program JKN yang menjadi tanggung jawab BPJS, yang harus dapat juga dipastikan adalah adanya “jaminan keterjangkauan semua determinan faktor (air bersih, sanitasi dan gizi yang seimbang” bagi kebutuhan normatif tumbuh kembang mausia, selaian keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta sisitem rujukan yang ramah terhadap semua ketentuan untuk mengutamakqn upaya “Live safing”. 

Mengigat dinamika kesehatqn manusia  sanagat ditentukan oleh berbagai macam aspek kehidupan, lingkungan, serta perkembangan kualitas pelayanan kesehatan, dan perkembanga jenis penyakit itu sendiri, maka begitu komplek permaslahan dan tantangan pencapaain  wujud Indonesia Sehat tersebut, yang saat ini Angka Harapan Hidup Indonesia di bawah rata AHH Asia. Maka kebijwkqn “Tata Ulang atau Restrukturis Tata Kelola Pembangunan Kesehatan harus menjadi pilihan satu satunya cara untuk memiliki kepastian kapankah Indonesia SEHAT. Gagasan yang kami namakan “REVOLUI KESEHATA” adalah terdiri dari 3 Agenda:

1) Restrutkturisa total sistem kesehatan nasioonal  (termasuk kelembagaan ditata ulang) 

2) Reformasi pola; Rekruitmen, pembinaan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan strategis.

3) Pengembangan Tophical  Farmasi  sebagai salah satu basis ekonomi nasional.

4) Pembangunan nasional berwawasan Kependudukan

5) Percepatan Capaian Indonesia Sehat Bertumpu pada  5 Pilar Perdesaan Sehat 

Dan untuk mengetahui apa dan bagaimana Rembuk Nasional 2017 tersebut berlangsung , dapat di unduh dokumen Panduan Rembuk Nasional 2017 pada Link Berikut

Mengeliminasi Campak dan Pengendalian Rubela

Telah di bentuk kelompok kerja nasional oleh kementrian Kesehatan terkait pengeliminasian Campak dan pengendalian Rubela yang bertugas menyelenggarakan secara menyeluruh kegiatan catch up campaign vaksin MR, introduksi vaksin MR dan tahapan pemeliharaan menuju dan mempertahankan status eliminasi campak.

yang telah di sahkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/191/2017 yang dapat di unduh pada link Link berikut.

Negative List Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pengadaan alat kesehatan di Puskesmas dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini ternyata menjadi negative list Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga tahun politik yaitu tahun 2019. Padahal pada banyak desa-desa sangat membutuhkan hal tersebut yang menyangkut pada hak-hak dasar masyarakat desa.

Berikut kami lampirkan daftar negative list resmi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dapat di unduh pada link berikut.

Aktifitas bulan Januari 2017

Aktifitas bulan Januari 2017, menyambut wakil world bank LauraTak, dalam peninjauan di desa Kuripan Selatan, kabupaten Lombok Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat, tentang pengembangan program GSC dalam implementasi UU Desa, bersama Bupati Lombok Barat pada bulan Januari 2017

JURNAL ETIKA KEDOKTERAN

Alhamdulillah telah terbit perdana:
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI) Volume 1 No 1 Oktober 2017.
Jurnal ini dikelola oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) sebagai upaya mengulas permasalahan etika di Indonesia. Ulasan dan tanggapan akademis kelak akan menjadi Fatwa Etik Kedokteran Indonesia yang dikeluarkan oleh MKEK PB IDI. Jurnal ini bersifat open access, jadi silahkan dapat mengakses PDF nya secara online. MKEK PB IDI juga menyediakan edisi cetaknya yang akan dilaunching saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PB IDI di Bandar Lampung, 24-27 Oktober 2017. Terbitan perdana ini memuat 6 artikel yaitu:

1. Tinjauan Etis Rangkap Profesi Dokter-Pengacara. Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/2

2. Sebuah Kajian Etik: Bolehkah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Melakukan Tindakan Sesar Berdasarkan Permintaan Pasien Tanpa Indikasi Obstetrik yang Nyata? Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/3

3. Dokter Beriklan: Sebuah Tinjauan Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012. Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/4

4. Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan. Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/5

5. Tinjauan Etik Regulasi Jam Kerja Dokter di Indonesia. Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/6

6. Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter. Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/7

Di masing-masing tautan, terdapat abstrak dan silahkan mengakses di tautan full text nya masing-masing.
Untuk membaca versi penuh, dapat mengunduh pada Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/issue/view/1 , klik gambar covernya dan jika ingin mengunduh, silahkan ke tautan yang disediakan di Full Issue.

Sejawat yang ingin menulis mengenai etika kedokteran baik di pendidikan, pelayanan, dan penelitian ke JEKI dipersilahkan, dan dapat mengirim ke email: jeki@ilmiah.id

Terimakasih banyak, salam kesejawatan. Hidup Etika Kedokteran Indonesia.

Hormat kami,
DR. Dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K) (Ketua MKEK PB IDI) dan seluruh pengurus

Prof. DR.med. Dr. Frans Santosa, Sp.JP (Editor Kepala JEKI)

Dr. Pukovisa Prawiroharjo, Sp.S (Manajer JEKI)
Dan seluruh Editor, reviewer, penulis, serta semua yang berkontribusi.

Negeri Haha Hihi Gus Mus

Bukan karena banyaknya grup-grup lawak yang membuat negeriku kocak

Justru grup-gurp lawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak

Negeriku lucu dan para pemimpinnya sering mengocok perut

Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan

Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan

Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan

Banyak yang terus pamer kepengecutan dengan lagak yang memuakkan

Ha . . . ha . . ha.

Penegak keadilan jalannya miring

Penuntut keadilan kepalanya pusing

Hakim main mata dengan maling

Wakil rakyat baunya pesing

Hi . . . Hi . . Hi.

Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan sendiri

Kalian hapal pepatah petitih untuk mengelabui mereka yang tertindih

Pepatah – petitih ha hah

Anjing menggonggong kafilah berlalu

Sambil mengonggong kalian terus berlalu

Ha . . . ha . . hah.

Ada udang dibalik batu

Udang kepalanya batu

Ha . . . ha . . hah.

Sekali dayung dua pulau terlampaui

Sekali untung dua pulau terbeli

Ha . . . ha . . hah.

Gajah mati meninggalkan gading

Harimau mati meninggalkan belang

Kalian mati meninggalkan hutang

Ha . . . ha . . hah.

Hujan emas di negeri orang

Hujan batu di negeri sendiri

lebih baik yuk hujan-hujanan caci maki

Terjebak dalam panggung formalistis/aristokrat sebagai ciri Budaya Nusantara.

Pada Pagi ini saya membaca salah satu berita di salah satu website. Dalam beritanya menyatakan bahwa Menteri Keuangan Srimulyani mengatakan:
“Pak Ahok rela di sembelih dan berkorban demi bangsa ini .
kini orang orang yang tidak pilih ahok sekarang menyesal , Pak Ahok walau tidak jadi gubernur tapi pantasnya jadi Presiden , karena bukti jelasnya ada di pendapatan APBD DKI yang hasilnya di luar dugaan ,hasil tersebut melebihi pencapaian seorang Gubernur. Ahok semasa kepemimpinannya. Yang pertama adalah dana CSR yang dulu sepertinya kurang disorot, namun Ahok memanfaatkan hal itu dengan sangat maksimal sehingga hasilnya dapat dilihat dari banyaknya RPTRA yang dibangun tanpa APBD DKI Jakarta sama sekali. Ini merupakan penghematan yang sangat luar biasa untuk negara Indonesia. Dengan modal sekecil-kecilnya Ahok dapat membangun dengan maksimal.”

Untuk selengkapnya dapat di baca pada Link berikut.

Bagi saya adalah betapa budaya kita yang terkooptasi dengan “budaya panggung/Formalitas/aristokrat”, sehingga para “pemain cerdas Politik” selalu memainkan “gaya panggung” terutama dalam acara yang di liput “pers” dengan maksimal, sedangkan disisi lain tentang pengungkapan fakta “kebenaran” yang banyak dilakukan para tokoh yang tidak pandai “bersilat lidah” dalam menjelaskannya sesuatu informasi yang terkait isue faktual (komunikasi politik kurang baik), sedangkan masyarakat umum yang telah terkooptasi dengan “gaya sinetron” (panggung/formalitas) dalam menilai suatu peristiwa…. akibatnya “fakta kebenaran” harus terkalahkan .,,,
dan inilah “harga” bagi proses kematangan dan konsolidasi DEMOKRASI Indonesia yg masih terjebak dengan “kepuasan masyarakat” dengan rata rata pendidikan rendah, terutama lemahnya vokasi literasi pendidikan politik secara esensial dan akan menjadi penentu dalam keputusan “SUARA TERBANYAK” salam Demokrasi ala negara liberal, bukan DEMOKRASI NUSANTARA yg dilakukan dg cara “musyawarah mufakat”, suara terbanyak adalah “pintu darurat” bagi gagalnya musyawarh mufakat.

Contoh Dalam kasus diatas , Masyakat terkooptasi dengan “fatsun normatif” dengan “bagusnya” gubernur yang bisa belanjakan dananya secepat cepatnya dan sebanyak banyaknya apa bedanya untuk membangun daerahnya gubernur yang pinter membangun daerahnya (dengan perencaan yg bagus dan tidak pelit untuk kepentingan rakyat).

Kita terjebak dalam “panggung formalistis/aristokrat” sebagai ciri Budaya Nusantara. Peluang “berfikir” kontekstual dan “out of the box” sangat kecil, walaupun hal tersebut merukan fakta “kebenaran”.

Dalam diskusi dengan banyak tokoh budaya nasional, saya pernah bertanya, mungkinkah budaya “panggung” tersebut diganti dengan budaya sebaliknya.

Jawabnya rata-rata, “tidak bisa” karena sudah “terbentuk oleh alam” dan saya setuju, terbukti dapat memastikan “keagungan” budaya Nusantara, contohnya Pancasila (Oleh bung Karno sebagai kristalisasi butiran kearifan masyarakat Desa, sebagai refrentasi “indigionus people” Indonesia, yang menjadi cara pandang NKRI).

Tetapi menurut saya masih ada yang diupayakan adalah, melakukan perubahan “Mekanisme dan tata cara pementasan”Sesuai dengan tuntutan “penonton”/rakyat”. contoh; Jokowi menjadi Presiden Dengan penguatan tema “Jokowi adalah Kita”. Cara fikir masyarakt di “cerdaskan” .

Tantangan budaya ini harus kita jawab bersama .

Hanibal Hamidi

 

Menengok kasus Stunting di Maluku dalam kacamata konsultan Generasi Sehat dan Cerdas

Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting. Lebih dari sepertiga anak berusia di bawah lima tahun di Indonesia tingginya berada di bawah rata-rata. Pada umumnya kekurangan gizi kronis ini biasanya berhubungan dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah.

Di Provinsi Maluku, Meskipun terjadi penurunan prevalensi balita stunting dari  32,3 (2015) menjadi 29,0 (2016), namun masih terdapat 4 KAB/KOTA yang mengalami Peningkatan Prevalensi Balita Stunting yakni kabupaten Maluku Tengah 21,1 (2015) mengalami peningkatan 23,2 (2016), Kota Ambon 30,0 (2015) mengalami peningkatan 32,6 (2016), Kabupaten Maluku Barat Daya 28.9 (2015) berubah 35,7 (2016) dan Kepulaun Aru 36,7 (2017) mengalami peningkatan 40,2 (2016).

Menurut Koordinator Konsultan GSC Maluku, Dwijo Darmono, Bahwa pelaksanaan Rakor POKJA AMPL itu sebagai bentuk komitmen sekaligus dukungan Pemerintah Provinsi untuk persiapan penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) di Kabupaten, kegiatan itu juga merupakan penerjemahan dari RPJMN 2005-2025 yang fokusnya pada tahun 2019 untuk penyehatan lingkungan, menyediakan air minum yang aman dan sanitasi yang  layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk selengkapnya dapat di baca pada Link berikut

 

TERBUNUHNYA KEBENARAN

Tentara musuh memasuki sebuah desa. Mereka menodai kehormatan seluruh wanita di desa itu, kecuali seorang wanita yang selamat dari penodaan. Ia melawan, membunuh dan kemudian memenggal kepala tentara yang akan menodainya.

Ketika seluruh tentara sudah pergi meninggalkan desa itu, para wanita malang semuanya keluar dengan busana compang-camping, meraung, menangis dan meratap, kecuali satu orang wanita tadi. Ia keluar dari rumahnya dengan busana rapat dan bersimbah darah sambil menenteng kepala tentara itu dengan tangan kirinya. Para wanita bertanya: “Bagaimana engkau bisa melakukan hal itu dan selamat dari bencana ini?”

Ia menjawab: “Bagiku hanya ada satu jalan keluar. Berjuang membela diri atau mati dalam menjaga kehormatan.”

Para wanita mengaguminya, namun kemudian rasa was-was merambat dalam benak mereka, bagaimana nanti jika para suami menyalahkan mereka gara-gara tahu ada contoh wanita pemberani ini. Mereka kawatir sang suami akan bertanya ” Mengapa kalian tidak membela diri seperti wanita itu, bukankah lebih baik mati dari pada ternoda ?”

Kekaguman pun berubah menjadi ketakutan yang memuncak. Bawah sadar ketakutan para wanita itu seperti mendapat komando….mereka beramai ramai menyerang wanita pemberani itu dan akhirnya membunuhnya. Ya…membunuh kebenaran agar mereka dapat bertahan hidup dalam aib, dalam kelemahan, dalam fatamorgana bersama.

Beginilah keadaan kita saat ini, orang-orang yang terlanjur rusak…..mereka mencela, mengucilkan,menyerang dan bahkan membunuh eksistensi orang-orang yang masih konsisten menegakkan kebenaran, agar kehidupan mereka tetap terlihat berjalan baik walau sesungguhnya penuh aib, dosa, kepalsuan, pengkhianatan, ketidak berdayaan, dan menuju pada kehancuran yang nyata.

Sebelum terlambat, pastikan berani berpihak kepada KEBENARAN…!!!

penetapan prioritas dana desa tahun 2018

Alhamdulillah semua kebutuhan Kesehatan termasuk bagi permaslahan “stunting” (air bersih, sanitasi dan Gizi) dan Pendidikan (PAUD dan Taman Bacaan) serta Lingkungan pemukiman (sampah dll) yang kita perjuangkan bersama telah terakomodasi dalam “Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018”. Semoga kearifan warga Desa melalui Musyawarah Desa memiliki cara pandang dan keinginan yang sama sehingga menjadikan kegiatan tersebut termasuk dalam RKP dan APB Desa. Amin.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas dana desa tahun 2018 yang dapat di download pada  ⁠⁠⁠⁠Link berikut

Hanibal Hamidi

Rapat Integrasi Rumah Desa Sehat dan Puskesmas

Mendampingi Paparan dr. Mukti Eka Rahadian, Mars, MPH, Kabid Analisis Lingkungan Strategis Kemenkes, dalam gagasan perubahan Di BBPK Kemenkes, Implementasi Permemdesa PDTT Tentang Dana Desa Bidang Kesehatan, sebagai landasan instrumen Integrasi Rumah Desa Sehat dan Puskesmas, berasama Ibu Trisa (Kepwla Pusat Determinan Faktor Kesehatan) dan Bpk Zainal (Promotor), di Cilandak pada jumat 6 Oktober 2017.

Hanibal Hamidi, Diskusi Bersama 6 Kepala Kampung, 1 Camat (Distrik), Ketua Pemuda Indonesia Hebat (Rugby), Ketua Forum Perintis Kemerdekaan Trikora (Stevanus Watifo), Wkl. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua dan Pengurus LSM Papua di Sekeretariat merDesa Institute; Tentang Penyimpangan Implementasi UU Desa di Kabupaten Yahukimo. Jakarta 4 Oktober 2017.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑