Akibat Paradigma Yang Tidak Tepat Penaganan Pandemi Covid 19 Indonesia (HH)


DEMI MASA DEPAN INDONESIA YANG TERANCAM TEROR KESEHATAN C19 SAAT INI !!

Sadarlah Bahwa Indonesia Negara Hukum, yang telah mengatur bahwa wabah PANDEMI (“kedaruratan kesehatan masyrakat), dengan skala penularan antar negara, penanganannya diatur oleh UU no 6, 2018, Kekarantinaan Kesehatan (KK), yang merupakan mandat kemenkess sebagai pelaksananya. UU KK ini melaksanakan kesepakatan dunia melalui WHO yang termuat dalam “Internasional Healt Regulation” tahun 2005 (IHR 2005), yang telah dikoordinasikan dengan berbagai lembaga dunia, misal WTO, ILO dll, mengingat pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan akan berdampak pada berbagai hak azasi dan berbagai dimensi kehidupan bernasyarakat dan bernegara.

Sangat tidak sama dengan wabah EPIDEMI (bencana non alam), yang skala penularannya lokalis satu wilayah negara, penagananannya diatur dengan UU Wabah dan UU Penanggulangan Bencana.

Akibat keslahan cara pandang penaganan kasus Pandemi Covid 19, yang ditetapkan sebagai bencana non alam, sehingga substansi PP no 21, tahun 2020, tentang PSBB, mengabaikan pengaturan pada pasal 11-14, UU KK, yang seharusnya menjadi acuan substansi PP PSBB tersebut, yang menyatakan bahwa dalam kondisi “kedaruratan kesehatan masyarakat” akibat Pandemi, maka pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, bukan atas usulan pemerintah daerah, seperti saat ini. Hal ini mengingat efektifitas pelakasanaan PSBB bila terdapat batas wilayah anatr negara di suatu wilayah pemda provinsi tertentu (misal Kalbar), maka dibutuhkan kewenagan pemerintah pusat untuk mengendalikan keluar masuk orang dipintu perbatasan tersebut. Demikian pula untuk membatasi mobilisasi orang antar provinsi dengan zona merah, juga harus dibatasi oleh kewenangan pemerintah pusat. Sehingga dengan disertai adanya kedisiplinan masyarakat berdasarkan pengetahuan yang baik tentang provile dan pola penularan virus SarsCoV-2, penyebab wabah pandemi covid 19, melalui edukasi yang masif dan keterlibatan tokoh tokoh masyarakat, maka kepastian efektifitas PSBB akan didapat.

TANPA HAL TERSEBUT DI ATAS, MAKA SEMUA AKSI YANG DILAKUKAN SIAPAPUN, TIDAK AKAN MAMPU MENGENDALIKAN KASUS PANDEMI COVID 19 SAAT INI, KARENA SUDAH SANGAT TERLAMBAT, dan akan semakin buruk, uang semakin habis, dan potensi ketidakpercayaan pd pemerintah makin tinggi, ekonomi makin sulit, jumlah kasus semakin meningkat, kemampuan perawatan RS semakin lemah.

Tanpa mengevaluasi dimana letak kesalahannya dan mulai dari kesadaran dan kejujuran mengakui kesalahan tersebut, maka perbaikan bisa dilakukan.

Penaganan pandemi secara Esensi, dg UU karantina kesehatan secara efektif, dg waktu 24 jam x 2×14 hari scara nasional (kendali pusat), maka dipastikan hasilnya segera terkendali. syartanya perncanaan detail, melibatkan masyarakat secara baik (madani, terbuka, dilog, melibatkan tokoh masyarakat), menempatkan kesetaraan dengan pemerintah sesuai kewenagan, kompetensi, dan kemampuan masing masing, dibawah kendali tim pusat (Kemenkes, + tim pakar multi disiplin + “war rooom” selama 24 jam x 14 hari x 2)

CATATAN;
Segera KARANTINA elit kekuasaan yang berBudaya “sok tau” para pejabat yang merasa pintar karena telah lulus sekolah dengan cara belajar menghapal, bukan dengan cara belajar siswa aktif (diskusi), sehingga nalarnya baik, sehingga senua hal dianggap enteng, mudah dll. JANGAN ANGGAP ENTENG PANDEMI COVID 19.

(HH)

#IndonesiaMaju2045 #KonsolidasiDemokrasiPancasila

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

Ancaman Bangsa dan Negara Indonesia Mendatang


Masihkah Keangkuhan bahwa “Kebenaran adalah hanya milik pemerintah” ???,

sejak 5 bulan lalu, kita ingatkan pentingnya kompetensi/prosionalisme dalam penaganan “pandemi” covid 19 (berdadarkan UU Kekarantinaan kesehatan), yang tidak sama dengan penangan “epidemi” yang diatur dalam UU Wabah dan juga UU Penanganan Bencana.

teringat masa kecil saat seseorang kulitnya penuh bekas luka, dijauhi okeh semua temannya … ironisnya pada C19, karena sumbatan informasi ke Presiden Jokowi oleh virus elit kekuasaan yang sangat amatir, dan otoriter, utamanya bidang kesehatan.

… Mari kita kawal bersama presiden Jokowi dalam mengkarantina virus elit kekuasaan yg mengancam keberlanjutan Infonesia (HH)

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

RUU HIP (BALEG) 26 APRIL 2020.pdf


Ijin melaporkan Pada 12 Juni 2020 pkl. 13.00 s.d 14.30 wib di Gedung LVRI Jl. Gatot Subroto Jaksel telah berlangsung konperensi pers dan pernyataan sikap oleh anggota Legiun Veteran Republik Indonesia dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/POLRI (FOKO) menyikapi SITUASI NASIONAL TERKINI yang dihadiri sekitar 20 orang dipimpin oleh Letjen TNI Purn. Soekarno (FOKO/Pengurus LVRI/Foko). Sehububgan dengan hal tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Tokoh yang hadir dalam acara tersebut :
a. Bantu Hardjio (LVRI)
b. Ketua Umum LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun
c. Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno
d. Kadep LVRI Mayjen TNI (Purn) Nono Sukarno.
2. Pembacaan pernyataan sikap oleh Mayjen TNI (Purn) Nono Sukarno (Kadep LVRI) :
Kami Menyoroti sejumlah isu besar yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Isu besar tersebut antara lain kegaduhan di dalam masyarakat terkait isu TKA China ditengah maraknya PHK selama pandemi Covid-19 dan merebaknya isu kebangkitan PKI lewat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Atas dasar isu di atas, Kadep LVRI Mayjen TNI (Purn) Nono Sukano kami menyatakan empat sikap kepada pemerintah. :
a. Pertama, mendesak pemerintah membongkar tuntas, menghentikan dan menindak berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham khilafahisme yang memiliki basis di kampus-kampus PTN dan PTS di seluruh Indonesia, dan membersihkan birokrat dari anarsis-anarsis kelompok radikal.
b. kedua, kami mendesak pemerintah untuk menolak RUU HIP dan mendesak DPR RI untuk mencabut RUU tersebut. keliru apabila penjabaran Pancasila sebagai landasan bagi pembentukan UUD justru diatur dalam Undang-Undang. Keberadaan RUU HIP justru akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. Pengangkatan RUU HIP ini dinilai sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI.
c. Ketiga, LVRI mengajak semua pihak khususnya kelompok elit untuk fokus memerangi pandemi Covid-19 dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kami menyarankan semua pihak untuk tidak memanfaatkan situasi ini, baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Dia juga meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan hukum secara tepat terhadap siapapun yang melanggar peraturan saat pandemi.
d. Keempat, mendesak MPR RI, DPR RI, dan pemerintah serta mengajak seluruh masyarakat untuk menegakkan tata kehidupan berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuens dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini akan berhasil hanya melalui upaya konstitusional. ‘Kaji Ulang’ Perubahan UUD 1945.
Demikianlah pernyataan Purnawirawan TNI/Polri menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dinilai telah jauh melenceng dari Pancasila. Dump

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200612185543-32-512812/try-sutrisno-dan-purnawirawan-desak-dpr-cabut-ruu-hip?utm_source=facebook&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed

Terlepas dari pro dan kontra ,RUU HIP pada hemat saya adalah gagasan besar dari pemrakarsanya, yang saya tdk tahu siapa. Betapa tidak ,jika kita untuk lihat dengan perspektip husnudz-dzan,penggagasnya tampaknya berniat ingin menjaga Panca Sila dari himpitan berbagai tekanan ideologi yg tumbuh ditengah arus globalisasi. Namun kita tiba-tiba tersentak krn didalamnya mengundang banyak kontroversi dan publik kemudian ramai mendiskusikannya.

Penyusun naskah akademik dan draft HIP itu tampaknya tergesa gesa,sehingga apa yang disajikannya kurang tepat. Ini bisa dilihat dari hal yang paling elementer saja, yakni istilah “haluan” dalam kalimat “ Haluan Ideologi Pancasila”. Secara semantik tdk tepat,krn Pancasila yg tercantum dlm pembukaan UUD 1945 adalah sebuah staats fundamental norm yg mengarahkan dan membimbing visi bangsa : jadi tdk perlu Undang-Undang yang levelnya lebih rendah, sebab hal demikian berarti akan #mereduksi.

Barangkali haluan yg dimaksud adalah arah pembangunan jangka panjang dan menengah. Jika ini yg dimaksudkan , MPR adalah satu-satunya lembaga yg mempunyai wewenang menafsirkan Pancasila agar bisa menjadi acuan pembangunan tsb. Tentunya apa yg akan dilakukan MPR itu mesti melalui proses diskursus Pancasila dan penyerapan aspirasi di masyarakat dan kajian akademik.

Dalam konteks seperti itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) sebenarnya adalah institusi yg berperan sbg jembatan antara MPR dgn masyarakat dalam diskursus ataupun sosialisasi tentang Pancasila. Dengan demikian BPIP sesungguhnya lebih tepat di bawah MPR,bukan dibawah lembaga eksekutif. Dengan begitu, Pancasila akan terhindar dari kemungkinan “tafsir tunggal”dari pemerintah yg berkuasa,seperti pernah dituduhkan kepada pemerintah Orde Baru.

===========================================================================

Sepakat, itulah yg dimaksud paradigma tata kelola pemerintahan (negara) yg baik, dilaksanakan melalui tata kelola pemrintah (rezim berkuasa) yg berih. UU no 17, 2007, RPJPN (20th), adalah GBHN bagi RPJMN (5 th) dg akuntabilitas berdasarkan indikator sasaran yg akan dicapai dg kualitatif saja, tp ukuran kualitatif juga. sehingga semua pihak dapat menilai keberhasilan pemerintah, bukan hanya pemerintah yang menilai dirinya sendiri sbg dasar pemilu berikutnya.

pada beberapa kesempatan di komunitas intelektual nasionalis, “tolong hindari penggunaan Pancasila yg dieksflorasi sebagai refresentasi pemikiran Soekarno, untuk digunakan menjustifikasi secara politik sebagai pemilik negara Indonesia. Sekaligus mendukung menjadi “penguasa” presiden periode berikutnya nantinya. Mengingat Pancasila sbg sutu “nilai” entitas “berbangsa Nusantara”, terlalu sakral untuk digunakan pembenaran bg tujuan berkuasa satu kelompok. resiko terlalu besar bagi keberlanjutan bangsa Indonesia yg lebih dulu dipersatu oleh sumpah pemuda 1928. Kecerdasan Soekarno yg menggali dan merumuskan pemersatu sumpah pemuda adalah Pancasila, sbg dasar “bernegara RI”.

Saya menyarankan, gunakan “Tri Sakti” untuk menjadi GBHN pembangunan, untuk tujuan kapitalisasi ideologi nasionalis bagi acuan keberlanjutan presiden mendatang.

Tapi pembisiknya yg lebih intens berinterakasi mengalahkan gagasan tsb (HH)

https://kumparan.com/kumparannews/pemerintah-putuskan-tunda-pembahasan-ruu-hip-1tcj9qRoEmO
RUU HIP (BALEG) 26 APRIL 2020.pdf

BALEG-RJ-20200528-033949-4586.pdf

587FILE.pdf

Maklumat DP MUI Pusat & Prov.pdf

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

Kebangkitan Kemandirian Kesehatan Indonesia


Halo, #KawanIptek. Saksikan Peluncuran Produk Inovasi Covid-19 “Kebangkitan Inovasi Indonesia” bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, melalui kanal Youtube Kemenristek/BRIN, Rabu, 20 Mei 2020, pukul 11.00 WIB – selesai. .
Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 mengadakan Peluncuran Produk Inovasi Covid-19 dengan tema “Kebangkitan Inovasi Indonesia”. .
Terdapat 9 produk inovasi utama dari berbagai Lembaga penelitian baik pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan swasta yang akan diluncurkan, diantaranya : .
1. PCR Test Kit
2. Rapid Test Kit
3. Ventilator karya BPPT, ITB, UI, UGM, PT Dharma, dan PT Poly Jaya. 4. Produk Imunomodulator
5. Plasma Convalesence.
6. Mobile Lab BSL-2
7. Artificial Intelligence untuk Deteksi covid-19
8. Autonomous UVC Mobile Robot (AUMR)
9. Purifying Respirator
.
Selain 9 produk tersebut, terdapat berbagai produk inovasi Covid-19 karya anak Bangsa lainnya yang akan diluncurkan

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

3 TAHAP MEMBEBASKAN INDONESIA DARI CENGKERAMAN COVID 19 MENCAPAI VISI 2045, Pasukan Gegana, Mako Brimob, 3/4/2020


Landasan Kebijakan Operasional Pasukan Gegana Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID- 19 Berdasarkan Kepres No 11, tahun 2020,

(Hanibal Hamidi)

Konsep penanganan wabah disuatu wilayah negara, adalah haus berdasarkan peraturan hukum yang ada, dan atas pengetahuan terbaik kita tentang “karakter” penyebab wabah tersebut. Mutasi virus corona penyebab covid 19, adalah organisme yang memiliki karakter “mampu hidup di dalam maupun di luar inangnya (habitatnya maupun “cariernya”, misal manusia), dalam waktu 9-14 hari, dapat ditularkan secara langsung melalui “virus yang ada dalam droplet orang yang terinfeksi”. Virus yang brukuran “nano” ini, secara langsung dapat dipaparkan melalui batuk, bersin, air mata, dan atau melalui perantara semua benda yang ada di tengah lingkungan kehidupan sosial kita yang menjadi tempat bagi virus tersebut, dan umumnya mellaui tangan kita virus tersebut masuk melalui mulut dan atau hidung kita, menginfeksi sel yang utamanya ada dalam organ pernafasan. Sehingga secara statistik kecepatan penularan covid 19 bertambah secara EKSPONENSIAL dalam waktu 4 hari. Tingkat kematian akibat covid 19, tidak tinggi, umumnya 3%, tetapi di Indonesia saat ini sangat tinggi akibat keterlambatan diagnosa penderita, sehingga keterlambatan dilakukan perawatan, terutama pada orang tua dan yang disertai penyakit lainnya memiliki “probabilitas tinggi” menyebabkan kematian. Umumnya dapat sembuh sendiri melalui “release” antibody, yang otomatis dikeluarkan sebagai mekanisme imunitas tubuh manusia melalui darah setelah hari ke 6 infeksi.

Dimasa disrupsi saat ini, dampak covid 19 ini pada berbagai dimensi kehidupan sosial, jauh lebih dahsyat, dan berpotensi pada berbagai kehancuran bagi bangsa dan negara. Bukti nyata dihadapan kita semua, dilayar kaca dan berita surat khabar konvensional maupun elektronik phenomena yang selama ini kita anggap tidak mungkin terjadi di dunia, sepinya kota Makkah, Roma dan lainnya yang merupakan kota suci berbagai agama, di tingkat nasional dengan sepinya pusat pusat pertokoan, dan kita harus menerima sikap yang berbeda dengan philosofhi yang kita jadikan acuan dalam inter aksi sosial berdasarkan Panca Sila, “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”, tetapi saat ini harus menjalankan kehidupan dengan paradigma “Bersatu kita punah, menjaga jarak kita selamat”, yang kesemuanya bersifat sementara dalam menghadapi ancaman “covid 19”.

Transformasi digital menunjukkan bukti adanya keniscayaan kita untuk menerimanya, maka kita harus tunjukkan kecerdasan kita semua, untuk sementara waktu dalam menghadapi bencana covid 19 ini, kita semua harus bisa berproduksi melalui rumah masing-masing. Tuntutan “rekonstruksi budaya” tentang makna “interaksi sosial formalitis” atas kehadiran fhisik walau tanpa makna terhadap substansi dalam makna satu kesatuan komunitas, saat ini harus berubah menjadi “silaturahmi substansial” dengan bersatu dalam seluruh tuntutan “kesetiakawanan sosial Pancasila” melalui “penyatuan pemikiran dan aksi bersama melawan covid 19”, dalam koordinasi pemerintah melalui Satgas percepatan penaganan covid 19, dalam melaksanakan mandat UU no 6 tahun 2018, Karantina Kesehatan, yang ditetapkan berdasarkan Kepres 11, th 2020 dan dipimpimpin secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Keberhasilan dalam kesinambungan aksi, membutuhkan fokus prioritas aksi untuk memastikan keberhasilan pada setiap tahapan, yang menjadi penentu tahap berikutnya.

Payung hukum; Perpu 1, PP 21, & Kepres 11, tahun 2020.

Tahap 1, (Pada masa wabah terjadi 2x 14 hari).

Semua upaya Pembasmian dan Stabilisasi COVID 19, Fase untuk memastikan tidak ada penularan pada manusia sehat dalam setiap wilayah Provinsi yang ditetapkan aksi secara bersamaan/simultan, selama 28 hari (indikator “Tidak ada penderita baru positif covid 19″) sejak dimulai aksi, maka semua upaya gotong royong dilakukan untuk 14 hari pertama, Instrumen utama adalah Satgas untuk mengkoordinasikan semua pihak dalam satu kesatuan komando dan kesadaran disiplin yang tinggi, untuk;

1. Memisahkan orang sehat – sakit & Merawat lebih dini penderita terinfeksi (menurunkan resiko kematian).

2. Mencegah pemaparan covid 19 secara langsung melalui (droplet) penderita terinfeksi, masuk melalui hidung & mulut (cuci tangan, jaga jarak, masker dll),

3. Mencegah pemaparan covid 19 melalui lingkungan (Disinfektan, isolasi diri, waspada)

Tahap 2. (Jangka pendek-menengah).

Fase Recovery, semua upaya yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh situasi sosial kembali seperti diawal sebelum terjadinya wabah covid 19, dan siap melangkah mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Instrumen utama adalah UU Perpu no 1, tahun 2020 adalah UU OMNIBUS LAW. Dengan terbangunnya pondasi yang kokoh bagi struktur ekonomi nasional dan dapat mencapai peningkatan pendapatan rata rata masyarakat Indonesia (PDB), secara signifikan pada tahun 2024, dengan Indikator capaian adalah Pendapatan perkapita masyarakat sebesar $ 3.886-12.086.

Tahap 3. (Jangka menengah-panjang)

Pelajaran yang sangat mahal pada tragedi “covid 19” di Indonesia, yang saat ini harus menerima sebagai negara yang angka kematiannya tertinggi di Asia, akibat kegagapan menyikapi kasus covid 19, atas lemahnya pengetahuan dan teknologi disertai ketergantungan pada banyak negara bagi pembangunan kesehatan Indonesia, harus dapat dipastikan berakhir di saat ini juga.

Fase pembangunan ketahanan nasional bidang kesehatan dalam mitigasi dan antifasi ancaman, sekaligus dapat memastikan kemandirian bidang kesehatan, serta pengembangan industri kesehatan dan kecantikan menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang keberlanjutan sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara termaju no 4 di dunia pada tahun 2045.

Kegiatan utama adalah membangun “pusat riset dan pengembangan “tropical dessease” berbasis genom”, sehingga memastikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu mengindetifikasi dan memitigasi penyebab semua wabah penyakit yang akan terjadi di masa mendatang, sekaligus dapat melakukan pengembangan untuk menjadikan industri kesehatan dan kecantikan Indonesia yang dikenal di seluruh dunia sebagai “poros kesehatan tropis” dunia. Melalui elaborasi kemajuan teknologi, kualitas manusia Indonesia, dan potensi sumber daya alam Indonesia (nabati, hewani, mikro organisme dll), yang dimililiki Indonesia sebagai negara tropis terbesar dunia, akan mampu menghasilkan kemajuan industri kesehatan dan kecantikan yang sangat dibutuhkan masyarakat dunia di masa mendatang. Sehingga pusat riset yang telah mulai dikembangkan oleh Universitas Palangka Raya sejak tahun 2019 “Lembah Kesehatan Indonesia”, harus mendapat dukungan semua pihak yang terkait. Momentum “progressif” pembangunan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dengan paradigma “Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan.

(Hanibal Hamidi)

Semoga dapat menjadi bahan kebijakan institusi Gegana, Sebagai bagian dari Polri, dengan Tugas pokok adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. menegakkan hukum; dan

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasukan Gegana (Walet Hitam), sebagai pasukan utama Brimob, dengan semangat “Setia, Tabah, Waspada” dalam melaksanakan fungsi a) Penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radio aktif dan perlawanan terror. b). Pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional, kami sampaikan sebagai berikut.

Salam Pancasila

Hanibal Hamidi

#GotongRoyongHadapiCOVID19

Resume acara gegana, Mako Brimob, 3:3:2020 2.pdf
Salam Kejuangan Nusantara

GOTONG ROYONG NASIONAL PEMBEBASAN INDONESIA DARI TEROR COVID 19 BERBASIS PROVINSI


ANCAMAN penderitaan akibat wabah berbagai penyakit tersebut, akan terus kita hadapi entah sampai kapan, yang akan terjadi setiap saat berdasarkan dinamika perubahan lingkungan, yang mengakibatkan adanya interaksi “kuat”, antara manusia sebagai “inang”, dengan virus dan atau bakteri sebagai “parasitnya”(kecuali “cacar”, sebagai satu satunya wabah penyakit yang berhasil dimusnahkan, (WHO tahun 1980).Ketercengangan kita semua menyaksikan phenomena sosial dunia dalam layar kaca tv, “sepinya” Maakah dan Roma, sebagai kota suci umat Islam dan Kristen, yang bagi kita selama ini “tidak mungkin terjadi”, serta secara nasional terjadi “lengangnya” pertokoan pertokoan, dan “sangat lengangnya jalan sudirman di Jakarta. Hal ini semua diakibatkan terjadinya dikarena isue oandemi COVID 19, menyadarkan kepada kita bahwa “dahsyatnya

Kedahsyatan dampak wabah COVID 19 di era digital saat ini, membuktikan kebenaran bahwa “Kerugian suatu negara akibat wabah lebih dahsyat dari senjata pembunuh masal apapun yang ada saat ini”, mengingat wabah berbagai penyakit “pes, kolera, cacar, hiv, tbc, flue burung, flue onta, flue hongkong, ebola dan COVID 19”, yang terjadi sejak abad 14, telah merenggut ratusan juta jiwa manusia.

Berdasarkan kesadaran akan dahsyatnya dampak wabah COVID 19, denagan kecepatan penularan yang sangat tinggi, APAKAH KITA MASIH BISA BERFIKIR NORMATIF ??? Atas kepentingan yang sama dalam menghadapi benana wabah epidemi dan pandemi suatu penyakit, yang membutuhkan kerja bersama “seluruh” negara -negara di dunia, pada 7 April 1948. dibentuk WHO dengan tugas utama memberantas wabah penyakit menular.

Kinerja WHO BELUM cukup baik untuk tugas utamanya. Hanya satu wabah penyakit pandemi cacar/smallvox yang telah berhasil dimusnahkan pada tahun 1980. Dan ketidak siapan WHO untuk memimpin aksi dunia menghadapi pandemi COVID 19, saat ini.

Pernyataan Bill Gates, orang terkaya di dunia, pemilik perusahaan komputer terbesar didunia, microsoft, menyatakan virus lebih berbahaya dibanding sejata apapun, kekayaan dunia akan menurun lebih dari $ 3T dan kita akan mendapatkan berjuta juta kematian. Untuk mencegah hal ini terjadi, harus segera dilaksanakan investasi signifikan untuk antisipasinya.

Konsep strategi menghadapi covid 19, Berdasarkan “KARAKTER POLA HIDUP COVID 19;

Penularan manusia-manusia cepat (4 hari), fatality rate 3 %. Mampu hidup di luar tubuh manusia selama 9 hari (berada diberbagai tempat yang telah terpapar dari “droplet” batuk dan atau bersin seorang “pembawa” COVID 19), dan mampu hidup di tubuh manusia selama 14 harisederhananya; ISOLASI WILAYAH & PEMUTUSAN RANTAI PENULARAN SELAMA 14 HARI. (HH)

=================================================================//=========

Konsep Gotong Royong Nasional

Pembebasan Ancaman Teror Kesehatan COVID 19 Di Indonesia Berbasis Provinsi

(HH)

Fhenomena sosial yang tidak pernah terpikirbakan terjadi, sepinya kota Makkah dan Roma sebagai kota suci dan sepinya pusat pertokoan secara nasional, akibat COVID 19, mempertanyakan APAKAH KITA BIJAK UNTUK BERFIKIR NORMATIF DALAM MENGHADAPI WABAH COVID 19 saat ini ??? Hanya kepemimpinan Presiden yang dapat menyelamatkan ratusan juta manusia dan masa depan negara RI.

Operasi Gotong Royong Nasional dilaksanakan dengan strategi:

Tahap 1; Operasi Pemusnahan (14 hari)

Tahap 2; Pemantapan hasil Operasi pemusnahan (14 hari)

Tahap 3; Recovery Sosial

Tahap 4; Pelembagaan Untuk Antisifasi Masa Mendatang + PUSAT KAJIAN &

PENGEMBANGAN (LKI) …MITIGASI + ANTISIPASI

Prasyarat Utama melalui pemeriksaan Rapid Test pada sasaran terpililih;

a. Mengetahui siapa saja orang yang menjadi pembawa COVID 19 (Rapid test), dan mengisolasinya di RS, untuk memastikan tidak menulari masyarakat yang sehat, sekaligus mencegah kematian px. + Rujukan PCR.

b. Lakukan rapid test ulang pada hari ke 8, menghindari false negatif (penderita + COVID 19, kuang dari 6 hari, antibodi belum terbentuk)

c. Memastikan tidak ada potensi pemaparan kepada masyarakat sehat melalui pelaksanaan kebijakan “social Distancing”, yang diikuti dengan hidup sehat, cuci tangan setiap waktu memgang benda apapun dari kuar.

Keberhasilan sangat tergantung dengan;

1. Efektifitas pelaksanaan rapid test dalam mendapatkan orang yang terinfeksi COVID 19, yang selanjutnya

2. Perawatan terbaik di RS untuk kesembuhan dan mencegah kematian, serta memastikan tidak menularkan bagi keluarga yang sehat, dan

3. Efektifitas “social distancing”. (sosialisasi cuci tangan, hidup sehat dll)

4. Adanya Rencana dan road map nasional, yang menjadi acuan bagi rencana kerja dan roadmap pemerintah daerah dan adanaya tim kerja dengan dukungan fasilitas kerja “war room” untuk mengendalikan terintegrasinya semua aksi dan kebijakan semua unsur pemerintahan dan aksi masyarakat terkait isue COVID 19.

5. Tersedianya indikator kinerja dan laporan setiap waktu di web dan disampaikan secara luas pada masyarakat.

6. disiplin yang tinggi dari semua pihak, terutama tim kerja satgas, tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan kesehatan, integrasi dalam satu kesatuan gerak yang terintegrasi dibawah koordinasi satgas.

7.Libatkan civil society atas penyesuaian budaya di masa “darurat” (Terutama untuk budaya saat Kematian, perkawinan dll).

Pilihan Strategi Pembebasan Ancaman COVID 19 Indonesia Berbasis Provinsi (di bawah koordinasi Satgas), butuh waktu 2 x 14 hari, secara serentak bersamaan atau simultan di 34 Provinsi, sesuai peta kemampuan setiap provinsi (fasilitas dan sdm kesehatan).

Sejalan dengan upaya pembangunan untuk Meningkatkan Kemandirian Kesehatan yang sekaligus dalam meningkatkan Ketehanan Nasional Bidang Kesehatan, adanya “Pusat Kajian & Pengembangan Kesehatan “Tropical Deseasse”, menjadi mutlak bagi Indonesia, dan harus dimulai sejak saat ini. Hasil kajian dari pusat kajian nantinya dapat dikembangkan menjadi Industri Kesehatan (Obat, vaksin dll) dan Kecantikan (Suplemen, peremajaan kulit dll) berbasis bahan baku lokal nasional. Hal ini menjadi tujuan bagi Rencana pembangunan “Lembah Kesehatan Indonesia” di Palangka Raya, yang diinisiasi oleh Universitas Palangka Raya pada tahun 2019, sangat tepat.

Visi; Poros Maritim Dunia, dan Poros Kesehatan Tropis Dunia pada tahun 2045

Hanibal Hamidi.

Salam Kejuangan Nusantara
Hanibal Hamidi

#PerdesaanSehat.com

Begin forwarded message:

From: Hanibal Hamidi <hanibal2464@gmail.com>
Date: 28 March 2020 15.26.09 GMT+7
To: Hanibal Hp <hanibal2464@gmail.com>
Subject: GOTONG ROYONG NASIONAL PEMBEBASAN INDONESIA DARI TEROR COVID 19 BERBASIS PROVINSI



image.jpg

Salam Kejuangan Nusantara


Permen

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Affe991b1-87fc-40f7-8da6-aaab4218ad9f

Link WHO

https://www.who.int/

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/MENKES/PER/X/2010 Tanggal : 12 Oktober 2010 I. GAMBARAN UMUM PENYAKIT MENULAR TERTENTU YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH Gambaran umum penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah merupakan informasi epidemiologi dari penyakit tersebut yang meliputi gejala dan tanda yang sering atau kadang-kadang dijumpai pada penderita berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan laboratorium. Gambaran umum mengenai penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah adalah sebagai berikut : a. Kolera merupakan kejadian diare yang ditandai dengan buang air besar yang mengucur seperti cairan beras dan berbau khas sehingga dalam waktu singkat tubuh kekurangan cairan (dehidrasi). Pada pemeriksaan spesimen tinja ditemukan kuman kolera (Vibrio cholerae) dan atau dalam darah ditemukan zat antinya. b. Pes Bubo merupakan penyakit yang mempunyai gejala demam tinggi, tubuh dingin, menggigil, nyeri otot, sakit kepala hebat dan ditandai dengan pembengkakan kelenjar getah bening di lipat paha, ketiak dan leher (bubo). Pada pemeriksaan cairan bubo di laboratorium ditemukan kuman pes (Yersinia pestis). Pes Pneumonik adalah penyakit yang mempunyai gejala batuk secara tiba-tiba dan keluar dahak, sakit dada, sesak nafas, demam, muntah darah. Pada pemeriksaan sputum atau usap tenggorok ditemukan kuman pes (Yersinia pestis), dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan darah untuk menemukan zat antinya. c. Demam Berdarah Dengue mempunyai gejala demam tinggi mendadak 2-7 hari, disertai tanda-tanda perdarahan berupa bintik-bintik merah, mimisan, perdarahan pada gusi, muntah darah, berak darah. Pemeriksaan laboratorium dari sediaan darah hematokrit naik 20% dan trombosit < 100.000/mm3 dan serologis positif. d. Campak mempunyai gejala panas tinggi dengan bercak kemerahan (rash) di kulit disertai salah satu gejala batuk, pilek, dan mata merah (conjunctivitis).

15 2010, No.503 e. Polio mempunyai gejala demam disertai dengan lumpuh layuh mendadak dan pada pemeriksaan tinja ditemukan virus Polio. f. Difteri mempunyai gejala demam disertai adanya selaput tipis (pseudomembran) putih keabu-abuan pada tenggorokan (laring, faring, tonsil) yang tak mudah lepas, tetapi mudah berdarah. Pada pemeriksaan usap tenggorok atau hidung terdapat kuman difteri. g. Pertusis adalah penyakit yang mempunyai gejala batuk beruntun biasanya pada malam hari dengan suara khas yang pada akhir batuk menarik nafas panjang dan terdengar suara “hup” (whoop). Pemeriksaan laboratorium pada apusan lendir tenggorok ditemukan kuman pertusis (Bordetella pertussis). h. Rabies mempunyai gejala patognomonik takut air (hydrophobia), takut sinar matahari (photophobia), takut suara, dan takut udara (aerophobia). Gejala tersebut disertai dengan air mata berlebihan (hiperlakrimasi), air liur berlebihan (hipersalivasi), timbul kejang bila ada rangsangan, kemudian lumpuh dan terdapat tanda bekas gigitan hewan penular Rabies. i. j. Malaria adalah penyakit yang mempunyai gejala demam, menggigil, dan sakit kepala. Pemeriksaan sediaan darah terdapat parasit malaria (plasmodium). Avian Influenza H5N1 adalah penyakit yang menyerang terutama saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus Influenza A H5N1. Definisi operasional kasus Avian Influenza H5N1 dibagi 4 kriteria, yaitu: 1. Orang dalam penyelidikan Seseorang yang telah diputuskan oleh pejabat berwenang untuk diinvestigasi terkait kemungkinan infeksi H5N1. 2. Kasus suspek Seseorang yang menderita demam / suhu ≥ 38° C disertai satu atau lebih gejala di bawah ini : batuk sakit tenggorokan pilek sesak napas

2010, No.503 16 dan disertai satu atau lebih dari pajanan di bawah ini dalam 7 hari sebelum mulainya gejala : Kontak erat (< 1 meter) merawat, berbicara/bersentuhan dengan pasien suspek/probabel/kasus terkonfirmasi H5N1. Terpajan (memegang/memotong/mencabuti bulu/mengolah) ayam, unggas liar, bangkai unggas di lingkungan tercemar kotoran unggas yang terinfeksi H5N1 pada hewan/manusia yang dicurigai/terkonfirmasi dalam satu bulan terakhir. Mengonsumsi produk unggas mentah/tidak dimasak sempurna di wilayah yang dicurigai/dipastikan terdapat hewan/manusia terinfeksi H5N1 dalam satu bulan terakhir. Kontak erat dengan binatang lain misal kucing/babi yang telah dikonfirmasi terinfeksi H5N1. Memegang/menangani sampel (hewan/manusia) dicurigai mengandung virus H5N1 dalam suatu laboratorium/tempat lainnya. Ditemukan leukopeni (leukosit di bawah nilai normal). Ditemukan titer antibodi terhadap H5 dengan pemeriksaan uji HI menggunakan eritrosit kuda/uji ELISA untuk influenza A tanpa subtipe. Foto toraks menggambarkan pneumonia yang cepat memburuk pada serial foto. 3. Kasus probabel Kriteria kasus suspek ditambah dengan satu atau lebih keadaan di bawah ini : ditemukan kenaikan titer antibodi terhadap H5, minimum 4 kali, dengan pemeriksaan uji HI menggunakan eritrosit kuda atau uji ELISA. hasil laboratorium terbatas untuk Influenza H5 (terdeteksinya antibodi spesifik H5 dalam spesimen serum tunggal). Atau Seseorang yang meninggal karena penyakit saluran napas akut yang tidak diketahui penyebabnya yang secara epidemiologis

2010, No.503 berkaitan dengan aspek waktu, tempat dan pajanan terhadap kasus probabel atau kasus H5N1 yang terkonfirmasi. 4. Kasus konfirmasi Seseorang yang memenuhi kriteria kasus suspek atau probabel disertai satu dari hasil positif berikut ini dilaksanakan pada laboratorium influenza nasional, regional/internasional yang hasil pemeriksaan H5N1nya diterima WHO sebagai konfirmasi : Isolasi virus H5N1 Hasil PCR H5N1 positif Peningkatan >4 kali lipat titer antibodi netralisasi untuk H5N1 dari spesimen konvalesen dibandingkan dengan spesimen akut dan titer antibodi netralisasi konvalesen harus >1/80. Titer antibodi mikronetralisasi H5N1 >1/80 pada spesimen serum yang diambil pada hari ke > 14 setelah awitan (onset penyakit) disertai hasil positif uji serologi lain. k. Penyakit Antraks terdiri dari 3 tipe yaitu: (1) Antraks kulit mempunyai gejala dan tanda-tanda timbulnya eschar, yaitu jaringan nekrotik (mati) yang berbentuk ulkus (tukak) dengan kerak berwarna hitam di tengah dan kering. (2) Antraks pencernaan mempunyai gejala dan tanda-tanda sakit perut hebat, mual, muntah, suhu meningkat, yang dapat diikuti diare akut berdarah (melena) dan muntah darah setelah mengonsumsi daging ternak. Pada pemeriksaan laboratorium dari faeces ditemukan Bacillus anthracis. (3) Antraks pernapasan mempunyai gejala dan tanda-tanda sesak napas (dispnoe) dan batuk darah. Pada salah satu pemeriksaan laboratorium sediaan dari darah, lesi, tinja ditemukan Bacillus anthracis atau pada sediaan darah ditemukan zat anti. l. Leptospirosis adalah penyakit yang mempunyai gejala demam tinggi, Jaundice, nyeri otot betis dan air kencing berwarna coklat. Pemeriksaan laboratorium darah ditemukan zat antinya. m. Hepatitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Hepatitis dengan gejala klinis demam, badan lemas, mual, selaput mata berwarna kuning, atau air kencing berwarna seperti air teh.

2010, No.503 18 n. Influenza A baru (H1N1) adalah penyakit pada saluran pernapasan yang ditandai dengan demam >38°C dan spektrum penyakit mulai dari Influenza-like illness (ILI) sampai pneumonia. 1. Kasus suspek : kasus dengan gejala klinis di atas 2. Kasus probabel : kasus suspek dengan hasil tes influenza menunjukkan hasil positif untuk influenza A tanpa sub tipe menggunakan reagen untuk mendeteksi infeksi virus influenza musiman. Atau Kasus suspek yang berhubungan secara epidemiologis dengan kasus probabel atau kasus konfirmasi. Atau Kematian karena penyakit saluran pernapasan akut yang tidak dapat dijelaskan yang berhubungan secara epidemiologis dengan kasus probabel atau kasus konfirmasi. 3. Kasus konfirmasi : kasus dengan hasil laboratorium positif infeksi virus influenza A baru (H1N1) menggunakan satu atau lebih tes berikut ini : Real time Reverse Transcriptase–Polymerase Chain Reaction (RT–PCR) kultur virus kenaikan empat kali lipat antibodi netralisasi spesifik untuk influenza A baru (H1N1). o. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak dan syaraf spinal yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur yang menyebar melalui peredaran darah dan berpindah ke dalam cairan otak. Dari semua jenis penyebab meningitis, bakteri Neisseria meningitidis merupakan satu-satunya yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa dan epidemi luas. Meningitis yang disebabkan Neisseria meningitidis dikenal dengan sebutan meningitis meningokok atau penyakit meningokok. Gejala yang umum terjadi pada meningitis meningokok adalah kaku kuduk, demam tinggi, sensitif pada cahaya, sakit kepala, dan muntah. Walaupun diagnosis dini dan pengobatan adekuat sudah dilakukan, 510% penderita meninggal dalam waktu 24-48 jam setelah timbul gejala.

19 2010, No.503 Pada sedikit kasus, dapat terjadi septikemi yang sangat fatal, ditandai dengan perdarahan kulit dan kolaps peredaran darah. Pada sekitar 1015% penderita yang bertahan hidup ditemukan gangguan saraf persisten berupa tuli, gangguan bicara, kelumpuhan kaki, retardasi mental, dan paralisis. Diagnosis awal ditegakkan dengan pemeriksaan klinis diikuti pemeriksaan punksi lumbal yang menunjukkan cairan spinal purulen. Diagnosis pasti ditegakkan dengan hasil positip bakteri meningokok pada biakan spesimen cairan spinal atau darah, tes aglutinasi, atau polymerase chain reaction (PCR). p. Demam kuning (Yelow Fever/YF) adalah penyakit akibat virus yang menyebabkan demam berdarah, ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus penyebab (flavivirus). Nama YF diambil dari tanda kekuningan pada kulit dan mata penderita saat virus menyerang hati. Infeksi virus penyebab mengakibatkan gejala penyakit dari ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Gejala bisa berlangsung 3-6 hari, biasanya berupa demam mendadak, sakit kepala, nyeri sendi, hilang nafsu makan, nyeri perut, muntah, dan dehidrasi. Sebagian besar penderita akan sembuh setelah fase ini. Pada kasus yang berat (15%), dapat terjadi syok, perdarahan internal, ikterik (kekuningan pada kulit dan sklera mata), dan kegagalan organ. Diagnosis ditegakkan secara klinis didukung fakta riwayat mengunjungi daerah endemis pada masa inkubasi. Konfirmasi diagnosis dilakukan dengan menemukan virus penyebab melalui pemeriksaan reverse transcription polymerase chain reaction, atau isolasi virus dan biakannya dalam kultur sel menggunakan plasma darah. q. Chikungunya adalah penyakit viral yang ditularkan oleh nyamuk, dengan gejala khas berupa demam mendadak, rash dan nyeri sendi. Gejala lain yang mungkin menyertai adalah nyeri otot, sakit kepala, mual, rasa lelah, dan timbul ruam. Nyeri sendi dirasakan sebagai gejala yang menonjol, biasanya hilang dalam beberapa hari atau minggu. Pada sebagian besar penderita nyeri sendi akan sembuh sempurna, dan pada sebagian kecil dapat menetap selama beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Penyakit ini tergolong self-limiting, tidak ada pengobatan yang spesifik. Pengobatan ditujukan untuk menghilangkan gejala, termasuk nyeri sendi. Belum ditemukan vaksin untuk pencegahannya.

2010, No.503 20 Diagnosis ditegakkan secara klinis berdasarkan tanda dan gejala khas. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan serologi, misalnya dengan enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA), untuk mendeteksi munculnya antibodi (IgM dan IgG). Dapat juga dilakukan isolasi virus dari darah selama beberapa hari pertama infeksi. Pemeriksaan dengan metode Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dapat juga dilakukan, dengan sensitivitas yang bervariasi. II. TATA CARA PEMERIKSAAN KLINIS, PEMERIKSAAN LABORATORIUM, DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG LAIN. Penentuan suatu penyakit yang dapat menimbulkan wabah dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lain sesuai dengan jenis penyakitnya. 1. Pemeriksaan klinis a. Pemeriksaan klinis dilakukan oleh seorang dokter. b. Pemeriksaan klinis dilaksanakan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. c. Anamnesis dilakukan dengan penderita, keluarganya, atau orang lain untuk memperoleh keterangan tentang riwayat penyakit, umur, tempat tinggal dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang penentuan penyakit. d. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tingkat kesadaran penderita, suhu badan, tekanan darah, denyut nadi, frekuensi nafas, antropometri dan pemeriksaan bagian tubuh lain yang diperlukan untuk penentuan penyakit. e. Pemeriksaan klinis dilakukan dengan seksama dan menghindari risiko penularan penyakit terhadap pemeriksa maupun terhadap orang lain. f. Pemeriksaan klinis dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 2. Pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan laboratorium untuk penentuan penyakit dilakukan sesuai dengan baku emas untuk setiap jenis penyakit. Pengambilan dan

21 2010, No.503 pengiriman spesimen yang akan dilakukan pemeriksaan laboratorium mengikuti ketentuan sebagai berikut; a. Pengambilan spesimen 1) Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas yang terlatih dan diberi wewenang dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang. 2) Jumlah orang, jenis dan volume spesimen diambil sesuai dengan kebutuhan penyelidikan epidemiologi. 3) Pengambilan spesimen yang mengandung risiko besar bagi penderita, dilakukan oleh petugas yang berwenang di rumah sakit. 4) Pengambilan spesimen dari hewan dilakukan oleh petugas dinas peternakan atau petugas lain yang terlatih. 5) Pengambilan spesimen dilakukan dengan saksama dan menghindari risiko penularan penyakit terhadap petugas, orang lain dan tercemarnya lingkungan. 6) Pengambilan spesimen manusia dilakukan di laboratorium rumah sakit, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain atau di tempat lain yang layak untuk pengambilan spesimen. b. Pengiriman spesimen 1) Pengiriman spesimen ke laboratorium merupakan tanggung jawab kepala instansi yang memerintahkan pengiriman spesimen. 2) Pengiriman spesimen ke laboratorium dilakukan secepatnya dan dengan cara yang seksama untuk menghindari terjadinya penyebaran penyakit dan kerusakan spesimen tersebut. 3) Petugas yang membawa atau mengirim spesimen ke laboratorium bertanggung jawab atas pengamanan terhadap kemungkinan tercemarnya lingkungan yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit dari spesimen yang dikirim. 4) Spesimen dikirim kepada laboratorium yang ditunjuk. Pemeriksaan spesimen dilakukan oleh tenaga yang terlatih untuk pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan spesimen dilakukan di laboratorium atau di lapangan. 5) Pemeriksaan spesimen yang mengandung risiko penularan penyakit harus dilakukan di laboratorium. 2010, No.503 22 6) Pemeriksaan spesimen dilakukan dengan tepat, cepat dan teliti serta dengan menghindarkan kemungkinan terjadinya penularan penyakit. 7) Petugas yang memeriksa spesimen bertanggung jawab atas pengamanan terhadap tercemarnya lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari spesimen yang diperiksa maupun alat yang dipergunakan. 8) Petugas yang memeriksa spesimen dan kepala laboratorium yang bersangkutan bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan spesimen dan kerahasiaannya. 9) Laporan hasil pemeriksaan spesimen disampaikan secepatnya kepada pengirim spesimen. 3. Pemeriksaan penunjang lainnya a. Jenis pemeriksaan penunjang lainnya untuk penentuan penyakit dilakukan sesuai dengan baku emas untuk setiap jenis penyakit. b. Pemeriksaan penunjang dilakukan dengan menghindari penularan dan pencemaran terhadap orang dan lingkungan. III. PERTIMBANGAN MASYARAKAT EPIDEMIOLOGIS DAN KEADAAN Pertimbangan epidemiologis didasarkan pada data epidemiologi yang dibuat oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau provinsi yang dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri, berupa antara lain angka kesakitan, angka kematian, dan metode penanggulangannya, sekurangkurangnya mencakup: 1. Perkembangan penyakit (data kesakitan dan kematian) menurut karakteristik epidemiologi (waktu, tempat dan orang). 2. Data dan analisis kemungkinan terjadinya malapetaka yaitu kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penderita dan kematian yang lebih besar serta perluasan penularan penyakit ke daerah/negara lain.

23 2010, No.503 3. Cara-cara penanggulangan yang sudah dan akan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya cara-cara penanggulangan yang efektif, sumberdaya dan pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan. Pertimbangan keadaan masyarakat dibuat oleh gubernur dan/atau bupati/walikota yang setidak-tidaknya berisi : 1. Keadaan sosial budaya misalnya kepercayaan dan lain sebagainya yang mempengaruhi keadaan masyarakat setempat. 2. Keadaan ekonomi misalnya keadaan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian antara lain karena ke luar masuknya manusia, hewan dan barang-barang dari dan ke daerah wabah yang dapat atau diduga dapat mengakibatkan penularan atau penyebaran penyakit yang menimbukan wabah. 3. Pertimbangan keamanan misalnya keadaan yang berkaitan dengan faktor psikologis atau lain kekhawatiran, ketakutan, kepanikan dan faktor-faktor lainnya. IV. PENANGGULANGAN KLB/WABAH Penanggulangan KLB/wabah meliputi penyelidikan epidemiologi dan surveilans; penatalaksanaan penderita; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; penanganan jenazah akibat wabah; penyuluhan kepada masyarakat; dan upaya penanggulangan lainnya. 1. Penyelidikan epidemiologi dan surveilans. Penyelidikan epidemiologi dilaksanakan sesuai dengan perkembangan penyakit dan kebutuhan upaya penanggulangan wabah. Tujuan dilaksanakan penyelidikan epidemiologi setidaknya-tidaknya untuk : a. Mengetahui gambaran epidemiologi wabah; b. Mengetahui kelompok masyarakat yang terancam penyakit wabah; c. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit wabah termasuk sumber dan cara penularan penyakitnya; dan d. Menentukan cara penanggulangan wabah.

2010, No.503 24 Penyelidikan epidemiologi dilaksanakan sesuai dengan tatacara penyelidikan epidemiologi untuk mendukung upaya penanggulangan wabah, termasuk tata cara bagi petugas penyelidikan epidemiologi agar terhindar dari penularan penyakit wabah. Surveilans di daerah wabah dan daerah-daerah yang berisiko terjadi wabah dilaksanakan lebih intensif untuk mengetahui perkembangan penyakit menurut waktu dan tempat dan dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanggulangan yang sedang dilaksanakan, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Menghimpun data kasus baru pada kunjungan berobat di pos-pos kesehatan dan unit-unit kesehatan lainnya, membuat tabel, grafik dan pemetaan dan melakukan analisis kecenderungan wabah dari waktu ke waktu dan analisis data menurut tempat, RT, RW, desa dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu lainnya. b. Mengadakan pertemuan berkala petugas lapangan dengan kepala desa, kader dan masyarakat untuk membahas perkembangan penyakit dan hasil upaya penanggulangan wabah yang telah dilaksanakan. c. Memanfaatkan hasil penanggulangan wabah. surveilans tersebut dalam upaya Hasil penyelidikan epidemiologi dan surveilans secara teratur disampaikan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan provinsi dan Menteri up. Direktur Jenderal sebagai laporan perkembangan penanggulangan wabah. 2. Penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita, dan tindakan karantina). Penatalaksanaan penderita meliputi penemuan penderita, pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan serta upaya pencegahan penularan penyakit. Upaya pencegahan penularan penyakit dilakukan dengan pengobatan dini, tindakan isolasi, evakuasi dan karantina sesuai dengan jenis penyakitnya. Penatalaksanaan penderita dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat lain yang sesuai untuk kebutuhan pelayanan kesehatan penyakit menular tertentu.

25 2010, No.503 Penatalaksanaan penderita dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, pos pelayanan kesehatan atau tempat lain yang sesuai untuk penatalaksanaan penderita. Secara umum, penatalaksanaan penderita setidak-tidaknya meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Mendekatkan sarana pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan tempat tinggal penduduk di daerah wabah, sehingga penderita dapat berobat setiap saat. b. Melengkapi sarana kesehatan tersebut dengan tenaga dan peralatan untuk pemeriksaan, pengobatan dan perawatan, pengambilan spesimen dan sarana pencatatan penderita berobat serta rujukan penderita. c. Mengatur tata ruang dan mekanisme kegiatan di sarana kesehatan agar tidak terjadi penularan penyakit, baik penularan langsung maupun penularan tidak langsung. Penularan tidak langsung dapat terjadi karena adanya pencemaran lingkungan oleh bibit/kuman penyakit atau penularan melalui hewan penular penyakit. d. Penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam penemuan dan penatalaksanaan penderita di masyarakat. e. Menggalang kerja sama pimpinan daerah dan tokoh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat. Apabila diperlukan dapat dilakukan tindakan isolasi, evakuasi dan karantina. a. Isolasi penderita atau tersangka penderita dengan cara memisahkan seorang penderita agar tidak menjadi sumber penyebaran penyakit selama penderita atau tersangka penderita tersebut dapat menyebarkan penyakit kepada orang lain. Isolasi dilaksanakan di rumah sakit, puskesmas, rumah atau tempat lain yang sesuai dengan kebutuhan. b. Evakuasi dengan memindahkan seseorang atau sekelompok orang dari suatu lokasi di daerah wabah agar terhindar dari penularan penyakit. Evakuasi ditetapkan oleh bupati/walikota atas usulan tim

2010, No.503 26 penanggulangan wabah berdasarkan indikasi medis dan epidemiologi. c. Tindakan karantina dengan melarang keluar atau masuk orang dari dan ke daerah rawan wabah untuk menghindari terjadinya penyebaran penyakit. Karantina ditetapkan oleh bupati/walikota atas usulan tim penanggulangan wabah berdasarkan indikasi medis dan epidemiologi. 3. Pencegahan dan pengebalan. Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap orang, masyarakat dan lingkungannya yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah agar jangan sampai terjangkit penyakit. Orang, masyarakat, dan lingkungannya yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah ditentukan berdasarkan penyelidikan epidemiologi. Tindakan pencegahan dan pengebalan dilaksanakan sesuai dengan jenis penyakit wabah serta hasil penyelidikan epidemiologi, antara lain: a. Pengobatan penderita sedini mungkin agar tidak menjadi sumber penularan penyakit, termasuk tindakan isolasi dan karantina. b. Peningkatan daya tahan tubuh dengan perbaikan gizi dan imunisasi. c. Perlindungan diri dari penularan penyakit, termasuk menghindari kontak dengan penderita, sarana dan lingkungan tercemar, penggunaan alat proteksi diri, perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan obat profilaksis. d. Pengendalian sarana, lingkungan dan hewan pembawa penyakit untuk menghilangkan sumber penularan dan memutus mata rantai penularan. 4. Pemusnahan penyebab penyakit. a. Tindakan pemusnahan penyebab penyakit wabah dilakukan terhadap bibit penyakit/kuman penyebab penyakit, hewan, tumbuhan dan atau benda yang mengandung penyebab penyakit tersebut. b. Pemusnahan bibit penyakit/kuman penyebab penyakit dilakukan pada permukaan tubuh manusia atau hewan atau pada benda mati

27 2010, No.503 lainnya, termasuk alat angkut, yang dapat menimbulkan risiko penularan sesuai prinsip hapus hama (desinfeksi) menurut jenis bibit penyakit/kuman. Pemusnahan bibit penyakit/kuman penyebab penyakit dilakukan tanpa merusak lingkungan hidup. c. Pemusnahan hewan dan tumbuhan yang mengandung bibit penyakit/kuman penyebab penyakit dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan tersebarnya penyakit, yaitu dengan dibakar atau dikubur sesuai jenis hewan/tumbuhan. Pemusnahan hewan dan tumbuhan merupakan upaya terakhir dan dikoordinasikan dengan sektor terkait di bidang peternakan dan tanaman. 5. Penanganan jenazah Terhadap jenazah akibat penyakit wabah, perlu penanganan secara khusus menurut jenis penyakitnya untuk menghindarkan penularan penyakit pada orang lain. Penanganan jenazah yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Penanganan jenazah secara umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) Harus memperhatikan norma agama, kepercayaan, tradisi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pemeriksaan terhadap jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan. 3) Penghapushamaan bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam penanganan jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan. b. Penanganan jenazah secara khusus mengikuti ketentuan sebagai berikut : 1) Di tempat pemulasaraan jenazah : Seluruh petugas yang menangani jenazah telah mempersiapkan kewaspadaan standar. Mencuci tangan dengan sabun sebelum memakai dan setelah melepas sarung tangan. Perlakuan terhadap jenazah: luruskan tubuh; tutup mata, telinga, dan mulut dengan kapas/plester kedap air; lepaskan alat

2010, No.503 28 kesehatan yang terpasang; setiap luka harus diplester dengan rapat. Jika diperlukan memandikan jenazah atau perlakuan khusus berdasarkan pertimbangan norma agama, kepercayaan, dan tradisi, dilakukan oleh petugas khusus dengan tetap memperhatikan kewaspadaan universal (universal precaution). Air untuk memandikan jenazah harus dibubuhi disinfektan. Jika diperlukan otopsi, otopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus setelah mendapatkan izin dari pihak keluarga dan direktur rumah sakit. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. Jenazah dibungkus dengan kain kafan dan/atau bahan kedap air. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam di tempat pemulasaraan jenazah. Jenazah dapat dikeluarkan dari tempat pemulasaraan jenazah untuk dimakamkan setelah mendapat ijin dari direktur rumah sakit. Jenazah sebaiknya diantar/diangkut oleh mobil jenazah ke tempat pemakaman. 2) Di tempat pemakaman : Setelah semua ketentuan penanganan jenazah di tempat pemulasaraan jenazah dilaksanakan, keluarga dapat turut dalam pemakaman jenazah. Pemakaman dapat dilakukan di tempat pemakaman umum. 6. Penyuluhan kepada masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan oleh petugas kesehatan dengan mengikutsertakan instansi terkait lain, pemuka agama, pemuka masyarakat, lembaga swadaya masyarakat menggunakan berbagai media komunikasi massa agar terjadi peningkatan kewaspadaan dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah.

29 2010, No.503 V. TATA CARA PELAPORAN PENDERITA ATAU TERSANGKA PENDERITA PENYAKIT MENULAR TERTENTU YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH Laporan adanya penderita atau tersangka penderita penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah disebut laporan kewaspadaan. Yang diharuskan menyampaikan laporan kewaspadaan adalah : 1. Orang tua penderita atau tersangka penderita, orang dewasa yang tinggal serumah dengan penderita atau tersangka penderita, kepala keluarga, ketua RT, RW, kepala dukuh, atau kepala kecamatan. 2. Dokter, petugas kesehatan yang memeriksa penderita, dokter hewan yang memeriksa hewan tersangka penderita. 3. Kepala stasiun kereta, kepala terminal kendaraan bermotor, kepala asrama, kepala sekolah, pimpinan perusahaan, kepala unit kesehatan pemerintah dan swasta. 4. Nakhoda kendaraan air dan udara. Laporan kewaspadaan disampaikan kepada lurah atau kepala desa dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat selambat-lambatnya 24 jam sejak mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita (KLB), baik dengan cara lisan, maupun tertulis. Penyampaian secara lisan dilakukan dengan tatap muka, melalui telepon, radio, dan alat komunikasi lainnya. Penyampaian secara tertulis dapat dilakukan dengan surat, faksimili, dan sebagainya. Isi laporan kewaspadaan antara lain : 1. Nama penderita atau yang meninggal; 2. Golongan umur; 3. Tempat dan alamat kejadian; 4. Waktu kejadian; 5. Jumlah yang sakit dan meninggal. Laporan kewaspadaan tersebut selanjutnya harus diteruskan kepada kepala puskesmas setempat.

2010, No.503 30 Alur Laporan Kewaspadaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Puskesmas Pembantu/ Bidan di Desa Puskesmas Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Camat Desa/Lurah Dusun/RT/RW Masyarakat Kepala puskesmas yang menerima laporan kewaspadaan harus segera memastikan adanya KLB. Bila dipastikan telah terjadi KLB, kepala puskesmas harus segera membuat laporan KLB, melaksanakan penyelidikan epidemiologis, dan penanggulangan KLB. Laporan KLB disampaikan secara lisan dan tertulis. Penyampaian secara lisan dilakukan dengan tatap muka, melalui telepon, radio, dan alat komunikasi lainnya. Penyampaian secara tertulis dapat dilakukan dengan surat, faksimili, dan sebagainya. Laporan KLB puskesmas dikirimkan secara berjenjang kepada Menteri dengan berpedoman pada format laporan KLB (Formulir W1). Formulir Laporan KLB (Formulir W1) adalah sama untuk puskesmas, kabupaten/kota dan provinsi, namun dengan kode yang berbeda. Formulir berisi nama daerah KLB (desa, kecamatan, kabupaten/kota dan nama puskemas), jumlah penderita dan meninggal pada saat laporan, nama penyakit dan gejala-gejala umum yang ditemukan diantara penderita, dan langkah-langkah yang sedang dilakukan. Satu formulir W1 berlaku untuk satu jenis penyakit saja.

Alur Laporan KLB (Formulir W1) Menteri (Dirjen) W1Pr Gubernur W1Pr Ka dinas kesehatan provinsi Bupati/ Walikota W1Ka Ka dinas kesehatan kab/kota W1Ka Ka Puskesmas W1Pu Penyelidikan Epidemiologi Awal Laporan Kewaspadaan W1Pu Camat Laporan KLB puskesmas (W1Pu) dibuat oleh kepala puskesmas kepada camat dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Laporan KLB kabupaten/kota (W1Ka) dibuat oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota kepada bupati/walikota dan kepala dinas kesehatan provinsi. Laporan KLB provinsi (W1Pr) dibuat oleh kepala dinas kesehatan provinsi kepada gubernur dan Menteri (up. Direktur Jenderal). MENTERI KESEHATAN, ENDANG RAHAYU SEDYANINGS

Transformasi ASKES, JAMSOSTEK, ASABRI, TASPEN menjadi BPJS ???


http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387

“Berdasarkan mandat UU SJSN dan UU BPJS, dilakukan transformasi PT; ASABRI, TASPEN, ASKES & JAMSOTEK, seluruh aset, keanggotaan dan lainnya menjadi BPJS (Kesehatan & Naker). Mandat UU SJSN untuk menerbitkan UU BPJS paling lambat 5 tahun. Mandat UU BPJS bagi Pelaksanaan BPJS kesehatan paling lambat tgl 1 Januari 2014, dan pelaksanaan BPJS Tenaga Kerja paling lambat tgl 1 Juli 2015 . Peraturan pendukung operasional pelaksanaan BPJS kesehatan harus tersedia paling lama dalam 1 tahun, dan bagi BPJS Naker paling lama 2 tahun. Proses transformasi ASABRI &TASPEN menjadi BPJS paling lambat tahun 2029.

Berdasarkan peraturan dalam UU SJsN dan UU BPJS, serta mengingat perkembangan saat ini, dimana BPJS Kesehatan mengalami defisit setiap tahun dan secara akumulatif saat ini bernilai cukup besar, dan diindikasikan adanya penyalahgunaan jabatan pengelola ASABRI, maka untuk menghindari potensi kerugian negara lebih besar, maka saat ini dibutuhkan adanya kebijakan; 1)Revisi UU SJSN untuk menambah jumlah keterwakilan peserta BPJS bagi setiap Provinsi. 2) Diharuskan untuk dilakukan audit semua lembaga terkait, secara terbuka dan indoendent. 3)Percepatan proses transformasi PT ASABRI & PT TASPEN menjadi BPJS Naker paling lambat tahun 2022. (HH)

===========================================================================

Transformasi menjadi kosa kata penting sejak tujuh tahun terakhir di Indonesia, tepatnya sejak diundangkannya UU SJSN pada 19 Oktober 2004. Transformasi akan menghadirkan identitas baru dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia. 

UU BPJS membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.  BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

Empat BUMN Persero penyelenggara program jaminan sosial – PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero), dan PT TASPEN (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS.  UU BPJS telah menetapkan PT ASKES (Persero) untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan PT JAMSOSTEK akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.  UU BPJS belum mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) dan mendelegasikan pengaturannya ke Peraturan Pemerintah.

1. Perintah Transformasi

Perintah transformasi kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial diatur dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).  Penjelasan Umum alinea kesepuluh UU SJSN menjelaskan bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk oleh UU SJSN adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang tengah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru.

Transformasi badan penyelenggara diatur lebih rinci dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).  UU BPJS adalah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005. 

Penjelasan Umum UU BPJS alinea keempat mengemukakan bahwa UU BPJS merupakan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.  Kedua pasal ini mengamanatkan pembentukan BPJS dan transformasi kelembagaan PT ASKES (Persero),  PT ASABRI (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS.  Transformasi kelembagaan diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban.

2. Makna Transformasi

UU SJSN dan UU BPJS memberi arti kata ‘transformasi’ sebagai perubahan bentuk BUMN Persero yang menyelenggarakan program jaminan sosial, menjadi BPJS.  Perubahan bentuk bermakna perubahan karakteristik badan penyelenggara jaminan sosial sebagai penyesuaian atas perubahan filosofi penyelenggaraan program jaminan sosial.  Perubahan karakteristik berarti perubahan bentuk badan hukum yang mencakup pendirian, ruang lingkup kerja dan kewenangan badan yang selanjutnya diikuti dengan perubahan struktur organisasi, prosedur kerja dan budaya organisasi.

2.1 Perubahan Filosofi Penyelenggaraan Jaminan Sosial

BUMN Persero penyelenggara jaminan sosial terdiri dari PT ASKES, PT ASABRI, PT JAMSOSTEK, PT TASPEN.  Keempatnya adalah badan hukum privat yang dirikan sesuai ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan tatakelolanya tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Misi yang dilaksanakan oleh keempat Persero tersebut merujuk pada peraturan perundangan yang mengatur program-program jaminan sosial bagi berbagai kelompok pekerja.  Walaupun program-program jaminan sosial yang tengah berlangsung saat ini diatur dalam peraturan perundangan yang berlainan, keempat Persero mengemban misi yang sama, yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menggairahkan semangat kerja para pekerja. 

Program JAMSOSTEK diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan ketenangan kerja juga karena dianggap mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja.[1]  Program JAMSOSTEK diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.[2]

Begitu pula dengan Program ASKES dan Program TASPEN, penyelenggaraan kedua program jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil adalah insentif yang bertujuan untuk meningkatkan kegairahan bekerja.[3]  Program ASABRI adalah bagian dari hak prajurit dan anggota POLRI atas penghasilan yang layak.[4]

Sebaliknya di era SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merepresentasikan Negara dalam mewujudkan hak konstitusional warga Negara atas jaminan sosial dan hak atas pengidupan yang layak.  Penyelenggaraan jaminan sosial berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3)[5] dan Pasal 34 ayat (2)[6].  Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan asas antara lain asas kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia.[7]  BPJS mengemban misi perlindungan finansial untuk terpenuhinya kehidupan dasar warga Negara dengan layak. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[8]

Transformasi BUMN Persero menjadi BPJS bertujuan untuk memenuhi prinsip dana amanat dan prinsip nir laba SJSN, di mana dana yang dikumpulkan oleh BPJS adalah dana amanat peserta yang dikelola oleh BPJS untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta.[9]

Penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BUMN Perseroan tidak sesuai dengan filosofi penyelenggaraan program jaminan sosial pasca amandemen UUD NRI 1945.  Pendirian BUMN Persero antara lain bertujuan untuk memberikan sumbangan pada perekonomian nasional dan pendapatan negara serta untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.[10]  Tujuan pendirian BUMN jelas bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sebagaiman diuraikan di atas. 

2.2 Perubahan Badan Hukum

Keempat BUMN Persero penyelenggara program jaminan sosial – PT ASKES, PT ASABRI, PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, adalah empat badan privat yang terdiri dari persekutuan modal dan bertanggung jawab kepada pemegang saham.  Keempatnya bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh dan sesuai dengan keputusan pemilik saham yang tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)[11].

Sebagai badan hukum privat, BUMN Persero tidak didirikan oleh penguasa Negara dengan Undang-Undang, melainkan ia didirikan oleh perseorangan selayaknya perusahaan umum lainnya, didaftarkan pada notaris dan diberi keabsahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menteri mendirikan persero setelah berkonsultasi dengan Presiden dan setelah dikaji oleh Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. [12]

Sebaliknya, pendirian BPJS oleh penguasa Negara dengan Undang-undang, yaitu UU SJSN dan UU BPJS.  Pendirian BPJS tidak didaftarkan pada notaris dan tidak perlu pengabsahan dari lembaga pemerintah.[13]

RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris. Transformasi kelembagaan jaminan sosial mengeluarkan badan penyelenggara jaminan sosial dari tatanan Persero yang berdasar pada kepemilikan saham dan kewenangan RUPS, menuju tatanan badan hukum publik sebagai pelaksana amanat konstitusi dan peraturan perundangan.

Selanjutnya, perubahan berlanjut pada organisasi badan penyelenggara.  Didasari pada kondisi bahwa kekayaan Negara dan saham tidak dikenal dalam SJSN, maka RUPS tidak dikenal dalam organ BPJS. 

Organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS, sedangkan Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS.[14]   Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden[15].  Berbeda dengan Dewan Pengawas BUMN Persero, Dewan Pengawas BPJS ditetapkan oleh Presiden.  Pemilihan Dewan Pengawas BPJS dilakukan oleh Presiden dan DPR.  Presiden memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah, sedangkan DPR memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja dan unsur tokoh masyarakat.

Sebagai badan hukum privat, keempat BUMN Persero tersebut tidak memiliki kewenangan publik yang seharusnya dimiliki oleh badan penyelenggara jaminan sosial.  Hambatan utama yang dialami oleh keempat BUMN Persero adalah ketidakefektifan penegakan hukum jaminan sosial karena ketiadaan kewenangan untuk mengatur, mengawasi maupun menjatuhkan sanksi kepada peserta.  Sebaliknya, BPJS selaku badan hukum publik memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur publik melalui kewenangan membuat peraturan-peraturan yang mengikat publik.

Sebagai badan hukum publik, BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat publik yang diwakili oleh Presiden.  BPJS menyampaikan kinerjanya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden, dengan tembusan kepada DJSN, paling lambat  30 Juni tahun berikutnya.

Perubahan terakhir dari serangkaian proses transformasi badan penyelenggara jaminan sosial adalah perubahan budaya organisasi.  Reposisi kedudukan peserta dan kepemilikan dana dalam tatanan penyelenggaraan jaminan sosial mengubah perilaku dan kinerja badan penyelenggara.  Pasal 40 ayat (2) UU BPJS mewajibkan BPJS memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. Pasal 40 ayat (3) UU BPJS menegaskan bahwa aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS.  Penegasan ini untuk memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang tidak merupakan aset BPJS.

Tabel 1.  Karakteristik BPJS sebagai badan hukum publik

BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Dibentuk dengan Undang-Undang (Pasal 5 UU BPJS)
  2. Berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 UU BPJS)
  3. Diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum (Pasal 48 ayat (3) UU BPJS)
  4. Bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta (Pasal 10 huruf d UU BPJS)
  5. Berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional (Pasal 11 huruf c UU BPJS)
  6. Bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional (Pasal 51 ayat (3) UU BPJS)
  7. Berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 11 huruf f UU BPJS).
  8. Pengangkatan Angggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik (Pasal 28 s/d Pasal 30 UU BPJS).

3. Proses Transformasi

UU BPJS mengatur seluruh ketentuan pembubaran dan pengalihan PT ASKES (Persero) dan PT JAMSOSTEK (Persero). Ketentuan pembubaran BUMN Persero tidak berlaku bagi pembubaran PT ASKES (Persero) dan PT JAMSOSTEK (Persero)[16].  Pembubaran kedua Persero tersebut tidak perlu diikuti dengan likuidasi [17],  dan tidak perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[18]  Namun, UU BPJS tidak jelas mengatur apakah ketentuan ini juga berlaku bagi pembubaran dan transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero).

Proses transformasi keempat BUMN Persero tersebut tidaklah sederajat.  Ada tiga derajat transformasi dalam UU BPJS.

Tingkat tertinggi adalah transformasi tegas. UU BPJS dengan tegas mengubah PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, membubarkan PT JAMSOSTEK (Persero) dan mencabut UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK.

Tingkat kedua adalah transformasi tidak tegas. UU BPJS tidak secara eksplisit mengubah PT ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, maupun pencabutan peraturan perundangan terkait pembentukan PT ASKES (Persero). UU BPJS hanya menyatakan pembubaran PT ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan sejak beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014.  Perubahan PT ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan tersirat dalam kata pembubaran PT ASKES (Persero) dan beroperasinya BPJS Kesehatan.

Tingkat ketiga adalah tidak bertransformasi.  UU BPJS tidak menyatakan perubahan maupun pembubaran PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero).  UU BPJS hanya mengalihkan program dan fungsi kedua Persero sebagai pembayar pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan selambatnya pada tahun 2029.  Bagaimana nasib kedua Persero tersebut masih menunggu rumusan peraturan Pemerintah yang didelegasikan oleh Pasal 66 UU BPJS.

Di samping terdapat tingkatan transformasi, UU BPJS menetapkan dua kriteria proses transformasi BPJS.  UU BPJS memberi tenggat 2 tahun  sejak pengundangan UU BPJS pada 25 November 2011 kepada PT ASKES (Persero) dan PT JAMSOSTEK (Persero) untuk beralih dari Perseroan menjadi badan hukum publik BPJS.  Namun, saat mulai beroperasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terpaut 1,5 tahun.

Kriteria pertama adalah transformasi simultan.  PT ASKES (Persero) pada waktu yang sama bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan beroperasi. Mulai 1 Januari 2014 PT ASKES (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan dan pada saat yang sama BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sesuai ketentuan UU SJSN.

Kriteria kedua adalah transformasi bertahap.  PT JAMSOSTEK (Persero) bertransformasi dan beroperasi secara bertahap.  Pada 1 Januari 2014, PT JAMSOSTEK (Persero) bubar dan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, namun tetap melanjutkan penyelenggaraan tiga program PT JAMSOSTEK (Persero) – jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.  BPJS Ketenagakerjaan diberi waktu 1,5 tahun untuk menyesuaikan penyelenggaraan ketiga program tersebut dengan ketentuan UU SJSN dan menambahkan program jaminan pensiun ke dalam pengelolaannya. Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai UU SJSN.

3.1 Transformasi PT ASKES (Persero) Menjadi BPJS Kesehatan

Masa persiapan transformasi PT ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan adalah selama dua tahun terhitung mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013.  Dalam masa persiapan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) ditugasi untuk menyiapkan operasional BPJS Kesehatan, serta menyiapkan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kes.

Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup:

  1. penyusunan sistem dan prosedur operasional BPJS Kesehatan
  2. sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan
  3. penentuan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan UU SJSN.
  4. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
  5. Kordinasi dengan KemHan,TNI dan POLRI untuk mengalihkan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/POLRI dan PNS di lingkungan KemHan,TNI/POLRI.
  6. koordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek.

Penyiapan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas:

  1. laporan keuangan penutup PT Askes(Persero),
  2. laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kes,
  3. laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan.

Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi  pada 1 Januari 2014, PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi.  Semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan, dan semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan.

Pada saat yang sama, Menteri BUMN selaku RUPS mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit kantor akuntan publik.  Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kes dan laporan keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.  Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi.

Mulai 1 Januari 2014, program-program jaminan kesehatan sosial yang telah diselenggarakan oleh pemerintah dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Kementerian kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas.  Kementerian Pertahanan,TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.  PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pekerja.

3.2 Transformasi PT JAMSOSTEK (Persero) Menjadi BPJS Ketenagakerjaan

Berbeda dengan transformasi PT ASKES (Persero), transformasi PT Jamsostek dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah masa peralihan PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013.  Tahap pertama diakhiri dengan pendirian BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. 

Tahap kedua, adalah tahap penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN. Persiapan tahap kedua berlangsung selambat-lambatnya hingga 30 Juni 2015 dan diakhiri dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan keempat program tersebut sesuai dengan ketentuan UU SJSN selambatnya pada 1 Juli 2015. 

Selama masa persiapan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) ditugasi untuk menyiapkan:

  1. pengalihan program jaminan kesehatan Jamsostek kepada BPJS Kesehatan
  2. pengalihan asset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Kesehatan.
  3. Penyiapan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan berupa pembangunan sistem dan prosedur bagi penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, serta sosialisasi program kepada publik.
  4. pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Penyiapan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan mencakup penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas:

  1. laporan keuangan penutup PT Askes(Persero),
  2. laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kes,
  3. laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan.

Seperti halnya pembubaran PT ASKES (Persero),  pada 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.  Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.  Semua pegawai PT Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

Pada saat pembubaran, Menteri BUMN selaku RUPS mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.  Menteri Keuangan mengesahkan posissi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan.

Sejak 1 Januari 2014 hingga selambat-lambatnya 30 Juni 2015, BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan tiga program yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, termasuk menerima peserta baru.  Penyelenggaraan ketiga program tersebut oleh BPJS Ketenagakerjaan masih berpedoman pada ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 UU No. 3  Tahun 1992 tentang Jamsostek.

Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sesuai dengan ketentuan UU SJSN.  Seluruh pasal UU Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN untuk seluruh pekerja kecuali Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI.

Untuk pertama kali, Presiden mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi aggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi.[19]  Ketentuan ini berpotensi menimbulkan kekosongan pimpinan dan pengawas BPJS Ketenagakerjaan di masa transisi, mulai saat pembubaran PT JAMSOSTEK pada 1 Januari 2014 hingga beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015. 

3.3 Transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) Menjadi BPJS Ketenagakerjaan

UU BPJS tidak membubarkan PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero), juga tidak mengalihkan kedua Persero tersebut menjadi BPJS.  UU BPJS tidak mengatur pembubaran badan, pengalihan asset dan liabilitas, pengalihan pegawai serta hak dan kewajiban PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero). 

UU BPJS hanya mengalihkan fungsi kedua Persero, yaitu penyelenggaraan program perlindungan hari tua dan pembayaran pensiun yang diselenggarakan oleh keduanya ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada tahun 2029.  UU BPJS mendelegasikan pengaturan tatacara pengalihan program yang diselenggarkan oleh keduanya ke Peraturan Pemerintah.[20]  Berikut kutipan ketentuan yang mengatur pengalihan program ASABRI dan program TASPEN:

Pasal 65 ayat 1, “PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.”

Pasal 65 ayat 2, “PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.”

UU BPJS mewajibkan PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) untuk menyusun roadmap tansformasi paling lambat tahun 2014.[21]

4. Kelengkapan Peraturan Perundangan

Transformasi PT ASKES (Persero) dan PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS memerlukan koridor hukum yang diatur oleh peraturan pelaksanaan UU BPJS.  Untuk penyelenggaraan program, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memerlukan peraturan pelaksanaan UU SJSN.

4.1 Peraturan Pelaksanaan UU BPJS

Telah enam berlalu sejak pengundangan UU BPJS, belum satupun peraturan pelaksanaan UU BPJS selesai diundangkan. Terdapat duapuluh satu pasal UU BPJS mendelegasikan pengaturan teknis operasional ke peraturan di bawah undang-undang. Delapan pasal mendelegasikan peraturan pelaksanaan ke dalam Peraturan Pemerintah. Delapan pasal mendelegasikan ke dalam Peraturan Presiden. Satu pasal mendelegasikan ke Keputusan Presiden. Satu pasal mendelegasikan ke Peraturan BPJS. Dua pasal mendelegasikan ke Peraturan Direktur dan 1 pasal mendelegasikan ke Peraturan Dewan Pengawas.

Delapan pasal mendelegasikan ke dalam Peraturan Pemerintah untuk mengatur hal-hal di bawah ini:

  1. Tata cara pengenaan sanksi administratif  kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang yang tidak mendaftarkan diri kepada BPJS; pendelegasian dari pasal 17 ayat (5).
  2. Besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian; pendelegasian dari pasal 19 ayat (5) huruf b.
  3. Sumber aset BPJS dan penggunaannya; pendelegasian dari pasal 41 ayat (3).
  4. Sumber aset dana jaminan sosial dan penggunaannya; pendelegasian dari pasal 43 ayat (3).
  5. Presentase dana operasional BPJS dari iuran yang diterima dan/atau dari dana hasil pengembangan; pendelegasian dari pasal 45 ayat (2).
  6. Tata cara hubungan BPJS dengan lembaga-lembaga di dalam negeri dan di luar negeri, serta bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi/lembaga internasional; pendelegasian dari pasal 51 ayat (4).
  7. Tatacara pengenaan sanksi administratif kepada anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar ketentuan larangan; pendelegasian dari pasal 53 ayat (4).
  8. Tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan; pendelegasian dari pasal 66.

Delapan pasal mendelegasikan ke Peraturan Presiden untuk mengatur hal-hal di bawah ini:

  1. Tata cara penahapan kepesertaan wajib bagi Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti; pendelegasian dari pasal 15 ayat (3).
  2. Besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan; pendelegasian dari pasal 19 ayat (5) huruf a.
  3. Tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi; pendelegasian dari pasal 31.
  4. Tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu; pendelegasian dari pasal 36 ayat (5).
  5. Bentuk dan isi laporan pengelolaan program; pendelegasian dari pasal 37 ayat (7).
  6. Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; pendelegasian dari pasal 44 ayat (8).
  7. Daftar pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI dan tidak dialihkan kepada BPJS Kesehatan; pendelegasian dari pasal 57 huruf c dan pasal 60 ayat (2) huruf b.

Satu pasal mendelegasikan ke keputusan Presiden untuk menetapkan keanggotaan panitia seleksi untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; pendelegasian dari pasal 28 ayat (3).

Satu pasal mendelegasikan ke Peraturan BPJS untuk mengatur pembentukan unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta serta tatakelolanya;  pendelegasian dari pasal 48 ayat (3).

Dua pasal mendelegasikan ke Peraturan Direktur untuk mengatur:

  1. Tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi; pendelegasian dari pasal 24 ayat (4).
  2. Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi karyawan BPJS; pendelegasian dari pasal 44 ayat (7).

Satu pasal mendelegasikan ke Peraturan Dewan Pengawas untuk mengatur tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas.

4.2 Peraturan Pelaksanaan UU SJSN

Setelah hampir delapan tahun pengundangan UU SJSN pada 19 Oktober 2004, baru satu perintah pendelegasian yang dilaksanakan dari 22 pasal yang memerintahkan pengaturan lanjut materi muatan UU SJSN.  Perintah yang telah dilaksanakan adalah pembentukan Peraturan Presiden tentang susunan organisasi dan tatakerja Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).  Perintah lainnya yang telah dilaksanakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 007/PUU-III/2005, yaitu membentuk UU BPJS.

Duapuluh satu perintah pengaturan lanjut tentang penyelenggaraan jaminan sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tujuh Peraturan Pemerintah:

  1. Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
  2. Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
  3. Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
  4. Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian
  5. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial
  6. Tata cara pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial
  7. Cadangan Teknis

Dua Peraturan Presiden:

  1. Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  2. Penahapan pendaftaran peserta

5. Penutup

Mencermati ruang lingkup pengaturan transformasi badan penyelenggara jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS, keberhasilan transformasi bergantung pada ketersediaan peraturan pelaksanaan yang harmonis, konsisten dan dilaksanakan secara efektif.  Kemauan politik yang kuat dari Pemerintah dan komitmen pemangku kepentingan untuk melaksanakan trasnformasi setidaknya tercermin dari kesungguhan menyelesaikan agenda-agenda regulasi yang terbengkalai.

Peraturan perundangan jaminan sosial yang efektif akan berdampak pada kepercayaan dan dukungan publik akan transformasi badan penyelenggara.   Publik hendaknya dapat melihat dan merasakan bahwa transformasi badan penyelenggara bermanfaat bagi peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan SJSN, sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.  Pembangunan dukungan publik diiringi dengan sosialisasi yang intensif dan menjangkau segenap lapisan masyarakat. Sosialisasi diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya penyelenggaraan SJSN dan penataan kembali penyelenggaraan program jaminan sosial agar sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan sosial yang universal, sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan UU SJSN.

Salam Kejuangan Nusantara

Abangku Agus Lennon


Salam Pancasila.
Terima kasih kepada kita semua yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengungkapakan siapa Bang Lenon dalam interaksi saya bersama selama lebi dari 10 tahun yang diperkenalkan oleh para tokoh senior demokratisasi Pancasila, komunitas aktivis veteran (Taufik Rahzen, Andik Hardianto, Rusdi Tagora, Muzib dll) pada sekitar tahun 2009.

Bagi saya Bang Lenon Adalah seorang bijak, yang cerdas dalam mengeksfresikan fhilosofi kehidupannya dalam praktek kehidupan sosialnya, di tengah budaya entitas nusantara yang “dihormatinya”. Seorang nasionalis demokratis, yang kukuh dalam bernegosiasi dengan budaya Nusantara, mempertahankan jati dirinya, dengan semua pemikirannya yang sangat maju, tanpa terjebak dalam dinamika perubahan dominasi rezim yg berkuasa, yang menawarkan dikotomi nilai ideologi dalam satu waktu di Indonesia.

Pemikirannya malampaui keterbatasan material lingkungannya. Pemikiran yang dipraktikannnya dalam kehidupan kesehariannya, konsisten dalam nilai idealismenya bagi keadilan, kedamaian berkehidupan sosial dimanapun dan kapanpun di dunia yang fana.

Terima kasih kepada kita sampaikan pada Allah SWT yang telah menghadirkan keberkahan bagi kita semua dalam bernegara dan berbangsa melalui sosok sahabatku, mentorku Abang Lennon, semoga Allah SWT mengasihinya dan memberikan surga kepada bang Lenon dalam keabadiannya. Amien, Alfateha …..

Salam Pancasila,
Hanibal Hamidi.
#KonsolidasiDP45

Salam Kejuangan Nusantara

Takdir vs Ilmu Pengetahuan pada kasus corona virus Wuhan


Takdir vs Ilmu Pengetahuan pada kasus corona virus Wuhan

https://peradabankami.blogspot.com/2020/01/coronavirus-wuhan-takdir.html?m=1

Saya mendapatkan tulisan bagus (tapi cukup panjang)
Ahmad Rusdan Utomo, PhD menerangkan Science par Excellence (ilmu bumi) dan agama Islam (ilmu langit) dalam kaitannya dengan Wuhan Coronavirus. Beliau khas seorang ilmuwan mumpuni, rendah hati dan tawaddu’,

Berikut CV singkat beliau:

Ahmad Rusdan Utomo, PhD
– Stem cell & cancer researcher at Stem Cell and Cancer Institute, Jakarta

– Postdoc Harvard Medical School, USA (2003-2007)

– PhD Molecular Medicine (University of Texas-San Antonio, USA)

– BSc (Angelo State University, USA)

Selamat membaca:

*Wabah Coronavirus 2019-NCov: Ketika Sains Bertemu Takdir*

Memang ada batas tipis antara percaya diri dan kesombongan. Titanic tenggelam, sehari setelah dinyatakan sebagai kapal yang tidak akan tenggelam.

Tanggal 1 Oktober, PM Cina Xi Jinping dengan meyakinkan menyatakan bahwa Cina tidak akan dihentikan oleh kekuatan apapun. Meskipun konteks pidato Jinping adalah pesan tegas ke kekuatan geopolitik tertentu yang tidak disebutkan namanya, kita sulit untuk tidak melihat kontras pidato tersebut 3 bulan setelahnya, yakni pemandangan jalan yang sepi di kota Wuhan, metropolis yang merupakan rumah bagi 11 juta penduduk, kampus ternama, termasuk laboratorium virus yang canggih di dunia. Demikian juga 50 juta lebih penduduk Cina, meskipun bukan seluruh Cina, tidak lagi bisa beraktifitas bebas, terisolir secara sukarela, grind to a halt. Terhenti.

Sungguh betapa lemahnya manusia.

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah.” (QS An Nisa: 2)

Beberapa dekade terakhir Cina memanggil pulang diaspora ilmuwan berbakat Cina kembali ke tanah airnya. Hasilnya, Cina menunjukkan pamor sains dan teknologi yang mengagumkan. Meskipun sempat terguncang akibat SARS di tahun 2003, Cina bangkit.

Setahun sebelumnya, tepatnya bulan Februari 2019, Peng Zhao, peneliti di Institute of Virology mempublikasikan artikel tentang potensi wabah yang diakibatkan oleh virus corona yang berasal dari kelelawar (Fan et al 2019). Alasannya, coronavirus penyebab SARS dan MERS berasal dari kelelawar yang sudah berubah genetiknya akibat rekombinasi. Cina memang dikenal memiliki biodiversitas kelelawar yang tinggi, dan habitat mereka pun dalam radius yang terjangkau manusia. Apakah ini _Weruh sedurunge Winarah_ (kata jawa yang artinya mengetahui kejadian sebelum terjadi)?

“…it is highly likely that future SARS- or MERS-like coronavirus outbreaks will originate from bats, and there is an increased probability that this will occur in China.” – Peng Zhou (Wuhan Institute of Virology, China)

“.. sangat mungkin terjadi bahwa wabah seperti SARS atau MERS akibat infeksi coronavirus akan bersumber dari kelelawar, dan ada kemungkinan besar akan terjadi di Cina” (Peng Zhou, Peneliti Wuhan Institute of Virology)

Dan di paper yang sama, peneliti mengatakan bahwa mengkonsumsi kelelawar yang merupakan tradisi di Cina menunjukkan ‘dekatnya’ interaksi antara manusia dan kelelawar di sana. Artinya risiko untuk paparan memang tinggi, apalagi membunuhnya untuk konsumsi pun dalam kondisi sesegar mungkin (Fan et al 2019)

“Chinese food culture maintains that live slaughtered animals are more nutritious, and this belief may enhance viral transmission.”

Sedangkan bagi umat Islam, hukum membunuh kelelawar tidak dianjurkan, dan mengkonsumsinya haram.

عن عَبد الله بن عَمْرو ، أنه قال : لاَ تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم

Dari ‘Abdullah bin ‘Amru, ia berkata: “Janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbiih. Dan jangan kalian membunuh kelelawar, karena ketika Baitul-Maqdis roboh ia berkata: ‘Wahai Rabb, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka.” [Diriwayatkan oleh Al-Baihaqiy dalam Al-Kubraa 9/318 & Ash-Shughraa 8/293 no. 3907 & Al-Ma’rifah hal. 456 – Al-Baihaqiy berkata: “Sanadnya shahih”].

Memahami Makna Takdir, Apakah Pasrah?

Apa yang terjadi di Cina saat ini bisa menjadi ilustrasi bagi umat Islam, bagaimana seharusnya kita memahami takdir, sebagaimana pepatah yang berbunyi, “Belajarlah hingga pergi ke (atau, tepatnya saat ini mengamati apa yang terjadi di) Cina”

Dengan pemahaman yang benar, Islam yang Rahmatan lil Alamin bukan sekedar slogan tapi diamalkan sehingga hidup menjadi tentram, dinamis dan produktif.

Umat islam meyakini takdir sebagaimana yang dikabarkan oleh hadist yang terkenal:

Ketika Jibril ‘alaihis salaam bertanya,
فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ

“Kabarkanlah kepadaku, apa itu iman?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,
أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

“Engkau beriman kepada (1) Allah, (2) malaikat-Nya, (3) kitab-kitabNya, (4) para Rasul-Nya, (5) hari akhir, dan beriman kepada (6) takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk.” (HR. Muslim no. 8)

Sebelum kita menuju poin ‘takdir baik/buruk’, kita ingat bahwa sebagai umat islam keyakinan tentang “hari akhir” juga erat kaitannya dengan informasi tuntunan hidup dari “kitab2Nya” yang dibawa oleh “RasulNya” sebagai “perantara informasi” dari Allah ta’ala.

Hari Akhir bagi umat Islam, bukan sekedar diyakini sebagai “hari ketika semua orang masuk surga”, tetapi adalah Hari Berdiri (Kiamat, dari bahasa arab Qiyam), yaitu berdiri masing-masing di hadapan Allah ta’ala untuk mempertanggungjawabkan aktifitas di dunia yang merupakan pilihannya. Kenapa hanya manusia yang dimintai pertanggungjawaban? Karena manusia diberikan kemampuan yang unik yaitu akal budi untuk memilih sebagian aktifitas kehidupan berdasarkan informasi yang manusia ketahui.

Informasi tersebut adalah informasi tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang wajib atau yang dilarang, dan konsekuensi yang akan dihadapi sebagai balasannya: Surga atau Neraka. Berdasarkan informasi aturan tersebut, manusia akan berdiri di hari Akhir untuk mempertanggungjawabkan pilihan-pilihannya sendiri. Dalam bahasa agama, informasi itu terkumpul secara kolektif dikenal sebagai Syariat Islam.

Maka dalam Islam, fungsi Nabi atau Rasul adalah menyampaikan ke manusia rambu-rambu terhadap hukum perbuatan.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا

Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul [QS. Al-Isra’: Ayat 15]

Namun secara realita, tidak semua aktifitas atau perbuatan atau kejadian yang menimpa manusia adalah pilihan.

Penumpang pesawat nahas yang kecelakaan tidak akan dimintai pertanggungjawaban, karena bukan pilihannya. Namun, bunuh diri adalah aktifitas yang merupakan pilihannya dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Manusia tidak akan ditanya kenapa dia dilahirkan dari keluarga di Menteng atau di Priok? dari keluarga kaya atau keluarga miskin? Tetapi dia akan dimintai pertanggungjawaban kenapa seseorang yang lahir dari keluarga kaya dan berpendidikan memilih memperkosa ratusan pria?

Demikian juga korban meninggal akibat wabah virus 2019-Ncov juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban kenapa mereka mati akibat paparan virus tersebut. Tetapi manusia yang menghalangi upaya penghentian laju virus atau lalai menyiapkan precaution untuk melindungi negerinya pasti akan ditanya tanggung jawabnya.

Seseorang tertimpa musibah atau menerima hadiah di luar kehendaknya adalah ketetapan (Qadla) dari Allah yang harus diterima, baik ketetapan yang baik maupun yang buruk. Maka poin terakhir dari rukun iman adalah meyakini ‘takdir baik/buruk’ (force majeur) di luar kemampuan manusia untuk memilih atau menghindar.

Bagi umat islam memahami ketentuan ini penting, karena tidak semua adalah ‘force majeur’. Kedhaliman dan kriminalitas bukanlah takdir, karena kita punya kapasitas untuk mencegah dan melawannya.

Lalu bagaimana dengan wabah Wuhan akibat virus corona 2019-NCov?

Korban yang tewas memang tidak punya pilihan dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban terkait situasi yang menghantarkan ke kematiannya. Namun, manusia yang sehat masih memiliki pilihan yang pasti akan dipertanggungjawabkan. Apa saja kemungkinan pilihan itu?
– pilihan untuk apatis, pasrah
– pilihan untuk mencari tahu penyebab wabah
– pilihan untuk menghentikan wabah dengan seluruh aset yang dimiliki

Sebagai seorang muslim, pasrah bukan pilihan yang benar untuk hal-hal yang manusia secara kolektif memiliki pengetahuan. Semasa jaman kekhilafahan Islam dulu, Khalifah al Muqtadir dari Khilafah Abbasiyah memerintahkan investigasi mengapa ada satu pasien yang meninggal dunia ketika diterapi. Ketika diketahui adanya malpraktik seorang dokter, Khalifah mewajibkan semua dokter di Baghdad untuk melakukan uji kompetensi ulang di bawah pengawasan Sinan Thabit, seorang Ketua Dokter Kekhalifahan. Dari 860 dokter yang dites, 160 ternyata gagal (Miller A 2006). Meski bagi pasien yang meninggal, kematian tidak dia kehendaki secara sadar, bagi yang masih hidup terutama pemangku kebijakan adalah wajib untuk mencari tahu kenapa musibah bisa terjadi, supaya tidak terulang kembali.

Apa yang bisa kita saksikan di Cina saat ini adalah Science Par Excellence, yaitu ketika ilmuwannya melakukan dan mengeluarkan seluruh aset terbaiknya untuk mencari tahu dan mengunci identitas biang keladi virus dengan teknologi molekuler terbaik (NGS Next Generation Sequencing) untuk discovery, dilanjutkan dengan real time PCR untuk diagnosis. Hasil kerja mereka dipublikasikan di Lancet dan disampaikan protokol diagnostiknya ke WHO agar negara lain di dunia segera menyiapkan lab masing-masing untuk melakukan skrining, sehingga populasi yang terjangkit virus Wuhan bisa dibedakan secara spesifik dari kasus pernafasan biasa.

Kapan kita mengetahui kita memiliki pilihan?
Di sini kita perlu memahami konsep Qadar.

Ayat Quran ini memotivasi saya pribadi untuk senang meneliti:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

“Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya” (Al Furqan 25:3).

Titik tekan ayat tersebut terletak pada frasa “fa qaddarahu taqdeeran” [Dia telah menetapkan ukuran (qadar) dengan serapi2nya].

Sebagai manusia kita tahu, bahwa kita tidak punya pilihan, kecuali untuk bernafas dengan organ respiratory. Kita perlu hidung, tenggorokan, hingga paru. Kita bukan ikan yang menggunakan insang, sehingga mampu mengekstraksi oksigen dari air. Artinya Allah telah tetapkan paru sebagai organ pernafasan kita, itu adalah Qadla (ketetapan Allah). Kita juga tidak bisa kendalikan naik turunnya nafas, itu sudah otomatis, tanpa kita suruh, rongga dada kita sudah naik turun sendiri. Artinya kita tidak akan dipertanyakan kelak mengapa bernafas menggunakan hidung, tidak menggunakan mata?

Dan sebagai ilmuwan, saya juga belajar ukuran-ukuran atau spesifikasi yang diperlukan manusia untuk bernafas. Kita bisa mempelajari dampak menghirup asap rokok ke paru kita. Kita bisa mempelajari mutasi gen yang diakibatkan oleh asap rokok. Dan kita juga bisa menguji apakah mutasi gen menimbulkan penyakit secara spesifik. Kita bisa identifikasi kuman Mycobacterium sebagai penyebab Tuberculosis yang menyerang paru, dan kita bisa pelajari antibiotik untuk mengobatinya dan juga mengenali mutasi kuman mycobacterium TB sehingga bisa menjadi resisten. Ukuran-ukuran inilah yang bisa kita pelajari dan kita gunakan untuk memprediksi risiko penyakit apabila kita mengkonsumsi atau terpapar asap rokok. Kita bisa gunakan ilmu statistik risiko terjadinya kanker paru. Kita bisa buat kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok (kalau memang mau).

Dari ukuran2 (Qadar) yang Allah telah tetapkan tadi terkait gen, mekanisme mutasi, dampak fisiologi, kita tahu bagaimana mekanisme penyakit. Maka kita tahu bahwa merokok adalah pilihan kita, kita sendiri yang memilih untuk merusak organ pernafasan kita yang Allah ta’ala telah berikan secara cuma-cuma.

Kasus Wuhan juga menggambarkan bagaimana Allah telah menetapkan ukuran-ukuran atau spesifikasi pada virus yang bisa dan yang tidak bisa menimbulkan penyakit.

Tim Beijing (Zhu et al 2020) mengkarakterisasi 3 pasien yang terkena wabah, mempelajari kandungan cairan yang ada di paru mereka (Bronchoalveolar Lavage). Kandungan tersebut mereka bagi dua. Pertama untuk mengisolir partikulat yang berpotensi menyebabkan pneumonia. Sedangkan bagian kedua, mereka isolir materi genetik dari cairan tersebut. Untuk membuktikan bahwa ada sesuatu yang menimbulkan kerusakan di paru, mereka mengambil jaringan paru dari hasil bedah paru kasus kanker untuk menumbuhkan jaringan sel paru. Mereka juga menumbuhkan jaringan sel selain paru sebagai kontrol. Kandungan cairan paru dari pasien, mereka filter, lalu hasil filtrasi di paparkan ke jaringan sel paru dan juga jaringan sel selain paru. Hasilnya, mereka melihat terjadi efek cytopathic (kerusakan sel pada jaringan paru tapi tidak pada jaringan lain). Artinya, penyebabnya ditemukan.

Bukti terjadinya cytophatic effect yang terjadi paska sel manusia dipaparkan filtrat 2019-NCov (Zhu et al 2020)

Penampakan coronavirus 2019-Ncov (Zhu et al 2020)

Tapi apa wujud penyebab tersebut. Mereka lalu cek materi genetik dengan teknik NGS dimana semua materi genetik (yang ada, kalau memang ada) diperbanyak, lalu sequence yang ditemukan di bandingkan ke database kuman (bakteri, virus, atau pun jamur). Apa yang mereka temukan?

Mereka temukan materi genetik yang mirip dengan coronavirus penyebab SARS (2003) dan MERS (2012), yang keduanya berasal dari coronavirus kelelawar tetapi telah mengalami rekombinasi genetik. Tapi mirip bukan identik, artinya, kita sekarang tahu bahwa ada materi genetik yang sangat mirip dengan coronavirus sebelumnya, tapi tetap berbeda. Namun satu hal yang mereka tahu, ‘tulang punggung’ susunan genetik ini menunjukkan struktur yang sama pada coronavirus kelelawar Bat_SARS-like_coronavirus|bat-SL-CoVZC45

Genom coronavirus wuhan 2019-NCov berbeda dari coronavirus SARS dan MERS

Dan disini kisahnya menjadi menarik. Coronavirus memiliki dua gen penting untuk bahasan ini. Pertama, adalah gen RDRP (RNA dependent RNA polymerase). Gen ini berfungsi untuk memperbanyak RNA virus sehingga bisa memperbanyak virus itu sendiri. Ketika di cek, susunan cukup sama. Namun perbedaan yang mencolok ada di satu gen yang penting untuk infeksi, yaitu pada gen S (Spike). Penamaan corona pada virus ini karena seakan memiliki banyak tanduk seakan seperti memiliki mahkota. Tanduk atau Spike ini adalah protein coronavirus yang fungsinya untuk melekatkan dirinya ke sel target. Coronavirus dari kelelawar yang masih ‘asli’ tidak bisa menginfeksi manusia karena susunan genetik pada gen S menyandi protein yang tidak mampu berikatan dengan protein pada permukaan sel manusia.

Perbedaan mendasar dari coronavirus wuhan 2019-NCov ada di susunan gen penyandi protein S (spike atau tanduk sebagai protein kunci untuk mentargetkan sel manusia. Sekuens yang berbeda ini bisa dipelajari untuk mengembangkan vaksin yang efektif atau inhibitor yang memblok proses infeksi)
Di sinilah pentingnya memahami Qadar (atau konsep ukuran atau spesifikasi yang Allah telah tetapkan). Ketika kita mengetahaui spesifikasi patogen dan mekanisme kerjanya kita bisa memikirkan cara penanggulannya.

Pada kasus coronavirus penyebab SARS susunan genetik gen S nya akan menyandi protein S yang akan mengikat pada protein ACE2 (Angiotensin Convertase Enzyme) Receptor protein di permukaan sel manusia. Pentingnya keberadaan ACE2 ini dibuktikan secara in vivo dimana mencit yang direkayasa untuk tidak lagi memiliki protein ACE2 di permukaan selnya, mencit ini akan terlindungi dari SARS akibat infeksi coronavirus.

Protein Spike (tanduk) Coronavirus SARS berfungsi untuk mengikat reseptor ACE2 sel manusia sebagai pintu masuk infeksi.

Sel yang tidak memiliki reseptor ACE2 akan terhindar dari penyakit SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
Sedangkan coronavirus penyebab MERS akan masuk ke sel manusia tidak melalui ikatan ACE2 tetapi protein reseptor dipeptidyl peptidase 4 (DPP4). Demikian juga virus HIV penyebab AIDS menginfeksi sel T manusia melalui reseptor yang spesifik yaitu melalui kombinasi reseptor CCR5/CXCR4 (CC chemokine receptor).

Jadi dari Qadar tadi nampak adanya spesifisitas yang tidak random. Itu sebabnya mengapa virus tidak sama, mereka memiliki struktur bangun yang berbeda dengan target berbeda dan menimbulkan penyakit yang berbeda pula. Berbekal dengan mengetahui Qadar Allah maka ilmuwan kini bisa menahan infeksi HIV apabila pasien AIDS diberikan transplantasi sel yang ada variasi pada susunan gen yang menyandi CCR5.

Coronavirus wabah Wuhan, kini dinamai 2019-NCov, pada struktur gen S (Spike/tanduk) hanya cocok 68% dari coronavirus kelelawar lainnya (termasuk dari coronavirus SARS dan MERS). Artinya ada 30% lebih susunan genetik yang berbeda pada gen S, yang menentukan target protein inang. Kenapa bisa berbeda?

Virus RNA seperti Coronavirus umumnya memiliki tingkat ‘salah ketik’ dalam proses replikasi/perbanyakan materi genetiknya, dibandingkan virus DNA, yang dikenal memiliki sistem proof-reading enzyme. Karena ‘salah ketik’ tersebut, mutasi bisa rentan terjadi.

Implikasinya, target protein reseptor sel manusia bukan lagi ACE2 atau DPP4. Berbekal perbedaan sekuens baru itu tentu membuka peluang untuk menemukan protein reseptor yang menjadi target infeksi sehingga bisa mengembangkan antibodi (vaksin) atau inhibitor yang akan memblok interaksi 2019-NCov pada manusia. Proses deduksi dalam memahami Qadar
Untuk memahami Qadar (ukuran atau spesifikasi, dalam hal ini mekanisme penularan wabah), proses deduksi bisa digunakan. Huang C et al 2020 dalam papernya di Lancet yang terbit 24 januari silam menunjukkan profil 41 pasien dan 60% diantara mereka ternyata pernah bersinggungan, bekerja, atau bertandang ke pasar Huanan, pasar yang menjual hewan liar di Wuhan.

Grafik sebaran profil pasien dimana warna merah adalah proporsi pasien yang pernah bertandang ke pasar Huanan yang menjual hewan liar untuk dikonsumsi

Data ini dan juga dikuatkan oleh data sequencing memberikan konsistensi bahwa 2019-NCov memang berasal dari hewan liar (baca: kelelawar) yang telah mengalami mutasi terutama di gen S. Apakah karena transmisi 2019-Ncov berawal dari konsumsi daging kelelawar? Ini belum diketahui pasti meski kemungkinan itu ada. Tapi yang menjadi keprihatinan adalah transmisi 2019-NCov ini sudah melalui moda manusia ke manusia sebagaimana yang dideskripsikan oleh tim Hong Kong juga diterbitkan oleh Lancet di tanggal yang sama (Chan et al 2020). Tim Hong Kong menceritakan laporan satu keluarga yang 7 anggotanya terkena infeksi semua. Awalnya 6 anggota keluarga berjalan bersama ke Wuhan lalu kembali ke kota asal. Di kota asal, 6 anggota ini kembali berkumpul dengan 1 anggota keluarga yang tidak ikut ke Wuhan. Walhasil, 1 anggota yang tidak turut ke Wuhan akhirnya terjangkit juga. Kisah keluarga ini merupakan bukti awal bahwa terjadi transmisi virus dari manusia ke manusia tanpa perantara binatang. Maka tidak heran salah satu tanda bahwa seorang penderita pneumonia adalah pneumonia akibat infeksi 20109-NCov adalah pernah berinteraksi di Wuhan atau berinteraksi dengan orang yang pernah ke Wuhan. Namun untuk memastikan, perlu dicek keberadaan RNA dari virus 2019-Ncov. Isolat sampel dari 7 anggota keluarga ini juga menunjukkan keberadaan RNA dari virus 2019-NCov.

Dari deduksi tentang moda penularan virus ini, kita kini mengetahui darimana sumbernya (berawal dari pasar Huanan), identitas penyebabnya (2019-Ncov) yang disequencing oleh 3 laboratorium yang berbeda, bagaimana modus penyebarannya (kontak manusia), dan bagaimana menegakkan diagnosa (dengan teknik Real Time PCR dengan sampel dari lower respiratory tract seperti sputum, karena virus ini nampaknya memberikan dampak pada lower bukan upper respiratory tract).

Dari Qadar yang ditemukan, maka containment wabah atau proses karantina bisa dimonitor secara efektif.

Rasulullah bersabda, “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu,” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

Implikasi analisa Qadar untuk mitigasi Dharar (Bahaya atau Risiko Bahaya)
Saat saya menulis ini total korban yang terkonfirmasi positif terkena infeksi 2019-NCov hampir 4600 jiwa dan 106 diantaranya telah meninggal dunia. Tingkat kematian 0.2%. Sebagai perbandingan wabah akibat coronavirus SARS adalah sekitar 10%. Sekilas ketika melihat angka tingkat kematian wabah Wuhan, nampaknya ‘kecil’, namun dari sisi kesehatan masyarakat ini tetap berimplikasi serius karena infeksi virus ini perlu waktu inkubasi dan orang yang terinfeksi tidak selalu menampakkan gejalanya (Chan et al 2020).

Di sini ada konsep penting, bahwa hubungan “sebab-akibat” antara ‘zat penyebab X’ dengan dampak ‘kematian penyakit Y’ tidak harus berkorelasi 100%. Dengan kata lain, meskipun paparan X hanya menimbulkan dampak ‘kecil’ terhadap ‘kematian penyakit Y, tidak berarti kita bisa meremehkan paparan X tersebut. Konsep ini susah dimengerti masyarakat luas terutama ketika berbicara rokok sebagai penyebab kematian dan/atau penyakit kanker paru. Risiko terjadinya kanker paru pada perokok ‘hanya’ sekitar 20%. Dengan kata lain, 80% perokok bisa ‘pulang’ dengan senang. Akan tetapi, orang lupa bahwa risiko terjadinya kanker paru pada non-perokok jauh lebih kecil lagi yaitu 0.2%. Artinya paparan rokok berdampak pada peningkatan risiko kanker hampir 100 kali lipat!

Maka literasi tentang Dharar (bahaya dalam konteks kesehatan yaitu terjadinya penyakit dan dampak mortalitas/kematian dan morbiditas/kesakitan) juga perlu dibenahi agar manusia bisa membuat pilihan, supaya jangan membahayakan diri sendiri, apalagi kalau sampai membahayakan orang lain.
Dharar sendiri juga tidak harus dipahami sebagai ‘kematian’. Ini juga menjadi masalah dalam memahamkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi standar seperti vaksinasi MMR. Biaya perawatan seorang anak yang terkena penyakit Rubella bisa menghabiskan dana lebih dari 500 juta, hanya karena suatu komunitas tertentu bersikeras untuk menolak vaksinasi secara massal.

Seorang guru berasal India, yang merupakan salah satu korban wabah 2019-NCov dirawat di rumah sakit yang dirawat sejak 11 januari yang lalu menghabiskan dana 2 milyar rupiah. Maka dharar disini tidak selalu diartikan sebagai kematian, namun juga morbiditas dengan konsekuensi finansial yang berat.

Khatimah
Manusia memang ada keterbatasan. Dalam banyak hal, manusia tidak mampu untuk menentukan nasib atau pilihannya sendiri. Kapan dia lahir, bagaimana hidupnya berakhir. Namun di banyak hal lain, manusia memiliki pilihan dalam hidupnya. Sebagai orang islam, pilihan kita di dunia akan kita lihat konsekuensinya di dunia dan juga di akhirat kelak. Kita tidak boleh pasrah dalam segala hal, tapi juga tidak boleh jumawa dihadapan Sang Pencipta. Maka tidak heran, jangankan ‘semut’ bisa mengalahkan ‘gajah’, virus yang kasat mata bisa menghentikan mobilitas 11-50 juta manusia..

Wallahu a’lam bi ash showwab

Referensi

Fan, Yi; Zhao, Kai; Shi, Zheng-Li; Zhou, Peng. 2019. “Bat Coronaviruses in China.” Viruses 11, no. 3: 210.

Kuba, K., Imai, Y., Rao, S. et al. A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in SARS coronavirus–induced lung injury. Nat Med 11, 875–879 (2005). https://doi.org/10.1038/nm1267

Du, L., He, Y., Zhou, Y. et al. The spike protein of SARS-CoV — a target for vaccine and therapeutic development. Nat Rev Microbiol 7, 226–236 (2009). https://doi.org/10.1038/nrmicro2090

Chan, Jasper Fuk-Woo, Shuofeng Yuan, Kin-Hang Kok, K K W To and Kwok-yung Yuen. “A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster.” The Lancet (2020). (Hong Kong Team describing human to human transmission, variation of S(pike) gene in the RBD motif distinct from the closest Bat variant, as well as previous SARS, using Oxford Nanopore NGS)

Zhu, Na et al. “A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019.” The New England journal of medicine (2020): n. pag. (Beijing Team isolated virus particle from patients to demonstrate cytophatic effect on primary human lung airway epithelial cells, perform evolutionary analyses based on sequencing data Illumina and Nanopore)

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., & Cao, B. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. (First description of market involvement, initiated clinical trial using anti HIV inihibitor lopinavir and ritonavir)

Miller, Andrew C “Jundi-Shapur, Bimaristans, and the Rise of Academic Medical Centres,” Journal of the Royal 8 Society of Medicine 99, no. 12 (December 2006): 61

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

Narasi Konsep “LKI” (Alak Gue)


image.jpg

PROGRAM NASIONAL “LEMBAH KESEHATAN INDONESIA” (LKI)

DI PALANGKA RAYA

PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN FARMASI BERBASIS “OMIK” BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KESEHATAN TROPIS DUNIA

WHO merumuskan terdapat 5 dari 10 penyakit yang menjadi ancaman kesehatan dunia: resistensi antibiotik, penyakit terkait gaya hidup, obesitas, penyakit akibat polusi, penyakit akibat perubahan iklim dan penyakit tropis. Adapun yang dimaksud dengan penyakit tropis antara lain malaria, demam berdarah dengue, filariasis, tuberkulosis (TBC), kusta, maupun rabies. Sebagai salah satu negara tropis terbesar, masalah kesehatan Indonesia merupakan bagian dari masalah kesehatan dunia.

Dalam dua dekade terakhir, penelitian dan diagnosis penyakit serta penemuan obat di negara maju sangat tergantung kepada pendekatan berbasis omik (genomik, transkriptomik, proteomik dan metabolomik). Dengan pendekatan ini, deteksi jenis patogen, penyakit terkait genetik dan kanker, maupun pencarian sumber obat dan antibiotik baru dapat dilakukan secara mendalam, cepat, dan dalam skala besar.

Mengingat kasus Namru 2, tahun 2008, dan isue “teror kesehatan” pada kasus wabah virus corona Cina di era disrupsi saat ini, nampak sekali kegamangan dan ketidakberdayaan pemerintah Indonesia dalam menyikapi kedua contoh kasus yang mengancam kedaulatan negara. Hal ini mengingat dampaknya secara langsung terhadap ratusan juta masyrakat Indonesia, maka hal ini berpotensi menjadi “ancaman” bagi kedaulatan negara di bidang kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa sangat krusial untuk memastikan kemampuan negara dalam mengantisifasi dan merespon potensi ancaman “kedaulatan negara bidang kesehatan” sebagai salah satu “titik terlemah” bagi eksistensi kedaulatan negara RI, dan sangat berpotensi menjadi pilihan sasaran intervensi dari luar, dalam menguasai “kemilaunya nilai strategis negara RI Indonesia” bagi keberlanjutan dunia. Ketidakmandirian Indonesia bidang kesehatan bagi pemenuhan kebutuhan hak kesehatan 250 juta lebih penduduk Indonesia, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai “sapi perahan” secara ekonomi dalam bidang industri kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan “mutlak” masyarakat RI tersebut.

Mengingat mandat konstitusi sebagaimana termuat dalam “mukadimah, dan pasal 28 H dan pasal 34 UUD 1945”, serta pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DHAM) dan pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, maka kesadaran kita terhadap fakta tersebut diatas, menuntut tanggung jawab pemerintahan untuk memastikan segera terwujudnya kemandirian kesehatan Indonesia. Sejalan dengan visi Indonesia sebagai salah satu 5 negara termaju dunia para 2045, maka kedaulatan kesehatan melalui optimalnya ketahanan nasional bidang kesehatan harus dapat kita pastikan secepatnya.

Saat ini di era diserupsi, kesadaran, pengetahuan dan teknologi omik menjadi senjata terdepan dalam melakukan deteksi dan pemetaan wabah secara cepat, serta identifikasi dan karakterisasi virus yang belum pernah dikenal sebelumnya tersebut.

Secara ekonomis, posisi pusat omik sebagai bagian dari rencana pembangunan Lembah Kesehatan Indonesia (LKI) dapat menjadi salah satu pilar utama layanan wisata kesehatan yang akan memberikan keuntungan jangka panjang maupun jangka menengah. Pemeriksaan kanker dan penyakit genetik, pengobatan presisi (precision medicine), maupun konsultasi nutrisi berbasis genomik dapat menjadi daya tarik utama bagi pasien lokal maupun internasional. Di samping itu, alat dan fasilitas yang dimiliki oleh pusat omik dapat ditawarkan sebagai layanan analisis on demand bagi peneliti di Indonesia.

Dengan semangat “Indonesia Maju 2045”, seiring dengan adanya Momentum sejarah dalam mempersiapkan ibu kota negara Indonesia yang baru di Provinsi Kalimantan Timur, gagasan strategis dan visioner program “Lembah Kesehatan Indonesia”, di Palangka Raya, secara prinsif telah disetujui oleh Presiden melalui surat menteri sekretaris negara no B-139/Kemensetneg/D-2/SR.02/12/2019, berdasarkan surat rektor Universitas Palangka Raya no 3244/UN24/LL/2019. Program “LKI” dapat menjadi dasar terbentuknya “kawasan ekonomi khusus bidang kesehatan (industri kesehatan) berbasis “tropical deseasse” di Kalimantan Tengah.

Visi LKI adalah menjadi “poros kesehatan tropis dunia” pada tahun 2045, Sehingga dapat menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sekaligus sebagai pilar utama katahan nasional bidang kesehatan RI pada tahun 2045. Dengan misi; 1.Pengembangan reseach farmasi berbasis  omik bagi sumber daya alam tropis. 2.Pengembangan industri kesehatan dan kecantikan terbaik dunia terutama pada wilayah tropis.

HH

#SalamJoang45

Salam Kejuangan Nusantara

NAMRU-2 – USA, Indonesia Unit intelejen bidang kesehatan, dibawah naungan angkatan laut Amerika.


https://id.wikipedia.org/wiki/NAMRU-2

Naval Medical Research Unit Two (bahasa Indonesia: Unit Riset Medis Angkatan Laut Dua) disingkat sebagai NAMRU-2 adalah laboratorium riset biomedis milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang didirikan dengan tujuan untuk mempelajari penyakit-penyakit menular yang memiliki potensi penting dari sudut pandang pertahanan di Asia.[1] NAMRU-2 secara resmi terdaftar dibawah komando Pusat Riset Medis Angkatan Laut A.S. (Naval Medical Research Center) yang berlokasi di Silver Spring, Maryland, A.S. dan diperhitungkan sebagai pusat jaringan laboratorium laboratorium yang terdapat di berbagai lokasi di dunia [2]

Naval Medical Research Unit Two

Aktif 1944 Negara Amerika Serikat

Cabang United States Navy Seal Angkatan Laut Amerika Serikat

Peran Sumber utama penelitian penyakit menular di wilayah Asia/Pasifik.

Bagian dari Biro Pengobatan dan Pembedahan AS (Bureau of Medicine and Surgery) (BUMED) Markas

Singapura Komandan tempur

Komandan saat ini Captain Carlos I. LeBron NAMRU-2 beroperasi di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Laos, Singapura, Filipina, Thailand, Jakarta dan Kamboja.[2] Di Phnom Penh, Kamboja,

NAMRU-2 dibuka, dilengkapi, dan dioperasikan sebagai laboratorium satelit untuk melakukan riset kemungkinan wabah penyakit-penyakit menular dalam cakupan regional dengan dukungan dari kantor Kerjasama Pertahanan Kedutaan Besar Singapura.[1][2] Sementara lokasi laboratorium lainnya termasuk Peru, Kenya, dan Mesir.[3]

Sementara itu NAMRU-2 yang sebelumnya beroperasi di Indonesia direlokasikan ke Pearl Harbor, Hawaii dan secara resmi dibuka sebagai NAMRU-2 Pacific pada 17 Juni 2010, dan ditutup pada tahun 2013.[2]

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

Polemik BPJS Dan Pernyataan Menkes ‘Tak Ada Solusi


https://sketsindonews.com/polemik-bpjs-dan-pernyataan-menkes-tak-ada-solusi-hanibal-kendali-bpjs-ditangan-kemenkes/

Polemik BPJS Dan Pernyataan Menkes ‘Tak Ada Solusi’, Hanibal: Kendali BPJS Ditangan Kemenkes

23 Januari 2020 – by Admin

FacebookTwitterPinterestLineWhatsAppCopy Link

Jakarta, sketsindonews – Polemik tarif BPJS Kesehatan terus mencuat, dimana penolakan-penolakan atas naiknya tarif BPJS juga terus bermunculan.

Terakhir saat rapat kerja bersama Komisi IX di kompleks Senayan, Senin 20 Januari 2020 kemaren, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bahkan mengatakan tidak memiliki solusi untuk tarif iuran BPJS Kesehatan.

Bukan tanpa alasan, dikutip dari cnbcindonesia.com, hal tersebut disampaikan setelah mengetahui bahwa Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris tidak melaksanakan saran yang disampaikan oleh Terawan saat rapat terakhir bersama Komisi IX DPR pada 12 Desember 2019 lalu.

Diketahui dalam rapat tersebut Terawan memberikan tiga skema alternatif untuk iuran BPJS Kesehatan. Alternatif yang disepakati antara pemerintah dan Komisi IX saat itu yakni pemerintah akan tetap memberikan subsidi kepada Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.

“Saya kecewa dan sudah saya kirimi surat dan ada beberapa hal, kenapa ini tidak dijalankan dan saya tidak menyatakan pendapat untuk solusinya,” ujar Terawan saat melakukan

Berdasarkan keputusan bersama dengan Komisi IX DPR, alternatif untuk subsidi kelas diambil dari surplus yang diperoleh dari kenaikan iuran di kelas lain. Namun faktanya, BPJS Kesehatan tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU dan BP Kelas III

Lebih Terawan, dia merasa kecewa bahwa usulannya dalam mengatasi tarif iuran BPJS Kelas III tidak dijalankan oleh BPJS Kesehatan di bawah kepemimpinan Direktur Utamanya Fachmi Idris.

“Percuma mengatakan pendapat dan tidak bisa dilaksanakan. Saya tidak punya solusi kalau tidak bisa dilaksanakan, dan saya sedih sekali,” kata Terawan melanjutkan.

Terawan menilai BPJS Kesehatan memang seharusnya ada yang mengawasi. Kenyataannya, Kemenkes pun tidak punya kendali untuk mengawasinya, bahkan sampai ke anggarannya.

Padahal seharusnya, apabila BPJS Kesehatan mau secara transparan mengenai kondisi keuangan yang dialaminya, pemerintah bersama-sama bisa mencarikan solusinya.

“Anggaran pun hanya lewat saja di saya, pertanggungjawaban anggaran digunakan berapa, saya tidak mendapatkan laporan yang baik, itu digunakan untuk apa. Untuk defisit BPJS Kesehatan, seharusnya bisa dicari jalan keluarnya, entah lewat cukai atau apa,” tutur Terawan.

“Izinkan saya tidak bisa memberikan jalan keluar, karena butuh data lengkap dan komitmen dan berikan kewenangan ke BPJS dan saya bingung sendiri dilempar kanan-kiri,” kata Terawan melanjutkan.

Menanggapi hal tersebut, Praktisi kesehatan, Hanibal Hamidi menjelaskan bahwa berdasrkan UU no 40 sistim jaminan sosial nasional yang diterbitkan masa Presiden Megawati, dan UU no 24 BPJS yang terbit pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hanibal Hamidi teringat saat bersama Hasbullah Tabrani dan Rieke Diah Pitaloka berbagi peran untuk meyakinkan “istana, kelompok masyrakat civil society, dan masyarakat pekerja” pada tahun 2020-2011 (limitasi waktu masa akhir atas mandat UU No 40, 2004, SJSN), agar Draft RUU BPJS dapat segera di tanda tangani oleh Presiden SBY, yang ragu ragu akibat adanya peristiwa politik dunia yg tipikal di amerika saat itu, “Obama Care”. Alhamdulilah Akhirnya presiden SBY tunduk atas perintah UU No 40 tahun 2004, SJSN.

Berdasarkan ketentuan perundang undangan, kendali BPJS ada pada pemrintah (Kemenkes), dimana Anggaran BPJS, BPOM, Kemenkes menyatu dalam Anggaran Kesehatan, dan Jabatan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional pada SK Presiden adalah ex officio dijabat oleh perwakilan dari pemrintah (Kemenkes, kemenkeu, kemensos, kemenko PMK, kemenaker). Jelas sekali bahwa pemerintah (kemenkes) memiliki otoritas mandat konstitusi yang sangat kuat untuk mengendalikan BPJS,” terang Hanibal, saat dihubungi Rabu (22/01/20) malam.

Menurut Hanibal, Kasus ini sekaligus menunjukkan betapa sangat lemah tim kerja Menkes dibawah kepemimpinan Terawan, sehingga arus informasi yang masuk ke Menkes banyak penyimpangan & “blocking” informasi dari para pejebat ASN Kemenkes sendiri.

“Sejalan dengan analisa banyak tokoh kesehatan RI, atas latar belakang Terawan sebagai dokter yang konsen pada pendekatan kesehatan pribadi “medis teknis/pengobatan” (paradigma sakit) semata, yang kurang sesuai atas kebutuhan tugas dan tanggung jawab menkes yang lebih banyak dituntut pendekatan “kesehatan masyarakat/meningkatkan kesehatan & mencegah sakit” (paradigma sehat),” ujarnya.

Jika hal ini terus berlanjut, Kata Hanibal, diprediksi pembangunan kesehatan akan gagal dalam memenuhi Janji Presiden Jokowi, karena kinerja Terawan nantinya.

“Hal ini berarti akan semakin berat kerja pak Jokowi dalam jabatan keduanya yang telah menetapkan sasaran misi peningkatan kualitas manusia Indonesia sebagai prioritas utama untuk mengoptimalkan infrstruktur yang dibangun periode pertama dalam kerangka melepaskan keterjebakan RI dari penomena sosial bak lingkaran setan antara kemiskinan, rendahnya kualitas manusia dan rendahnya produksi masyarakat dan negara berkembang, lebih dikenal dengan middle income trap sejak era tahun 90 an, disertai buruknya infratruktur, menimbulkan rendahnya daya saing investasi dan daya saing produk RI,” paparnya.

Dia menambahkan, “Beruntunglah Indonesia dikarunia oleh sang pencipta kekayaan luar biasa tanah nusantara, hingga tidak menjadi negara gagal ketika masa orde baru yang lalu. Sampai dengan saat ini, harapan dan optimisme kita semua kembali muncul terhadap Pak Jokowi dengan seluruh kinerjanya yang sangat luar biasa ditengah kepungan dan sabotase dari komunitas masyarakat yang merasa nyaman karena belum menjadi miskin saat ini, karena merupakan bagian dari kelompok kepentingan elit “oligarky” orde baru terdahulu.”

Lebih jauh, Hanibal berpandangan bahqa BPJS merupakaan bagian dari program kesehatan semesta atau universal health coverage, atas rekomondasi kesehatan dunia bagi jaminan kesehatan masyarakat.

“Agenda “Kesehatan semesta” membutuhkan pendekatan pembangunan kesehatan secara konfrehensif (paradigma Sehat dan Sakit), terutama faktor Gizi, harus tidak ada lagi ancaman “stunting” di negeri kita yg besar ini,” ujarnya.

Mengingat begitu banyak permaslahan kesehatan Indonesia, untuk mencapai misi Kabinet Indonesia maju (KIM), Hanibal menyarankan agar Terawan mendapat dukungan peran seorang wamenkes, untuk menambal kekurangannya selaku menkes. Bila tidak adanya kebijakan politik tersebut, atau tidak ada perubahan tim KIM, maka dikhawatirkan Pak Jokowi dapat mengalami kegagalan dalam mencapai misi dan visi Indonesia sebagai 5 negara termaju dunia 2045, ucap Hanibal yang pada pilpres 2019 aktif bersama komunitas intelektual UI pendukung kontestan 01.

“Kesehatan Indonesia akan mengalami bencana apabila hal ini dibiarkan. Pak Jokowi yang telah menunjukkan komitmen politik bidang kesehatan sangat tinggi dengan meningkatkan angaran kesehatan (131 T) atau 2 kali lipat anggaran kesehatan di masa SBY (68 T) pada periode kebinet kerja terdahulu, membutuhkan dukungan “kecerdasan kita semua” terutama jajaran kesehatan dalam menjabarkan misi “Reformasi Sistem kesehatan nasional”, sesuai dengan janji politiknya dalam dokumen misi dan visi capres tahun 2019. Semoga segera terwujud kedaulatan kesehatan, bagi wujud kondisi sosial pada 1 abad Indonesia 2045 nantinya, Indonesia Maju (salah satu 5 negara maju terkuat dunia) yang Berkelanjutan, amin,” pungkas Hanibal.

“Tidak boleh ada kata menyerah bagi perjuangan meningkatkan harkat dan martabat manusia, terutama hak kesehatan yang merupakan hak azasi utama dan prasyarat bagi pemenuhan hak azasi lainnya bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ajak Hanibal mengakhiri pembicaraan.

(Eky)

Salam Kejuangan Nusantara
Hanibal Hamidi

#PerdesaanSehat.com

Polemik BPJS Dan Pernyataan Menkes ‘Tak Ada Solusi” ???


https://sketsindonews.com/polemik-bpjs-dan-pernyataan-menkes-tak-ada-solusi-hanibal-kendali-bpjs-ditangan-kemenkes/

Jakarta, sketsindonews – Polemik tarif BPJS Kesehatan terus mencuat, dimana penolakan-penolakan atas naiknya tarif BPJS juga terus bermunculan.

Terakhir saat rapat kerja bersama Komisi IX di kompleks Senayan, Senin 20 Januari 2020 kemaren, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bahkan mengatakan tidak memiliki solusi untuk tarif iuran BPJS Kesehatan.

Bukan tanpa alasan, dikutip dari cnbcindonesia.com, hal tersebut disampaikan setelah mengetahui bahwa Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris tidak melaksanakan saran yang disampaikan oleh Terawan saat rapat terakhir bersama Komisi IX DPR pada 12 Desember 2019 lalu.

Diketahui dalam rapat tersebut Terawan memberikan tiga skema alternatif untuk iuran BPJS Kesehatan. Alternatif yang disepakati antara pemerintah dan Komisi IX saat itu yakni pemerintah akan tetap memberikan subsidi kepada Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.

“Saya kecewa dan sudah saya kirimi surat dan ada beberapa hal, kenapa ini tidak dijalankan dan saya tidak menyatakan pendapat untuk solusinya,” ujar Terawan saat melakukan 

Berdasarkan keputusan bersama dengan Komisi IX DPR, alternatif untuk subsidi kelas diambil dari surplus yang diperoleh dari kenaikan iuran di kelas lain. Namun faktanya, BPJS Kesehatan tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU dan BP Kelas III

Lebih Terawan, dia merasa kecewa bahwa usulannya dalam mengatasi tarif iuran BPJS Kelas III tidak dijalankan oleh BPJS Kesehatan di bawah kepemimpinan Direktur Utamanya Fachmi Idris.

“Percuma mengatakan pendapat dan tidak bisa dilaksanakan. Saya tidak punya solusi kalau tidak bisa dilaksanakan, dan saya sedih sekali,” kata Terawan melanjutkan.

Terawan menilai BPJS Kesehatan memang seharusnya ada yang mengawasi. Kenyataannya, Kemenkes pun tidak punya kendali untuk mengawasinya, bahkan sampai ke anggarannya.

Padahal seharusnya, apabila BPJS Kesehatan mau secara transparan mengenai kondisi keuangan yang dialaminya, pemerintah bersama-sama bisa mencarikan solusinya.

“Anggaran pun hanya lewat saja di saya, pertanggungjawaban anggaran digunakan berapa, saya tidak mendapatkan laporan yang baik, itu digunakan untuk apa. Untuk defisit BPJS Kesehatan, seharusnya bisa dicari jalan keluarnya, entah lewat cukai atau apa,” tutur Terawan.

“Izinkan saya tidak bisa memberikan jalan keluar, karena butuh data lengkap dan komitmen dan berikan kewenangan ke BPJS dan saya bingung sendiri dilempar kanan-kiri,” kata Terawan melanjutkan.

Menanggapi hal tersebut, Praktisi kesehatan, Hanibal Hamidi menjelaskan bahwa berdasrkan UU no 40 sistim jaminan sosial nasional yang diterbitkan masa Presiden Megawati, dan UU no 24 BPJS yang terbit pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hanibal Hamidi teringat saat bersama Hasbullah Tabrani dan Rieke Diah Pitaloka berbagi peran untuk meyakinkan “istana, kelompok masyrakat civil society, dan masyarakat pekerja” pada tahun 2011 (limitasi waktu masa akhir atas mandat UU No 40, 2004, SJSN), agar Draft RUU BPJS dapat segera di tanda tangani oleh Presiden SBY, yang ragu ragu akibat adanya peristiwa politik dunia yg tipikal di amerika saat itu, “Obama Care”. Alhamdulilah Akhirnya presiden SBY tunduk atas perintah UU No 40 tahun 2004, SJSN.

Berdasarkan ketentuan perundang undangan, kendali BPJS ada pada pemrintah (Kemenkes), dimana Anggaran BPJS, BPOM, Kemenkes menyatu dalam Anggaran Kesehatan, dan Jabatan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional pada SK Presiden adalah ex officio dijabat oleh perwakilan dari pemrintah (Kemenkes, kemenkeu, kemensos, kemenko PMK, kemenaker). Jelas sekali bahwa pemerintah (kemenkes) memiliki otoritas mandat konstitusi yang sangat kuat untuk mengendalikan BPJS,” terang Hanibal, saat dihubungi Rabu (22/01/20) malam.

Menurut Hanibal, Kasus ini sekaligus menunjukkan betapa sangat lemah tim kerja Menkes dibawah kepemimpinan Terawan, sehingga arus informasi yang masuk ke Menkes banyak penyimpangan & “blocking” informasi dari para pejebat ASN Kemenkes sendiri.

“Sejalan dengan analisa banyak tokoh kesehatan RI, atas latar belakang Terawan sebagai dokter yang konsen pada pendekatan kesehatan pribadi “medis teknis/pengobatan” (paradigma sakit) semata, yang kurang sesuai atas kebutuhan tugas dan tanggung jawab menkes yang lebih banyak dituntut pendekatan “kesehatan masyarakat/meningkatkan kesehatan & mencegah sakit” (paradigma sehat),” ujarnya.

Jika hal ini terus berlanjut, Kata Hanibal, diprediksi pembangunan kesehatan akan gagal dalam memenuhi Janji Presiden Jokowi, karena kinerja Terawan nantinya.

“Hal ini berarti akan semakin berat kerja pak Jokowi dalam jabatan keduanya yang telah menetapkan sasaran misi peningkatan kualitas manusia Indonesia sebagai prioritas utama untuk mengoptimalkan infrstruktur yang dibangun periode pertama dalam kerangka melepaskan keterjebakan RI dari penomena sosial bak lingkaran setan antara kemiskinan, rendahnya kualitas manusia dan rendahnya produksi masyarakat dan negara berkembang, lebih dikenal dengan middle income trap sejak era tahun 90 an, disertai buruknya infratruktur, menimbulkan rendahnya daya saing investasi dan daya saing produk RI,” paparnya.

Dia menambahkan, “Beruntunglah Indonesia dikarunia oleh sang pencipta kekayaan luar biasa tanah nusantara, hingga tidak menjadi negara gagal ketika masa orde baru yang lalu. Sampai dengan saat ini, harapan dan optimisme kita semua kembali muncul terhadap Pak Jokowi dengan seluruh kinerjanya yang sangat luar biasa ditengah kepungan dan sabotase dari komunitas masyarakat yang merasa nyaman karena belum menjadi miskin saat ini, karena merupakan bagian dari kelompok kepentingan elit “oligarky” orde baru terdahulu.”

Lebih jauh, Hanibal berpandangan bahqa BPJS merupakaan bagian dari program kesehatan semesta atau universal health coverage, atas rekomondasi kesehatan dunia bagi jaminan kesehatan masyarakat. 

“Agenda “Kesehatan semesta” membutuhkan pendekatan pembangunan kesehatan secara konfrehensif (paradigma Sehat dan Sakit), terutama faktor Gizi, harus tidak ada lagi ancaman “stunting” di negeri kita yg besar ini,” ujarnya.

Mengingat begitu banyak permaslahan kesehatan Indonesia, untuk mencapai misi Kabinet Indonesia maju (KIM), Hanibal menyarankan agar Terawan mendapat dukungan peran seorang wamenkes, untuk menambal kekurangannya selaku menkes. Bila tidak adanya kebijakan politik tersebut, atau tidak ada perubahan tim KIM, maka dikhawatirkan Pak Jokowi dapat mengalami kegagalan dalam mencapai misi dan visi Indonesia sebagai 5 negara termaju dunia 2045, ucap Hanibal yang pada pilpres 2019 aktif bersama komunitas intelektual UI pendukung kontestan 01.

“Kesehatan Indonesia akan mengalami bencana apabila hal ini dibiarkan. Pak Jokowi yang telah menunjukkan komitmen politik bidang kesehatan sangat tinggi dengan meningkatkan angaran kesehatan (131 T) atau 2 kali lipat anggaran kesehatan di masa SBY (68 T) pada periode kebinet kerja terdahulu, membutuhkan dukungan “kecerdasan kita semua” terutama jajaran kesehatan dalam menjabarkan misi “Reformasi Sistem kesehatan nasional”, serta misi menurunkan kasus stuntung secara signifikan sesuai dengan janji politiknya dalam dokumen misi dan visi capres tahun 2019. Semoga segera terwujud kedaulatan kesehatan, bagi wujud kondisi sosial pada 1 abad Indonesia 2045 nantinya, Indonesia Maju (salah satu 5 negara maju terkuat dunia) yang Berkelanjutan, amin,” pungkas Hanibal.

Tidak boleh ada kata menyerah bagi perjuangan meningkatkan harkat dan martabat manusia, terutama hak kesehatan yang merupakan hak azasi utama dan prasyarat bagi pemenuhan hak azasi lainnya bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ajak Hanibal mengakhiri pembicaraan.

(Eky)

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

RUU BUMDes Akan Berkontribusi Negatif kepada UU Desa dan Pelaksanaannya


https://www.desapedia.id/ruu-bumdes-akan-berkontribusi-negatif-kepada-uu-desa-dan-pelaksanaannya/

Mengingat 9 tujuan UU Desa yang termuat dalam UU no 6 tentang Desa adalah hasil perjuangan panjang bagi percepatan pembangunan desa, sebagai wilayah yang menjadi “pondasi” struktur NKRI yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan otonomi PRovinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Desa, sekaligus sebagai “entitas” inti bangsa Nusantara/Indonesia, maka UU apapunbyang tetkait dengan Desa, harus dapat dipastikan tidak mengurangi kewenagan pemerintahan otonomi desa yang saat ini dimandatkan oleh UU no 6 tentang Desa, yang sejalan dengan pernyataan pak Muquam. ketidak hati hatian, akan berpotensi megarahkan negara Indonesia menjaadi negara “totaliter” 👍 (Hanibal H)

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

JANGAN DISORIENTASI, Pastikan KESADARAN PERSIAPAN Bagi PERJALANAN KE “DEPAN”


Selamat Datang Di Masa Depan
(Sistem Pendidikan Harus Menyesuaikan, HH)

Beberapa prediksi menarik :

1. Bengkel perbaikan kendaraan akan hilang.

2. Mesin yang menggunakan bensin memiliki 20.000 bagian. Motor yang menggunakan listrik hanya memiliki 20 bagian.

Mobil listrik dijual dengan garansi seumur hidup dan hanya diperbaiki oleh dealer. Hanya perlu waktu 10 menit untuk mencopot dan mengganti motor yang menggunakan listrik.

3. Motor listrik tidak diperbaiki di dealer tetapi akan dikirim ke bengkel perbaikan regional yang akan memperbaikinya menggunakan robot.

4. Motor listrik anda yang gagal fungsi akan ditunjukkan oleh lampu yang menyala, lalu anda akan pergi ke tempat yang menyerupai mesin cuci mobil, dan mobil anda akan ditarik sementara anda ngopi dan motor mobil anda akan diganti dengan yang baru.

5. SPBU atau pomp bensin akan hilang.

6. Meter parkir akan digantikan oleh meter dispenser listrik.

Banyak perusahaan akan memasang stasiun isi ulang listrik; sebenarnya hal itu sudah dimulai.

7. Kebanyakan pabrik kendaraan (yang cerdas) telah mengalokasikan uangnya untuk mulai membangun pabrik yang hanya membuat mobil listrik.

8. Industri batu bara akan hilang.

Perusahaan minyak dan gas akan hilang. Pengeboran minyak akan hilang. Ucapkan selamat tinggal kepada OPEC.

9. Rumah2 akan menghasilkan dan menyimpan energi listrik pada siang hari dan akan menggunakan serta menjualnya listriknya ke grid.

Grid akan menyimpan dan menyalurkannya ke industri yang banyak menggunakan listrik. Apakah anda sudah melihat atap Tesla?

10. Bayi sekarang hanya akan melihat mobil pribadi di musium. Masa depan mendekati kita lebih cepat daripada yang bisa kita tangani.

*11. Pada tahun 1998 Kodak memiliki 170.000 pegawai dan menjual 85% foto kertas di seluruh dunia.*

*Hanya dalam beberapa tahun model bisnis mereka hilang dan mereka bangkrut. Siapa yang mengira itu akan terjadi?*

12. Apa yang terjadi pada Kodak dan Polaroid akan terjadi di kebanyakan industri dalam 5-10 tahun yang akan datang… dan kebanyakan orang tidak melihat itu akan terjadi.

13. Apakah pada tahun 1998 anda mengira bahwa 3 tahun setelahnya anda tidak akan pernah lagi mem-foto menggunakan film?. Dengan telepon cerdas sekarang, siapa yang masih memiliki kamera dengan film?.

14. Kamera digital ditemukan tahun 1975. Barang pertama hanya memiliki 10.000 piksel, tetapi mengikuti hukum Moore.

Dengan perkembangan teknologi yang eksponensial, barang yang semula mengecewakan menjadi super dan menjadi mainstream hanya dalam waktu yang singkat.

15. Hal itu terjadi lagi (tapi jauh lebih cepat) dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence), kesehatan, kendaraan listrik, pendidikan, pencetakan 3D, agrikultur dan lapangan pekerjaan.

16. Lupakan buku ‘Kejutan Masa Depan’, ucapkan selamat datang kepada Revolusi Industri keempat.

17. Software telah dan akan terus mengacaukan banyak industri tradisional dalam 5-10 tahun mendatang.

18. Uber (seperti halnya Gojek di Indonesia) hanya piranti software, mereka tidak memiliki mobil, tapi sekarang mereka adalah perusahaan taksi terbesar di dunia! Tanyakan pada supir taksi apakah dulu mengira hal itu akan terjadi.

19. Airbnb sekarang adalah perusahaan hotel terbesar di dunia, walaupun mereka tidak memiliki properti apapun.

Tanyakan pada hotel Hilton apakah dulu mereka mengira hal itu akan terjadi.

20. Artificial Intelligence: komputer akan menjadi lebih baik secara eksponensial dalam hal memahami dunia.

Tahun ini, komputer mengalahkan pemain game terbaik kdi dunia, 10 tahun lebih cepat daripada yang diharapkan.

21. *Di USA, pengacara muda sudah tidak memiliki pekerjaan*.

Berkat Watson IBM, anda bisa memperoleh nasehat hukum dalam hitungan detik (saat ini untuk hal-hal dasar), dengan akurasi 90% dibandingkan 70% akurasi yang dilakukan manusia.

Jadi jika anda belajar hukum, berhentilah segera. Kebutuhan pengacara akan berkurang 90%, hanya spesialis serba tahu yang masih akan tetap bertahan.

22. Watson telah membantu perawat dalam mendiagnosa kanker, 4 kali lebih akurat dibandingkan perawat manusia.

23. Facebook sekarang memiliki software pengenal pola yang dapat mengenali wajah jauh lebih baik daripada manusia. Pada tahun 2030 komputer akan lebih cerdas daripada manusia.

24. Kendaraan otomotif: Pada tahun 2018 mobil tanpa supir pertama sudah muncul.

Dalam waktu 2 tahun ke depan seluruh industri akan dikacaukan.

Anda tidak akan ingin memiliki mobil lagi karena anda akan memanggil mobil dengan telepon anda, mobil itu akan muncul di lokasi anda, dan mengantarkan anda ke tempat tujuan anda.

Tidak perlu bingung memarkir mobil itu, anda hanya akan membayar jarak tempuh dan anda dapat tetap produktif selama berkendara. Anak-anak jaman sekarang tak pernah punya sim dan tak pernah be back homev CV memiliki mobil.

26. Hal itu akan mengubah kota-kota kita, karena kita hanya perlu mobil 90-95% lebih sedikit. Kita dapat mengubah lahan2 parkir menjadi taman-taman kota.

27. Sekitar 1,2 juta orang meninggal karena kecelakaan tiap tahun, termasuk yang disebabkan mengendarai sambil mabuk.

Sekarang kita memiliki satu kecelakaan tiap 60.000 mil; dengan kendaraan tanpa supir angka itu akan turun menjadi 1 kecelakaan tiap 6 juta mil. Ini akan menyelamatkan jutaan nyawa tiap tahunnya.

28. Kebanyakan perusahaan mobil tak diragukan lagi akan menjadi bangkrut.

Perusahaan mobil tradisional hanya mencoba pendekatan evolusioner dan hanya berusaha membuat mobil yang lebih baik, sementara perusahaan teknologi (Tesla, Apple, Google) melakukan pendekatan revolusioner dan membangun komputer di atas roda.

29. Lihat apa yang dilakukan Volvo sekarang; tidak ada lagi mesin pembakaran internal di kendaraan mereka mulai tahun ini untuk model 2019, semua menggunakan listrik atau hybrid, dengan maksud nantinya akan melenyapkan pula model2 hybrid.

28. Banyak ahli-ahli teknik di Volkswagen dan Audi takut terhadap Tesla, dan memang seharusnya begitu.

Lihat semua perusahaan yang menawarkan mobil listrik. Beberapa tahun lalu keberadaan mereka tidak bisa dirasakan.

29. Perusahaan asuransi akan mengalami kesulitan masif; tanpa kecelakaan, biaya akan menjadi lebih murah. Model bisnis asuransi mobil akan hilang.

30. Real estate akan berubah. Jika orang bisa bekerja pulang-pergi, mereka akan tinggal di tempat yang jauh untuk hidup di lingkungan yang lebih terjangkau dan lebih menyenangkan.

31. Mobil listrik akan menjadi mainstream pada tahun 2030 an. Kota menjadi tidak berisik karena semua mobil baru akan menggunakan listrik.

32. Kota juga akan memiliki udara yang lebih bersih.

33. Listrik akan menjadi sangat murah dan bersih.

34. Produksi listrik tenaga surya telah mengalami kurva pengembangan eksponensial selama 30 tahun, tetapi sekarang anda dapat melihat dampak perkembangan tersebut.

Dan sekarang perkembangan itu sedang dipacu lebih kencang lagi.

35. Perusahaan energi fosil sedang berusaha mati2an membatasi akses ke grid untuk mencegah munculnya pesaing yang muncul dari instalasi listrik tenaga surya di rumah-rumah, tetapi upaya itu tidak akan bisa berlanjut – teknologi tidak akan bisa dibendung.

36. Kesehatan: Harga Tricorder X akan diumumkan tahun ini.

37. TV dan Koran akan mati dengan sendirinya, siapa yang sekarang baca koran atau siapa yg sekarang melihat TV sebagian kecik orang-orang tua diatas 50 tahun. Millenial beralih ke Youtube dan sejenisnya lebih cepat.

38. Layanan Perbankan dan Ticketing sudah swa Mandiri tidak perlu Customer Service atau Teller akan ada jutaaan profesi pekerjaan yang hilang 10-20 tahun kedepan. Sudah siapkah kita

Banyak perusahaan akan membuat perangkat medikal (yang disebut ‘Tricorder’ dalam film Star Trek) yang bekerja dengan telepon anda, yang akan memindai retina anda, sampel darah anda, dan napas anda.

Lalu dia akan menganalisa 54 bio-marker yang akan meng identifikasi hampir semua jenis penyakit. Saat ini sudah terdapat lusinan aplikasi telepon untuk tujuan kesehatan.

SELAMAT DATANG MASA DEPANi

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

Kemiskinan, Kelaparan Kesehatan ?


*SELAMAT JALAN NAKAMURA.*

Tahun 1991 dia menginjakkan kaki di Afghanistan, negeri yg berkecamuk perang saudara yg berkepanjangan, tanah dan negara yg pernah makmur itu menjadi lumpur peperangan dan campur tangan Rusia serta Amerika, mereka dagang senjata disana. Afghanistan dapat apa?, Kelaparan dan kemiskinan, itu hasil nyatanya.

Nakamura, pria kurus, dr dari Jepang turun kesana utk tugas kemanusiaan, dia membangun 3 klinik disana, tapi akhirnya dia berpikir, 1000 dr pun tak akan ada gunanya karena akar masalahnya adalah soal kelaparan dan kemiskinan.

Akhirnya dia putuskan membangun kanal sepanjang 27 km selama 16 thn, mengairi 16.000 Ha lahan tandus, menghidupi 600.000 kepala, dan berencana menambah 8 kanal yg sama, tapi cita-citanya terhenti karena sebutir peluru bersarang di tubuhnya pada 4 Desember 2019. Dia tewas di atas tanah tandus yg disuburkannya, darahnya membasahi lahan subur hasil keringatnya. Hilang harapan 4,2 jt manusia yg akan mendapat aliran air utk lahan tandusnya, Nakamura berpulang dalam kedamaian.

Afghanistan, negara yg pernah gemah ripah, rusak karena perang saudara yg panjang. Nakamura berpikir beda, dia mau rakyat Afghanistan bahagia dan perutnya tak lapar berkerut, tapi politik itu beda, dia bisa hidup dimana saja. Politik hidup diatas kemiskinan, diatas kelaparan, diatas kemewahan, diatas semua penderitaan, dst.

Afghanistan, Siria, Libya, Irak, semua diporak porandakan, seolah Tuhan enggan hadir ditengah kesulitan dan kelaparan. Namun sejatinya ketidakhadiranNya, karena ulah kita juga. Jadi jangan bicara soal agama, kalau ketololan yg dipiara, Tuhan enggan hadir ditengah kebodohan yg diciptakan, karena Dia telah memberi Iqra’ sebagai jalannya, kita malah memilih isrof dalam urusan dunia.

Afghanistan contoh nyata menyuburkan politik perang saudara, sekarang mereka dapat apa, bahkan negara saja mereka nyaris tak punya. Terus Indonesia apa mau nyusul kesana. Tak akan lama kita bakal menyusul mereka kalau kita terus ribut soal agama, natal disoal, gereja dirazia, pura di hina, vihara dijadikan bara, patung di pentung, sementara masjid cuma keras suaranya, tapi makin jauh manfaatnya, karena yg shalat hanya ritual, jauh dari spiritual.

Tetsu Nakamura, semoga damai disana, aku tak bisa mengantarmu ke surga karena kuncinya di pegang oleh orang yg mengaku menyimpannya, tapi aku yakin kunci induknya ada pada yg empunya, dan engkau pasti di sambutnya, karena engkaulah seorang Nakamura yg menjadi khalifahnya, bukan orang yg mengaku-ngaku, tapi tak laku.

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

“INTEGRITAS HYPOKRATES” ADALAH PRASYARAT UTAMA DALAM PENGABDIAN KEMANUSIAN YANG ADIL & BERADAB, BIDANG MESEHATAN, #Pancasila


Dari segala sudut pandang keilmuan, menunjukkan bahwa MANUSIA adalah MAHLUK UTAMA ciptaan yang; maha kuasa, maha mengetahui, maha suci, maha abadi, maha besar, maha agung, maha pencipta seluruh galaxy/dunia beserta isinya.

Fakta menunjukkan bahwa keilmuan profesional yang menempatkan manusia sebagai obyek sekaligus subyeknya secara langsung adalah ilmu KEDOKTERAN. Sehingga dapat difahami bahwa seorang DOKTER harus dapat dipastikan memiliki INTEGRITAS MORAL, INTEGRITAS INTELEKTUAL, INTEGRITAS KEMANUSIAAN di atas tuntutan prsyarat lainnya dalam memikul tanggung jawab kehormatan sebagai profesi yang diserahkan kepadanya mati hidup serta nilai kehormatan seorang penderita sakit atas nama permintaan pertolongan dari pasien itu sendiri serta seluruh keluarga yang memiliki hak secara hukum atas dirinya bagi upaya pengobatan bagi kesembuhan dari seorang penderita sakit.

Dalam bilik prakteknya, semua tindakan seorang dokter kepada pasiennya sesuai keperluan pengobatan merupakan hak sepenuhnya atas tanggung jawab seorang dokter secara personal dalam upaya terbaik bagi kesembuhan pasiennya.

Mengingat manusia, termasuk seorang dokter tidaklah terlepas dari kemungkinan kesalahan dalam upaya mengobati pasiennya (sengaja maupun tanpa sengaja), maka atas nama etika profesionalisme untuk meningkatkan kualitas keilmuan serta untuk memastikan kualitas integritas moral, integritas intelektual dan integritas kemanusiaan seorang dokter, maka IDI sebagai komunitas profesi para dokter, dibentuk untuk memastikan etika kedokteran di Indonesia dijalankan dengan penuh penghormatan dan penghargaan dari seluruh pihak yang terkait.

Apabila sangsi etika profesi dokter dari IDI, sudah tidak dihargai oleh berbagai pihak, seperti pada kasus Terawan, seorang dokter yang bekerja di lingkungan TNI, maka ancaman bagi penghargaan nilai nilai kemanusiaan (sila kedua Pancasila) dalam proses pengobatan di Indonesia, oleh seluruh dokter Indonesia adalah kemungkinan besar yang akan terjadi. Mengingat telah terpublikasi bahwa dr. Terawan sebagai profesional Dokter berdasarkan proses yang telah disepakati dan diakui oleh seluruh dokter anggota IDI serta dijadikan acuan bersama bagi praktek profesi Dokter dalam menjaga integritas moral, integritas intelektual dan integritas kemanusiaan dalam proses pengobatan pasiennya, telah melanggar ketentuan yang ada dan karenanya dijatuhi sangsi mencabut keanggotaan IDI dr. Terawan, untuk melindungi seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa pengobatannya sebagai dokter terkait.

Alih alih berupaya untuk membuktikan secara ilmiah kebenaran teori pengobatan yang selama ini telah dipraktekkannya tanpa melalui ketentuan yang ada bagi inovasi baru pengobatan, dengan angkuhnya mempersalahkan IDI melalui pihak pihak yang awam dalam ilmu kedokteran, yang dipengaruhi cara fikirnya dengan penjelasan yang menyesatkan (sampai terbukti lain berdasarkan proses ilmiah yang benar).

Lebih dahsyat lagi saat ini, di atas pangkuan seorang dokter yang memiliki profile integritas moral, integritas intelektual, integritas kemanusiaan yang dragukan secara profesional tersebut, diletakkan tanggung jawab terbesar pembangunan derajat kualitas kesehatan masyarakat Indonesia melalui peran sebagai Menteri Kesehatan ?????

Atas nama kesadaran akan rendahnya pengetahuan kita dan dinamika kemungkinan kemajuan ilmu pengetahuan di masa mendatang, Kita semua hanya dapat berharap sejarah akan mencatat, apakah kita semua para profesional dokter salah dalam menilai “integritas Hypokrates” seorang dr. Terawan, dengan demikian ancaman nilai nilai kemanusiaan masyarakat Indonesia sebagai dampak pembangunan bidang kesehatan selam 5 tahun mendatang, dapat berkurang, …. Semoga Allah SWT melindungi seluruh rakyat Indonesia, dalam pertaruhan sejarah kemajuan kualitas manusia Indonesia saat ini, amin

(HanibalHamidi)

#SalamJuang2045 #SalamJuang45)

Etika dan Moral.

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) telah memberikan rekomendasi pencabutan izin praktek medis, dengan telah terlebih dahulu menggunakan kajian ilmiah dan etis, bahwa metode DSA ini telah membuat anda sebagai Dokter dan Profesional, melakukan pelanggaran berat dengan klaim kesembuhan dengan dasar ilmiah yang lemah dan tidak berimbang. Pelanggaran ini telah dilanggar dengan pengabaian anda terhadap rekomendasi MKEK dengan tetap melakukan praktik pengobatan dengan Brainwash ini walaupun praktek Dokter anda telajh dicabut.

Apa berbahayanya? Maka dengan demikian akan terjadi delegitimasi terhadap MKEK sebagai Lembaga Kehormatan yang menjaga Etika Profesi Dokter telah diabaikan. Ini akan menjadi preseden yang buruk, pintu gerbang terbuka lebar dengan praktek-praktek yang tidak berbasis kompetensi dan ilmiah yang mungkin nanti akan dilakukan oleh Sejawat Dokter lain bahkan oleh Pengobat-Pengobat Non Dokter lain.

Lantas bagaimana jadinya bila seorang Menteri Kesehatan yang bertindak sebagai Pemegang Kewajiban tertinggi, untuk melindungi 180.000 Dokter agar tidak melakukan pelanggaran Etika Profesi, Misconduct, dan Malpraktek, adalah seseorang yang melanggar Etika Profesi, melakukan Misconduct, dan bertendensi melakukan Malpraktek?

Apa jadinya seorang Menteri Kesehatan yang bertindak sebagai Pemegang Kewajiban tertinggi, yang melindungi 267.000.000 rakyat agar terhindar dari praktek pengobatan, yang berpotensi membahayakan karena tidak memiliki bukti ilmiah yang memenuhi kaidah EBM, adalah seorang yang tidak menghormati Kode Etik Profesi dan melanggar kaidah EBM itu sendiri?

Karena itu Bapak Menteri Kesehatan, secara terbuka saya nyatakan bahwa saya ingin bertemu anda, dalam ruangan terbuka.

Saya sebagai Dokter yang atas sumpah saya bertanggungjawab atas kesehatan manusia.

Sebagai Rakyat, yang berhak atas perlindungan kesehatan yang aman, tidak membahayakan, dan terlindungi dari praktek Kedokteran yang berpotensi misconduct dan malpraktek.

Sebagai Ilmuwan, yang terpanggil untuk menegakkan kebenaran.

Saya menghormati Keputusan Presiden untuk mengangkat Bapak sebagai menteri Kesehatan dengan segala pertimbangan beliau. Saya tidak berkeinginan keputusan itu dianulir. Sebab persoalan BPJS ini tampaknya memang harus disentuh oleh seorang Militer. Dan Bapak adalah orang yang tepat.

Justru karena kepentingan di atas , dengan pengetahuan EBM yang saya miliki, ingin membantu agar Bapak Menteri Kesehatan, sebagai Dokter juga yang harus terjaga etika, moral, dan tanggung jawab ilmiahnya, untuk menyempurnakan Penelitian Ilmiah atas metode Brainwash yang Bapak klaim, yang barangkali telah mengantarkan kepada kemasyhuran yang membuat Anda terpilih menjadi Menteri Kesehatan.

Dengan Penelitian menggunakan Metodologi Riset berbasis EBM yang sahih, yang dengan senang hati akan saya bantu bila memang Bapak berkenan, tak tertutup kemungkinan bahwa metode pengobatan ini bisa menghasilkan simpulan signifikan, novel, dan spektakuler, bahkan bisa saja berpotensi mendapatkan hadiah Nobel.

Untuk itu, maka metode pengobatan Brain wash ini bisa mendapatkan pembuktian ilmiah yang sebenar-benarnya, Evidence-Based Medicine. dan bukan hanya sekedar metode pengobatan berbasis Testimonial Based Patient.

Sebagai sesama orang Jogja, saya tahu adab. Bapak saat ini adalah Pemangku Praja dan saya adalah Rakyat Jelata.

Saya akan menunggu perintah Bapak untuk menghadap.

Apabila Bapak tidak memberikan respons, maka saya akan menjalankan laku dodok di depan Kantor Kementerian Kesehatan, sesuai dengan tatacara lazim rakyat Mataram.

Sampai Bapak mau menemui saya.

Sekian dan terimakasih.

Hormat saya

Tifauzia Tyassuma

Dokter, Peneliti dan Penulis

https://www.researchgate.net/publication/333747331_Is_the_Cerebral_Intra-Arterial_Heparin_Flushing_IAHF_Beneficial_for_the_Treatment_of_Ischemic_Stroke_BAOJ_Neurology

https://tirto.id/kejanggalan-terapi-brainwash-dokter-terawan-cHrz

Mulia, Agung dan Sucinya Peran Wanita


_*Perempuan*_

Saat Kecil
dia membuka pintu Syurga untuk ayahnya..

Saat dewasa
dia menyempurnakan agama untuk suaminya

Saat menjadi _ibu,_
Dia menjadi penggerak semua doa

oleh kerana itu
dia dimuliakan Allah dengan menempatkan syurga di telapak kakinya

ketika seorang _perempuan_ sudah menjadi _IBU,_
maka _ALLAH_ akan menganugerahkan kepadanya satu senjata yang sangat ampuh di muka bumi ..

_”Tahukah anda apa itu?”_

Itu adalah _Lisannya.._

_Lisannya_ akan menjadi _Berat timbangannya_..

_Lisannya_ akan menjadi _pembuka pintu-pintu langit_..

Ucapannya akan _diijabah.._
_doanya akan diangkat tanpa penghalang_..

doa _ibu_ akan mampu menjadi _penghancur kesulitan bagi anak keturunannya_..

Dan _mengeluhnya_ seorang ibu akan menjadi _pemberat langkah setiap anggota keluarganya,_ termasuk bagi _suaminya_..

Maka _pantang_ bagi seorang ibu untuk _mengeluh,_
kerana keluhannya pun akan menjadi kenyataan,
_sebagaimana harapan dan doanya_ pun akan menjadi kenyataan..

ucapan buruknya akan menjadi musibah bagi _dirinya dan keluarganya_

_Lisan_ seorang ibu layaknya seperti _Karomah para wali_..

Maka berhati-hatilah
wahai para ibu
ketika anda menggunakan
_senjata terampuh ini_..

gunakan untuk bermunajat meminta kepada _ALLAH_ agar suamimu dimudahkan dalam _mencari nafkah_..

Jangan mengeluhkan tentang dirinya.

Itu akan _semakin memberatkan dan menyukarkan kehidupan anakmu _..

Gunakan untuk bermunajat meminta kemudahan dan _Kesolehan  atas   anak-anakmu_
jangan mengeluhkannya.

Kerana itu akan menjadi benar adanya..

*Subhanallah*
untuk para *IBU*

Dikutip di wa teman
(HH)

KESEHATAN SEMESTA


Permasalahan utama pembangunan kesehatan; selama ini adalah Paradigma pembangunan kesehatan nasional lebih diarahkan pada pendekatan Pengobatan bagi masyarakat yang mengalami sakit yang rata-rata jumlahnya secara nasional sebesar 25 % (Paradigma “Sakit”) yang sangat mahal. Mengingat pelaksananya Rumah Sakit membutuhkan dukungan peralatan kesehatan teknologi modern, disertai farmakologi yang sebagian besar (lebih dari 80%) merupakan barang import dari luar negeri, dan menyerap lebih dari 75% anggaran kesehatan selama ini. Hal ini mengakibatkan tinginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Stunting, sehingga laju pertumbuhan derajat Kesehatan Masyarakat atau Angka Harapan Hidup (AHH) Masyarakat Indonesia menjadi sangat lambat.

Walau komitmen tinggi Presiden Joko Widodo yang telah menaikkan anggaran kehatan selama 4 tahun ini sebesar lebih dari 2 kali lipat (kenaikan lebih dari 100 % berdasarkan anggaran kesehatan tahun 2014 sebagi baseline, sebesar 56,43T pada tahun 2018 menjadi 111 T rupiah, hanya mampu meningkatkan laju pertumbuhan hanya sebesar 0,16 bulan. Hal ini disertai terjadinya defisit BPJS sampai 28 T, serta pelepasan lebih dari 5 juta orang miskin peserta BPJS. Sehingga Indonesia diindikasikan akan menjadi salah satu negara yang tidak dapat mencapai target SDGs 2030.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2020-2024, dengan misi; 1)Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dan 2)Mengembangkan reformasi sistem kesehatan, beserta seluruh kegiatan prioritasnya, maka dibutuhkan Kebijakan pembangunan Kesehatan Semesta yang mengacu pada prinsip-prinsip Trisakti berdasarkan paradigma sehat melalui upaya promotif dan pencegahan penyakit bagi 75% penduduk Indonesia yang sehat, tanpa meninggalkan upaya pengobatan dan rehabilitatif bagi 25% penduduk yang sakit (berdasarkan angka kesakitan nasional 25 %). Konsep Pembangunan Kesehatan Semesta bertumpu pada upaya pelayanan kesehatan dasar yang menjadi tanggung jawab Puskesmas yang melaksanakan kegiatan; 1)Promosi kesehatan, 2)Kesehatan lingkungan, 3)Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular, 4)Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, 5)Perbaikan Gizi masyarakat, 6)Penyembuhan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan. Melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, serta proporsi distribusi anggaran yang lebih berpihak kepada pelayanan kesehatan dasar, yang selama ini rata-rata kurang dari 10 % dari total angaran Kementerian Kesehatan setiap tahun (berdasarkan data BPS tahun 2010-2018), dinaikkan menjadi minimal sebesar 30 %.

Hal ini disertai dengan revisi regulasi Sistim Kesehatan Nasional, serta terobosan pembentukan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN dan pengembangan program dalam kerangka Ketahanan Nasional bidang Kesehatan berdasarkan amanat UU no 36, tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain; 1)Digital Melayani berbasis “Big Data Kesehatan”, 2)Pengembangan Budaya Leluhur Bidang Kesehatan Nusantara 3)Farmakologi Tropical Desease sabagai salah satu basis ekonomi nasional, 4)Kemandirian Alat Kesehatan, 5))Kedaulatan gizi Desa. 6)Dokter Komunitas, 7)Kesehatan Forensik, 8)Kesehatan Kelautan, 9)Kesehatan Dirgantara, 10)Sekolah kedinasan yang disertai sistem Karir & jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan strategis.

Sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja pembangunan kesehatan pada tahun 2020-2024 Kasus stunting turun sampai 10 %, Angka Kematian Bayi turun menjadi 10/1000 KH, Angka Kematian Ibu turun menjadi 200/100.000 KH dan Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 74 tahun.

Indeks Desa Membangun


Jejak Kontribusi Nyata Instrumen “IDM” Bagi Percepatan Desa Membangun Kedaulatannya, sebagai inti entitas karakter bangsa Indonesia sekaligus Kokohnya Pondasi struktur NKRI HH

“Jokowi Anak Sorpus” HH


Merinding kita mendengar ungkapan dari saudara Papua kita dalam video ini, tentang sosok Jokowi difikiran dan dihati, berdasarkan fakta yang diketahui dan dirasakan mereka semua tentang kerja nyata Jokowi sebagai “anak Sorpus (Sorong Pusat), melalui kepekaaan seluruh panca indera dan hati rakyat Papua yang polos dan tulus.

Simposium Fokal UI, Program Perdesaan Sehat, Menuju Kulitas Manusia Indonesia 1945, #1AbadIndonesiaMaju


Menuju satu abad visi Indonesia “Berdaulat, Maju, Adil & Makmur pada tahun 2045, “Secara sederhana, menyikapi akar permaslahan bangsa Indonesia yang terjebak sebagai negara “middle income trap” sejak 1985, Maka pemerintahan Pancasila Jokowi 1, melakukan Pembangunan Infrastruktur secara massif adalah ditujukan bagi meningkat efisiensi “cost produck” bagi peningkatan daya saing produk Indonesia, melalui sistem logistik nasional yang yang efektif dan efisien. Selain memutus hambatan investasi oleh birokrasi, serta melimitasi kekuasaan mafia ekonomi kroni rezim orba/Soeharto pada kegiatan ekonomi strtegis bangsa.

Keberhasilan fase 1 tahun 2014-2019, ditengah permaslahan bangsa yang sangat terpuruk akibat kehancuran perekonomian negara akibat “penyelewengan kekuasaan orde baru”, adalah disebabkan adanya modal pribadi Pancasilais seorang Joko Widodo yang tidak dimiliki pemimpin lainnya, yaitu personal yang Cerdas, Taktis, Sederhana, tidak memiliki kepentingan Pribadi, serta bersih dan tidak memiliki potensi terlibat dengan masalah hukum serta bukan bagian dari budaya elitis aristoktat feodal yang mengkooptasi kepentingan rakyat selama ini.

Pada fase kedua tahun 2019-2024, sekaligus dalam rangka mengoptimalkan “Bonus Demografhi”, penekanan pada pembangunan kualitas manusia dan melanjutkan optimalisasi sistem logistik, diharapkan terjadi kepastian peningkatan daya saing produksi sekaligus daya saing manusia Indonesia, yang semua akan mengakibatkan peningkatan pendapatan negara sekaligus peningkatan pendapatan rata-rata perkapita masyarakat Indonesia. Maka melalui kerja keras , Bergotong royong, sesuai tuntunan “Trisakti”, maka Indonesia yang terlepas dari jebakan “Middle Income Trap” dan menjadi negara Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur Akan segera tercapai, Amin. (Hanibal Hamidi #PersesaanSehat)

—————————————————————

“melalui upaya percepatan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi, dan Percepatan pembangunan kualitas manusia, dalam kerangka meningkatkan daya saing produksi Indonesia, yang menjadi fokus prioritas pembangunan nasional oleh Pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2024, dalam mewujudkan kondisi negara yang berkedaulan secara politik, mandiri secara ekonomi, serta berkepribadian “Pancasila” sebagai karakter bangsa Indonesia, berada pada arah politik dan teknokarsi SANGAT TEPAT dalam mencapai “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” (#HanibalHamidi #PerdesaanSehat #Desa).

Untuk melepaskan diri Indonesia, yang terjebak pada kondisi sosial “middle income trap” (MIT), sebagai negara berkembang dengan pendapatan rata-rata perkapita sedang yang cenderung rendah (miskin), tanpa mampu meningkatkan pendapatan negara dalam interaksi ekonomi antar negara, yang mengaibatkan rendahnya kemajuan pembangunan nasional dalam berbagai bidang, sehingga menimbulkan rendahnya kualitas manusia Indonesia, sekaligus rendahnya ketersediaan infarstruktur bagi kebutuhan sistem logistik nasional sejak tahun 1985. Sebagai akibatnya sampai dengan tahun 2014, wujud kondisi sosial Indonesia adalah tingginya kemiskinan masyarakat, ketimpangan pembangunan wilayah disertai ketimpangan penadapatan antar kelompok masyarakat.

Keterjebakan negara dalam berbagai kondisi yang buruk dan saling berkaitan secara negatif tersebut, layaknya terjebak dalam “lingkaran setan” yang sangat kontra produktif bagi kemajuan pembangunan, bila tidak SEGERA adanya kebijakan pembangunan secara tepat, maka secara statistik, rata-rata lamanya kertjebakan dalam “MIT” selama > 29 tahun, maka sulit diharapkan negara tersebut dapat menjadi negara maju.

Beruntung bagi Indonesia, yang wilayah negaranya dikaruniai begitu banyak kekayaan alam, serta tingginya nilai geopolitik wilayah nusantara, sehingga masih banyak lembaga keuangan dunia yang masih percaya memberikan hutang, untuk pembangunan Indonesia, sehingga tidak sangat terasa oleh masyarakat betapa “tingkat kehancuran” Indonesia, sebagai akibat kesalahan arah politik pembangunan nasional selama 32 tahun pada masa orde baru, yang dijalankan berdasarkan kendali dari negara-negara luar bagi kepentingan terhadap kekayaan alam Indonesia. Arah politik pembangunan rezim Soeharto, yang mengabaikan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai dasar negara, serta “kompas Trisakti” sebagai acuan bagi arah politik pembangunan nasional yang telah diwariskan oleh Soekarno sebagai nahkoda pertama kapal besar “Indomesia” untuk menjamin tercapainya tujuan bernegara. Sehingga pada saat adanya badai ekonomi dunia pada tahun 1997-1998, menghancurkan ekonomi Indonesia, yang kemudian memicu ketidakpercayaan masyarakat pada rezim pemerintahan, dan meyebabkan lengsernya Soeharto, sebagai bagian tuntutan reformasi.

Dengan dukungan regulasi reformasi bahkan adanya amandemen UUD 1945, yang ditujukan bagi landasan bagi perubahan arah politik pembangunan nasional yang sesuai dengan seluruh kondisi sosial sebagai peluang, tantangan, ancaman dari seluruh potensi yang dimiliki Indonesia dalam kerangka mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, sekaligus terwujudnya kepribadian bangsa yang dapat memastikan keberlanjutan capaian yang telah ada, sebagai parsyarat (Indikator) bagi ketepatan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan bernegara sesui Pancasila. Keseluruhan wujud kondisi sosial tersebut, sangat ditentukan oleh seluruh agenda konsolidasi demokrasi Pancasila, terutama suksesnya pelaksanaan pemilu setiap lima tahunan, yang dapat mematikan terpilihnya para pejabat politik “trias politika” yang berkompeten, berintegritas dan visioner.

Sebagai koreksi keslahan arah kebijakan politik pembangunan nasional yang menyimpang dari ideologi Pancasila, serta menjauh dari “acuan Trisakti selama ini, Maka arah politik pembangunan Indonesia harus menjadi satu kesatuan yang utuh, sesuai “TeriSakti”, tanpa memisahkan prioritas pembangunan nasional berdasarkan bidang ekonomi, bidang kualitas manusi dan bidang sosial secara terpisah. Pada saat ini sesuai kebutuhan prioritas dalam mengoptimalkan peluang “Bonus Demografi” saat ini, untuk dapat terjadinya “lompatan besar” dalam kemajuan meningkatkan “daya saing” kualitas manusia Indonesia, serta daya saing produksi Indonesia. Dengan dukungan keberhasilan reformasi birokrasi, sehingga budaya KKN dalam birokrasi dapat diminimalkan, disertai efektif serta efisiensi pada unit cost ptoduck Sehingga dapat diharpakan terjadinya peningkatan investasi pembangunan nasional, sebagai akibat meningkatnya pendapatan negara, sekaligus peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat yang cukup tinggi.

Dalam paradigma pembangunan yang inklusif, sebagai thematik yang menjadi pijakan bagi Seluruh pihak terkait sesuai konsep pembangunan nasional yang ditawarkan oleh Bappenas dalam draft RPJMN 2020-2025, Belum dapat diyakini akan berjalan efektif sesuai konsep yang ditawarkan, karena belum terlihat apa yang menjadi dasar bagi kepastian terwujudnya integrasi pembangunan berbagai sektoral, yang selama ini, sebagai akibat diindikasikan adanya agenda tersendiri sehingga adanya keengganan untuk terintegrasinya kegiatan masing-masing sektor selama ini. Untuk itu harus tersedia instrumen kendali pencapaian program atau agenda yang menjadi dasar untuk memastikan pelaksanaan peioritas nasional, sebagai janji politik presiden terpilih sesuai esensi dokumen visi dan misi pasangan cawapres terpilih di KPU, yang menjadi acuan kerja kantor staf Presiden.

Dalam kontribusi gagasan terobosan bagi terwujudnya percepatan pembangunan kualitas kesehatan masyarakat, melalui ketepatan fokus prioritas belanja pembangunan yang diarahkan kepada penyelesaian akar permaslahan kesehatan, yang sejalan dengan konsep IPKM sebagai alat ukut …. Perdesaan Sehat ditujukan bagi pengabdian pada sisi kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan, sehinga menempatkan syarat … ketersediaan, keterjangkauan dan kebertrimaan serta berkualitas sebagai 4 prinsip PS. Sesua instrumen yang didedikasikan bagi nilai .. maka harus dapat dipastikan bahwa budaya pelayanan kesehatan PS Indonesia, layaknya philosofi … dengan gagasan Sekolah kedinasan, gagasan ekonomi farmakologi, serta lengembangan litbang dalam kelautan, penerbangan dan kepolisisan (0utpsi) …..


**Terkait Tragedi 22 Mei, tanggung jawab KITA SELAKU PEMILIK KEDAULATAN KEKUASAAN TERTINGGI PENYELENGGARAAN NEGARA Berdasarkan Pancasila (**DEMOKRASI PANCASILA)*

*

Yang perlu kita kawal bersama dalam kasus tragedi kemanusiaan sebagai akibat salah satu peserta pemilu pilpres (02/Prabowo) , yang menolak pengumuman hasil kerja lembaga yang berwenang melaksnakan mandat UU pemilu (KPU), dengan cara yang tidak sesuai dengan persaturan UU Pemilu (sikap *inkonstitusional*), melalui aksi demonstrasi yang berakhir kerusuhan yang menimbulkan kerugian dan ras takut masyarakat, dan kematian beberapa masyarakat, sebagai wujud Pelanggaran UU, dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM)

Mmenurut saya sebagai warga dari negara hukum, indonesia, yang telah dilengkapi dengan peraturan UU yang ditujukan untuk melindungi hak kita semua selaku warga sipil, sebagai jaminan bagi pelaksanaan hak azasi yang kita miliki, dapat kita lakukan dengan nyaman, selama tidak menimbulkan kerugian bagi hak azasi orang lain.

Rasa nyaman sebagai warga negara, yang ESENSINYA adalah RASA PERCAYA PADA NEGARA yang memiliki KEKUATAN APARAT PENEGAK HUKUM yang cukup, yang menjadikan keyAkinan kita bahwa TIDAK AKAN ADA WARGA YANG “MASIH WARAS”, akan BERANI MELANGGAR HUKUM. KARENA KITA MEYAKINI ADANYA RASA TAKUT KITA SEMUA terhadap ancaman HUKUM BAGI PELANGGAR UU.

Itulah keyakinan kita semua sebagai warga yang meyakini dan percaya kepada “rezim berkuasa” oleh para pejabat politik yang telah kita pilih dan percayakan melalui pemilu yang demokratis, sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan yang sah selama 5 tahunan, dalam mewujudkan kesejahteraan kita semua sesuai janji politiknya.

Keyakinan dan kepercayaan kita selaku warga sipil yang sadar telah mempercayakan penyelenggaran negara kepada pemerintahan yang sah saat ini, menuntut sikap kita untuk dapat memastikan komitmen semua pihak terhadap kasus tragedi kemanusiaan pada pemilu 2019 pada tgl 22 yang lalu.

Agar kita semua tidak kehilangan kepercayaan pada rezim pemerintahan yang demokratis saat ini.

Berdasrkan prinsip kepastian dan kesetaraan dihadapan hukum, kita sebagai warga negara yang menganut sistem pemerintahan “DEMOKRASI PANCASILA”, patut bila “SELAKU” RAKYAT PEMILIK KEDAULATAN TERTINGGI PENYELENGGARAAN NEGARA, harus dapat diyakini oleh pemerintahan dan seluruh pihak terkait, dapat dipercaya akan menggunakan mandat kekuasaan yudikatifnya, yang sesuai dengan UU terkait, tanpa membedakan status identitas sosial siapapun yang melanggar UU.

Kita harus mengawal untuk memastikan penyelenggaraan negara secara hukum yang berkeadilan, dan tidak berdasarkan pertimbangan pribadi sebagai pejabat yang “kita” titipkan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi negara bagi kepentinga seluruh rakyat secara adil .

KITA HARUS KAWAL UNTUK MEMASTIKAN TIDAK ADA PERTIMBANGAN “ROMANTISME” hubungan antara siapapun dalam setiap PROSES PENEGAKKAN HUKUM PADA SIAPAPUN PELANGGAR HUKUM.

SUDAHI BUDAYA FEODAL selama ini yang dipakai sebg instrumen kendali bagi potensi perlawanan rakyat di masa Soeharto dulu, dimana dalam komunitas aristokrat feodal tsb, rakyat layaknya seorang kaum “budak” yang harus takut kepada kaum “elit/tuan” yang terbukti secara nyata melanggar hukum, tetapi dilindungi oleh budaya aristokrat feodal.

SANGAT NYATA bahwa PRABOWO dan sebagian timnya melakukan penghasutan yang menyebabkan tindakan pelanggaran hukum yang menyebabkan kematian beberapa warga sesama kita (rakyat kecil) pada targedi 22 Mei 2019.

Untuk itu memastikan penegakkan hukum secara tegas dan profesinal serta adik, kita sebagai warga sipil, bersama warga sipil lainnya yang tergabung dalam AMS telah memberikan dukungan moral kepada semua pihak terkait, melalui pernyataan sikap dan beberapa rekomondasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk pemilu demokratis berdasrkan peraturan pemilu secara KONSTITUSIONAL, bagi proses Konsolidasi Demokrasi Pancasila.

usulan saya, kita lanjutkan dengan menyerahkan secara bersama sama surat pernyataan sikap tersebut, secara langsung kepada semua lembaga terkait (pemerintah dan lembaga non pemerintah). Kemudian menyampaikan melalui pers kembali sebagai tanggung jawab publik tentang sikap kita tersebut.

Pilihan lanjutan sikap taktis lainnya sampai proses pemilu yg diakhiri pelantikan pejabat terpilih (UU Pemilu), dalam kerangka kontribusi pada KONSOLIDASI DEMOKRASI PANCASILA.

Demikian usul saya.

Salam Pancasila

Hanibal Hamidi

“Sumpah Dokter Pengabdi Kemanusiaan”, Roh Program Perdesaan Sehat #ReformasiSKNJKW


Pencapaian kualitas kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang dapat dicapai oleh suatu wilayah atau negara, sangat ditentukan oleh arah, strategi dan fokus kebijakan pembangunan nasional sektor kesehatan yang …..tidak proporsional antara upaya pencegahan penyakit dengan upaya pengobatan penyakit. Kondisi ini terjadi umumnya disebabkan kesalahan kebijakan “leading sektor” pembangunan kesehatan serta tidak terintegrasinya pembangunan sektor kesehatan kedalam seluruh bidang pembangunan kualitas manusia di wilayah tersebut oleh pemangku kepentingan kesehatan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa secara esensial, manusia merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan dimanapun dalam sebuah wilayah pemerintahan di seluruh dunia. Manusia merupakan titik sentral bagi pembangunan disemua dimensi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. sayangnya Kesadaran tersebut sering terabikan pada saat kita menetapkan kebijakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing.

Secara konseptual, pembangunan kesehatan sebagai misi seorang dokter sesuai sumpah dokter (Hypokrates) tidak dipisahkan antara upaya hidup sehat dan pengobatan, hal ini sejalan dengan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 28 H :

•Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

• Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat.

dan pasal 34 :

Fakir miskin dan anak yang terlantar di pelihara oleh negara.

Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sangat tegas dan jelas apa yang diamanahkan oleh komstitusi RI, kepada negara untuk melaksanakan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan teori pembangunan kualitas kesehatan masyarakat, dengan ukurannya berdasarkan Usia Harapan Hidup, yang bertumpu pada tempat tinggal dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kualitas pelayanan kesehatan.

Hal ini dijabarkan sebagai pembangunan kesehatan secara nasional sebagai upaya menjaga tubuh untuk tetap sehat (Promotif), mencegah terjadinya sakit (Preventif), mengobati segera bila terjadinya penyakit melalui pelayanan kesehatan (Kuratif), serta melakukan upaya rehabilitasi bagi masyarakat yang telah menderita penyakit dan mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh masyarakat tersebut (Rehabilitatif).

Hal ini juga sesuai dengan kesepakatan dunia untuk meningkatkan kualitas kesehatan seseorang yang setinggi=tingginya yang dapat dicapai, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Hal ini dapat ditunjukkan dalam konstitui RI, dengan pernyataan dalam bahwa “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Mengingat upaya hidup sehat mengandung berbagai kepentingan kehidupan manusia yang bermartabat yang sekaligus dapat mencegah sakit, maka sangat wajar apabila secara proporsional kita dahulukan dan kita maksimalkan …. (Sesuai angka kesakitan dan peran lungkungan sehat).

Karena sejalan dengan konsep Bloom, hidup sehat sangat berpengaruh terhadap besarnya peluang timbulnya penyakit. Secara sederhana diumpamakan situasi di Hulu sungai, akan mempengaruhi Hilir sungai.

Timbulnya Penyakit harus dimaknai gagalnya pertahanan kesehatan. Harus segera ditangani untuk mencegah meluasnya penyakit kpd penderita lain dan tingkat kesakitan bagi penderita.

Yang keliru bila seirang dokter befikur dan bertindak tidak menggambarkan sumpah dokter, denga lebih berpihak kpd salah satu (hulu atau hilir) semata atau tidak proporsional. Atas nama apapun, tanpa merasa sombong atau ego sektor, kita harus mampu menjaga integritas kita sebagai Dokter.

Dalam sumpahnya, Dokter bukan hanya mengobati orang sakit, tetapi menyehatkan semua orang secara berkelanjutan. (HH) #PengabdiKemanusiaan

9 Video Revolusi Kesehatan – perdesaansehat.com


1) Video Diskusi Visi dan Misi Capres dan Cawapres Bidang Kesehatan tahun 2014-2019, Topik; http://youtu.be/FWPJiUFuuhI
2) Video Seminar Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental, Permanen; http://youtu.be/dSzSGn702kw
3) Orasi Ilmiah Di Stikes Lombok; http://youtu.be/FcSNQ6DRW_8
4) Pertemuan Nasional P2PL Kementerian Kesehatan, Medan ; http://youtu.be/pn07yE1KJk0
5) Membangun Negara dari Desa, Merdesa Institute, Sukmadji Indro T ; http://youtu.be/a07fhaFW8Rs
6) Agung Putri, Diskusi Membangun Negara Dari Desa, Merdesa Institute; http://youtu.be/VmtRz5Htek0
7) Kuliah Umum Akbid Cirebon; http://youtu.be/uy4aTUJdCiw
8) Revolusi Kesehatan; http://youtu.be/SOMzvkCEp34
9) Video Diskusi Visi dan Misi Capres dan Cawapres Bidang Kesehatan tahun 2014-2019; 

MerDesa Institute, Jakarta 24 Juni 2014

 

 

 

 

PERDESAAN SEHAT

Penetapan Kebijakan Perdesaan Sehat sebagai pilihan pendekatan penajaman bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di Daerah Tertinggal dalam kerangka pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 Kesehatan, PN 5 Ketahanan Pangan, PN 6 Infrastruktur, MDGs dan SJSN Bidang Kesehatan terutama di PN 10, diwujudkan melalui Permen PDT no 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat. Permen tsb walau tidak secara eksplisit memuat tentang fungsi Instrumen fasilitasi pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Perdesaan sehat di daerah tertinggal, sebagai satu kesatuan penting bagi efektifitas kebijakan. Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai Strategi Nasional (STRANAS Pembangunan Perdesaan Sehat) untuk menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan bagi upaya Percepatan Pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal.

Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diarahkan pada fokus intervensi bagi percepatan ketersediaan dan berfungsinya 5 determinan faktor kualitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; 1)Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas” bagi seluruh Puskesmas, 2Jabatan Fungsional) “Bidan Desa” Bagi Seluruh Desa, 3)Air Bersih, dan 4)Sanitasi bagi seluruh rumah tangga serta 5)Gizi seimbang bagi setiap ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita di daerah tertinggal. Hal ini akan memastikan pencapaian 1)misi Percepatan keterjangkauan pelayanan 6 kegiatan dasar Puskesmas yang berkualitas (Domain Pemerintah) sebagai hasil kinerja dari “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa”, sekaligus tercapainya 2)misi Percepatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan (Domain Masyarakat) di seluruh wilayah perdesaan melaui indikator cakupan sarana air bersih dan sanitasi bagi seluruh rumah tangga serta Gizi seimbang bagi seluruh ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Pencapaian kondisi tersebut di atas membutuhkan kebijakan revitalisasi Puskesmas dan Poskesdes/Polindes (Lembaga Kesehatan Masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah) yang mana pada saat ini terjebak pada prioritas pelayanan kesehatan individual (Individual Madecine) melalui pelayanan kesehatan pengobatan dan rehabilatasi dibandingkan dengan tugas dan fungsi sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Public Health) sebagai mana design Pelayan Kesehatan Dasar yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif.

Dengan terwujudnya 5 Pilar Perdesaan Sehat di satu wilayah kerja Puskesmas, maka akan dapat dipastikan peningkatan status kesehatan baik Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian ibu (AKI) dan Penurunan Kasus Gizi Buruk di perdesaan. Dengan demikian dapat dipastikan akan terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang dapat di capai melalui alat ukur Angka Harapan Hidup (AHH) sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagai amanah UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Apabila seluruh perdesaan tercapai derajat kesehatan yang menjadi sasaran dan target pembangunan nasional, maka dapat dipastikan seluruh kabupaten dan kota, Provinsi dan Nasional akan dapat mancapai sasaran dan target kinerja pembangunan kesehatan. Kebijakan ini sekaligus diharapkan akan menjadi pintu masuk untuk mewujudkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis perdesaan yang selama ini sangat sulit terwujud akibat kuatnya ego sektoral serta rendahnya efektifitas koordinasi dalam semua proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan nasional.

Lokus Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten daerah tertinggal yang kualitas SDM (IPM) sekaligus Kualitas Kesehatan (AHH) sangat rendah (BPS 2010), dimana apabila tidak dilakukan upaya percepatan pencapaian sasaran dan target AHH yang ditetapkan melalui pencapaian sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2025 secara bertahap dan berkelanjutan, maka akan dapat dipastikan visi Indonesia sejahtera pada tahun 2025 tidak akan tercapai akibat sasaran kinerja pembangunan kesehatan yang buruk.

Untuk pencapaian kondisi “Tersedia dan Berfungsinya Determinan Faktor “Dokter Puskesmas” di setiap Puskesmas, “Bidan Desa” disetiap Desa serta Air Bersih dan Sanitasi Bagi setiap Rumah Tangga dan Gizi seimbang bagi setiap Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita pada 158 , maka instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan Permen PS ditujukan pada komitmen dan kebijakan rencana aksi keberpihakan seluruh pemangku kepentingan Perdesaan Sehat setiap tahun pada tingkat Pusat, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Sektor (RAS) dan Rencana Aksi PPDT dalam pembangunan Perdesaan Sehat melalui Regulasi K/L terkait yang Berpihak pada Daerah Tertinggal. Untuk mendukung terbitnya Regulasi K/L baik Peraturan atau Surat Kepuutusan Menteri dan atau Dirjen Kementerian atau Lembaga terkait maka di tingkat pusat dibentuk Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat. Pada tahun 2014 diharapakan tersusun draft STRANAS (Strategi Nasional) dan RAN (Rencana Aksi Nasional) PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT TAHUN 2015-2019.

Demikian juga untuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten daerah tertinggal, maka dibentuk 7 Manajemen Wilayah pembangunan Perdesaan Sehat di 7 regional pulau besar; 1)Sumatera. 2)Jawa, 3)Nusa Tenggara, 4)Maluku, 5)Sulawesi, 6)Kalimantan, 7)Papua. Manajemen Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat di tingkat Provinsi dan Kabupaten dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggi Mitra Pembangunan Perdesaan Sehat; Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Mataram, Universitas Patimura, Universitas Hasanudin, Universitas Tanjungpura dan Universitas Cenderawasih. Hal ini didukung dengan distribusi 200 Sarjana Kesehatan sebagai Relawan Pembangunan Perdesaan Sehat di 200 Wilayah Kerja Puskesmas di 22 Propinsi pada 84 Kabupaten Sasaran Prioritas PS tahun 2014. Selain itu juga akan dibentuk Forum Multi Stake Holder di setiap Propinsi, Kabupaten dan Perdesaan oleh 7 mitra pembangunan PS bersama-sama Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan dan atau Peraturan Bupati dan Atau Gubernur dan atau Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perdesaan Sehat.

Fungsi instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat pada tingkat Pusat dan Daerah tersebut didukung oleh Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat pada semua jenjang pemerintahan yang dikendalikan oleh Sekretariat Pokja Perdesaan Sehat KPDT melalui Asdep Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT.

Untuk mempercepat capaian sasaran Angka Harapan Hidup melalui Inisiasi Kebijakan Perdesaan Sehat untuk mewujudkan paradigma Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan (wilayah kerja puskesmas) sesuai amanah UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, telah didistribusikan Stimulan Pembangunan Daerah Tertinggal sejak tahun 2011-2013 serta sedang dilakasanakan pada tahun 2014 yang ditujukan pada peningkatan kapasitas lembaga kesehatan pemerintah dan masyarakat berupa; Jamban Keluarga bagi 200 Tumah Tangga, Alat Kesehatan bagi 39 RSUD, Alat Kesehatan bagi 196 Puskesmas, Pusling Air bagi 11 Puskesmas Kepulauan, Alat Kesehatan Bidan Desa bagi 2620 Poskesdes/Poskestren, Biaya operasional dan Bantuan Sosial peningkatan Gizi berkualitas bagi 82 Paskesdes/Poskestren, Distribusi Bidan Desa PTT pada 120 Desa yang terdapat pada 156 Kabupaten Daerah Tertinggal di 22 Propinsi. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Jambore Perdesaan Sehat untuk meningkatkan komitmen keberpihakan seluruh pemangku kepentingan percepatan pembangunan bidang kesehatan di daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik.

Bagi daerah tertinggal di wilayah kepulauan, sedang disusun suatu pilihan pendekatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan kepulauan bersama Universitas Patimura dan Kementerian Kesehatan. Untuk pelaksanaan konsepsi pendekatan tersebut, KPDT bersama Dewan Kelauatan Indonesia akan meluncurkan kapal yang berfungsi melayani upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi masyarakat di daerah kepulauan. Kesuluruhan kegiatan tersebut sebagai penjabaran dari konsepsi kebijakan Perdesaan Sehat Bahari Nusantara (PSBN).

Hanibal Hamidi
Pengurus Pusat Harian Lembaga Kesehatan NU

                                     Salam Kejuangan Nusantara 

                            Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

                                              (Hanibal Hamidi)

         Blog;  perdesaansehat.com             Web; perdesaansehat.or.id
                 hanibal2464@gmail.com       Tweet; @HanibalHamidi

“Middle Income Trap”-Kebijakan Trisakti Jokowi-Bonus Demographi”


“Secara sederhana, menyikapi akar permaslahan bangsa Indonesia yang terjebak sebagai negara “middle income trap” sejak 1985, Maka pemerintahan Pancasila Jokowi 1, melakukan Pembangunan Infrastruktur secara massif adalah ditujukan bagi meningkat efisiensi “cost produck” bagi peningkatan daya saing produk Indonesia, melalui sistem logistik nasional yang yang efektif dan efisien. Selain memutus hambatan investasi oleh birokrasi, serta melimitasi kekuasaan mafia ekonomi kroni rezim orba/Soeharto pada kegiatan ekonomi strtegis bangsa.

Keberhasilan fase 1 tahun 2014-2019, ditengah permaslahan bangsa yang sangat terpuruk akibat kehancuran perekonomian negara akibat “penyelewengan kekuasaan orde baru”, adalah disebabkan adanya modal pribadi Pancasilais seorang Joko Widodo yang tidak dimiliki pemimpin lainnya, yaitu personal yang Cerdas, Taktis, Sederhana, tidak memiliki kepentingan Pribadi, serta bersih dan tidak memiliki potensi terlibat dengan masalah hukum serta bukan bagian dari budaya elitis aristoktat feodal yang mengkooptasi kepentingan rakyat selama ini.

Pada fase kedua tahun 2019-2024, sekaligus dalam rangka mengoptimalkan “Bonus Demografhi”, penekanan pada pembangunan kualitas manusia dan melanjutkan optimalisasi sistem logistik, diharapkan terjadi kepastian peningkatan daya saing produksi sekaligus daya saing manusia Indonesia, yang semua akan mengakibatkan peningkatan pendapatan negara sekaligus peningkatan pendapatan rata-rata perkapita masyarakat Indonesia. Maka melalui kerja keras , Bergotong royong, sesuai tuntunan “Trisakti”, maka Indonesia yang terlepas dari jebakan “Middle Income Trap” dan menjadi negara Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur Akan segera tercapai, Amin. (Hanibal Hamidi #PersesaanSehat)

https://sketsindonews.com/jebakan-orde-baru-amerika-dan-upaya-jokowi/

https://sketsindonews.com/jebakan-orde-baru-amerika-dan-upaya-jokowi/

https://sketsindonews.com/jebakan-orde-baru-amerika-dan-upaya-jokowi/

Jakarta, sketsindonews – Praktisi Kesehatan Masyarakat, Dr. Hanibal Hamidi mengajak seluruh elemen agar fokus terhadap pembangunan Indonesia dalam mengoptimalkan ‘Bonus Demografi’, untuk membawa Indonesia keluar dari ‘middle income trap’ yang dialami Indonesia selama 29 tahun, sejak tahun 1985 sampai 2014.

Menurutnya, akibat “penyelewengan arah pembangunan selama ini” oleh Orde Baru, Indonesia terjebak sebagai negara konsumen atau pasar bagi produk luar negeri, dengan kemanjaan akibat sasaran subsidi pada kelas menengah seperti BBM, listrik dan lainnya. 

“SDA kita dibayar murah selaku pemilik, oleh negara AS dan sekutu lainnya yang difasilitasi oleh para ‘calo’ (pengkhianat bangsa), para elit pejabat pemerintah, politik dan elite masyarakat yang terkoneksi dengan cendana dan konglomerat lama dalam melakukan KKN,” ujar Hanibal kepada sketsindonews.com, melalui siaran pers, Selasa (14/5). 

Sehingga masyarakat Indonesia yang miskin, kualitas SDM yang rendah, serta kesenjangan yang masih tinggi antar daerah dan antar kelompok masyarakat yang menimbulkan daya saing rendah, sebagai negara yang terjebak menjadi negara berkembang dengan pendapatan masyarakat rata-rata sedang, dan cenderung terus menurun, tidak bisa menjadi negara maju.

“Sampai nanti pada saatnya SDA kita habis terkuras dan tidak dipercaya untuk hutang, maka pada akhirnya akan menjadi negara gagal/negara bangkrut,” kata Hanibal. 

Berdasarkan kesadaran tersebut dan mengingat krisis global pada 1998 yang menghancurkan ekonomi Indonesia akibat pondasi ekonomi yang sangat rapuh akibat propaganda “tricle down efect” gagasan Sumitro, menyebabkan pondasi ekonomi Indonesia hanya fatamorgana semata. 

“Dana APBN dimasa orde baru digunakan hanya untuk membesarkan perusahaan besar swasta yang akhirnya memonopoli usaha berbagai bidang dengan dukungan perusahaan sedang dan kecil (layaknya perusahaan besar meneteskan air pada perusahaan kecil konsep ‘tricle down efect’, yang sesungguhnya merupakan jejaring usahanya sendiri. Sehingga yang terbentuk adalah “layaknya gurita” ekonomi monopoli, yang akhirnya menyebakan krisis ekonomi Indonesia dan memicu terjadinya gerakan rakyat menuntut reformasi,” papar pria yang merupakan Alumni Pascasarjana UI ini dan tercatat sebagai peserta didik program Doktroral di IPDN.

Hanibal yang juga tergabung dalam Fokus Wacana UI ini mengatakan bahwa sejak 2015, Jokowi melalui pembangunan infrastruktur secara besar-besaran untuk menurunkan biaya produksi (efisiensi), dan membongkar “mata rantai” simbul kekuasaan mafia ekonomi lama yang bercokol di Pertamina, freeport, dan lain-lain. 

Pembangunan Infrastruktur yang sekaligus untuk membesarkan BUMN yang terkendali dan produktif, serta kebijakan memberantas korupsi di segala lini birokrasi dan kebijakan untuk menambah anggaran pembangunan dengan menarik uang yang tersimpan diluar negeri sekaligus memfasilitasi investasi dari berbagai negara melalui berbagai insntif dan kemudahan perijinan.

Maka, secara perlahan Indonesia menjadi negara yang dilirik dunia untuk berinvestasi, hal tersebut telah termuat dalam liris berbagai lembaga independen dunia, sebagai negara yang paling menarik untuk investasi, sehingga akan memastikan Indonesia menjadi negara maju, kaya dan sejahtera (no 5 dunia).

Bersamaan dengan fase ‘Bonus Demografi’ Indonesia saat ini hingga 2045 mendatang, dimana puncaknya akan terjadi pada tahun 2030, maka periode RPJMN 2020-2024, pemerintahan Jokowi ke 2 akan memperioritaskan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, agar dapat meningkatkan produksi yang berdaya saing tinggi (Kualitas tinggi dengan harga bersaing karena infrastruktur/ efisien dalam mengoptimalkan kekayaan alam yang masih cukup). 

Sehingga pada akhirnya, bukanlah mimpi semata, bahwa Indonesia mampu keluar dari jebakan “middle income trap”, untuk menjadi negara maju dengan pendapatan masyarakat rata-rata tinggi (di atas 12.746 dolar AS). 

Walau tidak mudah, Habibal meyakini dengan bergotong royong dan kerja keras semua elemen bangsa maka kita dapat memastikan negara yang kita wariskan bagi anak dan cucu kita di era milenial ini, merupakan negara yang kuat dan membanggakan, penuh potensi untuk menjadi negara yang dicita-citakan oleh para pemuda dari berbagai bangsa di nusantara yang bersatu melalui sumpah pemuda 1928.

Juga sesuai dengan harapan para pejuang kemerdekaan 1945 seperti yang termuat dalam Pancasila dan UUD1945, dengan arah pembangunan dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengacu pada ‘TriSakti’, kondis sosial negara yang Berdaulat secara politik, Mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian sebagai bangsa. 

“Dengan demikian akan tumbuh karakter sebagai bangsa yang Pancasilais yang akan memastikan pencapaian dan keberlanjutan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, karena memiliki ketahanan politik, ketahanan ekonomi dan ketahanan budaya yang tangguh,” pungkasnya. 

(Eky) 

Sikap Pancasilais Pada Musibah Kematian “Pejuang Demokrasi” Pemilu 2019


SIKAP “PANCASILAIS”

PADA KASUS KEMATIAN PEJUANG DEMOKRASI DI PEMILU 2019

Menyikapi isue “relatifitas” banyaknya kematian para petugas KPPS selaku pejuang demokrasi pada pemilu 2019, maka kami selaku warga negara menyampaikan pendapat;

1. Mengingat amanah konstitusi Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang secara esensial memandatkan penyelenggaraan negara oleh pemerintahan yang dipilih oleh seluruh rakyat pada pemilu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Inonesia. Dimana para pejabat politik pemerintahan yang terpilih dalam Pemilu dalam kerangka pelaksanaan sila “kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” dalam bingkai “Persatuan Indonesia“, harus merupakan pribadi yang “Berketuhanan Yang Maha Esa“, serta berkomitmen terhadap “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab“.

2. Mengingat ketentuan perundang-undangan pemilu pasal 14, dimana KPU (Komisi Pemilihan Umum), wajib melaksanakan semua agenda pemilu sesuai waktu yang telah ditentukan, untuk memastikan pemilu dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, juga untuk menhindari terjadinya kekosongan kekuasaan yang sah.

3. Menimbang banyaknya kasus kematian petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara), yang memiliki arti yang sangat strtaegis dalam memperjuangkan pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Dimana kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2019 kali ini memiliki beban ganda atas penyatuan pemilu legeslatif sekaligus pemilihan presiden. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan waktu tambahan sebanyak 12 jam kepada petgas KPPS dalam melaksanakan tugas sejak pukul 07.00 pagi hari pada hari pencoblosan sampai dengan pengiriman kotak suara dan hasil penghitungan perolehan suara ke petugas kecamatan. Sehingga praktis secara umum petugas KPPS bekerja berat sejak jam 07.00 pada hari pencoblosan (sesuai peraturan KPU), sampai dengan pukul 12.00 (sesuai keputusan MK menambah 12 jam sejak pukul 00.00 pada hari penjoblosan, selam dalam waktu 29 jam nonstop. Dengan tanggung jawab lainnya untuk memastikan seluruh pemilih agar dapat hadir di TPS melaui pendaftaran dan pembagian undangan C6 pada H-6 pencoblosan, para pejuang demokrasi mendapat honor sebesar Rp. 500.000 dan Rp. 550.000 untuk ketua KPPS.

Maka kami sebagai warga negara yang berkontrubusi secara aktif dalam kerangka Konsolidasi Demokrasi Pancasila, dengan menempatkan arti pentingnya para pejuang demokrasi terdepan yang tergabung dalam KPPS, pada keberhasilan pelaksanaan pemilu tahun 2019, dengan mempertimbangkan angka 1,2 dan 3 diatas, menyatakan bagi;

A. PEMERINTAHAN INDONESIA.

– Mengharapkan Menteri Sosial mewakili Presiden, dapat memutuskan kebijakan yang berpihak pada keluarga para petugas KPPS yang mengalami musibah kematian maupun kesakitan akibat langsung maupun tidak langsung yang dipicu oleh beban kerja yang sangat berat petugas KPPS pada pemilu tahun 2019.

– Berdasarkan ketentuan UU Pemilu bahwa keterkaitan kasus kematian petugas KPPS dibeberapa TPS tidaklah mempengaruhi secara signifikan terhadap penetapan keterpilihan pasangan pilpres, maka atas nama kemanusiaan dan pelaksanaan pemilu yang lebih baik dimasa mendatang, maka Menteri Dalam Negeri mewakili Presiden dapat memutuskan penyelidikan lebih jauh dapat dilangsungkan setelah proses pemilu 2019 selesai.

Menteri Kesehatan harus mengambil tanggung jawab mewakili Presiden untuk menyikapi kasus ini dengan mengambil kebijakan yang tepat, profesional dan proporsional demi kesuksesan Pemilu 2019 dan persatuan bangsa.

B. PARA PIHAK KONTESTAN PEMILIHAN PRESIDEN.

Bagi para tokoh politik maupun tokoh masyarakat pendukung pasangan 01 dan 02, kami menghimbau janganlah menjadikan isue kematian petugas KPPS ini menjadi isue “gorengan” politik, karena hal tersebut sangat terkait dengan harkat dan martabat kemanusiaan bagi sanak keluarga yang terkena musibah, sekaligus meagukan keiklasan dan komitmen kerja para petugas KPPS yang telah berkorban begitu banyak energi, fikiran dan waktu bahkan nyawa para pejuang demokrasi Indonesia untuk memastikan keberhasian pemilu 2019 yang telah berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

C. PARA INSAN KESEHATAN.

– Kepada sejawat dokter selaku profesi yang telah bersumpah sebagai “pengabdi kemanusiaan” disepanjang hidup, agar dapat bersandar kepada akidah profesionalismenya yang proposional. Dengan tanggung jawab profesi untuk tidak membuat pernyataan terkait kasus kematian para pejuang KPPS, hanya berdasarkan prasangka semata tanpa adanya dukungan proses standart keimuan yang seharusnya dalam menegakkan kesimpulan peneyebab kematian seseorang. Apalagi pernyataan yang tendensius yang mengganggu rasa persatuan berbangsa dan bernegara.

– Kepada IDI sebagai lembaga tempat bernaungnya komunitas dokter Indonesia, kami berharap dapat secara tegas untuk menegakkan peraturan organisasi terhadap adanya pelanggaran etika profesi Dokter.

– Bagi saya kasus ini tidaklah diperlukan otopsi forensik, kecuali ada permintaan keluarga untuk kepentingan hukum, mengingat tidak terdapat kecurigaan dari beberapa kasus kematian tersebut. Untuk kepentingan pemilu di masa mendatang, berdasarkan audit verbal seluruh kasus kematian tersebut dapat dijadikan dasar bagi pencegahan dan mengurangi kasus kematian anggota KPPS. Dengan mempertimbangkan beban kerja, maka rekruitmen petugas KPPS diarahkan kepada petugas yang muda, sehat, tidak memiliki faktor resiko tinggi, serta memastikan adanya jam istirahat setiap 4 jam kerja.

Demikian pendapat kami terkait kasus kemataian petugas KPPS yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas para pejabat politik yang diberi mandat sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kotamadya, serta pejabat pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap pemilu.

#KonsolidasiDemokrasi

#KonsolidasiDemokrasiDalamKoridorSila4Pancasila

#KonsolidasiDemokrasiPancasila

dr, H. Hanibal Hamidi. M.Kes

‘JEBAKAN’ Orde Baru, Amerika Dan Upaya Jokowi | Sketsa Indonesia


“Secara sederhana, menyikapi akar permaslahan bangsa Indonesia yang terjebak sebagai negara “middle income trap” sejak 1985, Maka pemerintahan Pancasila Jokowi 1, melakukan Pembangunan Infrastruktur secara massif adalah ditujukan bagi meningkat efisiensi “cost produck” bagi peningkatan daya saing produk Indonesia, melalui sistem logistik nasional yang yang efektif dan efisien. Selain memutus hambatan investasi oleh birokrasi, serta melimitasi kekuasaan mafia ekonomi kroni rezim orba/Soeharto pada kegiatan ekonomi strtegis bangsa.

Keberhasilan fase 1 tahun 2014-2019, ditengah permaslahan bangsa yang sangat terpuruk akibat kehancuran perekonomian negara akibat “penyelewengan kekuasaan orde baru”, adalah disebabkan adanya modal pribadi Pancasilais seorang Joko Widodo yang tidak dimiliki pemimpin lainnya, yaitu personal yang Cerdas, Taktis, Sederhana, tidak memiliki kepentingan Pribadi, serta bersih dan tidak memiliki potensi terlibat dengan masalah hukum serta bukan bagian dari budaya elitis aristoktat feodal yang mengkooptasi kepentingan rakyat selama ini.

Pada fase kedua tahun 2019-2024, sekaligus dalam rangka mengoptimalkan “Bonus Demografhi”, penekanan pada pembangunan kualitas manusia dan melanjutkan optimalisasi sistem logistik, diharapkan terjadi kepastian peningkatan daya saing produksi sekaligus daya saing manusia Indonesia, yang semua akan mengakibatkan peningkatan pendapatan negara sekaligus peningkatan pendapatan rata-rata perkapita masyarakat Indonesia. Maka melalui kerja keras , Bergotong royong, sesuai tuntunan “Trisakti”, maka Indonesia yang terlepas dari jebakan “Middle Income Trap” dan menjadi negara Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur Akan segera tercapai, Amin. (Hanibal Hamidi #PersesaanSehat)

Jakarta, sketsindonews – Praktisi Kesehatan Masyarakat, Dr. Hanibal Hamidi mengajak seluruh elemen agar fokus terhadap pembangunan Indonesia dalam mengoptimalkan ‘Bonus Demografi’, untuk membawa Indonesia keluar dari ‘middle income trap’ yang dialami Indonesia selama 29 tahun, sejak tahun 1985 sampai 2014.

Menurutnya, akibat “penyelewengan arah pembangunan selama ini” oleh Orde Baru, Indonesia terjebak sebagai negara konsumen atau pasar bagi produk luar negeri, dengan kemanjaan akibat sasaran subsidi pada kelas menengah seperti BBM, listrik dan lainnya.

“SDA kita dibayar murah selaku pemilik, oleh negara AS dan sekutu lainnya yang difasilitasi oleh para ‘calo’ (pengkhianat bangsa), para elit pejabat pemerintah, politik dan elite masyarakat yang terkoneksi dengan cendana dan konglomerat lama dalam melakukan KKN,” ujar Hanibal kepada sketsindonews.com, melalui siaran pers, Selasa (14/5).

Sehingga masyarakat Indonesia yang miskin, kualitas SDM yang rendah, serta kesenjangan yang masih tinggi antar daerah dan antar kelompok masyarakat yang menimbulkan daya saing rendah, sebagai negara yang terjebak menjadi negara berkembang dengan pendapatan masyarakat rata-rata sedang, dan cenderung terus menurun, tidak bisa menjadi negara maju.

“Sampai nanti pada saatnya SDA kita habis terkuras dan tidak dipercaya untuk hutang, maka pada akhirnya akan menjadi negara gagal/negara bangkrut,” kata Hanibal.

Berdasarkan kesadaran tersebut dan mengingat krisis global pada 1998 yang menghancurkan ekonomi Indonesia akibat pondasi ekonomi yang sangat rapuh akibat propaganda “tricle down efect” gagasan Sumitro, menyebabkan pondasi ekonomi Indonesia hanya fatamorgana semata.

“Dana APBN dimasa orde baru digunakan hanya untuk membesarkan perusahaan besar swasta yang akhirnya memonopoli usaha berbagai bidang dengan dukungan perusahaan sedang dan kecil (layaknya perusahaan besar meneteskan air pada perusahaan kecil konsep ‘tricle down efect’, yang sesungguhnya merupakan jejaring usahanya sendiri. Sehingga yang terbentuk adalah “layaknya gurita” ekonomi monopoli, yang akhirnya menyebakan krisis ekonomi Indonesia dan memicu terjadinya gerakan rakyat menuntut reformasi,” papar pria yang merupakan Alumni Pascasarjana UI ini dan tercatat sebagai peserta didik program Doktroral di IPDN.

Hanibal yang juga tergabung dalam Fokus Wacana UI ini mengatakan bahwa sejak 2015, Jokowi melalui pembangunan infrastruktur secara besar-besaran untuk menurunkan biaya produksi (efisiensi), dan membongkar “mata rantai” simbul kekuasaan mafia ekonomi lama yang bercokol di Pertamina, freeport, dan lain-lain.

Pembangunan Infrastruktur yang sekaligus untuk membesarkan BUMN yang terkendali dan produktif, serta kebijakan memberantas korupsi di segala lini birokrasi dan kebijakan untuk menambah anggaran pembangunan dengan menarik uang yang tersimpan diluar negeri sekaligus memfasilitasi investasi dari berbagai negara melalui berbagai insntif dan kemudahan perijinan.

Maka, secara perlahan Indonesia menjadi negara yang dilirik dunia untuk berinvestasi, hal tersebut telah termuat dalam liris berbagai lembaga independen dunia, sebagai negara yang paling menarik untuk investasi, sehingga akan memastikan Indonesia menjadi negara maju, kaya dan sejahtera (no 5 dunia).

Bersamaan dengan fase ‘Bonus Demografi’ Indonesia saat ini hingga 2045 mendatang, dimana puncaknya akan terjadi pada tahun 2030, maka periode RPJMN 2020-2024, pemerintahan Jokowi ke 2 akan memperioritaskan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, agar dapat meningkatkan produksi yang berdaya saing tinggi (Kualitas tinggi dengan harga bersaing karena infrastruktur/ efisien dalam mengoptimalkan kekayaan alam yang masih cukup).

Sehingga pada akhirnya, bukanlah mimpi semata, bahwa Indonesia mampu keluar dari jebakan “middle income trap”, untuk menjadi negara maju dengan pendapatan masyarakat rata-rata tinggi (di atas 12.746 dolar AS).

Walau tidak mudah, Habibal meyakini dengan bergotong royong dan kerja keras semua elemen bangsa maka kita dapat memastikan negara yang kita wariskan bagi anak dan cucu kita di era milenial ini, merupakan negara yang kuat dan membanggakan, penuh potensi untuk menjadi negara yang dicita-citakan oleh para pemuda dari berbagai bangsa di nusantara yang bersatu melalui sumpah pemuda 1928.

Juga sesuai dengan harapan para pejuang kemerdekaan 1945 seperti yang termuat dalam Pancasila dan UUD1945, dengan arah pembangunan dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengacu pada ‘TriSakti’, kondis sosial negara yang Berdaulat secara politik, Mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian sebagai bangsa.

“Dengan demikian akan tumbuh karakter sebagai bangsa yang Pancasilais yang akan memastikan pencapaian dan keberlanjutan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, karena memiliki ketahanan politik, ketahanan ekonomi dan ketahanan budaya yang tangguh,” pungkasnya.

(Eky)
— Read on sketsindonews.com/jebakan-orde-baru-amerika-dan-upaya-jokowi/

Bangsa Pancasila – Bonus Demographi – Indonesia 5 Negara Maju Dunia


https://youtu.be/dviJCRWFbYg

Bangsa Pancasila-Bonus Demographi-Indonesia Negara Maju 5 Dunia

Sikap PANCASILAIS dalam berbangsa dan bernegara Indonesia, dengan memastikan cara pandang secara individu mengakui Tuhan adalah sang Esa yang awal dan akhir dari kehidupan, serta menempatkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar dalam berinteraksi sosial. Pada setiap individu Indonesia yang merefresentasikan SILA 1&2, maka dapat diyakini dalam berinteraksi secara sosial sebagai warga negara yang berkomitmen dengan “tangguh” pada persatuan Indonesia dalam melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat berdasarakan hikmat kebijaksanaan permusyawaran perwakilan

Apabila seluruh warga bangsa Indonesia memiliki cara pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdsarkan Sila 1,2,3 & 4, maka pencapaian tujuan kemerdekaan dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat dipastikan akan tercapai secara berkelanjutan.

Mempertimbangkan dinamika sosial tersebut di atas, maka bijak rasanya apabila kita semua sadar bahwa tidak ada jaminan adanya keberlanjutan dari apa yang dapat kita capai, apabila kita tidak dapat memastikan karakter bangsa yang memiliki cara pandang dan berkomitmen pada; Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar Tangguh Indonesia. Untuk itu, Soekarno selaku pejuang, proklamator, bapak bangsa, sekaligus presiden Indonesia pertama, telah mewariskan Kompas “TRISAKTI” kepada para nahkoda kapal besar Indonesia yang dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia selanjutnya. Dengan mengacu pada “TriSakti”, sebagai indikator kendali dampak pembangunan nasional, yaitu Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, serta berkepribadian (Pancasila) sebagai bangsa, maka dipastikan wujud “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui kemajuan negara yang rata-rata pendapatan masyarakatnya tinggi, akan dipastikan Indonesia yang sejahtera, makmur dan didukung adanya kedamaian abadi di dunia maka dipastikan akan berjelanjutan.

Oleh; Hanibal Hamidi

“Secara sederhana, menyikapi akar permaslahan bangsa Indonesia yang terjebak sebagai negara “middle income trap” sejak 1985, Maka pemerintahan Pancasila Jokowi 1, melakukan Pembangunan Infrastruktur secara massif adalah ditujukan bagi meningkat efisiensi “cost produck” bagi peningkatan daya saing produk Indonesia, melalui sistem logistik nasional yang yang efektif dan efisien. Selain memutus hambatan investasi oleh birokrasi, serta melimitasi kekuasaan mafia ekonomi kroni rezim orba/Soeharto pada kegiatan ekonomi strtegis bangsa.

Keberhasilan fase 1 tahun 2014-2019, ditengah permaslahan bangsa yang sangat terpuruk akibat kehancuran perekonomian negara akibat “penyelewengan kekuasaan orde baru”, adalah disebabkan adanya modal pribadi Pancasilais seorang Joko Widodo yang tidak dimiliki pemimpin lainnya, yaitu personal yang Cerdas, Taktis, Sederhana, tidak memiliki kepentingan Pribadi, serta bersih dan tidak memiliki potensi terlibat dengan masalah hukum serta bukan bagian dari budaya elitis aristoktat feodal yang mengkooptasi kepentingan rakyat selama ini.

Pada fase kedua tahun 2019-2024, sekaligus dalam rangka mengoptimalkan “Bonus Demografhi”, penekanan pada pembangunan kualitas manusia dan melanjutkan optimalisasi sistem logistik, diharapkan terjadi kepastian peningkatan daya saing produksi sekaligus daya saing manusia Indonesia, yang semua akan mengakibatkan peningkatan pendapatan negara sekaligus peningkatan pendapatan rata-rata perkapita masyarakat Indonesia. Maka melalui kerja keras , Bergotong royong, sesuai tuntunan “Trisakti”, maka Indonesia yang terlepas dari jebakan “Middle Income Trap” dan menjadi negara Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur Akan segera tercapai, Amin. (Hanibal Hamidi #PersesaanSehat)

Fokus pembangunan Indonesia dalam mengoptimalkan “Bonus Demographi”, untuk membawa Indonesia keluar dari “middle income trap” yang dialami Indonesia sejak tahun 1985 sampai 2014, akubat “penyelewengan arah pembangunan selama ini” oleh orde baru, sehingga Indonesia terjabak sebagai negara konsumen (pasar bagi produk luar negeri), dengan kemanjaan akibat subsidi kelas menengah (bbm, listrik dll) yang mengandalkan SDA kita dibayar murah selaku pemilik kpd negara Amerika dkk nya + yang difasilitasi oleh para calo (pengkhianat bangsa) para elit pejabat pemerintah, politik dan elit masyarakat yang terkoneksi dengan cendana dan konglemerat lama, sehingga masyarakat Indonesia banyak kemiskinan, kulitas masyarakat rendah, dan kesenjangan tinggi, daya saing rendah. Terjebaklah Indonesia sebagai negara berkembang dengan pendapatan masyarakat rata rata sedang yang cenderung terus menurun dan tidak bisa menjadi negara maju, sampai nanti pada saat SDA kita habis terkuras, sehingga tidak dipercaya untuk hutang, pada akhirnya nanti akan menjadi negara gagal/negara bangkrut.

Kesadaran tersebut dan krisis global pada tahun 1998, menghancurkan ekonomi Indonesia akibat pondasi ekonomi yang sangat rapuh, akibat kebijakan ekonomi dimasa orde baru dengan proaganda “tricle down efect” gagasan Sumitro, Yang akhirnya pondasi ekonomi Indonesia hanya fahtamorgana semata, karena dana APBN untuk besarkan perusahaan swasta yang memonopoli usaha berbagai bidang dengan dukungan perusahaan sedang dan kecil yang merupakan jejaringnya (konsep “tricle down efect”), “layaknya gurita” ekonomi. yang memicu terjadinya gerakan rakyat menuntut reformasi.

sejak 2015, Jokowi melalui pembangunan infrastruktur secara besar besaran untuk menurunkan biaya produksi (efisiensi), dan mebongkar “simbul” kekuasaan mafia ekonomi lama (Pertamina, freeport dll), membesarkan BUMN yang terkendali dan produktif, serta membersntas korupsi + menarik uang yang tersimpan diluar negeri, maka perlahan Indonesia saat ini telah menjadi negara yang dilirik dunia (termuat dalam liris berbagai lembaga independen dunia), sebagai negara yang paling menarik untuk “investasi” usaha, dan akan menjadi negara maju, kaya dan sejahtera (no 5 dunia)

Bersamaan dengan fase “Bonus Demografhi Indonesiaa (saat ini-2045), maka thn 2019-2024 Jokowi memperioritaskan pembangunan manusia, agar dapat meningkatkan produksi yang berdaya saing tinggi (Kualitas tinggi dengan harga bersaing karena infrastruktur/efisien dalam mengoptimalkan kekayaan alam yang masih cukup), sehingga bukan mimpi bahwa Indonesia mampu keluar dari jebakan “middle income trap”, untuk menjadi negara maju dengan pendapatan masyarkat rata-rata tinggi (di atas $12.746).

Walau tidak mudah, dengan gotong royong dalam bekerja keras semua elemen bangsa, maka kita dapat memastikan negara yang kita wariskan bagi anak dan cucu kita di era mellenial ini, adalah negara yang kuat, penuh potensi untuk menjadi negara yang dicita citakan oleh para pemuda dari berbagai bangsa di nusantara yang bersatu melalui sumpah pemuda (bhineka tunggal ika) thn 1928, dan para pejuang kemerdekaan 1945, Seperti yang termuat dalam konstitusi kita , Pancasila, UUD1945, dengan kompas arah pembangunan dalam mewujudkan kondisi sosial negara yang Berdaulat secara politik, berdikari sebagai bangsa, dan berkarakter sebagai bangsa Pancasila (Tri Sakti).

Pilihan percepatan mewujudkannya adalah Pembangunan Berwawasan Kependudukan Berbasis Daya Dukung Wilayah.

#RevolusiMentalBerbasisKeluargaTangguh

#BKKBN

#TriSakti #Pancasila #Jokowi #PerdesaanSehat

“KONSOLIDASI DEMOKRASI BERPEDOMAN TRISAKTI”


isue “boikot rumah makan padang’ sebagai reaksi atas dukungan pada pasanngan 01 sebesar kurang dari 15 %”

Mengingat Tentang kisah yang sama di Amerika, dimana persepsi politik masyarakat Amerika yang dibanjiri informasi untuk memframing Hilary sebagai sosok yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat Amerika saat kampanye pilpres. Sehingga logika sehat warga amerika yang rata-rata tinggi, dan secara esensial tidak sejalan dengan track record dan performance seorang Donald Trump untuk mewujudkan harapan warga Amerika, akhirnya menjadikan Donald Trump sebagai presiden, megalahkan Hillary yang lebih baik (Anomali Konsep Demokrasi).

Hal yang sama dengan sikap politik warga minang yang umumnya cukup cerdas untuk dapat mengetahui Keberhasilan kerja Joko Widodo sebagai presiden, yang dapat dirasakan dan dilihat secara langsung oleh warga masyarakat Minang, tetapi ternyata lebih terpengaruh oleh informasi “hoak” yang “memframing” buruknya pasangan 01. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk melaksanakan agenda reformasi dalam kerangka mencapai tujuan bernegara, yang menuntut adanya amandemen UUD 1945 sampai 4 kali pada tahun 1999-2002, salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan demokrasi Indonesia. Implementasi atas amanah konstitusi sebagai refresentasi “negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan cara pandang Panca Sila”, pada pemilu tahun 2019 ini harus dapat membuktikan membawa perbaikan kehidupan bernegara. Berdasarkan data statistik beberapa negara yang melaksanakan demokrasi dengan baik dan menghasilkan kemajuan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, umumnya juga memiliki penduduk yang berkualitas tinggi (lebih dari 20% pemduduk berpendidikan setara S1). Saat ini dengan jumlah penduduk Indonesia yang berkualitas (termasuk lulusan diploma), baru mencapai 11%, tentu kita dapat memahami apabila atas dinamika sosial di masyarakat pada proses pemilu saat ini untuk dapat menjadi bermakna pada perjalanan proses konsolidasi demokrasi Indonesia.

Berdasarkan fakta bahwa Indonesia adalah negara besar, dengan penduduk yang berhak memilih sebanyak 192 juta dan tersebar pada 7 regional wilayah pulau besar, pada 514 Kabupaten dan Kota di 34 Provinsi tentulah memiliki tantangan yang tidak kecil dalam melaksnakan pemilu yang baik oleh KPU. Tantangan di masyarakat juga tidaklah sedikit untuk menjadi warga negara yang mampu berkontribusi secara politik bagi kemajuan negara berdasarkan kedaulatannya dalam menentukan siapa yang tepat untuk dipercaya memiliki kekuasaan sebagai eksekutif atau legeslatif sesuai kewenagannya dalam penyelenggaraan negara. Hal ini membutuhkan informasi yang tepat dan dapat dipahami secara sederhana oleh berbagai komunitas masyarakat sesuai tingkat pengetahuannya masing-masing, tentang berbagai hal strategis terkait tugas kepresidenan, serta performance masing-masing pasangan capres. Tantangan tersebut ditambah dengan banyaknya calon DPR, DPD dan DPRD, selain 2 pasang calon presiden yang diajukan oleh 16 partai peserta pemilu 2019. Menjembatani kebutuhan informasi yang berkualitas (ketepatan konten, validitas, dan bahasa yang sederhana) pada saat pemilu, serta kontribusi aktif terhadapa jalannya pemerintahan yang berkuasa, yang menjadi tanggung jawab bagi penduduk yang berkualitas tinggi dalam suatu negara demokrasi.

Secara teknokrasi, hal tersebut direduksi dalam Paradigma “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, dimana harapan pelaksanaan demokrasi yang baik, akan dapat menjadi “modal atau dasar” yang besar bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun dimasa rezim yang berkuasa. Secara sederhana, apabila setiap pemilu dapat menghasilkan para wakil rakyat yang tepat (kompetensi, integritas dan amanah), serta pasangan presiden dan wakil presiden yang memliki “Goodwill” yang berpihak pada rakyat, yang didukung dengan kompetensi yang tepat (sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional secara kontektual dalam mengantisifasi berbagai perkembangan sosial yang ada saat ini dan dimasa mendatang (Visioner), maka akan dapat kita pastikan adanya kemajuan negara sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, secara logika seharusnya seharusnya kinerja pasangan capres petahana yang baik (dibuktikan dengan berbagai kemajuan pembangunan nasional), ditambah performance pribadi yang baik (Sederhana, merakyat, tidak KKN, jujur, keluarga harmonis, keagamaan baik), didukung dengan tingkat kepuasan masyarakat tinggi (hasil survey lebih dari 65 %), dengan dukungan partai kuat untuk mensosialisasikannya, seharusnya mampu meninggalkan pasangan capres 02 dengan jarak yang relatif lebih tinggi (lebihndari 20%). Sehingga esensi pemilu sebagai refresentasi dari momen rakyat mengeksferikan kedaulatannya dalam bernegara, dapat menjadi pertimbangan dan atau acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan kekuasaan. Pelaksanaan dan hasil pemilu 2019 yang mampu meningkatkan partisifasi politik masyarakat secara signifikan (lebih dari 80 %), diharapkan dapat menjadi “prseden yang baik” dalam kerangka konsolidasi demokrasi Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkiraan perolehan suara secara nasional dari 01, yang secara logika seharusnya mendapatkan “jarak” yang signifikan dengan perolehan suara pasangan 02, tetapi ternyata jarak perbedaannya tidak begitu jauh.

Hal ini mebuktikan bahwa kemenangan 01 terutama didukung oleh sikap politik masyarakat awam politik (sesuai hasil survey berbagai lembaga yang “kredibel” sebelum pemilu) yang umumnya menyatakan tingkat kepuasan masayarakat lebih dari 60 % terhadap kinerja pemerintah, dan tingkat “elektibitas” 01 paling besar dari masyarakat menengah ke bawah dengan rata-rata pengetahuan rendah). Umumnya masyarakat menegah ke bawah dengan pendidikan rendah, memiliki sikap politik berdasarkan “intuisi” penilaian terhadap sosok individual capres dan cawapres yang ada. Berdasarkan budaya yang ada, “intuisi” tersebut “dibimbing” oleh kearifan lokal yang ada di masyarakat, dimana nilainilai baik seseorang dapat ditunjukkan oleh “gesture tubuh atau tampilan seseorang disaat saat tertentu. Persepsi lebih baik pasangan 01 yang dikesankan penampilan fhisiknya sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, pekerja keras, sabar, alim dan dapat dipercaya. Penilaian atas aura yang terpancar dari tampilan personal masing-masing pasangan kontestan pilpres tersebut, disertai dengan apa yang dapat diketahui atau dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari berbagai kemajuan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Beberapa hal tersebut di atas yang membimbing masyarakat kelas dengan pendidikan rendah, yang tidak tersentuh manipulasi “nilai” oleh siapapun seperti konten “hoak” pada umumnya, untuk menilai capaian pembangunan oleh pemerintah, misal fakta tentang kemajuan infrastruktur dan lainnya, sehingga menetapkan pilihan pada pasangan 01untuk dipercaya untuk melanjutkan pembangunan nasional pada tahun 2019-2024.

Berdasarkan analisa tersebut, terkait isue dinamika sosial pada pemilu 2019, terjadi adanya sikap yang cukup emosional berbasis identitas komunitas masyarakat yang menegemuka dengan “boikot rumah makan padang’ sebagai reaksi atas dukungan pada pasanngan 01 sebesar kurang dari 15 %, membutuhkan pendalaman informasi yang lebih banyak untuk dapat menjadi kesimpulan yang baik. Seprti yang kita ketahui berdsama, pola fikir masyarakat Sumatera Barat yang dikenal sebagai “entitas” sosial yang cerdas. Sehingga dalam menilai pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang sangat dipengaruhi dengan cara pandang masyarakat dimasa orde baru yang berkarakter “aristokrat feodal”, yang masih kuat tersisa pada masyarakat Minang sampai saat ini, bercirikan sesorang yang; gagah, tampan, tinggi, besar, penuh wibawa, berlatar belakang keluarga ternama, serta jabatan dan atau pendidikan yang tinggi. Akibat banyaknya berita bohong “hoaks” yang jauh lebih banyak ditujukan bagi pasangan 01, melalui penyebaran oleh jejaring kuat infrastruktur partai sebagai partai pengusung pasangan Capres 02, sekaligus pemenang pasangan Gubernur Sumatera Barat saat ini, yang didukung dengan jejaring ormas keagamaan tertentu. Maka dapat difahami apabila saluran informasi untuk penyampaian konten “hoaks” tentangan pasangan 01 sangat efektif dan sangat massif dan telah berhasil “mebegal” persepsi masyarakat terhadap pasangan 01, untuk dapat menjadi dasar sikap politik dalam pilpres 2019. Akibatnya Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi yang terendah prosentase pemilih 01 (13%) dibanding 02.

Sehingga phenomena tersebut, menunjukkan kemenangan “hoaks” semata yang didukung dengan berbagai infrastruktur yang memmfasilitasi penyebarannya. Tidak ada kebencian sesungguhnya dari masyarakat minang kepada pasangan 01, dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk masyarakat pendukung 01 melakukan kemarahan melalui boikot masakan padang yang juga telah membawa harum Indonesia di jagad dunia kuliner.

Sebagai bahan belajar bagi kita semua, betapa pentingnya nilai-nilai PANCASILA sebagai acuan cara pandang kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam riak demokrasi. Sangat baik apabila peran para tokoh, cendikiawan, kaum terpelajar yang telah “membegal” kesadaran berfikir kita semua melalui “Hoaks” untuk mendapat hukuman sosial dari kita semua. Sehingga konsolidasi demokrasi yang kita jalankan dapat dipastikan telah sesuai dengan pedoman arah politik pembangunan “TRISAKTI”, menuju kondis sosial “Berdaulat secara politik, Berdikari dalam ekonomi dan berkarakter dalam budaya.

MAJULAH INDONESIA.

HANIBAL HAMIDI

Tweet by Hanibal Hamidi Tentang Politisasai Kasus Kemanusiaan.


WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.46
1) Fokus isue stunting di Indonesia sudah sejak lama kita kenal sejak dulu “gizi buruk kronis”, yg di fokuskan pada usia 0-7 thn, akibat kurang gizi saat konsensus janin terjadi dalm kandungan … twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.50
2)Kondisi tingginya kasus stunting Indonesia berdasrakan kajian saat ini, tidak benar kalau dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi, yang benar adalah akibat kesalahan Kementerian Kesehatan sejak lama pd semua rezim pemerintahan yang lalu … twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.55
3)Gagal fokus pd Hak hidup manusia (janin-meninggal) kemenkes, khusunya pada isue stunting dan kesehatan perempuan dalam program “universal coverage”, dimana hak sehat adalah juga prsyarat bagi hak azasi manusia lainnya twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.58
4)Telah tepat kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini, yg mau terbuka untuk menyelesaikan persoalan pembangunan kesehatan Indonesia saat ini yg diakibatkan budaya komunitas kesehatan Indonesia yang sangat kapitalis … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpgHanibal Hamidi (@HanibalHamidi)08/04/19 11.01
5)Orientasi pd “material” pada komunitas kesehatan unumnya saat ini adalah sangat bertentangan dengan “sumpah dokter” yang mengedepankan komitmen “pengabdian kepada manusia” sbg dasar sumpah dokter … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.04
6)Hal ini terjadi sebagai akibat Sistem Kesehatan Nasional yang tidak kompitibel dengan seluruh diterminan faktor kesehatan yg sejalan dengan konsep “Bloom” & mendasari adanya “paradigma sehat” (simbul dewi “hygiene” dan “paradigma sakit” (symbu Dewa Aesculaf)… twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.09
7)SKN sampai saat ini, mendorong pd orientasi “paradigma sakit” melalui program “Pengobata & Rehabilitasi”, yg sejalan dengan maraknya isue kesulitan pelaksanaan BPJS adalah faktor utama bagi kualitas kesehatn Indonesia yg relatif rendah di Asean twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.13
8)Diseluruh dunia pada negara negara yang memiliki Usia Harapan Hidup yang tinggi, dipastikan bahwa politik kesehatan negara tersebut disandarkan pd keberpihakan anggaran pd upaya “promosi kesehatan & pencegahan serta pelayanan kesehatan yg bermartabat twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.17
9)Sejalan dengan fakta dan analisa kebutuhan pembangunan kualitas kesehatan yg sejalan dengan semangat “optimalisasi” bonus demographi Indonesia saat ini-2030 sbg modal utama Indonesia terlepas dari “MIT” (middle income trap) yg menjebak Indonesia sejak 1985 twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.24
10) fokus utama capres 01, Pd pembangaunan kualitas manusia pd 1920-2024 mendatang (fisi misi capres) bila terpilih nanti pd pemililu, tgl 17 April 2019, menjadi penekanan utama untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan seluruh infra struktur budaya saat ini adalah TEPAT. twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.28
11) Komiten politik kesehatan 01 melalui REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL (program kesehatan dalam dokumen visi & misi) adalah harapan bagi kita semua yang ingin Indonesia@maju dengan penghasilan penduduk@tinggi. Amin (HH) twitter.com/desalogi/statu…

Salam Kejuangan Nusantara
Hanibal Hamidi

#PerdesaanSehat.com

Tweet by Hanibal Hamidi on Twitter Kasus “STUNTING” Indonesia terjadi sudah sejak lama sebagai akibat kurang gizi kronis terutama sebagai akibat keferjangkauan pangan berkualitas rendah.


Secara sederhana dapat kita jadikan acuan waktu adalah hasil survey pada tahun 1998, bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara yang terjebak dalam “MIT” (Middle Income Trap), negara berkembang (pendapatan perkapita sedang), yang mengalami hambatan untuk menjadi negara maju (Pendapatan perkapita tinggi).

Secara umum fhenomena negara yang terjebak “MIT”, ditandai dengan kondisi sosial masyarakat di negara tersebut adalah; rendahnya kualitas manusia, rendahnya produksi, rendahnya daya saing, rendahnya daya serap tenaga kerja, tingginya kemiskinan, tingginya kasus gizi buruk. Keseluruhan kondisi sosial tersebut disertai kondisi ikutan berikutnya sebagai dampak dari kondisi sosial yang buruk tersebut yang saling berkaitan.

Sejalan dengan hasil kajian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kondisi sosial masyarakat Indonesia memburuk, termasuk masalah gizi buruk, sejak tahun 1985.

Pemerintahan yang baik,

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.46

1) Fokus isue stunting di Indonesia sudah sejak lama kita kenal sejak dulu “gizi buruk kronis”, yg di fokuskan pada usia 0-7 thn, akibat kurang gizi saat konsensus janin terjadi dalm kandungan … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.50

2)Kondisi tingginya kasus stunting Indonesia berdasrakan kajian saat ini, tidak benar kalau dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi, yang benar adalah akibat kesalahan Kementerian Kesehatan sejak lama pd semua rezim pemerintahan yang lalu … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.55

3)Gagal fokus pd Hak hidup manusia (janin-meninggal) kemenkes, khusunya pada isue stunting dan kesehatan perempuan dalam program “universal coverage”, dimana hak sehat adalah juga prsyarat bagi hak azasi manusia lainnya twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.58

4)Telah tepat kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini, yg mau terbuka untuk menyelesaikan persoalan pembangunan kesehatan Indonesia saat ini yg diakibatkan budaya komunitas kesehatan Indonesia yang sangat kapitalis … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpgHanibal Hamidi (@HanibalHamidi)08/04/19 11.01
5)Orientasi pd “material” pada komunitas kesehatan unumnya saat ini adalah sangat bertentangan dengan “sumpah dokter” yang mengedepankan komitmen “pengabdian kepada manusia” sbg dasar sumpah dokter … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.04

6)Hal ini terjadi sebagai akibat Sistem Kesehatan Nasional yang tidak kompitibel dengan seluruh diterminan faktor kesehatan yg sejalan dengan konsep “Bloom” & mendasari adanya “paradigma sehat” (simbul dewi “hygiene” dan “paradigma sakit” (symbu Dewa Aesculaf)… twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.09

7)SKN sampai saat ini, mendorong pd orientasi “paradigma sakit” melalui program “Pengobata & Rehabilitasi”, yg sejalan dengan maraknya isue kesulitan pelaksanaan BPJS adalah faktor utama bagi kualitas kesehatn Indonesia yg relatif rendah di Asean twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.13

8)Diseluruh dunia pada negara negara yang memiliki Usia Harapan Hidup yang tinggi, dipastikan bahwa politik kesehatan negara tersebut disandarkan pd keberpihakan anggaran pd upaya “promosi kesehatan & pencegahan serta pelayanan kesehatan yg bermartabat twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.17

9)Sejalan dengan fakta dan analisa kebutuhan pembangunan kualitas kesehatan yg sejalan dengan semangat “optimalisasi” bonus demographi Indonesia saat ini-2030 sbg modal utama Indonesia terlepas dari “MIT” (middle income trap) yg menjebak Indonesia sejak 1985 twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.24

10) fokus utama capres 01, Pd pembangaunan kualitas manusia pd 1920-2024 mendatang (fisi misi capres) bila terpilih nanti pd pemililu, tgl 17 April 2019, menjadi penekanan utama untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan seluruh infra struktur budaya saat ini adalah TEPAT. twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.28

11) Komiten politik kesehatan 01 melalui REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL (program kesehatan dalam dokumen visi & misi) adalah harapan bagi kita semua yang ingin Indonesia@maju dengan penghasilan penduduk@tinggi. Amin (HH) twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.28

11) Komiten politik kesehatan 01 melalui REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL (program kesehatan dalam dokumen visi & misi) adalah harapan bagi kita semua yang ingin Indonesia@maju dengan penghasilan penduduk@tinggi. Amin (HH) twitter.com/desalogi/statu…

Salam Kejuangan Nusantara
Hanibal Hamidi

#PerdesaanSehat.com

Jejak Kegiatan Prioritas Pelembagaan Konsep “Perdesaan Sehat” Bagi Percepatan Mewujudkan Indonesia Sehat.


photos.app.goo.gl/5sWjMcwmczo7KBxx5

Konsep “Perdesaan Sehat” adalah konsep pembangunan yang mengakomodasi dan memfasilitas pelaksanaan pembangunan percepatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berbasis wilayah perdesaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan amanah reformasi (Amandemen Konstitusi RI Ke 4).

PS sebagai instrumen “terobosan” manajemen pelaksanaan pembangunan bagi percepatan Pencapaian “Kualitas Kesehatan Masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya dapat tercapai” yang dibutuhkan sebagai manusia yang bermartabat (UU Kesehatan) #HH #HanibalHamidi #PS #HanibalHamidi@perdesaansehat.com

Sistem Kesehatan Nasional Yang Tidak Kompitibel Dengan Kebutuhan Pembangunan Kualitas Kesehatan


“Simulasi beberapa skenario terbaik, dalam kerangka rekontruksi dan konsolidasi peran berbagai kementerian dal lembaga berbasis wilayah otonomi, berdasarkan “Konsep pembangunan kesehatan secara universal (Teori Bloom) diarahkan kepada upaya; a)Pembangunan lingkungan sehat (40%), b)Prilaku masyarakat sehat (30%), c)Pelayanan kesehatan (25%) dan d)Genetik (5%) secara paripurna.” Akan menentukan pilihan kebijakan fokus prioritas kegiatan strategis pada Program Reformasi SKN, akan sangat menentukan bagi keberhasilan percepatan peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam kerngaka Optimalisasi modal sosial dan sumber daya alam Indonesia pada momentum “Bonus Demografhi” saat ini, dalam menyongsong satu abadIndonesia, pada tahun 2045.”

Secara politik, Berdasarkan amanah konstitusi RI, bahwa “pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat” merupakan “hak dasar” seluruh penduduk, sekaligus merupakan hak azasi manusia, yang harus dapat dipastikan pemenuhan dan penghormatan atas hak sehat tersebut olah negara.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa sehat adalah kondisi seseorang yang sehat secara fhisik, sehat mental, sehat physychologis, dan sehat secara sosial. Bahwa Tujuan pembangunan kesehatan darahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat, agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang dapat dicapai.

Akibat buruknya pencatatan kelahiran dan kematian, maka kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia, diukur berdasarkan nilai komposit 24 indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, yang mana secara esensial ditentukan oleh keberadaan, keterjangkauan, keberterimaan, dan kualitas dari Peran dan fungsi;;1)Dokter Puskesmas dan 2)Bidan Desa, serta 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan Gizi berkualitas, terutama bagi kebutuhan perkembangan Janin (Bumil), Bayi (Busui), dan Balita.

Berdasarkan Perpres …SKN yang ada, secara substansial hanya mengatur tentang “Pelayanan Kesehatan” yang sesuai dengan kewenangan Kemeterian Kesehatan semata. SKN belum memuat pengaturan tentang tata kelola lingkunagan hidup sehat serta Gizi yang berkualitas yang merupakan faktor penentu kualitas kesehatan masyarakat. Menyederhanakan makna tersebut SKN yang ada saat ini tidak kompiibel dengan konsep pembangunan secara universal.

Kondisi yang sejak lama terjadi, tanpa adanya perubahan signifikan tersebut menjadikan adanya “Isue mendasar pembangunan kesehatan Indonesia, adalah adanya “kooptasi” pada “seluruh faktor penentu kualitas kesehatan oleh Kemenkes”. Selain itu, permasalahan hambatan bagi pencapaian Indonesia Sehat, diperberat oleh masih sangat kuatnya paradigma “sakit” yang melandasi upaya pengobatan dan rehabilatasi, dibandingkan dengan paradigma “sehat” yang melandasi upaya “Promosi sehat dan Pencegahan penyakit” pada pilihan prioritas kebijakan pembangunan keshatan oleh Kemenkes. Hal ini dapat dilihat pada struktur anggaran kesehatan, Kemekes.

Kedua kondisi sosial yang sangat mendasar inilah yang sesungguhnya mengakibatkan banyaknya permasalahan pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia, baik dalam pelaksanaan SJSN Kesehatan oleh BPJS, maupun konsolidasi pembangunan kesehatan oleh pemerintahan otonomi daerah dan pemerintahan otonomi desa yang terjadi saat ini. Menjadi lebih parah saat ini dengan budaya sosial yang melanda kehidupan sosial masyarakat kesehatan (Tenaga kesehatan) Indonesia yang yang semakin menjauh dari semangat “pengabdian pada kemanusian”. Sebagaimana termuat dalam “Sumpah Dokter” (Hypocrates) dimana semangat “pengabdian pada kemanusian” sepanjang hidup, merupakan “Jangkar” kokoh bagi seluruh “petugas pelayanan kesehatan”,dalam menghadapi hempasan badai besar lautan kapitalis saat ini. Akibat SKN yang tidak dapat menjaga semangat …., kondiasi mahalnya biaya sekolah kesehatan, serta sistim karir yang kurang Pancasila, maka saat ini kita mendengar tentang istilah “Dokter Asongan”, yang mengedepankan berbagai “service” tambahan untuk menarik minat pasien dalam memanfaatkan jasa keilmuaanya. Kesenjangan yang tinggi bagi ketersedian tenaga kesehatan di daerah perkotaan dan perdesaan, merupakan dampak dari budaya sosial yang melanda komunitas masyarakat kesehatan, “materialis” yang sesungguhnya paradoks dari esensi sumpah dokter.

Tanpa adanya komitmen politik untuk melakukan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional secara radikal, yang sesuai dengan permaslahan teknokrasi yang mendasar dalam pembangunan kesehatan Indonesia, maka akan sulit untuk dapat dipastikan keberhasilannya. Reformasi SKN juga harus disesuiakan dengan perkembangan regulasi yang terkait dimasa Reformasi saat ini, melalui rekonstrusi dan konsolidasi peran dan fungsi masing-masing Kementerian dan Lembaga yang terkait secara terintegrasi berbasis kewilyahan strategis yang ditetapkan,

Bagaimana dengan pelaksanaan SJSN Kesehatan Olah BPJS, yang harus berjalan dibawah SKN ? Meminjam istilah

Mengapa Harus Kita Pastikan Setiap Pesta Demokrasi Tidak Memicu Perpecahan Bangsa Yang Agung Yang Berada Di Wikayah Nusantara, Republik Indonesia.


Tulisan Seseorang Teman Yang Bagus…

-Tulisan bagus dari seorang asing yang memandang Indonesia dari luar-

Selamat pagi sahabat.

SORGA BUKAN CERITA

Musim dingin, ketika salju turun, di Eropa atau Amerika Utara, suhu bisa mencapai -minus 40 derajat celsius-. Artinya, kulkasmu masih lebih hangat.

Itulah saat semua tetumbuhan ” mati “, kecuali pohon cemara. Itulah saatnya darahmu bisa berhenti menjadi es ketika kamu keluar rumah tanpa pakaian khusus.

Musim salju adalah ketika manusia bertahan hidup dan beraktivitas yang mungkin, tanpa bisa berjalan jika tak ada bantuan peralatan dan teknologi.

Tanpa itu, mati kedinginan. Dan ada satu periode dimana salju berbentuk badai. Badai salju. Terbayang apa yg bisa dilakukan selain bertahan hidup diruangan berpemanas.

Padang pasir. Begitu keringnya sampai sampai manusia yang berdiam disana membayangkan sungai sungai yang mengalir sebagai surga.

Hanya ada beberapa jenis pohon yang bisa hidup dalam suhu bisa diatas 40 derajat celcius. Keringatmu bisa langsung menguap bersama cairan tubuhmu. Dan keberadaan air adalah persolan hidup mati. Sungguh bukan minyak.

Saya sungguh tidak mengerti ketika ada orang yg masih blm percaya bahwa Indonesia itu serpihan sorga.

Cobalah kamu bercelana pendek, pakai kaos dan sandal jepit jalan jalan di Kanada ketika musim dingin. Atau jalan jalan dipadang pasir. Dijamin mati.

Disini, dinegaramu, kapan saja, mau siang mau malam kamu bisa jalan jalan kaosan tanpa alas kaki. Mau hujan mau panas, selamat.

Di Eropa Amerika paling banter kamu akan ketemu buah2an yg sering kamu pamer2in. Apel, anggur, sunkist, pier, dan semacamnya.

Di Timur tengah paling kamu ketemu kurma, kismis, kacang arab, buah zaitun, buah tin.

Di Indonesia, kamu tak akan sanggup menyebut semua jenis buah dan sayuran, umbi2an, kacang2an, bunga2, rempah2, saking banyaknya.

Di Amerika Eropa, kamu akan ketemu makanan lagi lagi sandwich, hot dog, hamburger. Itu itu saja yang divariasi. Paling banter steak, es krim, keju.

Di Timur tengah ?. Roti. Daging dan daging dan daging lagi.

Di Indonesia ?. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada ratusan ribu varian makanan. Ada puluhan jenis soto, varian sambal, olahan daging, ikan dan ayam tak terhitung macamnya.

Setiap wilayah ada jenisnya. Kue basah kue kering ada ribuan jenis. Varian bakso saja sudah sedemikian banyak. Belum lagi singkong, ketan, gula, kelapa bisa menjadi puluhan jenis nama makanan.

Dan tepian jalan dari Sabang sampai Merauke adalah garis penjual makanan terpanjang didunia. Saya tdk berhasil menghitung penjual makanan bahkab hanya dari Kemayoran ke Cempaka Putih.

Di Indonesia, kamu bebas mendengar pengajian, sholawatan, Lonceng Gereja, dang dut koplo, konser rock, jazz, gamelan dan ecrek2 orang ngamen. Di Eropa, Amerika, Timur tengah, belum tentu kamu bisa menikmati kecuali pakai head set.

Saya ingin menulis betapa surganya Indonesia dari segala sisi. Hasil buminya, cuacanya, orang2nya yang cerdas2 kreatif dan bersahabat, budayanya, toleransinya, guyonannya.

Keindahan tempat2 wisatanya dan seterusnya. Saya tidak mungkin mampu menulis itu semua meskipun jika air laut menjadi tintanya.

Saking tak terhingganya kenikmatan anugerah Allah swt pada bangsa Indonesia.

Indonesia ini negara kesayangan Tuhan.

Kamu tidak bisa mensyukuri itu semua ?. Jiwamu sudah mati.

-Pesan-

Janganlah sorga kita ini kita hancurkan hanya karena syahwat berkuasa dan keserakahan ketamakan tiada batas.

Janganlah kehangatan persaudaraan yang dicontohkan oleh embah kakek opung kita dihancurkan hanya karena kita merasa paling benar dan paling pintar.

Tuhan hanya mensyaratkan kamu semua bersyukur agar sorga ini tidak jadi neraka. Bahkan andai kamu sering bersyukur maka nikmat2 itu akan ditambah.

Bersyukur itu diantaranya, tidak merusak apa2 yg sudah baik. Baik alam lingkungan, sistem nilai, budaya asli, kebersihan dan semacamnya.

Jika kita merusak alam,

Alam akan berproses membuat keseimbangan/keadilan

Politik, berjangka pendek jangan sampai merubah sorga ini jadi neraka. -Jangan berkelahi-

Pandai2lah menahan diri seperti orang berpuasa. Jangan jadi pengikut orang2 yang haus kekuasaan dan ketamakan luar biasa.

Maka kenikmatan apa lagi yang hendak kita dustakan ?

MARI JAGA NKRI DEMI ANAK DAN CUCU …

Panduan Sikap Politik Yang Bersandar Pada Kecerdasan Intelektual, Moral & Spiritual.


“Kemajuan perkembangan kualitas dan fungsi komputer menjadi sangat cepat setelah menggunakan simbolisasi 0-1 bagi karakter berbagai fungsi material yang telah ada. Sebagai akibat penggunaan fasilitasi digital pada berbagai instrumen bantu dalam interaksi berbagai fungsi material, maupun fungsi sosial saat ini, sangat mejutkan semua orang di semua negara.

Menyikapi dinamika sosial pada era “Satu Dunia” saat ini, dimana interaksi sosial difasilitasi oleh bahasa ilmu pengetahuan, simbulisasi atas karakter sesuatu material berdasarkan angka “0-1”. Digitalisasi dalam memfasilitasi keterhubungan berbagai fungsi material tersebut, mampu menjembatani hambatan keterhubungan berbagai kelebihan fungsi masing-masing temuan ilmiah yang selama ini telah ada.

Secara sederhana, saat ini kita semua sepakat bahwa kemajuan perkembangan produk ilmu pengetahuan yang mengabdi pada kenyamanan hidup manusia luar bisa sangat cepat dan dampaknya secara sosial sangat mencengangkan. Penyatuan dunia berbasis digital saat ini, akibat limitasi fungsi ruang dan waktu dalam kesadaran orientasi kita pada tiga dimensi kehidupan yang selama ini kita yakini. Kecepatan perubahan dinamika sosial yang berbasis digital saat ini, mampu menimbulkan kesadaran yang sama kepada kita semua bahwa terlalu banyak kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang. Sehingga dengan terpaksa kita harus menyatakan bahwa kita hanya bisa meyakini tentang prediksi atas kemungkinan perkembangan dinamika sosial pada waktu kurang dari 15 tahun yang akan datang.

Ketidakmenentuan masa depan di era yang kita kenal sebagai era “Mellenial” saat ini, telah membuktikan keterkejutan dan kegamangan kita bersikap terhadap perkembangan kualitas sosial budaya masyarakat dalam mengeksfresikan pilihan politik bagi momen pemilu tanggal 17 April mendatang. Penyambutan pada agenda pesta demokrasi tersebut menampilkan karakter berkampanye dari masing-masing pihak yang berkompetisi diluar perkiraan kita senua. Kita merasa tidak lagi mengenal istri, anak, saudara, teman maupun lingkungan sosial kita lagi, sebagai akibat bergamnya “persepsi” terhadap beragamnya informasi yang sangat deras dari berbagai media sosial berbasis digital. Tuntutan eksistensi diri setiap individu, dalam memenuhi tuntutan yang cukup mendasar sebagai mahluk sosial, telah menafikan akal sehat kita dalam merespon informasi yang kita terima.

Permaslahannya adalah, sikap politik seseorang tentulah berdasarkan persepsi setiap individu terhadap informasi yang terkait dengan kandidat yang ada. Kita semua menyadari bahwa persepsi yang benar terhadap informasi yang juga benar, merupakan harapan kita semua dalam kedewasan politik berdemokrasi. Fakta sosial saat ini, ditengah budaya masayarakat yang mengabaikan integritas kenegarawan, rendahnya kualitas penegakkan hukum, dan rendahnya kualitas kecerdasan bangsa, telah memunculkan begitu banyak para pemburu kekuasaan semata. Pemburu kekuasaan bagi kepentingan diri sendiri dan segelintir orang sebagai bagian dari komunitasnya. Kondisi sosial budaya tersebut , dalam rangka memenangkan persaingan maka akan membenarkan cara apa saja asalkan menang. Sehingga pada gilirannya menimbulkan begitu banyak produksi informasi kampanye yang tidak benar atau bohong yang dikenal sebagai Hoaks, untuk menyesatkan persepsi kita, pada masing-masing kandidat pejabat politik yang tersedia oleh sistem politik yang ada.

Belajar dari banyaknya penyesalan masyarakat di negara Amerika dan Brazil, akibat pilihan presiden yang salah akibat begitu banyaknya hoaks yang menjadi sumber informasi, sehingga menyebabkan tersesatnya peresepsi yang menuntun kita dalam kesalahan pilihan politik saat pemilu. Maka agar kita tidak menjadi lebih bodoh dari “kERBAU” yang tidak mau terjerembab pada lubang yang sama, maka Menyikapi dinamika sosial pada era “Satu Dunia” saat ini, Apakah kita akan membela mati2an pendapat subyektif kita berdasarkan informasi yang faktual ?

Maka yang paling bijak bagi kita adalah, Cerdaslah secara intelektual, secara Moral maupun secara Spiritual dalam memahami dan menilai semua informasi yang tersedia terkait semua kandidat politik yang ada.

Sehingga kita dapat melihat dunia dengan mata hati sejernih yang kita semua miliki dan bersandar kepada nilai-nilai kebenaran moral kemanusian yang universal, Serta meletakkan nilai-nilai moral spritual di ujungnya ???

Ataukah larut secara emosional bersama proses kehancuran yang pasti terjadi penyesalan di ujungnya ???” (HH)

#CerdasIntelektualMoralspiritual

#CerdasIMS

#HH

======================================HH=================================

*Artikel yang bagus.*

Subject : PERSEPSI – SALAH/BENAR

Kenapa susah mengubah persepsi seseorang terhadap objek yang dinilainya…..

*MENGAPA ORANG TETAP MERASA BENAR WALAUPUN SEJATINYA SALAH ?*

Pada tahun 1894, sebuah surat yang telah disobek- sobek ditemukan di keranjang sampah oleh staf dari seorang Jenderal Prancis. Maka dilakukanlah investegasi besar2an untuk mengetahui siapa yang lewat bukti surat itu telah menjual rahasia militer Perancis ke pihak Jerman. Dan kecurigaan kebanyakan orang mengarah pada *Letkol. Alfred Dreyfus*.

Dreyfus tidak punya track record yang tercela, tidak juga punya motif untuk melakukan pengkhianatan. Cuman ada dua hal yang dapat membuat kecurigaan terhadap Dreyfus. Pertama, tulisannya mirip dengan surat yang ditemukan, dan lebih parah lagi, dia satu2nya pejabat militer yang beragama Yahudi. Waktu itu, Militer Perancis dikenal anti Yahudi.

Lalu rumah Dreyfus digeledah, mereka tidak menemukan bukti apa pun. Tapi ini pun malah dianggap sebagai bukti betapa liciknya Dreyfus. Tidak hanya berkhianat, dia juga degan sengaja menghilangkan semua bukti. Lalu mereka memeriksa personal history-nya, bahkan menginterview guru sekolahnya. Ditemukan dia sangat cerdas, menguasai 4 bahasa, dan punya memori yg sangat tajam. Maka ini pun dianggap sebagai “bukti” bahwa Dreyfus punya motif dan skill untuk kerja pada agen intelijen asing. Bukankah memang agen intelijen harus punya 3 skill itu? Benarkan?

Maka Dreyfus diajukan ke pengadilan militer, dan dinyatakan bersalah. Di depan publik, lencananya dilucuti, kancing baju dicabut, pedang militernya dipatahkan. Peristiwa ini dikenang sebagai “Degradation of Dreyfus”. Saat diarak oleh massa yang menghujat dia, Dreyfus teriak, “Saya bersumpah saya tidak bersalah, saya masih layak untuk mengabdi pada negara, Hidup Perancis. Hidup Angkatan Darat”. Tapi semua orang sudah tidak peduli dengan teriakannya, dan Akhirnya dia divonis penjara seumur hidup di Devil’s Island, pada tanggal 5 Januari 1895.

Mengapa serombongan orang pintar dan berkuasa di Perancis waktu itu begitu yakin bahwa Dreyfus bersalah? Dugaan bahwa Dreyfus memang sengaja dijebak, ternyata keliru. Para sejarawan meyakini bahwa Dreyfus tidak dijebak, dia hanya menjadi korban dari sebuah fenomena yang disebut *”MOTIVATED REASONING”*. Yaitu sebuah penalaran yang nampak sangat logis dan rasional, padahal semua itu hanyalah upaya mencari PEMBENARAN atas suatu ide yang telah diyakini sebelumnya. Tujuannya? termotivasi untuk membela atau menyerang ide tertentu, bukan mencari KEBENARAN secara jernih, dari pihak mana pun kebenaran itu berasal.

Maka kalau *orang sudah mengeras sikapnya untuk sangat pro/anti partai politik tertentu*, atau sudah terlanjur gandrung/benci sama seseorang, maka orang akan cenderung mengalami “motivated reasoning” ini. *Apa pun pendapat orang lain yang dianggap musuh akan nampak salah di pikiran “rasional”.* Karena memang itulah hebatnya otak, selalu bisa menemukan alasan rasional kenapa mereka salah, dan saya benar. Orang akan bisa mencari 1000 bukti yang membenarkan sikap itu. Bahkan hal2 yang sifatnya netral tiba2 jadi nampak sebagai “bukti” dari kebenaran sikap ini.

Kalau hati sudah dikuasai oleh cinta atau benci, dan berketetapan, pokoknya saya pro ini, anti itu, kita akan cenderung meyakini kebenaran segala pendapat yang mendukung pendapat kita, dan mengabaiakan segala argumen yang berlawanan dengan keyakinan kita. Kita jadi kehilangan akal sehat yang adil dan proporsional dalam menyikapi segala hal. Para psikolog menyebut kesesatan pikir yang mewabah akhir2 ini: *CONFIRMATION BIAS*.

Fenomena confirmation bias dan motivated reasoning ini sudah sangat jamak ditemukan di sekitar kita, bahkan kadang kita pun ikut jadi pelaku utamanya. Karena hampir semua dari kita telah mengambil sikap untuk memilih partai tertentu, suka tokoh tertentu, punya agama/madzhab tertentu, bahkan mungkin menjadi anggota fanatik supporter klub sepak bola tertentu. Semua ini telah menjadikan kita secara otomatis mudah sekali terjebak dalam 2 kesesatan pikir di atas.

By the way, bagaimana dengan nasib Dreyfus? Adalah Colonel Georges Picquart, yang walaupun dia juga anti Yahudi, mulai berpikir, bagaimana jika memang Dreyfus tidak bersalah? bagaimana jika karena salah tangkap, penjahat sebenarnya masih berkeliaran dan terus membocorkan rahasia militer Perancis pada Jerman? Kebetulan dia menemukan ada pejabat militer lain yang tulisan tangannya lebih mirip dengan surat yang ditemukan, dibanding tulisan Dreyfus. Singkat cerita, atas perjuangan Colonel Picquard, Dreyfus baru dinyatakan tidak bersalah 11 TAHUN kemudian.

Yang paling menakutkan dari Motivated Reasoning & Confirmation Bias ini adalah, pelakunya seringkali tidak menyadari dan membela pendapatnya mati2an sambil menghujat pendapat lain yang berbeda, sehingga efeknya terjadi perang mulut, bahkan di beberapa negara, terjadi genocida, dan perang saudara.

Maka bagaimana caranya agar kita bisa berpikir lebih adil dan jernih?

Bagaimana agar kita selamat dari 2 sesat pikir di atas? agar kita bisa membuat prediksi yang akurat, membuat keputusan yang tepat, atau sekedar membuat good judgement?

Menariknya, ini tidak berkaitan dengan seberapa pintar atau seberapa tinggi IQ kita atau gelar akademis kita. Kata para ahli tentang “good judgment”, ini justru berkaitan erat dengan bagaimana anda “merasa” (how you feel). Berikut beberapa Tips untuk memiliki “penilaian yang jernih” :

1. Jangan Terlalu Emosional. Semakin kita emosional, semakin kita termotivasi untuk menyeleksi kebenaran. Semua argumen yang berlawanan akan cenderung kita abaikan. Sementara hoax-pun, asal cocok dengan selera kita akan buru2 kita yakini kebenarannya.

2. Pertahankan rasa Ingin tahu (Curiosity). Rasa penasaran ingin tahu ini akan membuat kita lebih ingin mengecek argumentasi dari dua kubu. Tidak cepat puas buru2 meyakini segala informasi yang masuk.

3. Milikilah hati dan pikiran yang terbuka (Open-Mind & Open-Heart). dengan begini kita akan cenderung mau mendengarkan dan berempati atas posisi masing2 dari dua kubu yang berseteru. Jangan menutup diri hanya mau menerima informasi dari pihak yang pro sama kita, dan langsung mencurigai, bahkan menolak berita dari semua yang kita anggap pro lawan kita.

4. Jadilah orang yang Independen (grounded). Jangan mudah anut grubyuk ikut2an pendapat seseorang atau satu kelompok. Jangan letakkan harga diri kita berdasarkan omongan orang lain tentang kita. Silahkan pro ini atau anti itu. Tapi jangan overdosis, sampai menganggap segala hal yang dari pihak kita pasti benar dan segala hal yang dari pihak lawan pasti salah.

5. Milikilah kerendahan hati (Humbleness) bahwa memang kita punya keyakinan tertentu tentang segala hal (politik, aliran pemikiran, dll) tapi dengarkan dengan empatik juga pendapat2 yang berlawanan dengan kita. Dan jika bukti2 menunjukkan kita memang salah, jangan sungkan2 untuk mengakui dan minta maaf.

Kesimpulannya, menurut Julia Galef, yg ceramahnya di TEDX mendasari tulisan ini:

*”Untuk memiliki good judgment (penilaian yang jernih), khususnya untuk hal2 yang kontroversial, kita tidak terlalu membutuhkan kepintaran atau analisa yang canggih, tapi kita lebih membutuhkan KEDEWASAAN PSIKOLOGIS dan PENGELOLAAN EMOSI YANG BAIK

Permendagri No 130, 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.


Kepekaan politik Presiden Jokowi terhadap kebutuhan dukungan anggaran pembangunan bagi Kelurahan maupun Desa secara proporsional, akhirnya mendorong adanya kebijakan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan Permendagri No 130, tahun 2017, tentang Kegiatan Oembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Semoga dapat memacu kinerja pemerintahan secara umum.

documentcloud.adobe.com/link/track

Fhoto bersama para rekor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur, Menteri Kesehatan dan Menteri PDT pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama pelaksnaan Program Perdesaan Sehat, tahun 2013. (HH)

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan Bahtiar mengungkapkan saat ini Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan melalui Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

“ Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan  sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019”, ungkapnya, sabtu (29/12/2018)

Lebih lanjut Bahtiar mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan .

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, Bahtiar menuturkan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri.

“ Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 130, yaitu:  pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;  pendidikan dan kebudayaan: pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; lembaga kemasyarakatan; Trantibum dan Linmas; penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa” bebernya.

Untuk penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.

Dalam mekanisme penganggarannya pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD  kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan.

“Alokasi anggaran dimasukan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, yang dialokasikan untuk: daerah kota yang tidak memiliki desa dan kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa”, ujar Bahtiar.

Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusis, ditambah DAU Tambahan. Sedangkan anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Puspen Kemendagri

Peran Desa Penuhi Identitas Warga, HH, Agustus 2016.


Point-point penting Bapak Direktur PSD dalam acara Seminar Diseminasi Studi Awal dan Rencana Program untuk Melembagakan Identitas Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) pada Layanan Dasa yang diselenggarakan oleh Bappenas“.

Peran Desa Penuhi Identitas Warga

16,7-juta anak berusia tahun belum memiliki akte kelahiran. 

Demikian hasil nukilan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015. Imbas minimnya kepemilikan identitas hukum ini tidak hanya pada status huubngan sipil dan keluarga. Studi yang dilakukan di Aceh, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership-Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (AIP-KOMPAK) menunjukkan kepemilikan identitas hukum pun berpengaruh terhadap aspek lain kehidupan. Sebut saja perlindungan pelbagai hak sebagai manusia, mempermudah akses terhadap layanan dasar, mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak, serta perdagangan manusia. Demikian rangkuman hasil studi yang dipaparkan dalam acara “Seminar Diseminasi Studi Awal dan Rencana Program untuk Melembagakan Identitas Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) pada Layanan Dasar” yang dihelat oleh Kementerian PPN/Bappenas di penghujung Juli 2016.

Menurut Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD, Kemendesa, Hanibal Hamidi, minimnya cakupan identitas hukum yang rendah terutama pada kelompok masyarakat miskin dan rentan, membuat mereka tidak memiliki identitas hukum dan sulit mengakses pelbagai layanan dasar. “Kepemilikan akta kelahiran mengurangi risiko anak mengalami pelantaran, ekploitasi dan perdagangan orang,” ujarnya. Di sisi lain, hal tersebut pun menjamin akses anak terhadap pelbagai pelayanan dasar, pelayanan sosial dan pelayanan hukum. 

Hanibal berpandangan desa mempunyai posisi strategis dalam kewenangan terkait identitas hukum sesuai dengan Peaturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015. Kewenangan tersebut bersinggungan dengan pelayanan dasar desa, kewenangan mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok perlindungan hak anak serta mengembangkan sistem administrasi dan informasi desa. 

Terkait dengan masih minimnya identitas hukum terutama bagi warga desa miskin, Hanibal menyarankan beberapa hal. “Perlu adanya penataan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas layanan publik terutama layanan dasar identitas hukum semisal akta kelahiran dan kematian,” ujar Hanibal. Berikutnya pelibatan masyarakat dalam Musrenbangdes agar sadar terhadap pemenuhan hak dasar serta pemanfaatan anggaran desa untuk kepentingan fasilitasi layanan administrasi kependudukan. Tidak lupa pula peran aktif aparat desa dan pendamping desa dalam mendorong pemenuhan layanan dasar serta pemanfaatan data terkait identitas hukum dalam perencanan dan penganggaran kegiatan desa. Terakhir, Hanibal mendorong dibuatnya suatu bentuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa. Lewat beragam ikhtiar tersebut, diharapkan warga desa tanpa identitas hanya menjadi cerita usang tak terulang.***

Laboratorium Desa, KDPDTT, Agustus 2016


Sinergi Menggapai Desa Mandiri

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD) menggandeng 7 Universitas di seantero Indonesia guna mewujudkan hadirnya Desa Mandiri. 

Menurut Hanibal Hamidi, Direktur PSD, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendesa PDTT, ikhtiar menghadirkan Desa Mandiri dilakukan dengan membentuk Laboratorium Desa di beberapa wilayah sebagai percontohan. “Laboratorium  Desa merupakan upaya strategis dalam mewujudkan mandat menjalankan Nawacita Ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa,” ujar Hanibal. 

Dalam upaya tersebut, 7 universitas negeri digandeng dalam kerja kolaboratif pendampingan Laboratorium Desa. Ketujuh universitas tersebut diantaranya: Universitas Lampung di Provinsi Lampung, Universitas Brawijaya di Jawa Timur, Universitas Palangkaraya di Kalimantan Tengah, Universitas Tanjungpura di Kalimantan Barat, Universitas Tadulako di Sulawesi Utara, Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat, Universitas Pattimura di Maluku, serta di penghujung ada Universitas Cenderawasih di Papua.

Laboratorium Desa berupaya menggambarkan bentuk desa yang ideal dari perspektif wilayah. “Hal tersebut sejalan dengan 3 matra pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Hanibal. Pertama, dari sisi keutamaan dan urgensi, memastikan transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat (Jaring Komunitas Wiradesa). Kedua, Dari sisi ekonomi, memastikan kolektivitas berbasis potensi lokal (Lumbung Ekonomi Desa), serta ketiga seluruh gerak pembangunan berbasis budaya dan sosial (Lingkar Budaya Desa).

Kehadiran Laboratorium Desa bertujuan menjadikan desa-desa pilot yang telah ditunjuk agar menjadi mandiri dan siap menjadi desa percontohan bagi desa sekitarnya. Terutama dalam pelayanan hal sosial dasar dan budaya. Di setiap wilayah, setiap perguruan tinggi nantinya mengasuh 2 desa sebagai pilot. Kehadiran desa pilot ini diharapkan untuk memudahkan desa lain dalam usaha menuju kemandirian agar saat perlu studi banding tidak perlu harus bertandang menjangkau wilayah lain yang jauh. 

Upaya mendongkrak kehadiran jumlah Desa Mandiri lewat Laboratoriu Desa ini, menurut Hanibal, sejalan dalam upaya dengan target Kementerian Desa dalam upaya pelaksanaan pembangunan di 15.000 desa prioritas, mengentaskan 5.000 desa tertinggal serta berupaya meningkatkan 2.000 Desa Mandiri. Laboratorium Desa menjadi salah satu upaya untuk menggapai target tersebut.  

Menurut Direktur Jenderal PPMD, Ahmad Erani Yustika, kehadiran Laboratorium Desa sebagai hasil kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan model desa berbasis representasi masing-masing wilayah. “Harapannya desa pilot bisa menjadi sumber inspirasi bagi desa lain untuk mengikuti keberhasilan melalui pengawalan perguruan tinggi,” ujar Erani. Sebagai hasil akhir, diharapkan ada buku panduan yang bisa mengilhami desa lain berproses menuju kemandirian. 

Erani menambahkan kehadiran Laboratorium Desa ini mempunyai pelbagai misi. Pertama, kerja kolaboratif antar pembangku kepentingan. Kedua, memastikan kedaulatan desa berpadu dengan corak dan karakter desa. “Sebagian karakter ini dijadikan sebagai pendiri negara dalam menyusun dasar negara kita,” ungkap Erani. Ketiga, membuat Desa Mandiri dengan potensinya sendiri dan tidak menganggap modal utama pembangunan desa mesti datang dari pemerintah. Harap mafhum, dalam pandangan Erani, pokok terbesar persoalan desa bukan terletak dari minimnya sumber daya alam atau infrastruktur fisik, melainkan stok pengetahuan yang jauh tertinggal dari kota. Kehadiran Laboratorium Desa menjadi salah satu upaya Kementerian Desa menggapai Desa Mandiri di seantero Indonesia.***

merDesa Institute, Reforma Agraria Berpotensi Lumpuh (AH)


Tahun Berganti, Reforma Agraria Potensi Lumpuh Lagi https://merdesainstitute.id/tahun-berganti-reforma-agraria-potensi-lumpuh-lagi/

Tahun Berganti, Reforma Agraria Potensi Lumpuh Lagi

Tahun 2018 segera berakhir, komitmen bagus Reforma Agraria haruslah dijalankan pada 2019. Namun potensi itu bisa lumpuh apabila pondasi yang menjadi syarat utama pelaksanaan Reforma Agraria tidak ada atau tidak tersedia dengan baik. Organisasi Rakyat-lah yang utama.

Reforma Agraria telah menjadi ketetapan kebijakan Pemerintah. Komitmen hanya memiliki nilai jika ia dilaksanakan dan benar-benar memberi manfaat kepada kelompok miskin.

Reforma Agraria memiliki konteks dan tujuan yang jelas sesuai realita nyata di lapangan. Yang utama dibutuhkan adalah pertama, keamanan penguasaan dan pemilikan tanah. Bolehlah dengan program sertifikasi tanah. Karena memang setiap bidang tanah yang berhubungan dengan orang atau kelompok orang, atau badan hukum haruslah dengan alas hak yang jelas. Terlebih kelompok miskin, kebijakan afirmasi sertifikasi tanah harus dilakukan. Dan itu nampaknya sudah dilakukan. Namun ada catatan penting di sini, harus ada persyaratan yang harus dijalankan atas perintah undang-undang, janganlah sertifikat tanah itu diberikan pada pemohon yang tempat tinggalnya di luar kecamatan tempat bidang tanah berada, luasnya pun dibatasi maksimum dan minimumnya sesuai peraturan perundangan. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah fasilitasi perluasan ketimpangan dan jalan penghisapan manusia atas manusia atas nama program sertifikasi tanah. Begitu juga dengan luas penguasaan oleh badan hukum swasta, pemodal. Makna keadilan hilang begitu saja di hamparan tanah konsesi perkebunan yang amat teramat luas. Anda tidak menemukan kehidupan rakyat biasa. 

Bagaimana dengan masyarakat hukum adat?  Ini sekali lagi soal keamanan pemilikan dan penguasaan tanah. Kebutuhan utama dari masyarakat hukum adat adalah penghormatan atas keberadaan mereka dan wilayah adatnya sebagai sumber penghidupan. Maka fasilitasi proses terhadap kebutuhan utama masyarakat hukum adat itu jelaslah urusan Reforma Agraria. Tidak melakukan tindakan kebijakan itu dalam waktu yang lama dan tanpa alasan rasional-kemanusiaan yang jelas, maka bisa dimaknakan menyangkal atau menolak keberadaan masyarakat hukum adat. Dan dengan demikian, Reforma Agraria semacam ini nyata melaksanakan diskriminasi. 

Kedua, redistribusi tanah. Pembagian tanah untuk kelompok masyarakat petani yang nyata tak memiliki tanah. Kehidupan rakyat harus dijamin dengan ketersediaan bidang tanah untuk penghidupan mereka. Jika ini benar-benar komitmen pemerintah untuk sejahterakan rakyat secara berkeadilan, maka tidak seharusnya rakyat miskin mengakses tanah obyek Reforma Agraria melalui prosedur penyelesaian konflik. Janganlah sampai program atas nama kepentingan rakyat miskin ini jadi lelucon belaka. 

Ketiga, konsolidasi tanah untuk produksi dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Caranya sangat kontekstual tapak. Penguasaan tanah diatur, penggunaan ruang diatur, organisasi produksi pertanian rakyat diberdayakan, kelembagaan lokal / tapak / desa dikuatkan untuk menopang proses dan jaminan hidup dan berusaha. Hirarki pemerintahan harus bekerja efektif. 

Kerja tani

Apakah semua cita Reforma Agraria tersebut di atas masuk akal? Tentu saja. Politik agraria di Indonesia memang perlu dipecahkan dengan strategi khusus. Bicara kesejahteraan rakyat miskin, kita dihantui oleh isu pengaruh kiri. Koreksi terhadap pemilikan tanah luas oleh swasta dianggap menyerang pemerintah. Penggunaan sumber daya nasional belum optimal untuk urusan ini sudah cepat bersandar pada bantuan dan pinjaman lembaga pembangunan multilateral. 

Kemacetan urusan Reforma Agraria jelas menunjuk ada masalah dalam rumusan kebijakan Reforma Agraria. Strategi mobilisasi sosial pun harus jelas. Rakyat adalah rakyat, pemerintah adalah pemerintah, organisasi non pemerintah bukanlah rakyat dan juga bukan pemerintah. Urusan ini haruslah jelas, bukan untuk berhadap-hadapan, tapi posisi politik harus jelas dalam Reforma Agraria. Posisi politik ini tidak bisa dimainkan selayaknya kupu-kupu, satu saat di sini, satu saat di sana dan hingga akhirnya hanya menetap ditempat ia bisa hidup. Mobilisasi sosial ini bukan sekedar masalah ketetapan tujuan dan aksi. Reforma Agraria tidak bisa dijalankan dengan penundukan politik atau mediasi. Ia hanya bisa jalan dengan ketegasan posisi, kejelasan informasi, dijalankan berdasar hak dan tanpa diskriminasi. 

Perjuangan Reforma Agraria bukanlah perjuangan sepanjang jaman. Strategi Reforma Agraria perlu diperbaiki secara lebih layak. Kelumpuhan pelaksanaan Reforma Agraria harus segera diatasi, periksa diri dan lanjutkan aksi. (Andik Hardiyanto)

(Mengenang dan mendoakan sahabatku, Heidar Laudjeng)

Ambulance Air Desa Teluk Nangka, Kec. Kubu, Kubu Raya, 2017


Advokasi pada pemerintahan otonomi Desa yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Desa itu sendiri, melalui usulan gagasan pembangunan kesehatan Desa pada musyawarah Desa yang berdaulat (berdasarkan UU Desa), dapat menghasilkan outcome yang signifikan bagi visi Indonesia Sehat. Tahun 2015-2018, telah banyak kontribusi Dana Desa bagi pembangunan Kesehatan Nasional.

Hal ini adalah salah satu jalan keluar bagi kesenjangan Tugas dan Fungsi Kemenkes berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional saat ini yang kurang tepat, baik dari sisi fokus maupun lokus yang sangat strateGis bagi pembangunan KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT, YANG DIREFRESENTASIKAN MELALUI UKURAN ANGKA HARAPAN HIDUP.

“Semoga agenda REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL tahun 2019-2024 yang direncanakan oleh pasangan calon presiden no 01 mendatang dapat mengakomodasi permaslahan yang mendasa an sangat strategis ini bagi visi peningkatan kualitas kesehatan yang setinggi-tingginya yang dapat dicapai masyarakat Indonesia. Amin.”

HH #ReformasiSistemKesehatanNasional #RSKN #PerdesaanSehat #KecamatanSehatBerbasisPuskesmas #IndonesiaSehatBerbasisPerdesaanSehat