Mulia, Agung dan Sucinya Peran Wanita


_*Perempuan*_

Saat Kecil
dia membuka pintu Syurga untuk ayahnya..

Saat dewasa
dia menyempurnakan agama untuk suaminya

Saat menjadi _ibu,_
Dia menjadi penggerak semua doa

oleh kerana itu
dia dimuliakan Allah dengan menempatkan syurga di telapak kakinya

ketika seorang _perempuan_ sudah menjadi _IBU,_
maka _ALLAH_ akan menganugerahkan kepadanya satu senjata yang sangat ampuh di muka bumi ..

_”Tahukah anda apa itu?”_

Itu adalah _Lisannya.._

_Lisannya_ akan menjadi _Berat timbangannya_..

_Lisannya_ akan menjadi _pembuka pintu-pintu langit_..

Ucapannya akan _diijabah.._
_doanya akan diangkat tanpa penghalang_..

doa _ibu_ akan mampu menjadi _penghancur kesulitan bagi anak keturunannya_..

Dan _mengeluhnya_ seorang ibu akan menjadi _pemberat langkah setiap anggota keluarganya,_ termasuk bagi _suaminya_..

Maka _pantang_ bagi seorang ibu untuk _mengeluh,_
kerana keluhannya pun akan menjadi kenyataan,
_sebagaimana harapan dan doanya_ pun akan menjadi kenyataan..

ucapan buruknya akan menjadi musibah bagi _dirinya dan keluarganya_

_Lisan_ seorang ibu layaknya seperti _Karomah para wali_..

Maka berhati-hatilah
wahai para ibu
ketika anda menggunakan
_senjata terampuh ini_..

gunakan untuk bermunajat meminta kepada _ALLAH_ agar suamimu dimudahkan dalam _mencari nafkah_..

Jangan mengeluhkan tentang dirinya.

Itu akan _semakin memberatkan dan menyukarkan kehidupan anakmu _..

Gunakan untuk bermunajat meminta kemudahan dan _Kesolehan  atas   anak-anakmu_
jangan mengeluhkannya.

Kerana itu akan menjadi benar adanya..

*Subhanallah*
untuk para *IBU*

Dikutip di wa teman
(HH)

KESEHATAN SEMESTA


Permasalahan utama pembangunan kesehatan; selama ini adalah Paradigma pembangunan kesehatan nasional lebih diarahkan pada pendekatan Pengobatan bagi masyarakat yang mengalami sakit yang rata-rata jumlahnya secara nasional sebesar 25 % (Paradigma “Sakit”) yang sangat mahal. Mengingat pelaksananya Rumah Sakit membutuhkan dukungan peralatan kesehatan teknologi modern, disertai farmakologi yang sebagian besar (lebih dari 80%) merupakan barang import dari luar negeri, dan menyerap lebih dari 75% anggaran kesehatan selama ini. Hal ini mengakibatkan tinginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Stunting, sehingga laju pertumbuhan derajat Kesehatan Masyarakat atau Angka Harapan Hidup (AHH) Masyarakat Indonesia menjadi sangat lambat.

Walau komitmen tinggi Presiden Joko Widodo yang telah menaikkan anggaran kehatan selama 4 tahun ini sebesar lebih dari 2 kali lipat (kenaikan lebih dari 100 % berdasarkan anggaran kesehatan tahun 2014 sebagi baseline, sebesar 56,43T pada tahun 2018 menjadi 111 T rupiah, hanya mampu meningkatkan laju pertumbuhan hanya sebesar 0,16 bulan. Hal ini disertai terjadinya defisit BPJS sampai 28 T, serta pelepasan lebih dari 5 juta orang miskin peserta BPJS. Sehingga Indonesia diindikasikan akan menjadi salah satu negara yang tidak dapat mencapai target SDGs 2030.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2020-2024, dengan misi; 1)Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dan 2)Mengembangkan reformasi sistem kesehatan, beserta seluruh kegiatan prioritasnya, maka dibutuhkan Kebijakan pembangunan Kesehatan Semesta yang mengacu pada prinsip-prinsip Trisakti berdasarkan paradigma sehat melalui upaya promotif dan pencegahan penyakit bagi 75% penduduk Indonesia yang sehat, tanpa meninggalkan upaya pengobatan dan rehabilitatif bagi 25% penduduk yang sakit (berdasarkan angka kesakitan nasional 25 %). Konsep Pembangunan Kesehatan Semesta bertumpu pada upaya pelayanan kesehatan dasar yang menjadi tanggung jawab Puskesmas yang melaksanakan kegiatan; 1)Promosi kesehatan, 2)Kesehatan lingkungan, 3)Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular, 4)Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, 5)Perbaikan Gizi masyarakat, 6)Penyembuhan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan. Melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, serta proporsi distribusi anggaran yang lebih berpihak kepada pelayanan kesehatan dasar, yang selama ini rata-rata kurang dari 10 % dari total angaran Kementerian Kesehatan setiap tahun (berdasarkan data BPS tahun 2010-2018), dinaikkan menjadi minimal sebesar 30 %.

Hal ini disertai dengan revisi regulasi Sistim Kesehatan Nasional, serta terobosan pembentukan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN dan pengembangan program dalam kerangka Ketahanan Nasional bidang Kesehatan berdasarkan amanat UU no 36, tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain; 1)Digital Melayani berbasis “Big Data Kesehatan”, 2)Pengembangan Budaya Leluhur Bidang Kesehatan Nusantara 3)Farmakologi Tropical Desease sabagai salah satu basis ekonomi nasional, 4)Kemandirian Alat Kesehatan, 5))Kedaulatan gizi Desa. 6)Dokter Komunitas, 7)Kesehatan Forensik, 8)Kesehatan Kelautan, 9)Kesehatan Dirgantara, 10)Sekolah kedinasan yang disertai sistem Karir & jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan strategis.

Sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja pembangunan kesehatan pada tahun 2020-2024 Kasus stunting turun sampai 10 %, Angka Kematian Bayi turun menjadi 10/1000 KH, Angka Kematian Ibu turun menjadi 200/100.000 KH dan Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 74 tahun.

Indeks Desa Membangun


Jejak Kontribusi Nyata Instrumen “IDM” Bagi Percepatan Desa Membangun Kedaulatannya, sebagai inti entitas karakter bangsa Indonesia sekaligus Kokohnya Pondasi struktur NKRI HH

“Jokowi Anak Sorpus” HH


Merinding kita mendengar ungkapan dari saudara Papua kita dalam video ini, tentang sosok Jokowi difikiran dan dihati, berdasarkan fakta yang diketahui dan dirasakan mereka semua tentang kerja nyata Jokowi sebagai “anak Sorpus (Sorong Pusat), melalui kepekaaan seluruh panca indera dan hati rakyat Papua yang polos dan tulus.

Simposium Fokal UI, Program Perdesaan Sehat, Menuju Kulitas Manusia Indonesia 1945, #1AbadIndonesiaMaju


Menuju satu abad visi Indonesia “Berdaulat, Maju, Adil & Makmur pada tahun 2045, “Secara sederhana, menyikapi akar permaslahan bangsa Indonesia yang terjebak sebagai negara “middle income trap” sejak 1985, Maka pemerintahan Pancasila Jokowi 1, melakukan Pembangunan Infrastruktur secara massif adalah ditujukan bagi meningkat efisiensi “cost produck” bagi peningkatan daya saing produk Indonesia, melalui sistem logistik nasional yang yang efektif dan efisien. Selain memutus hambatan investasi oleh birokrasi, serta melimitasi kekuasaan mafia ekonomi kroni rezim orba/Soeharto pada kegiatan ekonomi strtegis bangsa.

Keberhasilan fase 1 tahun 2014-2019, ditengah permaslahan bangsa yang sangat terpuruk akibat kehancuran perekonomian negara akibat “penyelewengan kekuasaan orde baru”, adalah disebabkan adanya modal pribadi Pancasilais seorang Joko Widodo yang tidak dimiliki pemimpin lainnya, yaitu personal yang Cerdas, Taktis, Sederhana, tidak memiliki kepentingan Pribadi, serta bersih dan tidak memiliki potensi terlibat dengan masalah hukum serta bukan bagian dari budaya elitis aristoktat feodal yang mengkooptasi kepentingan rakyat selama ini.

Pada fase kedua tahun 2019-2024, sekaligus dalam rangka mengoptimalkan “Bonus Demografhi”, penekanan pada pembangunan kualitas manusia dan melanjutkan optimalisasi sistem logistik, diharapkan terjadi kepastian peningkatan daya saing produksi sekaligus daya saing manusia Indonesia, yang semua akan mengakibatkan peningkatan pendapatan negara sekaligus peningkatan pendapatan rata-rata perkapita masyarakat Indonesia. Maka melalui kerja keras , Bergotong royong, sesuai tuntunan “Trisakti”, maka Indonesia yang terlepas dari jebakan “Middle Income Trap” dan menjadi negara Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur Akan segera tercapai, Amin. (Hanibal Hamidi #PersesaanSehat)

—————————————————————

“melalui upaya percepatan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi, dan Percepatan pembangunan kualitas manusia, dalam kerangka meningkatkan daya saing produksi Indonesia, yang menjadi fokus prioritas pembangunan nasional oleh Pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2024, dalam mewujudkan kondisi negara yang berkedaulan secara politik, mandiri secara ekonomi, serta berkepribadian “Pancasila” sebagai karakter bangsa Indonesia, berada pada arah politik dan teknokarsi SANGAT TEPAT dalam mencapai “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” (#HanibalHamidi #PerdesaanSehat #Desa).

Untuk melepaskan diri Indonesia, yang terjebak pada kondisi sosial “middle income trap” (MIT), sebagai negara berkembang dengan pendapatan rata-rata perkapita sedang yang cenderung rendah (miskin), tanpa mampu meningkatkan pendapatan negara dalam interaksi ekonomi antar negara, yang mengaibatkan rendahnya kemajuan pembangunan nasional dalam berbagai bidang, sehingga menimbulkan rendahnya kualitas manusia Indonesia, sekaligus rendahnya ketersediaan infarstruktur bagi kebutuhan sistem logistik nasional sejak tahun 1985. Sebagai akibatnya sampai dengan tahun 2014, wujud kondisi sosial Indonesia adalah tingginya kemiskinan masyarakat, ketimpangan pembangunan wilayah disertai ketimpangan penadapatan antar kelompok masyarakat.

Keterjebakan negara dalam berbagai kondisi yang buruk dan saling berkaitan secara negatif tersebut, layaknya terjebak dalam “lingkaran setan” yang sangat kontra produktif bagi kemajuan pembangunan, bila tidak SEGERA adanya kebijakan pembangunan secara tepat, maka secara statistik, rata-rata lamanya kertjebakan dalam “MIT” selama > 29 tahun, maka sulit diharapkan negara tersebut dapat menjadi negara maju.

Beruntung bagi Indonesia, yang wilayah negaranya dikaruniai begitu banyak kekayaan alam, serta tingginya nilai geopolitik wilayah nusantara, sehingga masih banyak lembaga keuangan dunia yang masih percaya memberikan hutang, untuk pembangunan Indonesia, sehingga tidak sangat terasa oleh masyarakat betapa “tingkat kehancuran” Indonesia, sebagai akibat kesalahan arah politik pembangunan nasional selama 32 tahun pada masa orde baru, yang dijalankan berdasarkan kendali dari negara-negara luar bagi kepentingan terhadap kekayaan alam Indonesia. Arah politik pembangunan rezim Soeharto, yang mengabaikan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai dasar negara, serta “kompas Trisakti” sebagai acuan bagi arah politik pembangunan nasional yang telah diwariskan oleh Soekarno sebagai nahkoda pertama kapal besar “Indomesia” untuk menjamin tercapainya tujuan bernegara. Sehingga pada saat adanya badai ekonomi dunia pada tahun 1997-1998, menghancurkan ekonomi Indonesia, yang kemudian memicu ketidakpercayaan masyarakat pada rezim pemerintahan, dan meyebabkan lengsernya Soeharto, sebagai bagian tuntutan reformasi.

Dengan dukungan regulasi reformasi bahkan adanya amandemen UUD 1945, yang ditujukan bagi landasan bagi perubahan arah politik pembangunan nasional yang sesuai dengan seluruh kondisi sosial sebagai peluang, tantangan, ancaman dari seluruh potensi yang dimiliki Indonesia dalam kerangka mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, sekaligus terwujudnya kepribadian bangsa yang dapat memastikan keberlanjutan capaian yang telah ada, sebagai parsyarat (Indikator) bagi ketepatan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan bernegara sesui Pancasila. Keseluruhan wujud kondisi sosial tersebut, sangat ditentukan oleh seluruh agenda konsolidasi demokrasi Pancasila, terutama suksesnya pelaksanaan pemilu setiap lima tahunan, yang dapat mematikan terpilihnya para pejabat politik “trias politika” yang berkompeten, berintegritas dan visioner.

Sebagai koreksi keslahan arah kebijakan politik pembangunan nasional yang menyimpang dari ideologi Pancasila, serta menjauh dari “acuan Trisakti selama ini, Maka arah politik pembangunan Indonesia harus menjadi satu kesatuan yang utuh, sesuai “TeriSakti”, tanpa memisahkan prioritas pembangunan nasional berdasarkan bidang ekonomi, bidang kualitas manusi dan bidang sosial secara terpisah. Pada saat ini sesuai kebutuhan prioritas dalam mengoptimalkan peluang “Bonus Demografi” saat ini, untuk dapat terjadinya “lompatan besar” dalam kemajuan meningkatkan “daya saing” kualitas manusia Indonesia, serta daya saing produksi Indonesia. Dengan dukungan keberhasilan reformasi birokrasi, sehingga budaya KKN dalam birokrasi dapat diminimalkan, disertai efektif serta efisiensi pada unit cost ptoduck Sehingga dapat diharpakan terjadinya peningkatan investasi pembangunan nasional, sebagai akibat meningkatnya pendapatan negara, sekaligus peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat yang cukup tinggi.

Dalam paradigma pembangunan yang inklusif, sebagai thematik yang menjadi pijakan bagi Seluruh pihak terkait sesuai konsep pembangunan nasional yang ditawarkan oleh Bappenas dalam draft RPJMN 2020-2025, Belum dapat diyakini akan berjalan efektif sesuai konsep yang ditawarkan, karena belum terlihat apa yang menjadi dasar bagi kepastian terwujudnya integrasi pembangunan berbagai sektoral, yang selama ini, sebagai akibat diindikasikan adanya agenda tersendiri sehingga adanya keengganan untuk terintegrasinya kegiatan masing-masing sektor selama ini. Untuk itu harus tersedia instrumen kendali pencapaian program atau agenda yang menjadi dasar untuk memastikan pelaksanaan peioritas nasional, sebagai janji politik presiden terpilih sesuai esensi dokumen visi dan misi pasangan cawapres terpilih di KPU, yang menjadi acuan kerja kantor staf Presiden.

Dalam kontribusi gagasan terobosan bagi terwujudnya percepatan pembangunan kualitas kesehatan masyarakat, melalui ketepatan fokus prioritas belanja pembangunan yang diarahkan kepada penyelesaian akar permaslahan kesehatan, yang sejalan dengan konsep IPKM sebagai alat ukut …. Perdesaan Sehat ditujukan bagi pengabdian pada sisi kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan, sehinga menempatkan syarat … ketersediaan, keterjangkauan dan kebertrimaan serta berkualitas sebagai 4 prinsip PS. Sesua instrumen yang didedikasikan bagi nilai .. maka harus dapat dipastikan bahwa budaya pelayanan kesehatan PS Indonesia, layaknya philosofi … dengan gagasan Sekolah kedinasan, gagasan ekonomi farmakologi, serta lengembangan litbang dalam kelautan, penerbangan dan kepolisisan (0utpsi) …..


**Terkait Tragedi 22 Mei, tanggung jawab KITA SELAKU PEMILIK KEDAULATAN KEKUASAAN TERTINGGI PENYELENGGARAAN NEGARA Berdasarkan Pancasila (**DEMOKRASI PANCASILA)*

*

Yang perlu kita kawal bersama dalam kasus tragedi kemanusiaan sebagai akibat salah satu peserta pemilu pilpres (02/Prabowo) , yang menolak pengumuman hasil kerja lembaga yang berwenang melaksnakan mandat UU pemilu (KPU), dengan cara yang tidak sesuai dengan persaturan UU Pemilu (sikap *inkonstitusional*), melalui aksi demonstrasi yang berakhir kerusuhan yang menimbulkan kerugian dan ras takut masyarakat, dan kematian beberapa masyarakat, sebagai wujud Pelanggaran UU, dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM)

Mmenurut saya sebagai warga dari negara hukum, indonesia, yang telah dilengkapi dengan peraturan UU yang ditujukan untuk melindungi hak kita semua selaku warga sipil, sebagai jaminan bagi pelaksanaan hak azasi yang kita miliki, dapat kita lakukan dengan nyaman, selama tidak menimbulkan kerugian bagi hak azasi orang lain.

Rasa nyaman sebagai warga negara, yang ESENSINYA adalah RASA PERCAYA PADA NEGARA yang memiliki KEKUATAN APARAT PENEGAK HUKUM yang cukup, yang menjadikan keyAkinan kita bahwa TIDAK AKAN ADA WARGA YANG “MASIH WARAS”, akan BERANI MELANGGAR HUKUM. KARENA KITA MEYAKINI ADANYA RASA TAKUT KITA SEMUA terhadap ancaman HUKUM BAGI PELANGGAR UU.

Itulah keyakinan kita semua sebagai warga yang meyakini dan percaya kepada “rezim berkuasa” oleh para pejabat politik yang telah kita pilih dan percayakan melalui pemilu yang demokratis, sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan yang sah selama 5 tahunan, dalam mewujudkan kesejahteraan kita semua sesuai janji politiknya.

Keyakinan dan kepercayaan kita selaku warga sipil yang sadar telah mempercayakan penyelenggaran negara kepada pemerintahan yang sah saat ini, menuntut sikap kita untuk dapat memastikan komitmen semua pihak terhadap kasus tragedi kemanusiaan pada pemilu 2019 pada tgl 22 yang lalu.

Agar kita semua tidak kehilangan kepercayaan pada rezim pemerintahan yang demokratis saat ini.

Berdasrkan prinsip kepastian dan kesetaraan dihadapan hukum, kita sebagai warga negara yang menganut sistem pemerintahan “DEMOKRASI PANCASILA”, patut bila “SELAKU” RAKYAT PEMILIK KEDAULATAN TERTINGGI PENYELENGGARAAN NEGARA, harus dapat diyakini oleh pemerintahan dan seluruh pihak terkait, dapat dipercaya akan menggunakan mandat kekuasaan yudikatifnya, yang sesuai dengan UU terkait, tanpa membedakan status identitas sosial siapapun yang melanggar UU.

Kita harus mengawal untuk memastikan penyelenggaraan negara secara hukum yang berkeadilan, dan tidak berdasarkan pertimbangan pribadi sebagai pejabat yang “kita” titipkan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi negara bagi kepentinga seluruh rakyat secara adil .

KITA HARUS KAWAL UNTUK MEMASTIKAN TIDAK ADA PERTIMBANGAN “ROMANTISME” hubungan antara siapapun dalam setiap PROSES PENEGAKKAN HUKUM PADA SIAPAPUN PELANGGAR HUKUM.

SUDAHI BUDAYA FEODAL selama ini yang dipakai sebg instrumen kendali bagi potensi perlawanan rakyat di masa Soeharto dulu, dimana dalam komunitas aristokrat feodal tsb, rakyat layaknya seorang kaum “budak” yang harus takut kepada kaum “elit/tuan” yang terbukti secara nyata melanggar hukum, tetapi dilindungi oleh budaya aristokrat feodal.

SANGAT NYATA bahwa PRABOWO dan sebagian timnya melakukan penghasutan yang menyebabkan tindakan pelanggaran hukum yang menyebabkan kematian beberapa warga sesama kita (rakyat kecil) pada targedi 22 Mei 2019.

Untuk itu memastikan penegakkan hukum secara tegas dan profesinal serta adik, kita sebagai warga sipil, bersama warga sipil lainnya yang tergabung dalam AMS telah memberikan dukungan moral kepada semua pihak terkait, melalui pernyataan sikap dan beberapa rekomondasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk pemilu demokratis berdasrkan peraturan pemilu secara KONSTITUSIONAL, bagi proses Konsolidasi Demokrasi Pancasila.

usulan saya, kita lanjutkan dengan menyerahkan secara bersama sama surat pernyataan sikap tersebut, secara langsung kepada semua lembaga terkait (pemerintah dan lembaga non pemerintah). Kemudian menyampaikan melalui pers kembali sebagai tanggung jawab publik tentang sikap kita tersebut.

Pilihan lanjutan sikap taktis lainnya sampai proses pemilu yg diakhiri pelantikan pejabat terpilih (UU Pemilu), dalam kerangka kontribusi pada KONSOLIDASI DEMOKRASI PANCASILA.

Demikian usul saya.

Salam Pancasila

Hanibal Hamidi

“Sumpah Dokter Pengabdi Kemanusiaan”, Roh Program Perdesaan Sehat #ReformasiSKNJKW


Pencapaian kualitas kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang dapat dicapai oleh suatu wilayah atau negara, sangat ditentukan oleh arah, strategi dan fokus kebijakan pembangunan nasional sektor kesehatan yang …..tidak proporsional antara upaya pencegahan penyakit dengan upaya pengobatan penyakit. Kondisi ini terjadi umumnya disebabkan kesalahan kebijakan “leading sektor” pembangunan kesehatan serta tidak terintegrasinya pembangunan sektor kesehatan kedalam seluruh bidang pembangunan kualitas manusia di wilayah tersebut oleh pemangku kepentingan kesehatan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa secara esensial, manusia merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan dimanapun dalam sebuah wilayah pemerintahan di seluruh dunia. Manusia merupakan titik sentral bagi pembangunan disemua dimensi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. sayangnya Kesadaran tersebut sering terabikan pada saat kita menetapkan kebijakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing.

Secara konseptual, pembangunan kesehatan sebagai misi seorang dokter sesuai sumpah dokter (Hypokrates) tidak dipisahkan antara upaya hidup sehat dan pengobatan, hal ini sejalan dengan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 28 H :

•Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

• Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat.

dan pasal 34 :

Fakir miskin dan anak yang terlantar di pelihara oleh negara.

Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sangat tegas dan jelas apa yang diamanahkan oleh komstitusi RI, kepada negara untuk melaksanakan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan teori pembangunan kualitas kesehatan masyarakat, dengan ukurannya berdasarkan Usia Harapan Hidup, yang bertumpu pada tempat tinggal dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kualitas pelayanan kesehatan.

Hal ini dijabarkan sebagai pembangunan kesehatan secara nasional sebagai upaya menjaga tubuh untuk tetap sehat (Promotif), mencegah terjadinya sakit (Preventif), mengobati segera bila terjadinya penyakit melalui pelayanan kesehatan (Kuratif), serta melakukan upaya rehabilitasi bagi masyarakat yang telah menderita penyakit dan mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh masyarakat tersebut (Rehabilitatif).

Hal ini juga sesuai dengan kesepakatan dunia untuk meningkatkan kualitas kesehatan seseorang yang setinggi=tingginya yang dapat dicapai, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Hal ini dapat ditunjukkan dalam konstitui RI, dengan pernyataan dalam bahwa “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Mengingat upaya hidup sehat mengandung berbagai kepentingan kehidupan manusia yang bermartabat yang sekaligus dapat mencegah sakit, maka sangat wajar apabila secara proporsional kita dahulukan dan kita maksimalkan …. (Sesuai angka kesakitan dan peran lungkungan sehat).

Karena sejalan dengan konsep Bloom, hidup sehat sangat berpengaruh terhadap besarnya peluang timbulnya penyakit. Secara sederhana diumpamakan situasi di Hulu sungai, akan mempengaruhi Hilir sungai.

Timbulnya Penyakit harus dimaknai gagalnya pertahanan kesehatan. Harus segera ditangani untuk mencegah meluasnya penyakit kpd penderita lain dan tingkat kesakitan bagi penderita.

Yang keliru bila seirang dokter befikur dan bertindak tidak menggambarkan sumpah dokter, denga lebih berpihak kpd salah satu (hulu atau hilir) semata atau tidak proporsional. Atas nama apapun, tanpa merasa sombong atau ego sektor, kita harus mampu menjaga integritas kita sebagai Dokter.

Dalam sumpahnya, Dokter bukan hanya mengobati orang sakit, tetapi menyehatkan semua orang secara berkelanjutan. (HH) #PengabdiKemanusiaan

9 Video Revolusi Kesehatan – perdesaansehat.com


1) Video Diskusi Visi dan Misi Capres dan Cawapres Bidang Kesehatan tahun 2014-2019, Topik; http://youtu.be/FWPJiUFuuhI
2) Video Seminar Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental, Permanen; http://youtu.be/dSzSGn702kw
3) Orasi Ilmiah Di Stikes Lombok; http://youtu.be/FcSNQ6DRW_8
4) Pertemuan Nasional P2PL Kementerian Kesehatan, Medan ; http://youtu.be/pn07yE1KJk0
5) Membangun Negara dari Desa, Merdesa Institute, Sukmadji Indro T ; http://youtu.be/a07fhaFW8Rs
6) Agung Putri, Diskusi Membangun Negara Dari Desa, Merdesa Institute; http://youtu.be/VmtRz5Htek0
7) Kuliah Umum Akbid Cirebon; http://youtu.be/uy4aTUJdCiw
8) Revolusi Kesehatan; http://youtu.be/SOMzvkCEp34
9) Video Diskusi Visi dan Misi Capres dan Cawapres Bidang Kesehatan tahun 2014-2019; 

MerDesa Institute, Jakarta 24 Juni 2014

 

 

 

 

PERDESAAN SEHAT

Penetapan Kebijakan Perdesaan Sehat sebagai pilihan pendekatan penajaman bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di Daerah Tertinggal dalam kerangka pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 Kesehatan, PN 5 Ketahanan Pangan, PN 6 Infrastruktur, MDGs dan SJSN Bidang Kesehatan terutama di PN 10, diwujudkan melalui Permen PDT no 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat. Permen tsb walau tidak secara eksplisit memuat tentang fungsi Instrumen fasilitasi pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Perdesaan sehat di daerah tertinggal, sebagai satu kesatuan penting bagi efektifitas kebijakan. Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai Strategi Nasional (STRANAS Pembangunan Perdesaan Sehat) untuk menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan bagi upaya Percepatan Pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal.

Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diarahkan pada fokus intervensi bagi percepatan ketersediaan dan berfungsinya 5 determinan faktor kualitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; 1)Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas” bagi seluruh Puskesmas, 2Jabatan Fungsional) “Bidan Desa” Bagi Seluruh Desa, 3)Air Bersih, dan 4)Sanitasi bagi seluruh rumah tangga serta 5)Gizi seimbang bagi setiap ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita di daerah tertinggal. Hal ini akan memastikan pencapaian 1)misi Percepatan keterjangkauan pelayanan 6 kegiatan dasar Puskesmas yang berkualitas (Domain Pemerintah) sebagai hasil kinerja dari “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa”, sekaligus tercapainya 2)misi Percepatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan (Domain Masyarakat) di seluruh wilayah perdesaan melaui indikator cakupan sarana air bersih dan sanitasi bagi seluruh rumah tangga serta Gizi seimbang bagi seluruh ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Pencapaian kondisi tersebut di atas membutuhkan kebijakan revitalisasi Puskesmas dan Poskesdes/Polindes (Lembaga Kesehatan Masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah) yang mana pada saat ini terjebak pada prioritas pelayanan kesehatan individual (Individual Madecine) melalui pelayanan kesehatan pengobatan dan rehabilatasi dibandingkan dengan tugas dan fungsi sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Public Health) sebagai mana design Pelayan Kesehatan Dasar yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif.

Dengan terwujudnya 5 Pilar Perdesaan Sehat di satu wilayah kerja Puskesmas, maka akan dapat dipastikan peningkatan status kesehatan baik Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian ibu (AKI) dan Penurunan Kasus Gizi Buruk di perdesaan. Dengan demikian dapat dipastikan akan terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang dapat di capai melalui alat ukur Angka Harapan Hidup (AHH) sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagai amanah UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Apabila seluruh perdesaan tercapai derajat kesehatan yang menjadi sasaran dan target pembangunan nasional, maka dapat dipastikan seluruh kabupaten dan kota, Provinsi dan Nasional akan dapat mancapai sasaran dan target kinerja pembangunan kesehatan. Kebijakan ini sekaligus diharapkan akan menjadi pintu masuk untuk mewujudkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis perdesaan yang selama ini sangat sulit terwujud akibat kuatnya ego sektoral serta rendahnya efektifitas koordinasi dalam semua proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan nasional.

Lokus Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten daerah tertinggal yang kualitas SDM (IPM) sekaligus Kualitas Kesehatan (AHH) sangat rendah (BPS 2010), dimana apabila tidak dilakukan upaya percepatan pencapaian sasaran dan target AHH yang ditetapkan melalui pencapaian sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2025 secara bertahap dan berkelanjutan, maka akan dapat dipastikan visi Indonesia sejahtera pada tahun 2025 tidak akan tercapai akibat sasaran kinerja pembangunan kesehatan yang buruk.

Untuk pencapaian kondisi “Tersedia dan Berfungsinya Determinan Faktor “Dokter Puskesmas” di setiap Puskesmas, “Bidan Desa” disetiap Desa serta Air Bersih dan Sanitasi Bagi setiap Rumah Tangga dan Gizi seimbang bagi setiap Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita pada 158 , maka instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan Permen PS ditujukan pada komitmen dan kebijakan rencana aksi keberpihakan seluruh pemangku kepentingan Perdesaan Sehat setiap tahun pada tingkat Pusat, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Sektor (RAS) dan Rencana Aksi PPDT dalam pembangunan Perdesaan Sehat melalui Regulasi K/L terkait yang Berpihak pada Daerah Tertinggal. Untuk mendukung terbitnya Regulasi K/L baik Peraturan atau Surat Kepuutusan Menteri dan atau Dirjen Kementerian atau Lembaga terkait maka di tingkat pusat dibentuk Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat. Pada tahun 2014 diharapakan tersusun draft STRANAS (Strategi Nasional) dan RAN (Rencana Aksi Nasional) PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT TAHUN 2015-2019.

Demikian juga untuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten daerah tertinggal, maka dibentuk 7 Manajemen Wilayah pembangunan Perdesaan Sehat di 7 regional pulau besar; 1)Sumatera. 2)Jawa, 3)Nusa Tenggara, 4)Maluku, 5)Sulawesi, 6)Kalimantan, 7)Papua. Manajemen Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat di tingkat Provinsi dan Kabupaten dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggi Mitra Pembangunan Perdesaan Sehat; Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Mataram, Universitas Patimura, Universitas Hasanudin, Universitas Tanjungpura dan Universitas Cenderawasih. Hal ini didukung dengan distribusi 200 Sarjana Kesehatan sebagai Relawan Pembangunan Perdesaan Sehat di 200 Wilayah Kerja Puskesmas di 22 Propinsi pada 84 Kabupaten Sasaran Prioritas PS tahun 2014. Selain itu juga akan dibentuk Forum Multi Stake Holder di setiap Propinsi, Kabupaten dan Perdesaan oleh 7 mitra pembangunan PS bersama-sama Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan dan atau Peraturan Bupati dan Atau Gubernur dan atau Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perdesaan Sehat.

Fungsi instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat pada tingkat Pusat dan Daerah tersebut didukung oleh Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat pada semua jenjang pemerintahan yang dikendalikan oleh Sekretariat Pokja Perdesaan Sehat KPDT melalui Asdep Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT.

Untuk mempercepat capaian sasaran Angka Harapan Hidup melalui Inisiasi Kebijakan Perdesaan Sehat untuk mewujudkan paradigma Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan (wilayah kerja puskesmas) sesuai amanah UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, telah didistribusikan Stimulan Pembangunan Daerah Tertinggal sejak tahun 2011-2013 serta sedang dilakasanakan pada tahun 2014 yang ditujukan pada peningkatan kapasitas lembaga kesehatan pemerintah dan masyarakat berupa; Jamban Keluarga bagi 200 Tumah Tangga, Alat Kesehatan bagi 39 RSUD, Alat Kesehatan bagi 196 Puskesmas, Pusling Air bagi 11 Puskesmas Kepulauan, Alat Kesehatan Bidan Desa bagi 2620 Poskesdes/Poskestren, Biaya operasional dan Bantuan Sosial peningkatan Gizi berkualitas bagi 82 Paskesdes/Poskestren, Distribusi Bidan Desa PTT pada 120 Desa yang terdapat pada 156 Kabupaten Daerah Tertinggal di 22 Propinsi. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Jambore Perdesaan Sehat untuk meningkatkan komitmen keberpihakan seluruh pemangku kepentingan percepatan pembangunan bidang kesehatan di daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik.

Bagi daerah tertinggal di wilayah kepulauan, sedang disusun suatu pilihan pendekatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan kepulauan bersama Universitas Patimura dan Kementerian Kesehatan. Untuk pelaksanaan konsepsi pendekatan tersebut, KPDT bersama Dewan Kelauatan Indonesia akan meluncurkan kapal yang berfungsi melayani upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi masyarakat di daerah kepulauan. Kesuluruhan kegiatan tersebut sebagai penjabaran dari konsepsi kebijakan Perdesaan Sehat Bahari Nusantara (PSBN).

Hanibal Hamidi
Pengurus Pusat Harian Lembaga Kesehatan NU

                                     Salam Kejuangan Nusantara 

                            Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

                                              (Hanibal Hamidi)

         Blog;  perdesaansehat.com             Web; perdesaansehat.or.id
                 hanibal2464@gmail.com       Tweet; @HanibalHamidi

“Middle Income Trap”-Kebijakan Trisakti Jokowi-Bonus Demographi”


“Secara sederhana, menyikapi akar permaslahan bangsa Indonesia yang terjebak sebagai negara “middle income trap” sejak 1985, Maka pemerintahan Pancasila Jokowi 1, melakukan Pembangunan Infrastruktur secara massif adalah ditujukan bagi meningkat efisiensi “cost produck” bagi peningkatan daya saing produk Indonesia, melalui sistem logistik nasional yang yang efektif dan efisien. Selain memutus hambatan investasi oleh birokrasi, serta melimitasi kekuasaan mafia ekonomi kroni rezim orba/Soeharto pada kegiatan ekonomi strtegis bangsa.

Keberhasilan fase 1 tahun 2014-2019, ditengah permaslahan bangsa yang sangat terpuruk akibat kehancuran perekonomian negara akibat “penyelewengan kekuasaan orde baru”, adalah disebabkan adanya modal pribadi Pancasilais seorang Joko Widodo yang tidak dimiliki pemimpin lainnya, yaitu personal yang Cerdas, Taktis, Sederhana, tidak memiliki kepentingan Pribadi, serta bersih dan tidak memiliki potensi terlibat dengan masalah hukum serta bukan bagian dari budaya elitis aristoktat feodal yang mengkooptasi kepentingan rakyat selama ini.

Pada fase kedua tahun 2019-2024, sekaligus dalam rangka mengoptimalkan “Bonus Demografhi”, penekanan pada pembangunan kualitas manusia dan melanjutkan optimalisasi sistem logistik, diharapkan terjadi kepastian peningkatan daya saing produksi sekaligus daya saing manusia Indonesia, yang semua akan mengakibatkan peningkatan pendapatan negara sekaligus peningkatan pendapatan rata-rata perkapita masyarakat Indonesia. Maka melalui kerja keras , Bergotong royong, sesuai tuntunan “Trisakti”, maka Indonesia yang terlepas dari jebakan “Middle Income Trap” dan menjadi negara Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur Akan segera tercapai, Amin. (Hanibal Hamidi #PersesaanSehat)

https://sketsindonews.com/jebakan-orde-baru-amerika-dan-upaya-jokowi/

https://sketsindonews.com/jebakan-orde-baru-amerika-dan-upaya-jokowi/

https://sketsindonews.com/jebakan-orde-baru-amerika-dan-upaya-jokowi/

Jakarta, sketsindonews – Praktisi Kesehatan Masyarakat, Dr. Hanibal Hamidi mengajak seluruh elemen agar fokus terhadap pembangunan Indonesia dalam mengoptimalkan ‘Bonus Demografi’, untuk membawa Indonesia keluar dari ‘middle income trap’ yang dialami Indonesia selama 29 tahun, sejak tahun 1985 sampai 2014.

Menurutnya, akibat “penyelewengan arah pembangunan selama ini” oleh Orde Baru, Indonesia terjebak sebagai negara konsumen atau pasar bagi produk luar negeri, dengan kemanjaan akibat sasaran subsidi pada kelas menengah seperti BBM, listrik dan lainnya. 

“SDA kita dibayar murah selaku pemilik, oleh negara AS dan sekutu lainnya yang difasilitasi oleh para ‘calo’ (pengkhianat bangsa), para elit pejabat pemerintah, politik dan elite masyarakat yang terkoneksi dengan cendana dan konglomerat lama dalam melakukan KKN,” ujar Hanibal kepada sketsindonews.com, melalui siaran pers, Selasa (14/5). 

Sehingga masyarakat Indonesia yang miskin, kualitas SDM yang rendah, serta kesenjangan yang masih tinggi antar daerah dan antar kelompok masyarakat yang menimbulkan daya saing rendah, sebagai negara yang terjebak menjadi negara berkembang dengan pendapatan masyarakat rata-rata sedang, dan cenderung terus menurun, tidak bisa menjadi negara maju.

“Sampai nanti pada saatnya SDA kita habis terkuras dan tidak dipercaya untuk hutang, maka pada akhirnya akan menjadi negara gagal/negara bangkrut,” kata Hanibal. 

Berdasarkan kesadaran tersebut dan mengingat krisis global pada 1998 yang menghancurkan ekonomi Indonesia akibat pondasi ekonomi yang sangat rapuh akibat propaganda “tricle down efect” gagasan Sumitro, menyebabkan pondasi ekonomi Indonesia hanya fatamorgana semata. 

“Dana APBN dimasa orde baru digunakan hanya untuk membesarkan perusahaan besar swasta yang akhirnya memonopoli usaha berbagai bidang dengan dukungan perusahaan sedang dan kecil (layaknya perusahaan besar meneteskan air pada perusahaan kecil konsep ‘tricle down efect’, yang sesungguhnya merupakan jejaring usahanya sendiri. Sehingga yang terbentuk adalah “layaknya gurita” ekonomi monopoli, yang akhirnya menyebakan krisis ekonomi Indonesia dan memicu terjadinya gerakan rakyat menuntut reformasi,” papar pria yang merupakan Alumni Pascasarjana UI ini dan tercatat sebagai peserta didik program Doktroral di IPDN.

Hanibal yang juga tergabung dalam Fokus Wacana UI ini mengatakan bahwa sejak 2015, Jokowi melalui pembangunan infrastruktur secara besar-besaran untuk menurunkan biaya produksi (efisiensi), dan membongkar “mata rantai” simbul kekuasaan mafia ekonomi lama yang bercokol di Pertamina, freeport, dan lain-lain. 

Pembangunan Infrastruktur yang sekaligus untuk membesarkan BUMN yang terkendali dan produktif, serta kebijakan memberantas korupsi di segala lini birokrasi dan kebijakan untuk menambah anggaran pembangunan dengan menarik uang yang tersimpan diluar negeri sekaligus memfasilitasi investasi dari berbagai negara melalui berbagai insntif dan kemudahan perijinan.

Maka, secara perlahan Indonesia menjadi negara yang dilirik dunia untuk berinvestasi, hal tersebut telah termuat dalam liris berbagai lembaga independen dunia, sebagai negara yang paling menarik untuk investasi, sehingga akan memastikan Indonesia menjadi negara maju, kaya dan sejahtera (no 5 dunia).

Bersamaan dengan fase ‘Bonus Demografi’ Indonesia saat ini hingga 2045 mendatang, dimana puncaknya akan terjadi pada tahun 2030, maka periode RPJMN 2020-2024, pemerintahan Jokowi ke 2 akan memperioritaskan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, agar dapat meningkatkan produksi yang berdaya saing tinggi (Kualitas tinggi dengan harga bersaing karena infrastruktur/ efisien dalam mengoptimalkan kekayaan alam yang masih cukup). 

Sehingga pada akhirnya, bukanlah mimpi semata, bahwa Indonesia mampu keluar dari jebakan “middle income trap”, untuk menjadi negara maju dengan pendapatan masyarakat rata-rata tinggi (di atas 12.746 dolar AS). 

Walau tidak mudah, Habibal meyakini dengan bergotong royong dan kerja keras semua elemen bangsa maka kita dapat memastikan negara yang kita wariskan bagi anak dan cucu kita di era milenial ini, merupakan negara yang kuat dan membanggakan, penuh potensi untuk menjadi negara yang dicita-citakan oleh para pemuda dari berbagai bangsa di nusantara yang bersatu melalui sumpah pemuda 1928.

Juga sesuai dengan harapan para pejuang kemerdekaan 1945 seperti yang termuat dalam Pancasila dan UUD1945, dengan arah pembangunan dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengacu pada ‘TriSakti’, kondis sosial negara yang Berdaulat secara politik, Mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian sebagai bangsa. 

“Dengan demikian akan tumbuh karakter sebagai bangsa yang Pancasilais yang akan memastikan pencapaian dan keberlanjutan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, karena memiliki ketahanan politik, ketahanan ekonomi dan ketahanan budaya yang tangguh,” pungkasnya. 

(Eky) 

Sikap Pancasilais Pada Musibah Kematian “Pejuang Demokrasi” Pemilu 2019


SIKAP “PANCASILAIS”

PADA KASUS KEMATIAN PEJUANG DEMOKRASI DI PEMILU 2019

Menyikapi isue “relatifitas” banyaknya kematian para petugas KPPS selaku pejuang demokrasi pada pemilu 2019, maka kami selaku warga negara menyampaikan pendapat;

1. Mengingat amanah konstitusi Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang secara esensial memandatkan penyelenggaraan negara oleh pemerintahan yang dipilih oleh seluruh rakyat pada pemilu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Inonesia. Dimana para pejabat politik pemerintahan yang terpilih dalam Pemilu dalam kerangka pelaksanaan sila “kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” dalam bingkai “Persatuan Indonesia“, harus merupakan pribadi yang “Berketuhanan Yang Maha Esa“, serta berkomitmen terhadap “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab“.

2. Mengingat ketentuan perundang-undangan pemilu pasal 14, dimana KPU (Komisi Pemilihan Umum), wajib melaksanakan semua agenda pemilu sesuai waktu yang telah ditentukan, untuk memastikan pemilu dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, juga untuk menhindari terjadinya kekosongan kekuasaan yang sah.

3. Menimbang banyaknya kasus kematian petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara), yang memiliki arti yang sangat strtaegis dalam memperjuangkan pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Dimana kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2019 kali ini memiliki beban ganda atas penyatuan pemilu legeslatif sekaligus pemilihan presiden. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan waktu tambahan sebanyak 12 jam kepada petgas KPPS dalam melaksanakan tugas sejak pukul 07.00 pagi hari pada hari pencoblosan sampai dengan pengiriman kotak suara dan hasil penghitungan perolehan suara ke petugas kecamatan. Sehingga praktis secara umum petugas KPPS bekerja berat sejak jam 07.00 pada hari pencoblosan (sesuai peraturan KPU), sampai dengan pukul 12.00 (sesuai keputusan MK menambah 12 jam sejak pukul 00.00 pada hari penjoblosan, selam dalam waktu 29 jam nonstop. Dengan tanggung jawab lainnya untuk memastikan seluruh pemilih agar dapat hadir di TPS melaui pendaftaran dan pembagian undangan C6 pada H-6 pencoblosan, para pejuang demokrasi mendapat honor sebesar Rp. 500.000 dan Rp. 550.000 untuk ketua KPPS.

Maka kami sebagai warga negara yang berkontrubusi secara aktif dalam kerangka Konsolidasi Demokrasi Pancasila, dengan menempatkan arti pentingnya para pejuang demokrasi terdepan yang tergabung dalam KPPS, pada keberhasilan pelaksanaan pemilu tahun 2019, dengan mempertimbangkan angka 1,2 dan 3 diatas, menyatakan bagi;

A. PEMERINTAHAN INDONESIA.

– Mengharapkan Menteri Sosial mewakili Presiden, dapat memutuskan kebijakan yang berpihak pada keluarga para petugas KPPS yang mengalami musibah kematian maupun kesakitan akibat langsung maupun tidak langsung yang dipicu oleh beban kerja yang sangat berat petugas KPPS pada pemilu tahun 2019.

– Berdasarkan ketentuan UU Pemilu bahwa keterkaitan kasus kematian petugas KPPS dibeberapa TPS tidaklah mempengaruhi secara signifikan terhadap penetapan keterpilihan pasangan pilpres, maka atas nama kemanusiaan dan pelaksanaan pemilu yang lebih baik dimasa mendatang, maka Menteri Dalam Negeri mewakili Presiden dapat memutuskan penyelidikan lebih jauh dapat dilangsungkan setelah proses pemilu 2019 selesai.

Menteri Kesehatan harus mengambil tanggung jawab mewakili Presiden untuk menyikapi kasus ini dengan mengambil kebijakan yang tepat, profesional dan proporsional demi kesuksesan Pemilu 2019 dan persatuan bangsa.

B. PARA PIHAK KONTESTAN PEMILIHAN PRESIDEN.

Bagi para tokoh politik maupun tokoh masyarakat pendukung pasangan 01 dan 02, kami menghimbau janganlah menjadikan isue kematian petugas KPPS ini menjadi isue “gorengan” politik, karena hal tersebut sangat terkait dengan harkat dan martabat kemanusiaan bagi sanak keluarga yang terkena musibah, sekaligus meagukan keiklasan dan komitmen kerja para petugas KPPS yang telah berkorban begitu banyak energi, fikiran dan waktu bahkan nyawa para pejuang demokrasi Indonesia untuk memastikan keberhasian pemilu 2019 yang telah berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

C. PARA INSAN KESEHATAN.

– Kepada sejawat dokter selaku profesi yang telah bersumpah sebagai “pengabdi kemanusiaan” disepanjang hidup, agar dapat bersandar kepada akidah profesionalismenya yang proposional. Dengan tanggung jawab profesi untuk tidak membuat pernyataan terkait kasus kematian para pejuang KPPS, hanya berdasarkan prasangka semata tanpa adanya dukungan proses standart keimuan yang seharusnya dalam menegakkan kesimpulan peneyebab kematian seseorang. Apalagi pernyataan yang tendensius yang mengganggu rasa persatuan berbangsa dan bernegara.

– Kepada IDI sebagai lembaga tempat bernaungnya komunitas dokter Indonesia, kami berharap dapat secara tegas untuk menegakkan peraturan organisasi terhadap adanya pelanggaran etika profesi Dokter.

– Bagi saya kasus ini tidaklah diperlukan otopsi forensik, kecuali ada permintaan keluarga untuk kepentingan hukum, mengingat tidak terdapat kecurigaan dari beberapa kasus kematian tersebut. Untuk kepentingan pemilu di masa mendatang, berdasarkan audit verbal seluruh kasus kematian tersebut dapat dijadikan dasar bagi pencegahan dan mengurangi kasus kematian anggota KPPS. Dengan mempertimbangkan beban kerja, maka rekruitmen petugas KPPS diarahkan kepada petugas yang muda, sehat, tidak memiliki faktor resiko tinggi, serta memastikan adanya jam istirahat setiap 4 jam kerja.

Demikian pendapat kami terkait kasus kemataian petugas KPPS yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas para pejabat politik yang diberi mandat sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kotamadya, serta pejabat pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap pemilu.

#KonsolidasiDemokrasi

#KonsolidasiDemokrasiDalamKoridorSila4Pancasila

#KonsolidasiDemokrasiPancasila

dr, H. Hanibal Hamidi. M.Kes

‘JEBAKAN’ Orde Baru, Amerika Dan Upaya Jokowi | Sketsa Indonesia


“Secara sederhana, menyikapi akar permaslahan bangsa Indonesia yang terjebak sebagai negara “middle income trap” sejak 1985, Maka pemerintahan Pancasila Jokowi 1, melakukan Pembangunan Infrastruktur secara massif adalah ditujukan bagi meningkat efisiensi “cost produck” bagi peningkatan daya saing produk Indonesia, melalui sistem logistik nasional yang yang efektif dan efisien. Selain memutus hambatan investasi oleh birokrasi, serta melimitasi kekuasaan mafia ekonomi kroni rezim orba/Soeharto pada kegiatan ekonomi strtegis bangsa.

Keberhasilan fase 1 tahun 2014-2019, ditengah permaslahan bangsa yang sangat terpuruk akibat kehancuran perekonomian negara akibat “penyelewengan kekuasaan orde baru”, adalah disebabkan adanya modal pribadi Pancasilais seorang Joko Widodo yang tidak dimiliki pemimpin lainnya, yaitu personal yang Cerdas, Taktis, Sederhana, tidak memiliki kepentingan Pribadi, serta bersih dan tidak memiliki potensi terlibat dengan masalah hukum serta bukan bagian dari budaya elitis aristoktat feodal yang mengkooptasi kepentingan rakyat selama ini.

Pada fase kedua tahun 2019-2024, sekaligus dalam rangka mengoptimalkan “Bonus Demografhi”, penekanan pada pembangunan kualitas manusia dan melanjutkan optimalisasi sistem logistik, diharapkan terjadi kepastian peningkatan daya saing produksi sekaligus daya saing manusia Indonesia, yang semua akan mengakibatkan peningkatan pendapatan negara sekaligus peningkatan pendapatan rata-rata perkapita masyarakat Indonesia. Maka melalui kerja keras , Bergotong royong, sesuai tuntunan “Trisakti”, maka Indonesia yang terlepas dari jebakan “Middle Income Trap” dan menjadi negara Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur Akan segera tercapai, Amin. (Hanibal Hamidi #PersesaanSehat)

Jakarta, sketsindonews – Praktisi Kesehatan Masyarakat, Dr. Hanibal Hamidi mengajak seluruh elemen agar fokus terhadap pembangunan Indonesia dalam mengoptimalkan ‘Bonus Demografi’, untuk membawa Indonesia keluar dari ‘middle income trap’ yang dialami Indonesia selama 29 tahun, sejak tahun 1985 sampai 2014.

Menurutnya, akibat “penyelewengan arah pembangunan selama ini” oleh Orde Baru, Indonesia terjebak sebagai negara konsumen atau pasar bagi produk luar negeri, dengan kemanjaan akibat sasaran subsidi pada kelas menengah seperti BBM, listrik dan lainnya.

“SDA kita dibayar murah selaku pemilik, oleh negara AS dan sekutu lainnya yang difasilitasi oleh para ‘calo’ (pengkhianat bangsa), para elit pejabat pemerintah, politik dan elite masyarakat yang terkoneksi dengan cendana dan konglomerat lama dalam melakukan KKN,” ujar Hanibal kepada sketsindonews.com, melalui siaran pers, Selasa (14/5).

Sehingga masyarakat Indonesia yang miskin, kualitas SDM yang rendah, serta kesenjangan yang masih tinggi antar daerah dan antar kelompok masyarakat yang menimbulkan daya saing rendah, sebagai negara yang terjebak menjadi negara berkembang dengan pendapatan masyarakat rata-rata sedang, dan cenderung terus menurun, tidak bisa menjadi negara maju.

“Sampai nanti pada saatnya SDA kita habis terkuras dan tidak dipercaya untuk hutang, maka pada akhirnya akan menjadi negara gagal/negara bangkrut,” kata Hanibal.

Berdasarkan kesadaran tersebut dan mengingat krisis global pada 1998 yang menghancurkan ekonomi Indonesia akibat pondasi ekonomi yang sangat rapuh akibat propaganda “tricle down efect” gagasan Sumitro, menyebabkan pondasi ekonomi Indonesia hanya fatamorgana semata.

“Dana APBN dimasa orde baru digunakan hanya untuk membesarkan perusahaan besar swasta yang akhirnya memonopoli usaha berbagai bidang dengan dukungan perusahaan sedang dan kecil (layaknya perusahaan besar meneteskan air pada perusahaan kecil konsep ‘tricle down efect’, yang sesungguhnya merupakan jejaring usahanya sendiri. Sehingga yang terbentuk adalah “layaknya gurita” ekonomi monopoli, yang akhirnya menyebakan krisis ekonomi Indonesia dan memicu terjadinya gerakan rakyat menuntut reformasi,” papar pria yang merupakan Alumni Pascasarjana UI ini dan tercatat sebagai peserta didik program Doktroral di IPDN.

Hanibal yang juga tergabung dalam Fokus Wacana UI ini mengatakan bahwa sejak 2015, Jokowi melalui pembangunan infrastruktur secara besar-besaran untuk menurunkan biaya produksi (efisiensi), dan membongkar “mata rantai” simbul kekuasaan mafia ekonomi lama yang bercokol di Pertamina, freeport, dan lain-lain.

Pembangunan Infrastruktur yang sekaligus untuk membesarkan BUMN yang terkendali dan produktif, serta kebijakan memberantas korupsi di segala lini birokrasi dan kebijakan untuk menambah anggaran pembangunan dengan menarik uang yang tersimpan diluar negeri sekaligus memfasilitasi investasi dari berbagai negara melalui berbagai insntif dan kemudahan perijinan.

Maka, secara perlahan Indonesia menjadi negara yang dilirik dunia untuk berinvestasi, hal tersebut telah termuat dalam liris berbagai lembaga independen dunia, sebagai negara yang paling menarik untuk investasi, sehingga akan memastikan Indonesia menjadi negara maju, kaya dan sejahtera (no 5 dunia).

Bersamaan dengan fase ‘Bonus Demografi’ Indonesia saat ini hingga 2045 mendatang, dimana puncaknya akan terjadi pada tahun 2030, maka periode RPJMN 2020-2024, pemerintahan Jokowi ke 2 akan memperioritaskan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, agar dapat meningkatkan produksi yang berdaya saing tinggi (Kualitas tinggi dengan harga bersaing karena infrastruktur/ efisien dalam mengoptimalkan kekayaan alam yang masih cukup).

Sehingga pada akhirnya, bukanlah mimpi semata, bahwa Indonesia mampu keluar dari jebakan “middle income trap”, untuk menjadi negara maju dengan pendapatan masyarakat rata-rata tinggi (di atas 12.746 dolar AS).

Walau tidak mudah, Habibal meyakini dengan bergotong royong dan kerja keras semua elemen bangsa maka kita dapat memastikan negara yang kita wariskan bagi anak dan cucu kita di era milenial ini, merupakan negara yang kuat dan membanggakan, penuh potensi untuk menjadi negara yang dicita-citakan oleh para pemuda dari berbagai bangsa di nusantara yang bersatu melalui sumpah pemuda 1928.

Juga sesuai dengan harapan para pejuang kemerdekaan 1945 seperti yang termuat dalam Pancasila dan UUD1945, dengan arah pembangunan dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengacu pada ‘TriSakti’, kondis sosial negara yang Berdaulat secara politik, Mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian sebagai bangsa.

“Dengan demikian akan tumbuh karakter sebagai bangsa yang Pancasilais yang akan memastikan pencapaian dan keberlanjutan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, karena memiliki ketahanan politik, ketahanan ekonomi dan ketahanan budaya yang tangguh,” pungkasnya.

(Eky)
— Read on sketsindonews.com/jebakan-orde-baru-amerika-dan-upaya-jokowi/

Bangsa Pancasila – Bonus Demographi – Indonesia 5 Negara Maju Dunia


https://youtu.be/dviJCRWFbYg

Bangsa Pancasila-Bonus Demographi-Indonesia Negara Maju 5 Dunia

Sikap PANCASILAIS dalam berbangsa dan bernegara Indonesia, dengan memastikan cara pandang secara individu mengakui Tuhan adalah sang Esa yang awal dan akhir dari kehidupan, serta menempatkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar dalam berinteraksi sosial. Pada setiap individu Indonesia yang merefresentasikan SILA 1&2, maka dapat diyakini dalam berinteraksi secara sosial sebagai warga negara yang berkomitmen dengan “tangguh” pada persatuan Indonesia dalam melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat berdasarakan hikmat kebijaksanaan permusyawaran perwakilan

Apabila seluruh warga bangsa Indonesia memiliki cara pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdsarkan Sila 1,2,3 & 4, maka pencapaian tujuan kemerdekaan dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat dipastikan akan tercapai secara berkelanjutan.

Mempertimbangkan dinamika sosial tersebut di atas, maka bijak rasanya apabila kita semua sadar bahwa tidak ada jaminan adanya keberlanjutan dari apa yang dapat kita capai, apabila kita tidak dapat memastikan karakter bangsa yang memiliki cara pandang dan berkomitmen pada; Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar Tangguh Indonesia. Untuk itu, Soekarno selaku pejuang, proklamator, bapak bangsa, sekaligus presiden Indonesia pertama, telah mewariskan Kompas “TRISAKTI” kepada para nahkoda kapal besar Indonesia yang dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia selanjutnya. Dengan mengacu pada “TriSakti”, sebagai indikator kendali dampak pembangunan nasional, yaitu Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, serta berkepribadian (Pancasila) sebagai bangsa, maka dipastikan wujud “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui kemajuan negara yang rata-rata pendapatan masyarakatnya tinggi, akan dipastikan Indonesia yang sejahtera, makmur dan didukung adanya kedamaian abadi di dunia maka dipastikan akan berjelanjutan.

Oleh; Hanibal Hamidi

“Secara sederhana, menyikapi akar permaslahan bangsa Indonesia yang terjebak sebagai negara “middle income trap” sejak 1985, Maka pemerintahan Pancasila Jokowi 1, melakukan Pembangunan Infrastruktur secara massif adalah ditujukan bagi meningkat efisiensi “cost produck” bagi peningkatan daya saing produk Indonesia, melalui sistem logistik nasional yang yang efektif dan efisien. Selain memutus hambatan investasi oleh birokrasi, serta melimitasi kekuasaan mafia ekonomi kroni rezim orba/Soeharto pada kegiatan ekonomi strtegis bangsa.

Keberhasilan fase 1 tahun 2014-2019, ditengah permaslahan bangsa yang sangat terpuruk akibat kehancuran perekonomian negara akibat “penyelewengan kekuasaan orde baru”, adalah disebabkan adanya modal pribadi Pancasilais seorang Joko Widodo yang tidak dimiliki pemimpin lainnya, yaitu personal yang Cerdas, Taktis, Sederhana, tidak memiliki kepentingan Pribadi, serta bersih dan tidak memiliki potensi terlibat dengan masalah hukum serta bukan bagian dari budaya elitis aristoktat feodal yang mengkooptasi kepentingan rakyat selama ini.

Pada fase kedua tahun 2019-2024, sekaligus dalam rangka mengoptimalkan “Bonus Demografhi”, penekanan pada pembangunan kualitas manusia dan melanjutkan optimalisasi sistem logistik, diharapkan terjadi kepastian peningkatan daya saing produksi sekaligus daya saing manusia Indonesia, yang semua akan mengakibatkan peningkatan pendapatan negara sekaligus peningkatan pendapatan rata-rata perkapita masyarakat Indonesia. Maka melalui kerja keras , Bergotong royong, sesuai tuntunan “Trisakti”, maka Indonesia yang terlepas dari jebakan “Middle Income Trap” dan menjadi negara Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur Akan segera tercapai, Amin. (Hanibal Hamidi #PersesaanSehat)

Fokus pembangunan Indonesia dalam mengoptimalkan “Bonus Demographi”, untuk membawa Indonesia keluar dari “middle income trap” yang dialami Indonesia sejak tahun 1985 sampai 2014, akubat “penyelewengan arah pembangunan selama ini” oleh orde baru, sehingga Indonesia terjabak sebagai negara konsumen (pasar bagi produk luar negeri), dengan kemanjaan akibat subsidi kelas menengah (bbm, listrik dll) yang mengandalkan SDA kita dibayar murah selaku pemilik kpd negara Amerika dkk nya + yang difasilitasi oleh para calo (pengkhianat bangsa) para elit pejabat pemerintah, politik dan elit masyarakat yang terkoneksi dengan cendana dan konglemerat lama, sehingga masyarakat Indonesia banyak kemiskinan, kulitas masyarakat rendah, dan kesenjangan tinggi, daya saing rendah. Terjebaklah Indonesia sebagai negara berkembang dengan pendapatan masyarakat rata rata sedang yang cenderung terus menurun dan tidak bisa menjadi negara maju, sampai nanti pada saat SDA kita habis terkuras, sehingga tidak dipercaya untuk hutang, pada akhirnya nanti akan menjadi negara gagal/negara bangkrut.

Kesadaran tersebut dan krisis global pada tahun 1998, menghancurkan ekonomi Indonesia akibat pondasi ekonomi yang sangat rapuh, akibat kebijakan ekonomi dimasa orde baru dengan proaganda “tricle down efect” gagasan Sumitro, Yang akhirnya pondasi ekonomi Indonesia hanya fahtamorgana semata, karena dana APBN untuk besarkan perusahaan swasta yang memonopoli usaha berbagai bidang dengan dukungan perusahaan sedang dan kecil yang merupakan jejaringnya (konsep “tricle down efect”), “layaknya gurita” ekonomi. yang memicu terjadinya gerakan rakyat menuntut reformasi.

sejak 2015, Jokowi melalui pembangunan infrastruktur secara besar besaran untuk menurunkan biaya produksi (efisiensi), dan mebongkar “simbul” kekuasaan mafia ekonomi lama (Pertamina, freeport dll), membesarkan BUMN yang terkendali dan produktif, serta membersntas korupsi + menarik uang yang tersimpan diluar negeri, maka perlahan Indonesia saat ini telah menjadi negara yang dilirik dunia (termuat dalam liris berbagai lembaga independen dunia), sebagai negara yang paling menarik untuk “investasi” usaha, dan akan menjadi negara maju, kaya dan sejahtera (no 5 dunia)

Bersamaan dengan fase “Bonus Demografhi Indonesiaa (saat ini-2045), maka thn 2019-2024 Jokowi memperioritaskan pembangunan manusia, agar dapat meningkatkan produksi yang berdaya saing tinggi (Kualitas tinggi dengan harga bersaing karena infrastruktur/efisien dalam mengoptimalkan kekayaan alam yang masih cukup), sehingga bukan mimpi bahwa Indonesia mampu keluar dari jebakan “middle income trap”, untuk menjadi negara maju dengan pendapatan masyarkat rata-rata tinggi (di atas $12.746).

Walau tidak mudah, dengan gotong royong dalam bekerja keras semua elemen bangsa, maka kita dapat memastikan negara yang kita wariskan bagi anak dan cucu kita di era mellenial ini, adalah negara yang kuat, penuh potensi untuk menjadi negara yang dicita citakan oleh para pemuda dari berbagai bangsa di nusantara yang bersatu melalui sumpah pemuda (bhineka tunggal ika) thn 1928, dan para pejuang kemerdekaan 1945, Seperti yang termuat dalam konstitusi kita , Pancasila, UUD1945, dengan kompas arah pembangunan dalam mewujudkan kondisi sosial negara yang Berdaulat secara politik, berdikari sebagai bangsa, dan berkarakter sebagai bangsa Pancasila (Tri Sakti).

Pilihan percepatan mewujudkannya adalah Pembangunan Berwawasan Kependudukan Berbasis Daya Dukung Wilayah.

#RevolusiMentalBerbasisKeluargaTangguh

#BKKBN

#TriSakti #Pancasila #Jokowi #PerdesaanSehat

“KONSOLIDASI DEMOKRASI BERPEDOMAN TRISAKTI”


isue “boikot rumah makan padang’ sebagai reaksi atas dukungan pada pasanngan 01 sebesar kurang dari 15 %”

Mengingat Tentang kisah yang sama di Amerika, dimana persepsi politik masyarakat Amerika yang dibanjiri informasi untuk memframing Hilary sebagai sosok yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat Amerika saat kampanye pilpres. Sehingga logika sehat warga amerika yang rata-rata tinggi, dan secara esensial tidak sejalan dengan track record dan performance seorang Donald Trump untuk mewujudkan harapan warga Amerika, akhirnya menjadikan Donald Trump sebagai presiden, megalahkan Hillary yang lebih baik (Anomali Konsep Demokrasi).

Hal yang sama dengan sikap politik warga minang yang umumnya cukup cerdas untuk dapat mengetahui Keberhasilan kerja Joko Widodo sebagai presiden, yang dapat dirasakan dan dilihat secara langsung oleh warga masyarakat Minang, tetapi ternyata lebih terpengaruh oleh informasi “hoak” yang “memframing” buruknya pasangan 01. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk melaksanakan agenda reformasi dalam kerangka mencapai tujuan bernegara, yang menuntut adanya amandemen UUD 1945 sampai 4 kali pada tahun 1999-2002, salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan demokrasi Indonesia. Implementasi atas amanah konstitusi sebagai refresentasi “negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan cara pandang Panca Sila”, pada pemilu tahun 2019 ini harus dapat membuktikan membawa perbaikan kehidupan bernegara. Berdasarkan data statistik beberapa negara yang melaksanakan demokrasi dengan baik dan menghasilkan kemajuan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, umumnya juga memiliki penduduk yang berkualitas tinggi (lebih dari 20% pemduduk berpendidikan setara S1). Saat ini dengan jumlah penduduk Indonesia yang berkualitas (termasuk lulusan diploma), baru mencapai 11%, tentu kita dapat memahami apabila atas dinamika sosial di masyarakat pada proses pemilu saat ini untuk dapat menjadi bermakna pada perjalanan proses konsolidasi demokrasi Indonesia.

Berdasarkan fakta bahwa Indonesia adalah negara besar, dengan penduduk yang berhak memilih sebanyak 192 juta dan tersebar pada 7 regional wilayah pulau besar, pada 514 Kabupaten dan Kota di 34 Provinsi tentulah memiliki tantangan yang tidak kecil dalam melaksnakan pemilu yang baik oleh KPU. Tantangan di masyarakat juga tidaklah sedikit untuk menjadi warga negara yang mampu berkontribusi secara politik bagi kemajuan negara berdasarkan kedaulatannya dalam menentukan siapa yang tepat untuk dipercaya memiliki kekuasaan sebagai eksekutif atau legeslatif sesuai kewenagannya dalam penyelenggaraan negara. Hal ini membutuhkan informasi yang tepat dan dapat dipahami secara sederhana oleh berbagai komunitas masyarakat sesuai tingkat pengetahuannya masing-masing, tentang berbagai hal strategis terkait tugas kepresidenan, serta performance masing-masing pasangan capres. Tantangan tersebut ditambah dengan banyaknya calon DPR, DPD dan DPRD, selain 2 pasang calon presiden yang diajukan oleh 16 partai peserta pemilu 2019. Menjembatani kebutuhan informasi yang berkualitas (ketepatan konten, validitas, dan bahasa yang sederhana) pada saat pemilu, serta kontribusi aktif terhadapa jalannya pemerintahan yang berkuasa, yang menjadi tanggung jawab bagi penduduk yang berkualitas tinggi dalam suatu negara demokrasi.

Secara teknokrasi, hal tersebut direduksi dalam Paradigma “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, dimana harapan pelaksanaan demokrasi yang baik, akan dapat menjadi “modal atau dasar” yang besar bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun dimasa rezim yang berkuasa. Secara sederhana, apabila setiap pemilu dapat menghasilkan para wakil rakyat yang tepat (kompetensi, integritas dan amanah), serta pasangan presiden dan wakil presiden yang memliki “Goodwill” yang berpihak pada rakyat, yang didukung dengan kompetensi yang tepat (sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional secara kontektual dalam mengantisifasi berbagai perkembangan sosial yang ada saat ini dan dimasa mendatang (Visioner), maka akan dapat kita pastikan adanya kemajuan negara sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, secara logika seharusnya seharusnya kinerja pasangan capres petahana yang baik (dibuktikan dengan berbagai kemajuan pembangunan nasional), ditambah performance pribadi yang baik (Sederhana, merakyat, tidak KKN, jujur, keluarga harmonis, keagamaan baik), didukung dengan tingkat kepuasan masyarakat tinggi (hasil survey lebih dari 65 %), dengan dukungan partai kuat untuk mensosialisasikannya, seharusnya mampu meninggalkan pasangan capres 02 dengan jarak yang relatif lebih tinggi (lebihndari 20%). Sehingga esensi pemilu sebagai refresentasi dari momen rakyat mengeksferikan kedaulatannya dalam bernegara, dapat menjadi pertimbangan dan atau acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan kekuasaan. Pelaksanaan dan hasil pemilu 2019 yang mampu meningkatkan partisifasi politik masyarakat secara signifikan (lebih dari 80 %), diharapkan dapat menjadi “prseden yang baik” dalam kerangka konsolidasi demokrasi Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkiraan perolehan suara secara nasional dari 01, yang secara logika seharusnya mendapatkan “jarak” yang signifikan dengan perolehan suara pasangan 02, tetapi ternyata jarak perbedaannya tidak begitu jauh.

Hal ini mebuktikan bahwa kemenangan 01 terutama didukung oleh sikap politik masyarakat awam politik (sesuai hasil survey berbagai lembaga yang “kredibel” sebelum pemilu) yang umumnya menyatakan tingkat kepuasan masayarakat lebih dari 60 % terhadap kinerja pemerintah, dan tingkat “elektibitas” 01 paling besar dari masyarakat menengah ke bawah dengan rata-rata pengetahuan rendah). Umumnya masyarakat menegah ke bawah dengan pendidikan rendah, memiliki sikap politik berdasarkan “intuisi” penilaian terhadap sosok individual capres dan cawapres yang ada. Berdasarkan budaya yang ada, “intuisi” tersebut “dibimbing” oleh kearifan lokal yang ada di masyarakat, dimana nilainilai baik seseorang dapat ditunjukkan oleh “gesture tubuh atau tampilan seseorang disaat saat tertentu. Persepsi lebih baik pasangan 01 yang dikesankan penampilan fhisiknya sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, pekerja keras, sabar, alim dan dapat dipercaya. Penilaian atas aura yang terpancar dari tampilan personal masing-masing pasangan kontestan pilpres tersebut, disertai dengan apa yang dapat diketahui atau dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari berbagai kemajuan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Beberapa hal tersebut di atas yang membimbing masyarakat kelas dengan pendidikan rendah, yang tidak tersentuh manipulasi “nilai” oleh siapapun seperti konten “hoak” pada umumnya, untuk menilai capaian pembangunan oleh pemerintah, misal fakta tentang kemajuan infrastruktur dan lainnya, sehingga menetapkan pilihan pada pasangan 01untuk dipercaya untuk melanjutkan pembangunan nasional pada tahun 2019-2024.

Berdasarkan analisa tersebut, terkait isue dinamika sosial pada pemilu 2019, terjadi adanya sikap yang cukup emosional berbasis identitas komunitas masyarakat yang menegemuka dengan “boikot rumah makan padang’ sebagai reaksi atas dukungan pada pasanngan 01 sebesar kurang dari 15 %, membutuhkan pendalaman informasi yang lebih banyak untuk dapat menjadi kesimpulan yang baik. Seprti yang kita ketahui berdsama, pola fikir masyarakat Sumatera Barat yang dikenal sebagai “entitas” sosial yang cerdas. Sehingga dalam menilai pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang sangat dipengaruhi dengan cara pandang masyarakat dimasa orde baru yang berkarakter “aristokrat feodal”, yang masih kuat tersisa pada masyarakat Minang sampai saat ini, bercirikan sesorang yang; gagah, tampan, tinggi, besar, penuh wibawa, berlatar belakang keluarga ternama, serta jabatan dan atau pendidikan yang tinggi. Akibat banyaknya berita bohong “hoaks” yang jauh lebih banyak ditujukan bagi pasangan 01, melalui penyebaran oleh jejaring kuat infrastruktur partai sebagai partai pengusung pasangan Capres 02, sekaligus pemenang pasangan Gubernur Sumatera Barat saat ini, yang didukung dengan jejaring ormas keagamaan tertentu. Maka dapat difahami apabila saluran informasi untuk penyampaian konten “hoaks” tentangan pasangan 01 sangat efektif dan sangat massif dan telah berhasil “mebegal” persepsi masyarakat terhadap pasangan 01, untuk dapat menjadi dasar sikap politik dalam pilpres 2019. Akibatnya Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi yang terendah prosentase pemilih 01 (13%) dibanding 02.

Sehingga phenomena tersebut, menunjukkan kemenangan “hoaks” semata yang didukung dengan berbagai infrastruktur yang memmfasilitasi penyebarannya. Tidak ada kebencian sesungguhnya dari masyarakat minang kepada pasangan 01, dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk masyarakat pendukung 01 melakukan kemarahan melalui boikot masakan padang yang juga telah membawa harum Indonesia di jagad dunia kuliner.

Sebagai bahan belajar bagi kita semua, betapa pentingnya nilai-nilai PANCASILA sebagai acuan cara pandang kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam riak demokrasi. Sangat baik apabila peran para tokoh, cendikiawan, kaum terpelajar yang telah “membegal” kesadaran berfikir kita semua melalui “Hoaks” untuk mendapat hukuman sosial dari kita semua. Sehingga konsolidasi demokrasi yang kita jalankan dapat dipastikan telah sesuai dengan pedoman arah politik pembangunan “TRISAKTI”, menuju kondis sosial “Berdaulat secara politik, Berdikari dalam ekonomi dan berkarakter dalam budaya.

MAJULAH INDONESIA.

HANIBAL HAMIDI

Tweet by Hanibal Hamidi Tentang Politisasai Kasus Kemanusiaan.


WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.46
1) Fokus isue stunting di Indonesia sudah sejak lama kita kenal sejak dulu “gizi buruk kronis”, yg di fokuskan pada usia 0-7 thn, akibat kurang gizi saat konsensus janin terjadi dalm kandungan … twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.50
2)Kondisi tingginya kasus stunting Indonesia berdasrakan kajian saat ini, tidak benar kalau dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi, yang benar adalah akibat kesalahan Kementerian Kesehatan sejak lama pd semua rezim pemerintahan yang lalu … twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.55
3)Gagal fokus pd Hak hidup manusia (janin-meninggal) kemenkes, khusunya pada isue stunting dan kesehatan perempuan dalam program “universal coverage”, dimana hak sehat adalah juga prsyarat bagi hak azasi manusia lainnya twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.58
4)Telah tepat kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini, yg mau terbuka untuk menyelesaikan persoalan pembangunan kesehatan Indonesia saat ini yg diakibatkan budaya komunitas kesehatan Indonesia yang sangat kapitalis … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpgHanibal Hamidi (@HanibalHamidi)08/04/19 11.01
5)Orientasi pd “material” pada komunitas kesehatan unumnya saat ini adalah sangat bertentangan dengan “sumpah dokter” yang mengedepankan komitmen “pengabdian kepada manusia” sbg dasar sumpah dokter … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.04
6)Hal ini terjadi sebagai akibat Sistem Kesehatan Nasional yang tidak kompitibel dengan seluruh diterminan faktor kesehatan yg sejalan dengan konsep “Bloom” & mendasari adanya “paradigma sehat” (simbul dewi “hygiene” dan “paradigma sakit” (symbu Dewa Aesculaf)… twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.09
7)SKN sampai saat ini, mendorong pd orientasi “paradigma sakit” melalui program “Pengobata & Rehabilitasi”, yg sejalan dengan maraknya isue kesulitan pelaksanaan BPJS adalah faktor utama bagi kualitas kesehatn Indonesia yg relatif rendah di Asean twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.13
8)Diseluruh dunia pada negara negara yang memiliki Usia Harapan Hidup yang tinggi, dipastikan bahwa politik kesehatan negara tersebut disandarkan pd keberpihakan anggaran pd upaya “promosi kesehatan & pencegahan serta pelayanan kesehatan yg bermartabat twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.17
9)Sejalan dengan fakta dan analisa kebutuhan pembangunan kualitas kesehatan yg sejalan dengan semangat “optimalisasi” bonus demographi Indonesia saat ini-2030 sbg modal utama Indonesia terlepas dari “MIT” (middle income trap) yg menjebak Indonesia sejak 1985 twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.24
10) fokus utama capres 01, Pd pembangaunan kualitas manusia pd 1920-2024 mendatang (fisi misi capres) bila terpilih nanti pd pemililu, tgl 17 April 2019, menjadi penekanan utama untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan seluruh infra struktur budaya saat ini adalah TEPAT. twitter.com/desalogi/statu…
WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.28
11) Komiten politik kesehatan 01 melalui REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL (program kesehatan dalam dokumen visi & misi) adalah harapan bagi kita semua yang ingin Indonesia@maju dengan penghasilan penduduk@tinggi. Amin (HH) twitter.com/desalogi/statu…

Salam Kejuangan Nusantara
Hanibal Hamidi

#PerdesaanSehat.com

Tweet by Hanibal Hamidi on Twitter Kasus “STUNTING” Indonesia terjadi sudah sejak lama sebagai akibat kurang gizi kronis terutama sebagai akibat keferjangkauan pangan berkualitas rendah.


Secara sederhana dapat kita jadikan acuan waktu adalah hasil survey pada tahun 1998, bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara yang terjebak dalam “MIT” (Middle Income Trap), negara berkembang (pendapatan perkapita sedang), yang mengalami hambatan untuk menjadi negara maju (Pendapatan perkapita tinggi).

Secara umum fhenomena negara yang terjebak “MIT”, ditandai dengan kondisi sosial masyarakat di negara tersebut adalah; rendahnya kualitas manusia, rendahnya produksi, rendahnya daya saing, rendahnya daya serap tenaga kerja, tingginya kemiskinan, tingginya kasus gizi buruk. Keseluruhan kondisi sosial tersebut disertai kondisi ikutan berikutnya sebagai dampak dari kondisi sosial yang buruk tersebut yang saling berkaitan.

Sejalan dengan hasil kajian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kondisi sosial masyarakat Indonesia memburuk, termasuk masalah gizi buruk, sejak tahun 1985.

Pemerintahan yang baik,

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.46

1) Fokus isue stunting di Indonesia sudah sejak lama kita kenal sejak dulu “gizi buruk kronis”, yg di fokuskan pada usia 0-7 thn, akibat kurang gizi saat konsensus janin terjadi dalm kandungan … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.50

2)Kondisi tingginya kasus stunting Indonesia berdasrakan kajian saat ini, tidak benar kalau dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi, yang benar adalah akibat kesalahan Kementerian Kesehatan sejak lama pd semua rezim pemerintahan yang lalu … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.55

3)Gagal fokus pd Hak hidup manusia (janin-meninggal) kemenkes, khusunya pada isue stunting dan kesehatan perempuan dalam program “universal coverage”, dimana hak sehat adalah juga prsyarat bagi hak azasi manusia lainnya twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 10.58

4)Telah tepat kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini, yg mau terbuka untuk menyelesaikan persoalan pembangunan kesehatan Indonesia saat ini yg diakibatkan budaya komunitas kesehatan Indonesia yang sangat kapitalis … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpgHanibal Hamidi (@HanibalHamidi)08/04/19 11.01
5)Orientasi pd “material” pada komunitas kesehatan unumnya saat ini adalah sangat bertentangan dengan “sumpah dokter” yang mengedepankan komitmen “pengabdian kepada manusia” sbg dasar sumpah dokter … twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.04

6)Hal ini terjadi sebagai akibat Sistem Kesehatan Nasional yang tidak kompitibel dengan seluruh diterminan faktor kesehatan yg sejalan dengan konsep “Bloom” & mendasari adanya “paradigma sehat” (simbul dewi “hygiene” dan “paradigma sakit” (symbu Dewa Aesculaf)… twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.09

7)SKN sampai saat ini, mendorong pd orientasi “paradigma sakit” melalui program “Pengobata & Rehabilitasi”, yg sejalan dengan maraknya isue kesulitan pelaksanaan BPJS adalah faktor utama bagi kualitas kesehatn Indonesia yg relatif rendah di Asean twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.13

8)Diseluruh dunia pada negara negara yang memiliki Usia Harapan Hidup yang tinggi, dipastikan bahwa politik kesehatan negara tersebut disandarkan pd keberpihakan anggaran pd upaya “promosi kesehatan & pencegahan serta pelayanan kesehatan yg bermartabat twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.17

9)Sejalan dengan fakta dan analisa kebutuhan pembangunan kualitas kesehatan yg sejalan dengan semangat “optimalisasi” bonus demographi Indonesia saat ini-2030 sbg modal utama Indonesia terlepas dari “MIT” (middle income trap) yg menjebak Indonesia sejak 1985 twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.24

10) fokus utama capres 01, Pd pembangaunan kualitas manusia pd 1920-2024 mendatang (fisi misi capres) bila terpilih nanti pd pemililu, tgl 17 April 2019, menjadi penekanan utama untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan seluruh infra struktur budaya saat ini adalah TEPAT. twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.28

11) Komiten politik kesehatan 01 melalui REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL (program kesehatan dalam dokumen visi & misi) adalah harapan bagi kita semua yang ingin Indonesia@maju dengan penghasilan penduduk@tinggi. Amin (HH) twitter.com/desalogi/statu…

WnTcvb_E_normal.jpg Hanibal Hamidi (@HanibalHamidi)
08/04/19 11.28

11) Komiten politik kesehatan 01 melalui REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL (program kesehatan dalam dokumen visi & misi) adalah harapan bagi kita semua yang ingin Indonesia@maju dengan penghasilan penduduk@tinggi. Amin (HH) twitter.com/desalogi/statu…

Salam Kejuangan Nusantara
Hanibal Hamidi

#PerdesaanSehat.com

Jejak Kegiatan Prioritas Pelembagaan Konsep “Perdesaan Sehat” Bagi Percepatan Mewujudkan Indonesia Sehat.


photos.app.goo.gl/5sWjMcwmczo7KBxx5

Konsep “Perdesaan Sehat” adalah konsep pembangunan yang mengakomodasi dan memfasilitas pelaksanaan pembangunan percepatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berbasis wilayah perdesaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan amanah reformasi (Amandemen Konstitusi RI Ke 4).

PS sebagai instrumen “terobosan” manajemen pelaksanaan pembangunan bagi percepatan Pencapaian “Kualitas Kesehatan Masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya dapat tercapai” yang dibutuhkan sebagai manusia yang bermartabat (UU Kesehatan) #HH #HanibalHamidi #PS #HanibalHamidi@perdesaansehat.com

Sistem Kesehatan Nasional Yang Tidak Kompitibel Dengan Kebutuhan Pembangunan Kualitas Kesehatan


“Simulasi beberapa skenario terbaik, dalam kerangka rekontruksi dan konsolidasi peran berbagai kementerian dal lembaga berbasis wilayah otonomi, berdasarkan “Konsep pembangunan kesehatan secara universal (Teori Bloom) diarahkan kepada upaya; a)Pembangunan lingkungan sehat (40%), b)Prilaku masyarakat sehat (30%), c)Pelayanan kesehatan (25%) dan d)Genetik (5%) secara paripurna.” Akan menentukan pilihan kebijakan fokus prioritas kegiatan strategis pada Program Reformasi SKN, akan sangat menentukan bagi keberhasilan percepatan peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam kerngaka Optimalisasi modal sosial dan sumber daya alam Indonesia pada momentum “Bonus Demografhi” saat ini, dalam menyongsong satu abadIndonesia, pada tahun 2045.”

Secara politik, Berdasarkan amanah konstitusi RI, bahwa “pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat” merupakan “hak dasar” seluruh penduduk, sekaligus merupakan hak azasi manusia, yang harus dapat dipastikan pemenuhan dan penghormatan atas hak sehat tersebut olah negara.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa sehat adalah kondisi seseorang yang sehat secara fhisik, sehat mental, sehat physychologis, dan sehat secara sosial. Bahwa Tujuan pembangunan kesehatan darahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat, agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang dapat dicapai.

Akibat buruknya pencatatan kelahiran dan kematian, maka kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia, diukur berdasarkan nilai komposit 24 indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, yang mana secara esensial ditentukan oleh keberadaan, keterjangkauan, keberterimaan, dan kualitas dari Peran dan fungsi;;1)Dokter Puskesmas dan 2)Bidan Desa, serta 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan Gizi berkualitas, terutama bagi kebutuhan perkembangan Janin (Bumil), Bayi (Busui), dan Balita.

Berdasarkan Perpres …SKN yang ada, secara substansial hanya mengatur tentang “Pelayanan Kesehatan” yang sesuai dengan kewenangan Kemeterian Kesehatan semata. SKN belum memuat pengaturan tentang tata kelola lingkunagan hidup sehat serta Gizi yang berkualitas yang merupakan faktor penentu kualitas kesehatan masyarakat. Menyederhanakan makna tersebut SKN yang ada saat ini tidak kompiibel dengan konsep pembangunan secara universal.

Kondisi yang sejak lama terjadi, tanpa adanya perubahan signifikan tersebut menjadikan adanya “Isue mendasar pembangunan kesehatan Indonesia, adalah adanya “kooptasi” pada “seluruh faktor penentu kualitas kesehatan oleh Kemenkes”. Selain itu, permasalahan hambatan bagi pencapaian Indonesia Sehat, diperberat oleh masih sangat kuatnya paradigma “sakit” yang melandasi upaya pengobatan dan rehabilatasi, dibandingkan dengan paradigma “sehat” yang melandasi upaya “Promosi sehat dan Pencegahan penyakit” pada pilihan prioritas kebijakan pembangunan keshatan oleh Kemenkes. Hal ini dapat dilihat pada struktur anggaran kesehatan, Kemekes.

Kedua kondisi sosial yang sangat mendasar inilah yang sesungguhnya mengakibatkan banyaknya permasalahan pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia, baik dalam pelaksanaan SJSN Kesehatan oleh BPJS, maupun konsolidasi pembangunan kesehatan oleh pemerintahan otonomi daerah dan pemerintahan otonomi desa yang terjadi saat ini. Menjadi lebih parah saat ini dengan budaya sosial yang melanda kehidupan sosial masyarakat kesehatan (Tenaga kesehatan) Indonesia yang yang semakin menjauh dari semangat “pengabdian pada kemanusian”. Sebagaimana termuat dalam “Sumpah Dokter” (Hypocrates) dimana semangat “pengabdian pada kemanusian” sepanjang hidup, merupakan “Jangkar” kokoh bagi seluruh “petugas pelayanan kesehatan”,dalam menghadapi hempasan badai besar lautan kapitalis saat ini. Akibat SKN yang tidak dapat menjaga semangat …., kondiasi mahalnya biaya sekolah kesehatan, serta sistim karir yang kurang Pancasila, maka saat ini kita mendengar tentang istilah “Dokter Asongan”, yang mengedepankan berbagai “service” tambahan untuk menarik minat pasien dalam memanfaatkan jasa keilmuaanya. Kesenjangan yang tinggi bagi ketersedian tenaga kesehatan di daerah perkotaan dan perdesaan, merupakan dampak dari budaya sosial yang melanda komunitas masyarakat kesehatan, “materialis” yang sesungguhnya paradoks dari esensi sumpah dokter.

Tanpa adanya komitmen politik untuk melakukan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional secara radikal, yang sesuai dengan permaslahan teknokrasi yang mendasar dalam pembangunan kesehatan Indonesia, maka akan sulit untuk dapat dipastikan keberhasilannya. Reformasi SKN juga harus disesuiakan dengan perkembangan regulasi yang terkait dimasa Reformasi saat ini, melalui rekonstrusi dan konsolidasi peran dan fungsi masing-masing Kementerian dan Lembaga yang terkait secara terintegrasi berbasis kewilyahan strategis yang ditetapkan,

Bagaimana dengan pelaksanaan SJSN Kesehatan Olah BPJS, yang harus berjalan dibawah SKN ? Meminjam istilah

Mengapa Harus Kita Pastikan Setiap Pesta Demokrasi Tidak Memicu Perpecahan Bangsa Yang Agung Yang Berada Di Wikayah Nusantara, Republik Indonesia.


Tulisan Seseorang Teman Yang Bagus…

-Tulisan bagus dari seorang asing yang memandang Indonesia dari luar-

Selamat pagi sahabat.

SORGA BUKAN CERITA

Musim dingin, ketika salju turun, di Eropa atau Amerika Utara, suhu bisa mencapai -minus 40 derajat celsius-. Artinya, kulkasmu masih lebih hangat.

Itulah saat semua tetumbuhan ” mati “, kecuali pohon cemara. Itulah saatnya darahmu bisa berhenti menjadi es ketika kamu keluar rumah tanpa pakaian khusus.

Musim salju adalah ketika manusia bertahan hidup dan beraktivitas yang mungkin, tanpa bisa berjalan jika tak ada bantuan peralatan dan teknologi.

Tanpa itu, mati kedinginan. Dan ada satu periode dimana salju berbentuk badai. Badai salju. Terbayang apa yg bisa dilakukan selain bertahan hidup diruangan berpemanas.

Padang pasir. Begitu keringnya sampai sampai manusia yang berdiam disana membayangkan sungai sungai yang mengalir sebagai surga.

Hanya ada beberapa jenis pohon yang bisa hidup dalam suhu bisa diatas 40 derajat celcius. Keringatmu bisa langsung menguap bersama cairan tubuhmu. Dan keberadaan air adalah persolan hidup mati. Sungguh bukan minyak.

Saya sungguh tidak mengerti ketika ada orang yg masih blm percaya bahwa Indonesia itu serpihan sorga.

Cobalah kamu bercelana pendek, pakai kaos dan sandal jepit jalan jalan di Kanada ketika musim dingin. Atau jalan jalan dipadang pasir. Dijamin mati.

Disini, dinegaramu, kapan saja, mau siang mau malam kamu bisa jalan jalan kaosan tanpa alas kaki. Mau hujan mau panas, selamat.

Di Eropa Amerika paling banter kamu akan ketemu buah2an yg sering kamu pamer2in. Apel, anggur, sunkist, pier, dan semacamnya.

Di Timur tengah paling kamu ketemu kurma, kismis, kacang arab, buah zaitun, buah tin.

Di Indonesia, kamu tak akan sanggup menyebut semua jenis buah dan sayuran, umbi2an, kacang2an, bunga2, rempah2, saking banyaknya.

Di Amerika Eropa, kamu akan ketemu makanan lagi lagi sandwich, hot dog, hamburger. Itu itu saja yang divariasi. Paling banter steak, es krim, keju.

Di Timur tengah ?. Roti. Daging dan daging dan daging lagi.

Di Indonesia ?. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada ratusan ribu varian makanan. Ada puluhan jenis soto, varian sambal, olahan daging, ikan dan ayam tak terhitung macamnya.

Setiap wilayah ada jenisnya. Kue basah kue kering ada ribuan jenis. Varian bakso saja sudah sedemikian banyak. Belum lagi singkong, ketan, gula, kelapa bisa menjadi puluhan jenis nama makanan.

Dan tepian jalan dari Sabang sampai Merauke adalah garis penjual makanan terpanjang didunia. Saya tdk berhasil menghitung penjual makanan bahkab hanya dari Kemayoran ke Cempaka Putih.

Di Indonesia, kamu bebas mendengar pengajian, sholawatan, Lonceng Gereja, dang dut koplo, konser rock, jazz, gamelan dan ecrek2 orang ngamen. Di Eropa, Amerika, Timur tengah, belum tentu kamu bisa menikmati kecuali pakai head set.

Saya ingin menulis betapa surganya Indonesia dari segala sisi. Hasil buminya, cuacanya, orang2nya yang cerdas2 kreatif dan bersahabat, budayanya, toleransinya, guyonannya.

Keindahan tempat2 wisatanya dan seterusnya. Saya tidak mungkin mampu menulis itu semua meskipun jika air laut menjadi tintanya.

Saking tak terhingganya kenikmatan anugerah Allah swt pada bangsa Indonesia.

Indonesia ini negara kesayangan Tuhan.

Kamu tidak bisa mensyukuri itu semua ?. Jiwamu sudah mati.

-Pesan-

Janganlah sorga kita ini kita hancurkan hanya karena syahwat berkuasa dan keserakahan ketamakan tiada batas.

Janganlah kehangatan persaudaraan yang dicontohkan oleh embah kakek opung kita dihancurkan hanya karena kita merasa paling benar dan paling pintar.

Tuhan hanya mensyaratkan kamu semua bersyukur agar sorga ini tidak jadi neraka. Bahkan andai kamu sering bersyukur maka nikmat2 itu akan ditambah.

Bersyukur itu diantaranya, tidak merusak apa2 yg sudah baik. Baik alam lingkungan, sistem nilai, budaya asli, kebersihan dan semacamnya.

Jika kita merusak alam,

Alam akan berproses membuat keseimbangan/keadilan

Politik, berjangka pendek jangan sampai merubah sorga ini jadi neraka. -Jangan berkelahi-

Pandai2lah menahan diri seperti orang berpuasa. Jangan jadi pengikut orang2 yang haus kekuasaan dan ketamakan luar biasa.

Maka kenikmatan apa lagi yang hendak kita dustakan ?

MARI JAGA NKRI DEMI ANAK DAN CUCU …

Panduan Sikap Politik Yang Bersandar Pada Kecerdasan Intelektual, Moral & Spiritual.


“Kemajuan perkembangan kualitas dan fungsi komputer menjadi sangat cepat setelah menggunakan simbolisasi 0-1 bagi karakter berbagai fungsi material yang telah ada. Sebagai akibat penggunaan fasilitasi digital pada berbagai instrumen bantu dalam interaksi berbagai fungsi material, maupun fungsi sosial saat ini, sangat mejutkan semua orang di semua negara.

Menyikapi dinamika sosial pada era “Satu Dunia” saat ini, dimana interaksi sosial difasilitasi oleh bahasa ilmu pengetahuan, simbulisasi atas karakter sesuatu material berdasarkan angka “0-1”. Digitalisasi dalam memfasilitasi keterhubungan berbagai fungsi material tersebut, mampu menjembatani hambatan keterhubungan berbagai kelebihan fungsi masing-masing temuan ilmiah yang selama ini telah ada.

Secara sederhana, saat ini kita semua sepakat bahwa kemajuan perkembangan produk ilmu pengetahuan yang mengabdi pada kenyamanan hidup manusia luar bisa sangat cepat dan dampaknya secara sosial sangat mencengangkan. Penyatuan dunia berbasis digital saat ini, akibat limitasi fungsi ruang dan waktu dalam kesadaran orientasi kita pada tiga dimensi kehidupan yang selama ini kita yakini. Kecepatan perubahan dinamika sosial yang berbasis digital saat ini, mampu menimbulkan kesadaran yang sama kepada kita semua bahwa terlalu banyak kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang. Sehingga dengan terpaksa kita harus menyatakan bahwa kita hanya bisa meyakini tentang prediksi atas kemungkinan perkembangan dinamika sosial pada waktu kurang dari 15 tahun yang akan datang.

Ketidakmenentuan masa depan di era yang kita kenal sebagai era “Mellenial” saat ini, telah membuktikan keterkejutan dan kegamangan kita bersikap terhadap perkembangan kualitas sosial budaya masyarakat dalam mengeksfresikan pilihan politik bagi momen pemilu tanggal 17 April mendatang. Penyambutan pada agenda pesta demokrasi tersebut menampilkan karakter berkampanye dari masing-masing pihak yang berkompetisi diluar perkiraan kita senua. Kita merasa tidak lagi mengenal istri, anak, saudara, teman maupun lingkungan sosial kita lagi, sebagai akibat bergamnya “persepsi” terhadap beragamnya informasi yang sangat deras dari berbagai media sosial berbasis digital. Tuntutan eksistensi diri setiap individu, dalam memenuhi tuntutan yang cukup mendasar sebagai mahluk sosial, telah menafikan akal sehat kita dalam merespon informasi yang kita terima.

Permaslahannya adalah, sikap politik seseorang tentulah berdasarkan persepsi setiap individu terhadap informasi yang terkait dengan kandidat yang ada. Kita semua menyadari bahwa persepsi yang benar terhadap informasi yang juga benar, merupakan harapan kita semua dalam kedewasan politik berdemokrasi. Fakta sosial saat ini, ditengah budaya masayarakat yang mengabaikan integritas kenegarawan, rendahnya kualitas penegakkan hukum, dan rendahnya kualitas kecerdasan bangsa, telah memunculkan begitu banyak para pemburu kekuasaan semata. Pemburu kekuasaan bagi kepentingan diri sendiri dan segelintir orang sebagai bagian dari komunitasnya. Kondisi sosial budaya tersebut , dalam rangka memenangkan persaingan maka akan membenarkan cara apa saja asalkan menang. Sehingga pada gilirannya menimbulkan begitu banyak produksi informasi kampanye yang tidak benar atau bohong yang dikenal sebagai Hoaks, untuk menyesatkan persepsi kita, pada masing-masing kandidat pejabat politik yang tersedia oleh sistem politik yang ada.

Belajar dari banyaknya penyesalan masyarakat di negara Amerika dan Brazil, akibat pilihan presiden yang salah akibat begitu banyaknya hoaks yang menjadi sumber informasi, sehingga menyebabkan tersesatnya peresepsi yang menuntun kita dalam kesalahan pilihan politik saat pemilu. Maka agar kita tidak menjadi lebih bodoh dari “kERBAU” yang tidak mau terjerembab pada lubang yang sama, maka Menyikapi dinamika sosial pada era “Satu Dunia” saat ini, Apakah kita akan membela mati2an pendapat subyektif kita berdasarkan informasi yang faktual ?

Maka yang paling bijak bagi kita adalah, Cerdaslah secara intelektual, secara Moral maupun secara Spiritual dalam memahami dan menilai semua informasi yang tersedia terkait semua kandidat politik yang ada.

Sehingga kita dapat melihat dunia dengan mata hati sejernih yang kita semua miliki dan bersandar kepada nilai-nilai kebenaran moral kemanusian yang universal, Serta meletakkan nilai-nilai moral spritual di ujungnya ???

Ataukah larut secara emosional bersama proses kehancuran yang pasti terjadi penyesalan di ujungnya ???” (HH)

#CerdasIntelektualMoralspiritual

#CerdasIMS

#HH

======================================HH=================================

*Artikel yang bagus.*

Subject : PERSEPSI – SALAH/BENAR

Kenapa susah mengubah persepsi seseorang terhadap objek yang dinilainya…..

*MENGAPA ORANG TETAP MERASA BENAR WALAUPUN SEJATINYA SALAH ?*

Pada tahun 1894, sebuah surat yang telah disobek- sobek ditemukan di keranjang sampah oleh staf dari seorang Jenderal Prancis. Maka dilakukanlah investegasi besar2an untuk mengetahui siapa yang lewat bukti surat itu telah menjual rahasia militer Perancis ke pihak Jerman. Dan kecurigaan kebanyakan orang mengarah pada *Letkol. Alfred Dreyfus*.

Dreyfus tidak punya track record yang tercela, tidak juga punya motif untuk melakukan pengkhianatan. Cuman ada dua hal yang dapat membuat kecurigaan terhadap Dreyfus. Pertama, tulisannya mirip dengan surat yang ditemukan, dan lebih parah lagi, dia satu2nya pejabat militer yang beragama Yahudi. Waktu itu, Militer Perancis dikenal anti Yahudi.

Lalu rumah Dreyfus digeledah, mereka tidak menemukan bukti apa pun. Tapi ini pun malah dianggap sebagai bukti betapa liciknya Dreyfus. Tidak hanya berkhianat, dia juga degan sengaja menghilangkan semua bukti. Lalu mereka memeriksa personal history-nya, bahkan menginterview guru sekolahnya. Ditemukan dia sangat cerdas, menguasai 4 bahasa, dan punya memori yg sangat tajam. Maka ini pun dianggap sebagai “bukti” bahwa Dreyfus punya motif dan skill untuk kerja pada agen intelijen asing. Bukankah memang agen intelijen harus punya 3 skill itu? Benarkan?

Maka Dreyfus diajukan ke pengadilan militer, dan dinyatakan bersalah. Di depan publik, lencananya dilucuti, kancing baju dicabut, pedang militernya dipatahkan. Peristiwa ini dikenang sebagai “Degradation of Dreyfus”. Saat diarak oleh massa yang menghujat dia, Dreyfus teriak, “Saya bersumpah saya tidak bersalah, saya masih layak untuk mengabdi pada negara, Hidup Perancis. Hidup Angkatan Darat”. Tapi semua orang sudah tidak peduli dengan teriakannya, dan Akhirnya dia divonis penjara seumur hidup di Devil’s Island, pada tanggal 5 Januari 1895.

Mengapa serombongan orang pintar dan berkuasa di Perancis waktu itu begitu yakin bahwa Dreyfus bersalah? Dugaan bahwa Dreyfus memang sengaja dijebak, ternyata keliru. Para sejarawan meyakini bahwa Dreyfus tidak dijebak, dia hanya menjadi korban dari sebuah fenomena yang disebut *”MOTIVATED REASONING”*. Yaitu sebuah penalaran yang nampak sangat logis dan rasional, padahal semua itu hanyalah upaya mencari PEMBENARAN atas suatu ide yang telah diyakini sebelumnya. Tujuannya? termotivasi untuk membela atau menyerang ide tertentu, bukan mencari KEBENARAN secara jernih, dari pihak mana pun kebenaran itu berasal.

Maka kalau *orang sudah mengeras sikapnya untuk sangat pro/anti partai politik tertentu*, atau sudah terlanjur gandrung/benci sama seseorang, maka orang akan cenderung mengalami “motivated reasoning” ini. *Apa pun pendapat orang lain yang dianggap musuh akan nampak salah di pikiran “rasional”.* Karena memang itulah hebatnya otak, selalu bisa menemukan alasan rasional kenapa mereka salah, dan saya benar. Orang akan bisa mencari 1000 bukti yang membenarkan sikap itu. Bahkan hal2 yang sifatnya netral tiba2 jadi nampak sebagai “bukti” dari kebenaran sikap ini.

Kalau hati sudah dikuasai oleh cinta atau benci, dan berketetapan, pokoknya saya pro ini, anti itu, kita akan cenderung meyakini kebenaran segala pendapat yang mendukung pendapat kita, dan mengabaiakan segala argumen yang berlawanan dengan keyakinan kita. Kita jadi kehilangan akal sehat yang adil dan proporsional dalam menyikapi segala hal. Para psikolog menyebut kesesatan pikir yang mewabah akhir2 ini: *CONFIRMATION BIAS*.

Fenomena confirmation bias dan motivated reasoning ini sudah sangat jamak ditemukan di sekitar kita, bahkan kadang kita pun ikut jadi pelaku utamanya. Karena hampir semua dari kita telah mengambil sikap untuk memilih partai tertentu, suka tokoh tertentu, punya agama/madzhab tertentu, bahkan mungkin menjadi anggota fanatik supporter klub sepak bola tertentu. Semua ini telah menjadikan kita secara otomatis mudah sekali terjebak dalam 2 kesesatan pikir di atas.

By the way, bagaimana dengan nasib Dreyfus? Adalah Colonel Georges Picquart, yang walaupun dia juga anti Yahudi, mulai berpikir, bagaimana jika memang Dreyfus tidak bersalah? bagaimana jika karena salah tangkap, penjahat sebenarnya masih berkeliaran dan terus membocorkan rahasia militer Perancis pada Jerman? Kebetulan dia menemukan ada pejabat militer lain yang tulisan tangannya lebih mirip dengan surat yang ditemukan, dibanding tulisan Dreyfus. Singkat cerita, atas perjuangan Colonel Picquard, Dreyfus baru dinyatakan tidak bersalah 11 TAHUN kemudian.

Yang paling menakutkan dari Motivated Reasoning & Confirmation Bias ini adalah, pelakunya seringkali tidak menyadari dan membela pendapatnya mati2an sambil menghujat pendapat lain yang berbeda, sehingga efeknya terjadi perang mulut, bahkan di beberapa negara, terjadi genocida, dan perang saudara.

Maka bagaimana caranya agar kita bisa berpikir lebih adil dan jernih?

Bagaimana agar kita selamat dari 2 sesat pikir di atas? agar kita bisa membuat prediksi yang akurat, membuat keputusan yang tepat, atau sekedar membuat good judgement?

Menariknya, ini tidak berkaitan dengan seberapa pintar atau seberapa tinggi IQ kita atau gelar akademis kita. Kata para ahli tentang “good judgment”, ini justru berkaitan erat dengan bagaimana anda “merasa” (how you feel). Berikut beberapa Tips untuk memiliki “penilaian yang jernih” :

1. Jangan Terlalu Emosional. Semakin kita emosional, semakin kita termotivasi untuk menyeleksi kebenaran. Semua argumen yang berlawanan akan cenderung kita abaikan. Sementara hoax-pun, asal cocok dengan selera kita akan buru2 kita yakini kebenarannya.

2. Pertahankan rasa Ingin tahu (Curiosity). Rasa penasaran ingin tahu ini akan membuat kita lebih ingin mengecek argumentasi dari dua kubu. Tidak cepat puas buru2 meyakini segala informasi yang masuk.

3. Milikilah hati dan pikiran yang terbuka (Open-Mind & Open-Heart). dengan begini kita akan cenderung mau mendengarkan dan berempati atas posisi masing2 dari dua kubu yang berseteru. Jangan menutup diri hanya mau menerima informasi dari pihak yang pro sama kita, dan langsung mencurigai, bahkan menolak berita dari semua yang kita anggap pro lawan kita.

4. Jadilah orang yang Independen (grounded). Jangan mudah anut grubyuk ikut2an pendapat seseorang atau satu kelompok. Jangan letakkan harga diri kita berdasarkan omongan orang lain tentang kita. Silahkan pro ini atau anti itu. Tapi jangan overdosis, sampai menganggap segala hal yang dari pihak kita pasti benar dan segala hal yang dari pihak lawan pasti salah.

5. Milikilah kerendahan hati (Humbleness) bahwa memang kita punya keyakinan tertentu tentang segala hal (politik, aliran pemikiran, dll) tapi dengarkan dengan empatik juga pendapat2 yang berlawanan dengan kita. Dan jika bukti2 menunjukkan kita memang salah, jangan sungkan2 untuk mengakui dan minta maaf.

Kesimpulannya, menurut Julia Galef, yg ceramahnya di TEDX mendasari tulisan ini:

*”Untuk memiliki good judgment (penilaian yang jernih), khususnya untuk hal2 yang kontroversial, kita tidak terlalu membutuhkan kepintaran atau analisa yang canggih, tapi kita lebih membutuhkan KEDEWASAAN PSIKOLOGIS dan PENGELOLAAN EMOSI YANG BAIK

Permendagri No 130, 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.


Kepekaan politik Presiden Jokowi terhadap kebutuhan dukungan anggaran pembangunan bagi Kelurahan maupun Desa secara proporsional, akhirnya mendorong adanya kebijakan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan Permendagri No 130, tahun 2017, tentang Kegiatan Oembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Semoga dapat memacu kinerja pemerintahan secara umum.

documentcloud.adobe.com/link/track

Fhoto bersama para rekor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur, Menteri Kesehatan dan Menteri PDT pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama pelaksnaan Program Perdesaan Sehat, tahun 2013. (HH)

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan Bahtiar mengungkapkan saat ini Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan melalui Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

“ Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan  sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019”, ungkapnya, sabtu (29/12/2018)

Lebih lanjut Bahtiar mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan .

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, Bahtiar menuturkan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri.

“ Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 130, yaitu:  pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;  pendidikan dan kebudayaan: pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; lembaga kemasyarakatan; Trantibum dan Linmas; penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa” bebernya.

Untuk penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.

Dalam mekanisme penganggarannya pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD  kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan.

“Alokasi anggaran dimasukan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, yang dialokasikan untuk: daerah kota yang tidak memiliki desa dan kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa”, ujar Bahtiar.

Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusis, ditambah DAU Tambahan. Sedangkan anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Puspen Kemendagri

Peran Desa Penuhi Identitas Warga, HH, Agustus 2016.


Point-point penting Bapak Direktur PSD dalam acara Seminar Diseminasi Studi Awal dan Rencana Program untuk Melembagakan Identitas Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) pada Layanan Dasa yang diselenggarakan oleh Bappenas“.

Peran Desa Penuhi Identitas Warga

16,7-juta anak berusia tahun belum memiliki akte kelahiran. 

Demikian hasil nukilan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015. Imbas minimnya kepemilikan identitas hukum ini tidak hanya pada status huubngan sipil dan keluarga. Studi yang dilakukan di Aceh, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership-Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (AIP-KOMPAK) menunjukkan kepemilikan identitas hukum pun berpengaruh terhadap aspek lain kehidupan. Sebut saja perlindungan pelbagai hak sebagai manusia, mempermudah akses terhadap layanan dasar, mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak, serta perdagangan manusia. Demikian rangkuman hasil studi yang dipaparkan dalam acara “Seminar Diseminasi Studi Awal dan Rencana Program untuk Melembagakan Identitas Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) pada Layanan Dasar” yang dihelat oleh Kementerian PPN/Bappenas di penghujung Juli 2016.

Menurut Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD, Kemendesa, Hanibal Hamidi, minimnya cakupan identitas hukum yang rendah terutama pada kelompok masyarakat miskin dan rentan, membuat mereka tidak memiliki identitas hukum dan sulit mengakses pelbagai layanan dasar. “Kepemilikan akta kelahiran mengurangi risiko anak mengalami pelantaran, ekploitasi dan perdagangan orang,” ujarnya. Di sisi lain, hal tersebut pun menjamin akses anak terhadap pelbagai pelayanan dasar, pelayanan sosial dan pelayanan hukum. 

Hanibal berpandangan desa mempunyai posisi strategis dalam kewenangan terkait identitas hukum sesuai dengan Peaturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015. Kewenangan tersebut bersinggungan dengan pelayanan dasar desa, kewenangan mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok perlindungan hak anak serta mengembangkan sistem administrasi dan informasi desa. 

Terkait dengan masih minimnya identitas hukum terutama bagi warga desa miskin, Hanibal menyarankan beberapa hal. “Perlu adanya penataan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas layanan publik terutama layanan dasar identitas hukum semisal akta kelahiran dan kematian,” ujar Hanibal. Berikutnya pelibatan masyarakat dalam Musrenbangdes agar sadar terhadap pemenuhan hak dasar serta pemanfaatan anggaran desa untuk kepentingan fasilitasi layanan administrasi kependudukan. Tidak lupa pula peran aktif aparat desa dan pendamping desa dalam mendorong pemenuhan layanan dasar serta pemanfaatan data terkait identitas hukum dalam perencanan dan penganggaran kegiatan desa. Terakhir, Hanibal mendorong dibuatnya suatu bentuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa. Lewat beragam ikhtiar tersebut, diharapkan warga desa tanpa identitas hanya menjadi cerita usang tak terulang.***

Laboratorium Desa, KDPDTT, Agustus 2016


Sinergi Menggapai Desa Mandiri

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD) menggandeng 7 Universitas di seantero Indonesia guna mewujudkan hadirnya Desa Mandiri. 

Menurut Hanibal Hamidi, Direktur PSD, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendesa PDTT, ikhtiar menghadirkan Desa Mandiri dilakukan dengan membentuk Laboratorium Desa di beberapa wilayah sebagai percontohan. “Laboratorium  Desa merupakan upaya strategis dalam mewujudkan mandat menjalankan Nawacita Ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa,” ujar Hanibal. 

Dalam upaya tersebut, 7 universitas negeri digandeng dalam kerja kolaboratif pendampingan Laboratorium Desa. Ketujuh universitas tersebut diantaranya: Universitas Lampung di Provinsi Lampung, Universitas Brawijaya di Jawa Timur, Universitas Palangkaraya di Kalimantan Tengah, Universitas Tanjungpura di Kalimantan Barat, Universitas Tadulako di Sulawesi Utara, Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat, Universitas Pattimura di Maluku, serta di penghujung ada Universitas Cenderawasih di Papua.

Laboratorium Desa berupaya menggambarkan bentuk desa yang ideal dari perspektif wilayah. “Hal tersebut sejalan dengan 3 matra pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Hanibal. Pertama, dari sisi keutamaan dan urgensi, memastikan transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat (Jaring Komunitas Wiradesa). Kedua, Dari sisi ekonomi, memastikan kolektivitas berbasis potensi lokal (Lumbung Ekonomi Desa), serta ketiga seluruh gerak pembangunan berbasis budaya dan sosial (Lingkar Budaya Desa).

Kehadiran Laboratorium Desa bertujuan menjadikan desa-desa pilot yang telah ditunjuk agar menjadi mandiri dan siap menjadi desa percontohan bagi desa sekitarnya. Terutama dalam pelayanan hal sosial dasar dan budaya. Di setiap wilayah, setiap perguruan tinggi nantinya mengasuh 2 desa sebagai pilot. Kehadiran desa pilot ini diharapkan untuk memudahkan desa lain dalam usaha menuju kemandirian agar saat perlu studi banding tidak perlu harus bertandang menjangkau wilayah lain yang jauh. 

Upaya mendongkrak kehadiran jumlah Desa Mandiri lewat Laboratoriu Desa ini, menurut Hanibal, sejalan dalam upaya dengan target Kementerian Desa dalam upaya pelaksanaan pembangunan di 15.000 desa prioritas, mengentaskan 5.000 desa tertinggal serta berupaya meningkatkan 2.000 Desa Mandiri. Laboratorium Desa menjadi salah satu upaya untuk menggapai target tersebut.  

Menurut Direktur Jenderal PPMD, Ahmad Erani Yustika, kehadiran Laboratorium Desa sebagai hasil kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan model desa berbasis representasi masing-masing wilayah. “Harapannya desa pilot bisa menjadi sumber inspirasi bagi desa lain untuk mengikuti keberhasilan melalui pengawalan perguruan tinggi,” ujar Erani. Sebagai hasil akhir, diharapkan ada buku panduan yang bisa mengilhami desa lain berproses menuju kemandirian. 

Erani menambahkan kehadiran Laboratorium Desa ini mempunyai pelbagai misi. Pertama, kerja kolaboratif antar pembangku kepentingan. Kedua, memastikan kedaulatan desa berpadu dengan corak dan karakter desa. “Sebagian karakter ini dijadikan sebagai pendiri negara dalam menyusun dasar negara kita,” ungkap Erani. Ketiga, membuat Desa Mandiri dengan potensinya sendiri dan tidak menganggap modal utama pembangunan desa mesti datang dari pemerintah. Harap mafhum, dalam pandangan Erani, pokok terbesar persoalan desa bukan terletak dari minimnya sumber daya alam atau infrastruktur fisik, melainkan stok pengetahuan yang jauh tertinggal dari kota. Kehadiran Laboratorium Desa menjadi salah satu upaya Kementerian Desa menggapai Desa Mandiri di seantero Indonesia.***

merDesa Institute, Reforma Agraria Berpotensi Lumpuh (AH)


Tahun Berganti, Reforma Agraria Potensi Lumpuh Lagi https://merdesainstitute.id/tahun-berganti-reforma-agraria-potensi-lumpuh-lagi/

Tahun Berganti, Reforma Agraria Potensi Lumpuh Lagi

Tahun 2018 segera berakhir, komitmen bagus Reforma Agraria haruslah dijalankan pada 2019. Namun potensi itu bisa lumpuh apabila pondasi yang menjadi syarat utama pelaksanaan Reforma Agraria tidak ada atau tidak tersedia dengan baik. Organisasi Rakyat-lah yang utama.

Reforma Agraria telah menjadi ketetapan kebijakan Pemerintah. Komitmen hanya memiliki nilai jika ia dilaksanakan dan benar-benar memberi manfaat kepada kelompok miskin.

Reforma Agraria memiliki konteks dan tujuan yang jelas sesuai realita nyata di lapangan. Yang utama dibutuhkan adalah pertama, keamanan penguasaan dan pemilikan tanah. Bolehlah dengan program sertifikasi tanah. Karena memang setiap bidang tanah yang berhubungan dengan orang atau kelompok orang, atau badan hukum haruslah dengan alas hak yang jelas. Terlebih kelompok miskin, kebijakan afirmasi sertifikasi tanah harus dilakukan. Dan itu nampaknya sudah dilakukan. Namun ada catatan penting di sini, harus ada persyaratan yang harus dijalankan atas perintah undang-undang, janganlah sertifikat tanah itu diberikan pada pemohon yang tempat tinggalnya di luar kecamatan tempat bidang tanah berada, luasnya pun dibatasi maksimum dan minimumnya sesuai peraturan perundangan. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah fasilitasi perluasan ketimpangan dan jalan penghisapan manusia atas manusia atas nama program sertifikasi tanah. Begitu juga dengan luas penguasaan oleh badan hukum swasta, pemodal. Makna keadilan hilang begitu saja di hamparan tanah konsesi perkebunan yang amat teramat luas. Anda tidak menemukan kehidupan rakyat biasa. 

Bagaimana dengan masyarakat hukum adat?  Ini sekali lagi soal keamanan pemilikan dan penguasaan tanah. Kebutuhan utama dari masyarakat hukum adat adalah penghormatan atas keberadaan mereka dan wilayah adatnya sebagai sumber penghidupan. Maka fasilitasi proses terhadap kebutuhan utama masyarakat hukum adat itu jelaslah urusan Reforma Agraria. Tidak melakukan tindakan kebijakan itu dalam waktu yang lama dan tanpa alasan rasional-kemanusiaan yang jelas, maka bisa dimaknakan menyangkal atau menolak keberadaan masyarakat hukum adat. Dan dengan demikian, Reforma Agraria semacam ini nyata melaksanakan diskriminasi. 

Kedua, redistribusi tanah. Pembagian tanah untuk kelompok masyarakat petani yang nyata tak memiliki tanah. Kehidupan rakyat harus dijamin dengan ketersediaan bidang tanah untuk penghidupan mereka. Jika ini benar-benar komitmen pemerintah untuk sejahterakan rakyat secara berkeadilan, maka tidak seharusnya rakyat miskin mengakses tanah obyek Reforma Agraria melalui prosedur penyelesaian konflik. Janganlah sampai program atas nama kepentingan rakyat miskin ini jadi lelucon belaka. 

Ketiga, konsolidasi tanah untuk produksi dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Caranya sangat kontekstual tapak. Penguasaan tanah diatur, penggunaan ruang diatur, organisasi produksi pertanian rakyat diberdayakan, kelembagaan lokal / tapak / desa dikuatkan untuk menopang proses dan jaminan hidup dan berusaha. Hirarki pemerintahan harus bekerja efektif. 

Kerja tani

Apakah semua cita Reforma Agraria tersebut di atas masuk akal? Tentu saja. Politik agraria di Indonesia memang perlu dipecahkan dengan strategi khusus. Bicara kesejahteraan rakyat miskin, kita dihantui oleh isu pengaruh kiri. Koreksi terhadap pemilikan tanah luas oleh swasta dianggap menyerang pemerintah. Penggunaan sumber daya nasional belum optimal untuk urusan ini sudah cepat bersandar pada bantuan dan pinjaman lembaga pembangunan multilateral. 

Kemacetan urusan Reforma Agraria jelas menunjuk ada masalah dalam rumusan kebijakan Reforma Agraria. Strategi mobilisasi sosial pun harus jelas. Rakyat adalah rakyat, pemerintah adalah pemerintah, organisasi non pemerintah bukanlah rakyat dan juga bukan pemerintah. Urusan ini haruslah jelas, bukan untuk berhadap-hadapan, tapi posisi politik harus jelas dalam Reforma Agraria. Posisi politik ini tidak bisa dimainkan selayaknya kupu-kupu, satu saat di sini, satu saat di sana dan hingga akhirnya hanya menetap ditempat ia bisa hidup. Mobilisasi sosial ini bukan sekedar masalah ketetapan tujuan dan aksi. Reforma Agraria tidak bisa dijalankan dengan penundukan politik atau mediasi. Ia hanya bisa jalan dengan ketegasan posisi, kejelasan informasi, dijalankan berdasar hak dan tanpa diskriminasi. 

Perjuangan Reforma Agraria bukanlah perjuangan sepanjang jaman. Strategi Reforma Agraria perlu diperbaiki secara lebih layak. Kelumpuhan pelaksanaan Reforma Agraria harus segera diatasi, periksa diri dan lanjutkan aksi. (Andik Hardiyanto)

(Mengenang dan mendoakan sahabatku, Heidar Laudjeng)

Ambulance Air Desa Teluk Nangka, Kec. Kubu, Kubu Raya, 2017


Advokasi pada pemerintahan otonomi Desa yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Desa itu sendiri, melalui usulan gagasan pembangunan kesehatan Desa pada musyawarah Desa yang berdaulat (berdasarkan UU Desa), dapat menghasilkan outcome yang signifikan bagi visi Indonesia Sehat. Tahun 2015-2018, telah banyak kontribusi Dana Desa bagi pembangunan Kesehatan Nasional.

Hal ini adalah salah satu jalan keluar bagi kesenjangan Tugas dan Fungsi Kemenkes berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional saat ini yang kurang tepat, baik dari sisi fokus maupun lokus yang sangat strateGis bagi pembangunan KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT, YANG DIREFRESENTASIKAN MELALUI UKURAN ANGKA HARAPAN HIDUP.

“Semoga agenda REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL tahun 2019-2024 yang direncanakan oleh pasangan calon presiden no 01 mendatang dapat mengakomodasi permaslahan yang mendasa an sangat strategis ini bagi visi peningkatan kualitas kesehatan yang setinggi-tingginya yang dapat dicapai masyarakat Indonesia. Amin.”

HH #ReformasiSistemKesehatanNasional #RSKN #PerdesaanSehat #KecamatanSehatBerbasisPuskesmas #IndonesiaSehatBerbasisPerdesaanSehat

Daulat Pangan


Kemendesa Bantu Wujudkan Desa Berdaulat Pangan

Tujuan desa berdaulat dalam hal pangan berkualitas merupakan suatu keniscayaan.

Demikian penegasan Hanibal Hamidi, Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kemendesa PDTT dalam acara “Pembangunan Kedaulatan Desa sebagai Lumbung Pangan Melalui Pengembangan Organik Integrated Farming System  dan Rantai Pasok Solidaritas” yang diselenggarakan di Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang, Jawa Timur pada akhir Juli 2016. Dalam upaya tersebut, salah satu peran yang dimainkan Kemendesa PDTT dalam kedaulatan pangan melalui kehadiran lumbung desa bisa dilakukan lewat jalan penguatan regulasi serta penugasan pendamping desa yang berjumlah 30.000 orang. “Mereka bisa menjadi garda depan dalam upaya mendorong kedaulatan pangan di desa,” ungkap Hanibal.

Terkait dengan kedaulatan pangan ini, Hanibal menyoroti pentingnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan berkualitas bagi warga desa. Ketersediaan pangan berkualitas berkaitan adanya jaminan bagi setiap warga negara yang kemudian diimbuhi dengan keterjangkauan bagi warga negara untuk memperoleh bahan berkualitas. Harap mafhum kerapkali terjadi bahan pangan berkualitas kerap kali langka. Andaipun ada, perlu harga mahal untuk menebusnya sehingga tidak setiap warga negara mampu. Terkait hal tersebut perlu adanya regulasi yang menjamin peran pemerintah dalam menjamin akses setiap warga negara terhadap keterjangkaun dan ketersediaan bahan pangan berkualitas.

Hanibal berpendapat ketersediaan dan keterjangkaun pangan berkualitas penting dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia yang berkualitas. Sebut saja dalam upaya memerangi stanting (kondisi tinggi balita lebih pendek dari tinggi badan seumurannya). Kekurangan asupan nutrisi dalam jangka panjang pada ibu hamil bisa berakibat timbulnya stanting pada bayi yang dilahirkan. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013, prevalensi stanting di Indonesia mencapai 37,2%. Angka itu naik dibanding data Riset Kesehatan Dasar 2010 yang berada di kisaran 35,6%. “Saat ini ada 9 juta anak Indonesia yang mengidap stanting,” ungkap Hanibal.

Kerugian akibat munculnya stanting diantaranya turunnya tingkat intelejensia sebesar 5—11 poin. Di sisi lain stanting pun berpengaruh dalam membumbungnya pengeluaran pemerintah terutama jaminan kesehatan nasional terkait dengan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, jantung ataupun gagal ginjal. Musababnya anak yang menderita stanting saat menginjak dewasa rentan mengalami kegemukan sehingga rentan terhadap penyakit degeneratif di atas.

Kehadiran desa berdaulat pangan berkualitas merupakan sebuah upaya strategis dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia mendatang lewat ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan berkualitas bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam acara tersebut turut pula hadir mantan Menteri Koperasi Adi Sasono, Rektor Unira Hasan Abadi, Bambang Ismawan dari Bina Swadaya serta Ahmad Baharuddin dari Serikat Paguyubban Petani Qoryah Thayyibah.***

Paparan Gagasan Kesehatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 19/2/2017


Sebuah anugerah penghargaan mulia dari lembaga pendidikan ternama dan sangat saya hormati, Universitas Airlangga, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan secara intelektual, datang pada tanggal 19 Februari 2017. Sebagai undangan untuk menjadi nara sumber Program Perdesaan Sehat, bagi upaya terobosan dalam pencapaian kualitas tertinggi kesehatan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Perdesaan Sehat, sebagai program percepatan dalam miningkatkan kualitas kesehtaan berbasis wilayah, yang diyakini dapat mencapai setinggi-tingginya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan indikator “input” kepastian atas Keterjangkauan dan berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas bagi seluruh Puskesmas, 2)Bidan Desa Bagi Seluruh Desa, 3)Air Bersih bagi seluruh masyarakat, 4)Sanitasi bagi seluruh keluarga, 5)Gizi yang seimbang terutama bagi kenutuhan ibu hamil, menyusui, bayi dan balita, maka dampak pembangunan dapat dipastikan terjadinya Peningkatan secara signifikan Usia Harapan Hidup seluruh rakyat Indonesia. Perdesaan Sehat diyakini sebagai jalan keluar bagi wujud peningkatan kualitas manusia Indonesia secara umum dalam membentuk karakter bangsa secara khusus.

Sehingga bukanlah mimpi bila pada 1 abad Indonesia Merdeka, tahun 2045 mendatang akan terwujud optimalisasi produksi Negara RI yang kita banggakan, menjadi negara yang sangat dibutuhkan bagi bahan pangan berkualitas oleh masyarakat dunia pada masa mellenial ini. Untuk itu dibutuhkan dukungan politik bagi adanya REFOrRMASI SISTIM KESEHATAN INDONESIA, sebagai refresentasi makna bagi REVOLUSI MENTAL BERBASIS REVOLUSI KESEHATAN.

HH.

#Pembangunanyangberkelanjutan #TriSakti #RevolusiMental

Perdesaan Sehat, sebagai program percepatan dalam miningkatkan kualitas kesehtaan berbasis wilayah, yang diyakini dapat mencapai setinggi-tingginya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan indikator “input” kepastian atas Keterjangkauan dan berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas bagi seluruh Puskesmas, 2)Bidan Desa Bagi Seluruh Desa, 3)Air Bersih bagi seluruh masyarakat, 4)Sanitasi bagi seluruh keluarga, 5)Gizi yang seimbang terutama bagi kenutuhan ibu hamil, menyusui, bayi dan balita, maka dampak pembangunan dapat dipastikan terjadinya Peningkatan secara signifikan Usia Harapan Hidup seluruh rakyat Indonesia. Perdesaan Sehat diyakini sebagai jalan keluar bagi wujud peningkatan kualitas manusia Indonesia secara umum dalam membentuk karakter bangsa secara khusus.

Sehingga bukanlah mimpi bila pada 1 abad Indonesia Merdeka, tahun 2045 mendatang akan terwujud optimalisasi produksi Negara RI yang kita banggakan, menjadi negara yang sangat dibutuhkan bagi bahan pangan berkualitas oleh masyarakat dunia pada masa mellenial ini. Untuk itu dibutuhkan dukungan politik bagi adanya REFOrRMASI SISTIM KESEHATAN INDONESIA, sebagai refresentasi makna bagi REVOLUSI MENTAL BERBASIS REVOLUSI KESEHATAN.

HH.

#Pembangunanyangberkelanjutan #TriSakti #RevolusiMental

Bersama Erani, pimpinan saya, Dirjend PPMD, Kementerian Desa PDTT.

Jokowi Pada Kongres Kebudayaan Indonesia – Celebes Top News


Jokowi Hadiri Kongres Kebudayaan Indonesia – Celebes Top News
— Read on celebestopnews.com/video/1940/jokowi-hadiri-kongres-kebudayaan-indonesia/

https://www.youtube.com/watch?v=zEQVa52lst4

Agar dapat terwujud cita-cita seluruh masyarakat Indonesia, sesuai amanah Konstitusi, UUD 1945, Semoga Grand Design Pembangunan Budaya Bangsa, mengacu dan Sejalan Dengan warisan Bung Karno, Kompas bagi para Nahkoda Kapal Besar, Republik Indinesia, “TRISAKTI”.

#Trisakti #PersesaanSehat #Desa #RumahDesaSehat

Demokrasi Panca Sila


Mengomentari kepercayaan dan harapan seseorang dan atau sekelompok sahabat yang menjadikan kita sebagai salah satu orang yang dapat bermanfaat dalam thema WAG pada pagi hari ini, yang dimulai dari postingan seseorang berupa “PENGGALAN” trekaman Ustasz Somat terkait sikap kepatuhan terhadap pemimpin negara, saya sampaikan sbb;

“Sebuah “cuplikan” dari rekaman seorang penceramah kebaikan yang cerdas.

Substansi ceramah tsb, ustad Somat, memberikan pencerahan kpd kita semua, bahwa “TIDAK BENAR MEMAHAMI PERINTAH ALLAH SWT TERHADAP “SESUATU” HAL, MELALUI PENGGALAN-PENGALAN/SEBAGIAN SAJA DARI SELURUH ISI AL’QURAN.

Sehingga dapat kita maknai pesan ustas Somad, bahwa “bila kita ingin “MENYIMPULKAN DAN MENGADILI SESEORANG” secara adil dan “fair” saat ini juga, maka syarat utamanya adalah; KETAHUILAH SELURUH “TRACK RECORD” orang tersebut selama hidupnya sampai dengan saat ini.

Terkait Agenda Demokrasi Capres/cawapres sesuai “thema” WAG ini, marilah kita mencari informasi yang diyakini kebenarannya tentang;

A) kisah hidup (Track record terkait)

-01; Jokowi & Ma’ruf Amin, serta

-02; Prabowo & Sandiaga Uno.

B) Visi dan misi (bagaimana rencana 01-02 kalau terpilih nantinya, dalam penyelenggaraan negara untu mengelola SDM,SDA, Modal Sosial, Sitem pemerintahan yang kita miliki saat ini), selama 5 tahun mendatang (2020-2024)

Angka 1 & 2 diatas dikaitkan dengan kebutuhan tugas dan fungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam melaksanakan perintah konstitusi, UUD 1945 dan seluruh peraturan yang terkait, dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (UU no 17, 2007). Siapakah (01/02) yang kita yakini sangat tepat untuk menjalankan peran sebg Presiden dan Wakil Presiden th 2019-2024.

Hal tsb di atas sangat tegantung dengan cara pandang kita masing masing dalam menetapkan “siapa” yang kita yakini dan kuta pilih pada tgl 17 April 2019, dibilik suara pemilu 4 bln mendatang. HARGAI HAK KONSTUSIONAL MASING MASING, dan BERGEMBIRALAH ATAS EKSFRESI KITA SEMUA DALAM BERDEMOKRASI SESUAI PERATURAN DAN BUDAYA SOSIAL KITA SEBAGAI NEGARA YANG AGUNG, RAMAH TAMAH, CERDAS, TERBUKA, TOLERAN DAN SENANG BERGOTONG-ROYONG.

CATATAN PELAKSANAAN DAN HASIL DEMOKRASI;

Pertanyaan kita semua; Apakah Amerika adalah negara dengan Demokrasi Yang Berkualitas ???

Mengapa menghasilkan presiden Donald Trump ?”

Adakah perbedaan nilai sosial seseorang tokoh bangsa pada masyarakat dunia umumnya, dibandingkan masyarakat Amerika ???

Selamat Berdemokrasi Dengan Bijak

SALAM DEMOKRASI PANCASILA

HH

Hasil Penelitian Terbaru, Paparan Polusi Udara Mampu Menembus Plasenta Ibu, Mengancam Janin.


Bu Indri, sahabat kami ahli kandungan pagi ini menyampaikan berita terlampir.

Akankah Amerika Tetap Pada Keangkuhan Presiden “Donald Trump”.

Sungguh memgagambarakkan phenomena sosial berbasis digital lainnya, telah menjungkirbalikkan teori teori sosial yang ada sebelumnya, ironi produk “Demokrasi” yang bekualitas. ???

Masihkah ada kesanggkuhan bahwa kita dapat memprediksi masa mendatang lebih dari 5 tahun ke depan ???

Bijak secara visioner, pilihan terbaik bangsa tercinta, nusantara adalah meningkatkan daya tahan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, sesuai kompas warisan bung Karno, bagi para nahkoda kapal besar Indonesia., “TRISAKTI”(HH)

Pembangunan Kesehatan Berbasis Perdesaan


http://setkab.go.id/pembangunan-kesehatan-berbasis-perdesaan/

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 29 Nov 2014 ; 159790 Views Kategori: Artikel


Oleh: Oktavio Nugrayasa, Staf Sekretariat Kabinet

Indonesia sebagai sebuah negara yang besar tentunya memiliki konsekuensi yang besar pula dalam berbagai masalahnya. Mulai dari masalah ekonomi, sosial-politik, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Khusus mengenai masalah kesehatan, sampai saat ini status dan derajat kesehatan masyarakat yang diukur berdasarkan indikator dari Angka Kematian Ibu (AKI), Gizi Buruk serta Angka Harapan Hidup (AHH) di seluruh Indonesia terutama pada desa dan pemukiman transmigrasi secara umum masih sangat rendah. Terlebih lagi di daerah perbatasan dan kepulauan yang sarana kesehatannya masih tergolong sangat minim.

Kondisi inilah yang kemudian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 dimasukkan sebagai salah satu sasaran prioritas nasional ke-10 bagi pemerintah. Sehingga pada tahun 2014 melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat terkoreksi antara lain, angka indeks pembangunan manusia (IPM) lebih meningkat sebesar 72,2 dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 7,1 dan angka kemiskinan akan menurun sampai dengan 14,2% serta diharapkan berkurangya daerah tertinggal minimal sebesar 50 kabupaten dari 183 kabupaten pada tahun 2014.

IPM atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara dikategorikan termasuk negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang, dan juga untuk mengukur besarnya pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakatnya.

Berdasarkan laporan IPM yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2013, untuk angka kematian ibu (AKI) di Indonesia angkanya masih sangat tinggi yaitu tercacat 220 per 100.000 kelahiran hidup, sementara di negara tetangga ASEAN, seperti Singapura mencatatkan angkanya sebesar 3, Brunai 24, Malaysia 29, Thailand 48, Vietnam 59, dan Filipina sebesar 99. Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja, Laos dan Timor Leste.

Terkait dengan permasalahan sanitasi, seperti yang dilansir dari data UNICEF 2013, Indonesia berada pada urutan ke-2 sebagai negara dengan sanitasi terendah di dunia. Posisi pertama yaitu India sekitar 626 juta masyarakatnya hidup tanpa sanitasi, sedangkan Indonesia sebanyak 63 juta orang tercatat belum memiliki toilet atau MCK sehingga tidak mengherankan wabah diare masih menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi di Indonesia. Tercacat di seluruh dunia dari 600 ribu anak meninggal per tahun akibat penyakit diare dan Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 11 negara yang tertinggi kematian balitanya akibat penyakit tersebut.

5 (Lima) Pilar Perdesaan Sehat

Keadaan inilah yang kemudian memunculkan analisis kebutuhan terhadap salah satu konsep percepatan pembangunan kesehatan yang berbasis perdesaan sehat, sehingga nantinya dapat mempercepat peningkatan keterjangkauan akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat desa menuju adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat secara umum.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mempercepat pembangunan kesehatan, maka melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah ditetapkan suatu kebijakan pembangunan kesehatan berbasis perdesaan atau lebih populer disebut Program Perdesaan Sehat. Oleh karena itu, program ini sangatlah tepat untuk mempercepat pembangunan kesehatan di Indonesia, dimana proses awal harus dimulai dari perdesaan, mengingat desa merupakan  kekuatan dari negara dan desa pula sebagai mayoritas masyarakat Indonesia sehingga desa harus menjadi prioritas sesungguhnya dari rencana implementasi pembangunan nasional.

Program Perdesaan Sehat yang telah diluncurkan tersebut akan memiliki 5 (lima) fokus/ pilar sebagai bentuk intervensi pembangunan yang diarahkan pada; 1) Ketersediaan Dokter Puskesmas bagi setiap Puskesmas, 2) Ketersediaan Bidan Desa bagi setiap Desa, 3) Ketersediaan air bersih untuk setiap Rumah Tangga, 4) Ketersediaan sanitasi yang baik, serta 5) Pemenuhan Gizi seimbang terutama bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Balita. Adapun jumlah desa yang disasar Program Perdesaan Sehat sebanyak 9.497 Desa di 84 Kabupaten di Daerah Tertinggal.

Hal ini sekaligus dalam mendukung pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yaitu semacam jaminan sosial/asuransi kesehatan yang digunakan secara gratis, yang telah digulirkan oleh Presiden Jokowi beberapa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung yang sebagian besar berada di desa-desa. Tentunya ke depan program ini akan dapat menjadi suatu terobosan dalam mempercepat pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia agar menjadi manusia yang sehat, sejahtera dan akan mampu melahirkan generasi-generasi yang sangat unggul.

Jambore Perdesaan Sehat 2014

Agar semua pihak mempunyai kesadaran akan pentingnya kesehatan serta kesehatan tersebut, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan Jambore Perdesaan Sehat (PS) 2014 dari tanggal 17 s/d 21 Nopember 2014 yang dipusatkan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam acara tersebut, telah dilaksanakan berbagai kegiatan termasuk simposium dan Expo/Pameran Perdesaan Sehat, serta pemberian penghargaan kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung kebijakan pembangunan perdesaan sehat, antara lain para kepala daerah yang telah bersedia mengadaptasi pelaksanaan kebijakan tersebut; dokter teladan yang telah berkomitmen dan mengabdi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah tertinggal; bidan desa yang banyak memberikan konstribusi dalam penurunan angka AKI dan AKB; ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik; serta pemenuhan asupan gizi seimbang bagi Ibu hamil, menyusui, bayi dan balita.

Pada dasarnya Jambore (PS) 2014 ini merupakan kegiatan untuk melakukan sosialisasi terhadap perdesaan sehat, karena relatif masih baru sehingga perlu disuarakan melalui pendekatan promotif dan preventif dalam kegiatan kesehatan masyarakat di perdesaan. Salah satu capaian yang dinilai cukup menonjol adalah keberanian para kepala daerah di beberapa Kabupaten Daerah Tertinggal yang sudah mengadopsi pendekatan perdesaan sehat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dan Gubernur.

Dengan munculnya peraturan tersebut menunjukan tanggapan positif dan harapan yang tinggi akan terwujudnya cita-cita pembangunan kesehatan berbasis perdesaan. Ke depan dibutuhkan dukungan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangunan Perdesaan Sehat, karena hal ini sangat tepat dilakukan mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.

Desa Sehat Menjadi Fokus Kerja Sama Kementerian Desa dan Kementerian Kesehatan.


“Komitmen kerja sama Kemeterian Desa dan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 dalam mewujudkan Program PERDESAAN SEHAT, telah menghasilkan dukungan kebijakan Kegiatan Prioritas RUMAH DESA SEHAT pada tahun 2017, melalui Surat Menteri Kesehatan Nomor; PR.05.02/Menkes/219/2017, tanggal 30 Mei 2017, Kepada Menteri Desa, PDTT (Terlampir)”

Dengan lampiran surat Menkes tsb;

Tetapi sangat disayangkan keberhasilan dalam upaya advokasi Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Hanibal Hamidi kepada Menteri Kesehatan tersebut kurang efektif dalam pelaksanaannya saat ini.” (HH)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan. Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih. “Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com. Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu. Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya “Desa Mandiri” sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. “Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita,” paparnya. Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali. Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. “Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan,” ujarnya. Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. “Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin,” katanya. Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang. “Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya),” ujar Menkes Nila.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Desa Sehat Jadi Fokus Kerja Sama Mendes dan Menkes”, https://nasional.kompas.com/read/2015/01/04/22285731/Desa.Sehat.Jadi.Fokus.Kerja.Sama.Mendes.dan.Menkes. 

REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL


Sudah banyak perkembangan regulasi berupa perundang-undangan reformasi bagi pembangunan dalam kerangka TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK dimasa reformasi saat ini sebagai perwujudan dari semangat reformasi yang dituangkan ke dalam amandeman 1-IV Konstitusi RI, UUD 1945.

Tetapi sangat disayangkan pelaksnaannya masih jauh dari tujuan reformasi. Hal ini terutama akibat peraturan pelaksanaannya masih banyak yang tidak tepat, atau di “kudeta” oleh peraturan turunan lainnya atau pejabat pelaksnannya. Sehingga tujuan reformasi melalui pelaksanaan agenda reformasi masih banyak mengakami hambatan.

#REVOLUSIKESEHATAN sebagai basis #REVOLUSIMENTAL

Dalam bidang kesehatan, begitu banyak regulasi dengan semangat reformasi bagi optimalisasi kinerja upaya pembangunan kesehatan. Tetapi sistem kesehatan nasional saat ini belum dilakukan reformasi untuk mampu “menatakelolakan” semua lembaga pelaksana regulasi tersebut, sehingga terjadi sinkronisasi, sinergi dan terintegrasi. Masih sangat tinggi ego kelembagaan masing-masing.

Regulasi operasional bagi pembangunan keluarga berencana, air bersih, sanitasi dan gizi yang berkualitas sebagai “diterminan faktor” dalam kerangka pembangunan kualitas kesehatan yang terintegrasi dalam pembangunan berbasis wilayah, belum tersedia.

Maka sangat tepat rencana prioritas pembangunan kualitas manusia Indonesia tahun 2020-2024 dari pasangan calon presiden Bpk. Jokowi dan calon wakil presiden Bpk. Ma’ruf Amin yang telah ditetapkan dalam dokumen visi dan misi Cawapres 01. Semoga demikian juga cawapres 02.

Semoga Allah merhidloi, amin….. HH

“Sumpah Pemuda” Adalah Pondasi Mendasar Terwujudnya Negara Republik Indonesia.


Sebagai warga negara Indonesia, patut kita bersyukur, menghargai dan bertekat untuk melanjutkan dan mengembangkan semangat dan komitmen cerdas serta visioner para pemuda dari berbagai suku bangsa di Nusantara, untuk bersatu dalam perjuangan terbebas dari penjajahan dan mencapai kesejahteraan bersama pada tahun 1928, Tepat pada tanggal 28 Oktober 1928, kesepakatan para pemuda pejuang bangsa untuk berikrar adanya persatuan bersama sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki tumpah darah dan bahasa yang satu, Indonesia.

Peristiwa “Sumpah Pemuda” tersebut menjadi pemicu yang kuat bagi perjuangan seluruh komponen bangsa Indonesia dalam berbagai dimensi politik secara bergotong royong untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indoensia.

Akhirnya berkat keinginan luhur tersebut dan atas rahmat Allah SWT, maka sampailah bangsa Indonesia, kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Negara Republik Indonesia.

Beruntunglah kita sebagai warga bangsa Indonesia, yang memiliki para pemuda cerdas dan visioner pada masa lalu sehingga kita semua saat ini telah merasakan adanya kemerdekaan dan telah dapat menikmati kesejahteraan dalam bernegara, walupun belum dapat dirasakan oleh seluruh warga negara kesatuan R.I.

Semoga saat ini dan dikemudian hari, akan jauh lebih banyak lagi lahir para pemuda tangguh, produktif sehingga berdaya saing tinggi untuk bersatu bergotong royong mewujutkan tujuan bernegara, amin.

SELAMAT HARI SUMPAH PEMUDA …

Selamat Hari Dokter Nasional Indonesia


KEPADA SELURUH SEJAWATKU, SELAMAT MENGABDI BAGI NILAI-NILAI KEMANUSIAN …

Menyimak reportase The International Society For Quality In Heath Care (ISQu) yang dilaksanakan pada 23-26 Seotember 2018 di Kuala Lumpur dengan thema Heads, Hearts and Hands: Weaving The Fabric of Quality and Safety, serta mengingat kondisi dan permaslahan pelayanan kesehatan Indonesia saat ini, terutama pada isue penyelenggaraan Sistim Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan sesuai amanah UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN, Oleh BPJS berdasarkan UU No 24 tahun 2011 Tentang BPJS, nampak adanya benang merah dengan Hari Dokter Nasional saat ini, yang sangat strategis untuk menjadi perhatian kita semua yaitu KASIH SAYANG kepada siapapun yang kita layani dalam pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan komitmen kita semua terhadap “hak dasar sehat” bagi semua orang yang harus menjadi utama bagi kemanusian. Dokter adalah profesi yang terikat dengan sumpah dokter yang diucapkannya saat diakui sebagai Dokter oleh sistem pendikan dokter.

Jadikanlah hal ini sebagai titik sentral bagi pemebangunan kesehatan untuk semua ….

KEPADA SELURUH SEJAWATKU, SELAMAT MENGABDI BAGI NILAI-NILAI KEMANUSIAN …

HanibalHamid

==========================================================================

http://www.mutupelayanankesehatan.net/2886-reportase-the-international-society-for-quality-in-health-care-isqua

Reportase The International Society For Quality In Health Care (ISQua) 

The International Society for Quality in Health Care (ISQua) kembali mengadakan pertemuan internasional tentang mutu pelayanan kesehatan, yang merupakan konferensi ke-35. Lokasi pertemuan tahun 2018 ini di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Acara berlangsung selama empat hari sejak tanggal 23-26 September, dimana hari pertama merupakan acara Pre-conference.

Tahun ini tema yang diangkat adalah “Heads, Hearts and Hands: Weaving The Fabric of Quality and Safety” dengan 11 topik didalamnya (lihat gambar dibawah). Topik yang diangkat dalam konferensi ini adalah topik-topik yang sangat relevan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Lebih dari 100 pembicara yang merupakan ahli dalam mutu dan keselamatan pasien akan mengisi acara sesi plenary dan presentasi. Tahun ini terdapat lebih dari 250 presentasi dan lebih dari 700 poster yang akan ditampilkan.

poster isqua

Pada kesempatan ini, jumlah delegasi dari Indonesia yang berpartisipasi memecahkan rekor dalam sejarah konferensi ISQua, yaitu 81 peserta. Peserta merupakan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, PKMK FKKMK UGM, RSCM, FK Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, RS Jiwa Aceh, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), RS Pelni, RSPAD Gatot Subroto, Sansekerta, RS Pertamina, RSUP Dr.Sardjito, RSUD Dr.Soetomo, RSUD Syaiful Anwar, dan RS Awal Bros Group. Para peserta hadir untuk mengikuti konferensi dan menyajikan berbagai hasil penelitian masing-masing dalam bidang mutu dan keselamatan pasien, baik dalam bentuk presentasi oral maupun poster.

Reportase disusun secara harian selama empat hari yaitu mulai hari Minggu-Rabu, tanggal 23-26 September 2018 yang akan memuat ringkasan materi yang disajikan oleh pembicara dalam berbagai sesi serta take home messages yang tim penulis anggap berguna untuk memberikan ide untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain itu, reportase juga akan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan para delegasi Indonesia dan pandangan tim penulis terkait konteks di Indonesia serta usulan tindak lanjut. Para pembaca diundang untuk memberikan tanggapan ataupun komentar secara online.

http://www.mutupelayanankesehatan.net/2901-Reportase-ISQua-Hari-Pertama

Reportase ISQua Hari Pertama 

Patient Reported Outcome Measures… Bring The Patient To The Center Of Care

Viera Wardhani,
S2 Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Mengembangkan ukuran dalam proses pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif pasien merupakan satu strategi penting dalam pelayanan yang berpusat pada pasien. Ukuran outcome (PROM=patient reported outcome measurement) misalnya rasa sakit, pengalaman (PREM=patient reported experience measurement) misalnya waktu tunggu, perhatian dokter, dan PCOM (patient change outcome management) akan melengkapi data kondisi dan perkembangan pasien. Esensinya adalah mengetahui “service value” atau sederhananya adalah “good buy” layak dibeli atau apa yang diperoleh dari yang dibelanjakan yang merupakan kombinasi antara outcome, service experience dan biaya.

1okt 1

Secara grafis, pengukuran yang perlu ada dalam sistem catatan medis harus bersifat komprehensif dan balance yang meliputi aspek klinis, fungsi, pengalaman (kepuasan), dan biaya (langsung maupun tak langsung). Keempat komponen tersebut akan menjadi semacam dashboard bagi dokter maupun pasien. Dalam keempat komponen tersebut selalu ada sudut pandang pasien, misal gejala yang dirasakan dalam ukuran klinis, dampak kondisi sakit terhadap fungsi sehari-hari, pengalaman dalam pelayanan, serta biaya tidak langsung.

1okt 2

Agar berhasil terdapat 6 kunci sukses sebuah PRO

  1. Gabungan antara generik dan spesifik sesuai penyakit
  2. Response rate harus 60-70
  3. Menggunakan multi mode agar menjangkau semua (app, komputer, paper)
  4. Diintegrasikan dengan medical record
  5. Akses real time
  6. Population health dashboard

Dalam mengembangan ukuran harus diawali dengan inquiry yaitu mengapa harus, apa tujuan kita, dan apa incentives yang diharapkan, siapa saja yang harus dilibatkan, kapan harus diukur, apa yang harus diukur, berapa banyak (rule 20-8, setiap 20 item perlu 8 menit).

Teknik workshop menggunakan studi kasus, dengan vignette kemudian peserta diminta memberikan skor PRO dalam hal ini PHQ untuk mengukur depresi, dengan mengumpamakan diri adalah pasien, selanjutnya peserta juga menempatkan diri sebagai dokter dan menetapkan kebutuhan pasien berdasarkan data informasi pasien ukuran tersebut. Peserta diminta mengevaluasi mudahkah mengisi PHQ?

Tugas berikutnya adalah mengidentifikasi sumber daya yang ada di RS/Praktek serta apa perannya dalam menerapkan PROM. Misal siapa yang mendistribusikan, mengisi, merekap, menganalisis dan menggunakan data tersebut? Menarik untuk dikaji meluasnya keterlibatan volunter untuk mengatasi kekurangan sumber daya. Mereka adalah pensiun yang membutuhkan aktifitas dan eksistensi diri, yang mendampingi dalam proses pengisian PROM.

Kasus juga menyajikan riwayat pengobatan, data klinis kadar glukosa darah, dan HgBA1c. Ketiga data tersebut (skor PHQ, gula darah puasa dan HgBA1C), di plotting dalam satu halaman. Peserta diminta melihat apa yang bisa diamati dengan masing-masing data dan gabungan ketiganya. Gainnya adalah dengan melihat dari berbagai sudut pandang lebih memberikan gambaran yang menyeluruh dari kondisi pasien, bagaimana kendali stres memberikan perbaikan pada gambaran klinis.

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi infomasi lain apa yang perlu disajikan dalam dashboard selain ketiga hal itu? Misal medication history, diet, aktifitas fisik, kecemasan, apa yang dirasakan pasien, beban permasalahan, biaya.

Tantangannya adalah menemukan dashboard yang seimbang, akan sangat bagus bila bisa disajikan dalam satu lembar summary, dicetak untuk dokter dan pasien sebagai laporan dan bahan diskusi.

Manusia merupakan makhluk dengan sistem yang kompleks, pendekatan kesehatan pun bersifat komprehensif bio-psiko-social-spiritual, dengan manusia sendiri sebagai intinya, maka pengukuran kesehatan pun harus melibatkan sudut pandang pasien untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.

Reportase Hari Kedua 

Morning Plenary
Patient-Reported Outcome Measurement (PROM): Past, Present, and Future – A Personal Account

Patient-Reported Outcome Measurement (PROM) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai patient-reported outcome (PRO). PROM memungkinkan baik pasien dan dokter untuk berkomunikasi dan menelusuri pencapaian tujuan dan hasil dari pelayanan kesehatan. Menggunakan PROM melalui instrumen survei, wawancara dan atau pengukuran indikator output kesehatan tidak hanya memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelayanan mereka, tetapi juga memungkinkan pasien untuk lebih memperhatikan kebutuhan khusus mereka dan mengkomunikasikan hal tersebut kepada penyedia layanan mereka sebelum mereka melakukan kunjungan ke fasyankes (Baca lebih lanjut di https://www.hal-health.org)

1okt2 1

Penggunaan PROM untuk apa?

  1. Health system : Performance assessment, value for money
  2. Healthcare provider organization: benchmarking, quality improvement
  3. Clinical trials: screening, treatment outcomes
  4. Clinical practice: diagnosis, monitoring progress
  5. Information for patients or clinicians: choice of provider, choice of treatment

1okt2 4

Royal Address

Dalam pidato yang disampaikan oleh His Royal Highness Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-Lah, dibahas mengenai Artificial Intelligent (AI). Artificial Intelligent membawa keuntungan dan kemudahan dalam pelayanan tetapi tetap diutamakan hubungan interpersonal antara tenaga medis dan pasien.

Penulis: Hanevi Djasri dan Novika Handayani

Reportase ISQua Hari Ketiga 

WHO: Compassion – The Heart Of Quality People-Centred Health Services

isq 3 1

Compassion (perasaan belas kasih/kasih sayang) merupakan bagian sentral dalam dari pelayanan kesehatan yang berkualitas di negara-negara berpenghasilan rendah, menengah dan tinggi. Compassion memiliki keterkaitan dengan seluruh tingkat sistem kesehatan dan semua tahapan kesinambungan pelayanan (continuum of care). Compassion memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja sistem kesehatan dalam meraih Universal Health Coverage (UHC). Tidak adanya compassion dapat menyebabkan kesalahan klinis, tingginya angka ketidakhadiran petugas medis dan kelelahan tenaga medis, serta pengalaman pasien yang buruk.

Apakah hubungan antara compassion dan arahan nasional untuk mutu pelayanan kesehatan (national direction on quality) menurut WHO?

  1. Menempatkan pasien sebagai yang utama
  2. Akuntabilitas kepada masyarakat terhadap prioritas kesehatan
  3. Berbagi dan belajar mengenai compassion dari berbagai upaya peningkatan mutu
  4. Compassion dilibatkan dalam seluruh kebijakan sektor kesehatan dan dalam national direction on quality

isq 3 2

Pengalaman dari Malawi:

  1. Kepuasan pasien adalah tujuan dari sistem kesehatan
  2. Kepuasan pasien dimulai dengan memuaskan diri sendiri
  3. Tidak akan tercipta kepuasan pasien tanpa mementingkan kebutuhan pasien
  4. Cintai orang lain (pasien) seperti mencintai dirimu sendiri
  5. Personal centred care adalah memanajemen pasien sebagai individu, bukan dilihat dari penyakitnya
  6. Utamakan equity (keadilan)
  7. Jangan jadikan sistem kesehatan untuk mencari keuntungan

Kesimpulan:

  • Kolaborasi dan belajar secara terus menerus mengenai compassion untuk menjadikan sistem kesehatan yang berfokus pada individu.
  • Hasil kesehatan (health outcomes) yang baik berawal dari compassion, saling menghargai dan pelayanan yang bermartabat
  • Jadikan organisasi menjadi organisasi pembelajar (learning organization)
  • Berikan pelayanan yang terintegrasi

Reportase ISQua Hari Keempat 

Laporan Pertemuan PKMK UGM, Dit. Mutu dan Akreditasi Kemenkes, dan WHO
(Rabu, 26 September 2018)

  1. Saran langkah penyusunan NQPS dari Dr.Shams (WHO): Menetapkan strategi untuk peningkatan mutu untuk jangka waktu tertentu (5 tahun), diikuti dengan membuat operational planning (cara untuk mencapai strategi) serta program teknisnya termasuk program costs dan financial planning.
    Tanggapan dari PKMK : Untuk kedua langkah tambahan (operational planning dan integration of technical programme dapat dibuat pada dokumen terpisah menjadi Rencana Aksi Program/RAP tahunan)
  2. isq 4okt 5
  3. WHO menyarankan untuk membuat task force untuk mutu pelayanan kesehatan di tingkat nasional, meliputi stakeholders inti dari institusi yang berperan dalam mutu pelayanan kesehatan, termasuk pemegang program prioritas kesehatan di Kementerian Kesehatan
  4. Paparan progress penyusunan NQPS Indonesia terhadap WHO masih minimal, walaupun WHO mengatakan sudah membaca hasil analisis situasi NQPS yang sudah ter-upload di GLL (Global Learning Laboratory)
  5. WHO menyarankan untuk mengundang stakeholders perwakilan dari daerah saat workshop.
  6. WHO menyarankan untuk strategi disusun berdasarkan prioritas kesehatan nasional. Tanggapan Kemenkes dan PKMK: perlu kejelasan dalam pemilihan prioritas. Program prioritas kesehatan mana yang dimaksud, apakah Renstra Kemenkes yang berkaitan dengan akses dan mutu pelayanan kesehatan, atau prioritas masalah kesehatan Kemenkes saat ini seperti TBC, stunting dan imunisasi.
    Dr.Shams menyinggung indikator seperti maternal mortality rates, yang menggambarkan mutu pelayanan kesehatan di suatu negara. MNCH menjadi prioritas di berbagai negara dan dimasukkan juga dalam strategi pada NQPS di negara-negara lain.
  7. WHO sangat mendukung proses penyusunan NQPS Indonesia dan Dr.Shams bersedia untuk me-review hasil akhir dokumen NQPS
  8. Kemenkes mengusulkan Dr.Shams jadi pembicara saat workshop. Tanggapan dari PKMK: mengusulkan Dr.Shams menjadi pembicara saat sesi sosialisasi NQPS.
  9. Dr.Shams mengusulkan ada mailist yang beranggotakan tim NQPS WHO Geneva, WHO Indonesia, Kemenkes dan PKMK untuk memudahkan komunikasi
  10. Dr. Shams memberi referensi untuk membaca buku ini http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/9789241513906-eng.pdf?ua=1  yang memuat contoh quality interventions dan NQPS negara lain.

Penulis: Novika Handayani

SANTRI SEBAGAI PENJAGA NKRI ???


Sebagai komunitas belajar secara cultural, sejak dahulu kala santri telah menjadi bagian dari kearifan lokal suku-suku bangsa yang ada di Nusantara.

Pranata sosial dalam pesantren sebagai proses belajar santri pada kyai/gurunya, sang begawan di pedepokannya ini terjadi sejak sebelum Islam masuk ke nusantara. Sehingga pada umumnya dalam pesantren tidak dikembangkan adanya perbedaaan keagamaan, sebaliknya tumbuh subur tentang cara pandang bahwa perbedaan tersebut adalah suatu keindahan.

Atau dalam masa sekarang dinyatakan … asik asik aja dan keren …

Pada umumnya pedepokan sang begawan/kyai berada di tempat yang sunyi, ditujukan agar lebih mendapatkan kemudahan dalam belajar dan sekaligus menjalin ikatan yang kuat antara guru dan murid dalam menjaga pemanfaatan ilmu yang didapatnya di pedepokan bagi kebaikan seluruh manusia.

Kelebihan pesantren saat ini dimana dalam Islam yang memberikan ruang lebar bagi budaya diskusi sesama santri dibawah bimbingan kyainya, mendorong tumbuhnya pondasi yang kokoh dalam menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi bagi kepentingan musyawarah dalam kemufakatan.

Santri sebagai kaum pelajar berbasis kultural bangsa Indonesia, sangat memahami dan meyakini keberagaman adalah suatu yang harus diterima oleh semua elemen bangsa & negara, mengingat Kesepakatan Seluruh Suku bangsa di wilayah nusantara pada tahun 1928, yang kita kenal sebagai hari sumpah pemuda, yang kemudian kesepakatan tersebut dideklarasikan pada 17 agustus 1945, dengan konstitusi UUD 1945 yang menetapkan ideologi negara RI adalah Panca Sila yang telah disepkati oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

Tantangan atas kesepakatan bangsa yang telah diproklamirkan oleh Soekarn selaku Bapak bangsa sekaligus presiden pertama Indinesia tersebut adalah adanya rencana Belanda yang akan datang ke Indonesia melalui Surabaya, membonceng pasukan sekutu dengan alasan mengamankan penyerahan pasukan Jepang yang telah disetujui pemerintah Indonesia pusat dan direncanakan datang pada tgl 24 Oktober.

Melalui utusan Soekarno pada minggu ke 2 Oktober 1945, untuk permintaan petunjuk dari Rais Akbar NU, Kyai Hasyim Ashari, yang kemudian bersama sama seluruh utusan NU berbagai wilayah (rapat tgl 21 Oktober 1945 di surabaya), mengeluarkan surat keputusan (bertanggal 22 Oktober 1945) ditujukan kepada seluruh rakyat beragama Islam untuk melakukan jihad mempertahankan negara Indonesia yang ditetapkan sebagai bentuk keimanan dalam Islam.

Semangat, gelora para “SANTRI” dalam eksoresi mencintai bangsanya melalui tanggung jawab dalam menjaga dan memoertahankan NKRI adalah keniscayaan, tanpa atau dengan adanya hari Santri sekalipun.

Selamat Hari Santri dan terima kasih kepada para Santri.

Hanibal Hamidi

( http://www.nu.or.id/post/read/72250/resolusi-jihad-nu-dan-perang-empat-hari-di-surabaya- )

Ancaman Kemajuan Indonesia Berbasis Desa


Mengamati diskusi para intelektual perguruan tinggi (rektor ITB dll) pada pagi hari ini dalam acara tv nasional terkait isue pembangunan desa, membawa “signal”bahwa Saat ini semua potensi bergerak dan berkontribusi terhadap implementasi UU Desa. Sayangnya peran dan aksi kementerian Desa yang justru bergerak terbalik akibat kebijakan Kebijakan Menteri Desa yang menghambat hal tsb karena memiliki agenda tersendiri dalam menunggangi kementerian yang sangat strategis ini. Kesadaran tersebut yang terus dijaga oleh Penguasa (Presiden) melalui Kementerian Keuangan serta tim presiden melalui civil society (NGO) dalam mewujudkan nawa cita 3…. dimana sangat tegas untuk dijadikan acauan oleh semua penyelenggatra kekuasaan terhadap pembangunan Desa, haruslah memastikan adanya konsistensi anatara semangat, dan pelaksanaan … uUU Desa. Dimana jelas sekali semangat uu desa yang termuat dalam tujuan dan azas uu Desa adalah …. yang mana implementasinya sesuai dengan pasal pasal …. musyawarah desa … daulat desa, tetapi telah mengalami hambatan dengan adanya PP yang perpres 11, 12 yang diterbitkan atas kekuatiran para “perampas kedaulatan Desa” akibat terbitnya UU Desa, dengan dikomandani oleh wapres yang dikawal jejaring pengusaha “hitam”, sbg pintu masuk dari kepentingan Luar Negeri bagi tetap lemahnya Indonesia (tergerusnya budaya bangsa “Pancasila”, oleh terabaikannya fungsi UU Desa sbg Saveguarding karakteristik budaya lokal, tergantikan oleh budaya materialistik melalui Dana Desa yang di”drive” oleh kemendesa + antek antek khianat bangasa (para tenaga ahli wb bersama para oknum bappenas yang berkeinginan kaya raya tanpa perduli negara bangasa …. Drft Kerangka Fikir …. dalam proses penataan yang lebih terstruktur

Donald Trump Menolak Mewariskan Dunia Yang Lebih Baik Bagi Generasi Mendatang (1/6/2017)


Jokowi Bagi Kedamaian Dunia Yang Berkelanjutan, disampaikan saat pidato pada rapat IMF, Oktober, 2018 di Bali; dalam konteks ekonomi global saat ini, sudah saatnya seluruh negara saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya kehancuran dunia yang salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim yang semakin ekstrem. “Untuk itu, kita harus bertanya, apakah sekarang saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? Sekali lagi, apakah sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? Ataukah saat ini waktu yang tepat untuk kerja sama dan kolaborasi?” ujar Jokowi.

Sangat Visioner …. Sangat Cerdas, Taktis dan Bijak juga Inovator (HH)

=========================================================================

Dan setahun kemudian, yaitu saat ini Masyarakat Amerika sedang menghadapi ancaman Badai Florence, sebagai akibat perubahan iklim dunia, yang telah diabaikan oleh Trump dengan menarik diri dari kesepakatan Paris 2015. pada tanggal 1/6/2017, inilah Resiko Pilpres yang penuh kontrovesial yang menghasilkan Presiden Trump pada tahun 2016.

Hasil pilpres akan sangat menentukan kesejahteraan Bangsa dan Negara negara tersebut, bagaimana dengan Pilpres RI pada 2019 ?

Semua tanggung jawab pada kehidupan yang lebih baik di masa mendatang 2019-seterusnya, ada di tangan kita saat ini yang telah ditetapkan sebagai pemilih siapakah Presiden mendatang, pada pemilu tahun 2019.

Apakah kita ingin “berjudi” dengan masa depan kita, anak dan cucu kita ?, maka menurut saya secara pribadi, Track Record atau jejak kerja calon presiden harus menjadi pertimbangan utama bagi pemilu 2019, …

Bahwa kekurangan dari Presiden Jokowi yang ada saat ini sebagai manusia yang tidak sempurna, akan menjadi fokus bagi kita dalam mendukung dan mengawalnya saat nanti melanjutkan kepemimpinanannya yang telah menunjukkan “keberanian, kecerdasan, dan tekat yang teruji, berjuang melakukan perubahan yang sangat mendasar, merubah gaya/budaya “aristrokatis/berjois/ekslusifisme/elitis” sehingga terjadi “penumpukan kekayaan bagi segelintir orang, ketimpangan kesejahteraan, ketidak adalian sosial bagi seluruh rakyat RI, sebagai warisan budaya “orde baru” menjadi “egaliter, terbuka, jujur, bijaksana, merakyat, berkeadilan sosial melalu pemerataan pembangunan, konsisten di tengah musuh-musuh yang sangat kuat dari sisi dukungan dana kampanye atas kesamaan kepentingan kelompok yang mapan yang berada dibalik layar. Kita harus bersama sama untuk memastikan pak Jokowi sebagai Presiden pada periode keduanya nanti, pada tahun 2019-2024, dapat meletakkan “Pondasi yang kokoh” bagi pembangunan Karakter Bangsa Juara, karakter bangsa nusantara yang agung …Melalu agenda “Revolusi Mental” sebagai karakter bangsa dan negara RI, Dengan berpedoman kepada Kompas Bagi siapapun yang menjadi “Nahkoda” Kapal Besar Negara Indonesia, Yaitu Kompas “Tri Sakti” …

Selamat merayakan pesta demokrasi, bergembiralah kita menyongsong bangsa dan negara yang maju dimasa mendatang .. semoga Tuhan, Allah SWT menyertai kita semua … Amin (HH)

Betapa karakter pemimpin Amerika saat ini yang tidak memiliki visi masa depan terkait iklim dunia yang cenderung berubah secara ekstrim menuju kehancuran dunia, telah diabaikan oleh seseorang manusia Amerika yang menduduki posisi sebagai presiden Amerika saat ini melalui proses pemilihan presiden Amerika pada tahun lalu (2016), yang penuh dengan “kontarversi”. Hal ini sangat mengejutkan dunia, mengingat Amerika adalah negara penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dunia, yaitu 15 %, sekaligus negara yang berpotensi sebagai sumber anggaran, pengetahuan dan teknologi terbesar bagi penurunan suhu dunia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemilihan presiden suatu negara dimanapun, yang akan mempengaruhi masa depan masyarakat (generasi mendatang) di negaranya dan berpengaruh pada masa depan generasi mendatang dunia.

Inilah tanggung jawab kita pada pemilu tahun 2019 mendatang, semoga Allah SWT melindungi kita semua sebagai kesalahan “generasi” dalam perkembangan kemajuan sejarah Indonesia menuju negara paling maju di Asia maupun negara maju di Dunia. Amin (HH).

Berita televisi menyiarkan tentang Badai “Florence”, sebagai salah satu dampak gangguan iklim, sebagai bagian akibat efek rumah kaca, yang menjadi fokus utama kesepakatan Iklim Paris yang ditandatangani hampir seluruh negara termasuk Amerika, pada tahun 2015 Oleh Obama sebagai Presiden Amerika pada saat itu, dan pada tgl 1 Juni 2016 dibatalkan oleh Presiden Trump yang sampai saat Badai Florence ini (September 2018) terjadi bersamaan goncangan politik di Amerika akibat adanya gerakan politik oposisi yang bertujuan menjatuhkannya dari kursi Presiden Amerika.

Alam telah menunjukkan kenaifan seorang Presiden yang dihasilkan melalui proses pemilu yang penuh kontoversi di Amerika.


— HH —-

AS Hengkang dari Kesepakatan Iklim Paris, Dunia Kecewa

Citra Dewi

02 Jun 2017, 10:00 WIB

Donald Trump saat mengumumkan hengkangnya AS dari Kesepakatan Paris di Gedung Putih (1/6/2017) (AP Photo/Andrew Harnik)

Liputan6.com, Washington DC – Presiden Donald Trump telah mengumumkan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari Kesepakatan Paris 2015. Dia mengatakan, negosiasi untuk kesepakatan “adil” yang tak merugikan bisnis dan pekerja AS akan segera dimulai.

Pada kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Trump menyebut bahwa ia akan mengambil langkah untuk membantu industri minyak dan batu bara negaranya.

Dalam Kesepakatan Paris 2015, AS dan 187 negara lainnya setuju untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius. Hanya Suriah dan Nikaragua yang tidak menandatangani kesepakatan itu.

Trump menyebut bahwa Kesepakatan Paris bertujuan untuk memincangkan, merugikan, dan memiskinkan AS. Ia mengklaim bahwa kesepakatan itu menelan US$ 3 triliun GDP AS dan menghilangkan 6,5 juta pekerjaan.

“Untuk memenuhi kewajiban saya dalam melindungi Amerika dan warganya, Amerika Serikat akan menarik diri dari kesepakatan iklim Paris,” ujar Trump saat mengumumkan hal yang mengejutkan banyak negara di dunia itu.

“Kita tak ingin pemimpin dan negara lain menertawakan kita lagi — dan mereka tidak akan.”

“Saya terpilih untuk merepresentasikan warga Pittsburgh, bukan Paris. Saya berjanji akan keluar atau menegosiasikan kembali perjanjian apa pun yang gagal memenuhi kepentingan Amerika. Banyak kesepakatan perdagangan akan segera dinegosiasikan ulang,” kata Trump di Gedung Putih.

Sejumlah analis mengatakan, hengkangnya AS dari Kesepakatan Paris akan semakin membebani dunia untuk mencapai tujuan kesepakatan tersebut, pasalnya AS berkontribusi emisi karbon global sebanyak 15 persen. Di sisi lain, AS juga merupakan sumber keuangan dan teknologi yang signifikan bagi negara berkembang untuk menekan kenaikan suhu.

Trump tidak memberikan jangka waktu hengkangnya AS, namun sejumlah sumber Gedung Putih sebelumnya mengatakan diperlukan waktu hingga empat tahun untuk menyelesaikan keputusan itu.

1 dari 2 halaman

Kekecewaan Dunia atas Hengkangnya AS dari Kesepakatan Paris

Mantan Presiden AS Barack Obama yang menyetujui Kesepakatan Paris, dengan cepat mengkritik tindakan tersebut. Ia menuduh pemerintahan Trump “menolak masa depan”.

Sementara itu, para pemimpin Prancis, Jerman, dan Italia mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang menolak adanya renegosiasi kesepakatan.

“Kami menganggap momentum yang dihasilkan di Paris pada Desember 2015 tidak dapat diubah. Kami sangat yakin bahwa kesepakatan Paris tidak dapat dinegosiasi ulang, karena ini adalah instrumen vital bagi Bumi, masyarakat dan ekonomi kita,” ujar mereka.

Menteri Lingkungan Hidup Kanada Catherine McKenna mengaku sangat kecewa dengan keputusan Trump. Kekecewaan juga diungkapkan Perdana Menteri Inggris Theresa May, yang kemudian menelepon Trump bahwa kesepakatan itu untuk melindungi “kemakmuran dan keamanan generasi masa depan”.

Pemimpin negara-negara Nordik, yakni Swedia, Finlandia, Denmark, Norwegia, dan Islandia juga mengutuk langkah tersebut.

Ilustrasi perubahan iklim (AFP)

Seorang juru bicara PBB mengatakan, keputusan itu adalah “kekecewaan besar bagi upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan keamanan global”.

Sementara itu negara-negara kepulauan kecil yang keberadaannya paling terancam oleh kenaikan permukaan air laut, sangat khawatir akan langkah yang diambil Trump. Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, mengatakan bahwa keputusan itu sangat penting bagi mereka yang hidup di garis depan perubahan iklim.

Miliarder teknologi, Elon Musk, memastikan bahwa dia telah meninggalkan perannya sebagai penasihat administrasi Trump sebagai protes atas keputusan orang nomor satu AS itu.

Saya meninggalkan dewan kepresidenan. Perubahan iklim itu nyata. Hengkang dari (kesepakatan) Paris merupakan langkah yang tak baik untuk Amerika atau dunia,” ujar Musk dalam Twitter.

Sehat Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Kualitas Kesehatan Masyarakat; adalah

Secara fholosofi, seperti apa yang termuat dalam sumpah Hipokrates, Kesehatan ditentukan oleh Dewa Aesculaf/Asklepius (pelayanan kesehatan) dan Dewi Hygieai/Hygiene (lingkungan dan prilaku yang bersih dan sehat).

Secara konseptual, sesuai dengan teori HL Blum, faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah, Herediter, Kualitas Lingkungan, Fola Hidup dan Pelayanan Kesehatan.

Pembangunan Kesehatan RI, Bertujuan;

Meningkatkan Kesadaran, Kemauan dan Kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan Kesehatan RI, Berasaskan; Perikemanusiaan, Keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak, keadilan, gender, nondiskriminatif dan norma agama.

Tanggung Jawab Pemerintah;

Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Pasal 14 Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

KESEHATAN ADALAH HAK AZASI MANUSIA

Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB menyatakan: “Everyone has right to standard of living adequate for health and well being of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care”.

Dipertegas dalam Konstitusi WHO tahun 1946 tentang hak azasi kesehatan bagi setiap orang, sebagai berikut:

a.    Hak atas informasi kesehatan

b.    Hak atas privasi

c.    Hak untuk menikmati teknologi kesehatan

d.    Hak atas ketersediaan makanan dan gizi

e.    Hak untuk mencapai jaminan standar hidup optimal

f.     Hak atas jaminan sosial

Amanah konstitusi RI, UUD 1945, terkait Kesehatan;

pasal 28 H :

• Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

• Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat.

pasal 34 :

Fakir miskin dan anak yang terlantar di pelihara oleh negara.

Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

SUMPAH HIPOKRATES

(Oleh LUDWIG EDELSTEIN)

Sekitar tahun 400 SM, Hipokrates, seorang tabib Yunani yang umumnya dikenal sebagai bapak kedokteran, menulis sumpah Hipokrates, yang dapat menggambarkan tentang fhilosopy pembangunan kesehatan.

“Saya bersumpah demi Apollo sang Tabib, demi Asklepius dan Hygieia dan Panaceia dan semua dewa-dewi, sebagai saksi saya, bahwa sesuai dengan kemampuan dan penilaian saya, saya akan memenuhi sumpah dan janji berikut ini”:

Menganggap guru yang mengajar seni ini sama seperti orang tua saya dan hidup bekerja sama dengannya, dan bila ia perlu uang saya akan memberinya sebagian dari milik saya, dan menganggap anak-anaknya sederajat dengan saudara-saudara lelaki saya dalam garis keturunan keluarga saya dan mengajarkan kepada mereka seni ini —jika mereka ingin mempelajarinya—tanpa menuntut bayaran atau perjanjian; untuk membagikan instruksi lisan dan peraturan dan semua pembelajaran lainnya kepada putra-putra saya dan putra-putra guru yang mengajar saya serta kepada murid-murid yang telah menandatangani perjanjian dan telah mengambil sumpah sesuai hukum kedokteran, tetapi tidak kepada orang lain.

Saya akan menjalankan pola makan demi kebaikan si sakit menurut kemampuan dan penilaian saya; saya akan menjauhkan mereka dari celaka dan ketidakadilan.

Saya tidak akan memberikan obat mematikan kepada siapa pun yang memintanya, juga tidak akan memberikan saran untuk maksud ini. Saya juga tidak akan memberikan obat yang mengakibatkan aborsi kepada seorang wanita. Dalam kemurnian dan kesucian, saya akan mempertahankan kehidupan saya dan seni saya.

Saya tidak akan melakukan pembedahan, meski terhadap penderita batu endapan, tetapi saya akan mundur agar ahli bedah mengerjakan ini.

Di rumah mana pun yang saya kunjungi, saya akan datang demi kebaikan si sakit, menjaga diri bebas dari semua ketidakadilan yang disengaja, dari semua tindakan yang mengganggu dan khususnya hubungan seks dengan wanita ataupun dengan pria, baik mereka merdeka maupun budak.

Apa yang mungkin saya lihat atau dengar dalam perawatan atau bahkan di luar perawatan sehubungan dengan nyawa manusia, yang tidak boleh disebarluaskan, saya akan merahasiakannya.

Bila saya memenuhi sumpah ini dan tidak melanggarnya, bolehlah saya menikmati kehidupan dan seni kedokteran, dihormati dengan ketenaran oleh semua orang dan di setiap waktu; bila saya menyimpang darinya atau bersumpah palsu, biarlah kebalikan dari semua ini menjadi nasib saya.

Teori Blum

Maka, Konsep pembangunan kesehatan secara universal telah disepakati terdiri dari upaya Pelayanan Kesehatan dan Upaya Promosi Kesehatan. Sehingga disimpulkan bahwa program pembangunan kesehatan, terdiri dari upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Mengingat berbagai kesepakatan Dunia bagi pembangunan Kesehatan, antara lain;

DEKLARASI ALMA ATA, 1978

Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) di kota Alma Ata, negara Kazahstan, disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi PBB untuk Anak (Unicef).

strategi utama untuk pencapaian kesehatan untuk semua (HEALTH FOR ALL). Deklarasi Alma Ata ini selanjutnya terkenal dengan: Kesehatan semua untuk tahun 2000. Bentuk opersional dalam mencapai kesehatan untuk semua pada tahun 2000 di Indonesia adalah “PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa). Sebenarnya di Indonesia “cikal bakal” atau “embrio” PKMD sejak tahun 1970 an, di Solo dan Banjarnegara dalam bentuk dana sehat, pos obat desa, arisan rumah sehat, dan sebagainya.

Deklarasi Alma Ata menyebutkan bahwa untuk mencapai kesehatan untuk semua tahun 2000 adalah melalui Pelayanan Kesehatan Dasar, yang sekurang-kurangnya mencakup 8 pelayanan dasar, yakni:

a. Pendidikan kesehatan (health education) … Promosi Kesehatan. b. Peningkatan penyediaan makanan dan gizi (promotions of food supplies and proper nutrition) c. Penyediaan air bersih yang cukup dan sanitasi dasar (adequate supply of safe water and basic sanitation)

d. Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana (maternal and child care, including family planning)

e. Imunisasi (immunization against the major infectious diseases)

f. Pencegahan dan pemberantasan penyakit endemik (prevention and control of locally endemic diseases)

g. Pengobatan penyakit-penyakit umum (appropriate treatment of common diseases and injuries)

h. Penyediaan obat esensial (provision essential drugs)

Lima Strategi OTTAWA CHARTER 1986, Kanada;

1) Mengembangkan Kebijakan Yang Berwawasan Kesehatan

2) Menciptakan lingkungan yang mendukung

3) Memperkuat Kegiatan Masyarakat

4) Meningkatkan keterampilan perorangan

5) Reorientasi Pelayanan Kesehatan

PIAGAM JAKARTA, 1997:

1) Meningkatkan tanggung jawab sosial dalam kesehatan

– Menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain.

– Melindungi lingkungan

– Membatasi perdagangan barang berbahaya kesehatan

– Menjaga kesalamatan masyarakat ditempat umum dan di tempat kerja.

– Memasukkan dampak bagi kesehatan sebagai bagian integral pembangunan nasional

2) Meningkatkan investasi pembangunan kesehatan (Reorientasi)

Terutama bagi “Wanita, Janin, Bayi, Anak-Anak, Manula, Warga Miskin, Terpinggirkan”

3) Meningkatkan Kemitraan Kesehatan.

4) Meningkatkan kemampuan perorangan dan pemberdayaan masyarakat.

5) Mengembangkan Infrastruktur Promosi Kesehatan.

Berdasarkan semua informasi di atas, yang sejalan dengan 4 Program … , maka sangatlah bijak, apabila kita lebih mengedepankan ….. dan apabila seseorang jatuh sakit, barulah upaya ….

Sehingga ..

Konstitusi RI telah mengakomodir teori kesehatan secara universal, yaitu Kualitas Kesehatan Masyarakat, yang ukurannya berdasarkan Usia Harapan Hidup, yang bertumpu pada tempat tinggal dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini dijabarkan sebagai pembangunan nasioanal sebagai upaya menjaga tubuh untuk tetap sehat (Promotif), mencegah terjadinya sakit (Preventif), mengobati segera bila terjadinya penyakit melalui pelayanan kesehatan (Kuratif), serta melakukan upaya rehabilitasi bagi masyarakat yang telah menderita penyakit dan mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh masyarakat tersebut (Rehabilitatif). Hal ini sesuai dengan kesepakatan dunia untuk meningkatkat kualitas kesehatan seseorang yang setinggi=tingginya yang dapat dicapai, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Hal ini dapat ditunjukkan dalam konstitui RI, dengan pernyataan dalam bahwa “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Bersambung..

_*BEDA tapi SAMA & SERUPA tapi TAK-SAMA*_


TULUS BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG LEBIH BAIK

_Orang yang Mencintai Kita hingga dia Menutup Mata ialah…_ _*IBU*_

_Orang yang Mencintai Kita dengan tiada Ekspresi Mata ialah…_ _*BAPAK*_

______________________________

*IBU* : _Memperkenalkan Kita kepada Dunia._

*BAPAK* : _Memperkenalkan Dunia kepada Kita._

______________________________

*IBU* : _Membawa Kita kepada Kehidupan._

*BAPAK* : _Membawa Kehidupan kepada Kita._

______________________________

*IBU* : _Menjaga Kita supaya tidak Lapar._

*BAPAK* : _Membuat Kita tahu Makna Lapar._

______________________________

*IBU* : _Memberi Kita Kasih Sayang._

*BAPAK* : _Memberi Kita Tanggung Jawab._

______________________________

*IBU* : _Mengajar Kita supaya Tidak Terjatuh._

*BAPAK* : _Mengajari Kita Bangun bila Terjatuh._

______________________________

*IBU* : _Mengajarkan Kita Berjalan._

*BAPAK* : _Mengajarkan Kita Jalan Hidup._

______________________________

*IBU* : _Mengajar Kita melalui Pengalamannya._

*BAPAK* : _Mengajar Kita untuk mendapatkan Pengalaman._

______________________________

*IBU* : _Memperkenalkan Ideologi._

*BAPAK* : _Memperkenalkan Realitas._

______________________________

*KASIH IBU* _Diketahui Semenjak Kita Dilahirkan._

*KASIH BAPAK* _Diketahui Bila Dia Sudah Tiada._

______________________________

Kasihilah *BAPAK* Anda.

Sayangilah *IBU* Anda.

_*Selama Mereka Masih Ada*_

______________________________

_Rumah tidak akan Berseri tanpa Kehadiran *Anak*, tapi…_

_Rumah akan lebih Sunyi bila *IBU & BAPAK* sudah tiada…_

_ini sekadar Renungan Bersama buat Kita sebagai *ANAK* dan sebagai *IBU & BAPAK* bagi Anak-anak Kita…_

Sebagai *Keluarga* kita harus…

*Saling mengingatkan,*

*Saling mengasihi bahkan*

*Saling mengampuni.*

*_Kita tidak bisa memilih / menentukan mau dilahirkan di Keluarga ini atau di Keluarga itu._*

Semua sdh dalam *RancanganNya* dan Kita tahu bahwa *Rancangan Tuhan Selalu Baik,*

*Tinggal bagaimana Pilihan kita…*

Memilih untuk…

*Bersyukur & Bahagia* atau

*Bersungut2 & Tidak Bersyukur* Sehingga *Tidak Pernah Bahagia.*

*F* _ATHER_

*A* _ND_

*M* _OTHER_

*I*

*L* _OVE_

*Y* _OU_

👨👩👦👧

*RENUNGAN*

*Lebih baik menangis satu kali dihadapan orang tua semasa dia Hidup*

*Dari pada menangis 1000 kali di atas Pusaranya*

oleh sebab itu sayangi dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita

*” Selamat Hari LANSIA NASIONAL “*

Perjalanan Hidup


💧Semakin bertambah usia semakin lemah tangan menggenggam..karena Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia.

*(Qs.Hud : 15-16)*

💧 Semakin bertambah usia semakin kabur mata kita… Karena Allah sedang menCerahkan mata hati untuk melihat Akhirat.

*(Qs.Al Isra:72)*

💧 Semakin bertambah usia semakin sensitif perasaan kita…. karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan.. namun hati yang berpaut kepada Allah, tiada pernah meNgecewakan.

*(Qs.Al Lukman : 22)*

💧 Semakin bertambah usia semakin gugur gigi-gigi kita….karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita akan gugur kedalam Tanah selamanya.

*(Qs.Ali Imran : 145)*

💧 Semakin bertambah usia semakin ditarik Nikmat kekuatan Tulang & Sendi kita….karena Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi Nyawanya akan di ambil…

*(Qs.An Nisa : 78)*

💧 Semakin bertambah usia semakin putih rambut kita….karena Allah sedang ingatkan kain kafan yang putih.

*(Qs.Ali Imran : 185)*

💧 Begitu juga Hati kita…semakin bertambah usia semakin sepi dan ingin bersendirian…karena Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta manusia dan dunia…

*(Qs.Al-An’am : 32)*

“Terbunuhnya Kebenaran”


*Sebelum terlambat, yang akan dipikul oleh anak dan cucu kita nantinya, selain pertanggungjawaban kita nanti di alam baqa, pastikan berani berpihak kepada KEBENARAN…!!!* Dengan aksi, bersuara atau diam dengan membenci pihak yang melakukan kesalahan, dan mendoakan bagi pihak yang berjuang bagi kebenaran (HH)

*TERBUNUHNYA KEBENARAN* (*Merinding bacanya*)

*Tentara musuh memasuki sebuah desa. Mereka menodai kehormatan seluruh wanita di desa itu, kecuali seorang wanita yang selamat dari penodaan. Ia melawan, membunuh dan kemudian memenggal kepala tentara yang akan menodainya.*

*Ketika seluruh tentara sudah pergi meninggalkan desa itu, para wanita malang semuanya keluar dengan busana compang-camping, meraung, menangis dan meratap, kecuali satu orang wanita tadi. Ia keluar dari rumahnya dengan busana rapat dan bersimbah darah sambil menenteng kepala tentara itu dengan tangan kirinya. Para wanita bertanya: “Bagaimana engkau bisa melakukan hal itu dan selamat dari bencana ini?”*

*Ia menjawab: “Bagiku hanya ada satu jalan keluar. Berjuang membela diri atau mati dalam menjaga kehormatan.”*

*Para wanita mengaguminya, namun kemudian rasa was-was merambat dalam benak mereka, bagaimana nanti jika para suami menyalahkan mereka gara-gara tahu ada contoh wanita pemberani ini. Mereka kawatir sang suami akan bertanya ” Mengapa kalian tidak membela diri seperti wanita itu, bukankah lebih baik mati dari pada ternoda ?”*

Teory Maslow pun bekerja … yang mandasar adalah instink hewani, bertahan untuk hidup (HH)

*Kekaguman pun berubah menjadi ketakutan yang memuncak. Bawah sadar ketakutan para wanita itu seperti mendapat komando….mereka beramai ramai menyerang wanita pemberani itu dan akhirnya membunuhnya. Ya…membunuh kebenaran agar mereka dapat bertahan hidup dalam aib, dalam kelemahan, dalam fatamorgana bersama.*

*Beginilah keadaan kita saat ini, orang-orang yang terlanjur rusak…..mereka mencela, mengucilkan,menyerang dan bahkan membunuh eksistensi orang-orang yang masih konsisten menegakkan kebenaran, agar kehidupan mereka tetap terlihat berjalan baik walau sesungguhnya penuh aib, dosa, kepalsuan, pengkhianatan, ketidak berdayaan, dan menuju pada kehancuran yang nyata.*

*Sebelum terlambat, yang akan dipikul oleh anak dan cucu kita nantinya, selain pertanggungjawaban kita nanti di alam baqa, pastikan berani berpihak kepada KEBENARAN…!!!* Dengan aksi, bersuara atau diam dengan membenci pihak yang melakukan kesalahan, dan mendoakan bagi pihak yang berjuang bagi kebenaran (HH)

Selamat Hari Raya Iedul Adha 1439 M


Kami, Hanibal Hamidi sekeluarga menyampaian “Selamat merayakan “Iedul Adha 1439 H, semoga Allah SWT menganugerahkan Keshalihan Nabi Ibrahim, Ketaatan nabi Ismail, Keikhlasan Siti Hajar dan keberkahan Nabi Besar Muhammad SAW, Amin.

*Apa yg membedakan negara maju dng negara miskin*

Perbedaan antara negara miskin dan kaya bukanlah dari umur sebuah bangsa.

Terbukti dari negara-negara tua seperti India dan Mesir, yang berusia lebih dari 2000 tahun dan masih merupakan negara miskin.

Di sisi lain, Kanada, Australia dan Selandia Baru yang baru berusia 150 tahun lalu hari ini adalah negara kaya.

Perbedaan antara negara miskin dan kaya tidak juga tergantung pada sumber daya alam yang tersedia.

Jepang memiliki wilayah yang terbatas, 80% pegunungan, tidak cocok untuk pertanian atau pertanian, tetapi menjadi nomor dua dalam ekonomi dunia. Negara ini seperti pabrik terapung yang sangat besar, mengimpor bahan mentah dari seluruh dunia dan mengekspor produk manufaktur.

Contoh lain adalah Swiss, ia tidak menanam coklat tetapi menghasilkan cokelat terbaik di dunia. Di wilayahnya yang kecil dia memelihara hewan dan mengolah tanah hanya selama empat bulan dalam setahun, namun memproduksi produk susu terbaik. Sebuah negara kecil yang memiliki citra keamanan dan menjadikannya sebagai bank terkuat di dunia.

Para eksekutif atau pemimpin dari negara-negara kaya yang berinteraksi dengan rekan-rekan mereka dari negara-negara miskin tidak menunjukkan perbedaan intelektual yang signifikan.

Faktor-faktor warna kulit juga tidak begitu penting, para migran yang bermalas-malasan di negara asal mereka sangat produktif di negara-negara Eropa yang kaya.

Lalu apa bedanya?

Perbedaannya adalah perilaku dari manusianya, yang dibentuk selama bertahun-tahun oleh pendidikan dan kebudayaan.

Ketika kita menganalisa perilaku orang-orang dari negara-negara kaya dan maju, diamati bahwa mayoritas mereka mematuhi prinsip-prinsip kehidupan berikut:

1. Etika, punya rasa malu.

2. Integritas/tdk gila jabatan.

3. Tanggung jawab.

4. Taat Hukum dan Aturan.

5. Mencintai profesinya.

6. Senang menabung dan berinvestasi

7. Positif thinking.

8. Menghargai dan tepat waktu.

9. Selalu produktif.

Di negara-negara miskin, hanya sedikit yang mengikuti dan menjalankan prinsip-prinsip dasar ini dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Mereka tidak miskin karena kekurangan sumber daya alam atau karena alam yang sangat kejam.

Mereka miskin karena tidak memiliki perilaku yang positif. Mereka tidak memiliki kemauan untuk mengikuti dan mengajarkan prinsip-prinsip kerja masyarakat dengan peradaban yang maju.

MEREKA MENJADI NEGARA MISKIN KARENA *MANUSIANYA HANYA SIBUK MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI ORANG LAIN*.

APABILA KITA HANYA SENANG MEMIKIRKAN DIRI KITA SENDIRI MAKA KITA TIDAK AKAN DAPAT MEMPERBAIKI NEGARA INI.

BELAJARLAH MEMPERBAIKI PERILAKU KITA AGAR SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP KEHIDUPAN.

Tunjukkan rasa hormat dan tetap rendah hati.

Selamat Ber qurban ….

PERENUNGAN 73 TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA


Perjalanan sejarah menuju negara Indonesia yang merdeka, para pemuda berasal dari berbagai suku bangsa telah mengikrarkan diri Sebagai bangsa yang satu di Nusantara, melalui sumpah pemuda pada tahun 1928. Pondasi PENYATUAN sebagai bangsa Indonesia tersebut menghasilkan kekuatan yang sangat besar untuk mampu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sampai saat ini, kita semua meyakini kekuatan atas PERSATUAN jugalah yang akan mampu mewujudkan tujuan mulia KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA yang telah diwariskan oleh para pejuang pendahulu kita.

Setelah 73 tahun kita merdeka, saat inilah waktunya kita untuk bertekat bahwa kitapun mampu meneruskan perjuangan untuk mencapai Indonesia yang Berdaulat Secara Politik, Berdikari secara ekonomi, karena Kita memiliki KEPRIBADIAN yang kokoh sebagai Bangsa yang agung (Pemilik Pancasila), sesuai dengan warisan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa Indonesia, berupa KOMPAS TRISAKTI bagi Nahkoda kapal besar Indonesia.

Dirgahayu Indonesia ….

Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN Tahun 2019 beserta Nota Keuangan, Jakarta, 16 Agustus 2018


Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN Tahun 2019 beserta Nota Keuangan, Jakarta, 16 Agustus 2018

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 16 Aug 2018 ; 248 Views

Kategori: Transkrip Pidato

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semuanya,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Wakil presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini kita bisa menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya.

RAPBN tahun 2019 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari Program Pembangunan Kabinet Kerja. Dalam empat tahun terakhir, kita telah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, lebih merata, dan lebih berkeadilan. Fondasi yang menjadi pijakan kita bersama untuk menghadapi masa depan, menuntaskan janji kemerdekaan, menuju Indonesia maju yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Kerja nyata selama empat tahun ini tidak selalu mudah karena lingkungan ekonomi nasional dan global terus mengalami perubahan yang sangat dinamis, yang mengharuskan kita menyiapkan diri dengan baik, melakukan antisipasi secara cermat, serta membuat penyesuaian dengan cepat.

Tantangan demi tantangan kita hadapi, mulai fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Akibatnya, saat ini kita menghadapi situasi di mana negara-negara emerging market mengalami tekanan, baik dari sisi nilai tukar maupun dari sisi arus modal masuk atau capital inflow. Bahkan, beberapa negara emerging market telah mengalami situasi krisis yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik dalam negeri mereka.

Menghadapi tekanan eksternal seperti itu, pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi kita dengan terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kita juga melakukan langkah-langkah tegas dan konsisten untuk mengendalikan impor. Selain itu, kita terus memacu ekspor dan meningkatkan arus modal masuk dengan menggunakan instrumen fiskal, pemberian insentif, serta memastikan reformasi perizinan bisa berjalan dengan efektif.

Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5 persen di tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I tahun 2018. Tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli tahun 2018.

Hadirin yang saya muliakan,

Kinerja ekonomi tersebut telah mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Kemiskinan turun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi satu digit 9,82 persen pada tahun 2018. Selain itu, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan turun dari 0,406 menjadi 0,389. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 71,5 pada tahun 2018.

Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus diupayakan di tengah dinamika-dinamika yang ada. Reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan Pemerintah telah mengembalikan Indonesia ke peringkat layak investasi dari seluruh lembaga rating internasional. Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business juga meningkat tajam, naik 48 peringkat dalam  tiga tahun terakhir. Logistic Performance Index Indonesia juga naik 7 peringkat dalam periode 2014 – 2018. Capaian-capaian tersebut menjadi pemicu bagi kita semuanya untuk terus bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan,

Kerja keras kita bersama dalam melakukan reformasi ekonomi telah membawa kepada momentum pertumbuhan. Reformasi di bidang fiskal juga telah menghadirkan APBN yang sehat, yang adil, dan mandiri. Sehat karena APBN disusun dengan prudent, realistis, dan efektif untuk memajukan pembangunan Indonesia, serta antisipatif menghadapi tantangan-tantangan domestik dan global. Perbaikan struktural terus dipacu dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing bangsa, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita harus terus menggiatkan investasi, ekspor, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang menciptakan produktivitas, nilai tambah tinggi, dan devisa negara.

Untuk menunjang tujuan tersebut, kebijakan fiskal dan APBN tahun 2019 dirancang dengan tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”. Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Gambaran dan proyeksi perekonomian Indonesia yang akan menjadi landasan dalam menyusun Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN tahun 2019 diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang. Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen.

Pertumbuhan tersebut akan semakin adil dan merata, dengan mendorong semakin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal; Memperkuat usaha ultra mikro, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi; Menekan ketimpangan antar daerah serta memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan; Memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat.

Dari sisi sektoral, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja perlu didorong lebih maju. Sektor swasta didorong untuk makin berperan sehingga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh. Untuk itu, penguatan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah perlu didorong dan dikembangkan dengan memperkuat industri hulu hingga hilir. Iklim investasi terus diperbaiki agar efisien dan terukur, melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi.

Hal ini penting untuk mendorong berkembangnya industri, khususnya industri skala kecil dan menengah di bidang manufaktur, konstruksi, serta industri jasa, termasuk industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi hanya 0,5 persen.

Dan dalam periode 2015 hingga semester I tahun 2018, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan sebesar Rp299,9 triliun dengan nilai realisasi subsidi bunga KUR sebesar Rp32,1 triliun dan telah dinikmati oleh 12,3 juta UMKM kita. Program dana bergulir ultra mikro untuk masyarakat di lapis terbawah telah disalurkan sebesar Rp1,1 triliun kepada 392,1 ribu usaha mikro.

Tahun 2019, Pemerintah terus meningkatkan bantuan kepada UMKM dan Koperasi melalui subsidi KUR yang akan mencapai Rp12,2 triliun dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp3 triliun. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga perlu dijaga, dan investasi serta ekspor perlu didorong untuk ditingkatkan.

Tahun 2019, Pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus/minus 1 persen. Tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan.

Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Pemerintah menyadari bahwa di tahun 2019 masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar Rupiah, baik dari faktor dinamika ekonomi negara-negara maju, termasuk normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, serta perkembangan ekonomi di Tiongkok. Perlu kita sadari bersama bahwa tantangan ini tidak hanya dialami oleh Rupiah, tetapi juga oleh banyak mata uang global. Nilai tukar Rupiah tahun 2019 diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Kebijakan perdagangan serta kenaikan suku bunga di Amerika Serikat berpengaruh terhadap kondisi keuangan di pasar domestik, termasuk pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Namun, dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional dan terjaganya laju inflasi, tekanan dari ekonomi global diharapkan dapat dimitigasi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Suku Bunga SPN 3 bulan tahun 2019 diperkirakan rata-rata 5,3 persen. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price(ICP) pada tahun 2019 diperkirakan rata-rata 70 dolar Amerika Serikat per barel. Pergerakan ICP itu seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi.

Pada tahun 2019, beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP adalah geopolitik global, peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, dan penggunaan energi alternatif. Lifting minyak bumi pada tahun 2019 diperkirakan mencapai rata-rata 750 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250 ribu barel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan segera beroperasi, serta rencana kegiatan produksi tahun 2019. Seluruh gambaran ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2019.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Di dalam RAPBN tahun 2019, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Jumlah tersebut 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018 atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara tahun 2014, sebesar Rp1.777,2 triliun. Kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil. Karena itu, belanja negara pada tahun 2019 akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin. Pada tahun 2018, Pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2019, Pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa. Sementara itu, program Bantuan Pangan nonTunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat. Pada tahun 2019, sasaran Bantuan Pangan non-Tunai ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.

Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil, serta melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada tahun 2019. Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat. Berbagai program sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hadirin yang saya muliakan,

Aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. Karena itu, Pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional.

Untuk semakin memperbaiki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Pada tahun 2019, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp487,9 triliun, meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan tahun 2014, sekitar Rp353,4 triliun.

Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, Pemerintah dapat melaksanakan program aksi kebijakan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa dari jenjang pra-sekolah hingga SD, SMP, dan SMA, pendidikan madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah, bahkan sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi S3 bagi seluruh anak bangsa yang berpotensi, terutama bagi yang kurang mampu. Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mampu menaikkan angka partisipasi murni SD, SMP, SMA, dan madrasah. Pada tahun 2019, Pemerintah akan memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar dan 471 ribu mahasiswa melalui beasiswa bidik misi.

Selain itu, dalam periode 2014-2019, Pemerintah juga melakukan investasi melalui LPDP dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27 ribu mahasiswa dari seluruh pelosok Tanah Air untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membiayai 123 kontrak riset terpilih. Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan serta rehab sekolah.

Selain itu, juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren.

Untuk memperkuat layanan kesehatan, pada tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan Rp122 triliun untuk anggaran kesehatan atau naik dua kali lipat dari anggaran kesehatan tahun 2014 sebesar Rp59,7 triliun. Sejak tahun 2016, sesuai dengan UU Kesehatan, Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Berbagai program kesehatan yang dilakukan Pemerintah selama ini telah memberikan hasil nyata dengan meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan dan penyebaran obat, sumber daya kesehatan di daerah, serta meningkatnya angka harapan hidup dan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang bersih.

Pada tahun 2019, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat, di antaranya melalui penyediaan sarana prasarana yang berkualitas pada 48 rumah sakit atau balai kesehatan, serta penguatan program penurunan angka stunting yang terintegrasi di 160 Kabupaten/Kota. Untuk mengatasi permasalahan gizi anak, Pemerintah juga akan mendorong pemberian makanan tambahan kepada 525.42 ibu hamil dan 1,5 juta balita kurus, serta imunisasi anak usia 0–11 bulan hingga mencapai 90 persen. Melalui berbagai program perlindungan sosial itu, diharapkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen dan Indeks Pembangunan Manusia naik ke 71,98.

Para pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Selain meningkatkan pembangunaan sumber daya manusia, Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2014 hanya sekitar Rp154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja 2015, dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp420,5 triliun. Pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.

Sejak tahun 2015 hingga sekarang, Pemerintah telah membangun jalan, pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta. Kita juga telah memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap 1, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah non-komersial dan broadband di desa, penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Di sisi lain, dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, Pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.

Pada tahun 2019, kita akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah. Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, Pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi. Kita akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta. Namun, dalam situasi global yang bergejolak, Pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik. Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat.

Pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya. Untuk itu, selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada tahun 2019, dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah merencanakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp832,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasi tahun 2014 sebesar Rp573,7 triliun.

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat dari 87,1 persen menjadi 93,3 persen, serta akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1 persen menjadi 67,9 persen.

Selain itu, melalui pelaksanaan Dana Desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015, berbagai sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat telah berhasil dibangun. Realisasi anggaran Dana Desa sebesar Rp127,2 triliun dalam periode 2015-2017 telah dimanfaatkan, antara lain untuk pembangunan sekitar 124 ribu kilometer jalan desa, 791 kilometer jembatan, akses air bersih 38,3 ribu unit, sekitar 3 ribu unit tambatan perahu, 18,2 ribu unit PAUD, 5,4 ribu unit Polindes, 6,6 ribu unit pasar desa, 28,8 ribu unit irigasi, 11,6 ribu unit Posyandu, dan sekitar 2 ribu unit embung.

Pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan pengalokasian Dana Desa untuk lebih berpihak pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang mempunyai penduduk miskin yang tinggi. Pemanfaatan Dana Desa juga diarahkan untuk skema padat karya tunai guna memperkuat pendapatan dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, hingga Semester I Tahun Anggaran 2018, realisasi Dana Desa telah mencapai Rp35,9 triliun atau 59,8 persen dari pagunya. Realisasi dana tersebut antara lain digunakan untuk membangun 5,3 ribu kilometer jalan desa, 24,1 kilometer jembatan, 6 ribu unit akses air bersih, 508 unit tambatan perahu, 1,6 ribu unit PAUD, 910 unit Polindes, 845 unit pasar desa, 10,8 ribu unit irigasi, 677 unit posyandu, dan 664 unit embung. Dengan pencapaian itu, serta evaluasi perbaikan yang terus dilakukan, Pemerintah berkeyakinan, dengan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp832,3 triliun pada tahun 2019 akan memperkuat pemerataan pembangunan di 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, hingga 74.957 desa.

Selain melalui belanja prioritas tersebut, di tahun 2019, Pemerintah juga memberikan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi untuk terselenggaranya pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden, yang dilakukan secara serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Alokasi anggaran yang signifikan juga ditujukan untuk bidang pertahanan dan keamanan, guna menjaga kelancaran pesta demokrasi, keamanan pelaksanaan program pembangunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berbagai belanja tersebut di atas, APBN disusun secara adil, di mana dari setiap rupiah yang dikumpulkan dari masyarakat, didistribusikan kembali untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa di seluruh pelosok Nusantara.

Para pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Kemandirian APBN diwujudkan dengan semakin mengutamakan dan mengandalkan pendanaan pembangunan dari sumber-sumber penerimaan di dalam negeri. Prinsip kemandirian APBN tersebut ditunjukkan dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama pendapatan negara.

Pada tahun 2014, sumbangan penerimaan perpajakan dalam APBN mencapai 74 persen atau Rp1.146,9 triliun, dan di tahun 2018 ini diperkirakan mencapai 81 persen atau Rp1.548,5 triliun. Semakin tingginya peranan pajak dalam mendanai APBN tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja perpajakan, melalui kebijakan, strategi perpajakan, dan implementasi reformasi pajak yang berkelanjutan, serta didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam kerangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan, kita bersyukur karena pada tahun 2016 dan 2017, Indonesia telah berhasil melaksanakan program tax amnesty yang menjadi awal dari era baru kepatuhan perpajakan di Indonesia. Di samping menggali sumber-sumber penerimaan, Pemerintah juga akan terus menjaga iklim investasi dan kemajuan dunia usaha domestik dengan kebijakan insentif perpajakan. Pemerintah juga telah mengeluarkan pengaturan pajak khusus sebagai insentif untuk usaha kecil dan menengah, serta melakukan perluasan basis pajak sebagai kelanjutan hasil Tax Amnesty melalui Automatic Exchange of Information (AEoI).

Ke depan, kebijakan perpajakan diharapkan juga lebih akomodatif menghadapi tren ekonomi digital dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung administrasi perpajakan. Pada tahun 2019, kita secara konsisten tetap berupaya untuk menggali sumber pendapatan secara realistis dan berkeadilan, menjaga iklim investasi, melakukan konservasi lingkungan, dan melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan sebesar Rp2.142,5 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp361,1 triliun, dan Hibah sebesar Rp0,4 triliun. Pendapatan Negara dan Hibah di tahun 2019 menunjukkan kenaikan 12,6 persen dari perkiraannya tahun 2018, bahkan naik 38,2 persen dari Pendapatan dan Hibah di tahun 2014, sebesar Rp1.550,5 triliun.

Dari sisi perpajakan, arah kebijakan tahun 2019 dilakukan dengan mengumpulkan sumber pendapatan negara dari kegiatan ekonomi nasional, serta terus mendorong peningkatan kepatuhan melalui reformasi administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan. Dengan kebijakan itu, melihat perkembangan positif penerimaan perpajakan, didukung momentum pertumbuhan ekonomi, diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat mencapai 12,1 persen terhadap PDB, naik dari perkiraan di tahun 2018 sebesar 11,6 persen.

Pemerintah akan terus memberikan insentif perpajakan melalui berbagai instrumen, yaitu: Insentif perpajakan sektoral untuk mendukung sektor prioritas, antara lain melalui kebijakan tax holiday, tax allowance, fasilitas pembebasan Bea Masuk, dan subsidi pajak; Insentif perpajakan Kawasan, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan industri, dan tempat penimbunan berikat; Insentif perpajakan khusus untuk mendorong ekspor, antara lain melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, penugasan khusus ekspor, dan tempat penimbunan berikat.

Dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan vokasi dan litbang, Pemerintah juga akan memberikan insentif perpajakan khusus berupa fasilitas pengurangan pajak. Sementara itu, kebijakan PNBP tahun 2019 esensinya diarahkan untuk optimalisasi penerimaan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset, dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam melakukan optimalisasi PNBP Sumber Daya Alam, Pemerintah terus memperbaiki tata kelola dan transparansi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, serta menjaga pengelolaan dan keberlanjutan kelestarian alam. Dengan telah direvisinya UU PNBP, diharapkan pengelolaan PNBP akan lebih baik dan optimal, dengan tetap mempertimbangkan keadilan masyarakat, serta kesinambungan pengelolaan sumber daya alam ke depan.

Hadirin yang saya muliakan,

Pembiayaan APBN tahun 2019 akan dilaksanakan secara akuntabel. Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB akan tetap dikendalikan dalam batas aman, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan utang lebih berhati-hati untuk mengurangi risiko dan biaya, serta mengarahkan penggunaannya secara lebih produktif untuk program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah. Pada tahun 2019, Pemerintah tetap mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan fiskal ekspansif secara proporsional dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan. Hal ini ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi 2,12 persen tahun 2018 dan pada tahun 2019 akan diturunkan untuk defisit APBNnya menjadi 1,84 persen.

Arah kebijakan APBN yang terkendali membuktikan bahwa Pemerintah selalu mengelola fiskal dengan hati-hati dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan merata. Perbaikan kebijakan fiskal juga ditunjukkan dengan defisit keseimbangan primer yang pada tahun 2015 mencapai Rp142,5 triliun, turun menjadi hanya Rp64,8 triliun pada tahun 2018, dan terus diarahkan lebih rendah lagi menuju defisit Rp21,7 triliun pada tahun 2019.

Dengan arah kebijakan fiskal itu, diharapkan kita akan dapat mencapai kondisi keseimbangan primer yang seimbang atau surplus dalam waktu dekat. Selain penurunan defisit anggaran, untuk mengendalikan tambahan utang, Pemerintah juga melakukan pengurangan pembiayaan anggaran dalam tahun 2019 sebesar 5,4 persen. Langkah pengendalian ini konsisten dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang juga mengurangi pembiayaan sekitar 14,3 persen.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kita masih mengalami kenaikan pembiayaan akibat ekspansi fiskal untuk stabilisasi dan memperkecil dampak merosotnya harga komoditas waktu itu. Dengan defisit APBN serta defisit keseimbangan primer yang semakin kecil, dengan peningkatan pendapatan yang realistis, dengan belanja yang makin berkualitas dan tepat sasaran, serta pembiayaan yang prudent dan produktif, maka APBN diharapkan akan semakin sehat, adil, dan mandiri.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya. Besar harapan kami untuk segala dukungan, masukan, dan kerja sama seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam pembahasan RAPBN tahun 2019. Kita harus sadari bahwa APBN adalah uang rakyat yang harus kita jaga bersama dan dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan rakyat di masa sekarang maupun untuk generasi masa depan.

Sebagai penutup, perkenankanlah kami menyampaikan bahwa kebijakan serta pengelolaan ekonomi tidaklah berada di ruang vakum. Kondisi sosial politik yang dinamis dan harmonis memberi kontribusi positif bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif dan optimal sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, besar harapan kami, DPR RI terus mendukung Pemerintah, terus bekerja sama, bergotong royong demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

Ingat, Kerja Kita Prestasi Bangsa!

Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila!

Terima kasih,

Wassalammu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya

Jakarta, 16 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO

Apakah Sudah Tepat 12 Indikator Keluarga Sehat ?


Seperti kita kelahui bersama, Kemterian Kesehatan Menetapkan “Instrumen” Dalam Mencapai Indonesia Sehat Dengan Basis Keluarga Sehat. Hal ini cukup tepat. Sayangnya dalam menetapkan Indikator Instrumen “keluarga Sehat”, melupakan Peran Utama “Gizi” yang tepat bagi keluarga, dan masih mengakomodasi “ruang abu-abu” atas tekanan kelompok kepentingan “komunitas profesional” yang memaksakan kehendak, serta kepentingan berbagai kelompok yang bukan variabel “Akar Permaslahan Bagi Kualitas Kesehatan”.

Sehingga menapikan “standar kompetensi” pelaksana sebuah program atau kegiatan strategis kesehatan. Sedangkan kita ketahui dalam upaya pembangunan kesehatan, faktor penentu keberhasilan adalah “petugas kesehatan yang berkompeten” dengan proporsi 66 % tingkat pengaruhnya terhadap keberhasilan program dan atau kegiatan pembangunan kualitas kesehatan.

Terdapat 12 indikator utama yang telah ditetapkan untuk menyatakan suatu keluarga sehat atau tidak, yaitu:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan

6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok

10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Selayaknya Pembangunan Kualitas Kesehatan Indonesia “Linier” dengan Alat Ukur yang digunakan oleh WHO yang merupakan representasi kesepakatan para ahli kesehatan dari seluruh negara di Dunia yang menetapkan alat ukur KUALITAS KESEHATAN MASRAYAKAT dengan Nilai ANGKA HARAPAN HIDUP PADA SAAT KELAHIRAN (AHH) masyarakat di masing-masing negara.

Karena di Indonesia tidak tersedia catatan kelahiran dan kematian bagi seluruh penduduk Indonesia untuk menganalisa AHH masyarakat indonesia, maka disepakati oleh seluruh para ahli kesehatan Indonesia pada tahun 2008, pengukuran KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA dengan pendekatan 24 Indikator Pembannguan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IPKM), yang kemudian ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan pada saat itu.

Sedangkan Instrumen pendekatan kualitas kesehatan masyarakat melalui Keluarga sehat sebagai unit “inti” komunitas masyarakat adalah pilihan strategi dalam mencapai Indomesia Sehat, sejalan dengan IPKM.

Dengan kerangka fikir tersebut, maka seharusnya Indikator Keluarga Sehat, mengacu dari 24 IPKM tersebut, dan apabila menginginkan lebih sederhana dan tidak bias makna, maka indikatornya dapat dikerucutkan pada 2 (dua) kelompok utama “Determninan Faktor Pembangunan Kualitas Kesahatan Indonesia”, yaitu Pelaksana Kesehatan dan Faktor Utama Lingkungan Kesehatan (air bersih, sanitasi dan gizi) di tengah-tengah masyarakat umum. Tentunya Kedua kelompok faktor strategis kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, sesuai dengan anatomi Pembangunan Kesehatan Indonesia, pada tingkat masyarakat yang sejalan dengan 24 IPKM adalah DOKTER PUSKESMAS sebagai Pelaksana pada tingkat Kecamatan (Puskesmas) dan BIDAN DESA sebagai Pelaksna pada Tingkat Desa. Sedangkan Kelompok Faktor strategis lainnya adalah AIR BERSIH, SANITASI dan GIZI yang berkualitas.

Berlandaskan pemikiran tersebut maka sangat jelas Indikator Keluarga Sehat tidak akan berguna apabila faktor Gizi Berkualitas tidak dimasukkan di dalamnya, dan akan bias kepentingan atau tidak akan efektif bagi perlindungan kepentingan masyarakat apabila tidak ditegaskan adanya kompetensi petugas pelaksana seluruh kegiatan kesehatan tersebut pada tingkat kecamatan terutama Pembangunan Kesehatan masyarakat Adalah DOKTER PUSKESMAS (Yang berfungsi sebagai penaggung jawab DOKTER KOMUNITAS KECAMATAN) serta BIDAN DESA sebagai penanggung jawab kualitas persalinan dan pembinaan perkembangan balita. Dan juga permaslahan ISUE STUNTING SELESAI DALAM WAKTU SESEGERA MUNGKIN. (HanibalHamidi – HH)

#Desalogi #PerdesaanSehat #PembangunanKualitasKesehatanIndonesia #DaulatDesa #DanaDesa #VisiMisiJokowi #Nawacita #Trisakti

“Pembangunan Manusia Seutuhnya”, Memastikan Kepemimpinan Indonesia Pada Era Mellenia


Opini, sketsindonews –

Dalam perjalanan sejarah 72 tahun Indonesia merdeka, sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pembangunan nasional Indonesia diawali pelaksanaannya pada masa Presiden Soekarno selaku presiden pertama Republik Indonesia, selama 22 tahun berkuasa.

Pembangunan nasional pada masa Presiden Soekarno, bagi negara yang baru diproklamirkan, tentunya dilaksanakan dengan segala keterbatasan. Dengan prioritas pada pembangunan politik bernegara dan berbangsa, melalui upaya konsolidasi dan penataan organisasi pemerintahan Indonesia.

Kinerja pemerintahan Soekarno, berhasil meletakkan “pondasi negara” yang sangat kokoh bagi kesatuan dan persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki banyak keberagaman suku bangsa.

Kita sadari bersama bahwa keamanan dan ketertiban negara, sebagai dampak adanya ikatan kuat dalam persatuan dan kesatuan Indonesia, merupakan prasyarat utama dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Tahapan pembangunan nasional berikutnya dalam mengisi kemerdekaan, dilanjutkan oleh Soeharto sebagai presiden RI kedua selama 32 tahun. Pembangunan nasional pada masa Soeharto memprioritaskan pada pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang sosial hanya didekati pada “hilirnya” melalui bantuan sosial semata, sedangkan pada “hulunya” yaitu penyebab yang terstruktur kurang mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan negara yang kurang ramah bagi ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh pendududk dimanapun berada, tidak dijalankan dengan optimal. Sehingga banyak memunculkan kesenjangan yang luas dan dalam dalam perbagai sudut pandang pembangunan politik.

Bila dianalisa tentang anatomi perkembangan pertumbuhan ekonomi pada masa lalu sampai saat ini, terpampang nyata bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai akibat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang dijadikan pasar bagi produksi barang negara lain, atau pertumbuhan ekonomi yang “anomali”. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan karena banyaknya produksi barang atau jasa dari produksi masyarakat dan atau perusahaan Indonesia yang dibeli oleh negara lain (pertumbuhan ekonomi secara normal), sehingga menghasilkan pendapatan bagi negara secara langsung ataupun tidak langsung.

Dengan demikian peran pemerintah sebagai regulator sekaligus pengelola kekayaan negara dalam melaksanakan tanggung jawab kemajuan pembangunan yang mensejahterakan seluruh penduduk tidak berjalan efektif.

Sampai saat ini, kemampuan masyarakat membayar barang produksi luar tersebut mengandalkan pendapatan dari adanya kegiatan yang terkait dengan anggaran pembangunan negara (APBN). Sedangkan APBN Indonesia juga menumpukan sumber pendapatan negara dari hasil eksflorasi kekayaan alam oleh negara lain sebagai konsensinya dan atau dari hutang. Situasi ini akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang salah dan melibatkan banyak oknum dalam pemerintahan dalam waktu yang cukup lama.

Sehingga akibat banyaknya oknum yang mengedepankan kepentingan pribadi, cenderung menjadi “budaya” pemerintahan yang korup. Pada gilirannya konstruksi ekonomi tersebut menghasilkan banyak perusahaan “konglemarasi dan monopoli” pada sekelompok komunitas dan terjadi akumulasi yang berlebih bagi kapital pada sekelompok masyarakat dan akumulasi investasi di pulau Jawa. Kondisi sebaliknya di wilayah lainnya. yang mengakibatkan terjadi kesenjangan akumulasi kapital yang sangat lebar antara perusahaan-perusahaan besar nasional dibandingkan dengan gabungan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Selain itu juga terjadi kesenjangan perkembangan pmbangunan antar wilayah, terutama antara wilayah pulau Jawa dengan wilayah lainnya. Hal ini ditengarai juga akibat kekuasaan yang tersentral hanya di pemerintahan pusat saja.

Selain itu, kondisi ini akan mengakibatkan habisnya kekayaan alam, semakin lebar kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan antar masyarakat maupun antar wilayah, disertai semakin banyaknya hutang negara dan juga semakin banyak masyarakat yang miskin yang akan bermuara pada bangkrutnya negara menuju kegagalan fungsi negara.

Sebagai akibat anomali pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, maka akan menghasilkan perusahaan nasional dengan ketahanan ekonomi yang rendah. Hal ini akibat banyaknya perusaahan nasional Indonesia yang tumbuh dari proses hubungan yang “anomali” secara ekonomis. Dimana perusahan yang dihasilkan dari hubungan pemerintah yang korup dengan pengusaha yang berperan sebagai “tengkulak” bagi kepentingan perusahaan atau negara lain. Bukan perusahaan yang tumbuh dari hubungan yang normal antara pengguna (konsumen) dengan penyedia (produsen) yang saling menguntungkan. Sehingga pada saat terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1998, menimbulkan krisis multi dimensial bagi pemerintahan yang berkuasa di Indonesia, yang mengakibatkan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden.

Semangat mengkoreksi pembangunan orde baru tersebutlah masa reformasi kita laksanakan bersama dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik yang bersandar kepada kedaulatan rakyat (demokrasi) sebagai sentralnya.

Tantangan dan Hambatan

Setelah hampir 20 tahun perjalanan reformasi yang kita laksanakan bersama, telah banyak diterbitkannya produk perundang-undangan dalam menjabarkan perintah konstitusi hasil amandemen yang ditetapkan. Terutama untuk mewujudkan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang merepresentasikan kedaulatan rakyat sebagai sentralnya.

Dimana rakyat memilih secara langsung melalui pemilihan umum pasangan presiden dan wakil presiden serta pasangan kepala daerah di berbagai wilayah masing-masing, yang dipercaya untuk menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, serta kepala daerah, selama lima tahun.

Pada saat yang sama, rakyat juga memilih anggota DPR RI dan anggota DPRD untuk menjadi wakil rakyat dalam menyusun dan menyetujui anggaran yang pembangunan nasional setiap tahun, serta menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah diterbitkan. Tentu saja kita harapkan bersama bahwa rakyat memilih berdasarkan informasi tentang program dan rekam jejak yang disampaikan pada saat kampanye politik oleh para calon terpilih tersebut.

Untuk mencapai harapan ini, kita sadari bersama bahwa tantangan terbesarnya adalah rendahnya kualitas penduduk Indonesia, dimana pada awal reformasi, jumlah penduduk Indosnesia yang berkualitas kurang dari sepuluh persen, maka sulit diharapkan pelaksnaan demokrasi dapat berkualitas yang akan mampu mempercepat kemajuan dan kesejahteraan negara tersebut.

Karena berdasarkan statisistik, demokrasi yang berkualitas, mutlak membutuhkan minimal dua puluh persen penduduk yang setara starata satu atau sarjana. Sehingga pada saat semua janji politik calon pasangan presiden yang terpilih oleh mayoritas masyarakat karenanya, diterjemahkan secara “teknokrasi” menjadi prioritas pembangunan nasional, sekaligus memastikan adanya dukungan dan partisifasi dari seluruh rakyat yang telah memilihnya.

Demikian juga pasangan presiden terpilih, harus memastikan seluruh informasi yang dijanjikan saat kampanye politik cukup realistis. Pembangunan yang akan mensejahterakan rakyat juga harus sejalan dengan tunjuan pembangunan nasional jangka panjang.

Hal yang sama dalam peroses keterpilihan anggota DPR RI dan DPRD telah berkesesuaian antara “track record” kinerja dan kemampuan personal yang tertpilih dengan tugas dan fungsi serta wewenang legeslatif yang akan menjadi mandatnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, maka peran pers yang berintegritas dan berkualitas dalam menyampaikan informasi dinamika perkembangan penyelengaraan kekuasaan oleh pemerintahan diharapkan dapat menyampaikan dengan baik, berimbang serta terbuka semua informasi yang ada.

Selain itu sangat dibutuhkan penegakkan hukum yang berkeadilan dalam menjaga pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan yang ada telah sesuai dengan ketentuan peraturan oerundang-undangan tersebut.

Dari seluruh analisa tentang perjalanan sejarah dinamika pembangunan nasional Indonesia pada berbagai dimensi bernegara dan berbangsa di atas, nampak bahwa sangat dibutuhkan peran aktif dari penduduk yang berkualitas dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana sampai saat ini, sejalan dengan status Indonesia sebagai negara yang terjebak pada “middle trap income” serta kualitas demokrasi yang rendah, serta rendahnya produksi Indonesia, yang bersumber dari rendahnya kualitas penduduk Indonesia sampai saat ini.

Permasalahan Kependudukan Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, hasil sensus tahun 2010 sebagai berikut:

<img data-attachment-id=”21940″ data-permalink=”https://sketsindonews.com/pembangunan-manusia-seutuhnya/20180227_083459/&#8221; data-orig-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?fit=1080%2C890&amp;ssl=1&#8243; data-orig-size=”1080,890″ data-comments-opened=”0″ data-image-meta=”{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}” data-image-title=”20180227_083459″ data-image-description=”” data-medium-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?fit=300%2C247&amp;ssl=1&#8243; data-large-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?fit=618%2C509&amp;ssl=1&#8243; class=”wp-image-21940 size-medium” src=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=300%2C247&ssl=1&#8243; alt=”” width=”300″ height=”247″ srcset=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=300%2C247&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=768%2C633&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=1024%2C844&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?w=1080&amp;ssl=1 1080w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” data-recalc-dims=”1″ /> (Ilustrasi cara pandang pembangunan kualitas kependudukan)

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen).

Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk.

Penduduk laki-laki Indonesia sebanyak 119 630 913 jiwa dan perempuan sebanyak 118 010 413 jiwa. Seks Rasio adalah 101, berarti terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan (KI). Seks Rasio nasional pada kelompok umur 0-4 sebesar 106, umur 5-9 sebesar 106, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai 64 berkisar antara 93 sampai dengan 109, dan umur 65+ sebesar 81.

Median umur penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 27,2 tahun. termasuk kategori menengah (intermediate). Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun.

Rasio ketergantungan penduduk Indonesia adalah 51,31. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (KI-15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 46,59 sementara di daerah perdesaan 56,30.

Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 25,7 tahun dan perempuan 22,3 tahun (perhitungan Singulate Mean Age at Marriage/SMAM).

Persentase penduduk 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah sebesar 2,51 persen dan yang tidak sekolah lagi sebesar 6,04 persen.

Persentase penduduk 5 tahun ke atas berpendidikan minimal tamat SMP/Sederajat sebesar 40,93 persen.

Jumlah penduduk yang merupakan migran risen terus meningkat dari waktu ke waktu. Tercatat 5 396 419 penduduk atau 2,5 persen penduduk merupakan migran masuk risen antar provinsi. Persentase migran risen di daerah perkotaan tiga kali lipat lebih besar migran risen di daerah perdesaan, masing-masing sebesar 3,8 dan 1,2 persen. Menurut gender, jumlah migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan, 2 830 114 berbanding 2 566 305 orang. Seks rasio migran risen adalah 110,3. Data-data tersebut menunjang teori, bahwa migran lebih banyak di daerah perkotaan dan laki-laki lebih banyak yang melakukan perpindahan.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) adalah sebesar 169,0 juta jiwa, terdiri dari 84,3 juta orang laki-laki dan 84,7 juta orang perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah angkatan kerja, yakni penduduk 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi yaitu mereka yang bekerja , mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha sebesar 107,7 juta jiwa, yang terdiri dari 68,2 juta orang laki-laki dan 39,5 juta orang perempuan. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah angkatan kerja yang tinggal di perkotaan sebesar 50,7 juta orang dan yang tinggal di perdesaan sebesar 57,0 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 104,9 juta jiwa dan yang mencari kerja sebesar 2,8 juta jiwa.

Dari informasi atas data tersebut di atas, mengesankan “tidak ada” peran pengaturan oleh negara terhadap perkembangan kependudukan nasional maupun daerah. Sehingga sulit diharapkan dapat berkontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia, oleh Soekarno yang diformulasikan dengan Tri Sakti, yaitu Indonesia sebagai negara yang “Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian Sebagai Bangsa Nusantara yang agung. Bangsa yang memiliki cara pandang hidup Pancasila, yang menggambarkan harapan terhadap kondisi demokrasi politik, ekonomi dan sosial dalam satu tarikan nafas pendek yang sehat dan melegakan, tanpa adanya salah satu dimensi kehidupan tersebut yang memiliki ketahanan rendah.

Dengan demikian Indonesia akan diakui oleh dunia sebagai negara yang memiliki karakter budaya Pancasila, yang mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya, sekaligus sangat dibutuhkan perannya bagi berkelanjutan kehidupan dunia.

Esensi tata kelola pemerintahan yang baik sesungguhnya ditujukan bagi optimalnya hubungan antara penduduk dengan sumber daya alam lingkungan hidupnya pada masing-masing wilayah pemukiman.

Sehingga kualitas hubungan tersebut menimbulkan hubungan yang saling membutuhkan dan terjaga keseimbangannya yang selaras dalam berkelanjutan yang saling meningkatkan nilai tambah masing-masing.

Untuk menopang hubungan yang berkualitas tersebut, tentunya membutuhkan kebijakan pembangunan kependudukan yang berkualitas secara nasional, yang menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh elemen negara dalam membangun.

<img data-attachment-id=”21941″ data-permalink=”https://sketsindonews.com/pembangunan-manusia-seutuhnya/20180227_084147/&#8221; data-orig-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?fit=1080%2C729&amp;ssl=1&#8243; data-orig-size=”1080,729″ data-comments-opened=”0″ data-image-meta=”{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}” data-image-title=”20180227_084147″ data-image-description=”” data-medium-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?fit=300%2C203&amp;ssl=1&#8243; data-large-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?fit=618%2C417&amp;ssl=1&#8243; class=”size-medium wp-image-21941 aligncenter” src=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=300%2C203&ssl=1&#8243; alt=”” width=”300″ height=”203″ srcset=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=300%2C203&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=768%2C518&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=1024%2C691&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=110%2C75&amp;ssl=1 110w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?w=1080&amp;ssl=1 1080w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” data-recalc-dims=”1″ />

Menyadari bahwa penduduk sebagai obyek pembangunan, juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri, sehingga penduduk yang berkualitas sebagai obyek pembangunan, akan efektif berpatisifasi dalam pembangunan berbagai bidang.

Demikian pula penduduk selaku subyek pembangunan, akan mampu merumuskan, melaksnakan dan mengendalikan pemanfaatan dan keberlanjutan perkembangan lingkungan alam kehidupan wilayah sekitarnya. Sehingga akan dipastikan terjadinya nilai tambah atas interaksi kedua unsur kehidupan ini, penduduk yang berkualitas dengan lingkungan alam wilayah sekitarnya sebagai pendukung kehidupan.

Dimana hasil pemanfaatan sumber daya alam yang ada akan menjadi barang produksi masyarakat Indonesia dalam mendatangkan devisa negara.

Demikan pula bagi pembangunan politik Indonesia, akan dapat diwujudkan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia secara berkeadilan.

<img data-attachment-id=”21942″ data-permalink=”https://sketsindonews.com/pembangunan-manusia-seutuhnya/20180227_084441/&#8221; data-orig-file=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?fit=1080%2C743&amp;ssl=1&#8243; data-orig-size=”1080,743″ data-comments-opened=”0″ data-image-meta=”{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}” data-image-title=”20180227_084441″ data-image-description=”” data-medium-file=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?fit=300%2C206&amp;ssl=1&#8243; data-large-file=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?fit=618%2C425&amp;ssl=1&#8243; class=”size-medium wp-image-21942 aligncenter” src=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=300%2C206&ssl=1&#8243; alt=”” width=”300″ height=”206″ srcset=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=768%2C528&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=1024%2C704&amp;ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=110%2C75&amp;ssl=1 110w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?w=1080&amp;ssl=1 1080w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” data-recalc-dims=”1″ />

Berbagai aspek kemajuan telah dicapai selama 19 tahun perjalanan reformasi, namun demikian dalam banyak hal juga menyisakan banyak agenda pembangunan yang perlu segera dilakukan agar cita-cita seluruh warga negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi dapat terwujud. Tentunya sangat bijaksana bila Indonesia dalam paradigma tata kelola pemerintahan yang baik, menetapkan arah pembangunannya pada pembangunan manusia seutuhnya sesuai amanah konstitusi.

Memprioritaskan percepatan pembangunan kependudukan yang berkualitas, dimana pembangunan yang diorentasikan kepada percepatan peningkatan kualitas penduduk, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemerataan kepadatan penduduk dan pembangunan keluarga berencana sebagai basis karakter bangsa.

Sehingga terjadilah keselarasan dan keseimbangan antara kebutuhan hidup penduduk dan lingkungan alam penunjang kehidupan penduduk dalam wilayah pemerintahan otonomi masing-masing.

Pembangunan manusia yang demikian adalah sintesa dari nation and character building, socio-ecomic building, dan democratie and human development yang selama ini telah dilaksanakan secara partial dan sectoral sehingga selalu menyisakan agenda besar yang tak terselesaikan dengan baik dalam tahapan pembangunan yang ada.

Pembangunan manusia seutuhnya membutuhkan ketiga orientasi tersebut secara terintegrasi, oleh semua komponen negara dan bangsa secara serempak sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan atau kewajiban masing-masing pihak.

Isu-isu kependudukan dan lingkungan hidup merupakan isu sentral sejak lama, akibat dari eksploitasi alam secara berlebihan yang disertai dengan ketidak adilan dalam pemanfaatannya bagi masyarakat sekitarnya.

Sehingga menimbulkan isu sentral pembangunan keberlanjutan dunia tentang berbagai ancaman terhadap manusia dan lingkungannya pemukimannya, mulai dari perubahan iklim, kebutuhan hutan bagi paru-paru dunia, hingga kesetaraan pemenuhan hak dasar setiap warga negara dan keluarga oleh pemerintahan negara masing-masing. Penduduk dan lingkungan alam kehidupannya memiliki hubungan saling mempengaruhi dan saling ketergantungan, dan tidak dapat salah satu terabaikan.

Perjalanan sejarah Indonesia pernah menyatukan kedua isu tersebut dalam tanggung jawab Kementrian Pembangunan Manusia (seutuhnya). Kemudian direduksi menjadi sumberdaya manusia. Sesungguhnya pembangunan kualitas kependudukan telah dijadikan salah satu aspek dalam pembangunan nasional yang ada, namun pelaksanaannya sangat parsial bahkan cenderung sektoral.

Secara konsepsional, kerangka kerja pembangunan manusia yang seutuhnya, telah dijabarkan dalam amanah Undang-Undang no. 52 tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (UU PKPK). UU PKPK juga mengamanahkan agar dapat dipastikan perkembangan kependudukan Indonesia pada semua wilayah dapat selaras dan seimbang antara jumlah penduduk, kualitas penduduk dan daya dukung lingkungan alam masing-masing wilayah.

Selain itu diamanahkan juga pembangunan keluarga sebagai basis bagi pembangunan karakter bangsa. Bukan keluarga yang mengangungkan kemajuan material yang mengagungkan pasar liberal dan capitalisme, melainkan membebaskan dari hal itu agar setiap manusia Indonesia memiliki dan menjiwai Trisakti.

Tingkat kemajemukan atau kebinekaan yang luas pada berbagai dimensi kehidupan secara natural dan sejarah, akan semakin kompleks dan rumit akibat interaksi global yang oleh Soekarno disebut sebagai suatu sistem Nekolim atau saat ini dikenal sebagai neolib.

Oleh karenanya menjadi wajar bila kemudian realitas kekinian dipenuhi oleh ancaman ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antara yang berpunya dan tidak punya. Bahkan ketidakmampuan negara memenuhi dan melindungi hak konstitusi setiap warganya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar warganya sebagai “manusia seutuhnya”.

Bahkan dalam beberapa kasus, negara belum bisa menghargai kebhinekaan warganya, yang ditingkahi oleh oteritarianisme teknokrasi yang cenderung menyeragamkan semua obyek pembangunannya, tidak terkecuali pada manusia yang bukan hanya sebagai obyek pembangunan semata, tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Itulah mengapa pembangunan nasional haruslah diarahkan kepada pembangunan manusia yang seutuhnya. Manusia yang memiliki harkat dan martabat manusia sebagai mahluk sempurna ciptaan Tuhan yang diperankan sebagai “khalifah di muka bumi”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka haruslah tersedia kebijakan pembangunan kependudukan yang berkualitas secara nasional. Tentunya kebijakan tersebut harus berdasarkan data dan informasi faktual dan terkini tentang perkembangan kependudukan yang terperinci dan dikoordinasikan bersama seluruh pihak terkait. Mengarusutamakan kebijakan pembangunan kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional adalah amanah undang-undang PKPK bagi seluruh kementerian sektoral dan pemerintahan otonomi daerah.

Tentunya ketersediaan data dan informasi kependudukan yang dibutuhkan bagi semua pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional yang berwawasan kependudukan, dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang harus dapat difasilitasi.

Selain itu haruslah tersedia tim adcocacy dan pendampingan bagi semua pihak yang membutuhkan dalam melaksanakan komitmen politik pembangunan yang berwawasan kependudukan. Secara teknokrasi kebutuhan tata kelola percepatan pembangunan kualitas kependudukan adalah ketersediaan instrumen percepatan pembangunan sebagai berikut;

Perencanaan pembangunan nasional berdasarkan struktur kependudukan

Pengendalian pertumbuhan penduduk (Kontrasepsi),

Pembangunan keluarga (KB),

Pengendalian kepadatan kependudukan (Tansmigrasi),

Fasilitasi Pelaksanaan komitmen pembangunan berwawasan kependudukan (Tim advokasi, Tim Pendamping, Analisa data dan informasi perkembangan penduduk berdasarkan wilayah).

Apabila seluruh desain kebijakan pembangunan nasional berwawasan kependudukan seperti penejelasan diatas sebagai pendekatan bagi mewujudkan pembangunan manusia yang seutuhnya dapat terlaksana dengan baik, maka kegamangan dalam mendapatkan bonus demographi dan keterjebakan pada “middle trap incame”, tidak akan terjadi lagi.

Saat ini, berdasarkan regulasi yang ada, semua hal di atas menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang pelaksanaannya harus berkoordinasi secara efektif dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait serta Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan regulasi tersebut.

Semoga Undang-Undang no. 52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat dijadikan modal besar bagi peran strategis BKKBN di masa mendatang.

27 Februari 2018 Berita, Nasional

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

Line

WhatsApp

UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014, TENTANG DESA


Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ESENSI NEGARA adalah adanya; 1)Suatu Batas Wilayah Yang Jelas, 2)Masyarakat/Rakyat/Penduduk dan 3)Pemerintahan di wilayah tersebut, 4)Konstitusi Negara, 5)Merdeka dan Berdaulat.

Bagaimana dengan Indonesia ?

Pada tahun 2017, Penduduk RI 262 Juta jiwa, yang berasal dari 1.349 Suku Bangsa yang disatukan berdasarkan keinginan luhur bersama seluruh bangsa di Nusantara pada tahun 1928 untuk memiliki; 1) Satu Bangsa, 2)Satu Tumpah Darah, 3)Satu Bahasa, yaitu Indonesia. Komitmen bersama tersebut kita kenal dengan Hari SUMPAH PEMUDA.

Seluruh penduduk Indonesia menempati 17.540 Pulau, yang terdistribusi dalam 7 (Tujuh) Regional Kepulauan Besar Indonsia; 1)Sumatera, 2)Jawa, 3)Kalimantan, 4)Sulawesi, 5)NTB, 6)NTT, 7)Papua.

Keseluruhan luas wilayah Negara RI, sebesar 5.194.143 Km2, yang terdiri dari 33% daratan, sebanyak 2.000.000 Km2. sisanya adalah laut seluas 67%, atau 3.194.143 Km2.

Untuk melaksanakan amanah konstitusi, UUD 1945, dalam mencapai tujuan bernegara, Indonesia saat ini telah menetapkan struktur pemerintahan yang diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan negara dalam; melindungi tumpah darah bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan UU Reformasi (Amandemen ke 4 UUD 1945), dalam mengatur “Tata Kelola Negara”, pada tahun 2014 telah diterbitkan UU No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah dan UU No.6 Tahun 2014, Tentang Desa. Berdasarkan kedua undang undang tersebut, maka struktur pemerintahan NKRI terdiri dari; Pemerintah Pusat (Presiden dan Lembaga Negara), 34 Pemerintahan Otonomi Provinsi, 416 Pemerintahan Otonomi Kabupaten, dalam mengelola 74.957 Desa. Selain itu juga terdapat 98 Pemerintahan Otonomi Kotamadya dalam mengelola 8.490 Wilayah administrasi Kelurahan. Dalam mengendalikan tata kelola pemerintahan tersebut, terdapat 7.094 Kantor wilayah administrasi Kecamatan untuk menefektifkan pengelolaan Desa dan Perkotaan secara Nasional.

@Apakah Tujuan Pengaturan Tentang Desa ?

Sangat jelas dalam amanah UU Desa untuk meningkatkan PARTISIFASI MASYARAKAT DESA dalam pembangunan Desa masing-masing untuk mencapai kesejahteraannya sebagai SUBYEK pembangunan Desanya sendiri. Hal ini diperkuat dengan amanah pada negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang telah ada sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI pada tahun 1945.

@Bagaimana mewujudkan tujuan UU Desa ?

Tentunya semua pihak harus melaksanakan amanah UU Desa secara konsisten dan konskuen, karena seluruh pengaturan dalam setiap Undang Undang telah berdasarkan berbagai hal untuk memastikan dapat mencapai tujuan UU Desa diterbitkan.

Penjelasan lanjutan …. HH

Laporan Keuangan Desa Selayaknya Sederhana, Transfaran dan Dipahami Masyarakat Desa.


Sesuai dengan amanah UU No 6 tahun 2014, Tentang Desa, dimana Desa merupakan wilayan Pemerintahan Otonomi terkecil sekaligus terendah dari keseluruhan Struktur Pemerintahan NKRI, yang mana pada tahun 2017 terdiri dari 74.957 Desa, yang tersebar pada 416 Pemerintahan Otonomi Kabupaten yang tersebar pada 7.094 Wilayah Administrasi Kecamatan, Pada 34 Pemerintahan Otonomi Provinsi Secara Nasional. Sebagian Desa juga berada diantara 98 Kotamadya yang berdampingan diantara 8.490 Kelurahan.

Keseluruhan luas wilayah Indonesia (Nusantara) adalah 5.194.143 Km2, Kurang Lebih 2.000.000 Km2 (33% Luas Nasional), adalah Daratan yang terdiri dari 17.540 Wilayah Pulau Dalam 7 Wilayah Pulau Besar. Penduduk yang mendiami sebaran daratan tersebut sebanyak 262 Juta Orang, yang merupakan refresentasi dari 1.349 Suku Bangsa.

Secara Esensial Fungsi Desa serta Kelurahan Adalah Sebagai “Pondasi” Struktur Pemerintahan NKRI, Sekaligus Sebagai “Inti” Entitas Bangsa Indonesia. Maka Sangatlah Strategis Pemerintahan Otonomi Desa, Dimana Forum Tertinggi Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Desa Adalah Forum “MUSYAWARAH DESA”. Desa Seabagai “Inti” Entitas Bangsa Nusnatara, Yang Sangat Kental Dengan Karakteristik Kultural Budaya Bangsa Indonesia Yang “Agung” Yang “Sarat” Dengan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. Bahkan Bung Karno, Selaku Bapak Bangsa, sekaligus Presiden Pertama Indonesia Serta Proklamator Indonesia, Menyatakan Bahwa Nilai-Nilai Pancasila adalah “Kristalisasi” Nilai-Nilai Sosial Yang Telah Lama Ada Di Tengah-Tengah Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Desa-Desa. Sehingga Sangat Diterima Oleh Seluruh Komponen Bangsa, Pada Saat Ditetapkan Menjadi Ideologi/Dasar Negara Yang Merupakan “Cara Pandang Hidup Bangsa dan Negara Indonesia, Melalui Konstitusi UUD 1945.

INDEKS DESA MEMBANGUN.

Mengingat Betapa Strategisnya Desa. Maka UU Desa Telah Mengamanahkan Pada NEGARA dan Seluruh Pihak Yang Berkepentingan Dengan Desa, Baik Pemerintahan Otonomi Desa, maupun Pemerintahan Otonomi Kabupatan, Kotamadya, Provinsi bahkan Pemerintahan Nasional Untuk “Mengakui dan Menghargai” Apapaun Yang Ditetapkan Oleh “Musyawarah Desa” Yang Dilaksanakan Secara Demokratis, Terbuka dan Berkualitas. Amanah Tersebut Pantas untuk Dimaknai Sebagai Adanya “KEDAULATAN MUSYAWARAH DESA“. Dapat Dipahami Apabila UU Desa Sekaligus Menjadi Instrumen “Safe Guarding” Bagi Nilai-Nilai Entitas Sosial Masyarakat Desa.

Memahami Semua Hal Di Atas, Maka Sangat Bijak Apabila Presiden Joko Widodo Menyampaikan Arahan Terkait Pelaporan Penggunaan Dana Desa Kepada Pemerintah Haruslah Sederhana. Sedangkan laporan pembukuan yang rinci, disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada, yang sejalan dengan “KEDAULATAN MUSYAWARAH DESA”; Termasuk Dalam Menetapkan Penggunaan Dana Desa, Harus Dapat Dipastikan Agar Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota “Tidak Mengatur Terlalu Rinci Penggunaan Dana Desa”, Beri Keleluasaan Kepada Masyarakata Desa Yang Telah Terlalu Lama Terabaikan Selama Ini Sebagai “Obyek” Pembangunan Semata, Bahkan Pembangunan Di Desanya Sendiri.

DESA ~ “PONDASI STRUKTUR NKRI” SEKALIGUS “INTI ENTITAS BANGSA NUSANTARA”

UU DESA ~ “SAFE GUARDING” ENTITAS SOSIAL DESA, malalui PENGAKUAN NEGARA PADA “KEDAULATAN MUSYAWAH DESA”

#DAULATDESA

#PERDESAANSEHAT.

#HAIHAI

Selamat Pekan ASI Sedunia, 1-7 Agustus.


“Bangga & Gembira Menyusui” yang dirasakan oleh seorang ibu atas komitmen terhadap kesehatan yang paling optimal dimasa tumbuh kembang seorang anak, bagi seluruh organ vital, baik otak maupun lainnya yang akan sangat menentukan masa depan seorang anak.

Atas nama besarnya rasa cinta dan rasa sayang, yang didukung dengan kecerdasan dari seorang ibu, untuk mengekspresikannya dengan cara segera memberikan Air Susu Ibu (ASI) bagi bayinya disaat dibutuhkan secara disiplin, sejak anak terlahirkan sampai usia 6 bulan (minimal) sampai anak berusia 2 tahun. (HH)

Konsep Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Masyarakat Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat).


Sesuai dengan phylosofi “Hypokrates“, Kualitas Kesehatan bersandarkan pada peran “Dewa Aesculap” bagi fungsi “Kuratif” dan “Rehabilitatif”, dan “Dewi Hygiene” dalam Peran “Promotif” dan “Preventif”, Begitulah Maka Sumpah DOKTER SEBAGAI PENGABDI KEMANUSIAAN” yang telah menjadi kesepakatan semua Dokter sebagi salah satu profesi, yang harus menjaga kehormatan seorang Dokter di seluruh dunia. Hal sejalan dengan teori “Bloom“, yang menjelaskan hubungan penyebab penyakit dan proses terjadinya penyakit. Berdasarkan semua konsep dan teori mendasar tersebut, maka untuk solusi dari akar permaslahan kesehatan di Indonesia, maka Perdesaan Sehat, yang menawarkan solusi berupa 5 pilar kesehatan (Masyarakat maupun Individu), yaitu; Memastikan Tersedia dan Berfungsinya 1) Dokter Puskesmas dan 2)Bidan Desa yang menjadi lini terdepan sebagai pelaksana kesehatan Komunitas yang berkualitas dan berketerimaan, serta memastikan ketersediaan 3)Air bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi yang terjangkaua dan berkualitas, bagi seluruh masyarakat di perdesaan atau kecamatan. (HaiHai)

Selamat Hari Anak Nasional, Sebagai Penentu Kemajuan Indonesia Serta Dunia Secara Berkelanjutan Dimasa Penyatuan Dunia Berbasis Digital. (HaiHai)


Memahami sejarah kehidupan dunia sejak dahulu kala sampai saat ini, adakah pengetahuan yang kita butuhkan lagi untuk bijak dalam menjamin kehidupan anak dan cucu kita yang lebih sejahtera scara berkelanjutan ??? SEMUA TERGANTUNG DARI KEMAMPUAN KITA BELAJAR DARI KESALAHAN DAN KEBAIKAN YANG TELAH TERJADI SEJAK DAHULU KALA. “Marilah kita pastikan warisan kita kepada anak dan cucu kita bangsa dan negara yang memiliki Sistem Tata Nagara Yang Menjamin; 1) Demokrasi Yang Berkualitas dalam proses pemilihan umum Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, Perwakilan masyarakat untuk 2)penyusunan regulasi dan kebijakan pembanguan nasional yang terintegrasi secara tepat, dan 3) pengawasan pembangunan secara ketat, pada semua wilayah pemerintahan otonomi, baik di Desa (Dalam Musyawarah Desa), di tingkat Daerah maupun tingkat Nasional, yang akan memastikan terwujudnya 4) kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan dengan 5)dukungan secara optimal dari kepastian penegakan hukum yang berkeadilan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila.

Hal ini semuanya telah diwariskan oleh oleh para pejuang yang telah merebut kemerdekaan, bersama-sama seluruh rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno, sebagai proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Peta menuju Indonesia yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat yang akan dicapai melalui “jembatan emas” kemerdekaan Indonesia, dimuat dalam Konstitusi UUD 1945 serta tuntunan “Kompas Trisakti” sebagai penanda utama akan segra terwujudnya tujuan bernegara.

Dihari Anak Nasional ini, Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masa depan anak dan cucu kita dimasa mellenial, marilah kita bertekat untuk tidak mewariskan negara yang buruk, karena tidak memiliki pondasi yang sangat kuat berdasarkan “Peta” Konstitusi UUD 1945, Sesuai cara pandang hidup bangsa Indonesia Pancasila yang menjadi “Kompas” Trisakti. (HaiHai).

Petani Dalah Pilar Utama Kemandirian Ekonomi Indonesia


Langkah utama bagi pembangunan Pembangunan Kemandiran Ekonomi Indonesia dalam Era digital melalui kemudahan transaksi ekonomi jarak jauh adalah pastikan status kepemllikan tanah oleh 100 % warga negara Indonesia dimanapun berada. Kebijakan Reformasi Agraria sebagai instrumen harus didukung dengan kebijakan tata ruang yang tepat, dan dukungan negara bagi pemanfaatan sumber daya produksi, terutama bagi petani (Kelompok Komunitas terbesar Kaum Marhaen bagi Soekarno)

Arah Kebijakan pembangunan kemandirian Ekonomi Indonesia yang meletakkan Industri Pertanian sebagai basis utama adalah sangat tepat bagi kepastian eksistensi Indonesia di Dunia yang menyatu berbasis digital saat ini dan dimasa mendatang. … lanjutan …..

Kompas “Tri Sakti” Bagi Peta Jalan Pembangunan Melaksanakan Amanah Konstitusi UUD 1945.


Tri Sakti adalah warisan nahkoda pertama kapal besar Indonesia, Soekarno, sebagai acuan bagi perjalanan menuju tujuan bernegara sesuai dengan amanah Konstitusi, sehingga pencapaian peta jalan pembangunan nasional, oleh siapapun Nahkoda yang didukung oleh seluruh awak Kapal Besar Indonesia sangat tepat bila mengarahkan kapal untuk lebih dulu mencapai dermaga “Karakter Budaya Bangsa”, yang akan sangat menentukan pencapaian tujuan berikutnya pada dermaga “Kemandirian Ekonomi dan Kedaulatan Politik”. Karena terwujudnya karakter budaya bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila yang merupakan kristalisasi kearifan lokal budaya bangsa bangsa di Nusantara, akan memastikan kemajuan pembangunan POLITIK yang berINTEGRITAS, sehingga akan mempercepat pencapaian ekonomi secara berkualitas (inklusi). Pada Gilirannya akan memastikan bahwa pencapaian seluruh pembangunan yang baik tersebut dapat terus dipertahankan dan dilanjutkan oleh setiap generasi secara berkelanjutan. (HH2) … Lanjut ….

Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial … masih lamakah ???


Kita harus jujur mengakui bahwa visi Indonesia Merdeka masihlah jauh. Tetapi apakah masih lama untuk mewujudkannya ?, jawabannya adalah “sangat tergantung kepada peran kita pada saat ini terhadap pencapaian misi-misi pembangunan nasional dalam; a) Melindungi Bangsa & Negara, b)Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, c) Mensejahterakan Kesejahteraaan Umum, serta d) Turut serta menjaga ketertiban dunia.

Kita secara individual sebagai warga negara, sekaligus secara sosial sebagai bagian dari esntitas bangsa Indonesia yang kita banggakan, menyadari bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, sang pencipta bagi semua kehidupan di dunia, telah memberikan kekayaaan pada kita yang sangat luar biasa nilainya. Itulah yang juga kita yakini bahwa negara Indonesia akan memimpin dunia di masa mendatang menuju kedamaian yang abadi yang ditopang dengan keadilan sosial bagi setiap manusia dalam semua wilayah negara yang merdeka (Konstitusi RI).

Keasadaran kita atas kebutuhan waktu yang tidak sedikit bagi pencapaian tujuan bernegara sesuai amanah konstitusi, membutuhkan evaluasi pada setiap periodik pembangunan jangka menengah. Evaluasi capaian seluruh misi pembangunan nasional tersebut haruslah dalam koridor visioner kemanusian dalam kerangka berbangsa dan bernegara, yaitu “Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial“. Dengan demikian maka akan dapat diharapkan seluruh upaya pembangunan nasional akan dapat menghasilkan dan mengembangkan; 1) Merdeka, 2)Berdaulat, 3) Bersatu, 4)Adil dan 5)Makmur secara esensial. Kondisi yang cukup ideal tersebut dirumuskan oleh Soekarno, sang proklamator sekaligus peresiden pertama RI, yang kita kenal sebaga Bapak Bangsa Indonesia, sebagai Tri Sakti , konsep pembangunan sekaligus alat ukur bagi wujud tujuan bernegara Republik Indonesia, bersandarkan kepada 3 Bidang Pokok pembangunan, yaitu Bidang Politik, Bidang Ekonomi dan Bidang Budaya. Tri Sakti mensyaratkan Kedaulatan secara Politik, Kemandirian Secara Ekonomi, serta Berkarakter Secara Budaya untuk memastikan capaian pembangunan nasional telah sessuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia berdasarkan amanah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian perdebatan banyak pihak, terhadap perjalanan kemajuan pembangunan suatu wilayah pemerintahan otonom yang diarahkan serta telah dicapai oleh suatu rejim pemerintahan yang berkuasa, apakah telah tepat sesuai amanah konstitusi, selayaknya diukur berdasarkan Tri Sakti secara paripurna.

Kondisi ideal pencapaian pembangunan suatu wilayah otonomi pemerintahan, baik Desa, Kabupaten atau Kotamadya, serta Provinsi dan Nasional harus dinilai berdasarkan Tri Sakti secara utuh. Pencapaian kemajuan pembangunan dalam bidang ekonomi dan politik, akan terancam tidak dapat berkelanjutan apabila belum mencapai pembangunan yang baik dalam bidang karakter budaya bangsa. Demikian pula apabila pencapaian kinerja pembangunan pada bidang politik dan karakter budaya bangsa, maka pencapaian kemajuan ekonomi memerlukan kepastian pencapaiannya secara tepat sesuai kemajuan kedua bidang lainnya.

Kesadaran kita bersama sebagai anak Bangsa Indonesia bahwa manusia adalah obyek sekaligus subyek dari pada pembangunan, serta mnyadari keterbatasan sumber daya pembangunan bagi negara yang sangat besar, maka kecerdasan yang bijak seharusnya nembimbing kita untuk bersepakat bahwa pembangunan karakter bangsa harus diutamakan. (HH 1)

Keluarga Sebagai Pondasi Karakter Bangsa


Nilai Nilai yang ada dan diacu oleh semua anggota keluaraga yang ditauladani oleh kedua orang tua adalah sangat strategis bagi pembangunan karakter bangsa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter suatu bangsalah yang akan menentukan keberlanjutan kemajuan suatu bangsa. Mengingat karakter entitas suatu bangsa adalah komulasi dari semua karakter individual/personal seluruh anggota komunitas suatu bangsa itu sendiri.

Pertanyaannya adalah nilai nilai apakah yang sebaiknya tertanam dan dipraktikkan oleh keluarga Indoenesia, sebagai refresentasi karakter keluarga sebagai inti dari kumpulan terkecil anak bangsa dan warga negara Indonesia ?

Seperti yang telah kita sepakati bersama yang termuat dalam konstusi negara Republik Indonesia, bahwa cara pandang hidup bangsa Indonesia yang sesungguhnya telah lama ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah semua nilai-nilai yang termuat dalam PANCASILA. Demikianlah kisah sejarah para tokoh bangsa dan negara Indonesia pada saat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yang kita ketahui bersama bahwa salah seorang anggota BPUPK tersebut adalah SOEKARNO. Tercatat dalam sejarah Soekarno sebagai proklamator sekaligus presiden RI pertama dan pencetus pertama kali konsep Pancasila dalam forum rapat BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945, menyatakan bahwa sesungguhnya “Pancasila bukanlah ciptaan Soekarno“. Pancasila adalah hasil penggalian dari kearifan lokal yang telah lama ada pada kehidupan masyarakat di Indonesia.

Hal ini dapat kita fahami, mengapa Pancasila dengan secara sederhana dapat diterima oleh seluruh tokoh perwakilan dalam panitia persiapan kemerdekaan RI, yang merupakan refresentasi semua komunitas sosial bangsa Indonesia. Karena memang difahami dan dirasakan oleh semua anggota BPUPK bukanlah sesuatu yang asing, karena nilai nilai semua sila dalam Pancasila adalah kearifan yang telah umum dilakukan masyarakat Indonesia. Demikian juga pada saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak ada penolakan yang berarti dari berbagai komunitas masyarakat dari seluruh bangsa Indonesia. Bukti lainnya dapat kita lihat dari kata kata mutiara, pepatah, prosa dari para tokoh masyarakat dan budayawan budayawan dari berbagai wilayah nusantara, Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, maupun NTB dan NTB. Hal ini kita temui yang tersimpan dalam lontar atupun lisan yang diwariskan turun temurun melalui kisah kisah masa lalu, substansi dialog pewayangan. Juga masih kita dapat lihat sampai saat ini budaya silaturahmi, gotong royong, ramah tamah dan penuh keterbukaan pada semua tamu atau pendatang. Kebiasaan untuk saling mengunjungi pada saat salah satu kelauarga dalam lingkungan rumah mengalami musibah, dan banyak lagi lainnya.

Menjadi pertanyaan kita semua, mengapa sampai saat ini kondisi negara yang kita cintai ini, masih banyak terjadi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok masyarakat serta masih banyak kemiskinan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, masih sangat banyak kita saksikan para tokoh penyelenggara negara yang korupsi dan menyalahgunakan kekuasaannya, serta masih banyak regulasi yang tidak tepat sehingga belum mampu mencapai tujuan regulasi tersebut.

Dari semua latar belakang berfikir tersebut di atas, maka di hari keluarga nasional ini, marilah kita wujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang merefresentasikan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berinter aksi secara sosial serta sikap sikap “KSATRIA” sesuai kearifan budaya kita, seperti; JUJUR, MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN ORANG BANYAK DIBANDING KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, RASA CINTA PRODUK BANGSA SENDIRI, KETEKUNAN DALAM BELAJAR, MALU BILA MELAKUKAN KEBURUKAN DAN MENJADI BEBAN ORANG LAIN/KELUARGA, AMANAH, BERTANGGUNG JAWAB, BERPIHAK PADA YANG LEBIH LEMAH (anak, perempuan, difabel) dan lain sebagainya. Karakter pribadi yang “Ksatrian” tersebut akan sangat menentukan dalam mengimplementasikan niai nilai semua Sila dari Pancasila pada kehidupan sosial kita dalam praktek berbangsa dan bernegara.

Sehingga mampu menuntun bagaimana mempraktekkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat menghargai setiap warga negara yang berbeda keyakinan keagamaanya, karena kita yakini bersama bahwa setiap orang dalam mempraktekkan keimanannya masing masing, pasti tidak akan memiliki sikap bermusuhan, merugikan sesama dan lainnya, sehingga perbedaan agama bukanlah ancaman bagi kita, bagi bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga dalam kehidupan keluarga Indonesia, yang menempatkan keimanan pada ketuhanan merupakan keutamaan pada hampir seluruh kehidupan keluarga di Indonesia. Demikian juga pada praktik kemasyarakatan, dimana budaya berdoa selalu ada dalam setiap upacara dan atau musyawarah. Diyakini bila setiap orang beragama dan menjalankan keimanan pada moral keagamaannya masing-masing, maka bangsa dan negara Indonesia akan sangat kokoh, mengingat tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang permusuhan dengan penganut agama yang berbeda dengan dirinya. Bahkan keberlanjutan keharmonisan atas keseimbangan dengan alam dapat terjaga, karena semua agama mengajarkan untuk menjaga keseimbangan semua ciptaanNya.

Demikian pula dengan nilai dari Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang merupakan nilai kebaikan dari pada semua manusia secara universal, khususnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan sifat sifat luhur manusia yang beradab. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia tidak mengenal budaya perbudakan, menjajah negara lain. Kesetaraan gender, dengan sejarah kepahlawanan Cut Mutia, Cut Nyak Dien, Kartini. Utamanya, negara Indonesia bukanlah negara dengan latar belakang sejarah yang berdiri atas pemusnahan penduduk yang telah lebih dulu ada sebelumnya, layak bangs Amborigin di Australia, atau Bangsa Indian di Amerika. Demikian juga sampai saat ini semangat dan cara pandang dalam sila ini, dapat dibuktikan pada saat adanya isue terjadinya penganiayaan seorang pembantu oleh majikannya, memicu kemarahan masyarakat. Termasuk banyaknya kepekaan sosial kita terhadap berbagai permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat yang kurang beruntung. Kepekaan sosial ini umumnya sangat baik untuk menjadi nilai yang ditanamkan pada keluarga.

Apalagi makna pada sila Persatuan Indonesia, dapat kita lihat dimana semua elemen bangsa di Indonesia sangat menghargai perbedaan dengan memberi pengakuan dan penghormatan bagi perbedaaan kearifan lokal bagi masing-masing, karena secara sadar bahwa hal tersebut adalah kekuatan bagi persatuan. Demikian juga nilai kerukunan antar anggota yang menjadi semangat persatuan keluarga akan sangat dirasakan manfaatnya bagi kemajuan semua anggota keluarga, sehingga tidak ada kesenjangan yang begitu lebar bagi sesama saudara.

Demikian pula dengan nilai sila ke empat yang mengajarkan pentingnya musyawah dalam permusyawaratan dan perwakilan, telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Disadari bersama, bahwa keputusan hasil musyawarah adalah suatu keputusan yang terbaik, akan menjadi keputusan bersama. Bukan keputusan atas dominasi persetujuan yang lebih banyak atas pendapat atau gagasan terhadap minoritas jumlah perwakilan kepentingan yang berbeda, yang harus ternegasikan sama sekali sumua usulan atau pendapatnya terhadap suatu isue penting. Sehingga dukungan pelaksanaannya pun tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Impelemntasi undang undang Desa, yang menempatkan musyawarah Desa sebagai forum tertinggi dalam pengambil keputusan tertinggi bagi penggunaan dana desa yang rata-rata 1,5 milyar bagi setiap desa dalam setiap tahun adalah suatu regulasi yang sangat baik untuk bersama-sama dijadikan instrumen penting bagi implementasi Pancasila. Juga dalam kehidupan keluarga Indonesai, telah menjadi budaya, dapat kita lihat dalam setiap rencana pernikahan, sunatan dan peristiwa normatif lainnya dalam kehidupan keluarga di Indonesia, semua agenda acara ditetapkan melalui musyawarah para perwakilan kelompok masyarakat terkait untuk kemufakatan bersama, dan hasilnya adalah kebaikan.

Sedangkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah nilai yang terus dijaga dan dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila sila ke lima ini telah tertanam pada setiap keluarga Indonesia, maka dapat dipastikan akan terlahit regulasi yang berkeadilan dari para penyelenggara negara yang berintegritas.

Nilai-nilai KESATRIA secara personal, serta nilai-nilai Pancasila dalam interaksi dalam setiap keluarga, komunitas lingkungan pada setiap Desa/Kelurahan, maka dengan sendirinya akan terwujud karakter bangsa atau karakter negara yang menjamin keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang membahgiakan dan berkelanjutan. Demikian juga dampaknya bagai kedamaian dunia yang sejalan dengan perwujudan dunia yang menyatu berbasis Digital dimasa mellenia saat ini.

Bukan isue bagaimana sebaiknya keluarga seting berkumpul dan lainnya, yang perlu dikedepankan dalam keluarga, mengingat saat ini melalui alat bantu dalam berinteraksi saat ini, yang kita kenal dengan teknologi “Digital”, maka faktor “ruang” telah dinihilkan perannya. Sehingga “jarak” (Ruang) keberadaan antar individu anggota keluaraga untuk berinteraksi bersama dalam suatu waktu secara bersama-sama, tidak memiliki makna lagi.

SELAMAT HARI KELUARGA YANG BERKARAKTER INDONESAI…

SELAMAT BAGI WUJUD KOKOH PONDASI KARAKTER BANGSA …

#HanibalHamidi #PerdesaanSehat #Pancasila

STANDAR FASE DALAM KURFA PERJALANAN HIDUP


EEE YANG AYAH DAN IBU CINTAI

ayah ingin kalian memahami dan meyakini bahwa fase kehidupan yang pasti kita alami di dunia yang “fana” ini yg dimulai proesesnya Pra kehidupan-Mati, bagi semua manusia secara umum adalah;

1)Janin-bayii dalam kandungan- LAHIR,

2)Bayi-anak-Remaja,

3)Dewasa,

4)Tua dan

MATI.

Pada semua fase tersebut, bila Allah SWT menghendaki, manusia akan “diuji” atas kemampuannya dalam mengelola semua potensi dirinya (Fikiran, hati dan kesehatan fhisik) sehingga mampu merencanakan, menetapkan dan melaksanakan semua kehidupan yang diputuskan oleh DIRI KITA SENDIRI dan bila Allah SWT mengijinkannya.

Peran orang tua pada prinsipnya adalah “MENGANTARKAN” kalian selama kalian butuhkan dan Allah SWT ijinkan.

Pada setiap fase tersebut yang bersamaan dengan proses pertumbuhan (fhisik) dan perkembangan (emosi, kematangan berfikir, ekspresi cinta dan kasih sayang) manusia sejak janin-tua, yang umumnya memiliki karakter tantangan, tanggung jawab dan kemampuan sesuai kondisi masing-masing dan situasi sosial lingkungannya (keluarga, teman, lungkungan dll)

Untuk meraih “keberhasilan”, sangat tergantung dari ukuran (cara pandang hidu) yg kita tetapkan untuk menjadi acuan kita dalam kehidupan.

1) Acuan hidup Yang ideal adalah “ukuran moral keagamaan”, itu berarti ukurannya adalah “Alquran dan ketauladanan Nabi Muhammad SAW”. Praktisnya adalah ukuran hidup berdasarkan Apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan Allah SWT .

2) Acuan lainnya adalan acuan sosial (peradaban/budaya) yaitu “eksisitensi kita” dimana kta berada. Apa yg benar/baik untuk dicapai (ukurannya adalah jabatan, kekayaan, ketokohan, kesehatan dll)

Dari kedua acuan hidup tersebut, yang utama ayah berpesan pada kalian adalah “rasa bahagia” kalian masing masing dalam menjalankan hidup ini. Yang sangat ditentukan oleh semua ukuran yang kalian pilih (cara pandang hidup) yang akan tersimpan dalam “back maind” kalian sesuai motivasi hidup kalian yang kalian tetapkan sendiri.

Untuk itu ayah berpesan yang dapat kalian jadikan “refresensi hidup”;

1) Optimallah pada semua fase kehidupan dengan cara; a) pada fase 1 dan 2, sebelum dewasa , nikmati kehidupan kalian tanpa beban tanggung jawab dengan terus belajar dan ikuti nasihat yang baik dari orang tua dan guru kalian. b) pada fase 2 (dewasa 17-60), jalankan hidup penuh tanggung jawab secara maksimal, terutama sebagai orang tua bagi anak anak, peran sosial lingkungan hidup (tetangga atau lingkungan kantor/negara/bangsa), dan peran sebagai umat Islam. selain tanggung jawab sbagai anak bagi orang tuanya, kakak/adik bagi saudaranya dll.

Semua fase tersebut “pasti” terjadi. Tantangan besarnya adalah proses perubahan fase yg kita alami. Bgmn kesiapan kita masing masing saat bayi menjadi anak anak- kemudian menjadi dewasa dan setetusnya secara optimal.

Saat ini kalian semua sedang berprose untuk menjadi “dewasa”. ini adalah fase yg sangat penting untuk keberhasilan fase berikutnya. Untuk itu ayah ingin pastikan ayah dan ibu selalu ada untuk kalian saat membutuhkan terutama dalam mengambil keputusan dalam memilih langkah kehidupan. Ayah siap kapanpun kalian perlukan untuk diskusi atau lainnya.

Yang utama, ayah ingatkan bahwa; 1) Semua fase tersebut akan terjadi dan tidak bisa ditunda atau dihindari. 2)Setiap pergantian fase dibutuhkan komitmen dan upaya serius dalam melaksanakannya. Semuanya membutuhkan; INTEGRITAS, KEJUJURAN, KONSISTENSI, KSATRIA (Gantle), TIDAK SOMBONG dan UPAYA MAKSIMAL DALAM MEMPERSIAPKAN DIRI DALAM MERAIH CITA CITA, JUGA IKHLAS MEMJALANI KEHIDUPAN YANG TELAH DITETAPKAN ALLAH SWT UNTUK KITA SEBAGAI HASIL USAHA KERAS KITA KARENA ALLAH SWT lah yang mengijinkan semua kejadian yang kita alami, yang penting kita harus mendapatkan hikmah atas semua kejadian yang kita alami (baik/buruk/senang/sedih) karena kita akan diuji untuk kehidupan berikutnya setalah mati.

tuntutan untuk “move on” setiap fase itu tidaj mudah tapi kita bisa persiapkan dengan baik. Edo telah meraskannya dan cukup berhasil. Bisa Evan dan Elang jadikan referensi.

Ayah dan ibu juga sedang berproses untuk fase tua dan mati. Kita semua bisa saling menghargai, saling mebantu, saling terbuka dan saling mendoakan .., karena pada dasarnya kita hidup (lahir) dan kita pertanggungjawabkan kehidupan kita setelah mati nantinya adalah “sendirian”. Kita harus tanggung jawab sendirian atas dosa dan kebaikan kita perbuat di dunia, yang lainnya hanya bisa meringankan dosa kita saja. sesuai sengan “prinsip keimanan” adalah antara kita “masing masing” (individual) dengan sang khalig.

Ayah dan Ibu mendoakan kalian “sukses” dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini nak, ayah dan ibu yakin kalian akan jauh lebih bahagia dari kami, Amin.

ingat hidup hanyalah singkat dan sementara, jadilah dewasa dan bijaksana, berbahagia karena ikhlas dan selalu bersyukur apapun yang terjadi yang Allah berikan, walau terkadang tidak sesuai dengan harapan dan upaya keras yang kita lakukan. percayalah Allah SWT memberikan yg terbaik pada kita selama kita mejalankan perintah Nya. Ingatlah bahwa tidak semua manusia memiliki fungsi dan tugas hidup secara sosial yang sama. Yang penting berusaha melakukan semampu yang kita dapat lakukan dalam mencapai apa yang kita yakini akan bermanfaat bagi agama, bangsa, negara, lingkungan, keluarga dan diri kita sendiri layaknya “pemimpin di muka bumi” yang hidup ribuan tahun, sekaligus menyadari kita sebagai mahluk ciptaanNya yang siap kapanpun dipanggil kembali ke haribaanNya. Apapun yang terjadi sebagai hasil usaha kita, terimalah dengan ikhlas kerena yakinlah bahwa semua atas izinNya, dan teruslah menyadari akan hikmah di balik kejadian tersebut.

Bahagialah karena kita bersyukur dan menerima apapun yang diberikan Allah SWT pada kita, bukan kita harus bahagia karena mendapatkan semua yang kita inginkan.

Begitulah konsep hidup dalam Islam, simana kita sebagai manusia yang merupqkan salah satu mahluk ciptaan Tuhan. Sesuai Alquran, dimana Kita semua sebagai mahluk yang terbaik yang diciptakan Allah SWT (sebagai khalifah di muka bumi), harusnya sadar bahwa fungsi dan tugas kita yang telah ditetapkan Allah (melalui Alquran), yang utama adalah mejalankan kehidupan seauai aturan yang ditetapkan oleh sang Pencipta dunia dan seisinya, yag dimuat dalam Alquran (sebagai Juklak/peraturan/manual hidup oleh Allah SWT) dan prakteknya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Peluk cium ayah dan ibu yang sangat menyayangi kalian.

(HH, Jakarta, 20 Juni 2018.)

Kondisi Kehidupan Sosial Berbangsa & Bernegara Yang Diwariskan Oleh Orde Baru Terakhir Pada thn 1998, Yang Merupakan “Modal ???” Awal Bagi Generasi Penerus Di Era Reformasi …


Mengngat pepatah, “Bahkan Kerbau Tidak Ingin Jatuh Kedua kali pada lubang yang sama”, apakah kita cukup bertanggung jawab dan masih merasa “sayang” pada anak dan cucu kita yang akan menerukan tugas pembangunan pada era mellenia mendatang, dengan tidak bisa mewariskan negara dan bangsa yang sungguh-sungguh menjadi “modal” besar bagi pertarungan eksistensi negara dalam era dunia yang telah menyatu berbasi digital saat ini dan masa mendatang ??? (HH)

Kontrak kerjasama antar negara yang “pertamakali terjadi yang ditandatangani oleh Soeharto, sebagai Prisiden Indonesia kedua secara langsung adalah “Freport” pada tahun 1967. Dapat diyakini merupakan “kompensasi” /harga bagi terjadinya peristiwa politik “huru hara G30 S”, yang merupakan pemicu lengsernya kekuasaan Soekarno (Proklamator dan bapak bangsa Indonesia), ketika itu selaku presiden pertama RI yang “harus” meneyerahkan kekuasaan pada Soeharto, rezim orde baru yang dipaksa rakyat Indonesia menyerahkan kekuasaannya selama 32 tahun, pada th 1998 untuk dilakukan reformasi secara menyeluruh konsep penyelenggaraan negara “gaya” orde baru tersebut. Dimana pemerintahan yg berkuasa meninabobokkan bangsa dengan “kamuflase” adem, ayem dan tenterem, melaui berbagai “subsisdi” barang konsumsi rumah tangga (listrik, bensin dll) dan menjadikan APBN sbg “sumber kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat, melalui program bantuan sosial dan atau sumber daya “proyek” pemerintah bagi pertumbuhan pengusaha Indonesia. Sedangkan sumber dana APBN dari sedikit prosentase bagian eksplorasi kekeyaan alam Indonesia (emas, minyak dll) oleh negara Amerika dan lainnya yang “ditengkulaki” oleh kaum “elit” Indonesia (pengsaha dan para pejabat negara), dengan mengadaikan kontrak puluhan tahun (contoh Freeport sudah lebih dari 50 tahun). Sehingga situasi bangsa Indonesia, menjadi “malas” berproduksi, karena merasa “adem, ayem, walau hanya bisa makan “seadanya” dan tanpa kejelasan harapan lebih baik bagi generasi anak anaknya. karena terlena dg subsidi, bantuan sosial dan pendapatan “seadanya” melalui “bancaan seadnya bersumber dana APBN. Sehingga Indonesia selama ini dikenal sbg negara berkembang yg tidak dapat menjadi negara “maju”, akibat tidak memiliki “produksi barang eksport” (kecuali “produksi primer sumber alam Indonesia” yang dieksflorasi perusahaan negara lain) dan kita mendapatkan fee 1 % saja ? untuk sumber devisa negara dengan ditambahkan hutang luar negeri sebagai sumber anggaran APBN. Selain karena malas akibat dininabobokan pemerintah, rendahnya produk bruto Indonesia diakibatkan oleh rendahnya kualitas manusia Indonesia.

Sehingga kondisi yg diwariskan oleh rezim orde baru, adalah Negara pertumbuhan ekonominya bukan adannya produksi barang eksport untuk menjadi sumber devisa negara, tetapi pertumbuhan ekonomi yg diakibatkan ratusan juta penduduk Indonesia sebagai “obyek” sasaran “pasar produk import” semata.

Sehinga Indonesiayg terjebak dalam “middle trap”, Kekayaan alam yg terus terkuras habis, dan laju pembangunan yg sangat lamban, sehingga harapan akan adannya peluang kemajuan nagara untuk menjadi lebih baik berdasarkan waktu berjalan, hanyalah “dongeng” dari rezim berkuasa. Bahkan kecenderungan akan datang, Indonesia akan terpuruk, bila tidak segera melakukkan perubahan. Itulah yang sesungguhnya pemicunya lengsernya Soeharta dan awal bagi era reformasi.

Setelah 20 tahun berjalannya reformasi ??? ….

(HH).

Mengapa Bulan “RHAMADAN” ? Sebagai Masa Waktu Terbaik Diantara Semua Bulan Dalam Kehidupan Manusia.


….

pemimpin di muka bumi (dalam arti yang luas dan kontekstual) dan membawa manfaat bagi semua mahluk (Rahmatan Lil Alamin)Masa waktu Bulan Rhamadan, adalah suatu masa waktu yang sangat menentukan kualitas manusia sebagai mahluk ciptaanNya yang ditinggikan Allah SWT sebagai “Khalifah/Pemimpin di muka bumi”, penentu kualitas keberlanjutan kehidupan di dunia. Bulan Rhamadan dapat kita fahami sebagai masa waktu “pendadaran” bagi peningkatan kualitas moral kemanusiaan berdasarkan nilai nilai keagamaan, melalui praktik simulasi kehidupan realitas sosial yang sesuai dengan ketentuan Al’Quran sebagai pedomannya. Selain fungsi “pendadaran”, ibadah puasa di bulan Rhamadan, juga menjadi “pengendali keseimbangan”, dari pengaruh 11 (sebelas) bulan lainnya pada proses pembentukan karakter moral manusia yang terbaik, yang diyakini akan mampu memikul tanggung jawab sebagai “khalifah/pemimpin di muka bumi” (dalam arti yang luas dan kontekstual) dan membawa manfaat bagi semua mahluk di muka bumi (Islam sebagai “Rahmatan Lil Alamin”), layaknya kehidupan “surgawi”. (HH-HanibalHamidi)

Marhaban Ya Rhamadan, 1439 H”, Selamat menjalankan ibadah Saum, semoga kita semua mendapatkan Rhido Alllah SWT, sehingga kita semua mampu menyempurnakan pelaksanaan ibadah puasa kita masing-masing dan menjadi karakteristik kehidupan sosial kita pada semua dimensi kehidupan”, Amin. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua pihak yang terlibat dengan inter aksi sosial kita, sehingga dapat meningkatkan peluang atas Rhido Allah.

(HH-HanibalHamidi)

Tingkat Kemandirian Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2014


Prosentase Tingkat Kemandirian Pada 74.754 Desa Secara Nasional, Berdasarkan Data Podes Tahun 2014, Yang Diukur Terhadap Daya Tahan Desa Pada Aspek Sosial, Ekonomi dan Linggkungan Alam, Untuk Mendapatkan Gambaran Kualitas Pondasi Pembangunan Indonesia Yang Berkelanjutan Saat Ini, Sekaligus Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Secara Konfrehensif Berdasarkan Paradigma “Desa Membangun” Menuju Kesejahteraan Nasional Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Berdasarkan Indikator Yang Tersedia Pada Podes 2014, Yang Terpilih Menjadi Indikator Indeks Desa Membangun, Menunjukkan Prosentase Tingkat Kemandirian Desa Yang Rendah. Tetapi Hal Ini Juga Tidak Menunjukkan Kesulitan Yang Berarti Dalam Melakukkan Rekayasa Pembangunan Kemandirian Desa Sesuai Target Kinerja Nawa Cita 3, “membangun Indonesia dari pinggiran” pada tahun 2019.

Melalui Pembangunan Desa Yang Terintegrasi Bagi Seluruh Pihak Terkait (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), Maka IDM Merupakan “Kompas” Bagi Semua Pihak Dalam Membangun Desa Sesuai Tugas dan Kewenangannya Masing-Masing Berlandaskan Rencana Desa Membangun Yang Telah Ditetapkan Oleh Desa Yang Prooritas Pembangunannya Juga Disesuaikan Berdasarkan Indeks Desa Membangun.

Penyempurnaan Indikator Desa Membangun Diperlukan Bagi Tingkat Kepekaan Dalam Mewakili Nilai Pada Isue (Variabel/Sub Variabel) Yang Diinginkan Untuk Diukur. (HH, Inisiator Sekaligus Ketua Tim Penyusunan IDM)

Pembangunan Manusia Seutuhnya.


PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN, Amanah UU No 52, Tahun 2009 Tentang Perkwmbangan Kependududkan dan Pembangunan Keluarga. Menjadi Pintu Masuk Bagi Mewujudkan Karakter Bangsa Berlandaskan Nilai Luhur Bangsa; Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Komitmen Kemerdekaan (Anti Kolonial) Dalam Mewujudkan Secepatnya Kedaulatan Politik, Kemandirian Ekonomi Dan Kepribadian Bangsa Dalam Memastikan Kesiapan Memimpin Dunia Bebasis Digital. HH

Enggan Mati Sebelum Bertani


Rasa Bangga Dan Cinta Pada Yang Mulia Para PETANI Kita Tunjukkan Dengan BerKomitmen padaPeningkatan Secepat Cepatnya Pada Kesejahteraan Yang Berkelanjutan Seluruh Warga Desa, HH …

Pimpinan Bank Dunia Perwakilan Indonesia Menilai Baik Kinerja Pembangunan Sosial Dasar Desa.


Rodrigo Chaves, Pimpinan Utama World Bank Indonesia, Pada Kunjungannya Ke Salah Satu Desa, Lokasi Kegiatan Program Generasi Sehat & Cerdas Di Nusa Tenggara Barat, Di Bawah Tanggung Jawab Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa PDTT, Pada Tgl. 24 Agustus 2016, Menyatakan Rasa Gembira Atas Keberhasilan Proses “Transisi” Pelaksanaan Program GSC, Yang Merupakan Salah Satu Kegiatan PNPM Di Kemendagri, Dapat Dilakukan Penyesuain Secara Utuh (Design Program, Paradigma dan Lainnya) Pada Tahun 2015, Tanpa Adanya Penundaan Waktu Dalam Proses Adaptasi Tersebut Berdasarkan UU Desa (Satu-satunya Program), HH.

Wakil Presiden World Bank, Washington, Laura Tuck Senang Mengetahui Keberhasilan Program GSC Yang Anggarannya Didukung Oleh WB dan APBN.


Wakil Presiden World Bank, Laura Tuck, Pada Kunjungannya Ke Salah Satu Desa, Lokasi Kegiatan Program Generasi Sehat & Cerdas Di Nusa Tenggara Barat, Di Bawah Tanggung Jawab Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa PDTT, Pada Tgl. 24 Agustus 2016, Menyatakan Rasa Gembira Atas Keberhasilan Proses “Transisi” Pelaksanaan Program GSC, Yang Merupakan Salah Satu Kegiatan PNPM Di Kemendagri, Dapat Dilakukan Penyesuain Secara Utuh (Design Program, Paradigma dan Lainnya) Pada Tahun 2015, Tanpa Adanya Penundaan Waktu Dalam Proses Adaptasi Tersebut Berdasarkan UU Desa (Satu-satunya Program), HH.


Peluncuran INDEKS DESA MEMBANGUN (Instrumen Kendali Tata Kelola Percepatan Pembangunan Desa Berbasis Kedaulatan Desa, UU Desa), PSD-Kementerian Desa PDTT, Otober 2016, Hanibal Hamidi.


Proses Awal Diskusi Pemanfaatan Dana Eks PNPM, Lebih Dari 3 Trilyun Bagi Upaya Percepatan Pembangunan Desa (Optimalisasi Gerakan Desa Membangun), Erani Yustika (Dirjen PPMD), Yogana (WB), Hanibal Hamidi (Direktur PSD, Fasilitator), Kementerian Desa PDTT, Jakarta 2015, HH


Penghargaan Bagi PBNU Atas Dukungan Pada Agenda PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDONESIA SEHAT BERBASIS PERDESAAN SEHATA SELURUH INDONESIA, Jakarta 2014, Asdep Kesehatan, HH.


DUKUNGAN KETUA UMUM PBNU, Kiai Haji. SAID AQIL SIRADZ, Pada PERCEPATAN WUJUD INDONESIA SEHAT BERBASIS PERDESAAN SEHAT, Asdep Kesehatan, Jakarta 2014, HH


DISKUSI BERSAMA MENTERI KESEHATAN DALAM KERANGKA PERCEPATAN WUJUD INDONESIA SEHAT, BERBASIS PERDESAAN SEHAT, Pulau Komodo, NTT, 2014, HH


PERCEPATAN PEMBANGUNAN GENERASI SEHAT & CERDAS DESA, PSD-GSC, JAKARTA 2015, HH


KEBIJAKAN PRIORITAS KESEJAHTERAAN PEREMPUAN, ANAK & KESEJAHTERAAN SOSIAL DESA, Jakarta 2015, PSD, HH


PENEGUHAN KEBIJAKAN PELAYANAN SOSIAL DASAR, PSD, Desember 2015, Jakarta, HH


REMBUK DESA MEMBANGUN INDONESI, NAWA CITA 3, MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN, PSD, Desember 2015, Jakarta, HH


REMBUK DESA MEMBANGUN INDONESIA, PSD, Desember 2015, Jakarta, HH


FESTIVAL “DESA MEMBANGUN INDONESIA”, PSD, Jakarta, Desember 2015, HH


KONGRES “DESA MEMBANGUN DESA”, PSD, JAKARTA, DESEMBER 2015, HH


Seminar “DESA MEMBANGUN INDONESIA”, Universitas Brawijaya, Malang, Desember 2016

Membangun Peradaban Dari Kaki Gunung Ceremai


Menjadi Bidan di kaki gunung Ceremai sangat menantang, karena jarak antar dusun yang berjauhan, naik turun yang curam, bahkan tidak bisa dijangkau kendaraan karena harus berjalan kaki. Namun hal ini tidak menyurutkan seorang perempuan kelahiran Solo, ia adalah Lestari 34 tahun. Ditengah 7000 warga desa Sidawangi, yang terletak di perbatasan Cirebon dan Kuningan, Tari mengabdi selama 12 tahun.

untuk lebih lengkapnya dapat di baca pada website kantor berita anak Indonesia pada link berikut : Lestari Membangun Peradaban Dari Kaki Gunung Ceremai

Indonesia Sehat akan terwujud melalai 5 Pilar Perdesaan Sehat secara utuh


Pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hilal Elver, menyebut kasus gizi buruk yang menimpa suku pedalaman Asmat di Papua sebagai insiden tragis.

“Saya ingin menarik perhatian Anda semua pada sebuah insiden yang sangat tragis. Dalam beberapa bulan terakhir, 72 anak meninggal di Kabupaten Asmat, Papua–66 anak meninggal akibat campak dan 6 lainnya akibat gizi buruk,” kata Elver dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/4).

“Karena ini memalukan bagi sebuah negara yang punya perkembangan ekonomi yang baik dan sumber daya yang melimpah, tetapi masih ada warganya yang mengalami gizi buruk.”

Elver mengatakan kasus Asmat mencerminkan bagaimana gizi buruk masih menjadi masalah sangat serius bagi Indonesia, meski tingkat pertumbuhan dan produktivitas pangan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.Untuk lebih lengkapnya dapat di baca di laman CNNIndonesia pada Link Berikut

Indonesia Sehat akan terwujud melalai 5 Pilar Perdesaan Sehat secara utuh Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi berkualitas.

HH

Ketulusan hati Petruk yang merupakan lakon sang Raja yang Bijak, Jumawa dan Pembawa Kemakmuran Rakyat


Kepada Yth. Seniorku

Untuk sampaikan Pendapat saya tentang isue dalam sepanduk tersebut, ijinkan saya menjelaskan pemikiran saya.

Sesungguhnya saya adalah orang yang senang mempelajari keunikan masing masing manusia, yg sangat sadar bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan juga dihadirkan sesuai momen dan waktunya untuk berperan sebagai apa, yang tidak pernah kita ketatahui pasti tujuan dan maknanya. Hal tersebut diketahui saat kita telah melaluinya, pada saat beberapa waktu kemudian. Saya juga cukup rasional dalam bersikap. Salah satu sikap saya pada 2014 memilih capres yang “nampak” performancenya paling siap. Selaku rakyat biasa yang memiliki kewajiban dan hak konstitusional untuk mengeksfresikan “Daulat Rakyat” dalam menentukan pilihan presiden, pimpinan daerah maupun perwakilan DPR atau DPD setiap lima tahunan, maka berdasarkan info yang tersedia oleh berbagai media dan sumber informasi (yang juga tidak saya ketahui apakah ada keberpihakan pada salah satu pasangan capres atau tidak) yang dapat saya akses, akan mengarah kepada calon yang “mengesankan” lebih siap untuk kita pilih. Tentunya pertimbangan saat memilih saat itu, selaku rakyat biasa yang relatif lebih muda dari hari ini, dan merasa tidak ada kepentingan secara langsung, maka dasar pemilihan hanya “normatif” sesuai penilaian umum tentang “pemimpin” selama ini dianggap baik oleh masyarakat umumnya (Hegomoni budaya Jawa), yaitu “bibit, bobot maupun bebet”. Tentunya kita ketahui bersama siapakah yang akan kita pilih bila dasar pemilihan kita adalah falsafah tsb.

Seperti kita ketahui dan kita yakini bersama, keterpilihan seseorang untuk memikul tugas sebagai Presiden yang sangat berat, tentunya sangat ditentukan oleh takdir yang telah ditetapkan oleh kehendak Allah SWT, dan Jokowi yang ditakdirkan sebagai Presiden ke 7 Indonesia. Banyak pertanyaan mengapa seorang Jokowi yang Allah takdirkan untuk memimpin Indonesia ?

Saya termasuk rakyat yang meyakini bahwa Allah sayang pada negra dan semua rakyat Indonesia, melalui takdir Pak Jokowi sebagai Presiden ke 7 RI. Sehingga untuk mempelajari dan mengetahui siapakah sesungguhnya Jokowi (keunikan), yang bagi sebagian banyak orang layaknya “petruk jadi raja”, saya terus mengamati tindak tanduk sang “raja” pada berbagai kegiatan dalam berbagai dimensi kehidupan sebagai manusia, selama menjadi presiden.

Kepentingan saya yang saat ini, yang memiliki 3 anak yg mulai dewasa, sadar bahwa mereka akan menghadapi persaingan yang sangat berat di dunia yang menyatu akibat digitalisasi. Perkembangan “digitalisasi” sebagai instrumen bantu interaksi sosial masyarakat, yang fungsinya dapat “menihilkan jarak dan ruang” dalam interaksi sosial, sangat progresif kemajuannya, sehingga sangat sulit diprediksi “dampak perubahan sosial yang terjadi pada lebih dari 10 tahun mendatang (berdasarkan berbagai kajian di berbagai negara, keyakinan prediksi perubahan sosial yang mungkin terjadi hanya pada maksimal 10 tahun mendatang). Sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan rencana antisifasinya. Sehingga menurut pemikiran saya sangat terbatas, tidak boleh ada kesalahan dalam merencanakan langkah terbaik, karena tidak ada ruang dan waktu lagi bagi “perbaikan kesalahan” di masa mendatang, masa bagi generasi anak anak kita semua. Maka pilihannya kita adalah “memperkuat daya tahan” dari berbagai dimensi dengan cara memastikan warisan berupa “sistem pemerintahan negara RI” yg sangat baik, terjaga (rigid) dan akomodatif/responsif terhadap dinamika sosial masa mendatang, selain mempersiapkan manusia yg cerdas, bijak dan berkarakter sesuai ideologi negara dan bangsa Indonesia, “Pancasila” yg sangat manusiawi. Bagi kita sasarn strtegisnya adalah memastikan dokumen strategis RPJMN ke 4 fase RPJPN I (2020-2025) dan RPJPN II (2025-2045), sesuai dengan pemikiran apa warisan yang akan kita berikan sebagai “bekal” pertarungan yang akan dilalui anak anak kita pada masa digital saat ini dan masa mendatang.

Untuk semua pertimbangan tersebut di atas, maka kesimpulan saya adalah sebagai berikut; “Kelemahan sang raja adalah layaknya orang kampung yang ingin bersihkan kota, dia punya niat yang baik (Goodwil) dan mengetahui dan berani menghadapi resikonya. Tetapi tidak banyak mengetahui informasi tentang kota secara baik (tokohnya dll). Dia hanya tahu info jenis kejahatan besarnya, modus “mafioso” dll, itupun tidaklah cukup update dan tidak detail. Yang dia tahu, adalah secara prinsif, bahwa semua “budaya buruk” yang selama puluhan tahun terbentuk, menyisakan banyak “budaya tidak produktif”, manja dan masih banyak para antek “budaya” korup dan lainnya. Dia hanya mengetahui ciri-ciri “karakter” para elit komunitas penganut “budaya warisan aristokrat/budaya panggung” tsb.

Tapi karena hanya punya teman “seperjuangan” dalam menjadikan dirinya “walikota”, dan karena dia juga harus jadi orang jawa yang menghargai dukungan orang orang tsb saat menjadikannya walikota, walau akhirnya dia tahu bahwa teman seperjuangannya tsb adalah “tipikal dg para antek budaya korup tsb, dengan “pilihan modus yang berbeda”. Diapun menyelesaikan kendala itu secara “apik”, dengan pentahapan, mengingatkan melalui lembaga lembaga formal atau “gestur tubuhnya atau komunikasi politiknya” yang bisa memberikan “signal” mengingatkan. Dan bila “signal” tersebut tidak terespon baik, maka diapun sudah merasa sudah tidak bersalah lagi untuk secara tegas menindak.

Inilah menurut kami, penyebab utama “tidak terpenuhinya janji janji tsb, karena sibuk mempelajari dan menyikapi hal, yang selayaknya tidak diperlukan bagi seorang raja. Tetapi takdir Allah telah memimilihnya menjadi raja, Siapa yg kita harus persalahkan dalam keterpilihan saat 2014 ? … apakah kita persalahkan yg menetapkan “takdir” ? Bisa kualat kita.

Untuk beberapa maslah yg sangat dekat dg makna “integritas” dirinya selaku “kesatria”, disertai informasi dari sekitarnya yg tidak utuh atas kebutuhan pilihan kebijakannya, maka kondisi tersebut masih cukup potensial membelenggunya. Yang saat ini, masa tahun politik, hambatan tersebut dikuatkan dengan “konsolidasi” para antek budaya korup tsb yang menetapkan sang raja sebagai musuh bersama, pada momen pilpres mendatang, Konsolidasi “komunitas mapan terdahulu, yang saat ini menjadi para pemilik “kapital” yang sangat besar”, karena sadar kalau “sang rojo” saat ini tidak sama dengan masa pencalonan pada tahun 2014, karena sudah lebih memahami siapa “para elit kota” dan apa tujuannya serta di mana posisinya dalam perjuangan menjadikan kota yang sesungguhnya kaya raya ini, untuk menjadi kota maju dan sejahtera, tapi saat ini hanya sebagai kota menengah yg cenderung akan menjadi kota miskin bila tidak ada perubahan secara radikal, akibat warisan “sistem/budaya korup, elit”, yang melebarkan “jurang kesenjangan, ketidakadilan” antar wilayah maupun antar sesama masyarakat.

Bagi saya saat ini, dan saya yakin (berdasarkan pengamatan 3 tahun jd rojo), paling tidak sang rojo punya niat, untuk menjadi “Bapak” serta “suami” dari anak anak dan istrinya yg dinilai oleh masyarakat sekitarnya sebagai pengabdi/pejuang yang gigigih dan cerdas bagi kemajuan rakyat dan kerajaannya. Dia juga punya harga diri dan rasa malu pada para keluarganya bila melakukan kejahatan pada rakyat dan kerajaannya. Dia sadar bahwa dia harus banyak belajar dan memiliki kepercayaan diri untuk dapat tercatat dalam sejarah sebagai “raja yang membawa kebaikan bagi rakyat dan kerajaannya. Tetapi Dia juga tidak merasa malu untuk mengkoreksi langkahnya setelah dia semakin banyak pengetahuan tentang “isue” terkait kemajuan maupun hambatan bagi rakyat dan kerajaannya, selama hal tersebut menjadikan lebih baik bagi kepentingan rakyat dan kerajaannya. Bukti telah cukup untk meyakini siapakah sang Petruk ?

Saat ini kita harus kembalikan pada diri kita, apa yg kita harus pilih;

  1. Orang baik yg punya niat baik, walau kurang tepat untuk jadi “walikota”, tapi bernasib baik terpilih jadi “raja” th 2014. Sehingga selama 3 tahun ini, telah banyak belajar sekaligus membuktikan niat baik, keberanian dan konsistensi dan semakin meningkatkan percaya dirinya untuk mampu mewujudkan niatnya (termasuk janji yg terlambat dipenuhinya), sehingga saat ini pantas kita beri kesempatan kedua, dengan “mengawal” di lingkaran dekatnya sbg penyedia informasi apapun yg Valid dan terkini, yg dibutuhkannya bagi keputusan kebijakan yang diambil berdasarkan kepekaan “intuisi“ kepemimpinannya yg datang entah dari mana (takdirnya) tp kita harus yakini (Konskwensi pilihan ini adalah dibutuhkan sikap “loyalitas mutlak” atas keputusannya), tidak mempertanyakannya, hanya boleh menyempurnakan “caranya” atau pilihan ke
  2. Siapapun yg sangat luar biasa (yang nampak nyata), tapi kita tidak pernah punya catatan kisahnya tentang “niat” sesungguhnya didalam hati dan fikirannya atas semua keberhasilan tsb, bahkan info perjalanan hidupnya yg tersedia cenderung mengarah pd ambisi penaklukan belaka atau ambisi tunggal untuk meraih jabatan puncak kekuasaan tanpa ada yg bisa menyainginya … EGO AMBISIUS semata … yang kita ketahui akan jatuh kepada karakter pemimpin otoriter (bak dewa/tuhan), atau pilihan ke
  3. Menyerahkan diri pada keputusan “pertemanan/persaudaraan/trendy/kepentingan “group yang sama” atau bersama sama tidak memilih, hanya merecord semua dinamika para pemain tanpa ikut dalam permainan

Saatnya kita memilih, tanpa adanya kemungkinan salah, karena sudah tidak ada lagi ruang dan waktu untuk memperbaiki nantinya (resiko “bubar” ?)

Merdesa dalam memilih …
Hanibal Hamidi

Silaturahmi Muslimat NU ke Sekretariat Merdesa Institute


Yth. Ibu Nyai Said Aqil Siradz beserta Ibu Arifah, Ibu Hanny dan Ibu Andi Nurhiyari para pimpinan Muslimat yang kami muliakan.

Kami Atas nama tim kerja kemitraan dengan MNU, dari KPDT (th. 2012-2014) dan Kemendesa (Tahun. 2015-2017), menyampaikan Terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Khususnya dari saya dan keluarga merasa bangga dan sangat bermakna bagi semangat kerja kami dikemudian waktu, atas kunjungan silaturahmi yang dipimpin langsung oleh yang mulia Ibu Nyai Said Aqil Sirazd. Walau harus tertatih saat menaiiki tangga kantor sekretariat Merdesa Institute yang cukup terjal, di jl. Veteran 1 no 31, Jakarta Pusat, tapi beliau tetap laksanakan niat baiknya untuk bertatap muka silaturahmi dengan kami. Kami teladani semangat dan kebaikan Ibu Nyai tersebut. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan bagi Ibu Nyai beserta tim MNU yang tadi telah berkenan berkunjung. Amin YRA. Kami mohon maaf atas kesalahan dan atau sikap tidak menyenangkan dari kami.

Semoga kita dapat bekerjasama kembali, secepatnya nanti. Amin.

HanibalHamidi

Pembangunan Kewarganegaraan melalui peningkatan kualitas keluarga


Masih Draft … proses penyempurnaan …..

Menyadari bahwa saat ini dunia memasuki transformasi tahap 4, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi, yaitu “instrumen bantu inter aksi sosial berbagai dimensi kehidupan”, yang dikenal dengan “Digital”, setelah bahasa, tulisan, Fhotocopy (Mekanik/Elektronik). Dimana perkembangan kehidupan manusia sebagai mahluk sosial, mengalami perubahan yang sangat ekstrim, akibat adanya kecenderungan “fungsi ruang dan waktu” sangat minimal. Semuanya bermuara pada banyaknya kemungkinan “nilai” diantara nilai 0 (Nol) dan 1 (Satu), mendekati makna “tidak terhingga”. Akibatnya dinamika kemungkinan perkembangan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung pada semua dimensi kehidupan, sangat sulit diprediksi, baik pola maupun kecepatan perubahannya. Sehingga sangat sulit untuk mempersiapkan antisipasinya.

Kita harus memastikan negara yang kita wariskan kepada generasi “Mellenia Indonesia” adalah negara yang memiliki sistim yang “Rigid, visioner dan berkarakter budaya Nusantara yg Agung dan Tangguh dalam tata kelola interaksi yang saling meningkatkan “nilai” antara Penduduk, sumber daya alam lingkungan dan Pemerintahan, melui implementasi nilai nilai pancasila (1-4) dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sebagai warga negara yang  dibuktikan melalui segera terwujudnya Sila Kelima. Untuk itu prasyaratnya adalah “Manusia Indonesia yang seutuhnya (harkat & martabat sebagai “kalifah di muka bumi”), sehingga ekspresi “kedaulatan rakyat” nya tidak “keliru” terus menerus.

Mewariskan negara yg memiliki sistem tata kelola negara yg mumpuni dan visioner (era digital) disertai kualitas generasi mendatang yang berkarakter Agung dan Tangguh , agar dipersiapkan saat ini juga melalui penyusunan draft RPJMN 2020-2024, dan RPJPN 2025-2045, melalui kendali draft Visi & misi Semua Capres 2019,merupakan langkah cerdas dan bijak.

Dalam pemikiran inilah yg mendasari pemilihan siapa sebaiknya presiden mendatang.

Catatan era generasi ke milenial yang bergantung dengan teknologi dalam segala aspek kehidupannya seperti halnya bite komputer antara angka 0 dan 1 tidak lebih ;

  1. Terlalu sulit prediksi kedepan, karena terlalu banyak peluang dinamika yang berkembang dalam pola interaksi masyarakat sehingga tidak ada satu negara manapun yang menyatakan mampu melihat ke depan lebih dari 15 tahun mendatang.
  2. Lemahnya komitmen nasionalisme kenegaraan, karena sesunggunya saat in mereka lebih banyak waktunya sebagai penduduk dunia secara aktif (melalui akun media sosial dunia yang dimiliki), dibandingkan sebagai warga NKRI.
  3. Rekomondasi

A.  perkuat nasionalisme visioner generasi mendatang (usia 0 – 25 tahun) melalui Kualitas keluarga/Kualitas perempuan sebagai basis utama pembangunan kewarganegaraan, bukan jargon atau “romantisme masa lalu” (dalam buku atau pengalamannya).visi yang berfokus pada eksiatensi Indonesia melalui industri berbasis agraris (darat & laut).
B)Adanya sistem tata kelola negara yg mengacu konstitusi
C) Penegakkan hukum

HH

Diplomasi “Berkarakter Negara Bangsa Indonesia” Menlu RI, Retno Lestari Priansari Marsudi (RLPM), Di Australia.


Menlu RI, Retno Lestari Priansari Marsudi saat mengunjungi Australia, Dengan pilihan “gaya diplomasi” melalui pilihan Berbusana dengan Tambahan “Selendang Bermotif Amborijin” Pada seluruh agenda kenegaraan di Australia. Hal ini “merefresentasikan” Sikap Negara Yang Jelas Terhadap Permasalahan Mendasar Negara Australia Dimata Indonesia & Dunia, Pada Isue “Bangsa Amborijin”. Sehingga kemungkinan respon Australia terhadap gaya diplomasi tersebut, “tidak produktif” bagi Indonesia sesuai tujuan kunjungan kenegaraan tersebut, Tetapi pilihan gaya diplomasi tersebut tetap dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa “Indonesia adalah negara berdaulat secara politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkarakter Nusantara yang agung dan tangguh” (Tri Sakti).

Suku bangsa Amborijin” adalah Bangsa Yang Lebih Dulu Ada dalam di wilayah Benua Australia, Yang lebih memiliki hak atas tanah leluhurnya. Tetapi realitanya saat ini, Bangsa Amborijin sudah “tidak ada” Karena oleh pemerintahan Negara Australia dilakukan “Penyingkiran Bangsa Amborijin”.

Menlu Retno Sebagai “Wakil Pemerintahan Indonesia”, Kebijakannya berpedoman pada Amanah Konstitusi RI (Pemukaan UUD 1945), Yang Mana Sangat Bertentangan Dengan Kebijakan Politik Dalam Negeri Australia Pada Isue “Bangsa Amborijin”.

Maka dengan pilihan “gaya Diplomasi Selendang Bermotif Amborijin” Dalam Seluruh Acara Kenegaraan Di Australia Sangat Tepat. Keputusan Pilihan “Gaya Diplomasi” Latar Belakang Sejarah Negara Australia, “Pada Seluruh Agenda Kunjungan Kenegaraan RI Di Australia Menlu RI, Retno Lestari di Australia Berbusana Dengan Tambahan “Selendang Bermotif “Khas” Produksi Bangsa Amborijin”, Yang Digunakan Pada Seluruh Agenda Di Australia, akan memastikan “Eksistensi Indonesia”. (Pilihan Gaya Diplomasi Yang Menggambarkan Kualitas Manusia Indonesia Yang “Agung dan Tangguh” Yang Dihasilkan Dari “Gerakan Nasional Revolusi Mental”).

Amborijinadalah “Simbul Pemusnahan Bangsa Oleh Bangsa Lainnya Dalam Satu Wilayah.

Hormat Kami

Hanibal Hamidi

#HibahDiriTukDesa #DesaMembangun #PembangunanBerwawasanKependudukan

Program Diklat Berjenjang GSC di Nominasikan dalam ajang UNESCO Hamdan Awards


Program Diklat Berjenjang Guru PAUD Desa adalah Kerjasama antara Kementerian Desa dan Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimulai pada awal tahun 2016 pada isue percepatan ketersediaan Guru PAUD di seluruh Desa. Dilaksanakan dalam kerangka menindaklanjuti arahan Ibu Presiden, Hj. Iriana Joko Widodo pada rapat Oase (Organisasi Aksi Solideritas Era) Kabinet Kerja dalam isue PAUD Desa. Program ini dilaksanakan melalui Program Generasi Sehat Cerdas Indonesia, dibawah tanggung jawab Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Dsa PDTT, Hanibal Hamidi, yang dimulai sejak awal tahun 2016, dan telah menghasilkan lebih dari 15.000 Guru PAUD Desa. Selain itu terobosan lainnya adalah materi pembelajaran yang disesuaikan dengan semangat Daulat Desa, Melalui Buku PAUD Desa yang disusun bersama komunitas belajar Qaryah Thayyibah, Salatiga, pimpinan Bahruddin.

Program ini didanai hibah luar negeri yang difasilitasi oleh WB dan Usaid, dalam rangka mempercepat ketersediaan guru PAUD di Desa. Dimana untuk menjaga mutu maka guru PAUD yang harus memiliki sertifikat sarjana, Sedangkan SDM di Desa tidak ada guru PAUD bersertifikat Sarjana Guru PAUD. Maka pola pendidikan berjenjang adalah terobosan bagi pemenuhan hak dasar anak usia dini untuk dapat pendidikan sejak dini. Sampai saat ini telah dihasilkan Guru PAUD lebih dari 14.000. Terima kasih Pak Haris, Dirjen Pendidikan, kemendikbud atas dukungannya terhadap pemenuhan tanggung jawab negara atas mandat konstitusi untuk pemenuhan hak dasar seluruh warga NKRI, khususnya penduduk usia dini di seluruh Desa.

Berita bahwa Program Diklat Berjenjang GSC mendapat perhatian Unesco ka,i dapatkan dari Pak Haris, sahabat Pejabat Dirjend Pendidikan, Kemendikbud yang merupakan penanggung jawab kerja sama program ini di Kemendikbud, yang mengatakan ” Pak Hanibal, Alhamdulilah program Generasi PAUD Cerdas Desa (kerjasama dit. PSD Kemendesa dg Dit.PAUD dan Dit. PGK Kemendikbud), Diklat Berjenjang, ECD frontline sukses dinominasikan sebagai salah satu penerima Hamdan Awards”. Hadiah akan diberikan pada bulan Oktober mendatang, Terima kasih Pak Haris. berikut link beritanya: UNESCO Rewards

#DaulatDesa #HibahDiriTukDesa

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga


Isu-isu kependudukan dan lingkungan hidup merupakan isu sentral sejak lama, akibat dari eksploitasi alam secara berlebihan yang disertai dengan ketidak adilan dalam pemanfaatannya bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga menimbulkan isu sentral pembangunan keberlanjutan dunia tentang berbagai ancaman terhadap manusia dan lingkungannya pemukimannya, mulai dari perubahan iklim, kebutuhan hutan bagi paru-pari dunia, hingga kesetaraan pemenuhan hak dasar setiap warga negara dan keluarga oleh pemerintahan negara masing-masing. Penduduk dan lingkungan alam kehidupannya memiliki hubungan saling mempengaruhi dan saling ketergantungan, dan tidak dapat salah satu terabaikan. Perjalanan sejarah Indonesia pernah menyatukan kedua isu tersebut dalam tanggung jawab Kementrian Pembangunan Manusia (seutuhnya). Kemudian direduksi menjadi sumberdaya manusia. Sesungguhnya pembangunan kualitas  kependudukan telah dijadikan salah satu aspek dalam pembangunan nasional yang ada, namun pelaksanaannya sangat parsial bahkan cenderung sektoral.

Untuk lebih lengkapnya dapat di baca di link Berikut :

Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga

Profil Singkat Hanibal Hamidi


Kerangka fikir penulisan tentang siapakah Hanibal Hamidi ?, yang dikenal sebagai pegawai ASN dengan semua catatan kinerjanya yang cukup baik dengan gagasan pengembangan konsep program yang “radikal”, yang menukik pada akar permasalahan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seseorang dalam malakukan sesuatu, sangat dipengaruhi oleh pilihan keputusannya sendiri, yang memiliki “platform” struktur berfikir masing-masing individu yang lebih kita kenal sebagai “profile seseorang”. Setiap orang akan berbeda dalam menilai dan menyikapi semua stimulus inpuls yang masuk dalam pemikirannya dan akan dikonfirmasikan oleh “nilai-nilai” sosial dan material yang ada dalam pemikiran orang tersebut. Beberapa faktor sosiogenis (motif personal) tersebut antara lain keingintahuan, kompetisi, cinta, harga diri, nilai kehidupan, kebutuhan. Selain faktor “dasar” atau “Profilenya”, prilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor situasional saat kegiatan itu terjadi, antara lain Ekologi, suasana, teknologi, budaya, psikososial lingkungan. Maka sangat penting untuk mengetahui “profile Kapasitas dan Kompetensi seseorang pegawai ASN, bagi kepentingan efektifitas bekerja sama, pengembangan potensi kinerja maupun mengantisipasi atas potensi hambatan kerja seseorang dalam kerja sama berbagai pihak.

Sumber Informasi tentang Hanibal Hamidi yang digali dan dianalisa dari teman, keluarga, mitra kerjanya disertai dengan bukti-bukti faktual baik tertulis atau terekam melalui kamera serta pernyataan langsung dari Hanibal Hamidi sendiri dan atau pihak yang terkait. Diharapkan semua informasi tentang Hanibal Hamidi, selaku pejabat teknokrasi pemerintahan dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan dalam format PDF pada link di bawah ini

  1. Riwayat Hidup Hanibal Hamidi
  2. profil Hanibal Hamidi

Koreksi dan masukan, kepada kami sebagai tim penyusun profile ini, kami berterima kasih. Sedangkan koreksi dan masukan pada Hanibal Hamidi, dapat di alamatkan pada alamat email hanibal2412@gmail.com.

Salam Merdesa

Tim Kerja Hak Dasar

Laporan Akhir Pelaksanaan Program P2DTK 2006-2012 oleh NMC-P2DTK (Report of Support for Poor and Dissadvantaged Areas Program, 2006-2012)


https://www.scribd.com/doc/120975945/Laporan-Akhir-Pelaksanaan-Program-P2DTK-2006-2012-oleh-NMC-P2DTK-Report-of-Support-for-Poor-and-Dissadvantaged-Areas-Program-2006-2012

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Komisi ASN Tegur Menteri Desa Terkait Pemberhentian Pejabat


Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meninjau kembali surat keputusan No. 80/2017 tertanggal 28Agustus 2017

Dalam surat tersebut, Komisi ASN juga meminta agar dua pejabat yang diberhentikan, yakni Hanibal Hamidi dan Nurdin Ibrahim untuk ditempatkan sesuai job fit evaluation.

Jika terdapat pelanggaran disiplin oleh Hanibal dan Nurdin, maka hendaknya dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi yang sesuai peraturan pemerintah no.53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN.

Untuk lebih lanjutnya dapat di baca pada website kabarjitu.com pada Link Berikut

Uji Kompetensi dan Kapasitas JPT Pratama Kemendesa PDTT 2017


Berikut kami lampirkan uji kompetensi dan Kapasitas JPT Pratama Kemendesa PDTT 2017 tahap demi tahap dapat di unduh pada Link di bawah ini :

Pengumuman_Hasil_Akhir_Seleksi_Terbuka_Pengisian_11_Jabatanundangan asessmentundangan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya kemendesa pdttpengumuman hasil seleksi kompetensi teknis pengisian jpt madya kemendesa pdtt 2017pengumuman Hasil seleksi Administrasi jpt Madya Kemendesa PDTT 2017

Siapakah Hanibal Hamidi ?


Kerangka fikir penulisan tentang siapakah Hanibal Hamidi ?, yang dikenal sebagai pegawai ASN dengan semua catatan kinerjanya yang cukup baik dengan gagasan pengembangan konsep program yang “radikal”, yang menukik pada akar permasalahan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seseorang dalam malakukan sesuatu, sangat dipengaruhi oleh pilihan keputusannya sendiri, yang memiliki “platform” struktur berfikir masing-masing individu yang lebih kita kenal sebagai “profile seseorang”. Setiap orang akan berbeda dalam menilai dan menyikapi semua stimulus inpuls yang masuk dalam pemikirannya  dan akan dikonfirmasikan oleh “nilai-nilai” sosial dan material yang ada dalam pemikiran orang tersebut. Beberapa faktor sosiogenis (motif personal) tersebut antara lain keingintahuan, kompetisi, cinta, harga diri, nilai kehidupan, kebutuhan. Selain faktor “dasar” atau “Profilenya”, prilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor situasional saat kegiatan itu terjadi, antara lain Ekologi, suasana, teknologi, budaya, psikososial lingkungan. Maka sangat penting untuk mengetahui “profile Kapasitas dan Kompetensi seseorang pegawai ASN, bagi kepentingan efektifitas bekerja sama, pengembangan potensi kinerja maupun mengantisipasi atas potensi hambatan kerja seseorang dalam kerja sama berbagai pihak.

  

Sumber Informasi tentang Hanibal Hamidi yang digali dan dianalisa dari teman, keluarga, mitra kerjanya disertai dengan bukti-bukti faktual baik tertulis atau terekam melalui kamera serta pernyataan langsung dari Hanibal Hamidi sendiri dan atau pihak yang terkait. Diharapkan semua informasi tentang Hanibal Hamidi, selaku pejabat teknokrasi pemerintahan dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

 

Koreksi dan masukan, kepada kami sebagai tim penyusun profile ini, kami berterima kasih. Sedangkan koreksi dan masukan pada Hanibal Hamidi, dapat di alamatkan pada alamat email hanibal2412@gmail.com.

 

Salam Merdesa

Tim Kerja Hak Dasar

 

Profile Hanibal Hamidi

NIP 19641224 199803 1 010

Hanibal Hamidi memulai karirnya sebagai birokrat dari bawah, dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT), pada Kementerian Kesehatan tahun 1995. Dari awal penugasannya tersebut sampai dengan saat ini, Hanibal telah bekerja selama 22 tahun pada 3 Instansi pemerintah pusat. Penugasannya sebagai PNS di Kementerian Kesehatan dilaksnakan selama 12 tahun, di beberapa Kabupaten Provinsi Lampung. Sedangkan penugasan sebagai PNS Kementerian Daerah Tertinggal dilaksanakan selama 7 tahun, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Dilanjutkan pengabdiannya pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan kementerian baru atas amanat UU Desa, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

 

Sebagai pegawai ASN yang telah bekerja selama 22 tahun, Hanibal Hamidi memiliki golongan IV D, sebagai Pembina Utama Madya, dan menjabat sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar, di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal di Transmigrasi.

 

Perjanan karirnya, sebagai profesional kesehatan yang menyandang gelar akademis Dokter, dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada tahun 1993, dan kemudian menjadi Master Kesehatan Masyarakat, lulusan Program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia (UI), Jakarta pada tahun 2002. Tekatnya untuk terus menambah pengetahuan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya selaku teknokrat pemerintahan, mendorongnya untuk mengikuti pendidikan Program Doktoral angkatan pertama, pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan peminatan jurusan Ilmu Pemerintahan di Bandung sejak tahun 2014 sampai saat ini.

 

Semua potensi yang dimilikinya diabdikannya pada instansi pemerintah, sejak Hanibal diakui oleh Unair pada tahun 1993 berhak menyandang gelar profesional Dokter, kemudian bekarja dengan status pegawai kontrak pada tahun 1993-1994, sebagai Dokter Lepas Pantai di berbagai wilayah kelautan Indonesia pada instansi BUMN Pertamina,

 

Cara pandangnya selaku pegawai ASN berdasarkan begitu banyak pernyataan yang didengar secara langsung dari teman teman yang bukan pegawai pemerintahan, bahwa pegawai negeri adalah pegawai yang “enak”, kerjanya sedikit. Waktunya banyak digunakan melakukan kepentingan pribadi, tidak memiliki kapasitas profesional dan utamanya tidak memiliki kesadaran bahwa bekerja di pemerintahan adalah tugas mulia yang butuh jiwa pengabdian bagi bangsa dan negara. Penilaian seperti hal

tersebut, mengakibatkan keraguannya untuk merasa bangga dan bersemangat dalam melanjutkan sebagai PNS.

 

Tetapi dengan berjalannya waktu, terutama pehamannya tentang tata kelola pemerintahan yang baik setelah Hanibal Hamidi mengikuti kursus singkat selama 3 minggu di Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS) tahun 2007, serta menjadi peserta didik program Doktoral angkatan pertama Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2013. Hanibal menyadari bahwa sesungguhnya ANS merupakan unsur strategis pemerintahan, dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara sesuai amanah konstitusi. Menurut pemikirannya, sudah terlalu lama dan juga terlalu banyak sumber daya bangsa dan negara yang telah digunakan pemerintah untuk pembangunan selama ini, tetapi kurang efektif. Sehingga sampai 70 tahun kita merdeka, kemajuan pencapaian tujuan bernegara bagi pemenuhan “Hak Hak Dasar” seluruh warga NKRI. masih sangat jauh dari harapan masyarakat.

 

Menyadari kinerja pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini, dimana hasil serta dampaknya dalam mensejahterakan masyarakat masih cukup rendah, sedangkan fasilitas kerja para pejabat pemerintahan dirasakannya cukup baik. Kesadaran atas kondisi tersebut menimbulkan komitmen pada dirinya untuk melaksanakan kewajiban sebagai ASN secara profesional dan menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya. Hanibal Hamidi menyadari bahwa dalam semangat reformasi haruslah menjadi semangat kerja semua unsur pemerintahan. Kesadarn bahwa terdapat pembagian tugas dan fungsi antara pemerintahan pusat, pemerintahan otonomi daerah dan pemerintahan otonomi desa. Hal tersebut membawa konskuensi selaku pegawai ASN pemerintah pusat, maka apapun yang dilakukan serta kebijakan program dan atau kegiatan yang ditetapkan akan menjadi acuan bagi banyak pemrintahan daerah dan desa. Sehingga tidak ada pilihan lainnya, kecuali harus melaksanakan tugas dengan sangat serius, berhati hati, dan harus bejerja sangat keras untuk menghindari adanya kesalahan, keterlambatan, maupun telah mempertimbangan dari berbagai dimensi sehingga dapat memastikan hasil maupun dampaknya sesuai dengan rumusan konsep kebijakan yang ditetapkan nantinya selaku pejabat di instansi  pemrintahan pusat,

 

Berlandaskan kesadaran dan komitmen tersebut, Hanibal Hamidi sampai saat ini merasa tidak pantas untuk mengambil hak cutinya sebagai PNS. Bahkan sangat sering melanjutkan pekerjaannya di rumah bahkan di waktu libur sekalipun. Protes dari keluarga, saudara dan temannya yang sangat “cemburu” dengan “kantornya” yang telah “merampas waktu kebersamaan Hanibal dengan keluarga dan teman temannya. Tetapi setelah mendengar penjelasannya akhirnya dapat memakluminya. Keluarga hanya meminta sikap tersebut harus berakhir saat telah pensiun nantinya.

 

Semangat, untuk bekerja keras dan keinginan untuk terus belajar untuk meningkatkan kapasitas dirinya, memang telah menjadi pilihannya. Sejalan dengan hal tersebut, nasehat moral dari kedua orang tuanya yang telah tiada dan sangat dibanggakannya agar dapat menjaga kehormatan keluarga dengan bekerja baik dan tidak memalukan keluarga, menjadikan dirinya semakin teguh untuk terus berpihak pada masyarakat. Beberapa pemahaman atas nasehat kedua orang tuanya dalam hal moral keagamaan, terutama ibunya yang selalu mengingatkan bahwa “tiadak ada gunanya semua harta, jabatan dan lainnya bila tidak melakukan sholat dalam setiap waktu”. Selain itu pembelajaran yang didapat dalam dinamika sosial kehidupannya, menyadari bahwa hal-hal yang strategis yang pantas diperjuangkan untuk dijadikan warisan penting bagi generasi medatang, menuntun pilihan sikapnya sebagai pegawai ASN dalam tugas dan fungsi kenegaraan, untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam kerangka pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara. Sehingga semua faktor baik tersebut, menjadikan dirinya mampu melaksnakan semua kewajiban penugasannya secara efektif, di tengah hambatan kerja yang tidak mudah terutama dari lingkungan kerjanya sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan dan analisa Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2015.

 

Kesadaran bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen seluruh unsur dan elemen negara, baik seluruh pemerintahan maupun warga negara Indonesia. Karakter (budaya) bangsa Nusantara yang agung, sesungguhnya telah lama ada sesuai pernyataan Presiden Soekarno, bahwa Panca Sila bukanlah ciptaannya, tetapi berasal dari nilai-nilai luhur yang ada di tengah-tengah masyarakat pedesaan Indonesia. Sebagi mana yang kita ketahui bersama, bahwa makna semua sila dalam Panca Sila tersebut, merupakan nilai-nilai kearifan lokal desa yang ada dalam budaya masyarakat perdesaan.  pembangunan Indonesia yang diarahkan pada ketahanan keluarga Hanibal Hamidi tidak mau bernegosiasi atas sikap yang diyakininya telah sesuai dengan tanggung jawab pada berbagai peran sosial kemasyarakatan. Selaku pegawai ASN sesuai dengan ketentuan UU ASN, selaku manusia sesuai dengan nasehat orang tuanya dan semua yang dipahami dan mampu dilakukannya berdasarkan pesan moral keagamaan Islam dari ketauladanan nabi Muhammad SAW

 

Sehingga pihak pihak di luar lingkungan tempat tugasnya lebih mengakui “keberadaannya” melalui gagasan – gagasannya yang diinisiasinya, berbanding terbalik dengan pihak pihak dalam lingkungan kerjanya sendiri. Hal ini sekaligus mnyadarkannya, betapa sikap dalam menjaga integritas kenegaraan sangat rendah dalam komunitas lingkungan tempat kerjanya, pada saat dihadapakan dengan kepentingan pribadi dalam waktu yang sama. Tepatlah kiranya bila hal yang paling strategis dalam memastikan Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan disegani dunia, adalah melaui upaya “Revolusi Mental”, dalam kerangka membangun karakter bangsa. Seperti apa yang kita ketahui bersama tentang modal sosial negara negara yang terdahulu dikenal memiliki karakter yang baik, dan saat ini menjadi  negara  yang sejahtera dan disegani banyak negara lain.

 

Beberapa informasi tentang Hanibal Hamidi yang didapat dari pengamatan dan pendapat banyak pihak yang mengenalnya serta menkonfirmasi langsung padanya, Hal tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan dan analisa Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bidang Pemetaan Kompetensi dan kapasitas Aparatur, Pusat Kajian, pendidikan dan Pelatihan, LAN. Hasil pemeriksaan kompetensi dan kapasitas Hanibal Hamidi, yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2015 tersebut;

1)     Berdasarkan psikogram, nampak bahwa kemampuan berfikir abstrak, kerja detail, sistematika kerja, pengelolaan energi, pengendalian emosi dan kematangan hubungan inter personal dinilai baik, sehingga kapasitasnya dinilai mampu menyelesaikan tugas tugasnya selaku pejabat tinggi dengan tepat waktu dan berkualitas.

2)     Sedangkan performance Kompetensinya terkait dengan; Integritas diri, Hanibal Hamidi sangat tinggi yang menunjukkan bahwa perkataan dan perbuatannya sangat sejalan. selain pengetahuan yang luas dan berpengalaman yang banyak, kesdaran berorganisasi dan mengembangkan jejaring kerja cukup tinggi. Pengalaman dan pengetahuan yang luas, dan sangat memahami ketentuan peraturan perundang undangan karena sangat konsen untuk menghindari pelanggaran dan kesesuaian dengan kewenangannya. Profile kompetensinya tersebut dinilai mampu menyelesaikan maslah dengan baik dan cepat.

 

Latar belakang keluarga, kerangka berfikir, komitmen tugas dan profile Kapasitas dan Kompetensi Hanibal Hamidi berdasarkan pemeriksaan dan analisa LAN, sangat berkorelasi dengan produk kinerjanya diberbagai jabatan penugasan.

Semua produk kinerjanya pada hampir semua penugasnanya, dinilai oleh banyak pihak telah melampaui target kinerja yang ditentukan bagi unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa informasi tentang kinerja Hanibal Hamidi, sebagai berikut:

1)     Saat bertugas sebagai ASN Kementerian Kesehatan sejak tahun 1996-2007), komitmen dan kerja kerasnya mendapat Penghargaan sebagai Dokter Teladan pada tahu 1998, atas kinerjanya saat bertugas sebagai Doter PTT, sehingga mendapat prioritas menjadi PNS di Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2006 Hanibal Hamidi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

2)     Penghargaan kenaikan pangkat luar biasa saat menjabat plt. Asisten Deputi urusan pembinaan lembaga pendidikan luar sekolah dan kesehatan masyarakat pada tahun 2008. Sebagai penghargaan oleh Menteri KPDT saat itu, Lukman Edy, kepada Hanibal Hamidi, mengembangkan konsep Percepatan Pembanguanan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal, yang berhasil mendatangkan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono hadir dalam salah satu acara programnya di Kalimantan Tengah tahun 2008.

 

Selain kedua prestasi yang dihargai secara langsung dengan penghargaan secara kelembagaan yang dituangkan dalam dokumen administrasi pemerintahan, kinerja lainnya cukup banyak pada setiap jabatan yang ditugaskan kepadanya, antara lain;

 

1)     Pada tahun 2017, Hanibal Hamidi selaku peserta seleksi terbuka JPT Madya, eslon 1, selaku calon Dirjend PPMD, dinilai lulus dan dietapkan oleh panitia lelang JPT Madya. Sebagai salah satu nama yang dikirimkan ke Tim Penilai Akhir untuk menjadi salah satu dari 3 orang yang terpilih memiliki nilai uji kompetensi, uji kapasitas, serta semua uji yang dilakukan telah memenuhi syarat sebagi JPT Madya.  Bahkan dalam nilai administrasi atas semua kelengkapan bukti kinerja selama ini dan pengalam kerja Hanibal Hamidi, mendapat nilai tertinggi dari Panitia seleksi terbuka JPT Madya di Kementerian Desa PDTT tahun 2017. Penilaian tersebut sejalan dengan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang melakukan uji kempetensi pada tahun 2017, kapasitas, kepemimpinan dan lainnya yang menilai bahwa Integritas nya sangat tinggi, dan pengalaman serta penegatahuan yang sangat luas, menjadikan sosok ASN yang diyakini mampu melaksanakan tugas dengan cepat serta menjaga kualitas kerja yang baik.

2)     Saat bertugas sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar tahun 2015-2017, Hanibal Hamidi, sebagai inisiator sekaligus ketua tim penyusun Indeks Desa Membangun. Cara fikir dokter bahwa dengan mengetahui peneyebab utama penyakit maka akan ada kepastian diagnosa “penyakit” apa yang menyebabkan Desa menjadi Desa Tertinggal, Berkembang dan Mandiri. Dengan mengtahui akar masalah bagi Desa untuk mandiri, maka akan mengantarkan kita mengetahui apa yang harus menjadi prioritas “pengobatan” Desa tersebut. IDM berfungsi sebagai instrumen penilaian (Satescope), bagi perkembangan kemandirian desa yang berkelanjutan yang mengacu pada UU Desa dan potensi lokal desa (Phisik dan Sosial) dalam bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang lingkungan. IDM dalah produk kebijakan paling utama dan strategis bagi Kementerian Desa, PDTT. IDM dan menjadi acuan bagi semua pemerintahan otonomi, Desa, Kabupatan, Provinsi, Kabupaten dan atau Kotamdya, serta seluruh desa dan kementerian terkait bagi dasar penetapan klasifikasi Desa dan acuan fokus intervensi pembangunan Desa serta performance kinerja pembangunan nasional. IDM juga menjadi penentu besaran alokasi dana desa. Pengakuan tentang konsep IDM, oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Japar, dijadikan Peraturan Menteri Desa  Pembangunan Daerah Tertingga dan Transmigrasi No. 2Tahun 2016, Tentang Indeks Desa Membangun, beserta lampirannya Buku Status Kemandirian Desa secara nasional, sebagai data dasar Kementerian Desa, PDTT.

3)     Selaku Direktur PSD, Hanibal Hamidi juga cukup dikenal kemapuan manajerialnya oleh lembaga Internasional World Bank, Australia Aid maupun Lembaga Bantuan Sosial, Kementerian Luar Negeri Amerika melalui MCAI (Mellenium Chalnge Acount Indonesia. Hal ini karena Hanibal Hamidi, mampu menjadikan Program GSC, yang bersumber anggaran HIBAH berbagai negara yang dikoodinasikan oleh lembaga WB (World Bank), sebagai satu satunya program PNPM yang dilanjutkan pelaksanaanya, tanpa harus ada “jeda” waktu untuk penyelarasannya dalam implementasi UU Desa. GSC bekerja bagi 5.789 desa yang kualitas kesehatan dan pendidikannya rendah di 66 Kabupaten dalam 11 Provinsi. Bahkan keberhasilannya diakui oleh WB, dengan kunjungaan wakil presiden WB, Laura Tuc di Desa Kahuripan Selatan, Kabupaten Lombok Barat, NTB pada tahun 2016. Selain itu, Hanibal Hamidi berhasil meyakinkan WB untuk menambah waktu pelaksanaan GSC selama satu tahun untuk menyerap sisa dana akibat dinamika perbedaan nilai bantuan yang menggunakan satuan dollar Amerika dengan Rupiah saat ini. Selain itu, MCAI menambah anggaran kerja sama dengan Direktorat PSD bagi isue “stunting” tahun 2017, sebagai respon atas komitmen presiden Jokowi terhadap ketangguhan generasi mendatang.

4)     Sebagai Asisten Deputi Urusan Kesehatan di Kementerian Daerah Tertinggal tahun 2011-2014, Hanibal Hamidi mampu meyakinkan menteri PDT ketika itu Peraturan Menteri Pembanguan Daerah Tertinggal, No 1,Tahun 2013, Tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat. Adalah gagasan dan inisiasi Hanibal Hamidi Program Perdesaan Sehat ditujukan bagi kelemahan yang stratrgis dan mendasar dalam pembangunan kesehatan selama ini. Sebagai salah satu hak dasar bagi seluruh warga negara di manapun berada, harus dipastikan bahwa pelayanan kesehatan harus dapat terjangkau dan juga berkualitas oleh seluruh masyarakat. Karena kondisi daerah tertinggal terutama masyarakat di perdesaan pada umumnya kualitas kesehatannya rendah, maka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi suluruh rakyat di daerah tertinggal dibutuhkan linstrumen keberpihakan untuk fasilitasi dan koordinasi dalam intervensi pembangunan yang terintegrasi, guna percepatan pembangunan kesehatan daerah tertinggal. Karena konsep program tersebut dirasa sangat tepat oleh berbagai pihak terkait, maka “deklarasi peluncuran program Perdesaan Sehat (PS)” dihadiri banyak tokoh nasional dan daerah. Lounching PS dilaksanakan pada tgl 20 Desember 2013 di Desa Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Malaysia, dilakukan oleh Menteri PDT, Helmy Faisal Zaini, beserta 9 Istri para menteri yang tergabung dalam SIKIB (Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu). Kehadiran sembilan istri para menteri Anggota SIKIB dipimpin oleh Ibu Ratna Djoko Suyanto yang dikoordinasikan oleh Bpk. Moeryono Alladin. Konsep PS yang pelaksanaannya pada 7 Regional Wilayah Indonesia di bawah koordinasi 7 Perguruan Tinggi Negeri ternama, sampai saat ini menjadi materi pembelajaran bagi banyak perguruan tinggi serta dikembangkan melalui skripsi, disertasi dan kajian lainnya oleh berbagai perguruan tinggi sampai saat ini.

5)     Saat menjadi Asisten Deputi Perdesaan pada tahun 2010 , Hanibal Hamidi mengahasilkan gagasan terobosan bagi percepatan pembangunan perdesaan melalui gagasan program “Bedah Desa”. Sebagai prioritas kebijakan KPDT, Bedah Desa sebagai instrumen Pembangunan Desa Terpadu di lounching oleh Menteri PDT, Helmy Faisal Zaini pada tanggal 22 Desember tahun 2010 di Ancol. Pada sambutan Deputi Daerah Khusus KPDT, Tatag Wiranto, yang merupakan salah seorang tokoh perencanan pembangunan nasional yang membidani lahirnya program PNPM, menyatakan bahwa Bedah Desa adalah lebih baik dari PNPM.

6)     Bersamaan dengan gagasan Program “Bedah Desa”, Hanibal Hamidi juga berhasil meningkatkan performance salah satu Program Inti PNPM, P2DTK (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) sekaligus persiapan pengakhiran program tersebut pada tahun 2011 di P2DTK adalah program Kerjasama WB dan Pemerintah Indonesia bagi penurunan kemiskinan di lokasi 10 propinsi, 51 kabupaten dan 186 Kecamatan.

7)     Sedangkan tahun 2009-2010, sebagai Kepala Biro Perncanaan Pembangunan Daerah Tertinggal, berdasarkan kerangka berfikir seorang dokter bagi penyakit Kabupaten Daerah Tertnggal, berhasil mendorong gagasan perubahan Indikator Daerah Tertinggal. Indikator yang sebelumnya dinilai dari akumulasi nilai 6 Dimensi Pembangunan yang menjadi dasar penetapan Daerah Tertinggal. Sehingga menjadi “bias” akibat adanya nilai yang “redenden” atau “penumpukan” nilai bagi satu dimensi pembangunan yang seharusnya diwakili hanya satu indikator saja. Dengan gagasan berubahan dengan 3 indikator dimensi pembangunan yaitu, Pembangunan kualitas manusia, Pembangunan Ekonomi dan Kedalaman Kemiskinan untuk koreksi adanya indikator pertumbuhan ekononomi pada kelompok masyarakat tertentu saja. Gagasan tersubut ditetapkan sebagai kebijakan nasional di Dokumen RPJMN 2010-2014, serta menjadi Kebijakan Kementerian PDT dalam Dokumen Renstra KPDT tahun 2010-2014. Dengan demikian ketepatan arah kebijakan PDT dan Kebijakan prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dapat diarahkan sesuai dengan indikator terkait.

8)     saat menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaa Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Gagasan Hanibal Hamidi, sering menjadi a)Nara sumber tetap dalam rapat rapat strategis Dewan Ketahanan Nasional, yang merupakan lembaga strategis Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Hanibal Hamidi juga banyak dipercaya untuk menjadi b) Anggota sekretariat Komisi Zoonosis Indonesia, Tahun 2010 (SK Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat). c)Sebagai anggota sekretariat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tahun 2012, ( SK Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat). dan Wakil Ketua Pelaksana Pokja Nasional Eliminasi Polio dan Rubella, Tahun 2016, (SK Menteri Kesehatan)

9)     Selain itu Hanibal Hamidi selaku pemegang brevet LEMHANAS setelah mengikti kursus singkat lemhanas (Lembaga Pertahananan Nasional) pada tahun 2007, sejak tahun 2007 sampai saat ini tercatat sebagai Pengurus Lembaga Kesehatan NU, PBNU.