RUU HIP (BALEG) 26 APRIL 2020.pdf


Ijin melaporkan Pada 12 Juni 2020 pkl. 13.00 s.d 14.30 wib di Gedung LVRI Jl. Gatot Subroto Jaksel telah berlangsung konperensi pers dan pernyataan sikap oleh anggota Legiun Veteran Republik Indonesia dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/POLRI (FOKO) menyikapi SITUASI NASIONAL TERKINI yang dihadiri sekitar 20 orang dipimpin oleh Letjen TNI Purn. Soekarno (FOKO/Pengurus LVRI/Foko). Sehububgan dengan hal tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Tokoh yang hadir dalam acara tersebut :
a. Bantu Hardjio (LVRI)
b. Ketua Umum LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun
c. Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno
d. Kadep LVRI Mayjen TNI (Purn) Nono Sukarno.
2. Pembacaan pernyataan sikap oleh Mayjen TNI (Purn) Nono Sukarno (Kadep LVRI) :
Kami Menyoroti sejumlah isu besar yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Isu besar tersebut antara lain kegaduhan di dalam masyarakat terkait isu TKA China ditengah maraknya PHK selama pandemi Covid-19 dan merebaknya isu kebangkitan PKI lewat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Atas dasar isu di atas, Kadep LVRI Mayjen TNI (Purn) Nono Sukano kami menyatakan empat sikap kepada pemerintah. :
a. Pertama, mendesak pemerintah membongkar tuntas, menghentikan dan menindak berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham khilafahisme yang memiliki basis di kampus-kampus PTN dan PTS di seluruh Indonesia, dan membersihkan birokrat dari anarsis-anarsis kelompok radikal.
b. kedua, kami mendesak pemerintah untuk menolak RUU HIP dan mendesak DPR RI untuk mencabut RUU tersebut. keliru apabila penjabaran Pancasila sebagai landasan bagi pembentukan UUD justru diatur dalam Undang-Undang. Keberadaan RUU HIP justru akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. Pengangkatan RUU HIP ini dinilai sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI.
c. Ketiga, LVRI mengajak semua pihak khususnya kelompok elit untuk fokus memerangi pandemi Covid-19 dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kami menyarankan semua pihak untuk tidak memanfaatkan situasi ini, baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Dia juga meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan hukum secara tepat terhadap siapapun yang melanggar peraturan saat pandemi.
d. Keempat, mendesak MPR RI, DPR RI, dan pemerintah serta mengajak seluruh masyarakat untuk menegakkan tata kehidupan berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuens dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini akan berhasil hanya melalui upaya konstitusional. ‘Kaji Ulang’ Perubahan UUD 1945.
Demikianlah pernyataan Purnawirawan TNI/Polri menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dinilai telah jauh melenceng dari Pancasila. Dump

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200612185543-32-512812/try-sutrisno-dan-purnawirawan-desak-dpr-cabut-ruu-hip?utm_source=facebook&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed

Terlepas dari pro dan kontra ,RUU HIP pada hemat saya adalah gagasan besar dari pemrakarsanya, yang saya tdk tahu siapa. Betapa tidak ,jika kita untuk lihat dengan perspektip husnudz-dzan,penggagasnya tampaknya berniat ingin menjaga Panca Sila dari himpitan berbagai tekanan ideologi yg tumbuh ditengah arus globalisasi. Namun kita tiba-tiba tersentak krn didalamnya mengundang banyak kontroversi dan publik kemudian ramai mendiskusikannya.

Penyusun naskah akademik dan draft HIP itu tampaknya tergesa gesa,sehingga apa yang disajikannya kurang tepat. Ini bisa dilihat dari hal yang paling elementer saja, yakni istilah “haluan” dalam kalimat “ Haluan Ideologi Pancasila”. Secara semantik tdk tepat,krn Pancasila yg tercantum dlm pembukaan UUD 1945 adalah sebuah staats fundamental norm yg mengarahkan dan membimbing visi bangsa : jadi tdk perlu Undang-Undang yang levelnya lebih rendah, sebab hal demikian berarti akan #mereduksi.

Barangkali haluan yg dimaksud adalah arah pembangunan jangka panjang dan menengah. Jika ini yg dimaksudkan , MPR adalah satu-satunya lembaga yg mempunyai wewenang menafsirkan Pancasila agar bisa menjadi acuan pembangunan tsb. Tentunya apa yg akan dilakukan MPR itu mesti melalui proses diskursus Pancasila dan penyerapan aspirasi di masyarakat dan kajian akademik.

Dalam konteks seperti itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) sebenarnya adalah institusi yg berperan sbg jembatan antara MPR dgn masyarakat dalam diskursus ataupun sosialisasi tentang Pancasila. Dengan demikian BPIP sesungguhnya lebih tepat di bawah MPR,bukan dibawah lembaga eksekutif. Dengan begitu, Pancasila akan terhindar dari kemungkinan “tafsir tunggal”dari pemerintah yg berkuasa,seperti pernah dituduhkan kepada pemerintah Orde Baru.

===========================================================================

Sepakat, itulah yg dimaksud paradigma tata kelola pemerintahan (negara) yg baik, dilaksanakan melalui tata kelola pemrintah (rezim berkuasa) yg berih. UU no 17, 2007, RPJPN (20th), adalah GBHN bagi RPJMN (5 th) dg akuntabilitas berdasarkan indikator sasaran yg akan dicapai dg kualitatif saja, tp ukuran kualitatif juga. sehingga semua pihak dapat menilai keberhasilan pemerintah, bukan hanya pemerintah yang menilai dirinya sendiri sbg dasar pemilu berikutnya.

pada beberapa kesempatan di komunitas intelektual nasionalis, “tolong hindari penggunaan Pancasila yg dieksflorasi sebagai refresentasi pemikiran Soekarno, untuk digunakan menjustifikasi secara politik sebagai pemilik negara Indonesia. Sekaligus mendukung menjadi “penguasa” presiden periode berikutnya nantinya. Mengingat Pancasila sbg sutu “nilai” entitas “berbangsa Nusantara”, terlalu sakral untuk digunakan pembenaran bg tujuan berkuasa satu kelompok. resiko terlalu besar bagi keberlanjutan bangsa Indonesia yg lebih dulu dipersatu oleh sumpah pemuda 1928. Kecerdasan Soekarno yg menggali dan merumuskan pemersatu sumpah pemuda adalah Pancasila, sbg dasar “bernegara RI”.

Saya menyarankan, gunakan “Tri Sakti” untuk menjadi GBHN pembangunan, untuk tujuan kapitalisasi ideologi nasionalis bagi acuan keberlanjutan presiden mendatang.

Tapi pembisiknya yg lebih intens berinterakasi mengalahkan gagasan tsb (HH)

https://kumparan.com/kumparannews/pemerintah-putuskan-tunda-pembahasan-ruu-hip-1tcj9qRoEmO
RUU HIP (BALEG) 26 APRIL 2020.pdf

BALEG-RJ-20200528-033949-4586.pdf

587FILE.pdf

Maklumat DP MUI Pusat & Prov.pdf

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

Kebangkitan Kemandirian Kesehatan Indonesia


Halo, #KawanIptek. Saksikan Peluncuran Produk Inovasi Covid-19 “Kebangkitan Inovasi Indonesia” bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, melalui kanal Youtube Kemenristek/BRIN, Rabu, 20 Mei 2020, pukul 11.00 WIB – selesai. .
Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 mengadakan Peluncuran Produk Inovasi Covid-19 dengan tema “Kebangkitan Inovasi Indonesia”. .
Terdapat 9 produk inovasi utama dari berbagai Lembaga penelitian baik pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan swasta yang akan diluncurkan, diantaranya : .
1. PCR Test Kit
2. Rapid Test Kit
3. Ventilator karya BPPT, ITB, UI, UGM, PT Dharma, dan PT Poly Jaya. 4. Produk Imunomodulator
5. Plasma Convalesence.
6. Mobile Lab BSL-2
7. Artificial Intelligence untuk Deteksi covid-19
8. Autonomous UVC Mobile Robot (AUMR)
9. Purifying Respirator
.
Selain 9 produk tersebut, terdapat berbagai produk inovasi Covid-19 karya anak Bangsa lainnya yang akan diluncurkan

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

3 TAHAP MEMBEBASKAN INDONESIA DARI CENGKERAMAN COVID 19 MENCAPAI VISI 2045, Pasukan Gegana, Mako Brimob, 3/4/2020


Landasan Kebijakan Operasional Pasukan Gegana Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID- 19 Berdasarkan Kepres No 11, tahun 2020,

(Hanibal Hamidi)

Konsep penanganan wabah disuatu wilayah negara, adalah haus berdasarkan peraturan hukum yang ada, dan atas pengetahuan terbaik kita tentang “karakter” penyebab wabah tersebut. Mutasi virus corona penyebab covid 19, adalah organisme yang memiliki karakter “mampu hidup di dalam maupun di luar inangnya (habitatnya maupun “cariernya”, misal manusia), dalam waktu 9-14 hari, dapat ditularkan secara langsung melalui “virus yang ada dalam droplet orang yang terinfeksi”. Virus yang brukuran “nano” ini, secara langsung dapat dipaparkan melalui batuk, bersin, air mata, dan atau melalui perantara semua benda yang ada di tengah lingkungan kehidupan sosial kita yang menjadi tempat bagi virus tersebut, dan umumnya mellaui tangan kita virus tersebut masuk melalui mulut dan atau hidung kita, menginfeksi sel yang utamanya ada dalam organ pernafasan. Sehingga secara statistik kecepatan penularan covid 19 bertambah secara EKSPONENSIAL dalam waktu 4 hari. Tingkat kematian akibat covid 19, tidak tinggi, umumnya 3%, tetapi di Indonesia saat ini sangat tinggi akibat keterlambatan diagnosa penderita, sehingga keterlambatan dilakukan perawatan, terutama pada orang tua dan yang disertai penyakit lainnya memiliki “probabilitas tinggi” menyebabkan kematian. Umumnya dapat sembuh sendiri melalui “release” antibody, yang otomatis dikeluarkan sebagai mekanisme imunitas tubuh manusia melalui darah setelah hari ke 6 infeksi.

Dimasa disrupsi saat ini, dampak covid 19 ini pada berbagai dimensi kehidupan sosial, jauh lebih dahsyat, dan berpotensi pada berbagai kehancuran bagi bangsa dan negara. Bukti nyata dihadapan kita semua, dilayar kaca dan berita surat khabar konvensional maupun elektronik phenomena yang selama ini kita anggap tidak mungkin terjadi di dunia, sepinya kota Makkah, Roma dan lainnya yang merupakan kota suci berbagai agama, di tingkat nasional dengan sepinya pusat pusat pertokoan, dan kita harus menerima sikap yang berbeda dengan philosofhi yang kita jadikan acuan dalam inter aksi sosial berdasarkan Panca Sila, “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”, tetapi saat ini harus menjalankan kehidupan dengan paradigma “Bersatu kita punah, menjaga jarak kita selamat”, yang kesemuanya bersifat sementara dalam menghadapi ancaman “covid 19”.

Transformasi digital menunjukkan bukti adanya keniscayaan kita untuk menerimanya, maka kita harus tunjukkan kecerdasan kita semua, untuk sementara waktu dalam menghadapi bencana covid 19 ini, kita semua harus bisa berproduksi melalui rumah masing-masing. Tuntutan “rekonstruksi budaya” tentang makna “interaksi sosial formalitis” atas kehadiran fhisik walau tanpa makna terhadap substansi dalam makna satu kesatuan komunitas, saat ini harus berubah menjadi “silaturahmi substansial” dengan bersatu dalam seluruh tuntutan “kesetiakawanan sosial Pancasila” melalui “penyatuan pemikiran dan aksi bersama melawan covid 19”, dalam koordinasi pemerintah melalui Satgas percepatan penaganan covid 19, dalam melaksanakan mandat UU no 6 tahun 2018, Karantina Kesehatan, yang ditetapkan berdasarkan Kepres 11, th 2020 dan dipimpimpin secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Keberhasilan dalam kesinambungan aksi, membutuhkan fokus prioritas aksi untuk memastikan keberhasilan pada setiap tahapan, yang menjadi penentu tahap berikutnya.

Payung hukum; Perpu 1, PP 21, & Kepres 11, tahun 2020.

Tahap 1, (Pada masa wabah terjadi 2x 14 hari).

Semua upaya Pembasmian dan Stabilisasi COVID 19, Fase untuk memastikan tidak ada penularan pada manusia sehat dalam setiap wilayah Provinsi yang ditetapkan aksi secara bersamaan/simultan, selama 28 hari (indikator “Tidak ada penderita baru positif covid 19″) sejak dimulai aksi, maka semua upaya gotong royong dilakukan untuk 14 hari pertama, Instrumen utama adalah Satgas untuk mengkoordinasikan semua pihak dalam satu kesatuan komando dan kesadaran disiplin yang tinggi, untuk;

1. Memisahkan orang sehat – sakit & Merawat lebih dini penderita terinfeksi (menurunkan resiko kematian).

2. Mencegah pemaparan covid 19 secara langsung melalui (droplet) penderita terinfeksi, masuk melalui hidung & mulut (cuci tangan, jaga jarak, masker dll),

3. Mencegah pemaparan covid 19 melalui lingkungan (Disinfektan, isolasi diri, waspada)

Tahap 2. (Jangka pendek-menengah).

Fase Recovery, semua upaya yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh situasi sosial kembali seperti diawal sebelum terjadinya wabah covid 19, dan siap melangkah mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Instrumen utama adalah UU Perpu no 1, tahun 2020 adalah UU OMNIBUS LAW. Dengan terbangunnya pondasi yang kokoh bagi struktur ekonomi nasional dan dapat mencapai peningkatan pendapatan rata rata masyarakat Indonesia (PDB), secara signifikan pada tahun 2024, dengan Indikator capaian adalah Pendapatan perkapita masyarakat sebesar $ 3.886-12.086.

Tahap 3. (Jangka menengah-panjang)

Pelajaran yang sangat mahal pada tragedi “covid 19” di Indonesia, yang saat ini harus menerima sebagai negara yang angka kematiannya tertinggi di Asia, akibat kegagapan menyikapi kasus covid 19, atas lemahnya pengetahuan dan teknologi disertai ketergantungan pada banyak negara bagi pembangunan kesehatan Indonesia, harus dapat dipastikan berakhir di saat ini juga.

Fase pembangunan ketahanan nasional bidang kesehatan dalam mitigasi dan antifasi ancaman, sekaligus dapat memastikan kemandirian bidang kesehatan, serta pengembangan industri kesehatan dan kecantikan menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang keberlanjutan sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara termaju no 4 di dunia pada tahun 2045.

Kegiatan utama adalah membangun “pusat riset dan pengembangan “tropical dessease” berbasis genom”, sehingga memastikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu mengindetifikasi dan memitigasi penyebab semua wabah penyakit yang akan terjadi di masa mendatang, sekaligus dapat melakukan pengembangan untuk menjadikan industri kesehatan dan kecantikan Indonesia yang dikenal di seluruh dunia sebagai “poros kesehatan tropis” dunia. Melalui elaborasi kemajuan teknologi, kualitas manusia Indonesia, dan potensi sumber daya alam Indonesia (nabati, hewani, mikro organisme dll), yang dimililiki Indonesia sebagai negara tropis terbesar dunia, akan mampu menghasilkan kemajuan industri kesehatan dan kecantikan yang sangat dibutuhkan masyarakat dunia di masa mendatang. Sehingga pusat riset yang telah mulai dikembangkan oleh Universitas Palangka Raya sejak tahun 2019 “Lembah Kesehatan Indonesia”, harus mendapat dukungan semua pihak yang terkait. Momentum “progressif” pembangunan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dengan paradigma “Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan.

(Hanibal Hamidi)

Semoga dapat menjadi bahan kebijakan institusi Gegana, Sebagai bagian dari Polri, dengan Tugas pokok adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. menegakkan hukum; dan

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasukan Gegana (Walet Hitam), sebagai pasukan utama Brimob, dengan semangat “Setia, Tabah, Waspada” dalam melaksanakan fungsi a) Penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radio aktif dan perlawanan terror. b). Pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional, kami sampaikan sebagai berikut.

Salam Pancasila

Hanibal Hamidi

#GotongRoyongHadapiCOVID19

Resume acara gegana, Mako Brimob, 3:3:2020 2.pdf
Salam Kejuangan Nusantara

GOTONG ROYONG NASIONAL PEMBEBASAN INDONESIA DARI TEROR COVID 19 BERBASIS PROVINSI


ANCAMAN penderitaan akibat wabah berbagai penyakit tersebut, akan terus kita hadapi entah sampai kapan, yang akan terjadi setiap saat berdasarkan dinamika perubahan lingkungan, yang mengakibatkan adanya interaksi “kuat”, antara manusia sebagai “inang”, dengan virus dan atau bakteri sebagai “parasitnya”(kecuali “cacar”, sebagai satu satunya wabah penyakit yang berhasil dimusnahkan, (WHO tahun 1980).Ketercengangan kita semua menyaksikan phenomena sosial dunia dalam layar kaca tv, “sepinya” Maakah dan Roma, sebagai kota suci umat Islam dan Kristen, yang bagi kita selama ini “tidak mungkin terjadi”, serta secara nasional terjadi “lengangnya” pertokoan pertokoan, dan “sangat lengangnya jalan sudirman di Jakarta. Hal ini semua diakibatkan terjadinya dikarena isue oandemi COVID 19, menyadarkan kepada kita bahwa “dahsyatnya

Kedahsyatan dampak wabah COVID 19 di era digital saat ini, membuktikan kebenaran bahwa “Kerugian suatu negara akibat wabah lebih dahsyat dari senjata pembunuh masal apapun yang ada saat ini”, mengingat wabah berbagai penyakit “pes, kolera, cacar, hiv, tbc, flue burung, flue onta, flue hongkong, ebola dan COVID 19”, yang terjadi sejak abad 14, telah merenggut ratusan juta jiwa manusia.

Berdasarkan kesadaran akan dahsyatnya dampak wabah COVID 19, denagan kecepatan penularan yang sangat tinggi, APAKAH KITA MASIH BISA BERFIKIR NORMATIF ??? Atas kepentingan yang sama dalam menghadapi benana wabah epidemi dan pandemi suatu penyakit, yang membutuhkan kerja bersama “seluruh” negara -negara di dunia, pada 7 April 1948. dibentuk WHO dengan tugas utama memberantas wabah penyakit menular.

Kinerja WHO BELUM cukup baik untuk tugas utamanya. Hanya satu wabah penyakit pandemi cacar/smallvox yang telah berhasil dimusnahkan pada tahun 1980. Dan ketidak siapan WHO untuk memimpin aksi dunia menghadapi pandemi COVID 19, saat ini.

Pernyataan Bill Gates, orang terkaya di dunia, pemilik perusahaan komputer terbesar didunia, microsoft, menyatakan virus lebih berbahaya dibanding sejata apapun, kekayaan dunia akan menurun lebih dari $ 3T dan kita akan mendapatkan berjuta juta kematian. Untuk mencegah hal ini terjadi, harus segera dilaksanakan investasi signifikan untuk antisipasinya.

Konsep strategi menghadapi covid 19, Berdasarkan “KARAKTER POLA HIDUP COVID 19;

Penularan manusia-manusia cepat (4 hari), fatality rate 3 %. Mampu hidup di luar tubuh manusia selama 9 hari (berada diberbagai tempat yang telah terpapar dari “droplet” batuk dan atau bersin seorang “pembawa” COVID 19), dan mampu hidup di tubuh manusia selama 14 harisederhananya; ISOLASI WILAYAH & PEMUTUSAN RANTAI PENULARAN SELAMA 14 HARI. (HH)

=================================================================//=========

Konsep Gotong Royong Nasional

Pembebasan Ancaman Teror Kesehatan COVID 19 Di Indonesia Berbasis Provinsi

(HH)

Fhenomena sosial yang tidak pernah terpikirbakan terjadi, sepinya kota Makkah dan Roma sebagai kota suci dan sepinya pusat pertokoan secara nasional, akibat COVID 19, mempertanyakan APAKAH KITA BIJAK UNTUK BERFIKIR NORMATIF DALAM MENGHADAPI WABAH COVID 19 saat ini ??? Hanya kepemimpinan Presiden yang dapat menyelamatkan ratusan juta manusia dan masa depan negara RI.

Operasi Gotong Royong Nasional dilaksanakan dengan strategi:

Tahap 1; Operasi Pemusnahan (14 hari)

Tahap 2; Pemantapan hasil Operasi pemusnahan (14 hari)

Tahap 3; Recovery Sosial

Tahap 4; Pelembagaan Untuk Antisifasi Masa Mendatang + PUSAT KAJIAN &

PENGEMBANGAN (LKI) …MITIGASI + ANTISIPASI

Prasyarat Utama melalui pemeriksaan Rapid Test pada sasaran terpililih;

a. Mengetahui siapa saja orang yang menjadi pembawa COVID 19 (Rapid test), dan mengisolasinya di RS, untuk memastikan tidak menulari masyarakat yang sehat, sekaligus mencegah kematian px. + Rujukan PCR.

b. Lakukan rapid test ulang pada hari ke 8, menghindari false negatif (penderita + COVID 19, kuang dari 6 hari, antibodi belum terbentuk)

c. Memastikan tidak ada potensi pemaparan kepada masyarakat sehat melalui pelaksanaan kebijakan “social Distancing”, yang diikuti dengan hidup sehat, cuci tangan setiap waktu memgang benda apapun dari kuar.

Keberhasilan sangat tergantung dengan;

1. Efektifitas pelaksanaan rapid test dalam mendapatkan orang yang terinfeksi COVID 19, yang selanjutnya

2. Perawatan terbaik di RS untuk kesembuhan dan mencegah kematian, serta memastikan tidak menularkan bagi keluarga yang sehat, dan

3. Efektifitas “social distancing”. (sosialisasi cuci tangan, hidup sehat dll)

4. Adanya Rencana dan road map nasional, yang menjadi acuan bagi rencana kerja dan roadmap pemerintah daerah dan adanaya tim kerja dengan dukungan fasilitas kerja “war room” untuk mengendalikan terintegrasinya semua aksi dan kebijakan semua unsur pemerintahan dan aksi masyarakat terkait isue COVID 19.

5. Tersedianya indikator kinerja dan laporan setiap waktu di web dan disampaikan secara luas pada masyarakat.

6. disiplin yang tinggi dari semua pihak, terutama tim kerja satgas, tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan kesehatan, integrasi dalam satu kesatuan gerak yang terintegrasi dibawah koordinasi satgas.

7.Libatkan civil society atas penyesuaian budaya di masa “darurat” (Terutama untuk budaya saat Kematian, perkawinan dll).

Pilihan Strategi Pembebasan Ancaman COVID 19 Indonesia Berbasis Provinsi (di bawah koordinasi Satgas), butuh waktu 2 x 14 hari, secara serentak bersamaan atau simultan di 34 Provinsi, sesuai peta kemampuan setiap provinsi (fasilitas dan sdm kesehatan).

Sejalan dengan upaya pembangunan untuk Meningkatkan Kemandirian Kesehatan yang sekaligus dalam meningkatkan Ketehanan Nasional Bidang Kesehatan, adanya “Pusat Kajian & Pengembangan Kesehatan “Tropical Deseasse”, menjadi mutlak bagi Indonesia, dan harus dimulai sejak saat ini. Hasil kajian dari pusat kajian nantinya dapat dikembangkan menjadi Industri Kesehatan (Obat, vaksin dll) dan Kecantikan (Suplemen, peremajaan kulit dll) berbasis bahan baku lokal nasional. Hal ini menjadi tujuan bagi Rencana pembangunan “Lembah Kesehatan Indonesia” di Palangka Raya, yang diinisiasi oleh Universitas Palangka Raya pada tahun 2019, sangat tepat.

Visi; Poros Maritim Dunia, dan Poros Kesehatan Tropis Dunia pada tahun 2045

Hanibal Hamidi.

Salam Kejuangan Nusantara
Hanibal Hamidi

#PerdesaanSehat.com

Begin forwarded message:

From: Hanibal Hamidi <hanibal2464@gmail.com>
Date: 28 March 2020 15.26.09 GMT+7
To: Hanibal Hp <hanibal2464@gmail.com>
Subject: GOTONG ROYONG NASIONAL PEMBEBASAN INDONESIA DARI TEROR COVID 19 BERBASIS PROVINSI



image.jpg

Salam Kejuangan Nusantara

Blog di WordPress.com.

Atas ↑