Prioritas Nasional Wilayah Dalam Pembangunan Yang Lebih Bekeadilan

Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik, adalah prioritas Wilayah di tengah semua prioritas sektor maupun bidang (Prioritas Nasional 1-11). Kita pahami bersama PN 10 adalah sangat utama bagi ketahanan nasional (sesuai dokumen RPJMN 2010-2014), karena isue keadilan pembangunan dan kesejahteraan merupakan permasalahan yg berpotensi untuk berkontribusi bagi keutuhan NKRI, apalagi mengingat 183 DTTTPK luasnya lebih dari 50 % Luas NKRI, dan 27 Kab di perbatasan dan terbayak di Indonesia Timur yang banyak dilirik oleh pihak Luar karena potensi alamnya. Mengapa pemerintah berkomitmen dengan menugaskan Menkopolhukkam sbg koordinator PN 10, dan mengamanahkan 13 Kementerian sektoral dan bidang yg sangat penting (kesehatan, peniikan, PU dll). Dengan thema PN 10.. Penjaminan dan Pengutamaan….serta subtansi kebijakan inti “Kebijakan khusus infrastruktur” … sehingga diharapkan mampu mendorong kebrpihakan seluruh komponen pembangunan terutama 13 K/L terkait dan Pemda (kebijakan percepatan masing2) khususnya bidang kelembagaan dan infrastruktur untuk mencapai sasaran percepatan pembangunan SDM (IPM 72,2) dan Ekonomi Lokal (Kemiskinan 14,2 % dan Pertumbuhan Ekonomi 7,1) pada 2014 pada rata2 di 183 kab DT. Apabila hal tersebut bisa dicapai maka diharapkan akan terentaskan minimal 50 Kab DT pada 2014, setelah perkiraan capaian kinerja dampak pembangunan di daerah non tertinggal di gabung dengan DTTTPK tsb… dan di cut off dg rata2 nasional 2014… semoga…
Persoalan PN 3 atau lainnya, kalau memang harus merah, tetapi tidak boleh terjadi di 183 Kab DT karena pertimbangan isue di atas. memang tiak mudah, untuk itu perdesaan sehat menawarkan percepatan capaian AHH dengan keterbatasan anggaran kesehatan melalui Fokus pada Determinan Faktor Utama Kualitas Kesehatan (AHH) yaitu 5 Pilar Perdesaan Sehat; Dokter Puskesmas bai setiap puskesmas, bidan desa bagi setiap desa, air bersih dan sanitasi bagi setiap keluarga perdesaan dan Gizi seimbang bagi setiap ibu hamil, ibu menyusui dan balita di seluruh desa si 158 Kab DT yg rendah IPM dan AHH nya berdasrkan susenas 2010. Dengan anggaran KPDT sbg stimulus dan fasilitasi (PPDT), anggaran kemenkes, PU dan Kementan (RAS-Pokja) bagi intervensi 5 Fokus determinan faktor yng bersinergi dg anggaran APBD (RAD-7 Regional PT) pada fokus yang sama, rasanya dapat terwujud capaian sasaran PN 3 kesehatan (AHH 68,8 di DT) untuk mendukung sasaran nasional AHH 72 pada tahun 2014… paling tidak gelaran output pembangunan dapat menyakinkan akan mencapai sasaran dampaknya kualitas kesehatan (Angka Harapan Hidup) sesuai rencana RPJMN 2, Amin..

Komentar ditutup.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: