Langkah Ambisius Menkes di-SK Pansel Kepala BKKBN – perdesaansehat.com

Langkah Ambisius Menkes di-SK Pansel Kepala BKKBN

Selasa 10 Maret 2015 | 15:03 WIB
Oleh: A Dery

214.jpg

MONday, Jakarta – Masa dari Pemerhati Kebijakan Publik (PKP) mempersoalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI Nomor.HK.02.02/Menkes/39/2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/497/2014 tentang panitia seleksi terbuka jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Keluarnya SK tersebut dinilai sebagai langkah ambisius Menteri Kesehatan serta upaya mengintervensi BKKBN.

Mereka membeberkan hasil telaahnya atas kronologi dikeluarkannya SK MENKES tersebut ditengah aksi yang digelar didepan kantor Kementerian Kesehatan RI hari ini (Selasa, 10/3/2015).

“acuan kami berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Tutur Kasim Belasa, Koordinator aksi.

Disebutkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Menteri Kesehatan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor HK.02.02/Menkes/39/2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/497/2014 tentang panitia seleksi terbuka jabatan Kepala BKKBN. Panitia Seleksi ini diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Padahal Pembentukan panitia Seleksi tersebut bukanlah kewenangan dari Menteri Kesehatan tetapi merupakan kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawai (PPK) BKKBN. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 110 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada pasal 110 ayat (1) menyebutkan pengisian jabatan pimpinan tinggi terlebih dahulu membentuk penitia seleksi instansi pemerintah, dan di pasal 110 ayat (4) menyebutkan panitia dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Untuk itu Panitia Seleksi Jabatan Kepala BKKBN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang merupakan bukan Pejabat Pembina Kepegawaian BKKBN dianggap bertentangan dengan ketentuan tersebiut.

Ilham Yunda, Sekretaris Eksekutif PKP yang merangkap orator pada aksi tersebut menyampaikan tiga kesimpulannya atas proses penetapan panitia Seleksi tersebut, sebagaimana rilis yang diterima MONday;

Pertama, Pejabat Pembina Kepegawaian bagi BKKBN adalah Kepala BKKBN, namun disebabkan tidak adanya kepala BKKBN definitif maka Presiden sebagai atasan langsung Kepala BKKKBN dapat menggunakan kewenangannya untuk menempatkan Kepala BKKBN melalui Keputusan Presiden karena BKKBN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Kedua, pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Utama bagi Kepala BKKBN oleh kementerian Kesehatan dapat dikategorikan bahwa Kementerian Kesehatan telah melampaui wewenang dan telah bertindak sewenang-wenang, dan hal ini menerobos Undang-Undang nomor 30, pasal 17 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

Ketiga, penetapan Panitia Seleksi Terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Kepala BKKBN) dan pelaksanaan seleksi terbuka yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Lebih jauh PKP mendesak agar Kepala BKKBN diangkat dari internalnya sendiri

“BKKBN memiliki sekitar 3000 pegawai negeri sipil di internalnya, dan ribuan tenaga penyuluh didaerah-daerah, tapi kenapa program-programnya tidak berjalan? oleh karena itu BKKBN harus dipimpin oleh orang yang paham secara struktural dan proses seleksi terbuka tersebut harus dibatalkan” tegas Ilham dalam orasinya.

(dry)

Home / News / Kepala BKKBN Harus Diisi Kalangan Internal

Kepala BKKBN Harus Diisi Kalangan Internal

Koran SINDO

Rabu, 11 Maret 2015 − 10:43 WIB

Massa yang mengatasnamakan dari Pemerhati Kebijakan Publik (PKP) menggelar demonstrasi memprotes pengangkatan kepala BKKBN dari kalangan eksternal di Kemenkes kemarin.

JAKARTA – Sejumlah orang yang mengatasnamakan dari Pemerhati Kebijakan Publik (PKP) menggelar demonstrasi di depan Gedung Kementerian Kesehatan.

Mereka menuntut menteri kesehatan (menkes) membatalkan pembentukan panitia seleksi terbuka jabatan kepala BKKBN karena dianggap tidak memiliki landasan hukum yang sah. Para pendemo mempersoalkan surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI Nomor.HK.02.02/ Menkes/39/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/497/2014 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Mereka menuding menkes telah “kebablasan” dengan mengintervensi proses pengangkatan Kepala BKKBN. Diterbitkannya SK pembentukan panitia seleksi Kepala BKKBN dinilai bukanlah kewenangan menkes, karena BKKBN tidak berada di bawah koordinasi menkes, tetapi berada di bawah koordinasi pejabat pembina BKKBN, dalam hal ini presiden RI sebagai atasan langsung kepala BKKBN.

“Kita mendesak kepada menteri kesehatan untuk tidak mengintervensi dalam hal pengangkatan kepala BKKBN.” ujar salah seorang pendemo, Ilham Yunda, dalam orasinya di Jakarta kemarin. Selain itu, mereka menilai komposisi panitia seleksi tersebut tidak proporsional, karena berasal dari kader-kader partai politik tertentu dan individu yang tidak memiliki kompetensi di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

“Seharusnya dalam panitia seleksi ini lebih banyak mengakomodasi unsur-unsur pejabat dari Internal BKKBN yang kompeten.” tuntut Ilham. Dalam aksi yang berlangsung mulai pukul 11.15 WIB tersebut, para pendemo mendesak untuk bertemu dengan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, dan menyampaikan secara langsung tuntutan mereka.

Setidaknya ada tiga poin yang mereka tuntutkan, yakni (pertama ) mendesak menteri kesehatan membatalkan SK MENKES Nomor HK.02.02/ Menkes/39/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Kepala BKKBN. “Kedua, menuntut agar mengembalikan kewenangan penunjukan Kepala BKKBN sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 Pasal 17 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” orasi Ilham.

Ketiga, mendesak presiden RI untuk memilih dan mengangkat kepala BKKBN dari kalangan internal BKKBN yang memiliki kompetensi secara struktural. Mereka mengancam akan melakukan upaya hukum dan aksi secara terusmenerus jika tuntutannya tidak dipenuhi.

“BKKBN memiliki sekitar 3000 pegawai negeri sipil di internalnya, dan ribuan tenaga penyuluh di daerahdaerah, tapi kenapa programprogramnya tidak berjalan. Oleh karena itu, BKKBN harus dipimpin oleh orang yang paham secara struktural dan proses seleksi terbuka tersebut harus dibatalkan,” tegas Ilham dalam orasinya.

Imas

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: