Menteri Desa; Prioritaskan Dana Desa untuk Pemenuhan Layanan Sosial Dasar. #HibahDiriTukDesa ~ perdesaansehat.com

“Sebagai wujud pelaksanaan mandat dan amanah Konstitusi, Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan “Hak Dasar” seluruh warga negara NKRI sesuai Tujuan Adanya NKRI, maka pelaksnaan otonomi suatu wilayah pemerintahan haruslah dapat dipastikan seluruh sumber daya pembangunan di bawah tanggung jawab masing-masing pemerintahan wilayah diperioritaskan bagi pemenuhan hak dasar warga di wilayahnya. SPM (standar pelayanan minimal) sebagi instrumen kendali pelaksanaan kewajiban negara terhadap Pemenuhan “Hak Dasar” seluruh warga NKRI di semua wilayah otonomi daerah adalah salah satu instrumen bagi terjaganya “Kesatuan NKRI”. Inovasi harus dilakukan untuk di Desa dlam pemenuhan hak dasr tersebut, mentingat keterbatasan organisasi pemerintah desa yang hanya terdiri dari 3 kepala urusan selain kepala desa dan sekretaris desa serta wilayah kerja yang luas dan sulit bagi desa desa yang berada di Indonesia Timur dan sebagian di Indonesia Barat.

“Dana Desa”, sesuai mandat dan amanah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai bagian dari keseluruhan implementasi UU Desa tersebut, membutuhkan dukungan pembinaan maupun arahan bahkan pendampingan dalam pemanfaatannya, dengan tetap mengedepankan “Kedaulatan Desa” (masyarakat dan pemerintahan Desa) yang harus ditempatkan selaku “subyek pembangunan desa” sebagi wujud paradigma “Membangun Desa” harus dalam kerangka memperkuat paradigma “Desa Membangun”. Kebijakan Menteri Desa, PDTT terkait dengan Dana Desa, telah menempatkan “Koridor” selaku “Pembina” bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa oleh seluruh pemangku kepentingan (Termasuk Pemerintah Desa) terkait seluruh kegiatan di Desa. Kebijakan Menteri Desa, PDTT, Bpk. Marwan Jafar akan menjadi acuan/koridor/arahan bagi penyusunan rencana pembangunan di desa melalui Musyawarah Desa maupun bagi kebijakan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa oleh para pejabat pemerintah daerah terkait.

Semoga kepekaan Bpk. Menteri Marwan Jafar terhadap “Luka Sosial” masyarakat “Perifer” (Desa dan daerah) sebagai warisan pembangunan selama ini yang dijawab melalui agenda Nawa Cita Kabinet Kerja ke 3, dengan penegasan prioritas Dana Desa bagi Pelayanan sosial dasar dapat menjadi pondasi yang sanagat kokoh dan monumental bagi mewujudkan cita-cita bangsa dan NKRI di masa mendatang melalui “Kemandirian Desa” secara nasional. Sehingga Desa sebagai pondasi nasional mampu menopang beban kemajuan Indonesia tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa yang Agung, Nusantara. Amin.

“Desa sebagai jangkar Budaya Nusantara yang agung di tengah gelombang besar penyatuan dunia berbasis Digital”.
#HibahDiriTukDesa.
Hanibal Hamidi, merDesaInstitute

Menteri Desa: Prioritaskan Dana Desa untuk Pemenuhan Layanan Sosial Dasar

Mohammad Adam
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Foto:MI/Rommy Pujianto.Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Foto:MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar, mencermati bahwa pelayanan sosial masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Permasalahan pelayanan sosial menjadi salah satu indikator utama dalam mendeteksi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Menurut Marwan, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar yang dibutuhkan masyarakat desa.

“Dengan paradigma baru, desa mempunyai wewenang untuk menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, kami mengatur melalui Peraturan Menteri beberapa proses dan prosedur dalam penggunaan dana desa,” ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2015).

Ia menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) nomor 5 tahun 2015 tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa telah dijabarkan empat prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. Semua prioritas bertujuan mencapai pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

“Empat hal itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,” kata Marwan.

Dengan tersedianya kebutuhan layanan sosial dasar, Marwan berharap masyarakat desa tidak lagi kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan sosial lainnya.

“Kebutuhan akan layanan sosial dasar ini juga menjadi prioritas dari Kementerian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistic (BPS) merilis data angka kemiskinan di Indonesia per September 2014 mencapai 27,73 juta jiwa, atau sekitar 10,96 persen dari total penduduk nusantara. BPS menjadikan kebutuhan layanan sosial dasar sebagai Indikator utama dalam mendeteksi kemiskinan.
(ADM)

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: