Amanah Konstitusi UUD 1945, Kedaulatan Desa – perdesaansehat.com

SEMANGAT PEMBANGUNAN DESA BERLANDASKAN AMANAH KONSTITUSI
(Hanibal Hamidi)

Selain anggaran transfer desa, menjadi prioritas dan mendesak adalah pilihan konsepsi kebijakan yang didukung dengan peraturan pemerintah (Revisi PP dan Permen KDPDTT) sebagai pijakan operasional bagi proses integrasi “Pembangunan Desa” dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diharapkan dapat meniadi “Pondasi bagi pelaksnaan desentralisasi asimetris” berbasis sumber daya lokal, termasuk “modal sosial” masing-masing desa. Hal ini terutama bagi upaya memberdayakan masyakat dan pemerintahan desa dalam mengoptimalkan kinerja “Desa Membangun” sesuai amanah konstitusi.

Sebagai bahan pertimbangan yang penting bagi pelaksanaan amanah UU No 6 tahun 2014 tersebut, sampai saat ini belum ada bukti nyata hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau bersama kemitraan strategis (Perguruan Tinggi, Bina Desa dll) yang mampu bertahan apalagi berkembang yang dapat kita lihat dan dijadikan contoh dalam mensejahterakan masyarakat desa tanpa menggerus kearifan lokal di desa tersebut. Kearifan lokal sebagai modal sosial keagungan bangsa Nusantara yang telah mendunia, seperti semangat gotong royong, menjaga keseimbangan alam melalui hukum adat dalam mengelola hutan dan sungai, keramahtamahan, kepekaan sosial dan lainnya harus meniadi harga yang sangat mahal bagi kesejahteraan “parsial” masyarakat desa yang cenderung meningkatkan kesenjangan antar masyarakat maupun wilayah. Budaya di desa, bila tidak terjaga melalui kebijakan yang tepat, maka cenderung menuju ke arah budaya yang “asing” sebagai warisan pada generasi mendatang.

Hal itu semua sebaiknya mendapat perhatian yang serius bagi kita dalam mengimplementasikan amanah UU Desa melalui Revisi PP 43 dan 60 sebagai penjabarannya, yang merupakan penyatuan dari 11 PP yang dimandatkan pada pemerintah untuk terbitkan. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi ketepatan penjabaran “semangat” sekaligus substansi UU Desa yang memberikan ruang lebar bagi masyarakat desa dalam menentukan pilihan prioritas kegiatan yang mampu dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri (self govermance) yang dialokasikan anggarannya melalui dana transfer desa selain melaksanakan kewenangan wajib pemerintah desa dengan paradigma “Desa Membangun”.

Hanibal Hamidi

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: