Presiden Minta Dana Desa Diarahkan ke Sektor Padat Karya – perdesaansehat.com

“Festival Desa Membangun Indonesia”

“Melalui Lumbung Ekonomi Desa Sebagai salah satu 9 konsensus yang ditetapkan dalam Forum Kongres Desa Membangun Indonesia (KDMI) yang diikuti oleh tokoh nasional intelektual perwakilan berbagai macam unsur pemangku kepentingan pembangunan desa, Untuk Mendapat Persetujuan Forum Rembuk Nasional Desa Membangun Indonesia (RNDMI) yang dihadiri 3000 lebih peserta yang mewakili para pelaku Desa Membangun, baik Kepala desa maupun Apdesi serta BPD dari desa-desa di 33 Provinsi.

Kedua Forum tersebut dilaksnakan oleh Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) pada tanggal 14 dan 15 Desember tahun 2015, yang ditutup dengan pelaksnaan pemberian penghargaan “Desa Award” bagi tokoh inspirator dan penggerak Gerakan Desa Membangun Indonesia (GDMI), yang pada tahun 2015 diinisiasi oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD), Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPMD) melalui penghargaan terkait Isue Pelayanan Sosial Dasar, terutama pada kegiatan Kesehatan dan pendidikan pada tanggal 16 Desember Yang lalu, bertempat di Jakarta. Kesemua kegiatan tersebut merupakan bagian dari Kegiatan Festival Desa Membangun Indonesia (FDMI) yang secara reguler akan dilaksnakan setiap tahun.

Lumbung Ekonomi Desa adalah salah satu dari 3 strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selain Jaring Komunitas Wira Desa yang fokus pada upaya penguatan daya dan ekspansi Kapabilitas masyarakat desa, serta Lingkar Budaya Desa yang difokuskan pada upaya mendorong partisfasi masyarakat sebagai kerja budaya yang akan mewarnai keseluruhan Pilar Pilar PPMD tersebut.

LED terutama ditujukan pada pengembangan ekonomi desa dan perdesaan secara kolektif dalam mengoptimalkan peredaran uang yang cukup banyak saat ini dan terus meningkat di masa mendatang, akibat adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa, UMKM, Dana Hibah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang secara nasional lebih dari 90 Trilyun rupiah yang beredar di desa dan perdesaan. GDMI pada isue ekonomi harus diarahkan pada upaya agar dana besar tersebut tidak lari kembali ke kota akibat belum tumbuhnya Gerak Ekonomi Desa dan Perdesaan yang diharapkan mampu menyerap peredaran dana besar tersebut melalui berkembangnya secara cepat kegiatan ekonomi masyarakat desa dan perdesaan.

Semoga arahan President tersebut mampu dijabarkan oleh semua pihak terkait terhadap suksesnya Agenda Ke 3, Membangun Indonesia Dari pinggiran, sebagai salah satu agenda keberpihakan yang nyata dari Kabinet Kerja dalam Nawa Cita (9 Misi yang dicita-citakan dapat terwujud pada akhir kabinet nantinya.

Sungguh harapan agar tidak terjadi lagi begitu banyak “Luka Sosial” (meminjam istilah Bpk. Erani, Dirjend PPMD) akibat mayoritas pembangunan selama ini yang menimbulkan ketergantungan pada pusat, kemiskinan yang masif di desa serta kesenjangan yang begitu lebar antara desa dan kota maupun antar daerah, tidak akan pernah terjadi lagi di masa mendatang secara berkelanjutan.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembangunan desa sebagi proses kemajuan Kemandirian desa dengan sasaran strategis pada tahun 2019 adalah pengentasan 5000 Desa Tertinggal serta mewujudkan penambahan paling sedikit 2000 Desa Mandiri berbasis Indeks Desa Membangun (DMI) sebagai alat bantu ukur kemajuan kemandirian desa yang bertumpu pada dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi, akan didekati dengan Pisau Bedah 9 Konsensus DMI yang dihasilkan dalam kongres dan ditepakan dalam Rembuk Nasional Desa Membangun Indonesia.

Peta jalan Gerakan Desa Membangun Indonesia yang akan akan menjadi dasar penyusunan Setrategi Nasional Rencana Aksi Keberpihakan Percepatan Pembangunan Desa yang dilaksnakan melalui instrumen Fasilitasi Koordinasi serta Instrumen kelembagaan “Delevery system di tingkat desa, melengkapi instrumen kendali manajerial GDMI melalui IDM adalah instrumen bantu yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian Desa PDTT pada minggu terakhir ini, selain beberapa regulasi peraturan Menteri Desa PDTT untuk memayungi pelaksanaan Grand Design GDMI yang akan menjadi acuan bagi seluruh pihak pemangku kepentingan Suksesnya Agenda Nawa Cita pada jangka menegah (Tahun 2019), maupun Tercapainya 9 Tujuan UU Desa pada jangka panjang (Tahun 2035).

Mari kita KERJA KERJA KERJA KERJA KERJA…..

Hanibal Hamidi
Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Dirjend. PPMD
#HibahDiriTukDesa

Presiden Minta Dana Desa Diarahkan ke Sektor Padat Karyax

Ilustrasi dana desa.

Ilustrasi dana desa. (Beritasatu.com)

Solo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan penggunaan Dana Desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak keluar dari desa sehingga mampu meningkatkan peredaran uang dan meningkatkan perekonomian warga.

“Semakin banyak orang yang bekerja menggunakan dana desa maka semakin baik. Tahun ini masih belum. Semakin banyak yang kerja semakin banyak uang itu tersebar dan terdistribusi,” ujar Presiden dalam silaturahmi dengan kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.

Presiden juga mengharapkan agar dana tersebut dapat diarahkan kepada sektor padat karya yang mencakup orang banyak.

Untuk itu, Presiden juga mengimbau untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi di desa dan meminimalisir membeli barang dari kota, agar dana tersebut tetap berputar di dalam.

Presiden juga menjanjikan kenaikan dana desa dari APBN yang tahun ini sebesar Rp20,8 triliun menjadi Rp47 triliun pada 2016.

“Peningkatannya lebih dari 100 persen, tapi kalau pengelolaan betul tidak disiapakan, perencanaan tidak disiapkan, uang ini bisa menjadi masalah,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga menganjurkan agar penggunaan dana tersebut sebaiknya dilakukan pada musim paceklik sehingga semua orang dapat menikmati dana tersebut.

“Namun, kalau sudah tersebar maka diharapkan untuk mengarahkan pada yang menerima uang seperti membeli beras dari petani setempat untuk dijual di dalam kota tersebut, sehingga ekonomi akan bergerak,” tambah Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengharapkan penggunaan dana desa harus tepat guna dalam pemakaiannya di tahun kedua, jangan sampai luput dari sasaran.

Dalam penggunaannya, dana desa diperlukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang baik dengan melakukan diskusi bersama masyarakat.

/FER

ANTARA

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: