JK; Bangun Desa atas azas manfaat bukan Formalitas

JK : Bangun Desa Atas Azas Manfaat, Bukan Hanya Formalitas
Posted by ALIANSIDESACERDASMEMBANGUNon FEBRUARY 24, 2016

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa pembangunan desa tidak boleh hanya melihat aspek formalitas semata, melainkan mempertimbangkan secara penuh azas manfaat yang akan di dapatkan untuk masyarakat. Hal ini terkait dengan pemenuhan Dana Desa (Dandes) yang merupakan kewajiban pemerintah dalam Undang-Undang(UU) Nomor 6 Tahun 2014 yakni untuk kemajuan masyarakat di pedesaan. Desa menurutnya adalah sentral seluruh kegiatan baik itu berupa rumah sakit, sekolah, dan sarana lainnya. Pembangunan pedesaan bukan hal yang baru.

”Sejak lama ada sejarah pembangunan pedesaan seperti program Inpres tahun 1970, 1990 ada dana daerah tertinggal,” ujar Wapres, saat membuka Rakornas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa di Jakarta, kemarin.

Wapres mengungkapkan, pembangunan desa untuk mewujudkan keseimbangan antara desa dan perkotaan. Sehingga, tidak terjadi kesenjangan antara desa dan kota. Menurut Wapres, prioritas pembangunan desa yakni untuk memperkuat desa, kemakmuran, dan kemandirian desa. Pasalnya demokrasi desa dapat berjalan apabila kemakmuran desa sudah terwujud.

”Intinya, penggunaan Dandes adalah terwujudnya kemandirian desa,” tegasnya.

Wapres juga menyebutkan, pembangunan desa harus menerapkan standar-standar yang baik. Di era pemerintahan dulu, standar sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Tapi sekarang standar tersebut disesuaikan oleh kebutuhan desa. Yakni dengan hasil pembangunan sesuai dengan evaluasi pemerintah desa. ”Pemanfaatan Dandes harus memenuhi azas manfaat. Kalau tidak akan terjadi pemborosan yang luar biasa,” tegasnya.

Wapres mengajak seluruh kepala Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/ kota hingga kecamatan harus terlibat pada pengawasan pembangunan desa. Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, salah satu capaian terbesar di tahun 2015 adalah suksesnya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ia menyebutkan, hingga akhir tahun 2015 sedikitnya 12.115 BUMDes sudah terbentuk, dari jumlah sebelumnya yang hanya 4.000 BUMDes.

Marwan mengungkapkan, capaian penting dan strategis lainnya diantaranya, tersedianya 34.878 tenaga ahli dan pendamping desa. Tugas mereka, menurutnya untuk mengawal penggunaan Dandes secara efektif. Selanjutnya, terbangunnya sarana prasarana permukiman desa, penunjang ekonomi desa, transportasi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa di 18 kabupaten.

”Kita juga berhasil merdistribusikan bantuan teknologi tepat guna penunjang ekonomi pada 92 desa dan tercapainya pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) penunjang akses layanan pendidikan dan kesehatan di 5.744 desa,” ujar Marwan.

Sumber : Indopos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: