“Misi Besar Dana Desa dan Pendamping Desa adalah Perekat Keutuhan NKRI” Gubernur Lampung, M Rhido – perdesaansehat.com

“Tanggung jawab besar Kementerian Desa, PDTT selaku penerima mandat “menjaga konsisitensi” dari semangat sampai inplementasi UU Desa yang merfresentasikan Pengakuan dari NKRI terhadap desa sebagai wilayah otonom tingkat 3, atas kewenangan lokal skala desa dan semua yang terjait dengan asal-usul desa, setelah adanya penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat pada Provinsi dan Kabupatan/kota.

Desa adalah “INTI” sekaligus “PONDASI” Megahnya NKRI saat ini maupun di masa mendatang, dimasa “DUNIA MENYATU BERBASIS DIGITAL”.

9 Tujuan UU Desa harus menjadi arah bagi pendekatan pembangunan desa dari manapun datngnya, baik dari luar desa maupun dari dalam desa itu sendiri terutama melalui peningkatan kapabelitas masyarakat yang ada di desa serta meningkatkan Kapasitas pemerintah desa, sehingga mampu mewujudkan “kedaulatan desa” nya melalui “musyawarah desa yang demokratis dan berkualitas. 9 Tujuan UU Desa adalah suatu gambaran visioner negara bangsa.

Pendamping Desa dan Dana Desa adalah amanah UU Desa yang ditujukan untuk mendukung pencapaian 9 Tujuan UU Desa, dan harus dilaksanakan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan desa.

Beberapa tujuan kwalitatif dari 9 tujuan UU Desa tersebut dapat didekati secara kuantitatif (sebagai konstanta independent) bagi kebutuhan manjerial pelaksanaannya yang dapat dijadikan indikator kendali kinerja pembangunan desa (Road Map). Tetapi bukan berarti bermakna dibutuhkannya Road Map Implementasi UU Desa, karena tidak semua amanah UU dapat di kuantitatifkan. Sikap tersebut yang juga berarti menjadikan UU Desa layaknya menjadi Renstra UU Desa.”

Sikap Gubernur Lampung, patut menjadi semangat pelaksanaan UU Desa, dengan pernyataan “Misi Besar UU Desa Adalah Menjaga Keutuhan Kesatuan NKRI, Misi Merah Putih.

Hanibal H

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo (tengah) menerima cenderamata dari Dekan FH Unila Prof Heryandi (kanan), didampingi Gubernur BEM FH Unila, saat menjadi pembicara kunci seminar nasional tentang pendampingan desa, di Bandarlampung, Sabtu (16/4). (FOTO: ANTARA Lampung/Humas Pemprov Lampung)

Bandarlampung (ANTARA Lampung) – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengingatkan aparatur desa jangan bermain-main dalam pengelolaan dana desa karena menyangkut misi besar untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memeratakan hasil pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara bersungguh-sungguh dan tidak main-main mengurusnya,” ujar Gubernur Ridho, saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) Seminar Nasional “Evaluasi Pendampingan Desa Sebagai Implementasi Undang Undang Desa Demi Membangun Nawacita Indonesia” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, di Bandarlampung, Sabtu (16/4).

Seminar ini merupakan rangkaian Musyawarah Nasional Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (Lemhi) Wilayah Barat dengan BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) sebagai koordinatornya.

Menurut Gubernur Ridho, tujuan pemberian dana desa sejalan dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk membangun Indonesia dari wilayah pinggiran agar dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dari seluruh desa di negeri ini.

“Ini menjadi tantangan berat bagi aparatur desa untuk mengurus dana desa itu dengan baik, agar mencapai tujuan itu,” katanya pula.

Dia menguraikan kembali misi besar dana desa adalah untuk menjaga tidak terjadi perbedaan atau disparitas dalam pembangunan di desa-desa seluruh Indonesia dan agar tetap dapat menjaga keutuhan NKRI.

Padahal faktanya, di desa-desa aparaturnya beragam dan memiliki variabilitas, terdapat pula para pemain politik lokal. “Ada yang buta huruf tapi melek angka,” ujar Ridho lagi.

Karena itu, ia mengingatkan untuk menjaga amanah dengan mengelola dana besar yang masuk ke desa itu, dan tidak kaget melihat uang miliaran, sehingga dapat mengelolanya secara baik dan bertanggungjawab.

“Jangan sampai seperti urusan pengelolaan beras untuk rakyat miskin sebelumnya banyak kades masuk penjara. Apalagi dana desa yang dialokasikan dari APBN, dan belum lagi ditambah alokasi dana desa dari pemerintah daerah masing-masing. Jangan sampai aparatur desa terjerumus. Bagaimana efektivitas menjadi tepat guna untuk menyejahterakan masyarakat desa,” katanya menegaskan lagi.

Dalam seminar ini tampil empat pembicara utama, yaitu dr Hanibal Hamidi MKes Direktur Pelayanan Sosial Dirjen PPMD Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDT), Freddy Reynaldo Hutagaol dari Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr Ir Mustafa MH Bupati Lampung Tengah, dan Bambang Suryadi SH MH Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung.

Seminar dibuka Dekan Fakultas Hukum Unila Prof Dr Heryandi SH MS, dan diikuti utusan mahasiswa dari BEM Fakultas Hukum perguruan tinggi wilayah barat.

Editor: Budisantoso Budiman

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: