Agenda Integrasi kemenkes dan BPJS adalah Mutlak untuk menghindari kegagalan negara tahun 2019 pada isue hak dasar – perdesaansehat.com

Sepakat pak dengan gagasan tersebut, sesuai prinsip manajeman profesional adalah kebutuhan sumber daya sejalan dengan tingkat kesulitannya. Dengan kerangka fikir tersebutlah kita mendorong di bappenas dan kemenkeu untuk memenuhi amanah uu kesehatan, yaitu berbasis wilayah, maka anggaran kesehatan saat ini telah melebihi 5 % apbn.

Saya merasa turut bertanggung jawab atas terbitnya uu no 24 tentang bpjs, mengingat perjuangan kita tahun tersebut bersama prof Hasbullah mengawal melalaui “lembaga civil society”, Rieke diah pita loka yang mengawal “komunitas politik dan buruh” dan saya di “istana dan jogya clan”, si tengah kondosi pembahasan pelaksanan uu sjsn yang dihasilkan dari peran prof Hasbullah yg cukup dengan dengan fungsionalis pdip di masa pemerintahan megawati, telah melewati masa waktu sesuai perintah uu sjsn, kemudian menjadi hal inisiatif dpr ri di motori oleh fraksi pdip. Pada saat yang sama terjadi goncangan ekonomi di amerika yg bersamaan/terkait dengan isue “obama care” (jaminan kesehatan). Sehingga istana kuatir akan terjadi kegaduhan yg luar biasa. Alhamdulillah uu no 24 tentang bpjs telah terbit dengan semua kekurangan dan kelebihan nya yg ada.

Salah satunya adalah keterwakilan peaerta pada wali amanah bpjs yang tidak ada. Selain proses transformasi peran lembaga asuransi kesehatan sebelumny (aset dan pesertanya) kepada BPJS, tidak terjadi sampai saat ini. Saat ini askes sbg pengelola bpjs tidak sejalan dengan amanah uu bpjs. Inilah kendala utama bagi
Performance BPJS kesehatan.

Permasalahan bertbah rumit akibat regulasi kesehatan yg tidak responsif terhadap hubungan bpjs dengan kemenkes. Sehingga ego sektoral sangat kental dengan target universal coverage ditetapkan th 2019 oleh bpjs tanpa memperimbangkan tren kemajuan ketersediaan sarpras kesehatan di deaa maupun wilayah tertinggalan atau indoneaia timur aecara umum. Sehingga bila tidak ada upaya integrasi rencana dan aksi kemenkes dengan bpjs maka dikuatirkan akan terjadi permasalahan ketidakpercayaan masyarakat pada negara akibat pemegang kartu sehat terutama yang iuranntya dibayarkan oleh negara dengan sasaran masyarakat miskin (umumnya di desa) tidak mendapatkan haknya untuk terlayani saat sakit.

Untuk hal terbutlah dalam dokumen visi misi capres terpilih direspon melalui gagasan “RUMAH SEHAT”

Saya merasa turut bertanggung jawab atas terbitnya uu no 24 tentang bpjs, mengingat perjuangan kita tahun tersebut bersama prof Hasbullah mengawal melalaui “lembaga civil society”, Rieke diah pita loka yang mengawal “komunitas politik dan buruh” dan saya di “istana dan jogya clan”, si tengah kondosi pembahasan pelaksanan uu sjsn yang dihasilkan dari peran prof Hasbullah yg cukup dengan dengan fungsionalis pdip di masa pemerintahan megawati, telah melewati masa waktu sesuai perintah uu sjsn, kemudian menjadi hal inisiatif dpr ri di motori oleh fraksi pdip. Pada saat yang sama terjadi goncangan ekonomi di amerika yg bersamaan/terkait dengan isue “obama care” (jaminan kesehatan). Sehingga istana kuatir akan terjadi kegaduhan yg luar biasa. Alhamdulillah uu no 24 tentang bpjs telah terbit dengan semua kekurangan dan kelebihan nya yg ada.

Salah satunya adalah keterwakilan peaerta pada wali amanah bpjs yang tidak ada. Selain proses transformasi peran lembaga asuransi kesehatan sebelumny (aset dan pesertanya) kepada BPJS, tidak terjadi sampai saat ini. Saat ini askes sbg pengelola bpjs tidak sejalan dengan amanah uu bpjs. Inilah kendala utama bagi
Performance BPJS kesehatan.

Permasalahan bertbah rumit akibat regulasi kesehatan yg tidak responsif terhadap hubungan bpjs dengan kemenkes. Sehingga ego sektoral sangat kental dengan target universal coverage ditetapkan th 2019 oleh bpjs tanpa memperimbangkan tren kemajuan ketersediaan sarpras kesehatan di deaa maupun wilayah tertinggalan atau indoneaia timur aecara umum. Sehingga bila tidak ada upaya integrasi rencana dan aksi kemenkes dengan bpjs maka dikuatirkan akan terjadi permasalahan ketidakpercayaan masyarakat pada negara akibat pemegang kartu sehat terutama yang iuranntya dibayarkan oleh negara dengan sasaran masyarakat miskin (umumnya di desa) tidak mendapatkan haknya untuk terlayani saat sakit.

Untuk hal terbutlah dalam dokumen visi misi capres terpilih direspon melalui gagasan “RUMAH SEHAT”

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑