Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 – perdesaansehat.com

Sumber Kemensekkab.

Jumat 03 Jun 2016, 09:35 WIB

Ini Rencana Kerja Pemerintah yang Disiapkan Jokowi untuk Tahun 2017

Niken Widya Yunita – detikNews

Ini Rencana Kerja Pemerintah yang Disiapkan Jokowi untuk Tahun 2017Foto: Presiden Jokowi (M Iqbal/detikcom)
Jakarta – Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. RKP berisi tentang dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai pada 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017.

Dikutip dari situs Setkab, Jumat (3/6/2016), RKP 2017 sebagaimana dimaksud berisikan:

a. Bab 1 pendahuluan: latar belakang, tujuan, dan sistematika;
b. Bab 2 tema dan sasaran pembangunan: agenda prioritas pembangunan yang dilengkapi dengan sasaran dan program-program;
c. Bab 3 prioritas pembangunan nasional: sasaran dan arah kebijakan prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas pembangunan nasional;
d. Bab 4 pembangunan bidang: program-program pembangunan menurut bidang-bidang pembangunan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
e. Bab 5 kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, dan pendanaan pembangunan;
f. Bab 6 kaidah pelaksanaan: isu-isu pengarus-utamaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan norma-norma pembangunan;
g. Bab 7 penutup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perpres ini.

“Pagu indikatif tahun 2017 disusun, ditetapkan, dan dimuat dalam RKP 2017, selanjutnya menjadi bagian dari proses penetapan RAPBN tahun 2017,” bunyi pasal 1 ayat 3 perpres tersebut.

RKP 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun 2017, serta prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya.

RKP 2017 sebagaimana dimaksud menjadi:
a. Pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun 2017;
b. Pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2017;
c. Acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Tahun 2017.

Dijelaskan dalam perpres itu, dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2017, pemerintah menggunakan RKP Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR.

Sementara Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2017 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga dengan DPR.

Selanjutnya Kementerian/Lembaga membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga yang berisi uraian tentang sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan pendanaannya.

“Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 14 hari setelah berakhirnya triwulan untuk laporan kinerja triwulanan, dan 1 bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan untuk laporan kinerja tahunan,” bunyi Pasal 4 ayat 2 perpres tersebut.

Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan RKP hasil pembahasan dengan DPR, menurut Perpres ini, RKP Tahun 2017 dapat dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian RKP 2017 sebagaimana dimaksud, ditetapkan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional setelah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan presiden dalam sidang kabinet.

Melalui perpres ini, presiden menugaskan menteri keuangan bersama dengan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional untuk menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2017 hasil pembahasan bersama DPR dan RKP Tahun 2017.

Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud, menurut perpres ini, kementerian/lembaga wajib untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2017 hasil pembahasan dengan DPR kepada kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional.

Presiden juga memerintahkan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan prioritas RKP Tahun 2017, baik sasaran maupun lokasi dengan menggunakan dokumen anggaran kementerian/lembaga.

“Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal 8 perpres yang telah diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna H. Laoly pada 16 Mei 2016 itu.

(nwy/dha)

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: