Pro Kontra Raperda Masyaraket Hukum Adat – perdesaansehat.com

Pro Kontra Raperda Masyarakat Hukum Adat Kalbar

KALBAR

by sutan 2016-08-15 12:33:22 pm Pro Kontra Raperda Masyarakat Hukum Adat Kalbar

GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)PONTIANAK, SP – Dua pekan terakhir, draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kalimantan Barat yang digulirkan DPRD Provinsi Kalbar, menyedot perhatian para tokoh elit lintas etnis di Kalbar.
Mereka terbelah.

Ada yang mendukung. Ada pula yang menolak. Tak percaya? Lihat saja beberapa jalan protokol di Kota Pontianak, dipasang baliho penolakan Raperda MHA. Seperti di perempatan Jalan Tanjungpura-Sultan Hamid-Imam Bonjol-Veteran.

Sejumlah spanduk terpajang di depan Hotel Garuda. Isinya, menyerukan penolakan Raperda MHA menjadi Perda MHA.
Penolakan datang dari Laskar Pemuda Melayu Provinsi Kalbar, dan Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Baliho setinggi lima meteran dengan dua tiang pancang bambu tersebut berisi, “Menolak Raperda Masyarakat Hukum Adat untuk dijadikan Perda”.

Sebaliknya, di media sosial, pada komunitas tertentu justru mendukung dengan beragam sudut pandang, dan ingin Perda ini segera diketok palu.

Bahkan, sejumlah isi di media sosial tersebut, sudah mengarah pada isu Suku, Agama, RAS dan Antargolongan (SARA). Ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) Kalbar, Habib M Iskandar Alkadrie menyebutkan, sejauh ini isi Raperda MHA yang dibahas di DPRD, arahnya dianggap belum terlalu jauh.

Poin pentingnya, lebih pada penyelesaian sengketa agraria. Meski demikian, ada kekhawatiran, bila Raperda MHA disahkan menjadi Perda MHA, ada celah dimana isi dari Raperda ini tidak hanya masalah tanah.

Tetapi bisa meluas pada pemahaman lain. Misalnya, ada kasus, dimana seseorang harus diproses ke penegakan hukum positif.

“Di satu sisi, daerah mereka ada hukum lain. Bisa jadi penegakan hukum positif dikucilkan. Artinya, ada dualisme hukum di daerah,” tuturnya.

Ia mengklaim, para anggota DPRD Kalbar yang membahas Raperda MHA saja, terjadi silang pendapat. “Di antara mereka saja ada perdebatan? Bagaimana dengan masyarakat awam?” ujarnya seolah bertanya. Ia menyarankan, pembahasan Raperda MHA mesti dihentikan.

Alasannya, pembahasan Raperda MHA masih ada silang pendapat dari para pemikir, dalam menafsirkan isi Raperda tersebut.

Sejarah Raperda

Draf Raperda MHA dibuat akademisi dari Universitas Panca Bhakti, DR Purwanto dan Universitas Tanjungpura, Selvius Seko, SH, MHum. Suara Pemred sudah berusaha menemui keduanya untuk wawancara. Namun, keduanya tak ingin berbicara lagi pada media.

Ada tekanan, bahkan ancaman sejak Raperda MHA itu bergulir lagi. Suara Pemred mendapatkan naskah yang dibuat keduanya, setebal 188 halaman. Naskah di kertas folio itu berjudul, “Naskah Akademik, Draft Raperda Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.” Pada halaman 2-3, Purwanto dan Selvius menulis, “Masyarakat Hukum Adat (MHA) sudah ada eksistensinya sebelum Negara Indonesia didirikan.

Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945, secara tegas mengakui eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 28I ayat 3 berbunyi; Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”Masyarakat hukum adat, tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan pranata atau lembaga adat yang terdapat di dalamnya.

Di Indonesia, lembaga adat terdapat di berbagai masyarakat. Misalnya, lembaga adat di Minangkabau, Nagari. Dusun dan Margo di Palembang. Gampong di Aceh. Huta, Sosor dan Lumban di Mandailing, Sumatera Utara. Kula di Karo, Sumut. Jorong di Sumatera Barat. Negeri di Sulawesi Utara dan Maluku. Kampung di Kalimantan. Temukung di Nusa Tengara Barat dan Timur. Yo di Sentani, Papua, dan lainnya (hal, 48).

Namun, lembaga adat tersebut diganti lembaga pemeritah daerah dan desa yang berlaku seragam di seluruh RI, dan disahkan melalui UU Pemerintahan Daerah Nomor 5 Tahun 1979, dan UU Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979. Namun, sejak UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berlaku, dua UU sebelumnya tersebut tidak berlaku lagi (hal, 48).

Purwanto dan Selvius menulis, kondisi dan masalah MHA di RI, memiliki dasar kesamaan. Yaitu, pengalaman hidup ditindas, dieksploitasi dan disingkirkan, dalam waktu terlampau lama (hal 7).

Munculnya Raperda MHA dianggap memiliki momentum tepat, dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012. Isi putusan MK, “Hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada di bawah kendali Kementerian Kehutanan. Hutan adat berada di wilayah masyarakat hukum adat (hal, 9).

Naskah Berubah

Untuk mendapatkan sudut pandang lain terhadap Raperda MHA, beberapa orang yang hendak diwawancara Suara Pemred, tidak mau memberikan keterangan. Alasannya, naskah di Raperda MHA, berubah terus. Suara Pemred mendapatkan dan mempelajari dua naskah awal Raperda. Naskah pertama berjudul, “Draf Peraturan Daerah Provinsi Kalbar tentang Masyarakat Adat Kalimantan Barat.” Naskah ini pernah dibahas di DPRD Provinsi dari tahun 2009-2001. Namun, draf ini tidak jelas hingga sekarang.

Naskah kedua berjudul, “Gubernur Provinsi Kalbar Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor…..Tahun 2016, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.” Naskah ini, sekarang sedang digodok di DPRD Kalbar. Lalu, di mana dua perbedaan naskah itu?

Di kalimat Masyarakat Adat Kalimantan Barat dan Masyarakat Hukum Adat. Peneliti Swandiri Institute, juga Alumni GMNI Kalbar, Happy Hendrawan dalam komentarnya di media massa lokal menegaskan, secara konsep teori maupun konstruksi hukum, ada perbedaan antara Perda Hukum Masyarakat Adat dengan Perda Masyarakat Adat. Mesti ada penegasan. Tujuannya, supaya tak keliru tafsir.

“Karena secara politis, Masyarakat Hukum Adat cenderung mengarah kepada kelompok tertentu,” tutur Hendrawan. Anggota Pansus Raperda MHA,

Tanto Yakobus mengatakan, substasi pembuatan Perda MHA, demi melindungi dan mengakui masyarakat adat. Seperti, wilayah dan hutan adat, surat tembawang, surat kubur dan tanah warisan nenek moyang.

Selain itu, salah satu paling esensi dengan pembentukan Perda MHA, melindungi tanah masyarakat dari preman-preman adat. “Sampai hari ini, preman adat bebas menghukum orang dengan aturannya sendiri. Tidak ada aturan jelas. Tentu kita mau ada aturan yang jelas,” tegasnya.

Apabila Perda MHA telah disahkan, pelaksanaan hukum adat tidak bisa lagi dilakukan oleh sembarang orang. “Yang boleh menjatuhkan hukum adat harus pemangku adat. Selama ini kan tidak ada aturan, hanya berdasarkan maunya orang saja. Sekarang kita mau buat aturan, kok ada yang nentang,” ujarnya.

Ia menegaskan, selama ini banyak aturan dan hukum tidak jelas di daerah. Hal itu membuat banyak investor, enggan berinvestasi di Kalbar. “Jika ada aturan ini, kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau menyangkut hukum adat, diserahkan ke adat. Jika menyangkut hukum nasional, diserahkan kembali ke hukum nasional. Jadi, semua akan jelas,” katanya.

Tak hanya di tingkat provinsi, Kabupaten Sintang juga sedang bahas Raperda Kelembagaan Adat. Wakil Ketua Baleg DPRD Sintang, Tuah Mangasih mengatakan, saat ini pihaknya terus membahas Raperda tersebut. Raperda itu diharapkan mampu mengakomodir semua kepentingan kegiatan adat di Kabupaten Sintang.

“Oleh sebab itu, kita ingin kelembagaan adat dapat diakomodir pemerintah. Salah satu upaya agar hal itu juga bisa dilakukan, tentu harus ada payung hukum yang jelas,” katanya.

Raperda juga mengatur tentang nilai-nilai adat, sehingga tidak disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab, demi kepentingan tertentu. “Selama ini kerap kita dengar, ada oknum memperdagangkan nilai-nilai adat. Hal itu bertentangan dengan nilai adat yang sesungguhnya,” kata Mangasih.

Harus Dipublikasi

Turiman Fachturahman Nur, dosen Hukum Ilmu Pemerintahan di Untan, dalam sebuah diskusi di FB yang telah dikonfirmasi menyatakan, “Sistematika rumusan yang perlu dikritisi per bagian, seharusnya dipublikasi sehingga teks normanya bisa dibahas, apakah bias kepada kepentingan tertentu.”

Menurutnya, jantung Perda ada di ketentuan umum, dan teks pasal yang menjabarkan konsep berada di ketentuan umum. Teks khususnya pada hukum adat, dan adat masing masing itu, ada klasul dari teks hukum negara. Tentunya sepanjang masih hidup dan pranata masih ada.

Tapi jika hanya untuk kepentingan perlindungan sumber daya alam dan kearifan lokal, sebaiknya teksnya general saja. Ada pasal yang mengacu pada kesepakatan bersama. Begitu pun cara penyelesaian, ketika menerapkan hukum adat lintas etnis. Ada tidak teks pasal yang menjadi “benang merah tsb”, dapat dipastikan jadi masalah pada tataran praktik.

Sebab, tidak ada teks pasal pada draf yang mengunci praktik, penerapan hukum adat. “Jadi, harus ada protokol kesepakatan yang selama ini jadi batu sandungan, ini dulu disepakati,” tulis Turiman.

Menurutnya, realitas empirik persoalan MHA di Kalbar, kebutuhan dasar kehidupan. Jika kepentingan ini belum terselesaikan, bisa dikhawatirkan sebuah produk hukum daerah berupa Perda, hanya jadi “Macan Kertas”. Nah, Kalbar butuh atau tidak Perda adat? Anda sendiri yang bisa menjawabnya. (umr/jee/abd/loh/lis/sut)

KALBAR

PT BRU Dianggap Setengah Hati Bangun Sektor…

by sutan – 2016-08-16 10:09:16 am

KALBAR

Pro Kontra Raperda Masyarakat Hukum Adat…

by sutan – 2016-08-15 12:33:22 pm

KALBABMKG Supadio Pontianak Rilis Sebaran Hotspot…

KALBAR

AQMS Milik BLH Kota Pontianak dan Provinsi…

by sutan – 2016-08-13 12:23:45 pm

KALBAR

Guru di Kalbar Dihantui Penyiksaan

by sutan – 2016-08-13 10:58:04 am

– See more at: http://suarapemredkalbar.com/berita/kalbar-1/2016/08/15/pro-kontra-raperda-masyarakat-hukum-adat-kalbar#sthash.4YDckGmR.dpuf

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑