Hanibal Hamidi shared a link: Mensikapi Elite Capture Desa – Perdesaansehat.com

Mensikapi Elite Capture Desa

kikis 3 jam ago Artikel Leave a comment 70 Views

Tulisan ini merupakan tanggapan dari materi “Kecenderungan State/Elite Capture dalam Pengaturan Desa”. Materi ini sampaikan oleh Dr. Hariyadi, MA, dosen Universitas Jenderal Soedirman, pada Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Penguatan Lembaga Mediasi Desa, yang diselenggarakan di hotel Santika Purwokerto pada Kamis (13/10/2016).

Menurut paparan Doktor Hariyadi, munculnya elit capture bersamaan dengan desentralisasi kekuasaan. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi ke desentralisasi pasti membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif adalah elit capture.

Secara singkat, elit capture dimaknai sebagai sekumpulan orang yang ikut menikmati kekuasaan secara berlebih daripada masyarakat. Mereka mempengaruhi pengambil kebijakan agar program-program yang akan dilaksanakan, bisa menguntungkan kelompoknya. Elit capture bisa terdiri dari para orang pintar dan atau pendukung pimpinan yang terpilih.

Orang-orang di sekeliling pengambil kebijakan ikut menentukan baik buruknya keputusan yang diambil. Jika mereka memerankan diri sebagai seperti Durna, maka keputusannya menjadi timpang. Namun saat mereka bisa berperan layaknya Punakawan, maka keputusannya lebih obyektif. Sosok Durna dalam hal ini adalah elit capture.

Oleh karenanya, elit capture seperti rumput yang ikut tumbuh dan merugikan tanaman padi. Elit capturemenjadi gulma dan harus disiangi. Sedang rumput yang tumbuh dan menghasilkan mikroorganisme baik bagi tanaman padi, laksana Punakawan yang mendampingi para Pandawa.

Community Based Monitoring

Saat PNPM MP masih berlangsung, kita diperkenalkan dengan Community Based Monitoring (CBM). Pengawasan berbasis masyarakat menjadi salah satu warisan yang baik. Masyarakat diberi pemahaman hak dan kewajiban mereka akan akses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas kegiatan. Tujuannya agar masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.

Melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan salah satu cara mencegah munculnya elit capture. Keterbukaan informasi dan adanya komunikasi dua arah memungkinkan masyarakat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kewajiban pemerintah memberikan informasi menjadi hak masyarakat.

Pendidikan kepada masyarakat menjadi titik kritisnya. Kerangka berpikir yang dikedepankan ialah saat masyarakat memahami koridor pembangunan, diharapkan mereka bisa melakukan kontrol jika pengambil kebijakan melenceng dari mandat yang diamanatkan.

Keterbukaan Informasi Publik

Hak masyarakat atas informasi di jamin dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi masyarakat desa, penekanan ini dikuatkan lagi dengan pasal 82 UU Desa. Pemimpin lembaga publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media. Akan lebih mengena saat sarana pemberian informasi sesuai dengan adat kebiasaan komunikasi yang terjadi di masyarakat.

Sebagai penerima amanah, sudah seharusnya para pengambil kebijakan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Materi yang diberikan berupa aturan main yang seharusnya dilakukan, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, pembiayaan kegiatan, kendala yang ditemui dan solusi yang dilakukan, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan, dalam memberikan informasi, mereka mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Umpan balik yang diterima bisa menjadi bahan masukan pelaksanaan yang akan datang.

Pemberian informasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala dengan berbagai media. Memberikan informasi juga menjadi sarana pendidikan masyarakat. Saat masyarakat memberikan umpan balik, akan terlihat seberapa jauh pemahaman mereka. Ini saat yang tepat bagi pengambil kebijakan untuk menyampaikan koridor yang mesti ditaati. Akan tetapi, jika umpan balik ini benar, ini lah saatnya belajar memahami kemauan masyarakat.

Keberanian melakukan kontrol

Saat keterbukaan informasi terjadi, kesalahan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan, akan mudah dideteksi. Masyarakat tidak lagi dibodohi. Meski, tetap saja ada pihak-pihak yang memberikan statemen pembenaran atas kekeliruan yang dilakukan. Jika ini terjadi, keberanian akan menjadi pertaruhan. Apakah masyarakat berani melakukan kritik atau tidak.

Hal yang sulit adalah keberanian. Keberanian menjadi pembeda. Karena tidak semua orang memiliki sikap ini. Keberanian hanya muncul dari jiwa-jiwa merdeka. Sifat keberanian tidak simetris dengan tingkat pendidikan. Apalagi jika keberanian yang dituntut adalah berbicara benar di hadapan penguasa yang salah.

Berani mengkritik, memberi masukan, atau mengingatkan, memiliki resiko. Tak banyak yang mau mengambilnya. Kebanyakan dari kita memilih diam. Apalagi jika kita terkategori pihak yang diuntungkan, tentu pembenaran akan dilakukan. Nah, saat itu lah kita terklasifikasikan sebagai elite capture.

Ini menjadi pilihan saat kita dekat dengan pengambil kebijakan. Akan menjadi gulma atau penghasil mikroorganisme baik.

Doktor Hariyadi (batik kuning) pose setelah sesi usai.
Doktor Hariyadi (batik kuning) berpose bersama beberapa peserta setelah sesi usai.

Mensikapi Elite Capture Desa – Kikis Kirwono from Kikis Kirwono’s

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: