Rakor Penyusunan Integrasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Pelayanan Sosial Dasar Desa, Lombok – perdesaansehat.com

"Instrumen kendali manjerial Percepatan Pembangunan Pelayanan Sosial Dasar Bagi kurang lebih 75.000 Desa berdasarkan amanah UU Desa salah satu pilihan pendekatannya kewilayahannya melalui Penyusunan Rencana Aksi Daerah masing masing Kabupaten, Provinsi, Regional Pulau Besar.

Mengingat amanah UU Desa dan implementasinya melalui PP maupun Peraturan Presiden yang terkait, maka saat ini Desa harus dipandang sebagai; subyek hukum sekaligus subyek pembangunan bagi desanya sendiri (Desa Membagun) yang mana masyrakatnya merupakan entitas sosial terkecil (INTI BANGSA NUSANTARA) yang dibatasi secara administrasi sebagai kewilayahan Pemerintahan Otonomi Desa yang merupakan lapisan ke 4 (Paling Bawah) stuktur bangun NKRI (PONDASI NKRI).

Tantangan besar Untuk menjaga terlaksnanya konsistensi implementasi semangat dan legal drafting UU Desa, dalam mewujudkan azas Rekognisi dan Subsidieritas (Pengakuan Pada Kewenangan Desa Terkait Asal-Usul dan Lokal Skala Desa melalui Kedaulatan Musyawarah Desa yang demokratis dan berkualitas) ditengah beragamnya budaya bangsa Nusantara maka paradigma "Desentralisasi Asymetris" dalam pembangunan 75.000 lebih Desa membutuhkan pengendalian tata kelola dalam pendekatan kewilayahannya."

Tantangan akan jauh lebih besar lagi mengingat Kualitas manusia di desa yang sangat rendah dibanding perkotaan sebagai akibat "perampasan kesadaran" melalui kesalahan cara pandang pembangunan nasional selama ini dengan menempatkan desa hanya sebagai obyek pembangunan semata serta rendahnya komitmen keberpihakan pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten kota secara proporsional terhadap hambatan dan tantangan masing masing desa sesuai tipologinya.

Prioritas Lokasi sasaran strategis 15.000 Desa bagi pelaksanaan Program PPMD melalui Regulasi, Koordinasi, Fasilitasi dan Intervensi Pemerintah (Semua Level) sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masiang masing pemangku kepentingan pencapaian sasaran strategis agenda nawacita 3, Membangun Indonesia Dari Pinggiran yang terintegrasi tahun 2015-2019 dalam memcapai sasaran strategis; terentaskannya 5000 Deda Tertinggal serta Terwujudnya paling sesikijt 2000 Desa Mandiri pada tahun 2019 cukup realistis apabila tersedianya instrumen pelaksnaannya.

Direktorat PSD akan fokus pada upaya berkontibusi di 5753 Desa lokasi Kegiatan GSC pada 499 wilayah Perdesaan Kecamatan pada 66 Kabupaten di 11 Provinsi terpilih yang masih memiliki permaslahan pada kualitas pendidikan dan kesehatan.

Intrumen operasionalnya melalui;
Indeks Desa Membangun (Kendali Pembangunan Desa Yang berkelanjutan), Balai Rakyat (Delevery System sekaligus peningkatan kapabilitas masyarakat dan kapasitas lembaga desa) dan GSC (Fasilitasi Koordinasi dan Intervensi PPMD bidang PSD).

Semoga semua pihak dapat mendukung kerja strategis dan berat ini, Amin.

HanibalHamidi
Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑