Puslitbangdes Untan Desak Pemkab se-Kalbar Terbitkan Perbup Kewenangan Desa,Tribun Pontianak – perdesaansehat.com

Sesuai instruksi Kemendagri agar seluruh pemkab/pemkot terkait Desa, sessegera mungkin untuk menetapkan kewenagan desa masing masing di wilayahnya, hal ini agar tidak terjadi kesalahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dalam memanfaatkan dana desa setiap tahun. – perdesaansehat.com

Hanibal Hamidi

Puslitbangdes Untan Desak Pemkab se-Kalbar Terbitkan Perbup Kewenangan Desa

Selasa, 27 Desember 2016 14:30

Puslitbangdes Untan Desak Pemkab se-Kalbar Terbitkan Perbup Kewenangan Desa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA

Deputi Manager Puslitbangdes Untan, David Teguh.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK –Deputi Manager Puslitbangdes Untan, David Teguh mengatakan, UU desa memiliki implikasi yang lebih luas terkait kewenangan-kewenangan yang dikembalikan ke desa sesuai dengan pasal 19 dalam UU desa.

Pasal tersebut berbunyi kewenangan desa meliputi, kewenangan berdasarkan hak asal usul, lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sayangnya, desa belum bisa melaksanakan kewenangan super ini karena menurut PP No 43 Tahun 2014 Pasal 37, kewenangan ini terlebih dahulu harus diinventarisir dan ditetapkan dalam peraturan bupati/peraturan walikota.

Dan faktanya sampai hari ini, di Kalimantan Barat belum ada pemerintah kabupaten yang sudah menerbitkan Perbup terkait pengimplementasian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa sebagaimana dimaksud.

Baca: Urus e-KTP Tak Perlu Surat Pengantar RT

"Kami mendesak agar Pemkab-Pemkab di Kalbar segera menerbitkan Perbup tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa," pintanya," kata David kepada Tribun, Selasa (27/12/2016).

David menilai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dikembalikan ini, memungkinkan desa menyusun perencanaan pembangunan Desa secara lebih komphrehensif.

Sebelum UU Desa ini lahir, maka pemerintah desa tak lebih kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten dan atau Provinsi, tidak “berdaya” karena segala sumber daya tergantung dengan pemerintahan di atasnya.

"Namun, sejak UU Desa ini lahir, maka Desa memiliki hak khusus untuk mengatur dirinya sendiri," terangnya.

Kewenangan lokal skala desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat b pada UU Desa, dijabarkan dalam PP nomor 47 tahun 2015 paling sedikit terdiri atas kewenangan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat pemandian umum, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, pengelolaan embung desa, pengelolaan air minum berskala desa; dan pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Penjabaran ini memungkinkan desa berbuat jauh dari sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan desa, karena kewenangan ini kalau dilihat lebih ke dalam, benar-benar memberikan desa kesempatan untuk lebih berdaya bahkan bisa menjadi desa mandiri.

Pengimplementasian kewenangan lokal skala desa ini adalah bagian yang sangat penting, tidak kalah bahkan mungkin lebih penting dalam jangka panjang daripada sekadar urusan dana desa.

Mengingat pentingnya keberadaan Perbup ini, agar pada awal tahun depan desa dan bahkan Pemkab sendiri dapat memastikan mana wilayah urusan pembangunan kabupaten dan mana wilayah urusan pembangunan yang bisa dilakukan sendiri oleh desa.

"Sehingga pada akhirnya perencanaan pembangunan desa lebih komphrehensif dan lebih berkualitas," harapnya

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Pontianak

http://pontianak.tribunnews.com/2016/12/27/puslitbangdes-untan-desak-pemkab-se-kalbar-terbitkan-perbup-kewenangan-desa

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑