Sejarah Internet Indonesia:Pembebasan Frekuensi 2.4Ghz – perdesaansehat.com

“Kita semua menyadari strategisnya Desa dalam semua aspek pembangunan, mengingat proporsi luas Desa secara nasional sebagai wilayah yang bercirikan agararis (90 %), dibandingkan luas Wilayah Kelurahan secara asioal yang bercirikan perkotaan (10 %), diluar luas wilyah Laut dan hutan, yang secara keseluruhan merupakan luas wilayah kedaulatan Pemerintahan NKRI. Selain itu, Esensi Desa Sebagai satuan wilayah administrasi kedaulatan Pemerintahan Otonomi Desa sebagai pemerintahan level 4 (Paling Rendah), berfungsi sebagai “Pondasi” Struktur pemerintahan NKRI di bawah tanggung jawab Pembinaan Kementerian Dalam Negeri, sekaligus sebagai Entitas kesatuan sosial (terkecil), berfungsi sebagi?. Inti Bangsa Nusantara yang berjumlah kurang kebih 75.000 Desa, dengan jumlah penduduk sekitar 55 % Penduduk Indonesia, 

Kondisi Desa saat ini baik ketersediaan sarana maupun prasarana umum masyarakat,  maupun tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum sangat rendah dengan tingkat kesenjangan yang sangat tinggi dibandingkan kondis kelurahan, yang merupakan dampak cara pandang pemerintah selama ini, Desa sekaligus masyarakat desa hanya diposisiskan sebagai “obyek pembangunan” semata. Dapat dipahami juga apabila Kondisi Desa inilah yang berkontribusi signifikan terhadap adanya “middle trap”  sehingga Indonesia terjebak samapai saat ini sebagai negara berkembang sejak lama, tanpa bisa masuk sebagai negara maju yang sejalan dengan adanya momentum “Bonus Demografi” yang tidak dapat kita optimalkan, akibat Kulitas  manusia Indonesia yang sangat rendah, baik dari kualitas pendidikan desa yang rata rata lama sekolah masih 6 tahun (SD), maupun kualitas kesehatan dengan Angka Harapan Hidup 69,7 tahun, hanya berada 2 Negara Terendah AHH di Asia, Timor Leste dan Burma. Akibatnya dapat dipahami bila produksi masyarakat desa rendah, sekaligus dayang saingpun rendah. Untuk itu dibutuhkan komitmen keberpihakan seluruh pihak dalam memepercepat peningkatan kualitas manusia di Desa, sekaligus percepatan ketersediaan dan kualitas pelayanan umum khususnya Pemenuhan hak dasar seluruh warga Desa melalui percepatan peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.

Sebagai penaggung jawab Kegiatan Di Derektorat Pelayanan Sosial Dasar, dalam menyusun Kebijakan dan melaksnakan kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan fokus pada; Bidang Pekayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan), Kesejahteraan Masyarakat (Kesejahteraan Persmpuan dan Perlindungan Anak), Perlindungan Sosial (Kereukunan warga dan Penaganan Konflik), Pembinaan Penegembangan Akses Informasi masyarakat (Akses Informasi dan Media komunikasi berbasisi kearifan lokal), Adat dan Budaya (Desa Adat, Seni dan Budaya) bagi 75.000 Desa yang tersebar di seluruh pelosok wilayah NKRI. Melalui peran pembinaan dalam  pelaksanaan UU Desa yang telah diakui oleh negara memiliki kewenagan Lokal Skala Desa dan Kewenagan Atas Asa Usul yang harus memastikan azas Subsidieritas dan Rekognisi dalam keberagaman  75.000 Desa tersebut masing-masing (Desentralisasi Asymetris). Tantangan bagi keberhasilan pelaksanaan UU Desa dengan memastikan seluruh kegiatan pembangunan Desa, baik oleh masyarakat Desa selaku subyek pembangunan desa itu sendiri (Desa Membangun), maupun berbagai pihak dari luar Desa (Membangun Desa) haruslah berdasrkan mandat dan amanah UU Desa yang tersurat (Legal Drafting) maupun Yang Tersirat (Semangat) secara konsisten sesuai dengan tujuan pertama UU Desa; Pengakuan Negara pada Desa yang telah lebih dulu ada sebelum Proklamasi NKRI, bukanlah perkara mudah. 

Beberapa hal isue strategis yang menjadi tantangan keberhasilan pencapaian 9 tujuan UU Desa adalah;

 1) Kesamaan cara pandang pada Masyarakat Desa sebagai Subyek Pembangunan (Isue kapabilitas masyarakat dan Kapabilitas Lembaga Desa) yang beririsan dengan pertanggung jawaban terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN Sesuai Prinsip Tata Kelola Pemrintahan Yang Baik, dimana akan bermuara pada Presiden dan wakil Presiden yang akan memikul tanggung jawab politik pada masyarakat pemegang hak pilih pada Agenda Pemilu dan Pilpres berikutnya, berdasarkan capaian kinerja pada akhir masa jabatannya yang termuat dalam dokumen RPJMN sebagai lampiran Peraturan Presiden Tentang RPJMN masa waktu kekuasannya. Dimana pada masa pemerintahan Kabinet Kerja dalam Agenda Nawa Cita 3, dengan thema “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, telah ditetapkan Sasaran Strategis tahun 2019, Pengentasan paling sedikit 5000 Desa Tertinggal dan Mewujudkan 2000 Desa Mandiri. Penanggung jawab capaian kinerja tersebut dipimpin oleh Kementerian Desa, PDTT bersama 17 K/L dan Pemda Terkait sesuai Tugas, Fungsi dan Kewenagannya masing-masing dalam Pembangunan Kemandirian Desa. Dimana Kementerian Desa PDTT, harus melaksanakan pemetaan situasi masing-masing Desa, baik potensi maupun hambatan dan permaslahan masing-masing desa dalam pencapaian kondisi Kemandirian Desa yang sejalan dengan 9 tujuan UU Desa. Selain itu dibutuhkan penetapan Arah kebijakan, strategi dan Kebijakan prioritas pembangunan Kemandirian Desa yang menjadi acuan dalam pengintegrasian intervensi pembangunan oleh seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan Nawa Cita 3. Selain itu, konsep kebijakan pembangunan Desa tersebut yang sekaligus menjadi acuan Desa dalam memabangun harus dapat dipastikan prinsip prinsip integrasi, sinkron dan sinergi dalam Penyusunan perencanaan dan pelaksnaan pembangunana Kemandirian Desa.  Sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya dalam pencapaian sasaran kinerja strategis jangka menengah dan jangka panjang sesuai 9 tujuan uu Desa. Mengingat hal tersebut melibatkan banyak pihak pada 4 level pemerintahan baik Puluhan K/L, 33 Provinsi, 500 ratusan Kabupaten dan Kota dan 75.000 Desa yang berlaku prinsip Desentralisasi Asymetri, maka sangat dibutuhkan ketersediaan intrumenen manajerial operasional untuk mendukung pelaksnaan kebijakan pembangunan kemandirian Desa, baik bagi kebutuhan koordinasi penyusunan perencanaan maupun pelaksnaan pembangunan kemandirian desa berbagai pihak pemangku kepentingan Agenda Nawa Cita 3, agar dapat sinkron, sinergi dan terintegrasi sehingga dapat efektif dalam mencapai sasaran prioritas pada tahun 2019. Selan itu mengingat tidak adanya perubahan struktur pemerintahan Desa, kebutuhan unit kerjaa yang berfungsi sebagai “Deleverry Policy” atau pelaksna kebijakan yang telah ditetapkan semua pihak pemerintahan terkait di level 1,2 maupun 3 yang terkait dengan pembangunan Desa sebagai tuntutan peraturan terkait “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. maka dibutuhkan juga inisiasi instrumen pelembagaan sekaligus sebagai instrumen “Delevery Policy” di Desa.

2) Harmonisasi Regulasi, terutama kebutuhan revisi UU no 25 tahun 2004 Tentang SPPN dan UU terkait “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” terkait nomenklatur Desa yang selama ini tidak terakomodasi dalam UU dan turunnanya.

3) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kemandirian Desa, adanya musyawarah Desa untuk pemanfaatan Dana Desa bagi pelaksnaan 2 kewenangan Desa dan Musyawarah Pembangunan Desa bagi kebutuhan pembangunan yang tidak mampu dilaksnakan oleh masyarakat desa.

4) Isue upaya penyatuan Negara dan Bangsa melalui Rekayasa Sosial Pembangunna  Kemandirian Desa yang berbasis Pemerintahan Desa yang tidak terpisah dengan masyarakat desa (Self Govermance Community).

5) Isue Rendahnya Kapabilitas Masyarakat Desa dan sekaligus rnedahnya kafasitas lembaga di desa, juga rendahnya pertumbuhan ekonomi desa dan perdesaan yang diiringi tingginya kemuskinan.

Mengingat kompleksnya keterlibatan berbagai macam pihak dan berbagai macam sektor dalam kerangka pelaksnaan kewajiban negara memenuhi hak dasar seluruh warga NKRI, maka pada tahun 2015, 2016 Kementerian Desa PDTT sebagai Kementerian yang baru telah menghasilkan berbagai Kebijakan dan Peraturan yang cukup strategis bagi kebutuhan regulasi yang dapat mengawal implementasi UU Desa bagi semua yang berkepentingan. Saat ini melalui Direktorat PSD sebagai koordinator atau ketua tim bwrsama berbagai pihak terkait telah berhasil adanya Instrumen kendali Manajerial Pembangunan Kemandirian Desa yang berkelanjutan, melalui Pearturan Menteri Desa, PDTT No. 2 Tahun 2016, tentang Indeks Desa Membangun. Selain itu juga kami menggagas “Balai Rakyat”, inisiasi lembaga masyarakat di Desa yang aktifitasnya sebagai fungsi “thingtank” sekaligus “agent of change” selain sebagai pusat informasi dan pengetahuan selain berperan sebagai “Deleverry Policy” bagi kebijakan implementasi UU Desa, selain sebagai fungsi “centre off community” dalam kerangka upaya percepatan capaian kiinerja melalui optimalisasi pembangunan Kemandirian Desa. Selain itu juga mendorong Inisiasi Instrumen fasilitasi koordinasi dan intevensi pembangunan kemandirian desa melalui penyusunan perencanaan pembangunan Desa yang terintegrasi dari berbagai sektor pada semua level pemerintahan otonomi yang terintegrasi, yang keluarannya berupa dokumen Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kemandian Desa, melalui Instrumen GSC dan diujicobakan di Provinsi NTB, bersama Worlbank, DFAT dan MCAI pada tahun 2016 dan 2017.

Khusus pada isue akses informasi berbasis Digital di Desa, dengan paradigma “Daulat Desa” sesuai amanah dan madat UU Desa, yang harus melaksanakan UU Desa secara Ka’Pah (tersurat dan tersirat) yang mengarahkan pelaksnaan  kebijakan pembangunan kemandirian Desa berbasis (Permendesa PDTT no 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dimana paradigma “Desa Cerdas”  dengan memastikan pemenfaat utama akses informasi digital adalah masyarakat Desa, (misal  informasi digital yang tersedia secara gratis pemanfaatan open source), demikian juga dengan budaya “netizen” yang  terwujud adalah akibat banyaknya kondisi dan budaya dari Desa Desa yang mewarnai secara optimal Dunia netizen. Yang paling utama dalam hal Digitalisasi adalah penyiapan masyarakat desa adalah menjadi uatam.

Semoga hambatan untuk optimalkan potensi open source tersebut dapat diwujudkan, amin.- perdesaansehat.com”

HanibalHamidi

#HibahDiriTukDesa



Sejarah Internet Indonesia:Pembebasan Frekuensi 2.4Ghz

Contents

[hide]

Cuplikan Perjuangan Pembebasan Frekuensi 2.4GHz

Pada saat tulisan ini anda baca, barangkali Internet menggunakan radiomerupakan hal yang wajar-wajar saja bagi sebagian besar bangsa Indonesia. Anda akan cukup kaget melihat bahwa hal ini akan bertolak belakang sekali dengan kenyataan di luar negeri. Tidak banyak negara di dunia yang mampu untuk mengimplementasi Internet wireless skala besar seperti di Indonesia dengan kecepatan pembangunan sekitar 2000 node baru setiap bulan di tahun 2005.

Menyebarkan Ilmu Internet Murah

Semua ini merupakan hasil sebuah proses panjang mendidik banyak rekan-rekan di Indonesia untuk mampu membuat infrastruktur Internet & telekomunikasinya tanpa banyak di bantu pemerintah, tanpa utangan Bank Dunia, tanpa utangan IMF. Bahkan sialnya lebih banyak di kejar-kejar aparat, polisi dan di ambil peralatannya karena memang pada awalnya sebelum tanggal 5 January 2005, sebagian besar pengguna Internet Wireless di Indonesia memang mencuri frekuensi dan menggunakannya tanpa ijin dari pemerintah sama sekali.

Bahu membahu para pejuang Wireless Internet mengadakan workshop-workshop terutama di organize oleh Michael Sunggiardi & rekan-rekan di tahun 2000-an. Michael Sunggiardi dan Onno W. Purbo berkeliling lebih dari 30 kota dalam waktu beberapa bulan dengan di sponsori oleh banyak vendor seperti Corexindo, Compex, Planet dll. Rekan-rekan APJII di bawah pimpinan Heru Nugroho waktu itu juga cukup aktif, dengan meminjam fasilitas yang ada di PT IDC di bawah pimpinan Ibu Aie & Johar Alam, workshop wireless, workshop VoIP dilakukan.

Proses pemandaian dilakukan dengan banyak cara, baik itu seminar, workshop, demo, juga menulis artikel, buku dan menyimpan berbagai file yang berguna di berbagai situs di Internet agar orang dapat mengambilnya secara gratis misalnya di:

Dengan menyebarnya pengetahuan kebanyak kalangan di Indonesia, secara perlahan tapi pasti massa pengguna Internet Wireless menjadi berkembang, walaupun kita semua tahu bahwa kita tidak mempunyai ijin menggunakan frekuensi 2.4GHz.

Akhir 2000 Keputusan DIRJEN POSTEL Tentang Internet Wireless

Akhirnya di akhir tahun 2000, keluarlah Keputusan DIRJEN POSTEL241/2000 tentang penggunaan bersama (sharing) pita frekuensi 2400-2483.5 MHz antara Wireless LAN akses Internet bagi pengguna di luar gedung (outdoor) dan Microwave Link yang di tanda tangani oleh DIRJEN POSTEL Djamhari Sirat. KEPDIRJEN ini tampak sudah di draft dari DIRJEN POSTEL sebelumnya Sasmito Dirjo.

Bertumpu pada keputusan DIRJEN POSTEL 241/2000, bulan Februari 2001, Balai Monitoring frekuensi radio di berbagai kota mulai melakukan sweeping terhadap para pembangkang & pejuang Internet Indonesia. Korban pun berjatuhan, beberapa rekan harus merelakan alat-nya di sita oleh oknum Balai Monitoring & Polisi. Memang sebuah perjuangan akan makan korban yang tidak sedikit bagi pelakunya.

Maret 2001 Onno W. Purbo Mengundurkan Diri Dari POSTEL

Akhirnya pada tanggal 2 Maret 2001, Onno W. Purbo melayangkan surat ke DIRJEN POSTEL untuk menarik diri Onno W. Purbo dari POSTEL dan tidak akan menginjakan kaki ke kantor POSTEL selama teman-teman di sweeping dan urusan regulasi 2.4GHz tidak berpihak pada rakyat Indonesia. Salinan surat Onno W. Purbo kepada DIRJEN POSTELtanggal 2 Maret 2001 terlampir.

Sampai dengan tanggal 18 Agustus 2005 Onno W. Purbo menepati janji-nya & tidak menginjak kaki-nya ke kantor POSTEL, walaupun sejak tanggal 5 January 2005 Onno W. Purbo sudah dapat menginjak kaki ke POSTEL karena akhirnya rakyat Indonesia telah merdeka untuk menggunakan frekuensi 2.4GHz berdasarkan KEPMENHUB No. 2/2005 yang di tanda tangani oleh Hatta Rajasa.

2001 Terbentuk INDOWLI

Pertempuran semakin memuncak, pada tanggal 10 November 2001 Asosiasi para pengguna Wireless Internet, yang kemudian di kenal dengan sebutan INDOWLI, di bentuk di acara seminar acara seminar & workshop implementasi wireless data network untuk jaringan teknologi informasi di Indonesia dengan sub topic kerangka infrastruktur pembentukan masyarakat berbasis teknologi informasi di Indonesia di Malang, yang di pimpin oleh rekan M. Shalahuddin, yang lebih di kenal sebagai Didin atas dorongan dari Lendy Widayana Pada waktu itu berkumpul banyak rekan, termasuk, Agus Sutandar, Michael Sunggiardi, Barata, Didin, Yohanes Sumaryo dan banyak lagi, kami sepakat membentuk sebuah organisasi untuk menaungi para pengguna Wireless Internet di Indonesia.

Ketua pertama INDOWLI adalah Barata. Barata yang kemudian hari banyak melakukan lobby ke pihak regulasi dalam hal ini POSTEL untuk berusaha membebaskan frekuensi 2.4GHz.

Perjuangan terus berlanjut, INDOWLI.

Di akhir tahun 2005, massa pelanggan INDOWLI termasuk besar dan lebih dari 4000 pelanggan. Setelah Merdeka, di pertengahan tahun 2006, total pelanggan INDOWLI dan INDOWLI melebihi 7000 pelanggan. Di awal tahun 2010, telah lebih dari 8000 anggota.

2002-2003 Sweeping Internet Wireless

Tahun 2002, kembali terjadi peningkatan sweeping aparat terhadap rekan-rekan pengguna 2.4GHz, VoIP dll. INDOWLI melayangkan surat protesnya tertanggal 8 Mei 2002 yang ditanda tangani oleh Barata Wardana dan Yohanes Sumaryo. Akhirnya pada tanggal 14 Juni 2002, Onno W. Purbo melayangkan surat cinta kepada para pemimpin negeri ini & tentunya tidak di tanggapi karena memang Onno W. Purbo hanya rakyat biasa-biasa saja, sehingga suaranya tidak perlu di perhatikan. Salinan surat dari INDOWLI maupun surat dari Onno W. Purbo kepada para pemimpin negeri ini terlampir.

Pada tanggal 30 Desember 2003 kembali POSTEL membuat perang urat syaraf dengan menayangkan iklan / advetorial di media KOMPAS yang berjudul “Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2.4GHz untuk Keperluan Internet“.Pada dasarnya advetorial POSTEL berargumentasi bahwa kebijakan POSTEL memihak pada rakyat Indonesia.

Onno W. Purbo-pun naik pitam dan menulis artikel sanggahan yang di terbitkan di media massa Indonesia. Naskah asli artikel sanggahan berjudul “POSTEL harus mundur, rapor anda merah berdarah!!” di terbitkan oleh beberapa media nasional pada bulan January 2004.

2003 Indonesia menjadi contoh dunia untuk Internet murah

Di World Summit on Information Society (WSIS) Geneve Geneve 9-12 Desember 2003, banyak rekan-rekan negara lain terkagum, terinspirasi pengalaman Indonesia yang real di lapangan, bertumpu swadana & swadaya masyarakat, praktis hampir tidak di danai oleh pemerintah sama sekali. Alhamdullillah, tidak menambah utangan negara ke World Bank dan IMF. Bahkan masyarakat melakukan investasi sendiri infrastruktur informasinya, yang mereka juluki “RebelNet” the Indonesian community based infrastructure.

Akhir 2004 Persiapan Kemerdekaan Frekuensi 2.4GHz

Proses pembuatan naskah regulasi / peraturan pembebasan 2.4GHz cukup alot. Perdebatan panjang sepanjang tahun 2004 terjadi di mailing list regulasi-POSTEL, INDOWLI-formatur@yahoogroupscom, dan INDOWLI, membahas detail naskah peraturan, keputusan menteri untuk kebebasan 2.4GHz. Beberapa workshop dan diskusi terbuka di gelar sebagai ajang interaksi antara regulator dan para pelaku lapangan. Rekan-rekan APJIIdi pimpin oleh Heru Nugroho dan rekan-rekan INDOWLI seperti Barata dan Didin sangat fasilitatif dalam melakukan proses interaksi antara regulator dan pelaku lapangan.

Tekanan menjadi sangat besar setelah PEMILU 2004, terutama karena adanya tekanan publik untuk mengevaluasi kinerja kabinet selama awal 100 hari dalam kekuasaan.

Pada awal Kabinet hasil PEMILU 2004, POSTEL masih berada di bawah naungan Departemen Perhubungan yang di komandani oleh Hatta Rajasa. Hatta Rajasa tampaknya cukup pandai untuk melihat kebutuhan masyarakat telekomunikasi dan Internet di Indonesia. Hatta Rajasa tampaknya memaksa kepada POSTEL untuk menyelesaikan draft Keputusan Menteri 2.4GHz.

Januari 2005 Merdeka!

Akhirnya, pada tanggal 5 Januari 2005, di tanda tangani Keputusan Menteri No. 2 / 2005 tentang Wireless Internet di 2.4GHz oleh Hatta Rajasa.

KEPMEN 2/2005 pada prinsipnya membebaskan ijin penggunaan frekuensi 2.4GHz dengan syarat, antara lain,

  • maksimum daya pancar 100mW
  • EIRP maksimum 36dBm
  • semua peralatan yang digunakan telah di sertifikasi.

Semua perjuangan merupakan bagian dari proses membuat bangsa ini menjadi lebih baik, tidak ada perjuangan yang tidak membawa korban, minimal korban waktu di para pelakunya. Banyak pengorbanan material yang terjadi, beberapa rekan bahkan berkorban jiwa-nya terjatuh dari tower pada saat menginstalasi peralatan.

Kita sering tidak sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa paling besar di dunia yang telah mengembangkan Internet wireless secara massal. Bangsa lain, terutama negara berkembang di Afrika & Asia banyak belajar ke bangsa Indonesia.

Walaupun di tahun 2006, bangsa Indonesia telah menikmati sedikit kemerdekaan dalam menggunakan frekuensi 2.4GHz. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus di kerjakan, terutama, membebaskan frekuensi 5-5.8GHz, membebaskan Internet Telepon, membebaskan RT/RW-net dan masih banyak lagi.

Harapan

Alangkah indahnya jika kita dapat melihat 220.000 sekolah & 45 juta siswa Indonesia terkait ke Internet. Bukan mustahil pada saat hal ini terjadi, bangsa ini menjadi bangsa besar, lebih besar dari Malaysia & Australia yang hanya memiliki 20 juta jiwa.

Semoga dengan semakin bebasnya Internet di Indonesia, bangsa ini dapat berkiprah dari kekuatan otak-nya bukan sekedar otot-nya saja. Bahasa keren-nya adalah melihat “Knowledge Based Society” di Indonesia.

Paling tidak cuplikan sejarah ini dapat memberikan nuansa bagi para penerus bangsa Indonesia, bahwa apa yang mereka peroleh merupakan hasil jerih payah banyak pendahulunya. Semoga tidak di sia-siakan & menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar.

Salinan Surat dan artikel terkait

Pengakuan Internasional

KEPMENHUB No. 2 Tahun 2005

Pranala Menarik

Sejarah Internet Indonesia:Pembebasan Frekuensi 2.4Ghz – OnnoCenterWiki from Onno W. Purbo’s Tweet

Download the Twitter app

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑