Dana Desa 63 Desa Terancam Dipending- perdesaansehat.com

"Diperlukan kajian mendalam terjadinya phenomena di 63 Desa terkait, untuk menjadi pembelajaran yang baik serta mengetahui dimanakah permaslahannya untuk dapat disikapi sesuai arahan Presiden Jokowi dalam Ratas Perceatan Pembangunan Desa" – perdesaansehat.com

HanibalHamidi

Belum Selesaikan APBDes, Dana Desa 63 Desa Terancam Dipending

Semua pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017.

PEMALANG – Semua pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017. Namun, dari desa yang ada di Pemalang, baru ada 140 desa yang sudah menyelesaikan APBDes.

Sementara 63 desa belum selesai. Karena itu, bagi desa yang belum selesai, bupati men-deadline dalam kurun waktu satu minggu atau 7 hari.

Bupati Pemalang H. Junaedi mengingatkannya saat memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama kepala desa dan lurah di Obyek Wisata WIPPAS Surajaya, kemarin. Orang nomor satu di Pemalang itu mengancam akan menunda bantuan keuangan desa jika 63 desa itu tidak segera menyelesaikan.

”Semua kepala desa yang belum menyelesaikan APBDes, saya akan beri batas waktu sampai 7 April. Jika dari 63 desa ini tidak segera membuatnya, bantuan keuangan desa akan saya pending,” tegas bupati saat memimpin rapat koordinasi.

Ketegasan bupati itu bukan tanpa alasan. Dia melakukan itu karena ingin semua kepala desa segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Khususnya tugas dan kewajiban sebagai kepala desa.

Tujuannya untuk memacu semangat kerja para kepala desa. Sebab, dirinya tidak ingin pemerintah desa lain ikut terhambat gara-gara ada desa yang belum selesai.

”Kepala desa yang belum membuat APBDes jangan sampai menjadi penghambat kepala desa yang lain yang sudah selesai APBDes-nya,” ungkap bupati seraya berharap kepada kepala desa dalam menyusun APBDes itu tepat waktu.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan agar semua bersinergi, antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan seluruh pemerintahan desa. Hal itu agar dapat mewujudkan visi-misi Kabupaten Pemalang, yaitu menuju Pemalang Hebat.

Selain itu, bupati juga menyinggung soal Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang yang masih sangat rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan IPM yakni melalui pembangunan rumah sehat dan jambanisasi.

Menurut dia, IPM Kabupaten Pemalang yang sangat rendah itu salah satunya adalah karena rumah tidak layak huni. Karena itu, bupati berharap jika ada desa yang masih perlu ada penguatan jambanisasi agar bisa dimasukan dalam APBDes.

Kepala Dispermades Rifki Jaya menyampaikan tujuan rakor ini adalah menciptakan sinergitas seluruh organisasi perangkat daerah dengan pemerintah desa. Selain itu, menyamakan persepsi tentang tugas-tugas pemerintah desa dalam bingkai penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Pemalang. (apt/fat/zul)

http://radartegal.com/berita-lokal/belum-selesaikan-apbdes-dana-desa-63-desa.14511.html

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑