Terjebak dalam panggung formalistis/aristokrat sebagai ciri Budaya Nusantara.

Pada Pagi ini saya membaca salah satu berita di salah satu website. Dalam beritanya menyatakan bahwa Menteri Keuangan Srimulyani mengatakan:
“Pak Ahok rela di sembelih dan berkorban demi bangsa ini .
kini orang orang yang tidak pilih ahok sekarang menyesal , Pak Ahok walau tidak jadi gubernur tapi pantasnya jadi Presiden , karena bukti jelasnya ada di pendapatan APBD DKI yang hasilnya di luar dugaan ,hasil tersebut melebihi pencapaian seorang Gubernur. Ahok semasa kepemimpinannya. Yang pertama adalah dana CSR yang dulu sepertinya kurang disorot, namun Ahok memanfaatkan hal itu dengan sangat maksimal sehingga hasilnya dapat dilihat dari banyaknya RPTRA yang dibangun tanpa APBD DKI Jakarta sama sekali. Ini merupakan penghematan yang sangat luar biasa untuk negara Indonesia. Dengan modal sekecil-kecilnya Ahok dapat membangun dengan maksimal.”

Untuk selengkapnya dapat di baca pada Link berikut.

Bagi saya adalah betapa budaya kita yang terkooptasi dengan “budaya panggung/Formalitas/aristokrat”, sehingga para “pemain cerdas Politik” selalu memainkan “gaya panggung” terutama dalam acara yang di liput “pers” dengan maksimal, sedangkan disisi lain tentang pengungkapan fakta “kebenaran” yang banyak dilakukan para tokoh yang tidak pandai “bersilat lidah” dalam menjelaskannya sesuatu informasi yang terkait isue faktual (komunikasi politik kurang baik), sedangkan masyarakat umum yang telah terkooptasi dengan “gaya sinetron” (panggung/formalitas) dalam menilai suatu peristiwa…. akibatnya “fakta kebenaran” harus terkalahkan .,,,
dan inilah “harga” bagi proses kematangan dan konsolidasi DEMOKRASI Indonesia yg masih terjebak dengan “kepuasan masyarakat” dengan rata rata pendidikan rendah, terutama lemahnya vokasi literasi pendidikan politik secara esensial dan akan menjadi penentu dalam keputusan “SUARA TERBANYAK” salam Demokrasi ala negara liberal, bukan DEMOKRASI NUSANTARA yg dilakukan dg cara “musyawarah mufakat”, suara terbanyak adalah “pintu darurat” bagi gagalnya musyawarh mufakat.

Contoh Dalam kasus diatas , Masyakat terkooptasi dengan “fatsun normatif” dengan “bagusnya” gubernur yang bisa belanjakan dananya secepat cepatnya dan sebanyak banyaknya apa bedanya untuk membangun daerahnya gubernur yang pinter membangun daerahnya (dengan perencaan yg bagus dan tidak pelit untuk kepentingan rakyat).

Kita terjebak dalam “panggung formalistis/aristokrat” sebagai ciri Budaya Nusantara. Peluang “berfikir” kontekstual dan “out of the box” sangat kecil, walaupun hal tersebut merukan fakta “kebenaran”.

Dalam diskusi dengan banyak tokoh budaya nasional, saya pernah bertanya, mungkinkah budaya “panggung” tersebut diganti dengan budaya sebaliknya.

Jawabnya rata-rata, “tidak bisa” karena sudah “terbentuk oleh alam” dan saya setuju, terbukti dapat memastikan “keagungan” budaya Nusantara, contohnya Pancasila (Oleh bung Karno sebagai kristalisasi butiran kearifan masyarakat Desa, sebagai refrentasi “indigionus people” Indonesia, yang menjadi cara pandang NKRI).

Tetapi menurut saya masih ada yang diupayakan adalah, melakukan perubahan “Mekanisme dan tata cara pementasan”Sesuai dengan tuntutan “penonton”/rakyat”. contoh; Jokowi menjadi Presiden Dengan penguatan tema “Jokowi adalah Kita”. Cara fikir masyarakt di “cerdaskan” .

Tantangan budaya ini harus kita jawab bersama .

Hanibal Hamidi

 

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑