Daya Ungkit Kolaborasi BUMDes dan Koperasi FIRDAUS PUTRA, HC Kompas.com – perdesaansehat.com

Ekonomiq bukanlah tidak penting, atau sebaliknya dengan Sosial dan Ekologi. Tetapi kebijaksanaan kita dituntut untuk memilih disaat sumber daya terbatas, manakah yang tepat untuk didahulukan. Semoga cara berfikir kita tidaklah berbeda, bahwa dengan kesehatan dan kecerdasan yang baik, maka persoalan keterbatasan sumber daya termSuk ekonomi akan teratasi (banyak negara maju yang dapat menjadi contoh dalam hal ini)

Sedangkan kita semua mengetahui bahwa persoalan mendasar di Desa, secara umum adalah rendahnya kualitas manusia, kecuali para elit Desa saat ini.

Yang Utama atas amanah UU Desa, adalah peran Bumdes (Ke Dalam desa) dalam mengoptimalkan sumber Daya Desa (Manusia, SDA dan Modal Sosial) dalam rangka mencapai 9 Tujuan UU Desa.

Pembangunan Kemandirian Desa membutuhkan pentahapan agar bukan saja sejahtera secara instan, tetapi harus dipastikan dapat berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui instrumen BEDAH DESA.

Untuk itu DD sebagai stimulan bagi Optimalnya “Kemerdekaan Warga Desa” sebagai subyek pembangunan Desanya Sendiri dalam mencapai kemandirian Desanya.

Perlu dipastikan lebih dahulu dalam implementasi UU Desa adalah adanya upaya percepatan keberdayaan warga desa sehingga dapat terlibat aktif membangun Desanya.

Untuk itu DD Terutama bagi Pemenuhan Hak Kesehatan, Hak Pendidikan serta Hak Sosial Lainnya. Bumdes dapat berperan dalam kerangka kerja ini, yang berorientas ke dalam sambil masyarakat Desa berproses untuk belajar mengelola secara manjerial semua aset Desa. Bumdes cukup dtetapkan berdasrkan Perdes saja. (Esensi Bumdes dalam UU Desa). Hal ini sejalan dengan pemahaman bersama tentang penangan kemiskinan dan rendah produksi yang berkaitan erat dengan Kualitas Manusia (kesehatan dan pendidikan).

Pada saatnya nanti, ketika telah lebih siap, maka tahap berikutnya dengan sendirinya tuntutan pengembangan peran Bumdes dibutuhkan warga Desa, sehingga dibutuhkan pula kelembagaan ekonomi Desa (PT atau Koperasi atau lainnya) sebagai lembaga ekonomi desa yg dapat mefasilitasi Kelompok Warga Desa dalam berinteraksi ke luar Desanya. Dengan produk desa yang juga telah disepakati bersama warga desa sebagi produk unggulan Desa masing masing sebagai bagian tahap awal pembangunan kemandirian Desa (Bumdes selaku Pemicu Perekonomian Desa)

Pada tahap kondisi kemajuan Desa lebih mandiri, maka peran Bumdes meningkat dalam menjaga goncangan ekonomi Desa, tetapi harus menurun dalam aktifitas langsung usaha Desa. (Peran Perbankan Desa/Penjaminan Usaha Warga dll).

Demikian pemikiran kami, Semoga Bermanfaat.”
Selamat Berdiskusi. #HibahDiriTukDesa #Desa #Kemiskinan #Disparitas

HanibalHamidi
HH

Daya Ungkit Kolaborasi BUMDes dan Koperasi

FIRDAUS PUTRA, HC

Kompas.com – 13/11/2017, 08:55 WIB

BADAN Usaha Milik Desa kaprahnya disebut BUMDes mulai beroperasi di berbagai wilayah Tanah Air. BUMDes lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan dukungan kuat berupa dana desa. Tujuannya seperti Nawa Cita Ketiga Jokowi, “Membangun Indonesia dari pinggiran”.

Selepas kebijakan politik (policy) diketok, kemudian birokrasi bekerja untuk mewujudkannya. Dalam praktiknya, tak sedikit pemerintah desa (pemdes) yang gagap mengoperasionalkan BUMDes.

Salah satu sebabnya adalah kebiasaan mereka bekerja di koridor birokrasi pemerintahan, sekarang dituntut bekerja laiknya wirausahawan. Di situ tentu butuh waktu penyesuaian yang tidak sebentar.

Di sisi lain, keberadaan BUMDes dilihat sebagai ancaman potensial oleh gerakan koperasi Tanah Air. Hulunya, negara dianggap meninggalkan koperasi yang dulu sempat favorit, paling tidak di zaman Orde Baru. Hilirnya, sebagian koperasi beroperasi di wilayah pedesaan. Kegelisahan itu mengemuka saat Kongres Koperasi di Makassar, Juli 2017.

Padahal, model keduanya menjejak di ruang yang sama: ekonomi sosial. Ini merupakan sebuah mazhab ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial.

BUMDes dan koperasi bisa saja kita sebut sebagai saudara laiknya kakak dan adik. Koperasi sebagai kakak dan BUMDes, yang lahir belakangan sebagai adik.

Tak elok bila kakak-adik bertengkar saat tujuannya sama, yakni membangun dan mengupayakan kesejahteraan desa sebagai rumah bersama.

Perlu upaya kreatif-sintetik untuk mencari ruang dan titik temu keduanya. Syarat pertamanya, perbesar daftar persamaan dibanding perbedaan.

Sutoro versa Suroto

Ada dua ikon yang selalu muncul dalam perdebatan hubungan BUMDes dan koperasi. Sutoro merupakan aktivis desa, melihat keterbatasan daya dukung koperasi karena berorientasi pada anggotanya semata.

Tentu saja pandangan terbatas itu bisa kita pahami karena yang bersangkutan berada di ruang lain. Boleh jadi Sutoro tidak mengetahui adanya model social co-operative, misalnya.

Di sisi lain adalah Suroto, aktivis koperasi, melihat BUMDes bisa terjebak pada korporatisasi di level desa. Penyebabnya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 mengatur badan hukum usaha BUMDes hanya boleh perseroan terbatas (PT) dan nafikan koperasi.

Pandangan itu juga bisa dipahami karena yang bersangkutan berada di ruang lain. Yang tidak melihat adanya peluang skema private-public partnership, misalnya.

Tegangan kreatif dua tokoh itu sering mengemuka di berbagai diskusi, offline dan online.

Sebenarnya antara keduanya memiliki titik temu. Sutoro, misalnya, sudah mulai mengelaborasi ruang irisan antara BUMDes dan koperasi. Katanya, BUMDes dapat lakukan penyertaan modal pada koperasi.

Suroto tidak berbeda jauh. Ia mengusulkan agar pemdes dirikan apa yang disebutnya sebagai “koperasi publik”, yaitu koperasi yang permodalannya sebagian disokong dari pemdes.

Titik temu pandangan dua tokoh itu telah mengerucut dan sudah dapat dioperasionalkan. Kolaborasi antara BUMDes dan koperasi adalah mungkin, bahkan niscaya. Lantas, bagaimana pola atau skemanya?

Ideal ekonomi sosial

BUMDes dan koperasi sama mazhabnya, yakni ekonomi sosial (social economy). Bila kita gunakan istilah lain yakni demokrasi ekonomi, yakni sebuah model tata milik, kelola, serta distribusi yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk komunitas. Medan gravitasinya adalah demokrasi dengan komunitas sebagai pusat gravitasinya.

Ideal type itu harus menjadi pijakan kakak dan adik sebagai common ground. Praktik-praktik yang tidak mencerminkan tipe ideal merupakan penyimpangan.

Misalnya saja, Sutoro melihat banyak koperasi yang dimanfaatkan segelintir elite organisasi (elite capture) untuk memperkaya diri.

Di sisi lain, Suroto melihat kemungkinan terjadinya pencaplokan sumber daya saat BUMDes terintegrasi dengan perseroan holding nasionalnya. Ia mencontohkan pengalaman Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) yang mengalami demutualisasi menjadi bank swasta.

Dengan memijak pada ideal type mazhab ekonomi sosial itu, baik BUMDes dan koperasi dapat saling benchmark satu sama lain.

Di sisi lain, keduanya dapat saling koreksi bahwa tujuan adanya (raison d’etre) adalah bagi kesejahteraan sosial. Dalam kesamaan tujuan itu, waktu yang akan membuktikan model mana yang lebih tangkas dan produktif.

Atau, boleh jadi perkawinan silang keduanya menghasilkan ketangkasan (agility) dengan tingkat produktivitas lebih tinggi.

Penyertaan modal (bergulir)

Ambillah contoh di Banyumas, untuk meningkatkan kesejahteraan, para perajin gula merah (penderes) dapat mendirikan koperasi produksi.

Setelah berbadan hukum, seperti maklumat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015, BUMDes dapat melakukan penyertaan modal kepadanya. Akselerasi modal terjadi sehingga kapasitas pembelian gula penderes oleh koperasi naik. Hasilnya, penderes dapat lepaskan diri dari skema pertengkulakan.

Contoh lain, misalnya, BUMDes melakukan penyertaan modal pada Koperasi Unit Desa (KUD) yang memiliki usaha ritel. BUMDes tak perlu bersusah payah membangun dan memulainya dari awal. Cukup meminta KUD membuka cabang layanan di desa tersebut.

Dengan pengelolaan yang terintegrasi, keberlanjutan usaha lebih mungkin tercipta. Berbagai klausul, seperti harga dan layanan lain, dapat mereka rembuk bersama.

Cara yang lain, pemdes dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendirikan koperasi. Model bisnisnya dapat disesuaikan sedari awal agar sesuai kebutuhan masyarakat.

Setelah berbadan hukum, BUMDes melakukan penyertaan modal. Seluruh masyarakat juga memiliki kesempatan menjadi anggota dan tentu saja partisipasi modal. Idealnya tak perlu melakukan mobilisasi, cukup promosi aktif koperasi kepada masyarakat.

Skema penyertaan itu bisa seperti tawaran Sutoro, 60 persen dari BUMDes dan sisanya adalah masyarakat atau anggota koperasi.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Koperasi mengatur bahwa pemodal, sebutan bagi pihak yang menyertakan modal di koperasi, tidak punya hak suara di rapat anggota. Namun, pemodal bisa terlibat dalam mengelola, bila mampu.

Yang pasti, pemodal terlibat dalam pengawasan operasional usaha. Koperasi juga wajib untuk melaporkan perkembangan usaha kepada pemodal link berikut ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑