Laporan Keuangan Desa Selayaknya Sederhana, Transfaran dan Dipahami Masyarakat Desa.

Sesuai dengan amanah UU No 6 tahun 2014, Tentang Desa, dimana Desa merupakan wilayan Pemerintahan Otonomi terkecil sekaligus terendah dari keseluruhan Struktur Pemerintahan NKRI, yang mana pada tahun 2017 terdiri dari 74.957 Desa, yang tersebar pada 416 Pemerintahan Otonomi Kabupaten yang tersebar pada 7.094 Wilayah Administrasi Kecamatan, Pada 34 Pemerintahan Otonomi Provinsi Secara Nasional. Sebagian Desa juga berada diantara 98 Kotamadya yang berdampingan diantara 8.490 Kelurahan.

Keseluruhan luas wilayah Indonesia (Nusantara) adalah 5.194.143 Km2, Kurang Lebih 2.000.000 Km2 (33% Luas Nasional), adalah Daratan yang terdiri dari 17.540 Wilayah Pulau Dalam 7 Wilayah Pulau Besar. Penduduk yang mendiami sebaran daratan tersebut sebanyak 262 Juta Orang, yang merupakan refresentasi dari 1.349 Suku Bangsa.

Secara Esensial Fungsi Desa serta Kelurahan Adalah Sebagai “Pondasi” Struktur Pemerintahan NKRI, Sekaligus Sebagai “Inti” Entitas Bangsa Indonesia. Maka Sangatlah Strategis Pemerintahan Otonomi Desa, Dimana Forum Tertinggi Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Desa Adalah Forum “MUSYAWARAH DESA”. Desa Seabagai “Inti” Entitas Bangsa Nusnatara, Yang Sangat Kental Dengan Karakteristik Kultural Budaya Bangsa Indonesia Yang “Agung” Yang “Sarat” Dengan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. Bahkan Bung Karno, Selaku Bapak Bangsa, sekaligus Presiden Pertama Indonesia Serta Proklamator Indonesia, Menyatakan Bahwa Nilai-Nilai Pancasila adalah “Kristalisasi” Nilai-Nilai Sosial Yang Telah Lama Ada Di Tengah-Tengah Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Desa-Desa. Sehingga Sangat Diterima Oleh Seluruh Komponen Bangsa, Pada Saat Ditetapkan Menjadi Ideologi/Dasar Negara Yang Merupakan “Cara Pandang Hidup Bangsa dan Negara Indonesia, Melalui Konstitusi UUD 1945.

INDEKS DESA MEMBANGUN.

Mengingat Betapa Strategisnya Desa. Maka UU Desa Telah Mengamanahkan Pada NEGARA dan Seluruh Pihak Yang Berkepentingan Dengan Desa, Baik Pemerintahan Otonomi Desa, maupun Pemerintahan Otonomi Kabupatan, Kotamadya, Provinsi bahkan Pemerintahan Nasional Untuk “Mengakui dan Menghargai” Apapaun Yang Ditetapkan Oleh “Musyawarah Desa” Yang Dilaksanakan Secara Demokratis, Terbuka dan Berkualitas. Amanah Tersebut Pantas untuk Dimaknai Sebagai Adanya “KEDAULATAN MUSYAWARAH DESA“. Dapat Dipahami Apabila UU Desa Sekaligus Menjadi Instrumen “Safe Guarding” Bagi Nilai-Nilai Entitas Sosial Masyarakat Desa.

Memahami Semua Hal Di Atas, Maka Sangat Bijak Apabila Presiden Joko Widodo Menyampaikan Arahan Terkait Pelaporan Penggunaan Dana Desa Kepada Pemerintah Haruslah Sederhana. Sedangkan laporan pembukuan yang rinci, disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada, yang sejalan dengan “KEDAULATAN MUSYAWARAH DESA”; Termasuk Dalam Menetapkan Penggunaan Dana Desa, Harus Dapat Dipastikan Agar Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota “Tidak Mengatur Terlalu Rinci Penggunaan Dana Desa”, Beri Keleluasaan Kepada Masyarakata Desa Yang Telah Terlalu Lama Terabaikan Selama Ini Sebagai “Obyek” Pembangunan Semata, Bahkan Pembangunan Di Desanya Sendiri.

DESA ~ “PONDASI STRUKTUR NKRI” SEKALIGUS “INTI ENTITAS BANGSA NUSANTARA”

UU DESA ~ “SAFE GUARDING” ENTITAS SOSIAL DESA, malalui PENGAKUAN NEGARA PADA “KEDAULATAN MUSYAWAH DESA”

#DAULATDESA

#PERDESAANSEHAT.

#HAIHAI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑