UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014, TENTANG DESA

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ESENSI NEGARA adalah adanya; 1)Suatu Batas Wilayah Yang Jelas, 2)Masyarakat/Rakyat/Penduduk dan 3)Pemerintahan di wilayah tersebut, 4)Konstitusi Negara, 5)Merdeka dan Berdaulat.

Bagaimana dengan Indonesia ?

Pada tahun 2017, Penduduk RI 262 Juta jiwa, yang berasal dari 1.349 Suku Bangsa yang disatukan berdasarkan keinginan luhur bersama seluruh bangsa di Nusantara pada tahun 1928 untuk memiliki; 1) Satu Bangsa, 2)Satu Tumpah Darah, 3)Satu Bahasa, yaitu Indonesia. Komitmen bersama tersebut kita kenal dengan Hari SUMPAH PEMUDA.

Seluruh penduduk Indonesia menempati 17.540 Pulau, yang terdistribusi dalam 7 (Tujuh) Regional Kepulauan Besar Indonsia; 1)Sumatera, 2)Jawa, 3)Kalimantan, 4)Sulawesi, 5)NTB, 6)NTT, 7)Papua.

Keseluruhan luas wilayah Negara RI, sebesar 5.194.143 Km2, yang terdiri dari 33% daratan, sebanyak 2.000.000 Km2. sisanya adalah laut seluas 67%, atau 3.194.143 Km2.

Untuk melaksanakan amanah konstitusi, UUD 1945, dalam mencapai tujuan bernegara, Indonesia saat ini telah menetapkan struktur pemerintahan yang diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan negara dalam; melindungi tumpah darah bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan UU Reformasi (Amandemen ke 4 UUD 1945), dalam mengatur “Tata Kelola Negara”, pada tahun 2014 telah diterbitkan UU No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah dan UU No.6 Tahun 2014, Tentang Desa. Berdasarkan kedua undang undang tersebut, maka struktur pemerintahan NKRI terdiri dari; Pemerintah Pusat (Presiden dan Lembaga Negara), 34 Pemerintahan Otonomi Provinsi, 416 Pemerintahan Otonomi Kabupaten, dalam mengelola 74.957 Desa. Selain itu juga terdapat 98 Pemerintahan Otonomi Kotamadya dalam mengelola 8.490 Wilayah administrasi Kelurahan. Dalam mengendalikan tata kelola pemerintahan tersebut, terdapat 7.094 Kantor wilayah administrasi Kecamatan untuk menefektifkan pengelolaan Desa dan Perkotaan secara Nasional.

@Apakah Tujuan Pengaturan Tentang Desa ?

Sangat jelas dalam amanah UU Desa untuk meningkatkan PARTISIFASI MASYARAKAT DESA dalam pembangunan Desa masing-masing untuk mencapai kesejahteraannya sebagai SUBYEK pembangunan Desanya sendiri. Hal ini diperkuat dengan amanah pada negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang telah ada sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI pada tahun 1945.

@Bagaimana mewujudkan tujuan UU Desa ?

Tentunya semua pihak harus melaksanakan amanah UU Desa secara konsisten dan konskuen, karena seluruh pengaturan dalam setiap Undang Undang telah berdasarkan berbagai hal untuk memastikan dapat mencapai tujuan UU Desa diterbitkan.

Penjelasan lanjutan …. HH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑