“Pembangunan Manusia Seutuhnya”, Memastikan Kepemimpinan Indonesia Pada Era Mellenia

Opini, sketsindonews –

Dalam perjalanan sejarah 72 tahun Indonesia merdeka, sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pembangunan nasional Indonesia diawali pelaksanaannya pada masa Presiden Soekarno selaku presiden pertama Republik Indonesia, selama 22 tahun berkuasa.

Pembangunan nasional pada masa Presiden Soekarno, bagi negara yang baru diproklamirkan, tentunya dilaksanakan dengan segala keterbatasan. Dengan prioritas pada pembangunan politik bernegara dan berbangsa, melalui upaya konsolidasi dan penataan organisasi pemerintahan Indonesia.

Kinerja pemerintahan Soekarno, berhasil meletakkan “pondasi negara” yang sangat kokoh bagi kesatuan dan persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki banyak keberagaman suku bangsa.

Kita sadari bersama bahwa keamanan dan ketertiban negara, sebagai dampak adanya ikatan kuat dalam persatuan dan kesatuan Indonesia, merupakan prasyarat utama dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Tahapan pembangunan nasional berikutnya dalam mengisi kemerdekaan, dilanjutkan oleh Soeharto sebagai presiden RI kedua selama 32 tahun. Pembangunan nasional pada masa Soeharto memprioritaskan pada pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang sosial hanya didekati pada “hilirnya” melalui bantuan sosial semata, sedangkan pada “hulunya” yaitu penyebab yang terstruktur kurang mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan negara yang kurang ramah bagi ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh pendududk dimanapun berada, tidak dijalankan dengan optimal. Sehingga banyak memunculkan kesenjangan yang luas dan dalam dalam perbagai sudut pandang pembangunan politik.

Bila dianalisa tentang anatomi perkembangan pertumbuhan ekonomi pada masa lalu sampai saat ini, terpampang nyata bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai akibat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang dijadikan pasar bagi produksi barang negara lain, atau pertumbuhan ekonomi yang “anomali”. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan karena banyaknya produksi barang atau jasa dari produksi masyarakat dan atau perusahaan Indonesia yang dibeli oleh negara lain (pertumbuhan ekonomi secara normal), sehingga menghasilkan pendapatan bagi negara secara langsung ataupun tidak langsung.

Dengan demikian peran pemerintah sebagai regulator sekaligus pengelola kekayaan negara dalam melaksanakan tanggung jawab kemajuan pembangunan yang mensejahterakan seluruh penduduk tidak berjalan efektif.

Sampai saat ini, kemampuan masyarakat membayar barang produksi luar tersebut mengandalkan pendapatan dari adanya kegiatan yang terkait dengan anggaran pembangunan negara (APBN). Sedangkan APBN Indonesia juga menumpukan sumber pendapatan negara dari hasil eksflorasi kekayaan alam oleh negara lain sebagai konsensinya dan atau dari hutang. Situasi ini akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang salah dan melibatkan banyak oknum dalam pemerintahan dalam waktu yang cukup lama.

Sehingga akibat banyaknya oknum yang mengedepankan kepentingan pribadi, cenderung menjadi “budaya” pemerintahan yang korup. Pada gilirannya konstruksi ekonomi tersebut menghasilkan banyak perusahaan “konglemarasi dan monopoli” pada sekelompok komunitas dan terjadi akumulasi yang berlebih bagi kapital pada sekelompok masyarakat dan akumulasi investasi di pulau Jawa. Kondisi sebaliknya di wilayah lainnya. yang mengakibatkan terjadi kesenjangan akumulasi kapital yang sangat lebar antara perusahaan-perusahaan besar nasional dibandingkan dengan gabungan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Selain itu juga terjadi kesenjangan perkembangan pmbangunan antar wilayah, terutama antara wilayah pulau Jawa dengan wilayah lainnya. Hal ini ditengarai juga akibat kekuasaan yang tersentral hanya di pemerintahan pusat saja.

Selain itu, kondisi ini akan mengakibatkan habisnya kekayaan alam, semakin lebar kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan antar masyarakat maupun antar wilayah, disertai semakin banyaknya hutang negara dan juga semakin banyak masyarakat yang miskin yang akan bermuara pada bangkrutnya negara menuju kegagalan fungsi negara.

Sebagai akibat anomali pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, maka akan menghasilkan perusahaan nasional dengan ketahanan ekonomi yang rendah. Hal ini akibat banyaknya perusaahan nasional Indonesia yang tumbuh dari proses hubungan yang “anomali” secara ekonomis. Dimana perusahan yang dihasilkan dari hubungan pemerintah yang korup dengan pengusaha yang berperan sebagai “tengkulak” bagi kepentingan perusahaan atau negara lain. Bukan perusahaan yang tumbuh dari hubungan yang normal antara pengguna (konsumen) dengan penyedia (produsen) yang saling menguntungkan. Sehingga pada saat terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1998, menimbulkan krisis multi dimensial bagi pemerintahan yang berkuasa di Indonesia, yang mengakibatkan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden.

Semangat mengkoreksi pembangunan orde baru tersebutlah masa reformasi kita laksanakan bersama dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik yang bersandar kepada kedaulatan rakyat (demokrasi) sebagai sentralnya.

Tantangan dan Hambatan

Setelah hampir 20 tahun perjalanan reformasi yang kita laksanakan bersama, telah banyak diterbitkannya produk perundang-undangan dalam menjabarkan perintah konstitusi hasil amandemen yang ditetapkan. Terutama untuk mewujudkan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang merepresentasikan kedaulatan rakyat sebagai sentralnya.

Dimana rakyat memilih secara langsung melalui pemilihan umum pasangan presiden dan wakil presiden serta pasangan kepala daerah di berbagai wilayah masing-masing, yang dipercaya untuk menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, serta kepala daerah, selama lima tahun.

Pada saat yang sama, rakyat juga memilih anggota DPR RI dan anggota DPRD untuk menjadi wakil rakyat dalam menyusun dan menyetujui anggaran yang pembangunan nasional setiap tahun, serta menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah diterbitkan. Tentu saja kita harapkan bersama bahwa rakyat memilih berdasarkan informasi tentang program dan rekam jejak yang disampaikan pada saat kampanye politik oleh para calon terpilih tersebut.

Untuk mencapai harapan ini, kita sadari bersama bahwa tantangan terbesarnya adalah rendahnya kualitas penduduk Indonesia, dimana pada awal reformasi, jumlah penduduk Indosnesia yang berkualitas kurang dari sepuluh persen, maka sulit diharapkan pelaksnaan demokrasi dapat berkualitas yang akan mampu mempercepat kemajuan dan kesejahteraan negara tersebut.

Karena berdasarkan statisistik, demokrasi yang berkualitas, mutlak membutuhkan minimal dua puluh persen penduduk yang setara starata satu atau sarjana. Sehingga pada saat semua janji politik calon pasangan presiden yang terpilih oleh mayoritas masyarakat karenanya, diterjemahkan secara “teknokrasi” menjadi prioritas pembangunan nasional, sekaligus memastikan adanya dukungan dan partisifasi dari seluruh rakyat yang telah memilihnya.

Demikian juga pasangan presiden terpilih, harus memastikan seluruh informasi yang dijanjikan saat kampanye politik cukup realistis. Pembangunan yang akan mensejahterakan rakyat juga harus sejalan dengan tunjuan pembangunan nasional jangka panjang.

Hal yang sama dalam peroses keterpilihan anggota DPR RI dan DPRD telah berkesesuaian antara “track record” kinerja dan kemampuan personal yang tertpilih dengan tugas dan fungsi serta wewenang legeslatif yang akan menjadi mandatnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, maka peran pers yang berintegritas dan berkualitas dalam menyampaikan informasi dinamika perkembangan penyelengaraan kekuasaan oleh pemerintahan diharapkan dapat menyampaikan dengan baik, berimbang serta terbuka semua informasi yang ada.

Selain itu sangat dibutuhkan penegakkan hukum yang berkeadilan dalam menjaga pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan yang ada telah sesuai dengan ketentuan peraturan oerundang-undangan tersebut.

Dari seluruh analisa tentang perjalanan sejarah dinamika pembangunan nasional Indonesia pada berbagai dimensi bernegara dan berbangsa di atas, nampak bahwa sangat dibutuhkan peran aktif dari penduduk yang berkualitas dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana sampai saat ini, sejalan dengan status Indonesia sebagai negara yang terjebak pada “middle trap income” serta kualitas demokrasi yang rendah, serta rendahnya produksi Indonesia, yang bersumber dari rendahnya kualitas penduduk Indonesia sampai saat ini.

Permasalahan Kependudukan Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, hasil sensus tahun 2010 sebagai berikut:

<img data-attachment-id=”21940″ data-permalink=”https://sketsindonews.com/pembangunan-manusia-seutuhnya/20180227_083459/&#8221; data-orig-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?fit=1080%2C890&amp;ssl=1&#8243; data-orig-size=”1080,890″ data-comments-opened=”0″ data-image-meta=”{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}” data-image-title=”20180227_083459″ data-image-description=”” data-medium-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?fit=300%2C247&amp;ssl=1&#8243; data-large-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?fit=618%2C509&amp;ssl=1&#8243; class=”wp-image-21940 size-medium” src=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=300%2C247&ssl=1&#8243; alt=”” width=”300″ height=”247″ srcset=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=300%2C247&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=768%2C633&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?resize=1024%2C844&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_083459.png?w=1080&amp;ssl=1 1080w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” data-recalc-dims=”1″ /> (Ilustrasi cara pandang pembangunan kualitas kependudukan)

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen).

Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk.

Penduduk laki-laki Indonesia sebanyak 119 630 913 jiwa dan perempuan sebanyak 118 010 413 jiwa. Seks Rasio adalah 101, berarti terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan (KI). Seks Rasio nasional pada kelompok umur 0-4 sebesar 106, umur 5-9 sebesar 106, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai 64 berkisar antara 93 sampai dengan 109, dan umur 65+ sebesar 81.

Median umur penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 27,2 tahun. termasuk kategori menengah (intermediate). Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun.

Rasio ketergantungan penduduk Indonesia adalah 51,31. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (KI-15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 46,59 sementara di daerah perdesaan 56,30.

Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 25,7 tahun dan perempuan 22,3 tahun (perhitungan Singulate Mean Age at Marriage/SMAM).

Persentase penduduk 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah sebesar 2,51 persen dan yang tidak sekolah lagi sebesar 6,04 persen.

Persentase penduduk 5 tahun ke atas berpendidikan minimal tamat SMP/Sederajat sebesar 40,93 persen.

Jumlah penduduk yang merupakan migran risen terus meningkat dari waktu ke waktu. Tercatat 5 396 419 penduduk atau 2,5 persen penduduk merupakan migran masuk risen antar provinsi. Persentase migran risen di daerah perkotaan tiga kali lipat lebih besar migran risen di daerah perdesaan, masing-masing sebesar 3,8 dan 1,2 persen. Menurut gender, jumlah migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan, 2 830 114 berbanding 2 566 305 orang. Seks rasio migran risen adalah 110,3. Data-data tersebut menunjang teori, bahwa migran lebih banyak di daerah perkotaan dan laki-laki lebih banyak yang melakukan perpindahan.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) adalah sebesar 169,0 juta jiwa, terdiri dari 84,3 juta orang laki-laki dan 84,7 juta orang perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah angkatan kerja, yakni penduduk 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi yaitu mereka yang bekerja , mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha sebesar 107,7 juta jiwa, yang terdiri dari 68,2 juta orang laki-laki dan 39,5 juta orang perempuan. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah angkatan kerja yang tinggal di perkotaan sebesar 50,7 juta orang dan yang tinggal di perdesaan sebesar 57,0 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 104,9 juta jiwa dan yang mencari kerja sebesar 2,8 juta jiwa.

Dari informasi atas data tersebut di atas, mengesankan “tidak ada” peran pengaturan oleh negara terhadap perkembangan kependudukan nasional maupun daerah. Sehingga sulit diharapkan dapat berkontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia, oleh Soekarno yang diformulasikan dengan Tri Sakti, yaitu Indonesia sebagai negara yang “Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian Sebagai Bangsa Nusantara yang agung. Bangsa yang memiliki cara pandang hidup Pancasila, yang menggambarkan harapan terhadap kondisi demokrasi politik, ekonomi dan sosial dalam satu tarikan nafas pendek yang sehat dan melegakan, tanpa adanya salah satu dimensi kehidupan tersebut yang memiliki ketahanan rendah.

Dengan demikian Indonesia akan diakui oleh dunia sebagai negara yang memiliki karakter budaya Pancasila, yang mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya, sekaligus sangat dibutuhkan perannya bagi berkelanjutan kehidupan dunia.

Esensi tata kelola pemerintahan yang baik sesungguhnya ditujukan bagi optimalnya hubungan antara penduduk dengan sumber daya alam lingkungan hidupnya pada masing-masing wilayah pemukiman.

Sehingga kualitas hubungan tersebut menimbulkan hubungan yang saling membutuhkan dan terjaga keseimbangannya yang selaras dalam berkelanjutan yang saling meningkatkan nilai tambah masing-masing.

Untuk menopang hubungan yang berkualitas tersebut, tentunya membutuhkan kebijakan pembangunan kependudukan yang berkualitas secara nasional, yang menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh elemen negara dalam membangun.

<img data-attachment-id=”21941″ data-permalink=”https://sketsindonews.com/pembangunan-manusia-seutuhnya/20180227_084147/&#8221; data-orig-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?fit=1080%2C729&amp;ssl=1&#8243; data-orig-size=”1080,729″ data-comments-opened=”0″ data-image-meta=”{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}” data-image-title=”20180227_084147″ data-image-description=”” data-medium-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?fit=300%2C203&amp;ssl=1&#8243; data-large-file=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?fit=618%2C417&amp;ssl=1&#8243; class=”size-medium wp-image-21941 aligncenter” src=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=300%2C203&ssl=1&#8243; alt=”” width=”300″ height=”203″ srcset=”https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=300%2C203&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=768%2C518&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=1024%2C691&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?resize=110%2C75&amp;ssl=1 110w, https://i2.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084147.png?w=1080&amp;ssl=1 1080w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” data-recalc-dims=”1″ />

Menyadari bahwa penduduk sebagai obyek pembangunan, juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri, sehingga penduduk yang berkualitas sebagai obyek pembangunan, akan efektif berpatisifasi dalam pembangunan berbagai bidang.

Demikian pula penduduk selaku subyek pembangunan, akan mampu merumuskan, melaksnakan dan mengendalikan pemanfaatan dan keberlanjutan perkembangan lingkungan alam kehidupan wilayah sekitarnya. Sehingga akan dipastikan terjadinya nilai tambah atas interaksi kedua unsur kehidupan ini, penduduk yang berkualitas dengan lingkungan alam wilayah sekitarnya sebagai pendukung kehidupan.

Dimana hasil pemanfaatan sumber daya alam yang ada akan menjadi barang produksi masyarakat Indonesia dalam mendatangkan devisa negara.

Demikan pula bagi pembangunan politik Indonesia, akan dapat diwujudkan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia secara berkeadilan.

<img data-attachment-id=”21942″ data-permalink=”https://sketsindonews.com/pembangunan-manusia-seutuhnya/20180227_084441/&#8221; data-orig-file=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?fit=1080%2C743&amp;ssl=1&#8243; data-orig-size=”1080,743″ data-comments-opened=”0″ data-image-meta=”{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}” data-image-title=”20180227_084441″ data-image-description=”” data-medium-file=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?fit=300%2C206&amp;ssl=1&#8243; data-large-file=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?fit=618%2C425&amp;ssl=1&#8243; class=”size-medium wp-image-21942 aligncenter” src=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=300%2C206&ssl=1&#8243; alt=”” width=”300″ height=”206″ srcset=”https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=768%2C528&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=1024%2C704&amp;ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?resize=110%2C75&amp;ssl=1 110w, https://i1.wp.com/sketsindonews.com/wp-content/uploads/2018/02/20180227_084441.png?w=1080&amp;ssl=1 1080w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” data-recalc-dims=”1″ />

Berbagai aspek kemajuan telah dicapai selama 19 tahun perjalanan reformasi, namun demikian dalam banyak hal juga menyisakan banyak agenda pembangunan yang perlu segera dilakukan agar cita-cita seluruh warga negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi dapat terwujud. Tentunya sangat bijaksana bila Indonesia dalam paradigma tata kelola pemerintahan yang baik, menetapkan arah pembangunannya pada pembangunan manusia seutuhnya sesuai amanah konstitusi.

Memprioritaskan percepatan pembangunan kependudukan yang berkualitas, dimana pembangunan yang diorentasikan kepada percepatan peningkatan kualitas penduduk, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemerataan kepadatan penduduk dan pembangunan keluarga berencana sebagai basis karakter bangsa.

Sehingga terjadilah keselarasan dan keseimbangan antara kebutuhan hidup penduduk dan lingkungan alam penunjang kehidupan penduduk dalam wilayah pemerintahan otonomi masing-masing.

Pembangunan manusia yang demikian adalah sintesa dari nation and character building, socio-ecomic building, dan democratie and human development yang selama ini telah dilaksanakan secara partial dan sectoral sehingga selalu menyisakan agenda besar yang tak terselesaikan dengan baik dalam tahapan pembangunan yang ada.

Pembangunan manusia seutuhnya membutuhkan ketiga orientasi tersebut secara terintegrasi, oleh semua komponen negara dan bangsa secara serempak sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan atau kewajiban masing-masing pihak.

Isu-isu kependudukan dan lingkungan hidup merupakan isu sentral sejak lama, akibat dari eksploitasi alam secara berlebihan yang disertai dengan ketidak adilan dalam pemanfaatannya bagi masyarakat sekitarnya.

Sehingga menimbulkan isu sentral pembangunan keberlanjutan dunia tentang berbagai ancaman terhadap manusia dan lingkungannya pemukimannya, mulai dari perubahan iklim, kebutuhan hutan bagi paru-paru dunia, hingga kesetaraan pemenuhan hak dasar setiap warga negara dan keluarga oleh pemerintahan negara masing-masing. Penduduk dan lingkungan alam kehidupannya memiliki hubungan saling mempengaruhi dan saling ketergantungan, dan tidak dapat salah satu terabaikan.

Perjalanan sejarah Indonesia pernah menyatukan kedua isu tersebut dalam tanggung jawab Kementrian Pembangunan Manusia (seutuhnya). Kemudian direduksi menjadi sumberdaya manusia. Sesungguhnya pembangunan kualitas kependudukan telah dijadikan salah satu aspek dalam pembangunan nasional yang ada, namun pelaksanaannya sangat parsial bahkan cenderung sektoral.

Secara konsepsional, kerangka kerja pembangunan manusia yang seutuhnya, telah dijabarkan dalam amanah Undang-Undang no. 52 tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (UU PKPK). UU PKPK juga mengamanahkan agar dapat dipastikan perkembangan kependudukan Indonesia pada semua wilayah dapat selaras dan seimbang antara jumlah penduduk, kualitas penduduk dan daya dukung lingkungan alam masing-masing wilayah.

Selain itu diamanahkan juga pembangunan keluarga sebagai basis bagi pembangunan karakter bangsa. Bukan keluarga yang mengangungkan kemajuan material yang mengagungkan pasar liberal dan capitalisme, melainkan membebaskan dari hal itu agar setiap manusia Indonesia memiliki dan menjiwai Trisakti.

Tingkat kemajemukan atau kebinekaan yang luas pada berbagai dimensi kehidupan secara natural dan sejarah, akan semakin kompleks dan rumit akibat interaksi global yang oleh Soekarno disebut sebagai suatu sistem Nekolim atau saat ini dikenal sebagai neolib.

Oleh karenanya menjadi wajar bila kemudian realitas kekinian dipenuhi oleh ancaman ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antara yang berpunya dan tidak punya. Bahkan ketidakmampuan negara memenuhi dan melindungi hak konstitusi setiap warganya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar warganya sebagai “manusia seutuhnya”.

Bahkan dalam beberapa kasus, negara belum bisa menghargai kebhinekaan warganya, yang ditingkahi oleh oteritarianisme teknokrasi yang cenderung menyeragamkan semua obyek pembangunannya, tidak terkecuali pada manusia yang bukan hanya sebagai obyek pembangunan semata, tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Itulah mengapa pembangunan nasional haruslah diarahkan kepada pembangunan manusia yang seutuhnya. Manusia yang memiliki harkat dan martabat manusia sebagai mahluk sempurna ciptaan Tuhan yang diperankan sebagai “khalifah di muka bumi”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka haruslah tersedia kebijakan pembangunan kependudukan yang berkualitas secara nasional. Tentunya kebijakan tersebut harus berdasarkan data dan informasi faktual dan terkini tentang perkembangan kependudukan yang terperinci dan dikoordinasikan bersama seluruh pihak terkait. Mengarusutamakan kebijakan pembangunan kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional adalah amanah undang-undang PKPK bagi seluruh kementerian sektoral dan pemerintahan otonomi daerah.

Tentunya ketersediaan data dan informasi kependudukan yang dibutuhkan bagi semua pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional yang berwawasan kependudukan, dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang harus dapat difasilitasi.

Selain itu haruslah tersedia tim adcocacy dan pendampingan bagi semua pihak yang membutuhkan dalam melaksanakan komitmen politik pembangunan yang berwawasan kependudukan. Secara teknokrasi kebutuhan tata kelola percepatan pembangunan kualitas kependudukan adalah ketersediaan instrumen percepatan pembangunan sebagai berikut;

Perencanaan pembangunan nasional berdasarkan struktur kependudukan

Pengendalian pertumbuhan penduduk (Kontrasepsi),

Pembangunan keluarga (KB),

Pengendalian kepadatan kependudukan (Tansmigrasi),

Fasilitasi Pelaksanaan komitmen pembangunan berwawasan kependudukan (Tim advokasi, Tim Pendamping, Analisa data dan informasi perkembangan penduduk berdasarkan wilayah).

Apabila seluruh desain kebijakan pembangunan nasional berwawasan kependudukan seperti penejelasan diatas sebagai pendekatan bagi mewujudkan pembangunan manusia yang seutuhnya dapat terlaksana dengan baik, maka kegamangan dalam mendapatkan bonus demographi dan keterjebakan pada “middle trap incame”, tidak akan terjadi lagi.

Saat ini, berdasarkan regulasi yang ada, semua hal di atas menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang pelaksanaannya harus berkoordinasi secara efektif dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait serta Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan regulasi tersebut.

Semoga Undang-Undang no. 52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat dijadikan modal besar bagi peran strategis BKKBN di masa mendatang.

27 Februari 2018 Berita, Nasional

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

Line

WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑