Peran Desa Penuhi Identitas Warga, HH, Agustus 2016.

Point-point penting Bapak Direktur PSD dalam acara Seminar Diseminasi Studi Awal dan Rencana Program untuk Melembagakan Identitas Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) pada Layanan Dasa yang diselenggarakan oleh Bappenas“.

Peran Desa Penuhi Identitas Warga

16,7-juta anak berusia tahun belum memiliki akte kelahiran. 

Demikian hasil nukilan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015. Imbas minimnya kepemilikan identitas hukum ini tidak hanya pada status huubngan sipil dan keluarga. Studi yang dilakukan di Aceh, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership-Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (AIP-KOMPAK) menunjukkan kepemilikan identitas hukum pun berpengaruh terhadap aspek lain kehidupan. Sebut saja perlindungan pelbagai hak sebagai manusia, mempermudah akses terhadap layanan dasar, mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak, serta perdagangan manusia. Demikian rangkuman hasil studi yang dipaparkan dalam acara “Seminar Diseminasi Studi Awal dan Rencana Program untuk Melembagakan Identitas Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) pada Layanan Dasar” yang dihelat oleh Kementerian PPN/Bappenas di penghujung Juli 2016.

Menurut Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD, Kemendesa, Hanibal Hamidi, minimnya cakupan identitas hukum yang rendah terutama pada kelompok masyarakat miskin dan rentan, membuat mereka tidak memiliki identitas hukum dan sulit mengakses pelbagai layanan dasar. “Kepemilikan akta kelahiran mengurangi risiko anak mengalami pelantaran, ekploitasi dan perdagangan orang,” ujarnya. Di sisi lain, hal tersebut pun menjamin akses anak terhadap pelbagai pelayanan dasar, pelayanan sosial dan pelayanan hukum. 

Hanibal berpandangan desa mempunyai posisi strategis dalam kewenangan terkait identitas hukum sesuai dengan Peaturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015. Kewenangan tersebut bersinggungan dengan pelayanan dasar desa, kewenangan mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok perlindungan hak anak serta mengembangkan sistem administrasi dan informasi desa. 

Terkait dengan masih minimnya identitas hukum terutama bagi warga desa miskin, Hanibal menyarankan beberapa hal. “Perlu adanya penataan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas layanan publik terutama layanan dasar identitas hukum semisal akta kelahiran dan kematian,” ujar Hanibal. Berikutnya pelibatan masyarakat dalam Musrenbangdes agar sadar terhadap pemenuhan hak dasar serta pemanfaatan anggaran desa untuk kepentingan fasilitasi layanan administrasi kependudukan. Tidak lupa pula peran aktif aparat desa dan pendamping desa dalam mendorong pemenuhan layanan dasar serta pemanfaatan data terkait identitas hukum dalam perencanan dan penganggaran kegiatan desa. Terakhir, Hanibal mendorong dibuatnya suatu bentuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa. Lewat beragam ikhtiar tersebut, diharapkan warga desa tanpa identitas hanya menjadi cerita usang tak terulang.***

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: