Sistem Kesehatan Nasional Yang Tidak Kompitibel Dengan Kebutuhan Pembangunan Kualitas Kesehatan

“Simulasi beberapa skenario terbaik, dalam kerangka rekontruksi dan konsolidasi peran berbagai kementerian dal lembaga berbasis wilayah otonomi, berdasarkan “Konsep pembangunan kesehatan secara universal (Teori Bloom) diarahkan kepada upaya; a)Pembangunan lingkungan sehat (40%), b)Prilaku masyarakat sehat (30%), c)Pelayanan kesehatan (25%) dan d)Genetik (5%) secara paripurna.” Akan menentukan pilihan kebijakan fokus prioritas kegiatan strategis pada Program Reformasi SKN, akan sangat menentukan bagi keberhasilan percepatan peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam kerngaka Optimalisasi modal sosial dan sumber daya alam Indonesia pada momentum “Bonus Demografhi” saat ini, dalam menyongsong satu abadIndonesia, pada tahun 2045.”

Secara politik, Berdasarkan amanah konstitusi RI, bahwa “pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat” merupakan “hak dasar” seluruh penduduk, sekaligus merupakan hak azasi manusia, yang harus dapat dipastikan pemenuhan dan penghormatan atas hak sehat tersebut olah negara.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa sehat adalah kondisi seseorang yang sehat secara fhisik, sehat mental, sehat physychologis, dan sehat secara sosial. Bahwa Tujuan pembangunan kesehatan darahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat, agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang dapat dicapai.

Akibat buruknya pencatatan kelahiran dan kematian, maka kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia, diukur berdasarkan nilai komposit 24 indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, yang mana secara esensial ditentukan oleh keberadaan, keterjangkauan, keberterimaan, dan kualitas dari Peran dan fungsi;;1)Dokter Puskesmas dan 2)Bidan Desa, serta 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan Gizi berkualitas, terutama bagi kebutuhan perkembangan Janin (Bumil), Bayi (Busui), dan Balita.

Berdasarkan Perpres …SKN yang ada, secara substansial hanya mengatur tentang “Pelayanan Kesehatan” yang sesuai dengan kewenangan Kemeterian Kesehatan semata. SKN belum memuat pengaturan tentang tata kelola lingkunagan hidup sehat serta Gizi yang berkualitas yang merupakan faktor penentu kualitas kesehatan masyarakat. Menyederhanakan makna tersebut SKN yang ada saat ini tidak kompiibel dengan konsep pembangunan secara universal.

Kondisi yang sejak lama terjadi, tanpa adanya perubahan signifikan tersebut menjadikan adanya “Isue mendasar pembangunan kesehatan Indonesia, adalah adanya “kooptasi” pada “seluruh faktor penentu kualitas kesehatan oleh Kemenkes”. Selain itu, permasalahan hambatan bagi pencapaian Indonesia Sehat, diperberat oleh masih sangat kuatnya paradigma “sakit” yang melandasi upaya pengobatan dan rehabilatasi, dibandingkan dengan paradigma “sehat” yang melandasi upaya “Promosi sehat dan Pencegahan penyakit” pada pilihan prioritas kebijakan pembangunan keshatan oleh Kemenkes. Hal ini dapat dilihat pada struktur anggaran kesehatan, Kemekes.

Kedua kondisi sosial yang sangat mendasar inilah yang sesungguhnya mengakibatkan banyaknya permasalahan pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia, baik dalam pelaksanaan SJSN Kesehatan oleh BPJS, maupun konsolidasi pembangunan kesehatan oleh pemerintahan otonomi daerah dan pemerintahan otonomi desa yang terjadi saat ini. Menjadi lebih parah saat ini dengan budaya sosial yang melanda kehidupan sosial masyarakat kesehatan (Tenaga kesehatan) Indonesia yang yang semakin menjauh dari semangat “pengabdian pada kemanusian”. Sebagaimana termuat dalam “Sumpah Dokter” (Hypocrates) dimana semangat “pengabdian pada kemanusian” sepanjang hidup, merupakan “Jangkar” kokoh bagi seluruh “petugas pelayanan kesehatan”,dalam menghadapi hempasan badai besar lautan kapitalis saat ini. Akibat SKN yang tidak dapat menjaga semangat …., kondiasi mahalnya biaya sekolah kesehatan, serta sistim karir yang kurang Pancasila, maka saat ini kita mendengar tentang istilah “Dokter Asongan”, yang mengedepankan berbagai “service” tambahan untuk menarik minat pasien dalam memanfaatkan jasa keilmuaanya. Kesenjangan yang tinggi bagi ketersedian tenaga kesehatan di daerah perkotaan dan perdesaan, merupakan dampak dari budaya sosial yang melanda komunitas masyarakat kesehatan, “materialis” yang sesungguhnya paradoks dari esensi sumpah dokter.

Tanpa adanya komitmen politik untuk melakukan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional secara radikal, yang sesuai dengan permaslahan teknokrasi yang mendasar dalam pembangunan kesehatan Indonesia, maka akan sulit untuk dapat dipastikan keberhasilannya. Reformasi SKN juga harus disesuiakan dengan perkembangan regulasi yang terkait dimasa Reformasi saat ini, melalui rekonstrusi dan konsolidasi peran dan fungsi masing-masing Kementerian dan Lembaga yang terkait secara terintegrasi berbasis kewilyahan strategis yang ditetapkan,

Bagaimana dengan pelaksanaan SJSN Kesehatan Olah BPJS, yang harus berjalan dibawah SKN ? Meminjam istilah

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: