“KONSOLIDASI DEMOKRASI BERPEDOMAN TRISAKTI”

isue “boikot rumah makan padang’ sebagai reaksi atas dukungan pada pasanngan 01 sebesar kurang dari 15 %”

Mengingat Tentang kisah yang sama di Amerika, dimana persepsi politik masyarakat Amerika yang dibanjiri informasi untuk memframing Hilary sebagai sosok yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat Amerika saat kampanye pilpres. Sehingga logika sehat warga amerika yang rata-rata tinggi, dan secara esensial tidak sejalan dengan track record dan performance seorang Donald Trump untuk mewujudkan harapan warga Amerika, akhirnya menjadikan Donald Trump sebagai presiden, megalahkan Hillary yang lebih baik (Anomali Konsep Demokrasi).

Hal yang sama dengan sikap politik warga minang yang umumnya cukup cerdas untuk dapat mengetahui Keberhasilan kerja Joko Widodo sebagai presiden, yang dapat dirasakan dan dilihat secara langsung oleh warga masyarakat Minang, tetapi ternyata lebih terpengaruh oleh informasi “hoak” yang “memframing” buruknya pasangan 01. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk melaksanakan agenda reformasi dalam kerangka mencapai tujuan bernegara, yang menuntut adanya amandemen UUD 1945 sampai 4 kali pada tahun 1999-2002, salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan demokrasi Indonesia. Implementasi atas amanah konstitusi sebagai refresentasi “negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan cara pandang Panca Sila”, pada pemilu tahun 2019 ini harus dapat membuktikan membawa perbaikan kehidupan bernegara. Berdasarkan data statistik beberapa negara yang melaksanakan demokrasi dengan baik dan menghasilkan kemajuan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, umumnya juga memiliki penduduk yang berkualitas tinggi (lebih dari 20% pemduduk berpendidikan setara S1). Saat ini dengan jumlah penduduk Indonesia yang berkualitas (termasuk lulusan diploma), baru mencapai 11%, tentu kita dapat memahami apabila atas dinamika sosial di masyarakat pada proses pemilu saat ini untuk dapat menjadi bermakna pada perjalanan proses konsolidasi demokrasi Indonesia.

Berdasarkan fakta bahwa Indonesia adalah negara besar, dengan penduduk yang berhak memilih sebanyak 192 juta dan tersebar pada 7 regional wilayah pulau besar, pada 514 Kabupaten dan Kota di 34 Provinsi tentulah memiliki tantangan yang tidak kecil dalam melaksnakan pemilu yang baik oleh KPU. Tantangan di masyarakat juga tidaklah sedikit untuk menjadi warga negara yang mampu berkontribusi secara politik bagi kemajuan negara berdasarkan kedaulatannya dalam menentukan siapa yang tepat untuk dipercaya memiliki kekuasaan sebagai eksekutif atau legeslatif sesuai kewenagannya dalam penyelenggaraan negara. Hal ini membutuhkan informasi yang tepat dan dapat dipahami secara sederhana oleh berbagai komunitas masyarakat sesuai tingkat pengetahuannya masing-masing, tentang berbagai hal strategis terkait tugas kepresidenan, serta performance masing-masing pasangan capres. Tantangan tersebut ditambah dengan banyaknya calon DPR, DPD dan DPRD, selain 2 pasang calon presiden yang diajukan oleh 16 partai peserta pemilu 2019. Menjembatani kebutuhan informasi yang berkualitas (ketepatan konten, validitas, dan bahasa yang sederhana) pada saat pemilu, serta kontribusi aktif terhadapa jalannya pemerintahan yang berkuasa, yang menjadi tanggung jawab bagi penduduk yang berkualitas tinggi dalam suatu negara demokrasi.

Secara teknokrasi, hal tersebut direduksi dalam Paradigma “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, dimana harapan pelaksanaan demokrasi yang baik, akan dapat menjadi “modal atau dasar” yang besar bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun dimasa rezim yang berkuasa. Secara sederhana, apabila setiap pemilu dapat menghasilkan para wakil rakyat yang tepat (kompetensi, integritas dan amanah), serta pasangan presiden dan wakil presiden yang memliki “Goodwill” yang berpihak pada rakyat, yang didukung dengan kompetensi yang tepat (sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional secara kontektual dalam mengantisifasi berbagai perkembangan sosial yang ada saat ini dan dimasa mendatang (Visioner), maka akan dapat kita pastikan adanya kemajuan negara sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, secara logika seharusnya seharusnya kinerja pasangan capres petahana yang baik (dibuktikan dengan berbagai kemajuan pembangunan nasional), ditambah performance pribadi yang baik (Sederhana, merakyat, tidak KKN, jujur, keluarga harmonis, keagamaan baik), didukung dengan tingkat kepuasan masyarakat tinggi (hasil survey lebih dari 65 %), dengan dukungan partai kuat untuk mensosialisasikannya, seharusnya mampu meninggalkan pasangan capres 02 dengan jarak yang relatif lebih tinggi (lebihndari 20%). Sehingga esensi pemilu sebagai refresentasi dari momen rakyat mengeksferikan kedaulatannya dalam bernegara, dapat menjadi pertimbangan dan atau acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan kekuasaan. Pelaksanaan dan hasil pemilu 2019 yang mampu meningkatkan partisifasi politik masyarakat secara signifikan (lebih dari 80 %), diharapkan dapat menjadi “prseden yang baik” dalam kerangka konsolidasi demokrasi Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkiraan perolehan suara secara nasional dari 01, yang secara logika seharusnya mendapatkan “jarak” yang signifikan dengan perolehan suara pasangan 02, tetapi ternyata jarak perbedaannya tidak begitu jauh.

Hal ini mebuktikan bahwa kemenangan 01 terutama didukung oleh sikap politik masyarakat awam politik (sesuai hasil survey berbagai lembaga yang “kredibel” sebelum pemilu) yang umumnya menyatakan tingkat kepuasan masayarakat lebih dari 60 % terhadap kinerja pemerintah, dan tingkat “elektibitas” 01 paling besar dari masyarakat menengah ke bawah dengan rata-rata pengetahuan rendah). Umumnya masyarakat menegah ke bawah dengan pendidikan rendah, memiliki sikap politik berdasarkan “intuisi” penilaian terhadap sosok individual capres dan cawapres yang ada. Berdasarkan budaya yang ada, “intuisi” tersebut “dibimbing” oleh kearifan lokal yang ada di masyarakat, dimana nilainilai baik seseorang dapat ditunjukkan oleh “gesture tubuh atau tampilan seseorang disaat saat tertentu. Persepsi lebih baik pasangan 01 yang dikesankan penampilan fhisiknya sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, pekerja keras, sabar, alim dan dapat dipercaya. Penilaian atas aura yang terpancar dari tampilan personal masing-masing pasangan kontestan pilpres tersebut, disertai dengan apa yang dapat diketahui atau dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari berbagai kemajuan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Beberapa hal tersebut di atas yang membimbing masyarakat kelas dengan pendidikan rendah, yang tidak tersentuh manipulasi “nilai” oleh siapapun seperti konten “hoak” pada umumnya, untuk menilai capaian pembangunan oleh pemerintah, misal fakta tentang kemajuan infrastruktur dan lainnya, sehingga menetapkan pilihan pada pasangan 01untuk dipercaya untuk melanjutkan pembangunan nasional pada tahun 2019-2024.

Berdasarkan analisa tersebut, terkait isue dinamika sosial pada pemilu 2019, terjadi adanya sikap yang cukup emosional berbasis identitas komunitas masyarakat yang menegemuka dengan “boikot rumah makan padang’ sebagai reaksi atas dukungan pada pasanngan 01 sebesar kurang dari 15 %, membutuhkan pendalaman informasi yang lebih banyak untuk dapat menjadi kesimpulan yang baik. Seprti yang kita ketahui berdsama, pola fikir masyarakat Sumatera Barat yang dikenal sebagai “entitas” sosial yang cerdas. Sehingga dalam menilai pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang sangat dipengaruhi dengan cara pandang masyarakat dimasa orde baru yang berkarakter “aristokrat feodal”, yang masih kuat tersisa pada masyarakat Minang sampai saat ini, bercirikan sesorang yang; gagah, tampan, tinggi, besar, penuh wibawa, berlatar belakang keluarga ternama, serta jabatan dan atau pendidikan yang tinggi. Akibat banyaknya berita bohong “hoaks” yang jauh lebih banyak ditujukan bagi pasangan 01, melalui penyebaran oleh jejaring kuat infrastruktur partai sebagai partai pengusung pasangan Capres 02, sekaligus pemenang pasangan Gubernur Sumatera Barat saat ini, yang didukung dengan jejaring ormas keagamaan tertentu. Maka dapat difahami apabila saluran informasi untuk penyampaian konten “hoaks” tentangan pasangan 01 sangat efektif dan sangat massif dan telah berhasil “mebegal” persepsi masyarakat terhadap pasangan 01, untuk dapat menjadi dasar sikap politik dalam pilpres 2019. Akibatnya Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi yang terendah prosentase pemilih 01 (13%) dibanding 02.

Sehingga phenomena tersebut, menunjukkan kemenangan “hoaks” semata yang didukung dengan berbagai infrastruktur yang memmfasilitasi penyebarannya. Tidak ada kebencian sesungguhnya dari masyarakat minang kepada pasangan 01, dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk masyarakat pendukung 01 melakukan kemarahan melalui boikot masakan padang yang juga telah membawa harum Indonesia di jagad dunia kuliner.

Sebagai bahan belajar bagi kita semua, betapa pentingnya nilai-nilai PANCASILA sebagai acuan cara pandang kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam riak demokrasi. Sangat baik apabila peran para tokoh, cendikiawan, kaum terpelajar yang telah “membegal” kesadaran berfikir kita semua melalui “Hoaks” untuk mendapat hukuman sosial dari kita semua. Sehingga konsolidasi demokrasi yang kita jalankan dapat dipastikan telah sesuai dengan pedoman arah politik pembangunan “TRISAKTI”, menuju kondis sosial “Berdaulat secara politik, Berdikari dalam ekonomi dan berkarakter dalam budaya.

MAJULAH INDONESIA.

HANIBAL HAMIDI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: