9 Video Revolusi Kesehatan – perdesaansehat.com

1) Video Diskusi Visi dan Misi Capres dan Cawapres Bidang Kesehatan tahun 2014-2019, Topik; http://youtu.be/FWPJiUFuuhI
2) Video Seminar Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental, Permanen; http://youtu.be/dSzSGn702kw
3) Orasi Ilmiah Di Stikes Lombok; http://youtu.be/FcSNQ6DRW_8
4) Pertemuan Nasional P2PL Kementerian Kesehatan, Medan ; http://youtu.be/pn07yE1KJk0
5) Membangun Negara dari Desa, Merdesa Institute, Sukmadji Indro T ; http://youtu.be/a07fhaFW8Rs
6) Agung Putri, Diskusi Membangun Negara Dari Desa, Merdesa Institute; http://youtu.be/VmtRz5Htek0
7) Kuliah Umum Akbid Cirebon; http://youtu.be/uy4aTUJdCiw
8) Revolusi Kesehatan; http://youtu.be/SOMzvkCEp34
9) Video Diskusi Visi dan Misi Capres dan Cawapres Bidang Kesehatan tahun 2014-2019; 

MerDesa Institute, Jakarta 24 Juni 2014

 

 

 

 

PERDESAAN SEHAT

Penetapan Kebijakan Perdesaan Sehat sebagai pilihan pendekatan penajaman bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di Daerah Tertinggal dalam kerangka pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 Kesehatan, PN 5 Ketahanan Pangan, PN 6 Infrastruktur, MDGs dan SJSN Bidang Kesehatan terutama di PN 10, diwujudkan melalui Permen PDT no 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat. Permen tsb walau tidak secara eksplisit memuat tentang fungsi Instrumen fasilitasi pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Perdesaan sehat di daerah tertinggal, sebagai satu kesatuan penting bagi efektifitas kebijakan. Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai Strategi Nasional (STRANAS Pembangunan Perdesaan Sehat) untuk menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan bagi upaya Percepatan Pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal.

Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diarahkan pada fokus intervensi bagi percepatan ketersediaan dan berfungsinya 5 determinan faktor kualitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; 1)Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas” bagi seluruh Puskesmas, 2Jabatan Fungsional) “Bidan Desa” Bagi Seluruh Desa, 3)Air Bersih, dan 4)Sanitasi bagi seluruh rumah tangga serta 5)Gizi seimbang bagi setiap ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita di daerah tertinggal. Hal ini akan memastikan pencapaian 1)misi Percepatan keterjangkauan pelayanan 6 kegiatan dasar Puskesmas yang berkualitas (Domain Pemerintah) sebagai hasil kinerja dari “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa”, sekaligus tercapainya 2)misi Percepatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan (Domain Masyarakat) di seluruh wilayah perdesaan melaui indikator cakupan sarana air bersih dan sanitasi bagi seluruh rumah tangga serta Gizi seimbang bagi seluruh ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Pencapaian kondisi tersebut di atas membutuhkan kebijakan revitalisasi Puskesmas dan Poskesdes/Polindes (Lembaga Kesehatan Masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah) yang mana pada saat ini terjebak pada prioritas pelayanan kesehatan individual (Individual Madecine) melalui pelayanan kesehatan pengobatan dan rehabilatasi dibandingkan dengan tugas dan fungsi sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Public Health) sebagai mana design Pelayan Kesehatan Dasar yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif.

Dengan terwujudnya 5 Pilar Perdesaan Sehat di satu wilayah kerja Puskesmas, maka akan dapat dipastikan peningkatan status kesehatan baik Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian ibu (AKI) dan Penurunan Kasus Gizi Buruk di perdesaan. Dengan demikian dapat dipastikan akan terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang dapat di capai melalui alat ukur Angka Harapan Hidup (AHH) sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagai amanah UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Apabila seluruh perdesaan tercapai derajat kesehatan yang menjadi sasaran dan target pembangunan nasional, maka dapat dipastikan seluruh kabupaten dan kota, Provinsi dan Nasional akan dapat mancapai sasaran dan target kinerja pembangunan kesehatan. Kebijakan ini sekaligus diharapkan akan menjadi pintu masuk untuk mewujudkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis perdesaan yang selama ini sangat sulit terwujud akibat kuatnya ego sektoral serta rendahnya efektifitas koordinasi dalam semua proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan nasional.

Lokus Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten daerah tertinggal yang kualitas SDM (IPM) sekaligus Kualitas Kesehatan (AHH) sangat rendah (BPS 2010), dimana apabila tidak dilakukan upaya percepatan pencapaian sasaran dan target AHH yang ditetapkan melalui pencapaian sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2025 secara bertahap dan berkelanjutan, maka akan dapat dipastikan visi Indonesia sejahtera pada tahun 2025 tidak akan tercapai akibat sasaran kinerja pembangunan kesehatan yang buruk.

Untuk pencapaian kondisi “Tersedia dan Berfungsinya Determinan Faktor “Dokter Puskesmas” di setiap Puskesmas, “Bidan Desa” disetiap Desa serta Air Bersih dan Sanitasi Bagi setiap Rumah Tangga dan Gizi seimbang bagi setiap Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita pada 158 , maka instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan Permen PS ditujukan pada komitmen dan kebijakan rencana aksi keberpihakan seluruh pemangku kepentingan Perdesaan Sehat setiap tahun pada tingkat Pusat, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Sektor (RAS) dan Rencana Aksi PPDT dalam pembangunan Perdesaan Sehat melalui Regulasi K/L terkait yang Berpihak pada Daerah Tertinggal. Untuk mendukung terbitnya Regulasi K/L baik Peraturan atau Surat Kepuutusan Menteri dan atau Dirjen Kementerian atau Lembaga terkait maka di tingkat pusat dibentuk Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat. Pada tahun 2014 diharapakan tersusun draft STRANAS (Strategi Nasional) dan RAN (Rencana Aksi Nasional) PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT TAHUN 2015-2019.

Demikian juga untuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten daerah tertinggal, maka dibentuk 7 Manajemen Wilayah pembangunan Perdesaan Sehat di 7 regional pulau besar; 1)Sumatera. 2)Jawa, 3)Nusa Tenggara, 4)Maluku, 5)Sulawesi, 6)Kalimantan, 7)Papua. Manajemen Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat di tingkat Provinsi dan Kabupaten dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggi Mitra Pembangunan Perdesaan Sehat; Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Mataram, Universitas Patimura, Universitas Hasanudin, Universitas Tanjungpura dan Universitas Cenderawasih. Hal ini didukung dengan distribusi 200 Sarjana Kesehatan sebagai Relawan Pembangunan Perdesaan Sehat di 200 Wilayah Kerja Puskesmas di 22 Propinsi pada 84 Kabupaten Sasaran Prioritas PS tahun 2014. Selain itu juga akan dibentuk Forum Multi Stake Holder di setiap Propinsi, Kabupaten dan Perdesaan oleh 7 mitra pembangunan PS bersama-sama Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan dan atau Peraturan Bupati dan Atau Gubernur dan atau Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perdesaan Sehat.

Fungsi instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat pada tingkat Pusat dan Daerah tersebut didukung oleh Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat pada semua jenjang pemerintahan yang dikendalikan oleh Sekretariat Pokja Perdesaan Sehat KPDT melalui Asdep Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT.

Untuk mempercepat capaian sasaran Angka Harapan Hidup melalui Inisiasi Kebijakan Perdesaan Sehat untuk mewujudkan paradigma Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan (wilayah kerja puskesmas) sesuai amanah UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, telah didistribusikan Stimulan Pembangunan Daerah Tertinggal sejak tahun 2011-2013 serta sedang dilakasanakan pada tahun 2014 yang ditujukan pada peningkatan kapasitas lembaga kesehatan pemerintah dan masyarakat berupa; Jamban Keluarga bagi 200 Tumah Tangga, Alat Kesehatan bagi 39 RSUD, Alat Kesehatan bagi 196 Puskesmas, Pusling Air bagi 11 Puskesmas Kepulauan, Alat Kesehatan Bidan Desa bagi 2620 Poskesdes/Poskestren, Biaya operasional dan Bantuan Sosial peningkatan Gizi berkualitas bagi 82 Paskesdes/Poskestren, Distribusi Bidan Desa PTT pada 120 Desa yang terdapat pada 156 Kabupaten Daerah Tertinggal di 22 Propinsi. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Jambore Perdesaan Sehat untuk meningkatkan komitmen keberpihakan seluruh pemangku kepentingan percepatan pembangunan bidang kesehatan di daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik.

Bagi daerah tertinggal di wilayah kepulauan, sedang disusun suatu pilihan pendekatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan kepulauan bersama Universitas Patimura dan Kementerian Kesehatan. Untuk pelaksanaan konsepsi pendekatan tersebut, KPDT bersama Dewan Kelauatan Indonesia akan meluncurkan kapal yang berfungsi melayani upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi masyarakat di daerah kepulauan. Kesuluruhan kegiatan tersebut sebagai penjabaran dari konsepsi kebijakan Perdesaan Sehat Bahari Nusantara (PSBN).

Hanibal Hamidi
Pengurus Pusat Harian Lembaga Kesehatan NU

                                     Salam Kejuangan Nusantara 

                            Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

                                              (Hanibal Hamidi)

         Blog;  perdesaansehat.com             Web; perdesaansehat.or.id
                 hanibal2464@gmail.com       Tweet; @HanibalHamidi

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: