**Terkait Tragedi 22 Mei, tanggung jawab KITA SELAKU PEMILIK KEDAULATAN KEKUASAAN TERTINGGI PENYELENGGARAAN NEGARA Berdasarkan Pancasila (**DEMOKRASI PANCASILA)*

*

Yang perlu kita kawal bersama dalam kasus tragedi kemanusiaan sebagai akibat salah satu peserta pemilu pilpres (02/Prabowo) , yang menolak pengumuman hasil kerja lembaga yang berwenang melaksnakan mandat UU pemilu (KPU), dengan cara yang tidak sesuai dengan persaturan UU Pemilu (sikap *inkonstitusional*), melalui aksi demonstrasi yang berakhir kerusuhan yang menimbulkan kerugian dan ras takut masyarakat, dan kematian beberapa masyarakat, sebagai wujud Pelanggaran UU, dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM)

Mmenurut saya sebagai warga dari negara hukum, indonesia, yang telah dilengkapi dengan peraturan UU yang ditujukan untuk melindungi hak kita semua selaku warga sipil, sebagai jaminan bagi pelaksanaan hak azasi yang kita miliki, dapat kita lakukan dengan nyaman, selama tidak menimbulkan kerugian bagi hak azasi orang lain.

Rasa nyaman sebagai warga negara, yang ESENSINYA adalah RASA PERCAYA PADA NEGARA yang memiliki KEKUATAN APARAT PENEGAK HUKUM yang cukup, yang menjadikan keyAkinan kita bahwa TIDAK AKAN ADA WARGA YANG “MASIH WARAS”, akan BERANI MELANGGAR HUKUM. KARENA KITA MEYAKINI ADANYA RASA TAKUT KITA SEMUA terhadap ancaman HUKUM BAGI PELANGGAR UU.

Itulah keyakinan kita semua sebagai warga yang meyakini dan percaya kepada “rezim berkuasa” oleh para pejabat politik yang telah kita pilih dan percayakan melalui pemilu yang demokratis, sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan yang sah selama 5 tahunan, dalam mewujudkan kesejahteraan kita semua sesuai janji politiknya.

Keyakinan dan kepercayaan kita selaku warga sipil yang sadar telah mempercayakan penyelenggaran negara kepada pemerintahan yang sah saat ini, menuntut sikap kita untuk dapat memastikan komitmen semua pihak terhadap kasus tragedi kemanusiaan pada pemilu 2019 pada tgl 22 yang lalu.

Agar kita semua tidak kehilangan kepercayaan pada rezim pemerintahan yang demokratis saat ini.

Berdasrkan prinsip kepastian dan kesetaraan dihadapan hukum, kita sebagai warga negara yang menganut sistem pemerintahan “DEMOKRASI PANCASILA”, patut bila “SELAKU” RAKYAT PEMILIK KEDAULATAN TERTINGGI PENYELENGGARAAN NEGARA, harus dapat diyakini oleh pemerintahan dan seluruh pihak terkait, dapat dipercaya akan menggunakan mandat kekuasaan yudikatifnya, yang sesuai dengan UU terkait, tanpa membedakan status identitas sosial siapapun yang melanggar UU.

Kita harus mengawal untuk memastikan penyelenggaraan negara secara hukum yang berkeadilan, dan tidak berdasarkan pertimbangan pribadi sebagai pejabat yang “kita” titipkan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi negara bagi kepentinga seluruh rakyat secara adil .

KITA HARUS KAWAL UNTUK MEMASTIKAN TIDAK ADA PERTIMBANGAN “ROMANTISME” hubungan antara siapapun dalam setiap PROSES PENEGAKKAN HUKUM PADA SIAPAPUN PELANGGAR HUKUM.

SUDAHI BUDAYA FEODAL selama ini yang dipakai sebg instrumen kendali bagi potensi perlawanan rakyat di masa Soeharto dulu, dimana dalam komunitas aristokrat feodal tsb, rakyat layaknya seorang kaum “budak” yang harus takut kepada kaum “elit/tuan” yang terbukti secara nyata melanggar hukum, tetapi dilindungi oleh budaya aristokrat feodal.

SANGAT NYATA bahwa PRABOWO dan sebagian timnya melakukan penghasutan yang menyebabkan tindakan pelanggaran hukum yang menyebabkan kematian beberapa warga sesama kita (rakyat kecil) pada targedi 22 Mei 2019.

Untuk itu memastikan penegakkan hukum secara tegas dan profesinal serta adik, kita sebagai warga sipil, bersama warga sipil lainnya yang tergabung dalam AMS telah memberikan dukungan moral kepada semua pihak terkait, melalui pernyataan sikap dan beberapa rekomondasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk pemilu demokratis berdasrkan peraturan pemilu secara KONSTITUSIONAL, bagi proses Konsolidasi Demokrasi Pancasila.

usulan saya, kita lanjutkan dengan menyerahkan secara bersama sama surat pernyataan sikap tersebut, secara langsung kepada semua lembaga terkait (pemerintah dan lembaga non pemerintah). Kemudian menyampaikan melalui pers kembali sebagai tanggung jawab publik tentang sikap kita tersebut.

Pilihan lanjutan sikap taktis lainnya sampai proses pemilu yg diakhiri pelantikan pejabat terpilih (UU Pemilu), dalam kerangka kontribusi pada KONSOLIDASI DEMOKRASI PANCASILA.

Demikian usul saya.

Salam Pancasila

Hanibal Hamidi

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: