RUU HIP (BALEG) 26 APRIL 2020.pdf

Ijin melaporkan Pada 12 Juni 2020 pkl. 13.00 s.d 14.30 wib di Gedung LVRI Jl. Gatot Subroto Jaksel telah berlangsung konperensi pers dan pernyataan sikap oleh anggota Legiun Veteran Republik Indonesia dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/POLRI (FOKO) menyikapi SITUASI NASIONAL TERKINI yang dihadiri sekitar 20 orang dipimpin oleh Letjen TNI Purn. Soekarno (FOKO/Pengurus LVRI/Foko). Sehububgan dengan hal tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Tokoh yang hadir dalam acara tersebut :
a. Bantu Hardjio (LVRI)
b. Ketua Umum LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun
c. Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno
d. Kadep LVRI Mayjen TNI (Purn) Nono Sukarno.
2. Pembacaan pernyataan sikap oleh Mayjen TNI (Purn) Nono Sukarno (Kadep LVRI) :
Kami Menyoroti sejumlah isu besar yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Isu besar tersebut antara lain kegaduhan di dalam masyarakat terkait isu TKA China ditengah maraknya PHK selama pandemi Covid-19 dan merebaknya isu kebangkitan PKI lewat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Atas dasar isu di atas, Kadep LVRI Mayjen TNI (Purn) Nono Sukano kami menyatakan empat sikap kepada pemerintah. :
a. Pertama, mendesak pemerintah membongkar tuntas, menghentikan dan menindak berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham khilafahisme yang memiliki basis di kampus-kampus PTN dan PTS di seluruh Indonesia, dan membersihkan birokrat dari anarsis-anarsis kelompok radikal.
b. kedua, kami mendesak pemerintah untuk menolak RUU HIP dan mendesak DPR RI untuk mencabut RUU tersebut. keliru apabila penjabaran Pancasila sebagai landasan bagi pembentukan UUD justru diatur dalam Undang-Undang. Keberadaan RUU HIP justru akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. Pengangkatan RUU HIP ini dinilai sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI.
c. Ketiga, LVRI mengajak semua pihak khususnya kelompok elit untuk fokus memerangi pandemi Covid-19 dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kami menyarankan semua pihak untuk tidak memanfaatkan situasi ini, baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Dia juga meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan hukum secara tepat terhadap siapapun yang melanggar peraturan saat pandemi.
d. Keempat, mendesak MPR RI, DPR RI, dan pemerintah serta mengajak seluruh masyarakat untuk menegakkan tata kehidupan berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuens dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini akan berhasil hanya melalui upaya konstitusional. ‘Kaji Ulang’ Perubahan UUD 1945.
Demikianlah pernyataan Purnawirawan TNI/Polri menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dinilai telah jauh melenceng dari Pancasila. Dump

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200612185543-32-512812/try-sutrisno-dan-purnawirawan-desak-dpr-cabut-ruu-hip?utm_source=facebook&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed

Terlepas dari pro dan kontra ,RUU HIP pada hemat saya adalah gagasan besar dari pemrakarsanya, yang saya tdk tahu siapa. Betapa tidak ,jika kita untuk lihat dengan perspektip husnudz-dzan,penggagasnya tampaknya berniat ingin menjaga Panca Sila dari himpitan berbagai tekanan ideologi yg tumbuh ditengah arus globalisasi. Namun kita tiba-tiba tersentak krn didalamnya mengundang banyak kontroversi dan publik kemudian ramai mendiskusikannya.

Penyusun naskah akademik dan draft HIP itu tampaknya tergesa gesa,sehingga apa yang disajikannya kurang tepat. Ini bisa dilihat dari hal yang paling elementer saja, yakni istilah “haluan” dalam kalimat “ Haluan Ideologi Pancasila”. Secara semantik tdk tepat,krn Pancasila yg tercantum dlm pembukaan UUD 1945 adalah sebuah staats fundamental norm yg mengarahkan dan membimbing visi bangsa : jadi tdk perlu Undang-Undang yang levelnya lebih rendah, sebab hal demikian berarti akan #mereduksi.

Barangkali haluan yg dimaksud adalah arah pembangunan jangka panjang dan menengah. Jika ini yg dimaksudkan , MPR adalah satu-satunya lembaga yg mempunyai wewenang menafsirkan Pancasila agar bisa menjadi acuan pembangunan tsb. Tentunya apa yg akan dilakukan MPR itu mesti melalui proses diskursus Pancasila dan penyerapan aspirasi di masyarakat dan kajian akademik.

Dalam konteks seperti itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) sebenarnya adalah institusi yg berperan sbg jembatan antara MPR dgn masyarakat dalam diskursus ataupun sosialisasi tentang Pancasila. Dengan demikian BPIP sesungguhnya lebih tepat di bawah MPR,bukan dibawah lembaga eksekutif. Dengan begitu, Pancasila akan terhindar dari kemungkinan “tafsir tunggal”dari pemerintah yg berkuasa,seperti pernah dituduhkan kepada pemerintah Orde Baru.

===========================================================================

Sepakat, itulah yg dimaksud paradigma tata kelola pemerintahan (negara) yg baik, dilaksanakan melalui tata kelola pemrintah (rezim berkuasa) yg berih. UU no 17, 2007, RPJPN (20th), adalah GBHN bagi RPJMN (5 th) dg akuntabilitas berdasarkan indikator sasaran yg akan dicapai dg kualitatif saja, tp ukuran kualitatif juga. sehingga semua pihak dapat menilai keberhasilan pemerintah, bukan hanya pemerintah yang menilai dirinya sendiri sbg dasar pemilu berikutnya.

pada beberapa kesempatan di komunitas intelektual nasionalis, “tolong hindari penggunaan Pancasila yg dieksflorasi sebagai refresentasi pemikiran Soekarno, untuk digunakan menjustifikasi secara politik sebagai pemilik negara Indonesia. Sekaligus mendukung menjadi “penguasa” presiden periode berikutnya nantinya. Mengingat Pancasila sbg sutu “nilai” entitas “berbangsa Nusantara”, terlalu sakral untuk digunakan pembenaran bg tujuan berkuasa satu kelompok. resiko terlalu besar bagi keberlanjutan bangsa Indonesia yg lebih dulu dipersatu oleh sumpah pemuda 1928. Kecerdasan Soekarno yg menggali dan merumuskan pemersatu sumpah pemuda adalah Pancasila, sbg dasar “bernegara RI”.

Saya menyarankan, gunakan “Tri Sakti” untuk menjadi GBHN pembangunan, untuk tujuan kapitalisasi ideologi nasionalis bagi acuan keberlanjutan presiden mendatang.

Tapi pembisiknya yg lebih intens berinterakasi mengalahkan gagasan tsb (HH)

https://kumparan.com/kumparannews/pemerintah-putuskan-tunda-pembahasan-ruu-hip-1tcj9qRoEmO
RUU HIP (BALEG) 26 APRIL 2020.pdf

BALEG-RJ-20200528-033949-4586.pdf

587FILE.pdf

Maklumat DP MUI Pusat & Prov.pdf

Salam Kejuangan Nusantara

Hanibal Hamidi
#PerdesaanSehat.com

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: