JURNAL ETIKA KEDOKTERAN

Alhamdulillah telah terbit perdana:
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI) Volume 1 No 1 Oktober 2017.
Jurnal ini dikelola oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) sebagai upaya mengulas permasalahan etika di Indonesia. Ulasan dan tanggapan akademis kelak akan menjadi Fatwa Etik Kedokteran Indonesia yang dikeluarkan oleh MKEK PB IDI. Jurnal ini bersifat open access, jadi silahkan dapat mengakses PDF nya secara online. MKEK PB IDI juga menyediakan edisi cetaknya yang akan dilaunching saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PB IDI di Bandar Lampung, 24-27 Oktober 2017. Terbitan perdana ini memuat 6 artikel yaitu:

1. Tinjauan Etis Rangkap Profesi Dokter-Pengacara. Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/2

2. Sebuah Kajian Etik: Bolehkah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Melakukan Tindakan Sesar Berdasarkan Permintaan Pasien Tanpa Indikasi Obstetrik yang Nyata? Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/3

3. Dokter Beriklan: Sebuah Tinjauan Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012. Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/4

4. Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan. Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/5

5. Tinjauan Etik Regulasi Jam Kerja Dokter di Indonesia. Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/6

6. Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter. Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/7

Di masing-masing tautan, terdapat abstrak dan silahkan mengakses di tautan full text nya masing-masing.
Untuk membaca versi penuh, dapat mengunduh pada Tautan di: http://ilmiah.id/index.php/jeki/issue/view/1 , klik gambar covernya dan jika ingin mengunduh, silahkan ke tautan yang disediakan di Full Issue.

Sejawat yang ingin menulis mengenai etika kedokteran baik di pendidikan, pelayanan, dan penelitian ke JEKI dipersilahkan, dan dapat mengirim ke email: jeki@ilmiah.id

Terimakasih banyak, salam kesejawatan. Hidup Etika Kedokteran Indonesia.

Hormat kami,
DR. Dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K) (Ketua MKEK PB IDI) dan seluruh pengurus

Prof. DR.med. Dr. Frans Santosa, Sp.JP (Editor Kepala JEKI)

Dr. Pukovisa Prawiroharjo, Sp.S (Manajer JEKI)
Dan seluruh Editor, reviewer, penulis, serta semua yang berkontribusi.

Negeri Haha Hihi Gus Mus

Bukan karena banyaknya grup-grup lawak yang membuat negeriku kocak

Justru grup-gurp lawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak

Negeriku lucu dan para pemimpinnya sering mengocok perut

Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan

Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan

Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan

Banyak yang terus pamer kepengecutan dengan lagak yang memuakkan

Ha . . . ha . . ha.

Penegak keadilan jalannya miring

Penuntut keadilan kepalanya pusing

Hakim main mata dengan maling

Wakil rakyat baunya pesing

Hi . . . Hi . . Hi.

Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan sendiri

Kalian hapal pepatah petitih untuk mengelabui mereka yang tertindih

Pepatah – petitih ha hah

Anjing menggonggong kafilah berlalu

Sambil mengonggong kalian terus berlalu

Ha . . . ha . . hah.

Ada udang dibalik batu

Udang kepalanya batu

Ha . . . ha . . hah.

Sekali dayung dua pulau terlampaui

Sekali untung dua pulau terbeli

Ha . . . ha . . hah.

Gajah mati meninggalkan gading

Harimau mati meninggalkan belang

Kalian mati meninggalkan hutang

Ha . . . ha . . hah.

Hujan emas di negeri orang

Hujan batu di negeri sendiri

lebih baik yuk hujan-hujanan caci maki

Terjebak dalam panggung formalistis/aristokrat sebagai ciri Budaya Nusantara.

Pada Pagi ini saya membaca salah satu berita di salah satu website. Dalam beritanya menyatakan bahwa Menteri Keuangan Srimulyani mengatakan:
“Pak Ahok rela di sembelih dan berkorban demi bangsa ini .
kini orang orang yang tidak pilih ahok sekarang menyesal , Pak Ahok walau tidak jadi gubernur tapi pantasnya jadi Presiden , karena bukti jelasnya ada di pendapatan APBD DKI yang hasilnya di luar dugaan ,hasil tersebut melebihi pencapaian seorang Gubernur. Ahok semasa kepemimpinannya. Yang pertama adalah dana CSR yang dulu sepertinya kurang disorot, namun Ahok memanfaatkan hal itu dengan sangat maksimal sehingga hasilnya dapat dilihat dari banyaknya RPTRA yang dibangun tanpa APBD DKI Jakarta sama sekali. Ini merupakan penghematan yang sangat luar biasa untuk negara Indonesia. Dengan modal sekecil-kecilnya Ahok dapat membangun dengan maksimal.”

Untuk selengkapnya dapat di baca pada Link berikut.

Bagi saya adalah betapa budaya kita yang terkooptasi dengan “budaya panggung/Formalitas/aristokrat”, sehingga para “pemain cerdas Politik” selalu memainkan “gaya panggung” terutama dalam acara yang di liput “pers” dengan maksimal, sedangkan disisi lain tentang pengungkapan fakta “kebenaran” yang banyak dilakukan para tokoh yang tidak pandai “bersilat lidah” dalam menjelaskannya sesuatu informasi yang terkait isue faktual (komunikasi politik kurang baik), sedangkan masyarakat umum yang telah terkooptasi dengan “gaya sinetron” (panggung/formalitas) dalam menilai suatu peristiwa…. akibatnya “fakta kebenaran” harus terkalahkan .,,,
dan inilah “harga” bagi proses kematangan dan konsolidasi DEMOKRASI Indonesia yg masih terjebak dengan “kepuasan masyarakat” dengan rata rata pendidikan rendah, terutama lemahnya vokasi literasi pendidikan politik secara esensial dan akan menjadi penentu dalam keputusan “SUARA TERBANYAK” salam Demokrasi ala negara liberal, bukan DEMOKRASI NUSANTARA yg dilakukan dg cara “musyawarah mufakat”, suara terbanyak adalah “pintu darurat” bagi gagalnya musyawarh mufakat.

Contoh Dalam kasus diatas , Masyakat terkooptasi dengan “fatsun normatif” dengan “bagusnya” gubernur yang bisa belanjakan dananya secepat cepatnya dan sebanyak banyaknya apa bedanya untuk membangun daerahnya gubernur yang pinter membangun daerahnya (dengan perencaan yg bagus dan tidak pelit untuk kepentingan rakyat).

Kita terjebak dalam “panggung formalistis/aristokrat” sebagai ciri Budaya Nusantara. Peluang “berfikir” kontekstual dan “out of the box” sangat kecil, walaupun hal tersebut merukan fakta “kebenaran”.

Dalam diskusi dengan banyak tokoh budaya nasional, saya pernah bertanya, mungkinkah budaya “panggung” tersebut diganti dengan budaya sebaliknya.

Jawabnya rata-rata, “tidak bisa” karena sudah “terbentuk oleh alam” dan saya setuju, terbukti dapat memastikan “keagungan” budaya Nusantara, contohnya Pancasila (Oleh bung Karno sebagai kristalisasi butiran kearifan masyarakat Desa, sebagai refrentasi “indigionus people” Indonesia, yang menjadi cara pandang NKRI).

Tetapi menurut saya masih ada yang diupayakan adalah, melakukan perubahan “Mekanisme dan tata cara pementasan”Sesuai dengan tuntutan “penonton”/rakyat”. contoh; Jokowi menjadi Presiden Dengan penguatan tema “Jokowi adalah Kita”. Cara fikir masyarakt di “cerdaskan” .

Tantangan budaya ini harus kita jawab bersama .

Hanibal Hamidi

 

Menengok kasus Stunting di Maluku dalam kacamata konsultan Generasi Sehat dan Cerdas

Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting. Lebih dari sepertiga anak berusia di bawah lima tahun di Indonesia tingginya berada di bawah rata-rata. Pada umumnya kekurangan gizi kronis ini biasanya berhubungan dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah.

Di Provinsi Maluku, Meskipun terjadi penurunan prevalensi balita stunting dari  32,3 (2015) menjadi 29,0 (2016), namun masih terdapat 4 KAB/KOTA yang mengalami Peningkatan Prevalensi Balita Stunting yakni kabupaten Maluku Tengah 21,1 (2015) mengalami peningkatan 23,2 (2016), Kota Ambon 30,0 (2015) mengalami peningkatan 32,6 (2016), Kabupaten Maluku Barat Daya 28.9 (2015) berubah 35,7 (2016) dan Kepulaun Aru 36,7 (2017) mengalami peningkatan 40,2 (2016).

Menurut Koordinator Konsultan GSC Maluku, Dwijo Darmono, Bahwa pelaksanaan Rakor POKJA AMPL itu sebagai bentuk komitmen sekaligus dukungan Pemerintah Provinsi untuk persiapan penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) di Kabupaten, kegiatan itu juga merupakan penerjemahan dari RPJMN 2005-2025 yang fokusnya pada tahun 2019 untuk penyehatan lingkungan, menyediakan air minum yang aman dan sanitasi yang  layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk selengkapnya dapat di baca pada Link berikut

 

TERBUNUHNYA KEBENARAN

Tentara musuh memasuki sebuah desa. Mereka menodai kehormatan seluruh wanita di desa itu, kecuali seorang wanita yang selamat dari penodaan. Ia melawan, membunuh dan kemudian memenggal kepala tentara yang akan menodainya.

Ketika seluruh tentara sudah pergi meninggalkan desa itu, para wanita malang semuanya keluar dengan busana compang-camping, meraung, menangis dan meratap, kecuali satu orang wanita tadi. Ia keluar dari rumahnya dengan busana rapat dan bersimbah darah sambil menenteng kepala tentara itu dengan tangan kirinya. Para wanita bertanya: “Bagaimana engkau bisa melakukan hal itu dan selamat dari bencana ini?”

Ia menjawab: “Bagiku hanya ada satu jalan keluar. Berjuang membela diri atau mati dalam menjaga kehormatan.”

Para wanita mengaguminya, namun kemudian rasa was-was merambat dalam benak mereka, bagaimana nanti jika para suami menyalahkan mereka gara-gara tahu ada contoh wanita pemberani ini. Mereka kawatir sang suami akan bertanya ” Mengapa kalian tidak membela diri seperti wanita itu, bukankah lebih baik mati dari pada ternoda ?”

Kekaguman pun berubah menjadi ketakutan yang memuncak. Bawah sadar ketakutan para wanita itu seperti mendapat komando….mereka beramai ramai menyerang wanita pemberani itu dan akhirnya membunuhnya. Ya…membunuh kebenaran agar mereka dapat bertahan hidup dalam aib, dalam kelemahan, dalam fatamorgana bersama.

Beginilah keadaan kita saat ini, orang-orang yang terlanjur rusak…..mereka mencela, mengucilkan,menyerang dan bahkan membunuh eksistensi orang-orang yang masih konsisten menegakkan kebenaran, agar kehidupan mereka tetap terlihat berjalan baik walau sesungguhnya penuh aib, dosa, kepalsuan, pengkhianatan, ketidak berdayaan, dan menuju pada kehancuran yang nyata.

Sebelum terlambat, pastikan berani berpihak kepada KEBENARAN…!!!

penetapan prioritas dana desa tahun 2018

Alhamdulillah semua kebutuhan Kesehatan termasuk bagi permaslahan “stunting” (air bersih, sanitasi dan Gizi) dan Pendidikan (PAUD dan Taman Bacaan) serta Lingkungan pemukiman (sampah dll) yang kita perjuangkan bersama telah terakomodasi dalam “Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018”. Semoga kearifan warga Desa melalui Musyawarah Desa memiliki cara pandang dan keinginan yang sama sehingga menjadikan kegiatan tersebut termasuk dalam RKP dan APB Desa. Amin.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas dana desa tahun 2018 yang dapat di download pada  ⁠⁠⁠⁠Link berikut

Hanibal Hamidi

Rapat Integrasi Rumah Desa Sehat dan Puskesmas

Mendampingi Paparan dr. Mukti Eka Rahadian, Mars, MPH, Kabid Analisis Lingkungan Strategis Kemenkes, dalam gagasan perubahan Di BBPK Kemenkes, Implementasi Permemdesa PDTT Tentang Dana Desa Bidang Kesehatan, sebagai landasan instrumen Integrasi Rumah Desa Sehat dan Puskesmas, berasama Ibu Trisa (Kepwla Pusat Determinan Faktor Kesehatan) dan Bpk Zainal (Promotor), di Cilandak pada jumat 6 Oktober 2017.

Blog at WordPress.com.

Up ↑