Penghargaan Bagi PBNU Atas Dukungan Pada Agenda PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDONESIA SEHAT BERBASIS PERDESAAN SEHATA SELURUH INDONESIA, Jakarta 2014, Asdep Kesehatan, HH.

Is this public mental health issue?

Is this public mental health issue?

Please make comments.

Xxxxxxxcopastxxxxx
Copas dr group Fisip UI sptnya bagus utk menjadi wacana kita : Adriano Rusfi, Psikolog

LGBT : SEBUAH GERAKAN PENULARAN

26 JANUARI
Mungkin ada yang heran bertanya, kenapa saya begitu keras terhadap perilaku Lesbianism, gay, bisexual and transexualism (LGBT). Saya seakan penuh murka dan tak memberikan sedikitpun ruang toleransi bagi pengidapnya.
Mungkin saya perlu klarifikasi bahwa saya tidak sedang bicara tentang pelaku, orang dan oknum. Terhadap oknum, orang dan pelaku LGBT, kita harus tetap mengutamakan kasih-sayang, berempati, merangkul dan meluruskan mereka. Dan saya juga tidak sedang bicara tentang sebuah perilaku personal dan partikular. Saya juga tak sedang bicara tentang sebuah gaya hidup menyimpang yang menjangkiti sekelompok orang. Karena saya sedang bicara tentang sebuah GERAKAN !!!

Ya, saya sedang bicara tentang sebuah GERAKAN : ORGANIZED CRIME yang secara sistematis dan massif sedang menularkan sebuah PENYAKIT !!! Sekali lagi, bagi saya ini bukan semata perilaku partikular, sebuah kerumun, bahkan bukan lagi semata-mata sebuah gaya hidup, tapi sebuah harakah : MOVEMENT !!! Terlalu paranoidkah kesimpulan ini ???

Saya telah mengumpulkan begitu banyak kesaksian di kampus-kampus tentang mahasiswa-mahasiswa normal kita yang dipenetrasi secara massif agar terlibat dalam LGBT dan tak bisa keluar lagi darinya. Perilaku mereka sangat persis seperti sebuah sekte, kultus atau gerakan-gerakan eksklusif lainnya : fanatik, eksklusif, penetratif dan indoktrinatif. Ya, ini telah berkembang menjadi sebuah sekte seksual.

Kenapa mereka perlu menjadi sebuah gerakan ?

Karena target mereka tak main-main : mendorong pranata hukum agar eksistensi mereka sah secara legal. Dan untuk itu mereka membutuhkan beberapa prasyarat :

Pertama, jumlah mereka harus signifikan secara statistik, sehingga layak untuk mengubah asumsi, taksonomi dan kategorisasi

Kedua, keberadaan mereka telah memenuhi persyaratan populatif, sehingga layak disebut sebagai sebuah komunitas

Ketiga, perilaku mereka telah diterima secara normatif menurut persyaratan kesehatan mental dari WHO
Untuk memenuhi ketiga hal ini, maka organisasi ini harus mampu menularkan penyimpangannya secara eksponensial kepada lingkungannya. Mereka telah mempelajari hal itu dari keberhasilan “perjuangan” saudara-saudara mereka di Amerika Serikat. Mereka sadar, pertumbuhan jumlah mereka hanya bisa dilakukan lewat penularan, mengingat mereka tak mungkin tumbuh lewat keturunan. Mereka sadar, tanpa penularan mereka akan punah !!!

Kenapa harus menyasar mahasiswa ?

Sebenarnya yang ingin mereka sasar ada dua : Pertama, mahasiswa; dan yang kedua, institusi akademik. Mereka menyasar mahasiswa, karena mahasiswa adalah generasi galau identitas dengan kebebasan tinggi dan tinggal di banyak tempat kost. Sedangkan institusi akademik perguruan tinggi mereka butuhkan untuk menguatkan legitimasi ilmiah atas “kenormalan” mereka. Mereka bergerilya secara efektif, dengan dukungan payung HAM dan institusi internasional.

Bacaan dan renungan dari Tere lie:

*Sesama jenis

Per 1 Januari 2015, tercatat ada 17 negara yang undang-undangnya telah melegalkan perkawinan sesama jenis. Dan akan menyusul belasan negara lain. Trend dukungan atas perkawinan sesama jenis terus bertambah.

Silahkan tanya ke politisi negeri ini, apakah mereka akan melegalkan perkawinan sesama jenis di Indonesia? Sekarang sih saya yakin jawabannya: TIDAK. Tapi 20-30 tahun lagi, tergantung situasinya. Jika itu membuat mereka terpilih, akan banyak politisi yang bersedia menyetujuinya. Saya tidak berlebihan. Itu rasional sekali. Silahkan cek di negara2 lain. Tahun 1950, tidak ada satupun negara yang melegalkan perkawinan ini, tapi dunia berubah sangat cepat, kelompok pendukung kebebasan semakin besar, kelompok yang tidak peduli, i dont care semakin banyak, sistem demokrasi mempercepat legalisasi perkawinan sesama jenis. Sah. Atas nama kebebasan.

Semua agama melarang perkawinan sesama jenis. Tapi demokrasi tidak mengenal kitab suci. Kalian tahu, bahkan homo kelas berat, masih santai pergi ke gereja, ke tempat2 ibadah. Mereka hanya mengenal suara terbanyak. Saya kasih contoh, Brazil, Mei 2011 mereka melegalkan perkawinan sesama jenis. Apakah orang Brazil tidak beragama? 90% penduduk mereka beragama, lantas apakah tidak ada di sana yang keberatan dengan legalisasi ini? Jawabannya sederhana: mayoritas tutup mata. I dont care. Urus saja masing2. Saya tidak mau recok. kamu jangan rese. Yang sesama cowok mau ciuman di tempat umum pun, bodo amat. Toh, mereka tidak mengganggu saya.

Dulu, Brazil itu sangat religius. Lantas kenapa sekarang jadi berubah sekali? Bagaimana mungkin politisi mereka meloloskan UU itu? Apakah rakyatnya tidak keberatan. Itulah kemenangan besar paham kebebasan. Mereka masuk lewat tontonan, bacaan, menumpang lewat kehidupan glamor para pesohor. Masyarakat dibiasakan melihat sesuatu yang sebenarnya mengikis kehadiran agama. Awalnya jengah, lama-lama terbiasa, untuk kemudian apa salahnya? Di sisi lain, eksistensi agama dipertanyakan. Tuh lihat, toh yang beragama juga bejat, tuh lihat, mereka juga menjijikkan. Fobia agama dibentuk secara sistematis, dimulai dari pemeluknya sendiri, untuk kemudian, orang2 dalam posisi gamang, mulai mengangguk, benar juga. Orang2 jadi malas mendengarkan nasehat agama, buat apa? Urusa sajalah urusan masing2.

Rumus ini berlaku sama di seluruh dunia. Apapun agamanya. Bahkan termasuk dalam kasus, tidak ada agama di suatu tempat, hanya ada nilai-nilai luhur–yang pasti juga akan melarang pernikahan sesama jenis. Fasenya sama persis. Strateginya juga sama. Dekatkan mereka dengan materialisme dunia, jauhkan mereka dari nilai-nilai luhur. Gunakan teknologi untuk mempercepat prosesnya. Internet misalnya, itu efektif sekali menyebarkan berita, propaganda, dsbgnya.

Apakah Indonesia juga akan begitu?

Silahkan tunggu 20-30 tahun lagi. Jika tidak ada yang membangun benteng2 pemahaman bagi generasi berikutnya, tidak ada yang membangun pertahanan tangguh, malah sibuk saling sikut berkuasa, sibuk berebut urusan dunia, sibuk dengan urusan duniawinya, 20-30 tahun lagi, kita akan menyaksikan pasangan cowok bermesraan di tempat2 umum. Tetangga sebelah rumah kita adalah pasangan sesama jenis, dan mereka dilindungi oleh UU, karena sudah dilegalkan. Ketika masa itu tiba, kalian bisa kembali mengeduk catatan ini.

Pedulilah, hidup ini bukan cuma urusan pribadi masing-masing. Hidup ini tentang saling menjaga, saling menasehati, saling meluruskan. Pedulilah, Kawan, ikut menyebarkan pemahaman baik, lindungi keluarga, teman, remaja, dan semua orang yang bisa kita beritahu agar menjauhi prilaku melanggar aturan agama, nilai2 kesusilaan.

*Tere Liye

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464@gmail.com #HibahDiriTukDesa Blog; perdesaansehat.com

KPK Larang Dokter Terima Sponsor Farmasi – persesaansehat.com

DOKTER DILARANG TERIMA-SPONSOR LANGSUNG DARI FARMASI

Selasa, 2 Februari 2016 16:14 WIB – 1.877 Views

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Gedung KPK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta (ANTARA News) – KPK, Kementerian Kesehatan, organisasi dokter dan asosiasi perusahaan farmasi menyepakati aturan untuk mencegah gratifikasi kepada para dokter yang diberikan langsung oleh perusahaan farmasi saat menghadiri seminar kesehatan.

“Substansi pertemuan adalah tidak ada lagi pemberian sponsorship dari perusahaan farmasi ke individu dokter, jadi sponsorshipdiberikan kepada RS untuk dokter PNS sedangkan untuk dokter swasta diberikan kepada organisasi profesi. Mekanismenya akan diatur Kemenkes, begitu ada mekanismenya jadi maka akan langsung berlaku, sehingga harapannya tidak ada lagi gratifikasi kepada dokter dan conflict of interest dapat dihindarkan,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan pada konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Konferensi pers ini juga dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Purwadi, Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Dorodjatun Sanusi, Konsil Kedokteran Indonesia Bambang Supriyatno, Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Reri Indriani dan Sekjen IDI Adib Khumaidi.

“Intinya adalah di profesi kedokteran perusahaan farmasi itu biasa memberikansponsorship misalnya biaya perjalanan dan akomodasi hadir di seminar, pemberian ini biasanya ditujukan langsung ke individu dokter.”

“Namun saat ini khawatir kalau menurut UU pemberian itu masuk gratifikasi karena termasuk pemberian yang terkait dengan jabatan dan kewenangan khususnya bagi dokter-dokter PNS, jadi harus dilaporkan dan ditetapkan KPK selain itu juga dikhawtirkan dari sponsorship itu adaconflict of interest sehinga sulit dibedakan mana pemberian pamrih dan tanpa pamrih,” tambah Pahala.

Untuk mengatasi hal itu, KPK melakukan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan termasuk asosiasi perusahaan farmasi International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG) dan Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia.

“Sehingga asosiasi besar perusahaan farmasi seperti GP Farmasi dan IPMG sepakat tidak memberikan sponsorshipkepada individu dokter sehinggasponsorship dokter PNS diberikan ke insitusi yaitu rumah sakit jadi bila ada penawaran maka RS yang menunjuk dokter yang bersangkutan,” jelas Pahala.

Menurut Pahala, sponsorship dari perusahaan farmasi tetap diperlukan oleh para dokter karena dokter harus menghadiri seminar-seminar dan pelatihan untuk menambah ilmu dan kredit profesinya.

Sedangkan Bambang Supriyatno dari Konsil Kedokteran Indonesia menekankan agar pendidikan yang berkelanjutan bagi dokter dilakukan dengan cara yang elegan.

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Dari Mana Berasal Manusia Nusantara ?

JANUARI 31, 2016BY GLENNMARS

Kamu Orang Mana?

Maka dari kecil kita akan menjawab “orang Indonesia”.

Orang Indonesia dari mana?

Maka kita akan menjawab tempat kita dilahirkan. Kadang diikuti dengan suku.

Dari mana kah suku-suku orang Indonesia berasal?

Lebih dari 5 tahun, dr. Herawati Sudoyo, M.S., Ph.D. bersama rekan-rekannya dari Eijkman Institute, mengelilingi seluruh kepulauan Nusantara untuk bertemu dengan orang-orang suku asli. Dengan berbagai pendekatan sesuai dengan adat dan kebudayaan setempat Ibu Hera mengambil darah dari orang-orang asli untuk dicek DNA masing-masing. Buat apa?

“Jangan berani-berani lawan DNA” katanya saat menyampaikan hasil penemuannya. Karena DNA tak pernah berdusta. Dari DNA lah kita bisa mengetahui asal usul genetika kita. Campurannya dari mana saja. Pewarisan DNA kita ada tiga. Dari ayah dan ibu yang menikah, dari penurunan hanya ibu (ayah tidak ada kontribusi) dan hanya dari kromosom Y.

Gen campuran ternyata ditemukan pada hampir semua etnik di Indonesia. Yang dari ratusan ribu tahun yang lalu merupakan campuran dari Alatic, Sino-Tibet, Hmong-Mien, Tai Kadai, Austro Asiatik, Austronesia, Papua, Dravidia, Indo-Eropa, dan Niger-Kongo.
Manusia Jawa asli misalnya, ternyata membawa gen dari Austro-Asiatik dan Austronesia. Austronesia hampir ditemukan pada semua entik di Indonesia. Papua yang full gen Papua, saat bergeser ke kepulauan Alor ternyata ditemukan gen dari Formosa. Orang Mentawai 100% sama dengan Formosa.

“Tak ada gen murni. Manusia Indonesia ialah campuran beragam genetika dan semuanya pada dasarnya berasal dari Afrika” kata Hera menutup penjelasan yang menarik setelah menampilkan video perjalanan migrasi umat manusia 200.000 tahun yang lalu saat Homo Sapiens pertama.

Ada yang bertanya, apakah Pithecantropus Erectus (manusia purba yang juga disebut Java Man) ada hubungannya? “PUTUS” kata Hera, “dengan Bumi Nusantara. Tidak ada hubungan dengan turunan kita. Kemungkinan besar karena bencana alam.”

Pertanyaan mendasar, kalau sumbernya satu: AFRIKA kenapa kita bisa terlihat berbeda-beda? DNA kita bereaksi terhadap lingkungan kita. Lapangan mempengaruhi ketebalan kulit, tinggi badan, melanin dan pigmen. Makanya pelari Indonesia tak berlari secepat orang Kenya yang merupakan moyang orang Indonesia.

Penemuan yang membuka mata dan menjawab misteri asal mula orang Indonesia ini, menjawab satu misteri: lalu siapakah Pribumi dan Non-Pribumi?
Pribumi adalah sebutan untuk orang Indonesia ASLI. 100% orang Indonesia. Sekarang kita bisa menjawab dengan lantang: TIDAK ADA. Tidak ada orang Indonesia asli. Semua pendatang.
Kalaupun ingin dipecah, pribumi pertama datang dari Afrika 40-50 ribu tahun lalu di Timor yang terbukti dari bentuk tubuh berkaki panjang dan berambut keriting. Pribumi kedua, Deutro Malay dari daratan Asia Tenggara ke Sumatera melalui Sungai Siak. Pribumi ketiga, Proto Malay yang datang dari dan ke tempat yang sama. China pertama datang tahun 400-an bertemu dengan Cheng Ho di dekat Semarang. Pribumi India diketahui datang abad ke 4-5 dan seterusnya. Penjelasan ahli tata kota Marco Kusumawijaya ini digenapi oleh JJ. Rizal dengan perkataan “Pribumi itu sikap bukan darah”.

Orang Indonesia baru ada pada tahun 1945 sebagai kategori politik (warga) tak tergantung dari kategori genetiknya. Padahal dalam panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ada 3 orang berdarah China dan 1 orang berdarah Arab. Lanjut Marco lagi. Yang berarti kalau kita saat ini masih menyebut Pribumi dan Non Pribumi artinya kita masih hidup di zaman kolonial.

Perspektif waktu menjadi penting karena 40-50 ribu tahun yang lalu kita semua pendatang. Maka soal rasa kebangsaan, nasionalisme dan kecintaan pada Nusantara, siapa yang dapat mendefinisikannya? Soe Hoek Gie, Hok Djin dan Ong Hok Ham yang saat itu disebut Non-Pribumi akan terasa lebih nasionalis ketimbang Pribumi yang membantai pasca 65.

Perbincangan ini akan semakin mengasyikkan saat kita bisa melepas atribut “pribumi dan non-pribumi” untuk kemudian menerima fakta bahwa kita semua adalah pendatang. Sehingga nasionalisme bukan lagi soal darah, tapi sikap. Tak lagi terbutakan oleh pemakai Batik setiap hari dan hafal Pancasila menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud “Cinta Indonesia”. Tapi lebih kepada sikap, perilaku, perbuatan dan hasil yang memajukan peradaban orang Indonesia semakin beradab.

20160123_10455220160123_10460020160123_10461220160123_120044

Tentunya temuan ini melegakan bagi saya sebagai keturunan China yang lahir di Indonesia. Sejak kecil sulit bergaul dengan tetangga sekitar di kampung Betawi. Belum lagi tuduhan Komunis dan Atheis. Bertahun lamanya di awal kehidupan bermasyarakat, saya merasakan kelimbungan identitas. Kalau saya bukan orang Indonesia lalu siapa saya? Di negara mana kah saya diterima? Ke dataran China tentu bukan pilihan. Tak ada saudara dan kampung halaman di sana.

Untuk ini semua, saya merasa kehadiran bintang-bintang bulu tangkis di masa jayanya seperti Liem Swie King dan Susi Susanti mulai meleburkan kita. Semakin ke sini semakin banyak bintang-bintang dari dunia POP yang keturunan China dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Tentunya para politisi, negarawan, ahli sejarah, seni dan budaya keturunan juga semakin menghilangkan jarak. Dan yang sekarang paling hits di beragam media, gubernur DKI Jakarta: Ahok.

Sebentar lagi Sincia, Gong Xi Gong Xi.

Pertanian Alami Memulihkan Kedaulatan Petani – perdesaansehat.com

perempuan-pertanian-resize-704x400

Pertanian Alami Memulihkan yang Telah Rusak

Sudah sejak dulu nenek moyang Kita mempraktekkan Pertanian Alami: bertani tanpa merusak tanah dan membunuh kehidupan lainnya

Revolusi Hijau yang dimulai dan digalakkan Pemerintahan Suharto pada 1976 telah banyak mengakibatkan efek negatif terhadap lingkungan pertanian. Alih-alih ingin meningkatkan produksi pertanian, Revolusi Hijau justru kian membuat lahan pertanian rusak dan petani tak berdaulat. Dimulai dari bibit, petani yang dulunya mampu menghasilkan benih-benih lokal berkualitas, mulai saat itu harus bergantung kepada bibit buatan perusahaan. Belum lagi hasil pertanian yang mulai teresidu oleh bahan-bahan kimia yang menyebabkan berbagai macam penyakit.

Bertani yang tidak hanya mementingkan hasil tapi lebih pada proses saat itu mulai tereduksi. Petani hanya diposisikan sebagai pasar potensial yang berfungsi menyerap produk pabrikan korporasi dan hanya bertugas menghasilkan pangan murah. Mulai bibit, pestisida dan pupuk yang tak ramah lingkungan. Saat itulah, petani tak lebih objek kepentingan pemerintah dan kalangan industri saja.

Menurut Buku Natural Farming, Rahasia Sukses Bertani di Masa Krisis, kondisi tersebut yang kemudian memunculkan apa yang dinamakan Pertanian Alami. Yakni pertanian yang ingin mengembalikan kedaulatan petani. “pertanian alami yang secara ekologis menjaga keseimbangan ekosistem, mengembangkan ekonomi rumah tangga dengan kegiatan produksi yang mampu memberikan keuntungan dan mencukupi kebutuhan rumah tangga.”

86Fonnong_Meskipun istilah Pertanian Alami sendiri berasal dari Dr. Chon Han Kyu dari Korea Selatan, namun sebenarnya sistem pertanian itu sudah dipraktekkan sejak lama oleh nenek moyang Indonesia. Dengan kata lain, bukan merupakan cara baru bagi petani Indonesia. Dengan falsafah yang sederhana tapi bermakna, yakni: “Semua makhluk punya hak hidup dan proses kehidupan sendiri-sendiri, persoalannya tinggal bagaimana kita mampu mengatur keselarasan hidup bersama tersebut.”

Ya, pertanian alami memang sangat mendukung kearifan lokal yang masyarakat punya sejak dulu. “…seperti pengetahuan masa tanam, kalender musim/pronoto mongso, kecocokan tanaman dengan karakteristik petani hingga topografi/geografi setiap daerah,” tulis buku yang dieditori oleh Lily N. Batara dan Ika N. Krishnayanti itu.

Dengan cara seperti ini, lewat pengetahuan yang holistik dan dukungan semua petani dapat berdaulat. Sehingga, dapat memainkan perannya menyediakan pangan yang sehat dan aman bagi keluarga dan kita semua.

Budaya bertani alami kemudian akan menghidupkan kembali peran-peran penting dari setiap individu yang terlibat dalam usaha tani, laki-laki dan perempuan petani, pedagang, dan konsumen, serta lingkungan hidup. (*)

– See more at: http://binadesa.co/pertanian-alami-memulihkan-yang-telah-rusak/#sthash.0LkQxQer.dpuf

Jumlah Penduduk Miskin Nasional Capai 28,51 Juta Jiwa – perdesaansehat.com

Jumlah Penduduk Miskin Nasional Capai 28,51 Juta Jiwa

KOPEL ONLINE, BOGOR – Berdasarkan DATA BPS yang dilansir per Januari 2016 di www.bps.go.id menunjukkan angka kemiskinan Indonesia per September 2015 mencapai hingga 28.51 juta jiwa.

Jumlah ini mengalami kenaikan dari jumlah orang miskin Indonesia tahun 2014 (27,73 juta jiwa). Sebagian besar orang miskin tersebut berada di Perdesaan dengan jumlah 17,89 juta jiwa, sementara di perkotaan terdapat sekitar 10.62 juta jiwa. Dari segi sebaran di pulau-pulau besar Indonesia, jumlah orang miskin paling tinggi berada di Pulau Jawa sebesar 15.31 juta jiwa dan terendah di Pulau Kalimantan sebesar 0,99 juta jiwa.

Sejak tahun 2009 jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin mencapai 32,53 juta jiwa. Jumlah ini terus mengalami penurunan tahun 2013 dan kembali mengalami kenaikan pada Maret 2014. Pada September 2014, jumlah penduduk miskin berada titik terendah yaitu 27,73 juta jiwa. Kemudian meningkat lagi pada Maret 2015 hingga mencapai 28,59 juta jiwa dan hanya turun sedikit pada September 2015 dengan jumlah 28,51 juta jiwa. (AR)

Jepang Paksa Warganya Beralih ke Transportasi Massal- perdesaansehat.com

http://m.detik.com/finance/read/2013/05/24/133049/2254990/4/kisah-jepang-paksa-warganya-beralih-dari-kendaraan-pribadi-ke-transportasi-massal

Kisah Jepang Paksa Warganya Beralih dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Massal

Suhendra – detikFinance

Kisah Jepang Paksa Warganya Beralih dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Massal
Jakarta – Pemerintah Jepang memiliki kebijakan yang efektif untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia patut mencontoh Negeri Matahari Terbit tersebut.

Atase Perhubungan Indonesia di Tokyo Jepang Popik Montanasyah mengatakan, pemerintah Jepang secara prinsip tidak membatasi atau melarang secara langsung kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor berapapun jumlahnya.

“Pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan di Jepang dimulai dari sisi eksternal pendukung yaitu tempat parkir yang sangat terbatas, pengenaan biaya parkir, biaya tol dan harga BBM yang tinggi serta hukuman dan denda yang memberatkan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran,” kata Popik dikutip dari situs Kementerian Perhubungan, Jumat (24/5/2013)

Ia menuturkan, kapasitas parkir untuk gedung kantor pemerintah di kota-kota besar seperti Tokyo berkisar untuk 20 sampai dengan 40 kendaraan setara mobil sedan. Untuk bangunan gedung perniagaan berkisar antara 50 sampai 100 kendaraan dengan biaya sebesar 600 yen/jam atau jika di kurs ke rupiah sekitar Rp 60.000/jam (1 yen= Rp 100).

“Bangunan ukuran ruko untuk perkantoran swasta atau pertokoan rata-rata hampir tidak memiliki tempat parkir tersendiri,” jelas Popik.

Popik menjelaskan untuk parkir di tepi jalan diperbolehkan secara longitudinal pada ruas jalan tertentu dengan batasan parkir maksimum bervariasi antara 15 menit sampai dengan 60 menit dengan biaya bervariasi mulai dari 300 yen (Rp 30.000) sekali parkir dan setelah waktu yang ditentukan mobil harus segera keluar dari tempat parkir tersebut.

Mengenai tempat parkir umum, lanjut Popik, kapasitas maksimumnya antara 10 sampai 30 kendaraan dan lokasi parkir ini untuk wilayah tertentu berjarak sekitar 700 meter antar tiap lokasi parkir, dengan biaya parkir mulai dari 800 yen per jam.

Sedangkan untuk biaya tol di Jepang berlaku sama baik di kota Tokyo maupun kota lainnya yaitu sekitar 600 yen untuk jarak terdekat dan 3.000 yen untuk jarak terjauh.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan dalam berkendaraan, pemerintah Jepang memberlakukan sanksi yang sangat ketat mulai dari sanknsi teringan yaitu berupa denda sampai yang terberat yaitu hukuman kurungan.

Ia mencontohkan pelanggaran terhadap aturan parkir akan dikenakan denda 6.000 yen (Rp 600.000). Menelepon pada saat mengemudikan kendaraan dikenakan denda 6.000 yen. Pelanggaran terhadap rambu maupun lampu lalu-lintas dikenakan denda 15.000 yen.

“Apabila terjadi pelanggaran berulang akan dikenakan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pelanggar tersebut. Pencabutan Surat Izin ini sangat dihindari oleh pengemudi mengingat proses pembuatan SIM yang sangat ketat dan diperlukan waktu jeda yang cukup lama untuk dapat memperoleh kesempatan kembali mendapatkan SIM,” jelas Popik.

Salah satu faktor lain yang mendukung Jepang mengalihkan warga yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum yaitu tingginya harga BBM yang diberlakukan pemerintah. Saat ini harga BBM di Jepang berkisar antara 140 sampai dengan 170 yen per liter (Rp 17.000) tergantung kualitas BBM-nya.

Selain itu, menurutnya masih ada satu langkah lagi yang dianggap paling berperan dalam membatasi jumlah kendaraan di Jepang. Popik menjelaskan, pemerintah Jepang sangat ketat dalam menerbitkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pemilik kendaraan bermotor harus dapat menunjukkan bukti bahwa telah memiliki tempat parkir untuk kendaraan yang akan dibelinya, atau telah melakukan sewa kontrak untuk parkir kendaraan yang lokasinya maksimum sejauh 2 km dari kediaman pemilik dengan biaya sewa sekitar 30.000 sampai 40.000 yen perbulan. Terhadap tempat parkir baik yang dimiliki sendiri atau kontrak sewa dapat dilakukan pembuktian atas lokasi yang diajukan pemilik oleh pejabat yang berwenang.

“Dengan demikian apabila seseorang berniat membeli kendaraan bermotor baru maka mau tidak mau harus menjual kendaraan yang lama atau apabila kendaraan tersebut tidak laku untuk dijual akan dilakukan pemusnahan (scrapping) melalui jasa layanan scrappingdengan biaya resmi mulai dari 70.000 sampai 150.000 Yen tergantung ukuran kendaraannya,” jelas Popik.

Langkah-langkah tersebut, ungkap Popik, diimbangi oleh pemerintah Jepang yang mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransportasi, dan mendorong pihak swasta dalam menyediakan kendaraan angkutan umum yang memadai serta mudah ditemui dan relatif dapat menjangkau hampir seluruh arah dan tujuan.

Pemerintah Jepang sangat memprioritaskan penggunaan angkutan umum mempergunakan kereta api dan bus. Keberpihakan pemerintah Jepang terhadap angkutan umum terlihat dari pemberian kompensasi khusus kepada pengusaha angkutan umum melalui kemudahan dan keringanan pajak hingga pemberian subsidi agar harga tiketnya terjangkau oleh masyarakat.

Untuk menjaga agar kualitas sarana serta prasarana angkutan umum seperti bus dan kereta api selalu memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, pemerintah selain menetapkan peraturan terhadap pengoperasian kendaraan angkutan umum juga melakukan pengawasan terhadap kualitas sarana dan prasarana dari keseluruhan sistem yang ada.

(hen/dnl)

#HibahDiriTukDesa #HDTD #desa #perdesaan

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)- perdesaansehat.com

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)

Konsep Definisi
Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) mengukur kekurangan (deprivation) setiap individu ke dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. IKM merupakan perkalian antara proporsi penduduk yang mengalami kemiskinan dan intensitas kemiskinan individu.

Rumusan

Kegunaan
– Mengidentifikasi kemiskinan rumah tangga secara multidimensi – Membedakan antara rumah tangga yang miskin dan tidak miskin secara multidimensi

Keterangan Tambahan

Interpretasi
Nilai Indeks Kemiskinan Multidimensi yang dihasilkan menggambarkan persentase rata-rata penduduk yang mengalami kekurangan multidimensi dilihat dari 10 indikator IKM, yaitu : 1. Tidak memiliki anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun (SMP) 2. Memiliki minimal satu anak usia sekolah (sampai kelas 9) 3. Memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang kekurangan gizi 4. Memiliki satu atau lebih anak yang meninggal dunia 5. Tidak memiliki listrik 6. Tidak memiliki akses air minum bersih 7. Menggunakan bahan bakar memasak dari bahan bakar arang, batubara atau kayu bakar 8. Memiliki rumah dengan lantai tanah 9. Tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu barang berikut ini : sepeda, sepeda motor, radio, kulkas, telepon, atau televisi.

Dihasilkan Oleh :
Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Pertanian tahun 2014

Tata Ruang Desa Yang Ditetapkan Oleh Desa Adalah Strategis – perdesaansehat.com

  • December 21, 2015

Peraturan Desa Tentang Tata Ruang Desa, adalah utama bagi Arah Desa Membangun Sekaligus Koridor Bagi Membangun Desa. #HibahDiriTukDesa #desa #perdesaan
Fasilitator SI, Arif Munandar di Kelas I Angkatan I Sekolah Desa GemawanSe

TATA RUANG DESA: Kades Apin Baru, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Marlinus (kiri) mempresentasikan tata ruang di desanya di hadapan hadirin, dipandu fasilitator Arif Munandar (kanan) dari Swandiri Institute di Kelas I Angkatan I Sekolah Desa Gemawan di kompleks kantor SI Pontianak, Minggu (20/12/2015). FOTO: MAHMUDI/GEMAWAN.

Pontianak, GEMAWAN.
Permasalahan tata ruang pada perencanaan tata ruang menjadi sarana transaksi ruang untuk kepentingan investasi yang mengabaikan hak-hak masyarakat. Minimnya keterbukaan informasi dan data spasial berdampak pada penyimpangan dan korupsi.

Masalah tata ruang lainnya, lemahnya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan, konflik sosial dan kerusakan lingkungan, dan komodifikasi Ruang.

Disampaikan Divisi Kampanye dan Advokasi Swandiri Institute (SI), Arif Munandar di pelajaran yang mengusung taju, “Tata Ruang Desa Berbasiskan Kearifan Lokal” di Kelas I Angkatan I Sekolah Desa Gemawan di kompleks kantor SI Pontianak, Minggu (20/12/2015).

“Konsepsi desa itu fisiografis, ekonomi, politik, dan kultur. Sedangkan gambaran hierarki rencana tata ruang adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, rencana rinci tata ruang (RRTR), dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” kata Arif.

Dikatakannya siklus penataan ruang itu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagaimana siklus terus berputar sebagaimana kebutuhan.

“Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang,” jelas Arif.

RTRW, lanjutnya, hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan.

Kawasan lindung, wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan budi daya, wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan perdesaan, wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

“Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhanmasyarakat hingga penetapan program pembangunan,” tutur Arif.

Perencanaan pembangunan lingkungan, tambahnya, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran, dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun, dan desa.

“Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan. Konsep perencanaan desa, berupa analisis, kebijakan, dan rancangan,” tutur Arif.

Secara garis besar, kata Arif, perencanaan desa mengandung pengertian sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun, dan desa

“Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan,” kupas Arif.

Penataan ruang, tuturnya, suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengen-dalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

“Alur penataan ruang dimulai tata ruang yang dibagi dua, pola ruang dan struktur ruang. Pola ruang dibagi dua, kawasan budidaya dan kawasan lindung. Sedangkan struktur ruang, berupa sarana dan prasarana,” ungkap Airf.

Dikatakannya dasar hukum rencana detail tata ruang desa (RDTRD) berupa undang-undang nomor 26 tahun 2007 (UU 26/2007) tentang Penataan Ruang, UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, UU 41/2009 tentang kehutanan, UU 32/2005 tentang kewenangan desa, UU 6/2014 tentang desa di pasal 83 tentang pembangunan kawasan perdesaaan, PP 72/2005 pasal 7 tentang kewenangan desa.

Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) 43/2014 di pasal 123 tentang pembangunan desa, Permendagri 1/2006 tentang penegasan batas daerah, Permendagri 27/2006 tentang penetapan dan penegasan batasan desa, dan Permendagri 51/2007 tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat.

“Posisi kebijakan tata ruang desa di UU 26/2007 di pemberdayaan masyarakat untuk pertanian, perikanan, perkebunan, hingga kehutanan. Pertahanan kualitas lingkungan berupa konservasi, budaya, ketahanan pangan, serta keseimbangan desa dan kota,” kupas Arif.

Permendagri 51/2007 juga mengamanatkan, jelasnya, ekonomi kerakyatan, desa fondasi pembangunan, roda ekonomi rill, kewirausahaan desa, sinergisitas pemangku kepentingan, dan koperasi desa.

Sedangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 16/2009 menyangkut tata ruang pertanian, pengelolaan sumber daya alam (SDA), pemukiman, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi .

“Penataan ruang kawasan perdesaan, diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten, atau kawasan secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. Disebut juga sebagai kawasan agropolitan,” papar Arif.

Rencana tata ruang kawasan agropolitan, imbuhnya, merupakan rencana rinci tata ruang satu atau beberapa wilayah kabupaten. Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan.

Rencana struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan. Rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa.

Kemudian ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan bagian wilayah kabupaten, merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih wilayah kabupaten, dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten.

Untuk kawasan perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.

“Pola ruang desa berupa kawasan budidaya, pemukiman, pertanian, kehutanan dan perkebunan, kawasan lindung, perhutanan sosial, hutan desa, hutam kemasyarakatan (HKm), hutan adat, tembawang, dan sebagainya,” kata Arif.

Struktur ruang desa pada pola linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai dan memanjang pantai. Pola permukiman desa di indonesia, memanjang jalan, sungai, pantai dan jalan kereta api di dataran rendah. Radial di wilayah pegunungan. Tersebar di wilayah perbukitan.

Usai menerangkan panjang lebar ihwal tata ruang desa dan lain-lain, Arif Munandar mengadakan simulasi kelompok dari siang hingga tengah malam. (Gemawan-Mud)

  • Share

WB_GSC_UU Desa_PSD_- perdesaansehat.com

#desa #kemiskinan #sehat #cerdas #paud

Tim WB Washington DC ke lokasi GSC desa Borang Kec Banyuasin I Kab Banyuasin : peserta 1. Laura Tuck-Vice Presiden WB Washington, dr unsur pemerintah sumsel 1. Bpk Najib Asiaten 3 Gub Sumsel 2. Ibu Novi Kepala Bappeda Sumsel 3. Joharmanyah PjOProvinsi dr WB Jkt 2. Rob Wrobel-TTL GSC WB Jkt 3. Rodigro Chaves Country Director WB indonesia 4. Kevin T pratices manager 5. Michail allen senior operation specialis 6. Tainur samad senior urban economist 7. Iwan gunawan senior disaster 8. Ann jeanette lead environmental specialist 9. Elif k special assistant 10. Ikwan Maulana dan Maureen Tuahatu Communication Spesialis

19 January, 2016 11:39

Kemiskinan Multidimensi:
Fasilitas Dasar Jadi Masalah Utama

JAKARTA, KOMPAS — Karakteristik kemiskinan multidimensi di Indonesia didominasi oleh dimensi standar hidup atau fasilitas dasar, yaitu sumber penerangan, air bersih, sanitasi, dan bahan bakar untuk memasak. Keempat indikator ini ditemukan hampir di semua provinsi.

Salah satu kesimpulan laporan penelitian kerja sama Ford Foundation, Lembaga Pemikir Prakarsa, dan Litbang Kompas menyebutkan, keempat indikator itu berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia.

Riset ini menggunakan tiga dimensi untuk pengukuran dengan total indikator sebanyak 11. Dimensi kesehatan menggunakan indikator akses air bersih, sanitasi, asupan gizi anak balita, dan akses pada layanan kesehatan maternal. Dimensi pendidikan meliputi keberlanjutan pendidikan, melek huruf, dan akses pada layanan pendidikan prasekolah. Dimensi standar hidup meliputi sumber penerangan, bahan bakar memasak, kondisi atap, lantai, dan bangunan, serta status kepemilikan rumah.

Pengukuran dan penghitungan yang dilakukan menghasilkan Angka Kemiskinan Multidimensi, Keparahan Kemiskinan Multidimensi, dan Indeks Kemiskinan Multidimensi.

Penelusuran di desa-desa sejak pekan lalu hingga Senin (18/1) menunjukkan, air bersih dan sanitasi menjadi persoalan utama di kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Banten, Sumatera Utara, Lampung, dan NTB.

Di Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, penduduk miskin membangun dan tinggal di gubuk di kawasan pantai. Gubuk dibangun dari seng, karton, atau plastik. Semuanya berlantai tanah.

Untuk buang air kecil dan buang air besar, penduduk setempat melakukannya di pantai karena tak satu gubuk pun memiliki jamban. Akibatnya, bau busuk menyengat di sepanjang pantai Desa Sidamukti. Air bersih pun nihil. Kebutuhan air dipenuhi dari sejumlah sumur. Persoalannya, air banyak mengandung kapur sehingga buruk bagi kesehatan.

Sebagian dari gubuk tersebut tidak memiliki saluran listrik. Beberapa lagi menyambung aliran listrik dari rumah penduduk yang permanen.

Kondisi serupa terjadi di Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang. Sebagian besar penduduk tak memiliki akses air bersih dan tak punya sanitasi yang baik. Kebutuhan air didapat dari sumur yang airnya berkapur. Sementara kebutuhan buang air kecil dan buang air besar dilakukan di sekitar rumah, kebun, atau pantai.

Kepala Desa Banyuasih Iyat Sanjaya menyatakan, pihaknya sudah meminta pemerintah untuk menambah jaringan dan daya listrik. Ia berharap hal itu bisa direalisasikan segera.

Listrik yang menyambung dari tetangga, menurut Iyat, membuat penerangan di satu rumah tidak maksimal karena dayanya amat terbatas. Situasi itu juga rawan menimbulkan kebakaran. Ini pernah terjadi pada 2010.

Berlantai tanah

Rumah milik puluhan warga Kampung Unte Mungkur, Desa Satahi Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, berlantai tanah dan berdinding bambu, atapnya dari pelepah kelapa. Ruangan di dalam rumah dibiarkan tanpa sekat, tanpa kamar.

Di belakang rumah terdapat gubuk kecil berukuran 2 meter x 2 meter tempat warga memasak dengan kayu bakar. Untuk mandi, cuci, dan kakus, warga langsung ke sungai. Untuk keperluan minum, warga mengangkut air bersih dari sungai setiap pagi.

Di Desa Omba Baru, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, warga masih memakai kayu bakar untuk memasak.

Di Desa Tejang, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, warga masih memasak dengan kayu bakar. ”Tabung elpiji bantuan dari pemerintah sering tidak dipakai karena harga gas mahal. Uangnya lebih baik disimpan untuk biaya sekolah anak,” kata Irma, warga setempat.

Manajer Senior Public Relations PLN Agung Murdifi mengatakan, untuk menanggulangi masalah listrik, pemerintah mempercepat program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Dengan demikian, jumlah penduduk yang menikmati aliran listrik diharapkan menjadi naik.

”Data tahun 2015, dari sekitar 64,3 juta rumah tangga di Indonesia, masih ada sekitar 8,5 juta rumah tangga yang belum mendapatkan aliran listrik. Namun, rumah tangga yang belum teraliri listrik semakin berkurang,” ucap Agung.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, pemerintah berencana memperluas program konversi minyak tanah ke gas, khususnya ke wilayah timur Indonesia.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono mengatakan, saat ini akses air minum masyarakat sekitar 68 persen dan akses sanitasi layak 60 persen. Untuk mencapai kondisi ideal diperlukan biaya sekitar Rp 128 triliun. (VIO/NSA/APO/BAY/LAS/NAD/RUL)

Kompas Cetak, 19 Januari 2016

Kisah Kusrin Adalah langkah awal Perubahan Padigma Pemerintah Era Kabinet Kerja Layaknya Keagungan Budaya Nusantara- perdesaansehat.com

http://m.detik.com/finance/read/2016/01/19/161513/3122049/1036/

http://m.detik.com/finance/read/2016/01/19/114327/3121726/1036/

Kusrin, Perakit TV Lulusan SD Akhirnya Dapat Sertifikat SNI

Jakarta – Menteri Perindustrian Saleh Husin memberkian Sertifikan Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Muhammad Kusrin selaku pemilik usaha UD Haris Elektronika, yang usahanya semapat tutup lantaran dianggap tidak memiliki SNI.

“Untuk inovasi yang telah dilakukan IKM UD Haris Elektornika, hingga produk TV buatannya dinyatakan lolos uji di Balai Besar Barang Teknik dan berhak mendapatkan serifikat SNI,” kata Saleh saat menyerahkan sertifikat SNI tersebut di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Perindustrian untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Saleh mengatakan, praktik seperti Kusrin ini sering kali ditemui bukan karena kesengajaan, tapi lebih pada ketidaktahuan dari pelaku usahanya itu sendiri.

Untuk itu, sudah menjadi kewajibannya membina pelaku usaha kecil dan menengah yang belum mengetahui kewajibannya untuk segera mengurus SNI.

“Bagi warga masyarakat yang mengetahui di sekitarnya ada kegiatan usaha yang belum ber-SNI bisa dibantu informasikan ke kami agar kami bisa memberikan pendampingan. Saya harap peran aktif Pemerintah Daerah juga,” pungkas dia.

Kusrin yang lulusan Sekolah Dasar (SD) itu memiliki usaha perakitan televisi menggunakan tabung komputer bekas.
‎‎
Usahanya sempat mendapat sandungan lantaran dianggap menyalahi aturan hukum tentang standar produksi sehingga usahanya sempat dihentikan dan seluruh barang dagangan yang tak lain adalah hasil kreasinya sendiri disita dan dimusnahkan.

Kusrin dianggap menyalahi pasal 120 (1) jo pasal 53 (1) huruf b UU RI no 3/2014 tentang Perindustrian serta Permendagri No 17/M-IND/PER/2012 , Perubahan Permendagri No 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap Tiga Industri Elektronika Secara Wajib.

(dna/hns)

SISTEM PENDIDIKAN TERBAIK – perdesaansehat.com

📚🎓
SISTEM PENDIDIKAN TERBAIK

Oleh: Muhammad Husnan

Sekitar Empat tahun yang lalu tepatnya di awal Ramadhan 1433 H Saya mengikuti kuliah subuh di Masjid dekat rumah. Ustadz yang berceramah menceritakan kisah nyata dari seorang rektor salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang sedang mencari sistem pendidikan terbaik yang dapat menghasilkan dan mencetak generasi yang cerdas, bermartabat dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan agama.

Untuk mencari sistem pendidikan terbaik, rektor tersebut pergi ke Timur Tengah untuk meminta nasihat dari seorang ulama terkemuka di sana. Ketika bertemu dengan ulama yang ingin ditemuinya, lalu dia menyampaikan maksudnya untuk meminta saran bagaimana menciptakan sistem pendidikan terbaik untuk kampus yang dipimpinnya saat ini.

Sebelum menjawab pertanyaan dari rektor, ulama tersebut bertanya bagaimana sistem pendidikan saat ini di Indonesia mulai dari tingkat bawah sampai paling atas?
Rektor menjawab, “paling bawah mulai dari SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, D3 3 tahun atau S1 4 tahun, S2 sekitar 1.5 – 2 tahun, dan setelah itu S3 untuk yang paling tinggi.

Jadi untuk sampai S2 saja butuh waktu sekitar 18 tahun ya? Tanya Sang Ulama. Iya, jawab rektor tersebut.
Lalu bagaimana jika hanya lulus sampai di SD saja selama 6 tahun, pekerjaan apa yang akan bisa didapat? Tanya kembali Sang Ulama.
Kalau hanya SD paling hanya buruh lepas atau tukang sapu jalanan, tukang kebun dan pekerjaan sejenisnya. Tidak ada pekerjaan yang bisa diharapkan jika hanya lulus SD di negeri Kami. Jawab si rektor.

Jika Lulus SMP bagaimana?
Untuk SMP mungkin jadi office boy (OB) atau cleaning service, jawab kembali si rektor. Kalau SMA bagaimana?
Kalau lulus SMA masih agak mending pekerjaan nya di negeri Kami, bisa sebagai operator di perusahaan-perusahaan, lanjut si rektor.

Kalau lulus D3 atau S1 bagaimana? Bertanya kembali Sang Ulama. Klo lulus D3 atau S1 bisa sebagai staff di kantor dan S2 bisa langsung jadi manager di sebuah perusahaan, kata si rektor.

Berarti untuk mendapatkan pekerjaan yang enak di negeri Anda minimal harus lulus D3/S1 atau menempuh pendidikan selama kurang lebih 15-16 tahun ya? Tanya kembali sang Ulama. Iya betul, jawab si rektor.

Sekarang coba bandingkan dengan pendidikan yang Islam ajarkan. Misal selama 6 tahun pertama (SD) hanya mempelajari dan menghapal Al-Qur’an, apakah bisa hapal 30 juz? Tanya Sang Ulama. Inshaa Alloh bisa, jawab si rektor dengan yakin. Apakah ada hafidz Qur’an di negeri Anda yang bekerja sebagai buruh lepas atau tukang sapu seperti yang Anda sebutkan tadi untuk orang yang hanya Lulus SD? Kembali tanya Sang Ulama. Tidak ada, jawab si rektor.

Jika dilanjut 3 tahun berikutnya mempelajari dan menghapal hadis apakah bisa menghapal ratusan hadis selama 3 tahun? Bisa, jawab si rektor. Apakah ada di negara Anda orang yang hapal Al-Qur’an 30 juz dan ratusan hadis menjadi OB atau cleaning service? Tidak ada, jawab kembali si rektor.

Lanjut 3 tahun setelah itu mempelajari tafsir Al-Qur’an, apakah ada di negara Anda orang yang hafidz Qur’an, hapal hadis dan bisa menguasai tafsir yang kerjanya sebagai operator di pabrik? Tanya kembali ulama tersebut. Tidak ada, jawab si rektor. Rektor tersebut mengangguk mulai mengerti maksud sang ulama.

Anda mulai paham maksud Saya? Ya, jawab si rektor.

Berapa lama pelajaran agama yang diberikan dalam seminggu? Kurang lebih 2-3 jam, jawab si rektor.

Sang ulama melanjutkan pesannya kepada si rektor, jika Anda ingin mencetak generasi yang cerdas, bermartabat, bermanfaat bagi bangsa dan agama, serta mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus nanti, Anda harus merubah sistem pendidikan Anda dari orientasi dunia menjadi mengutamakan orientasi akhirat karena jika Kita berfokus pada akhirat inshaa Alloh dunia akan didapat. Tapi jika sistem pendidikan Anda hanya berorientasi pada dunia, maka dunia dan akhirat belum tentu akan didapat.

Pelajari Al-Qur’an karena orang yang mempelajari Al-Qur’an, Alloh akan meninggikan derajat orang tersebut di mata hamba-hambaNya. Itulah sebabnya Anda tidak akan menemukan orang yang hafidz Qur’an di negara Anda atau di negara manapun yang berprofesi sebagai tukang sapu atau buruh lepas walaupun orang tersebut tidak belajar sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi karena Alloh yang memberikan pekerjaan langsung untuk para hafidz Qur’an. Hafidz Qur’an adalah salah satu karyawan Alloh dan Alloh sayang sama mereka dan akan menggajinya lewat cara-cara yang menakjubkan. Tidak perlu gaji bulanan tapi hidup berkecukupan.

Itulah pesan Sang Ulama kepada rektor tersebut. Mari kita didik diri dan keluarga kita agar senantiasa selalu membaca, mempelajari, dan menghapal Al-Qur’an agar hidup kita dimudahkan dan berkecukupan. Totalitas menjadi karyawan Alloh bukan hanya karyawan dari seorang manusia.

Semoga bermanfaat.

APA ITU PENDIDIKAN ? – perdesaansehat.com

Arif Hidayat menerbitkan sebuah catatan.

10 Desember 2013 pukul 12:42 ·

APA ITU PENDIDIKAN

Jika anda sepakat bahwa pendidikan itu sama dengan education (dlm bhs Inggris) maka marilah kita menelusuri apa itu education. Education berasal dari kata latin “educo” yg memiliki arti “to draw forth from within” (“menarik keluar dari dalam” atau mengeluarkan). Jadi education/pendidikan sebenarnya adalah proses mengeluarkan potensi dari dalam diri anak. Bukan mentransfer pengetahuan kepada anak.

Potensi-potensi itu sudah dititahkan oleh Allah dalam diri anak. Dan tugas kita adalah untuk menariknya keluar agar potensi-potensi itu berkembang baik.

Jika kita masih berfikir bhw anak itu ibarat keranjang kosong yg senantiasa siap menerima transferan ilmu, ini akan berakibat fatal. Ini kesalahan. Inilah yg terjadi di sekolah-sekolah kita. Akhirnya banyak terjadi kemubadziran. Mubadzir waktu, tenaga dan dana. Sekaligus mubadzir materi2 keilmuan yg ditransfer ke anak, karena tak sesuai dg potensi mereka.

Paradigmanya harus dikembalikan ke asalnya, sesuai makna “educo”.

Dengan berubahnya paradigma pendidikan dari “mengisi keranjang kosong” menjadi “mengeluarkan potensi”, terjadilah pergeseran/perubahan penting. Perubahan yang kelihatannya sederhana itu sebenarnya fundamental.

Banyak hal yang akan berubah dari pergeseran itu, antara lain:
– fokus pendidikan bukan guru/orangtua, tetapi anak
– fokus kegiatan bukan mengajar, tetapi belajar
– fokus evaluasi bukan pada penguasaan materi, tetapi pada keluarnya potensi
– anak tak dipaksa menyesuaikan diri dengan kurikulum, tetapi kurikulum ditujukan untuk melayani potensi anak
– arah kegiatan bukan top-down, tetapi bottom-up
– fungsi utama guru/orangtua bukan sebagai sumber ilmu, tetapi sebagai fasilitator
dll.

https://mobile.facebook.com/notes/arif-hidayat/apa-itu-pendidikan/642279392484770/

Rekaman Pidato Menteri Desa PDTT, Maewan Jafar Tentang Indeks Desa Membangun – perdesaansehat.com

Pidato Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pada Acara Peluncuran Indeks Desa Membangun 2015, https://youtu.be/jGhIl3O6wyY
https://youtu.be/jGhIl3O6wyY https://youtu.be/jGhIl3O6wyY https://youtu.be/jGhIl3O6wyY
https://youtu.be/jGhIl3O6wyY https://youtu.be/jGhIl3O6wyY https://youtu.be/jGhIl3O6wyY

0

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Museum Desa Merawat Peradaban dari Sudut Kampung – perdesaansehat.com

“KEJUANGAN BUDAYA MASA DEPAN NUSANTARA PADA PROSES PENYATUAN DUNIA BERBASIS DIGITAL SAAT INI ADALAH MENJADIKAN DESA SEBAGAI JANGKAR BUDAYA NUSANTARA

HanibalHamidi
merDesaInstitute

10371476_10203842485292270_150298783788033263_n.jpg?oh=11229579cfb2e6e310a498705062a1ae&oe=56D4E81C&__gda__=1460476358_94e639a3bec9c95504a17b7b965df14b
Andik Hardiyanto
28 Desember pukul 14:58
Sumber: Kompas Cetak, 28 Desember 2015

Museum Desa
Merawat Peradaban dari Sudut Kampung

Oleh: Gregorius Magnus Finesse

Saat ruang museum di kota-kota besar mulai ditinggalkan, berdebu, dan usang, mereka justru membangunnya di pelosok kampung. Semua bermula dari ikhtiar sederhana merawat jejak peradaban desa agar generasi muda tidak lupa dengan akarnya.

Satu menit berlalu, pandangan mata Irene Cahya (11) belum juga lepas dari wujud setrika besi dengan lambang ayam jago di atasnya. Siswi kelas VI SD itu terheran-heran oleh rupa setrika nirkabel warna hitam pekat itu. Walau tinggal di desa, dia belum pernah sekali pun melihat benda tersebut.

“Kalau enggak pakai kabel, listriknya masuk lewat mana, ya? Atau seperti HP (telepon seluler), kan di-charge dulu baru bisa dipakai?” kata Irene penasaran kepada teman-teman kelasnya yang lain.

“Itu setrika arang. Panasnya dari arang yang membara. Dulu, sebelum ada listrik di desa ini, semua orang pakai setrika seperti ini,” kata Wiyono, penjaga museum menjelaskan.

Senin (14/12) siang, Irene dan siswa-siswi SD Negeri 1 Dermaji mengunjungi Museum Naladipa di Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah museum desa yang dibangun secara swadaya oleh warga di salah satu pelosok Banyumas itu.

Ruangan museum itu tidak besar. Ukurannya sekitar 8 meter x 5 meter. Namun, kondisinya bersih, terang, dan terawat sehingga nyaman dikunjungi. Museum yang diberi nama Naladipa itu berada di kompleks Kantor Pemerintahan Desa Dermaji.

Memasuki ruangan museum terpampang rapi deretan perkakas pertanian, pertukangan, alat-alat rumah tangga, hingga jenis mata uang yang pernah berlaku di Indonesia dari masa ke masa. Benda-benda itu ditata rapi di atas meja-meja kecil.

Di tengah ruangan terdapat garu berukuran besar lengkap dengan mata bajaknya. Alat yang biasa ditarik sapi atau kerbau itu masih jadi perangkat wajib petani kala mengolah tanah sebelum masa tanam.

Benda-benda pertukangan dan pertanian yang lain adalah golok, gergaji, sabit, ani-ani, tampah, dan caping. Sementara di bagian alat-alat rumah tangga dapat dijumpai beberapa perkakas yang pernah dipakai masyarakat di masa lalu, seperti irus dan centong (sendok nasi) bambu, gogok atau kendi dari tanah liat, setrika arang, bokor, dan sentir (alat penerangan berbahan bakar minyak tanah).

Peradaban budaya

Naladipa juga memamerkan beberapa benda yang dulu digunakan sehari-hari sebelum kecanggihan teknologi mengubah peradaban, seperti radio transistor dan mesin tik manual. Di salah satu sudut ruangan terdapat sebuah kotak kaca yang memampangkan berbagai jenis mata uang logam dan kertas yang pernah dipakai sebagai alat tukar di negeri ini.

Pada setiap benda diikatkan secarik kertas berisi informasi yang mencantumkan nama benda serta fungsi alat itu. Penyebutan nama benda itu disesuaikan dengan daerah di Banyumas. Salah satunya gembes, yang dalam kertas informasi disebutkan sebagai botol aluminium wadah air minum bagi para musafir yang menempuh perjalanan jauh.

Kendati lokasinya cukup terpencil, sekitar 60 kilometer di sebelah barat daya Purwokerto, hampir setiap hari selalu ada yang berkunjung ke Museum Naladipa. Padahal, lokasi Desa Dermaji cukup sulit dijangkau karena dikepung perbukitan kapur. Satu-satunya akses menuju ke sana adalah jalan kecil yang curam dan berliku.

Semua keterbatasan itu tak membuat mereka kehilangan semangat membangun desa. Kepala Desa Dermaji Bayu Setyo Nugroho, penggagas museum desa Naladipa, mengatakan, sejak dibangun 2013, museum ini telah menyimpan 300-an koleksi. Museum ini menjadi cara masyarakat Dermaji mengabadikan sejarah perkembangan masyarakat setempat.

Rekaman budaya dan teknologi yang hidup di antara warga desa dari masa ke masa. Yang menarik, pihak desa kini menggarap tayangan audio visual berisi penjelasan dari setiap benda yang dipajang. Video interaktif itu akan diputar setiap kali pengunjung datang.

Itu karena sebagian besar koleksi artefak ini telah dianggap masa lalu. Andrianto (34), pengunjung dari Purwokerto, misalnya, mengaku pernah mengalami masa ketika dia dan keluarga jadi pendengar setia sandiwara melalui radio transistor.

“Padahal, baru sekitar 20 tahun lalu, tetapi radio transistor seperti ini sudah jadi barang kuno. Sekarang, radio didengarkan dari ponsel atau laptop. Museum ini mengingatkan bahwa pola komunikasi manusia terus berkembang,” katanya.

Melawan lupa

Semangat mendokumentasikan artefak peradaban dan perkembangan teknologi manusia juga tumbuh di Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari, salah satu daerah terpencil di barat kota Cilacap. Tak hanya menyimpan perkakas rumah tangga, museum desa yang dibangun warga setempat itu juga menyimpan koleksi seni dan dolanan anak.

Menempati salah satu gedung milik desa, bangunan kecil berukuran 4 meter x 5 meter itu memajang lukisan tokoh dan figur publik Tanah Air. Sebut saja, lukisan mantan Presiden Soeharto hingga penyanyi legendaris Iwan Fals dan Nike Ardila.

Kepala Desa Pegadingan Gatot Susilo mengatakan, museum ini lahir dari keprihatinan warga melihat peralatan tempo dulu hingga dolanan anak yang langka dan lenyap dari ingatan anak-anak muda. Setelah diputuskan membangun museum desa pada akhir 2014 dengan dana swadaya, Gatot dan perangkat desa lain membuka kesempatan bagi warga yang memiliki benda-benda kuno untuk disimpan dan dipajang.

Tak terkecuali warga yang punya koleksi karya lukisan. Kepada warga, Gatot meyakinkan bahwa selain dijaga, benda itu akan lebih berarti karena dapat menjadi wahana pembelajaran bagi yang lain.

Desa juga menjalin kerja sama dengan sekolah di sekitarnya supaya museum itu menjadi laboratorium sejarah. “Ada penelitian dan riset kecil tentang benda dan alat yang dipajang di museum, misalnya tentang tulup dan plintheng (ketapel), yang sekarang jarang ditemukan. Padahal, ini edukasi, betapa kita dulu dekat dengan alam,” tuturnya.

Budayawan Banyumas, Ahmad Tohari, menilai keberadaan museum desa meredefinisi makna museum yang sejauh ini dilihat semata-mata tempat kumpulan benda, padahal sesungguhnya mereka bertutur tentang tahapan peradaban manusia. Darinya, manusia bisa berefleksi dan menyelami kearifan lokal yang menjadi cikal bakal sebuah budaya.

Ini yang disadari sebagian masyarakat saat merintis museum-museum desa. Sebab, tanpa dokumentasi, sebesar apa pun sejarah peradaban manusia niscaya hilang digerus zaman. Namun, hal yang paling besar adalah dari desa didengungkan semangat melawan lupa.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Desember 2015, di halaman 1 dengan judul “Merawat Peradaban dari Sudut Kampung”

Keterangan Foto:
@Kompas/Gregorius Magnus Finesso
Siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), Senin (14/2), mengamati dan mencatat benda-benda yang disimpan di Museum Naladipa, Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Museum Naladipa dibangun secara swadaya oleh Pemerintah Desa Dermaji dengan semangat mendokumentasikan jejak peradaban masyarakat di desa mereka dari masa ke masa. Di museum ini, dipajang perangkat pertanian, peralatan sehari-hari warga, benda-benda kuno, hingga mata uang yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman dulu. Diharapkan, generasi muda dapat memahami dan menghargai tahapan perkembangan peradaban tanpa meninggalkan jati diri dan karakter yang positif.

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Direktur Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Presiden Minta Dana Desa Diarahkan ke Sektor Padat Karya – perdesaansehat.com

“Festival Desa Membangun Indonesia”

“Melalui Lumbung Ekonomi Desa Sebagai salah satu 9 konsensus yang ditetapkan dalam Forum Kongres Desa Membangun Indonesia (KDMI) yang diikuti oleh tokoh nasional intelektual perwakilan berbagai macam unsur pemangku kepentingan pembangunan desa, Untuk Mendapat Persetujuan Forum Rembuk Nasional Desa Membangun Indonesia (RNDMI) yang dihadiri 3000 lebih peserta yang mewakili para pelaku Desa Membangun, baik Kepala desa maupun Apdesi serta BPD dari desa-desa di 33 Provinsi.

Kedua Forum tersebut dilaksnakan oleh Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) pada tanggal 14 dan 15 Desember tahun 2015, yang ditutup dengan pelaksnaan pemberian penghargaan “Desa Award” bagi tokoh inspirator dan penggerak Gerakan Desa Membangun Indonesia (GDMI), yang pada tahun 2015 diinisiasi oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD), Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPMD) melalui penghargaan terkait Isue Pelayanan Sosial Dasar, terutama pada kegiatan Kesehatan dan pendidikan pada tanggal 16 Desember Yang lalu, bertempat di Jakarta. Kesemua kegiatan tersebut merupakan bagian dari Kegiatan Festival Desa Membangun Indonesia (FDMI) yang secara reguler akan dilaksnakan setiap tahun.

Lumbung Ekonomi Desa adalah salah satu dari 3 strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selain Jaring Komunitas Wira Desa yang fokus pada upaya penguatan daya dan ekspansi Kapabilitas masyarakat desa, serta Lingkar Budaya Desa yang difokuskan pada upaya mendorong partisfasi masyarakat sebagai kerja budaya yang akan mewarnai keseluruhan Pilar Pilar PPMD tersebut.

LED terutama ditujukan pada pengembangan ekonomi desa dan perdesaan secara kolektif dalam mengoptimalkan peredaran uang yang cukup banyak saat ini dan terus meningkat di masa mendatang, akibat adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa, UMKM, Dana Hibah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang secara nasional lebih dari 90 Trilyun rupiah yang beredar di desa dan perdesaan. GDMI pada isue ekonomi harus diarahkan pada upaya agar dana besar tersebut tidak lari kembali ke kota akibat belum tumbuhnya Gerak Ekonomi Desa dan Perdesaan yang diharapkan mampu menyerap peredaran dana besar tersebut melalui berkembangnya secara cepat kegiatan ekonomi masyarakat desa dan perdesaan.

Semoga arahan President tersebut mampu dijabarkan oleh semua pihak terkait terhadap suksesnya Agenda Ke 3, Membangun Indonesia Dari pinggiran, sebagai salah satu agenda keberpihakan yang nyata dari Kabinet Kerja dalam Nawa Cita (9 Misi yang dicita-citakan dapat terwujud pada akhir kabinet nantinya.

Sungguh harapan agar tidak terjadi lagi begitu banyak “Luka Sosial” (meminjam istilah Bpk. Erani, Dirjend PPMD) akibat mayoritas pembangunan selama ini yang menimbulkan ketergantungan pada pusat, kemiskinan yang masif di desa serta kesenjangan yang begitu lebar antara desa dan kota maupun antar daerah, tidak akan pernah terjadi lagi di masa mendatang secara berkelanjutan.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembangunan desa sebagi proses kemajuan Kemandirian desa dengan sasaran strategis pada tahun 2019 adalah pengentasan 5000 Desa Tertinggal serta mewujudkan penambahan paling sedikit 2000 Desa Mandiri berbasis Indeks Desa Membangun (DMI) sebagai alat bantu ukur kemajuan kemandirian desa yang bertumpu pada dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi, akan didekati dengan Pisau Bedah 9 Konsensus DMI yang dihasilkan dalam kongres dan ditepakan dalam Rembuk Nasional Desa Membangun Indonesia.

Peta jalan Gerakan Desa Membangun Indonesia yang akan akan menjadi dasar penyusunan Setrategi Nasional Rencana Aksi Keberpihakan Percepatan Pembangunan Desa yang dilaksnakan melalui instrumen Fasilitasi Koordinasi serta Instrumen kelembagaan “Delevery system di tingkat desa, melengkapi instrumen kendali manajerial GDMI melalui IDM adalah instrumen bantu yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian Desa PDTT pada minggu terakhir ini, selain beberapa regulasi peraturan Menteri Desa PDTT untuk memayungi pelaksanaan Grand Design GDMI yang akan menjadi acuan bagi seluruh pihak pemangku kepentingan Suksesnya Agenda Nawa Cita pada jangka menegah (Tahun 2019), maupun Tercapainya 9 Tujuan UU Desa pada jangka panjang (Tahun 2035).

Mari kita KERJA KERJA KERJA KERJA KERJA…..

Hanibal Hamidi
Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Dirjend. PPMD
#HibahDiriTukDesa

Presiden Minta Dana Desa Diarahkan ke Sektor Padat Karyax

Ilustrasi dana desa.

Ilustrasi dana desa. (Beritasatu.com)

Solo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan penggunaan Dana Desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak keluar dari desa sehingga mampu meningkatkan peredaran uang dan meningkatkan perekonomian warga.

“Semakin banyak orang yang bekerja menggunakan dana desa maka semakin baik. Tahun ini masih belum. Semakin banyak yang kerja semakin banyak uang itu tersebar dan terdistribusi,” ujar Presiden dalam silaturahmi dengan kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.

Presiden juga mengharapkan agar dana tersebut dapat diarahkan kepada sektor padat karya yang mencakup orang banyak.

Untuk itu, Presiden juga mengimbau untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi di desa dan meminimalisir membeli barang dari kota, agar dana tersebut tetap berputar di dalam.

Presiden juga menjanjikan kenaikan dana desa dari APBN yang tahun ini sebesar Rp20,8 triliun menjadi Rp47 triliun pada 2016.

“Peningkatannya lebih dari 100 persen, tapi kalau pengelolaan betul tidak disiapakan, perencanaan tidak disiapkan, uang ini bisa menjadi masalah,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga menganjurkan agar penggunaan dana tersebut sebaiknya dilakukan pada musim paceklik sehingga semua orang dapat menikmati dana tersebut.

“Namun, kalau sudah tersebar maka diharapkan untuk mengarahkan pada yang menerima uang seperti membeli beras dari petani setempat untuk dijual di dalam kota tersebut, sehingga ekonomi akan bergerak,” tambah Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengharapkan penggunaan dana desa harus tepat guna dalam pemakaiannya di tahun kedua, jangan sampai luput dari sasaran.

Dalam penggunaannya, dana desa diperlukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang baik dengan melakukan diskusi bersama masyarakat.

/FER

ANTARA

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Festival Desa Membangun Indonesia Jadi Komitmen Kementerian Desa, PSD 2015 – perdesaansehat.com

Festival Desa Membangun Indonesia Jadi Komitmen Kementerian Desa

KOMPAS/RIZA FATHONI
Ahmad Erani Yustika
Senin, 14 Desember 2015 | 16:23 WIB

KOMPAS.com – Festival Desa Membangun Indonesia menjadi komitmen Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa) mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa Ahmad Erani Yustika mengatakan bahwa komitmen itu harus terus dikawal agar mencapai hasil sebagaimana diharapkan.

“Festival ini untuk menjaring komitmen bersama semua pihak untuk berpartisipasi dan berperan dalam mengimplementasikan UU Desa agar sesuai dengan apa yang di cita-citakan bersama,” ujar Ahmad Erani Yustika, saat memberikan sambutan dalam acara Festival Desa Membangun Indonesia, di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat, Senin (14/12/2015).

Pada tahun depan diharapkan ada akselerasi dalam pelaksanaan UU Desa melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi antar-pemerintah dan aktor pemangku kepentingan desa yang berasal dari non-pemerintah. “Koordinasi antar pemerintah dan aktor pemangku kepentingan desa yang berasal dari non-pemerintah penting dilakukan untuk melakukan akselerasi pelaksanaan UU Desa,” tandasnya.

Sebagai penanggung jawab kegiatan Festival Desa Membangun Indonesia, lebih lanjut, Erani menegaskan kegiatan tersebut sebagai peneguhan Gerakan Nasional Membangun Indonesia guna menghimpun gagasan dan pengetahuan untuk didorong sebagai regulasi maupun pembelajaran bersama.

“Selain itu, juga untuk mengangkat tindakan praktik-praktik baik (best practices) dari tingkat desa, kabupaten/kota, dan provinsi untuk pengembangan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” urainya.

Erani menambahkan, gerakan desa membangun Indonesia merupakan kebijakan strategis yang dirumuskan berdasarkan tri sakti dan catur sakti, bahwa desa harus bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya, serta mandiri secara ekonomi.

Konsensus nasional

Akan tetapi, imbuh Erani, membangun desa tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak sekali kendala yang terjadi, mulai dari persoalan yang bersifat substansi paradigmatik, tumpang tindih regulasi, hingga hal-hal yang bersifat teknis.

“Gerakan desa membangun Indonesia ini harus menjadi konsensus nasional dan menjadi gerakan bersama dalam mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran,” tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Festival Desa Membangun Indonesia ini mengundang 3000 perserta dan dijadwalkan akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Desa Marwan Jafar, kementerian dan lembaga terkait dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta 1500 kepala desa dari berbagai penjuru Indonesia.

Rangkaian Festival terdiri dari Kongres Desa untuk merumuskan rekomendasi strategis dalam bentuk naskah kebijakan (Roadmap PPMD) dan dokumen Konsensus Nasional, dan Rembuk Nasional Desa Membangun Indonesia sebagai acara puncak.

Kemudian, agenda pokok kegiatan adalah:

1) Laporan Menteri tentang satu tahun pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2) Pembacaan Konsensus Nasional

3) Pencanangan Gerakan Nasional Desa Membangun Indonesia oleh MenDesa bersama Presiden RI

4) Dialog Menteri Desa dengan Kepala Desa, perwakilan dari seluruh Indonesia, serta Pameran dan Pertunjukan Seni Budaya Nusantara untuk mempromosikan hasil-hasil kegiatan dari kabupaten lokasi Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) dan Ditjen PPMD, serta dilengkapi dengan arena lomba/pertunjukan seni budaya nusantara.

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Sembilan Konsensus Nasional Gerakan Desa Membangun Indonesia – perdesaanshat.com

Sembilan Konsensus Nasional Yang Ditetapkan Pada Kongres Nasional Desa Membangun Indonesia Pada Tanggal 14 Desember 2015, Disepakati pada Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia Pada Tanggal 15 Desember Tahun 2015. Konsensus Nasional Inilah Yang Menjadi semangat Gerakan Desa Membangun Indonesia Yang di canangkan oleh Menteri Desa, PDTT, Bpk. Marwan Jafar pada tanggal 15 Desember 2015 setelah didialogkan seluruh peserta renbuk nasional yang dihadiri oleh lebih 3000 Kepala Desa dari 33 Ptovinsi, Apdesi dan Tokoh Masyarakat Desa.” – perdesaansehat.com

Hanibal H,
Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Dirjend. PPDT, Kemeterian Desa, PDTT
Ketua Penyelengga Festival Desa Membangun Indonesia

Ini Sembilan Konsensus Nasional Gerakan Desa Membangun Indonesia

Selasa, 15 Desember 2015 | 22:01 WIB

KemendesaKemendesa

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA — Dalam acara Rembug Nasional 2015, kelompok masyarakat sipil, organisasi profesi, kelompok akademisi, Pemerintah Daerah, Pemerintah desa dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berkonsensus secara bersama-sama untuk mengawal implementasi UU Desa dengan paradigma Desa Membangun Indonesia.

Desa Membangun Indonesia merupakan suatu gerakan dengan agenda strategis yang dirumuskan oleh Kemendes berdasarkan Tri Sakti dan Catur Sakti. Pada intinya, gerakan ini menegaskan pentingnya keberadaan desa yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya dan mandiri secara ekonomi.

“Desa Membangun Indonesia harus menjadi paradigma dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam acara Rembug Nasional tersebut di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/12).

Berbagai elemen tersebut berkonsensus berlandaskan pada dasar-dasar sebagai berikut.

Pertama, bahwa pembaruan agraria dan penataan ruang yang berkeadilan harus menjadi landasan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kedua, bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa harus berbasis pada keadilan sosial ekologis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan pedesaan.

Ketiga, bahwa transformasi perekonomian desa harus diwujudkan melalui Lumbung Ekonomi Desa. Yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi, distribusi, dan melindungi sumber daya ekonomi Desa.

Keempat, bahwa partisipasi masyarakat yang berkualitas dan peningkatan kualitas demokrasi desa harus dijaga guna melahirkan kepemimpinan muda desa.

Kelima, bahwa dalam rangka mewujudkan desa inklusi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memastikan keterlibatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, kaum disabilitas dan kelompok marginal.

Keenam, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus melaksanakan secara konsisten UU Desa melalui pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, untuk ditingkatkan menjadi desa adat;

Ketujuh, bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menjamin akses perempuan desa terhadap sumber daya.

Kedelapan, bahwa pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Desa.

Kesembilan, bahwa untuk memajukan desa dan masyarakat desa, pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan sistem informasi desa berbasis teknologi informasi secara merata dan berkeadilan.

Rep: c39 / Red: Taufik Rachman

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Seminar Nasional Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Universitas Brawijaya – perdesaansehat.com

image12.jpeg

image.jpegimage.jpeg
Kemendes PDTT Ajak Perguruan Tinggi Bangun Desa
Selasa, 01 Desember 2015 15:51
Share

MALANG – Istilah pembangunan selalu identik dengan pendanaan yang tidak sedikit. Paradigma ini berusaha dibantah dalam Seminar Nasional Desa Membangun Indonesia, yang berlangsung di gedung Widyaloka Universitas Brawijaya (UB), kemarin (1/12). Prof. Chandra Fajri Ananda, SE, MSi, Dekan FEB menyatakan, pembangunan bukan hanya dispesifikasikan pada pendanaan, melainkan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) didalamnya.
“Membangun desa tidak ada hubungannya dengan dana, manusia adalah center of development. Sehingga kualitas dan kuantitas manusia yang harus ditingkatkan,” tegas Prof. Chandra.

Prof Erani Yustika PhD, Dirjen Pembangunan Pemberdayaan Desa, Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menuturkan, kementerian desa memang membutuhkan tenaga dan ahli yang handal untuk membantu membangun desa.
Pria yang juga tercatat sebagai dosen aktif FEB itu menjelaskan apabila kebutuhan Kementrian Desa untuk para sarjana ini sejalan dengan program inovasi yang dikeluarkan oleh Kemendesa, yakni yang pertama adalah jaringan komunitas yang mencakup mengenai peningkatan ekspansi kapabilitas masyarakat desa. Kedua adalah lumbung ekonomi desa, yang memiliki pengertian pemanfaatan sumber daya desa supaya ekonomi desa meningkat.
“Nantinya yang ditingkatkan tidak hanya ekonomi saja. Melainkan juga meningkatkan ketahanan pangan dan energi,” ujar Prof. Erani.
Program ketiga adalah lingkungan budaya desa dengan target utama meningkatkan partisipasi warga sebagai budaya, Lebih lanjut ia menjelaskan, guna menyukseskan program tersebut dan meningkatkan perekonomian desa tentu diperlukan tenaga ahli ekonomi.
Sementara itu, rektor UB, Prof Dr Ir M Bisri MS, menjelaskan untuk mengembangkan desa Kemendes PDTT dapat menggandeng dan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Pasalnya, kampus memiliki beberapa ahli yang kompeten untuk membantu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, “Bukan hanya ahli ekonomi saja yang dibutuhkan. Namun juga banyak ahli yang bisa terlibat dalam peningkatan kualitas masyarakat desa. Dari fakultas peternakan, pertanian dan masih banyak lagi,” ujarnya.
Di lain sisi, Hambal Hamidi selaku direktur Pelayanan Sosial Desa, Ditjen Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjelaskan, bahwa arah kebijakan pembangunan desa hingga tahun 2019 mendatang adalah pemenuhan standard pelayanan public desa, dan juga sebagai bentuk penanggulangan pengembangan kemiskinan dan usaha ekonomi masyarakat desa, “Membangun desa dibutuhkan pengelolaan dari BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa.” jelas Hambal, sapaan akrab.
Lebih lanjut lagi Hambal menambahkan BUMDes dalam hal ini memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan lewat keikut-sertaan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan menikmati hasil dari kegiatan ekonomi tersebut.
Saat ini, Indonesia memiliki 73.709 desa dengan rincian 174 desa sudah menjadi desa mandiri, sementara 3.608 adalah desa maju, 22.882 merupakan desa berkembang. Sedangkan yang paling banyak adalah desa tertinggal dengan jumlah 33.592 desa dan sisanya adalah desa sangat tertinggal atau 13.453, “Target kami hingga 2019 adalah mengurangi jumlah desa tertinggal hanya menjadi sekitar 13 ribu saja. Namun kementerian (Kemendesa PDTT) saja yang melakukan. Daerah juga harus mendukung mulai dari tingkat kabupaten,” pungkasnya. (mg6/oci)

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

KONGRES DESA MEMBANGUN INDONESIA (DMI), Jakarta 14 Desember 2015 – perdesaansehat.com

Kongres Desa Tahun 2015, Membahas semua gagasan tentang Pembangunan Desa Yang Harus Dipastikan Konsistensinya, Baik Semangat maupun Operasionalisasi kebijakan inplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 9 Konsensus Strategis Dan Rekomondasi “ROAD MAP bagi pencapaian sasaran strategis Jangka Menengah tahun 2019 pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan Mewujudkan 2000 Desa Mandiri, serta sasaran strategis jangka panjang tahun 2035 mewujudkan 9 Tujuan UU Desa”. Hasil Kongres DMI dijadikan bahan utama Rembuk Nasional DMI pada tanggal 15 Desember 2015. Seluruh kegiatan tersebut adalah rangkaian dalam kegiatan Festival Desa Membangun Indonesia, yang secara reguler dilaksnakan oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Dirjend. PPMD, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai forum Pertanggungjawaban Publik sekaligus forum konsolidasi Pelaku kegiatqn PSD.

Hanibal H.
Direktur Pelayanan Sosial Dasar.

    
    
    
    
 

Ini Sembilan Konsensus Nasional Gerakan Desa Membangun Indonesia

Selasa, 15 Desember 2015 | 22:01 WIB

Kemendesa

Kemendesa

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA — Dalam acara Rembug Nasional 2015, kelompok masyarakat sipil, organisasi profesi, kelompok akademisi, Pemerintah Daerah, Pemerintah desa dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berkonsensus secara bersama-sama untuk mengawal implementasi UU Desa dengan paradigma Desa Membangun Indonesia.

Desa Membangun Indonesia merupakan suatu gerakan dengan agenda strategis yang dirumuskan oleh Kemendes berdasarkan Tri Sakti dan Catur Sakti. Pada intinya, gerakan ini menegaskan pentingnya keberadaan desa yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya dan mandiri secara ekonomi.

“Desa Membangun Indonesia harus menjadi paradigma dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam acara Rembug Nasional tersebut di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/12).

Berbagai elemen tersebut berkonsensus berlandaskan pada dasar-dasar sebagai berikut.

Pertama, bahwa pembaruan agraria dan penataan ruang yang berkeadilan harus menjadi landasan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kedua, bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa harus berbasis pada keadilan sosial ekologis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan pedesaan.

Ketiga, bahwa transformasi perekonomian desa harus diwujudkan melalui Lumbung Ekonomi Desa. Yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi, distribusi, dan melindungi sumber daya ekonomi Desa.

Keempat, bahwa partisipasi masyarakat yang berkualitas dan peningkatan kualitas demokrasi desa harus dijaga guna melahirkan kepemimpinan muda desa.

Kelima, bahwa dalam rangka mewujudkan desa inklusi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memastikan keterlibatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, kaum disabilitas dan kelompok marginal.

Keenam, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus melaksanakan secara konsisten UU Desa melalui pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, untuk ditingkatkan menjadi desa adat;

Ketujuh, bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menjamin akses perempuan desa terhadap sumber daya.

Kedelapan, bahwa pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Desa.

Kesembilan, bahwa untuk memajukan desa dan masyarakat desa, pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan sistem informasi desa berbasis teknologi informasi secara merata dan berkeadilan.

Rep: c39 / Red: Taufik Rachman

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Indeks Desa Membangun ~RPJMN 2015-2019 #desa #perdesaan

#desa #perdesaan

IDM~RPJMN 2015-2019.pdf
Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464@gmail.com #HibahDiriTukDesa Blog; perdesaansehat.com

Desa Ramah Perempuan dan Inovasi Perempuan Miskin Desa – perdesaansehat.com

“UU DESA, modal besar bagi mewujudkan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memastikan keseimbangan dampak pembangunan dalam Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi. Terwujudnya kemandirian desa sebagai pondasi bagi struktur bangun NKRI akan mampu menopang kokohnya jangkar budaya Nusantara ditengah gelombang besar budaya global berbasis digital. Keberkuasaan masyarakat desa terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya (Self Govermance Community) melalui “Musyawarah Desa yang demokratis” akan memastikan Kemandirian NKRI segera terwujud. #kedaulatandesa
Hanibal Hamidi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Pelayanan Dasar Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dr Hanibal menyambut positif inovasi-inovasi para perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengentaskan kemiskinan. Begitu juga model Desa Ramah Perempuan (DRP) yang diujicobakan di enam desa dan menyebar di tiga kabupaten di NTT.

Hanibal menilai, DRP yang digagas Konsorsium Global Concern dan Kopel Indonesia (Konsorsium GCK) serta melaksanakan program inovasi perempuan miskin untuk penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat bermakna besar. Karena itu, Hanibal mengatakan pada 2016 mendatang, Kemendes akan merekomendasikan DRP sebagai salah satu indikator tambahan Desa Membangun yang selama ini hanya menggunakan yang tercatat di BPS. “Inovasi di NTT ini sangat bermakna besar,” ujarnya dalam Diskusi Nasional ‘Menuju Satu Digit’ di Jakarta, Senin (23/11). (Baca Juga: Enam Desa di NTT Digadang Jadi Desa Ramah Perempuan).

Dia mengakui, pembangunan dahulu banyak menyisakan luka sosial terutama di desa. Kondisi tersebut melahirkan banyak kantong kemiskinan di desa-desa. Namun inovasi yang dilakukan para perempuan warga enam desa piloting DRP, menunjukkan kemauan yang besar dan bangkit melawan kemiskinan mereka.

Menurutnya, apa yang dilakukan di enam desa di tiga kabupaten yang ada di NTT, adalah hal yang luar biasa. “Ini bisa jadi contoh, bagaiamana seluruh penduduk desa lainnya, punya hak untuk ditempatkan pada tempat setinggi-tingginya,” kata Hanibal.

Namun diakuinya, karakteristik desa di tiap daerah pasti berbeda-beda. Karena itu, dia mengatakan, dibutuhkan cara merespons yang berbeda-beda pula untuk melihat pembangunan di tiap desa.

Hambali mengatakan, indeks Desa Membangun yang sudah diluncurkan oleh Kemendes, disadari masih butuh penyempurnaan dalam beberapa indikator. “Kita harap Desa Ramah Perempuan masuk bagian yang disempurnakan dalam indeks Desa Membangun. Sehingga bisa menjawab 5000 desa tertinggal, 2000 desa mandiri agar bisa didorong untuk tampil,” ujarnya. (Baca Juga: Desa Ramah Perempuan Diharap Bisa Jadi Kriteria dalam Lomba Desa Nasional).

Sebelumnya, Hanibal menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan terutama menyangkut pelayanan dasar di bidang kesehatan. ‘’Harus diakui keberadaan perempuan di desa masih sangat potensial, karena jumlahnya yang cukup dominan,’’katanya.

Hanibal juga memberikan penekanan pada upaya mendorong kemandirian desa, melalui otonomi desa yang memberikan keleluasaan kepada pihak desa untuk mengembangkan potensi desanya masing masing. Hal lain yang penting dipahami ketika berbicara mengenai kebijakan menyangkut desa adalah faktor perbedaan karakteristik desa di seluruh Tanah Air.

Hanibal mendukung dan berharap setiap kebijakan di level atas yang berimbas ke masyarakat desa, sejogjanya mempertimbangkan kearifan lokal yang berkembang di masing-masing daerah.

Red: Andi Nur Aminah
#desa ramah perempuan #kementerian desa #

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Maria Adelheid Mo, pendobrak dominasi rentenir – perdesaansehat.com

Geliat Perjuangan Perempuan Desa pada semua aspek membutuhkan keberpihakan pemerintah dalam memastikan pemenuhan tanggung jawab negara bagi hak dasar seluruh warga negara terutama di desa. – perdesaansehat.com
Hanibal Hamidi

image9.jpeg

Maria Adelheid Mo, pendobrak dominasi rentenir dan pendiri koperasi pasar di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Perempuan inspiratif di daerah lainnya adalah Maria Adelheed Mo’o. Perempuan yang akrab dipanggil Mama Adel ini menjadi contoh perempuan sebagai pedagang sayur yang berhasil mendobrak dominasi rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga harian yang sangat tinggi.

Dengan penghasilan pas-pasan, ia dan pedagang pasar lainnya seringkali harus berhutang pada rentenir untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga ataupun biaya pendidikan anaknya. Karena tidak banyak pilihan, mereka pasrah menerima bunga hingga 20 persen yang ditetapkan rentenir. Jika mereka telat membayar sehari saja, bahkan para debt collector sering memperlakukan mereka dengan kasar.

Ia paham betul kehidupan keras yang dialami sesama perempuan yang berdagang di Pasar Borong, Maggarai Timur. Prihatin dengan kondisi tersebut, akhirnya Mama Adel berhasil mendirikan koperasi simpan pinjam Komplek Pasar (Kompas) pada 2013. Kini kelompok tersebut telah beranggotakan 36 orang, dan sebagain besar adalah perempuan.

Selama ini, kaum perempuan di desanya banyak berdiam di rumah jika sang suami keluar mencari nafkah. Jika tidak diam di rumah, mereka ngerumpi atau istilah daerahnya lejong sambil menguyah sirih. “Saya tidak suka lihat perempuan hanya suka lejong,” ujarnya.

Berawal dari rasa ketidaksukaannya, Mama Adel lantas mengajak mereka bergabung di koperasi yang dibinanya. Dari situ, kebiasaan lejong pelan-pelan pupus dan berganti dengan kegiatan pemberdayaan dan memberi manfaat bagi diri dan keluarga mereka.

Aktifitas para perempuan yang diberdayakan oleh Mama Adel ini, ternyata secara tak langsung berimbas pada menurunnya kekerasan terhadap perempuan di desanya.

Mama Adel mengatakan, dahulu para suami atau lelaki di desanya suka main pukul. “Banyak banjingan di desa kami dulu,” ujarnya.

Namun kini dengan makin berdayanya para perempuan di Desa Borong, kerja sama antara keluarga justru kian terbentuk. Jika suami mereka sedang tak bisa bekerja, para istri bisa membantu keluarga, apalagi dengan menjadi anggota operasi mereka bisa meminjam uang simpanan dari Kompas yang digagas Mama Adel.

Rep: c39 / Red: Andi Nur Aminah

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Belajar dari Perempuan Miskin Indonesia Timur – perdesaansehat.com

Mendengar secara langsung kecerdasan perjuangan perempuan miskin desa adalah bijak bagi kepastian kehadiran negara pada semua kepentingan warga negara secara tepat.perdesaansehat.com
Hanibal Hamidi

Rabu, 25 November 2015 | 00:07 WIB
Istimewa
Maria Aran, dukun bayi tradisional dari Desa Pailelang, Kabupaten Alor, NTT


REPUBLIKA.CO.ID, Perempuan-perempuan Indonesia timur, khususnya di Nusa Tenggata Timur (NTT) sebelumnya selalu dijadikan nomor dua di dalam rumah tangga dan di dalam kehidupan masyarakat. Namun, kini mereka sudah berkembang dan turut mengambil peran di dalam kehidupan masyarakat, meskipun hanya dengan biaya pas-pasan.

“Di daerah kami perempuan-perempuan dianggap nomor dua. Saya harap dengan pengalaman ini, dan sudah didiskusikan di sini, nilai-nilai peradaban ini sudah harus berubah,” Kata Bupati Alor, Amon Djobo dalam Diskusi Nasional tentang Desa Ramah Perempuan yang diselenggarakan Konsorsium Global Consern dan Kopel (KGKC) di Jakarta, Selasa (23/11) belum lama ini.

Di Kabupaten Alor, ada dua desa yang menjadi piloting Desa Ramah Perempuan (DRP), yaitu Desa Wolwal dan Desa Alor Besar. Dua desa tersebut merupakan desa dampingan KGKC. NGO ini, memberikan sejumlah pengetahuan dan pelatihan terhadap perempuan-perempuan miskin di desa tersebut.

“Kalau bisa Global Consern tidak hanya satu atau dua tahun, harus lima tahun minimal. Kalau tidak begitu, bukan jadi desa ramah perempuan nantinya, tapi desa kacau perempuan,” ujar Amon.

Berawal dari upaya program KGKC tersebut, sejumlah perempuan inspiratif di daerah NTT pun ‘diorbitkan’. Sosok perempuan miskin yang menjadi inspirasi dari Kabupaten Alor, salah satunya adalah Maria Aran.

Karena kesulitan ekonomi, Maria dan enam saudaranya hanya tamatan SD. Selama hidupnya, Ia menikah dua kali. Suami pertamanya meninggal setelah dia memiliki lima anak. sedangkan suami keduanya, menelantarkannya setelah memberinya seorang anak.

Sejak ditinggalkan suaminya tersebut, Maria mulai bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarga sendirian.

Meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan bekerja, Maria menyempatkan waktunya untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok di desanya. Setelah Maria melihat banyak ibu hamil yang tidak mendapat pemeriksaan kehamilan dan anak-anak yang tidak mendapat pemeriksaan rutin di desanya, Maria dan seorang temannya akhirnya berinisitafi untuk mendirikan posyandu, yang diketuainya sejak tahun 1989.

Kini dengan usianya yang sudah berada diujung 60-an tahun, Maria melaksanakan kegiatan posyandu sebulan sekali. Pada bulan lalu, bahkan ada sekitar 54 anak balita dan bayi yang datang ke posyandu-nya untuk ditimbang. Usahanya tersebut, terbukti kini di desanya tidak ada yang menderita gizi buruk lagi.

“Saya mungkin miskin, tapi sangat bahagia jika dapat membantu orang lain,” kata Maria.

Rep: c39 / Red: Andi Nur Aminah

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa


Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan berdasarkan data Susenas 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa.

Data BPS menunjukkan, dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa.

“Jumlah tersebut naik dari 2014 yang berjumlah 252 juta jiwa,” demikian seperti keterangan tertulis BPS, Jumat (20/11/2015).

Selain itu, BPS menunjukkan, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia pada 2014 dan 2015 realatif sama, yaitu sebesar 101,02 dan 101. Rasio jenis kelamin, BPS menuliskan, menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Adapun, komposisi penduduk kota atau desa menunjukkan penduduk Indonesia pada 2015 lebih banyak di pedesaan, yakni 128,5 juta jiwa. Sementara di perkotaan besar hanya sebanyak 126,3 juta jiwa.

Meskipun jumlah penduduk di pedesaan lebih besar, pertambahan penduduk dari 2014 ke 2015 di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan. Tercatat, pertambahan penduduk di perkotaan mencapai 1,75% sementara di perdesaan 0,52%.

Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Sent from my Samsung device

Amanah Konstitusi UUD 1945, Kedaulatan Desa – perdesaansehat.com

SEMANGAT PEMBANGUNAN DESA BERLANDASKAN AMANAH KONSTITUSI
(Hanibal Hamidi)

Selain anggaran transfer desa, menjadi prioritas dan mendesak adalah pilihan konsepsi kebijakan yang didukung dengan peraturan pemerintah (Revisi PP dan Permen KDPDTT) sebagai pijakan operasional bagi proses integrasi “Pembangunan Desa” dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diharapkan dapat meniadi “Pondasi bagi pelaksnaan desentralisasi asimetris” berbasis sumber daya lokal, termasuk “modal sosial” masing-masing desa. Hal ini terutama bagi upaya memberdayakan masyakat dan pemerintahan desa dalam mengoptimalkan kinerja “Desa Membangun” sesuai amanah konstitusi.

Sebagai bahan pertimbangan yang penting bagi pelaksanaan amanah UU No 6 tahun 2014 tersebut, sampai saat ini belum ada bukti nyata hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau bersama kemitraan strategis (Perguruan Tinggi, Bina Desa dll) yang mampu bertahan apalagi berkembang yang dapat kita lihat dan dijadikan contoh dalam mensejahterakan masyarakat desa tanpa menggerus kearifan lokal di desa tersebut. Kearifan lokal sebagai modal sosial keagungan bangsa Nusantara yang telah mendunia, seperti semangat gotong royong, menjaga keseimbangan alam melalui hukum adat dalam mengelola hutan dan sungai, keramahtamahan, kepekaan sosial dan lainnya harus meniadi harga yang sangat mahal bagi kesejahteraan “parsial” masyarakat desa yang cenderung meningkatkan kesenjangan antar masyarakat maupun wilayah. Budaya di desa, bila tidak terjaga melalui kebijakan yang tepat, maka cenderung menuju ke arah budaya yang “asing” sebagai warisan pada generasi mendatang.

Hal itu semua sebaiknya mendapat perhatian yang serius bagi kita dalam mengimplementasikan amanah UU Desa melalui Revisi PP 43 dan 60 sebagai penjabarannya, yang merupakan penyatuan dari 11 PP yang dimandatkan pada pemerintah untuk terbitkan. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi ketepatan penjabaran “semangat” sekaligus substansi UU Desa yang memberikan ruang lebar bagi masyarakat desa dalam menentukan pilihan prioritas kegiatan yang mampu dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri (self govermance) yang dialokasikan anggarannya melalui dana transfer desa selain melaksanakan kewenangan wajib pemerintah desa dengan paradigma “Desa Membangun”.

Hanibal Hamidi

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Amanah Konstitusi UUD 1945, Kedaulatan Desa – perdesaansehat.com

SEMANGAT PEMBANGUNAN DESA BERLANDASKAN AMANAH KONSTITUSI
(Hanibal Hamidi)

Selain anggaran transfer desa, menjadi prioritas dan mendesak adalah pilihan konsepsi kebijakan yang didukung dengan peraturan pemerintah (Revisi PP dan Permen KDPDTT) sebagai pijakan operasional bagi proses integrasi “Pembangunan Desa” dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diharapkan dapat meniadi “Pondasi bagi pelaksnaan desentralisasi asimetris” berbasis sumber daya lokal, termasuk “modal sosial” masing-masing desa. Hal ini terutama bagi upaya memberdayakan masyakat dan pemerintahan desa dalam mengoptimalkan kinerja “Desa Membangun” sesuai amanah konstitusi.

Sebagai bahan pertimbangan yang penting bagi pelaksanaan amanah UU No 6 tahun 2014 tersebut, sampai saat ini belum ada bukti nyata hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau bersama kemitraan strategis (Perguruan Tinggi, Bina Desa dll) yang mampu bertahan apalagi berkembang yang dapat kita lihat dan dijadikan contoh dalam mensejahterakan masyarakat desa tanpa menggerus kearifan lokal di desa tersebut. Kearifan lokal sebagai modal sosial keagungan bangsa Nusantara yang telah mendunia, seperti semangat gotong royong, menjaga keseimbangan alam melalui hukum adat dalam mengelola hutan dan sungai, keramahtamahan, kepekaan sosial dan lainnya harus meniadi harga yang sangat mahal bagi kesejahteraan “parsial” masyarakat desa yang cenderung meningkatkan kesenjangan antar masyarakat maupun wilayah. Budaya di desa, bila tidak terjaga melalui kebijakan yang tepat, maka cenderung menuju ke arah budaya yang “asing” sebagai warisan pada generasi mendatang.

Hal itu semua sebaiknya mendapat perhatian yang serius bagi kita dalam mengimplementasikan amanah UU Desa melalui Revisi PP 43 dan 60 sebagai penjabarannya, yang merupakan penyatuan dari 11 PP yang dimandatkan pada pemerintah untuk terbitkan. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi ketepatan penjabaran “semangat” sekaligus substansi UU Desa yang memberikan ruang lebar bagi masyarakat desa dalam menentukan pilihan prioritas kegiatan yang mampu dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri (self govermance) yang dialokasikan anggarannya melalui dana transfer desa selain melaksanakan kewenangan wajib pemerintah desa dengan paradigma “Desa Membangun”.

Hanibal Hamidi

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Pembukaan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Provinsi, 2015_ perdesaansehat.com

Dirjend PPMD, Bpk. M. Erani Yustika berkenan membuka acara bagi penyusunan penjabaran Komitmen Keberpihakan bagi pembangunan Desa melalui Penyusunan Rencana Strategi Daerah th. 2016-2019, sekaligus Penyusunan Rencana Aksi Nasional setiap tahun Pembangunan “Pelayanan Sosial Dasar” di Desa Berbasis Indeks Desa Membangun Dalam Kerangka Pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan mewujudkan 2000 Desa Mandiri pada tahun 2019.

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Dialog Optimalisasi Dana Desa Bagi Perlindungan Perempuan dan Anak Di perdesaan _ perdesaansehat.com

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Jawa Tengah Dan Dialog Kebijakan Dana Pembangunan Desa Untuk Peningkatan Perlindungan Perempuan di Perdesaan


Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Jawa Tengah
Dan
Dialog Kebijakan Dana Pembangunan Desa Untuk Peningkatan Perlindungan Perempuan di Perdesaan

Dalam kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah – LRC-KJHAM – KOMNAS PEREMPUAN

Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan, dari meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak, meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggotanya (International Convention on The Right of All Migrant Workers and members of Their Families) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, juga upaya untuk memberantas perdagangan orang (perempuan), dan membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), serta dikeluarkanya peraturan-peraturan pemerintah untuk pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan.
Upaya–upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan dibarengi dengan komitmen pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Bentuk pemenuhan hak korban berupa hak atas keadilan, hak atas kebenaran dan hak atas pemulihan melalui pemberian layanan medis, layanan psikologis, layanan rehabilitasi sosial, layanan reintegrasi, pemulangan ke daerah asal. Layanan ini diberikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu atau P2TP2A yang sudah dibentu hampir di seluruh Provinsi di Indonesia. Jawa Tengah salah satunya, setidaknya di 35 Kabupaten/Kota telah memiliki Pelayanan Terpadu untuk memfasilitasi penyediaan akses layanan dan pemulihan untuk perempuan korban kekerasan.
Ketersediaan akses untuk perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan serta dukungan kebijakan pemerintah daerah tidak serta merta memutus mata rantai kekerasan. Kecenderungan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat tiap tahunnya. Dari jumlah data kasus yang ditangani oleh Komnas Perempuan pada catahu 2014 sebanyak 293.220 kasus, dari data kasus LRC-KJHAM tahun 2014 sebanyak 460 kasus, dan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Tengah pada tahun 2014 sejumlah 1.782 korban. Ini membuktikan bahwa perempuan yang mendapatkan pelayanan dan pemenuhan hak dari pemerintah terus meningkat. Hal ini karena saat ini perempuan sudah mulai berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya di lembaga pendamping korban ataupun kepolisian.
Ketersediaan akses layanan dan komitmen kebijakan dari pemerintah daerah untuk memastikan akses layanan bagi perempuan korban kekerasan tersedia dan berfungsi melalui mekanisme kerja serta anggaran yang sesuai dengan standart pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya hak korban untuk pulih, baik secara psikologis maupun kembali terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Keterlibatan komunitas yang ada dilingkup desa menjadi penting dalam upaya pencegahan dan pemulihan untuk korban kekerasan. Selain itu komunitas sangat berperan dalam memberikan penanganan awal dan terlibat dalam proses reintegrasi sosial bagi perempuan korban. Sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa wilayah di Jawa Tengah seperti Kabupaten Kendal, Wonosobo, Boyolali dan sebagainya.
Menjadi penting untuk mendorong pemerintah desa melalui peluang implementasi dana desa untuk program-program pemajuan hak asasi perempuan, khususnya untuk memberikan dukungan dalam upaya pencegahan, penanganan awal dan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender.
Dalam kaitannya dengan implementasi kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Jawa Tengah untuk penyediaan akses keadilan bagi korban kekerasan melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang pelaksaannya akan dimulai pada November 2015. LRC-KJHAM bersama Pemerinta Provinsi Jawa Tengah juga akan menyelenggarakan Dialog Publik untuk mendorong Optimalisasi Kebjikanan Penggunaan Dana Desa untuk Program Perlindungan Perempuan di Pedesaan bersama Kementerian Pembangunan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Diharapkan kegiatan ini dapat merumuskan rekomendasi yang efektif untuk pemajuan hak asasi perempuan melalui mekanisme penyediaan akses keadilan bagi korban dan juga komitmen anggaran dari Pemerintah Desa di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini bertujuan
1. Terselenggaranya penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Jawa Tengah.
2. Terselenggaranya Dialog Publik Tentang Optimalisasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Untuk Mingkatkan Program Perlindungan Perempuan Di Pedesaan.
3. Untuk mensosialisasikan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Peningkatan Perlindungan Perempuan di Desa di Provinsi Jawa Tengah.

Narasumber dalam kegiatan ini yaitu :
1. Komnas Perempuan dengan tema Urgensi/pentingnya Dana Pembangunan Desa untuk Mengurangi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perdagangan Orang di Pedesaan.
2. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan tema Strategi Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam Memastikan Dana Pembangunan Desa Berkontribusi dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Perdagangan Orang di Pedesaan.
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tema Strategi Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memperkuat Organisasi Perempuan di Pedesaan dan Mendorong Peran Mereka dalam Mengambil Keputusan di Desa.

Kegiatan ini dilakukan pada ;
Hari / Tanggal : Selasa, 17 November 2015
Tempat : Ballroom 3 & 4 Hotel CROWNE Jl. Pemuda 118 Semarang

Sent from my Samsung device

Desa Adat Berbasis Kearifan Lokal _ perdesaansehat.com

Fitur

Lubuk Beringin, Desa Adat Berbasis Kearifan Lokal
Leo Wahyudi S

William Sabandar, Deputi bidang Operasi BP REDD+, (keempat dari kiri) bersama Bupati serta Wakil Bupati Bungo, dan Hasan Basri Agus, Gubernur Jambi (ketujuh dari kiri) secara simbolis sedang menuang benih ikan ke lubuk larangan Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, pada 4 Desember 2014. Seremoni sebagai bagian dari dukungan atas pengelolaan hutan desa dan kampung berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin. (Foto: Leo Wahyudi S)
Kenyataannya, semua warga di Desa Lubuk Beringin mahfum dengan kearifan lokal tersebut. Tak seorang pun berani melanggar aturan adat, termasuk mengambil ikan di lubuk larangan. Lubuk itu berupa sungai berair jernih yang membelah Dusun Lubuk Beringin. Sungai itu mengalir tenang tak terusik. Sungai itu menjadi rumah bagi ikan-ikan semah untuk berkembangbiak.

“Ini semua kesepakatan adat. Semua orang sudah tahu bahwa ikan di lubuk larangan tidak boleh diambil sembarangan,” kata Damsir, salah satu tokoh masyarakat Lubuk Beringin dan pegiat lingkungan dari KKI Warsi. Ikan di lubuk larangan hanya boleh diambil pada saat-saat tertentu yang disepakati secara adat. Tujuannya pun hanya untuk pesta adat, acara bersama masyarakat. Saat ini ada sekitar 194 lubuk larangan dan 24 tempat pembenihan ikan secara alami di Provinsi Jambi.

Tak hanya lubuk larangan, desa terpencil 45 kilometer sebelah barat Kota Muarabungo ini juga menyimpan banyak kekhasan yang lahir dari kearifan lokal. Lubuk Beringin menjadi desa yang memiliki hutan desa pertama pada 30 Maret 2009. Luasnya 2.356 hektar.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur, hutan desa itu seluas 2.356 hektar. Kemudian, Gubernur Jambi juga telah mengeluarkan Keputusan No. 124/2009 yang diserahkan langsung kepada masyarakat Lubuk Beringin dan diterima kelompok Ndendang Hulu Sako Batang Buat. Merekalah kelompok pengelola Hutan Desa Ndendang Hulu Sako. Artinya, mereka menjadi penjaga wilayah hulu anak Sungai Batang Buat. “Yang penting bukan status, tetapi substansi bahwa hutan desa menjadi sebuah resolusi konflik. Hutan desa menjadi konsep konservasi ekosistem Bujangrabu (Bukit Panjang Rantau Bayur),” kata Rakhmat Hidayat, Asisten Deputi Badan Pengelola REDD+, yang sudah lebih dari 20 tahun mendampingi masyarakat di Sumatera.
Pengelolaan hutan desa ini selama 35 tahun dan masih dapat diperpanjang. Pola pengelolaannya berlindung di bawah pemerintahan desa yang dijalankan secara adat. Tak heran jika sejak 2013, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Desa Lubuk Beringin menjadi desa perintis sebagai desa adat berbasis kearifan lokal.

Hutan desa ini ditanami dengan agroforestri kompleks atau secara multikultur. Tanamannya beragam untuk menjamin keberlangsungan ekonomi dan penghidupan bagi 89 Kepala Keluarga atau sekitar 331 jiwa di Desa Lubuk Beringin. Sumber komoditas utama masyarakat Lubuk Beringin adalah karet. Selain itu, masyarakat juga menanam padi, kayu manis, duku, durian, cempedak, petai, jengkol sebagai tanaman sela.

“Lima tahun lalu kami pernah mendapat tawaran untuk menanam kelapa sawit. Tapi pemerintah desa menolak, karena tanah akan rusak dan sungai menjadi dangkal. Kami pun tak mau,” kata Damsir.

Sementara itu, William Sabandar, Deputi bidang Operasi BP REDD+, berkesempatan bertemu dengan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Bupati Bungo Sudirman Zaini, Wakil Bupati Bungo Mashuri. Dalam kesempatan tersebut, William menegaskan komitmen BP REDD+ dengan memperkuat kerjasama dan memberikan dukungan terhadap praktik-praktik kearifan lokal yang sudah dijalankan di Provinsi Jambi. William juga mengingatkan akan pentingnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai bagian penting dari inisiatif REDD+.
Menanggapi hal ini, Gubernur Hasan Basri mengatakan bahwa mekanisme pengakuan masyarakat hak adat ini memerlukan peraturan gubernur. “Kalau sudah ada (peraturan gubernur) itu, maka kita akan menjadi provinsi pertama (yang mengakui masyarakat hukum adat),” kata Hasan Basri optimis. Namun Gubernur menegaskan bahwa yang terpenting adalah kesadaran masyarakat, bukan aturannya.***

Sent from my Samsung device

15 November, 2015 13:08

Pers LSD Pemuda Qaryah Thayyibah

SEP
26
OTONOMI DESA SEBUAH JAWABAN
(studi telaah : keberimbangan pembangunan desa)
Oleh : Andi Gatot Anjas Budiman


Sejumlah warga di Boyolali, Jawa Tengah
berembug di salah satu rumah penduduk pada jumat, (3/4).
dengan latar belakang hasil panen jagung
yang belum dipipil,
Pelaksanaan Undang-Undang Desa bernomor 6 Tahun 2014 memberikan pencerahan bagi semua warga desa beserta seluruh unsur desa menuju pada tataran pengelolaan dan merawat sumber daya desa dan berharap adanya perbaikan kualitas kehidupan di desa.
Warga desa dalam memanfaatkan peluang emas ini membutuhkan satu hal penting yaitu, perencanaan pembangunan desa. Esensi dari pembangunan desa adalah menangani persolan hulu sampai hilir. selain itu pentingjuga untuk mengangani persoalan penguatan standar kualitas kesadaran warga desa. Hal ini penting untuk mencurahkan segalanya yang dimiliki warga untuk perbaikan desa, tentunya. Untuk bersumbangsih demi kemajuan desanya, tahapan persiapan dan penyelenggaraan warga desa dalam menjalankan Undang-Undang Desa ini tentunya diawali oleh kesadaran setiap warga desa untuk selalu memberikan hal terbaik kepada desanya.
Jaminan dari Undang-Undang ini telah jelas dan tegas bahwa kewenangan desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang masih berjalan di desa menjadi salah satu kekuatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Artinya, pembangunan kesadaran setiap warga untuk senantiasa melakukan yang terbaik kepada desanya. Pembangunan manusianya jauh lebih utama dibandingkan pembangunan fisik desa semata. Hal ini pada implikasi pada pengembangan dan pengelolaan seluruh potensi sumber daya desa, menjadi sebuah kewajiban bagi setiap warga turut serta bertanggung jawab atas kelestarianya demi generasi mendatang.
Jadi penekanan otonomi desa harus realistis sesuai dengan perubahan jaman. Pertama, Undang-Undang Desa ini telah menyesuaikan perkembangan jaman di desa, kedua desentralisasi yang diberikan Undang-Undang ini mengarahkan pada status sebagai “Negara Kecil” tingkat swapraja terkecil yaitu Desa. jadi dengan pemerintahan diatasnya sebatas koordinatif. Sehingga pelaksanaan otonomi desa dapat dijalankan secara nyata, luas, bertanggung jawab, jujur dan adil terhadap warga beserta komunitas yang ada di desa. Akhirnya desentralisasi otonomi desa satu supremasi tertinggi di genggaman rakyat (solus populi supreme lex).
Otonomi desa menjadi terpenting dan terspesialisasi pada proses demokratisasi sebagai salah satu bentuk implikasi tuntutan arus perubahan, semangat otonomi desa perlu dibarengi dengan bersinerginya aktor-aktor dinamis desa. Jadi otonomi desa yang ditawarkan menjadi trend demokratisasi tuntunan masyarakat desa sebagai langkah strategis mewujudkan satu titian pemberdayaan masyarakat warga desa yang lebih mandiri, berdasarkan konstitusi Undang-Undang Desa, rumusannya adalah perencanaan pembangunan sesungguhnya harus berlandaskan pada kebutuhan bukan pada keinginan semata dari warga desa.

Keberimbangan Pembangunan Desa
Tata pemerintahan desa yang baik adalah terlibatkannya proses musyawarah desa berjalan dengan seimbang antara penyelenggaran pemerintahan desa dengan warga desa sebagai subyek pembangunan. Amanat konstitusi Undang-Undang Desa telah mendasarkan pada tataran pola keberimbangan. Apa yang dititahkan oleh Undang-Undang melalui Pemerintahan Desa tetap berpegang pada “to learn from the people”. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pembangunan sesungguhnya tertumpu pada manusianya. Sampai saat ini pembangunan desa masih sebatas pada tataran pembangunan fisik, padahal satu sisi jauh lebih utama adalah peningkatan kapasitas warga desa bersama pemerintahan desanya. Sehingga pembangunan sesungguhnya terjawab dengan pola program dan kegiatan yang mengarahkan pada skala prioritas pembangunan membangun jiwa dan kesadaran bersama untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan itu sendiri.
Kunci dari keberhasilan pembangunan tertumpu pada proses perencanaan. Jika hal ini didasarkan pada perencanaan yang baik, hasil akhir dari pembangunan akan lebih memberikan dampak baik pula terhadap keberhasilan pembangunan desa. Apapun program dan kegiatan dituangkan dalam RPJMDesa. Sebagai sebuah hasil proses permusyawaratan antar pemerintahan desa dengan para pihak tingkat desa. Proses ini harus berprinsip perencanaan berbasis kebutuhan sehingga RPJMDesa akan baik kualitasnya. Titik utama proses penyusunan RPJMDesa adalah prinsip keterbukaan, partisipatif dan akuntabel, hal ini akan menjamin pemerataan pembangunan berkeadilan bagi seluruh warga desa tentunya.
Belajar dari warga desa jadi sebuah keharusan bagi aparatus desa (pemerintahan desa) untuk mengembangkan budaya mendengar. Hal ini akan terakomodirnya pengakuan terhadap keberagaman dan penghargaan terhadap keragaman sehingga makna pembangunan desa memberikan pendewasaan dan pembelajaran bagi masyarakat warga. Terlepas program dan kegiatan yang dimasukkan dalam nomenklatur RPJMDesa nantinya mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaannya melalui RKPDesanya. Prinsip keberimbangan selama perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan akhirnya evaluasi harus berproses dengan dinamis.
Keberimbangan data dan informasi harus diolah seimbang, oleh karena itulah indikator keberhasilan penyusunan perencanaan pembangunan desa harus mampu menjamin hubungan komunikasi yang saling membangun antara aparatus desa dengan masyarakat desa, administrasi hendaknya peka dan emphati terhadap lingkungan yang tanggap kebutuhan masyarakat desa, sehingga perencanaan pembangunan ini akan baik tanpa menanggalkan peran aktif masyarakat desa, sebagai proses tetirah kerangka pelaksanaan demokratisasi yang lebih akomodatif./

Posted 26th September by Pers