Mengapa Bulan “RHAMADAN” ? Sebagai Masa Waktu Terbaik Diantara Semua Bulan Dalam Kehidupan Manusia.

….

pemimpin di muka bumi (dalam arti yang luas dan kontekstual) dan membawa manfaat bagi semua mahluk (Rahmatan Lil Alamin)Masa waktu Bulan Rhamadan, adalah suatu masa waktu yang sangat menentukan kualitas manusia sebagai mahluk ciptaanNya yang ditinggikan Allah SWT sebagai “Khalifah/Pemimpin di muka bumi”, penentu kualitas keberlanjutan kehidupan di dunia. Bulan Rhamadan dapat kita fahami sebagai masa waktu “pendadaran” bagi peningkatan kualitas moral kemanusiaan berdasarkan nilai nilai keagamaan, melalui praktik simulasi kehidupan realitas sosial yang sesuai dengan ketentuan Al’Quran sebagai pedomannya. Selain fungsi “pendadaran”, ibadah puasa di bulan Rhamadan, juga menjadi “pengendali keseimbangan”, dari pengaruh 11 (sebelas) bulan lainnya pada proses pembentukan karakter moral manusia yang terbaik, yang diyakini akan mampu memikul tanggung jawab sebagai “khalifah/pemimpin di muka bumi” (dalam arti yang luas dan kontekstual) dan membawa manfaat bagi semua mahluk di muka bumi (Islam sebagai “Rahmatan Lil Alamin”), layaknya kehidupan “surgawi”. (HH-HanibalHamidi)

Marhaban Ya Rhamadan, 1439 H”, Selamat menjalankan ibadah Saum, semoga kita semua mendapatkan Rhido Alllah SWT, sehingga kita semua mampu menyempurnakan pelaksanaan ibadah puasa kita masing-masing dan menjadi karakteristik kehidupan sosial kita pada semua dimensi kehidupan”, Amin. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua pihak yang terlibat dengan inter aksi sosial kita, sehingga dapat meningkatkan peluang atas Rhido Allah.

(HH-HanibalHamidi)

MATEMATIKA ITU RUMIT TAPI AJAIB

Penyebutan : Angka 1 sampai 9 dgn huruf bahasa Indonesia (satu s/d sembilan) mengandung decak kagum.

Jika kita menjumlahkan dua angka yg huruf awalnya sama, maka hasilnya selalu 10.

Angka Berawalan S —►
Satu + Sembilan = 10
Angka yg hurufnya Berawalan D —►
Dua + Delapan = 10
Berawalan T —►
Tiga + Tujuh = 10
Berawalan E —►
Empat + Enam = 10
Bahkan —► Lima + Lima = 10

Hari ini adalah Hari Matematika Nasional

Lihatlah yang menakjubkan dalam Matematika berikut ini !

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

Brilian sekali ya?
Dan lihat simetrinya yang berikut ini :
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

 

Entah siapa yg membuat rumus seperti ini, tapi ini emang keren banget

MATEMATIK VERSI BARU…

Jika:
A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10
K = 11
L = 12
M = 13
N = 14
O = 15
P = 16
Q = 17
R = 18
S = 19
T = 20
U = 21
V = 22
W = 23
X = 24
Y = 25
Z = 26

apakah yg membuat kesuksesan/ keberhasilan hidup menjadi 100% ?

H+A+R+D+W+O+R+K (Kerja Keras) : 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

K+N+O+W+L+E+D+G+E (Pengetahuan) :
11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

L+O+V+E (Cinta) :
12+15+22+5 = 54%

L+U+C+K (Nasib) :
12+21+3+11 = 47%

Tidak ada yang jadi 100%.
Apa yang membuatnya jadi 100% ?

Adakah money ?

M+O+N+E+Y =
13+15+14+5+25 = 72% NO..!!!

Leadership..?
L+E+A+D+E+R+S+H+I+P =
12+5+1+4+5+18+19+8+9+16 = 97% NO…!!!

Ternyata apa yang membuat menjadi 100% adalah :

Coba lihat yang ini

S+E+D+E+K+A+H+J+A+R+I+A+H 19+5+4+5+11+1+8+10+1+18+9+1+8 = 100%

( nilai saham akhirat )

KEBETULAN atau TIDAK…? tapi itulah MATEMATIKA

Satu fakta angka angka yg menarik untuk kita fikirkan :

Adakah kita sadari ?

Aceh
Tsunami
26-12-2004

Bohemia
Gempa
26-11-1902

Jogja
Gempa
26-05-2006

Tasik – Jawa Barat
Gempa
26-06-2010

Gunung Merapi
Meletus
26-10-2010

Jambatan Tenggarong
Samarinda, Indonesia
Runtuh
26-09-2013

Tahun lalu pada tgl 26 Oktober Taufan Haiynan diutus Allah SWT, untuk menunjukkan kekuasaan Nya kepada seluruh rakyat Filipina yg telah merobohkan “Rumah Nya” di Manila untuk digantikan dgn shopping mall…

Mengapa semua ini
Terjadi pada Tanggal 26

Apakah ini suatu kebetulan?

Bukalah dan bacalah
Al-Quran Juz ke: 26

Allah SWT telah berfirman.

Bunyinya :

“Sedikit waktu lagi Aku akan menggoncang kan langit dan bumi, laut dan darat”.

Biar mereka semua tahu bahwa Mu’jizat Allah itu ada !!!

 

Ternyata Cuma 1.5 jam⌚ saja Umur Kita hidup di DUNIA 🌎 ini.

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Mari kita lihat berdasarkan Al-Qur’an sebagai sumber kebenaran yang hakiki
🔎 1 hari akhirat = 1000 tahun dunia
🔎 24 jam akhirat = 1000 tahun dunia
🔎 3 jam akhirat = 125 tahun dunia
🔎 1.5 jam akhirat = 62.5 tahun dunia

Apabila umur manusia itu rata-rata 60-70 tahun, maka hidup manusia ini jika dilihat dari langit hanyalah 1.5 jam saja.

Pantaslah kita selalu diingatkan tentang masalah waktu.

Allah berfirman : “Kamu tidak tinggal (di dunia) melainkan sedikit masa saja, kalau kamu dahulu mengetahui hal ini (tentulah kamu bersiap sedia)”

Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk meniti perjalan hidup kita ini.

Kuatkan berfikir untuk akhirat.
Karena dunia ini akan kita tinggalkan.

Fokus akhirat
Itulah tempat kita akan hidup seterusnya.

Ingatlah ini :
untuk diri saya sendiri.
Mayat orang Islam yang tidak sembahyang pada 1000 tahun dulu masih disiksa hingga kini.

Allahuakbar! 1 waktu kita tinggalkan sholat sama dengan 8000 tahun siksaan neraka. Jika kita sehari 5 waktu x sholat?

5 x 8000 = 40.000
tahun.

Subhanallah…

La illaha illa Allah,Muhammadu Rasulullah

Mengenal Gagasan Perdesaan Sehat

Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Di Daerah Tertinggal Gambar

Perdesaan Sehat merupakan kegiatan yang dilaksanakan di bawah koordinasi Kedeputian Sumber Daya di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).Dalam mendukung upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT), kegiatan Perdesaan Sehat dijalankan bersama Bedah Desa sebagai instrumen fasilitasi koordinasi kebijakannya.Perdesaan Sehat sudah dicanangkan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat bersama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) pada 20 Desember 2012. Misi kegiatan Perdesaan Sehat sejalan dengan misi SIKIB, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Desa Sejahtera untuk bersama menuju Indonesia Sejahtera. Kualitas kesehatan adalah salah satu komposit penting dari sumber daya manusia selain aspek kualitas pendidikan dan kemampuan daya beli.Setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya menghendaki dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia.Oleh karena itu, jaminan konstitusi menjadi penting untuk dipahami dan dilaksanakan.Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 UUD 1945 memberi penegasan bahwakesehatanmerupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan menjabarkan amanat konstitusi tersebut dengan menjelaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan individu untuk hidup sehat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Komitmen terhadap upaya peningkatan kualitas manusia warganegara Indonesia, termasuk dan terutama di bidang kesehatan, Pemerintah RI juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan ikut menandatangani kesepakatan internasional dalam pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs). Dengan demikian, adalah benar seperti yang di dalam Komentar Umum No. 14 Tentang Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau sebagai penjelasan dari Pasal 12 tentang Hakatas Kesehatan didalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya bahwa, kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lain. Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia bermartabat.Pemenuhan hak atas kesehatan, tidak cukup dengan intervensi sektor kesehatan tetapi juga menghendaki upaya yang mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, termasuk juga mencakup faktor-faktor penentu dasar kesehatan seperti makanan dan nutirisi , tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman, serta lingkungan yang sehat. Kegiatan Perdesaan Sehat dikembangkan berdasar identifikasi dan penilaian terhadap fakta tentang masalah-masalah kritis kesehatan yang terjadi di Daerah Tertinggal.Masalah tersebut terutama terkait dengan pelayanan kesehatan, rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH), tingginya angka kematian ibu, dan banyaknya kasus gizi buruk.Fakta masalah yang dimaksud dipengaruhi oleh karakteristik Daerah Tertinggal, secara dominan melibatkan perempuan, anak-anak dan perempuan muda, dan kenyataannya konsentrasi masalah terjadi di kawasan perdesaan. Semua masalah tersebut, apabila ditangani secara tepat dan didalam kerangka percepatan pelayanan kesehatan berkualitas, maka dikhawatirkan akan menghambat tercapainya target pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana tertuang didalam dokumen RPJMN 2010 – 2014 dan juga yang ditegaskan sebagai Prioritas Nasional 10 dan 3 didalam Intruksi Presiden No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Nasional. Pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat dapat dijelaskan sebagai Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggalyang dilakukan dengan mengembangkan upaya dan/atau tindakan kebijakan yang terencana, terpadu, bersifat partisipatoris dengan pelibatan aktif masyarakat dalam percepatan pembangunan kesehatan yang berpihak pada karakteristik Daerah Tertinggal melalui intervensi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas lembaga kesehatan berbasis struktur kependudukan dan sumber daya kawasan perdesaan di Daerah Tertinggal. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Perdesaan Sehat diharapkan dapat berkontribusi maksimal pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional 10, khususnya tercapainya IPM 72,2 dan AHH 68,8 pada tahun 2014. Terjadinya pencapaian itu secara luas diharapkan berkemampuan mendukung upaya bagi lepasnya 50 Daerah Kabupaten dari ketertinggalan (target PPDT dalam RPJMN 2010 – 2014) dan juga, pencapaian target-target terkait di dalam MDGs.

Stimulan Perdesaan Sehat Kabupaten Kepulauan Daerah Tertinggl – perdesaansehat.com – perdesaansehat.or.id

LAPORAN KEGIATAN

SOSIALISASI BANTUAN STIMULAN FASILITASI PUSKESMAS KELILING PERAIRAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN ANGKA HARAPAN HIDUP DI DAERAH TERTINGGAL

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

TAHUN ANGGARAN 2013

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaannirrohiim, Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena dengan karunia dan nikmat-Nya rangkaian acara Sosialisasi Bantuan Stimulan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat terselenggara dengan lancar dan sukses pada tanggal 29-30 Mei 2013 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya KPDT yang telah memberikan kepercayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Bantuan Stimulan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta Sosialisasi Bantuan Stimulan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berasal dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Kepala Puskesmas, Bidan Poskesdes, Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat setempat, serta narasumber yang memberikan paparan materi yang sangat berarti bagi terlaksananya tujuan dan maksud dari keberhasilan kegiatan.

Akhirnya, kami berharap bagi semua pihak agar seiring dan sejalan untuk selalu memberikan masukan serta saran dalam merumuskan pengembangan kebijakan kesehatan di daerah tertinggal, sehingga apa yang ditargetkan dalam RPJMN 2010 – 2014 dapat mencapai sasaran sesuai dengan Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik, dan cita-cita nasional negara dan bangsa dapat terwujud.

Jakarta, Mei 2013
Asisten Deputi
Urusan Sumber Daya Kesehatan

dr. Hanibal Hamidi, M.Kes
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Dalam hal ruang lingkup pembangunan, pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan, karena aspek ekonomi dalam pembangunan di daerah tertinggal tersebut mencakup aspek sosial, budaya, keamanan dan hubungan antar daerah tertinggal dengan daerah maju.
Pemerintah telah menetapkan Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal (RPJM Nasional 2010-2014), yaitu: 1) Peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,1 persen pada tahun 2014; 2) Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada tahun 2010 sebesar 18,8 persen menjadi 14,2 persen pada tahun 2014; 3) Meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 67,7 menjadi 72,2 pada tahun 2014; serta 4) Target pengentasan daerah tertinggal paling sedikit 50 kabupaten yang harus dicapai paling lambat 2014.
Sasaran Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010-2014 adalah: 1). Berkurangnya status kabupaten tertinggal paling sedikit 50 kabupaten pada akhir Tahun 2014; 2). Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang ditunjukkan oleh IPM pada Tahun 2010 sebesar 67,7 meningkat menjadi 72,2 pada Tahun 2014. 3) Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,1 persen pada Tahun 2014; 4). Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar pada tahun 2010 sebesar 18,8 % berkurang menjadi 14,2 %; dan 5). Berkurangnya pengangguran di daerah tertinggal sebesar 2,2% per tahun
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam konteks peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka salah satu hal yang mendasar adalah aspek kesehatan. Pembangunan bidang sumber daya manusia sektor kesehatan di daerah tertinggal diarahkan untuk menekan angka kematian ibu dan anak sehingga dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi 68,8 di Daerah Tertinggal.

Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan melakukan upaya pembangunan di bidang kesehatan di daerah tertinggal yang memiliki akses terbatas akan pelayanan kesehatan dengan memfasilitasi berbagai fasilitas penunjang kesehatan salah satunya adalah pengadaan puskesmas keliling yang dikenal dengan “Puskesmas Keliling Perairan (Pusling air)” dalam rangka peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH).
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut serta memberikan pemahaman terhadap stakeholder dan masyarakat setempat, maka diperlukan kegiatan Sosialisasi Bantuan Stimulan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013.

B. Tujuan
Memberikan acuan yang jelas agar kegiatan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan dapat berjalan secara efektif dan efisien
Menyamakan persepsi bagi seluruh stakeholder yang terkait, sehingga dapat terkoordinir, bersinergis dan bekerja sama, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna sesuai harapan
Mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat meningkatkan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Angka rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal, terutama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber dan diskusi umum. Adapun susunan acara secara keseluruhan sebagai berikut:

Peserta
Jumlah peserta Sosialisasi Bantuan Stimulan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 30 orang yang terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Kepala Puskesmas, Bidan Poskesdes, Camat, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat setempat.

Tempat dan Waktu Penyelenggaraan
Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Bantuan Stimulan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan pada:
Hari : Rabu – Kamis
Tanggal : 29-30 Mei 2013
Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Pangkajene dan Kepulauan

PELAKSANAAN KEGIATAN
Pengarahan dan Pembukaan
Kegiatan Sosialisasi Bantuan Stimulan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimulai pada hari Rabu 29 Mei 2013, yang diawali dengan Sambutan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya KPDT.

Poin-poin arahannya adalah
Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN Tahun 2010-2014, pemerintah telah menetapkan sasaran capaian kinerja Prioritas Nasional 10 pada tahun 2014 bagi 183 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik, yaitu:
Peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,1
Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14,2 persen
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,2 pada tahun 2014.
Apabila sasaran tersebut dapat dicapai, maka diharapkan akan terjadi pengentasan daerah tertinggal paling sedikit 50 Kabupaten paling lambat tahun 2014 (Target Prioritas Nasional 10).
Untuk mengefektifkan percepatan capaian hasil pembangunan tersebut, kebijakan nasional pembangunan daerah tertinggal dalam kerangka pencapaian misi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi lokal.
Permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal diakibatkan dari rendahnya nilai berbagai indeks komposit IPM secara komulatif; baik rendahnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indeks Angka Harapan Hidup (AHH), rendahnya kualitas pendidikan masyarakat yang ditunjukkan oleh nilai indeks Angka Melek Huruf (AMH) dan indeks Lama Sekolah (LS), serta rendahnya kemampuan daya beli masyarakat (indeks pendapatan perkapita) yang diakibatkan rendahnya keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang berkualitas serta akses pelayanan perekonomian.
Salah satu upaya untuk akselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal adalah melalui Percepatan Pembangunan Kualitas Pendidikan dan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat) di Daerah Tertinggal. Perdesaan Sehat merupakan kegiatan yang dilaksanakan di bawah koordinasi Kedeputian Pengembangan Sumber Daya di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Kegiatan Perdesaan Sehat dijalankan bersama Bedah Desa sebagai instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) bidang kesehatan. Perdesaan Sehat telah dicanangkan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat bersama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) pada 20 Desember 2012.
Perdesaan Sehat merupakan upaya Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan yang dilaksanakan dalam kerangka program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kebijakan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan diarahkan pada:
Percepatan peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas berdasar struktur kependudukan;
Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat;
Percepatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan bertumpu pada peningkatan kapasitas lembaga dan infrastruktur kesehatan di wilayah perdesaan.
Dengan demikian, dituntut peran dan keterlibatan semua pihak khususnya Pemerintah daerah baik pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten dalam berkomitmen kuat, berdaya dukung sebagai wujud nyata tanggung jawab bersama bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan (perdesaan sehat). Sejalan dengan Kebijakan Perdesaan Sehat bahwa diperlukan adanya dukungan kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Gubernur (Pergu) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang fokus dan diprioritaskan pada penjaminan serta penyediaan faktor penentu kualitas kesehatan (5 Pilar Perdesaan Sehat) yakni: dokter puskesmas, bidan desa, air bersih, sanitasi dan gizi yang seimbang terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita, dengan sasaran jumlah desa sebanyak 9.497 desa di 84 Kabupaten yang dilaksanakan melalui dua kelembagaan antara lain lembaga kesehatan masyarakat (Poskesdes atau sejenisnya) dan lembaga kesehatan dasar (Puskesmas dan jejaringnya) yang sinergi dengan peran pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta peran masyarakat dan sektor swasta. Kegiatan ini juga sebagai komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014 dan dalam mencapai target MDGs 2015.
Salah satu upaya percepatan peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas berdasar struktur kependudukan di Daerah Tertinggal adalah dengan diadakannya Bantuan Stimulan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Kepulauan dengan harapan dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup. Fungsi dari Puskesmas Kelilling Perairan, antara lain:
Merupakan sarana pengangkutan petugas kesehatan dan pasien serta peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program puskesmas;
Memberikan pelayanan kesehatan dasar di daerah perairan; serta
Meningkatkan mutu dan memperluas jangkauan yang menjamin keamanan pelayanan kesehatan dasar di daerah tertinggal yang tidak dapat dijangkau oleh petugas melalui darat maupun udara.
Pemanfaatan dan pengelolaan bantuan stimulan Puskemas Keliling ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam percepatan pembangunan kualitas perdesaan berbasis perdesaan (perdesaan sehat) di Daerah Tertinggal khususnya di wilayah perairan dan kepulauan sehingga perlu mendapat komitmen dan kesepakatan dari pemerintah kabupaten dalam hal ketersediaan Sumber Daya Manusia yaitu ketersediaan dokter, juru mudi dan kru, maupun yang terkait dengan biaya operasional dan biaya perawatan serta memastikan ketersediaan dermaga sandar bagi operasionalisasi peran Puskesmas Keliling Perairan. Dalam memastikan pemanfaatan dan pemeliharaan bantuan stimulan ini diperlukan penyampaian laporan per semester yang menyangkut permasalahan, masukan dan rekomendasi atas pemanfaatan fasilitas bantuan stimulan puskesmas keliling perairan.
Program Perdesaan Sehat sebagai program strategis yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan instrumen koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan, sebagai kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal (Perdesaan Sehat), dan sebagai kerangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 dan Prioritas Nasional 10 tahun 2014 serta MDGs Tahun 2015.

Berikutnya, kegiatan Sosialisasi Bantuan Stimulan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013 dibuka dengan dengan Sambutan Pembukaan oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
Poin-poin sambutannya adalah:
Pemerintah Daerah beserta masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat apresiasi terhadap bantuan Puskesmas Keliling Perairan dari KPDT. Kondisi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sebagian besar berupa kepulauan sangat membutuhkan sarana Pusling Air untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan.
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkomitmen untuk membiayai operasional beserta perawatan dan penyediaan sumber daya manusia guna pelayanan kesehatan di daerah kepulauan.
Diharapkan bantuan Puskesmas Keliling Perairan dari KPDT akan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya untuk pengentasan ketertinggalan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada periode mendatang.

Paparan
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disamapaikan oleh beberapa narasumber baik dari Pusat maupun Daerah.
Poin-poin utama paparan yang disampaikan pemateri sebagai berikut:
Paparan Pedoman Tata Kelola Perdesaan Sehat
Perdesaan sehat: instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbais perdesaan di daerah tertinggal (Perdesaan Sehat) dalam rangka pencapaian sasaran PN 3 Kesehatan tahun 2014 dan target MDGs tahun 2015 di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10).
Perdesaan sehat telah dicanangkan oleh Menteri PDT, di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat bersama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) pada 20 Desember 2012 dengan tema “Bersama Menuju Indonesia Sejahtera”.
Arah kebijakan: percepatan pembangunan kualitas kesehatan yang bertumpu pada kapasitas lembaga dan infrastruktur pelayanan kesehatan dasar di perdesaan daerah tertinggal.
Pilar Perdesaan Sehat: percepatan ketersediaan dokter puskesmas bagi seluruh puskesmas di daerah tertinggal; percepatan ketersediaan bidan desa bagi seluruh desa di daerah tertinggal; percepatan ketersediaan air bersih bagi setiap rumah tangga di daerah tertinggal; percepatan ketersediaan sanitasi bagi setiap rumah tangga di daerah tertinggal; serta percepatan ketersediaan gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Misi: percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar berdasar struktur kependudukan di wilayah perdesaan; dan peningkatan keberdayaaan masyarakat melalui pelibatan aktif masyarakat perdesaan dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Strategi: peningkatan komitmen dan kebijakan keberpihakan bagi percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal; pengalokasian sumber daya pembangunan yang lebih proporsional dengan beban kerja sesuai dengan karakteristik daerah tertinggal dalam kerangka aksi keberpihakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan yang berkeadilan menuju pemerataan kesejahteraan.
Paparan Kondisi Kesehatan Kabupaten Pangkep
Visi Dinas Kesehatan Kab. Pangkep: Terdepan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Secara Merata dan Terjangkau Menuju Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat.
Misi Dinas Kesehatan Kab. Pangkep: meningkatkan sumber daya kesehatan secara merata baik kuantitas maupun kualitas; meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau; meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang optimal; meningkatkan upaya pemberantasan, pencegahan, pengendalian penyakit dan upaya penyehatan lingkungan; serta menggerakkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta serta kerjasama lintas sektor.
Masalah yg dihadapi di wilayah kepulauan:
Keberadaan penduduk kepulauan yang tersebar di pulau-pulau dengan jarak antara pulau cukup berjauhan masih merupakan kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat kepulauan, dimana untuk wilayah Kec.Lk.Tupa’biring terdapat 3 Puskesmas, 16 Desa/Kel dan terdapat 29 pulau dengan jarak tempuh pulau-pulau tersebut berkisar antara ½ jam – 3 jam dari ibukota Kecamatan. Untuk Wilayah Kec.Lk.Kalmas terdapat 2 Puskesmas, 7 desa/kel dan terdapat 14 pulau yang berjarak tempuh dari ibukota kec berkisar antara 2 sampai 10 jam. Dimana Wilayah kecamatan ini berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Wilayah Kec. Lk. Tangaya memiliki 2 Puskesmas, 9 desa/kel dan terdapat 25 pulau dengan jarak tempuh dari ibukota kec 2 s/d 10 jam perjalanan dan wilayah ini berbatasan dengan Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.
Minimnya alat transportasi yang dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat yang mendiami pulau- pulau tersebut
Masih ada beberapa pulau yang belum memiliki sarana kesehatan, baik Pustu maupun Poskesdes. Untuk Wil Kec. Lk. Tupa’biring terdapat 5 pulau yang sama sekali tidak mempunyai sarana kesehatan, baik Pustu maupun Poskesdes. Wilayah Kec. Lk. Kalmas terdapat 2 Pulau yang tidak memiliki sarana kesehatan, baik Pustu maupun Poskesdes. Untuk Wil. Kec. Lk. Tangaya terdapat 5 Pulau yang tidak memiliki sarana kesehatan baik Pustu maupun Poskesdes.
Pemecahan masalah kesehatan di wilayah kepulauan:
Diharapkan adanya bantuan dari pusat dalam hal ini berupa pembangunan sarana kesehatan (Pustu, Poskesdes) dan pengadaan Alat transportasi Air (Puskesmas Keliling).
Pengajuan Usulan Penambahan Tenaga Kesehatan melalui BKD untuk menutupi kekurangan tenaga kesehatan terutama di wilayah kepulauan.
Dengan adanya bantuan yang bersumber dari Kementrian Daerah Tertinggal, kami mengharapkan masalah yang selama ini dihadapai dapat teratasi dan kami harapkan bantuan tersebut dapat berkesinambungan .
Paparan Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Pangkep
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas administrasi sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki karakteristik wilayah yang merupakan perpaduan antara tiga dimensi wilayah, yaitu dataran rendah, dataran tinggi (pegunungan) dan dataran kepulauan, sehingga dikenal dengan sebutan “Daerah Tiga Dimensi”.
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketertinggalan yang ditandai dengan masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangkep. Olehnya itu, salah satu strategi yang akan diimplamentasikan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2013, yaitu melalui Program Desa Mandiri dengan menetapkan beberapa desa inti dan desa penyangga. Program tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang pro desa mandiri.
Pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terutama untuk wilayah kepulauan masih belum optimal. Hal tersebut karena minimnya sarana dan prasarana penunjang kesehatan. Oleh karena itu, bantuan dari KPDT berupa Puskemas Keliling Perairan diharapkan membantu pelayanan kesehatan bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan.
Paparan Fasilitasi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan dalam rangka meningkatkan Angka Harapan Hidup di Daerah Tertinggal Tahun 2013
Pembangunan di bidang kesehatan dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal turut berperan aktif dalam pembangunan di bidang kesehatan.
Pembangunan bidang sumber daya manusia sektor kesehatan di daerah tertinggal diarahkan untuk menekan angka kematian ibu dan anak sehingga dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi 68,8 di Daerah Tertinggal.
Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan melakukan upaya pembangunan di bidang kesehatan di daerah tertinggal yang memiliki akses terbatas akan pelayanan kesehatan dengan memfasilitasi berbagai fasilitas penunjang kesehatan salah satunya adalah pengadaan puskesmas keliling yang dikenal dengan “Puskesmas Keliling Perairan (Pusling Air)” dalam rangka peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH).
Fungsi Puskesmas Keliling Perairan:
Sarana pengangkutan petugas kesehatan dan pasien serta peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program puskesmas
Memberikan pelayanan kesehatan dasar di daerah perairan
Meningkatkan mutu dan memperluas jangkauan yang menjamin keamanan pelayanan kesehatan dasar di daerah tertinggal yang tidak dapat dijangkau oleh petugas melalui darat maupun udara
Sasaran:
7 kabupaten Daerah Tertinggal wilayah perdesaan yang berbasis kepulauan dikelilingi oleh perairan.
Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan dikelola oleh Pemerintah Daerah menggunakan dana operasional APBD.
Kebijakan Operasional:
Fasilitas Puskesmas Keliling Perairan termasuk peralatan kesehatan dasar dan penunjangnya.
Diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
Diharapkan pemerintah daerah tidak mengurangi dana yang sudah dialokasikan untuk pelayanan kesehatan lain.
Puskesmas Kelilling Perairan yang difasilitasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.
Jenis fasilitasi pengadaan puskesmas keliling perairan
Kapal Puskesmas Keliling Perairan
Peralatan Medis (poliklinik set dan emergency set)
Peralatan non medis penunjang (peralatan keselamatan, perlengkapan tambat, perlengkapan tambahan)
Ongkos kirim
Pelaporan
Pemerintah Daerah penerima fasilitasi puskesmas keliling perairan menyampaikan laporan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan kepada PPK – Satker Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Penyampaian laporan memuat progres kegiatan fasilitasi puskesmas keliling perairan yang disampaikan paling lambat 30 November 2013 dan penggunaannya akan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali setelah pelaporan awal.

PENUTUP
Pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 29 – 30 Mei 2013 telah dilaksanakan Sosialisasi Bantuan Stimulan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berjalan dengan lancar dan diikuti oleh stakeholder terkait, adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah:
Tujuan dari kegiatan ini adalah menyatukan pemahaman berbagai stakeholder mengenai rencana bantuan stimulan Puskesmas Keliling Perairan untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta sosialisasi Perdesaan Sehat;

Pembangunan Perdesaan Sehat merupakan suatu kebijakan bagi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kerangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan pada tahun 2014 dan MDGs pada tahun 2015 di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10);

Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diharapkan akan menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam Upaya Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan;

Kegiatan Sosialisasi Bantuan Stimulan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013 berjalan dengan baik, diharapkan setelah mengikuti acara ini stakeholder dan masyarakat dapat memanfaatkan sarana Puskesmas Keliling Perairan tersebut untuk peningkatan kualitas kesehatan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Demikian, kegiatan Sosialisasi Bantuan Stimulan Fasilitasi Puskesmas Keliling Perairan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Harapan Hidup Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibuat untuk menjadi bahan dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan mendatang.

Yang melaporkan,

Tim Asisten Deputi
Urusan Sumber Daya Kesehatan

FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif Berkeadilan
(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Draft Peraturan Menteri PDT, Tentang Pembangunan Perdesaan Sehat

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR … TAHUN 2013

TENTANG
PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT
DI DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Perdesaan Sehat adalah kegiatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal yang dijalankan dalam kerangka program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
Kementerian adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
Menteri adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Menteri merumuskan dan menetapkan strategi kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat di daerah tertinggal;
Strategi kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat instrumen percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan melalui penyediaan faktor penentu dasar kualitas kesehatan:
Dokter Puskesmas bagi setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
Bidan Desa bagi setiap desa;
Air bersih bagi setiap rumah tangga;
Sanitasi bagi setiap rumah tangga; dan
Gizi bagi setiap ibu hamil, ibu menyusui dan Balita.
Strategi kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan secara aktif peran masyarakat perdesaan dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

Pasal 3
Untuk menjamin terselenggaranya percepatan pembangunan Perdesaan Sehat diadakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Perdesaan Sehat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4
Pelaksanaan strategi kebijakan percepatan pembangunan Perdesaan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Koordinasi pelaksanaan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam kerangka tata kelola perdesaan sehat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Pedoman pembangunan Perdesaan Sehat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2013
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

A. HELMY FAISHAL ZAINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR … TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT DI DAERAH TERTINGGAL

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dinyatakan bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Dalam RPJP-N, dinyatakan pula pembangunan nasional di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan juga tidak terlepas dari komitmen Indonesia sebagai warga masyarakat dunia untuk ikut merealisasikan tercapainya Millenium Development Goals (MDGs). Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan yang sedang dilaksanakan masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi, sehingga diperlukan pemantapan dan percepatan melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satu kegiatan pada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk meningkatkan derajat kesehatan di daerah tertinggal adalah Kegiatan Perdesaan Sehat. Kegiatan perdesaan sehat dimulai dari identifikasi dan penilaian terhadap fakta tentang masalah-masalah kesehatan yang terjadi di Daerah Tertinggal. Permasalahan tersebut terkait dengan pelayanan kesehatan, rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH), tingginya angka kematian ibu, dan banyaknya kasus gizi buruk. Permasalahan di atas dipengaruhi oleh karakteristik daerah tertinggal. Semua masalah tersebut, apabila ditangani secara tepat dalam kerangka pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka akan mempermudah tercapainya target pembangunan daerah tertinggal.

Pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal yang dilakukan dengan mengembangkan upaya dan/atau tindakan kebijakan yang terencana, realisasi secara bertahap dan terpadu, bersifat partisipatoris dengan pelibatan aktif masyarakat dalam percepatan pembangunan kesehatan yang berpihak pada karakteristik daerah tertinggal melalui intervensi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas lembaga kesehatan berbasis struktur kependudukan dan sumber daya kawasan perdesaan di daerah tertinggal.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Perdesaan Sehat dapat berupa kontribusi maksimal pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional 10, Prioritas Nasional 3 maupun dalam pencapaian target-target MDGs, khususnya tercapainya Angka Harapan Hidup 68,8 dan Indeks Pembangunan Manusia 72,2 pada tahun 2014. Terjadinya pencapaian itu secara luas diharapkan berkemampuan mendukung upaya bagi lepasnya 50 daerah kabupaten dari status ketertinggalan (target PPDT dalam RPJMN 2010 – 2014).

Maksud Dan Tujuan

Maksud
Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal ini dimaksudkan sebagai:
Acuan bagi unit pelaksana Perdesaan sehat dalam melaksanakan kegiatan dan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kualitas Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal; dan
Acuan bagi Kelompok Kerja (Pokja) Perdesaan Sehat dalam melakukan koordinasi di tingkat lintas Kementerian/Lembaga dan berbagai pihak pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal.

2. Tujuan
Tujuan disusunnya Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal adalah:
Terwujudnya perumusan dan koordinasi kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) perdesaan sehat;
Terlaksananya kegiatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal yang tepat sasaran dan mampu menghasilkan keluaran sesuai target yang telah ditetapkan; dan
Terwujudnya pengendalian kegiatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan yang sesuai dengan karakteristik daerah tertinggal dan berbasis struktur kependudukan di kawasan perdesaan daerah tertinggal.

Ruang Lingkup

Pedoman Percepatan Pembangunan Perdesaan Sehat ini mencakup ruang lingkup sebagai berikut:
Organisasi penyelenggara dan dukungan manajemen regional dalam pelaksanaan percepatan pembangunan berbasis Perdesaan sehat di daerah tertinggal.
Strategi kebijakan bagi semua unit pelaksana dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal;
Pengawasan, pemantauan dan evaluasi dari kegiatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal.

Pengertian

Dalam Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal ini yang dimaksud dengan:
Pembangunan Daerah Tertinggal adalah Program yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Kementerian/Lembaga dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian berdasar RPJMN 2010 – 2014 dan Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik.
Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayananan sosial dan kegiatan ekonomi. Perdesaan sebagai kawasan bisa terdiri dari satu atau lebih wilayah administrasi desa.
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Dokter Puskesmas adalah dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis, yang telah lulus pendidikan kedokteran dan/atau (spesialis) baik di dalam maupun di luar negeri yang telah terakreditasi dan mendapat tugas dari pemerintah sebagai Dokter Puskesmas.
Bidan Desa adalah seorang yang lulus dari pendidikan kebidanan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mendapat tugas pemerintah sebagai Bidan Desa.
Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih di mana setiap individu, rumah tangga, dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar, bebas dari buang air di sembarang tempat, mengelola air minum dan makanan yang aman di rumah tangga, mengelola limbah dan sampah dengan benar.
Gizi adalah keadaan gizi dan kesehatan yang berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan Balita.
Pemberdayaan Masyarakat adalah peningkatan peran masyarakat dan kelembagaan di perdesaan untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan kualitas kesehatan.
Kader Relawan Perdesaan Sehat adalah sesorang yang berdomisili di desa yang direkrut dan dilatih untuk terlibat dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas di perdesaan.

BAB II
ARAH DAN DASAR KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam pelaksanaan perdesaan sehat sebagai upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal melalui pengembangan strategi kebijakan:
Percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar berdasar struktur kependudukan di wilayah perdesaan; dan
Peningkatan keberdayaaan masyarakat melalui pelibatan aktif masyarakat perdesaan dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

Arah kebijakan Perdesaan Sehat tersebut di atas dilakukan melalui langkah-langkah:
Pemihakan kebijakan pada karakteristik daerah tertinggal;
Pengalokasian sumber daya yang lebih membantu kelompok miskin dan sesuai dengan karakteristik Daerah Tertinggal;
Penguatan instrumen percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis Perdesaan melalui Lima Pilar Perdesaan Sehat, yakni:
Dokter Puskesmas Bagi Setiap Pusat Kesehatan Masyarakat;
Bidan Desa Bagi Setiap Desa;
Air Bersih untuk setiap Rumah Tangga;
Sanitasi untuk setiap Rumah Tangga; dan
Gizi terutama untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita.

DASAR KEBIJAKAN

Dasar kebijakan pelaksanaan perdesaan sehat sebagai upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan dan untuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat perdesaan di daerah tertinggal adalah:

Komitmen Keberpihakan pada Daerah Tertinggal
Dasar ini diwujudkan dengan semua langkah kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan brbasis perdesaan dilakukan dengan upaya pengalokasian lebih atas sumber daya pembangunan kesehatan dan sesuai dengan karakteristik Daerah Tertinggal;

Pelaksanaan aspek-aspek pemenuhan hak atas kesehatan, yakni:
Ketersediaan: pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, termasuk program-program, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup. Kecukupan yang dimaksud memang tergantung pada tingkat pembangunan kualitas kesehatan di suatu wilayah, tetapi hendaknya juga mencakup faktor-faktor penentu dasar kesehatan yang berpengaruh terhadap kesehatan, seperti: air bersih yang sehat, sanitasi yang memadai, bangunan pelayanan kesehatan dasar, dokter puskesmas dan bidan desa.

Keterjangkauan: fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh setiap orang di kawasan perdesaan tanpa diskriminasi. Keterjangkauan memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu:
Tanpa Diskriminasi. Fasilitas kesehatan harus dapat diakses oleh semua, terutama oleh masyarakat miskin maupun yang tidak terlindungi oleh hukum. Tanpa diskriminasi atas dasar apapun menjadi kewajiban prinsip bagi pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat;
Terjangkau Secara Fisik. Fasilitas kesehatan harus dapat dijangkau secara fisik dengan aman, terutama bagi kelompok yang rentan atau marjinal, seperti etnis minoritas, masyarakat terasing, perempuan, anak-anak, orang yang berkemampuan beda / disabilitas, dan orang yang terkena HIV/AIDS. Keterjangkauan secara fisik tersebut juga termasuk semua faktor-faktor penentu kesehatan, termasuk di kawasan perdesaan di daerah tertinggal yang berada di daerah terluar dan terpencil.
Terjangkau Secara Ekonomi. Fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan kesehatan dasar harus dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua. Pembayaran pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, termasuk pelayanan terkait dengan faktor-faktor penentu kesehatan harus didasarkan pada prinsip kesemaan, memastikan pelayanan tersebut tersedia dan terjangkau oleh semua, terutama oleh kelompok miskin.
Keterjangkauan Informasi. Aspek keterjangkauan ini mencakup hak untuk mencari, menerima, atau berbagi informasi dan ide mengenai masalah-masalah kesehatan di kawasan perdesaan. Namun demikian, akses informasi tersebut adalah sama dengan hak kerahasiaan data kesehatan.

Keberterimaan. Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas harus diterima secara etika medis, sesuai secara budaya, dalam arti diterima dan menghormati kebudayaan individu,kelompok dan masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan, sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup.

Kualitas. Fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan kesehatan dasar harus diterima secara ilmu dan medis dalam kualitas yang baik. Dimensi kualitas ini juga mensyaratkan tenaga medis yang berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan sarana pelayanan kesehatan yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluwarsa, air minum yang aman dan sehat, serta sanitasi yang memadai.

Pemberdayaan Masyarakat
Proses pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk memperkuat upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas di wilayah Perdesaan. Fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat tersebut melibatkan penguatan kemauan dan kemampuan, agar masyarakat Perdesaan terlibat aktif di bidang kesehatan masyarakat.

BAB III
ORGANISASI PENYELENGGARA

Organisasi penyelenggara kegiatan Perdesaan Sehat terbagi dalam tingkat Pusat dan wilayah:

TINGKAT PUSAT

Di tingkat Pusat dibentuk Kelompok Kerja / POKJA Perdesaan Sehat.

Tugas dan Fungsi POKJA Perdesaan Sehat adalah sebagai berikut:
Bersama kementerian terkait berkoordinasi dalam menetapkan kebijakan yang mendukung operasionalisasi pengembangan perdesaan sehat di Daerah tertinggal;
Melakukan inventarisasi masalah, potensi dan kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
Merumuskan rekomendasi kebijakan, termasuk didalamnya penanganan kasus darurat kesehatan terkait dengan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan Balita di dalam wilayah kerja Perdesaan Sehat;
Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Perdesaan Sehat; dan
Melakukan fasilitasi koordinasi kebijakan antar lintas pelaku / pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan kebijakan Perdesaan Sehat.

Keanggotaan dari POKJA Perdesaan Sehat terdiri dari:
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Pertanian;
Kementerian Dalam Negeri / Badan Pengelola Perbatasan;
Kementerian Pekerjaan Umum;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN);
Organisasi Profesi Kedokteran dan Bidan (Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia);
Perguruan Tinggi / Akademi; dan
Swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk isu kesehatan dan perdesaan.

Keanggotaan POKJA Perdesaan Sehat maksimal berjumlah 30 orang, sedangkan untuk kepentingan pelaksanaan keseharian POKJA Perdesaan Sehat dibentuk Sekretariat POKJA Perdesaan Sehat. Kantor Sekretariat POKJA Perdesaan Sehat bekerja di bawah koordinasi Asdep Urusan Kesehatan, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

TINGKAT WILAYAH

Di tingkat wilayah dibentuk Manajemen Kewilayahan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal.
Tugas dan Fungsi Manajemen Kewilayahan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:
Menetapkan kebijakan yang bersifat koordinatif dalam kerangka forum multi stakeholders perdesaan sehat di tingkat wilayah;
Melakukan inventarisasi permasalahan pelayanan kesehatan berkualitas di lokus Perdesaan Sehat sesuai yang telah ditetapkan;
Melakukan advokasi dalam penetapan kebijakan terkait Perdesaan Sehat;
Melakukan sosialisasi, penyebaran informasi dan advokasi bersama instansi/lembaga terkait lainnya;
Melakukan rekruitmen dan pelatihan Kader Relawan Perdesaan Sehat, serta memobilisasi ke wilayah Perdesaan; dan
Melakukan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitasi Koordinasi kebijakan dalam kerangka Forum Multistakeholders Perdesaan Sehat, Manajemen Kewilayahan Perdesaan Sehat dapat melibatkan para pihak sebagai berikut:
Bappeda/ SKPD yang terkait dengan sektor kesehatan, kependudukan dan KB, pertanian dan pekerjaan umum;
Perguruan Tinggi / Akademisi;
Organisasi Profesi Kedokteran dan Kebidanan; dan
Swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil yang bekerja untuk permasalahan kesehatan dan perdesaan.

Organisasi penyelenggara perdesaan sehat di Pusat maupun wilayah akan didampingi dukungan manajemen melalui Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat yang bekerja baik di Pusat dan di Wilayah.

PERDESAAN

Di tingkat Perdesaan dibentuk Kader Relawan Perdesaan Sehat. Kader tersebut direkrut dan dilatih oleh Perguruan Tinggi mitra yang mengkoordinasi Manajemen Kewilayahan pada masing-masing region. Kader Relawan Perdesaan Sehat melaksanakan tugas dan fungsi:
Melakukan sosialisasi dan promosi hidup sehat;
Melakukan identifikasi dan pengumpulan data kesehatan masyarakat;
Melakukan investigasi masalah kesehatan masyarakat berbasis kasus;
Memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat perdesaan untuk terlibat aktif dalam peningkatan pelayanan Puskesmas, termasuk juga pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Bersalin Desa dan Poskesdes agar lebih baik dan berkualitas; dan
Melakukan kerja advokasi perencanaan dan penganggaran di bidang kesehatan di wilayah perdesaan.

BAB IV
STRATEGI KEBIJAKAN DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Strategi kebijakan dan hubungan kelembagaan didalam kerangka Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal dapat dijelaskan dalam 3 bagian, yakni:
Lima Pilar Perdesaan Sehat
Prioritas Lokasi
Hubungan Kelembagaan

LIMA PILAR PERDESAAN SEHAT

Lima Pilar Perdesaan Sehat dilaksanakan sebagai strategi kebijakan untuk percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal. Lima pilar perdesaan sehat di daerah tertinggal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ketersediaan Dokter Puskesmas untuk setiap Pusat Kesehatan Masyarakat
Penyediaan dokter Puskesmas di daerah tertinggal dimaksudkan dalam rangka menjamin ketersediaan dokter yang berkualitas, berkomitmen tinggi untuk pemenuhan hak atas kesehatan sesuai prinsip-prinsip perdesaan sehat, dan mampu bekerja secara baik pada setiap Puskesmas di daerah tertinggal. Hal ini untuk memastikan adanya Dokter Puskesmas, berfungsinya tenaga medis dan bangunan Puskesmas untuk pelayanan kesehatan dasar di kawasan perdesaan, secara minimal pada jam dan hari kerja penugasan.

Ketersediaan Bidan Desa Untuk Setiap Desa
Penyediaan bidan desa di daerah tertinggal dimaksudkan dalam rangka menjamin ketersediaan bidan desa yang berkualitas di setiap desa/kawasan perdesaan di daerah tertinggal. Hal ini untuk memastikan keberadaan bidan desa yang bertugas dan bekerja untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, terutama kesehatan ibu dan anak di daerah tertinggal.

Ketersediaan Air bersih untuk Setiap Rumah Tangga
Penyediaan air bersih yang aman dan sehat dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai air minum yang merupakan salah satu penentu dasar tercapainya standar kesehatan yang berkualitas. Air bersih untuk setiap rumah tangga merupakan pilar penting bagi terlaksananya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal.

Ketersediaan Sanitasi untuk Setiap Rumah Tangga
Penyediaan sanitasi yang baik untuk setiap rumah tangga merupakan salah satu penentu dasar tercapainya standar kesehatan yang berkualitas. Ketersediaan dan keterjangkauan sanitasi yang baik untuk setiap rumah tangga adalah pilar penting bagi terlaksananya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal.

Ketersediaan Gizi
Penyediaan gizi yang baik dan seimbang untuk setiap ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita merupakan tujuan yang harus direalisasikan untuk tercapainya kualitas kesehatan. Asupan gizi untuk setiap ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan Balita dikedepankan sebagai pilar penting dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal.

PRIORITAS LOKASI

Penetapan lokasi kegiatan didasarkan pada strategi ketepatan sasaran dan realisasi bertahap. Fungsi, tugas dan kewenangan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah menangani 183 (seratus delapan puluh tiga) kabupaten tertinggal. Oleh karena itu, berdasarkan ketetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengupayakan agar 50 (lima puluh) kabupaten tertinggal lepas dari ketertinggalan pada tahun 2014.

Dalam mengembangkan kegiatan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal, penetapan lokasi didasarkan pada penilaian sebagai berikut:
Berdasar data Susenas 2010 terdapat 174 dari 183 kabupaten daerah tertinggal yang memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah 72,2; dan
Di dalam 174 kabupaten daerah tertinggal tersebut didapati sejumlah 158 kabupaten yang memiliki Angka Harapan Hidup dibawah 68,8;

Berdasarkan penilaian tersebut di atas, pelaksanaan Perdesaan Sehat difokuskan pada lokasi 158 kabupaten daerah tertinggal. Sesuai dengan karakteristik kegiatan Perdesaan Sehat, di dalam 158 kabupaten daerah tertinggal tersebut, berdasar data Podes 2010 terdapat:
2.491 perdesaan wilayah kerja Puskesmas;
24.095 desa wilayah kerja Poskesdes;
Terdapat 10.795.005 Rumah Tangga di dalam wilayah 24.095 desa tersebut.

Intervensi kegiatan dalam jangka pendek, yakni sampai 2 tahun mendatang, ditetapkan target kegiatan tahun 2013 – 2014, yakni tersedia dan terlaksananya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di 80 kabupaten daerah tertinggal pada tahun 2014, yang terdiri dari:
40 kabupaten daerah tertinggal pada tahun 2013
40 kabupaten daerah tertinggal pada tahun 2014

Dengan cara penetapan lokasi sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kegiatan Perdesaan Sehat dapat berkontribusi secara maksimal dengan hasil berkelanjutan untuk mendukung tercapainya target Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yakni lepasnya 50 kabupaten dari ketertinggalan.

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Hubungan kelembagaan yang dimaksud di dalam pedoman ini adalah hubungan koordinatif dan fasilitasi pelaksanaaan kebijakan berdasar peran dari/antar unit kelembagaan yang dibentuk di dalam kerangka pelaksanaan pembangunan perdesaan sehat di daerah tertinggal. Hubungan kelembagaan tersebut disajikan dalam Gambar 1.

Strategi kebijakan dan hubungan kelembagaan dalam pelaksanaan Perdesaan Sehat di daerah tertinggal melalui:
peningkatan komitmen keberpihakan seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan kebijakan perdesaan sehat;
penegasan dan penguatan input, yakni kebijakan dan rencana aksi yang terintegrasi;
penguatan proses, yakni melalui fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan perdesaan sehat;
pengendalian pelaksanaan kegiatan perdesaan sehat, yakni di area kelembagaan, instrumen monitoring dan evaluasi, sistem manajemen informasi, pengawasan, pendampingan, konsultan manajemen, dan kemitraan.

Gambar 1

BAB V
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pengendalian kegiatan perdesaan sehat dilakukan melalui instrumen pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan seluruh komponen input, proses, output dan outcome dapat dijalankan dan/atau dihasilkan di dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan perdesaan sehat. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi tersebut menghasilkan adanya identifikasi dan pelaporan yang jelas terkait dengan:
Terlaksananya kegiatan sesuai perencanaan;
Memiliki daya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan strategi pencapaian tujuan;dan
Mampu menghasilkan dampak perubahan penting.

PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegitan sesuai dengan arah kebijakan, prinsip, dan tujuan dari kebijakan perdesaan sehat. Kegiatan pengawasan selain ditujukan untuk mengendalikan dan menjaga kualitas kegiatan, juga dilaksanakan untuk mengkonsolidasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan perdesaan sehat di daerah tertinggal dapat berkontribusi secara maksimal pada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Bentuk-bentuk kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan adalah:
Pengiriman dokumen dan/atau surat dukungan kebijakan di lingkungan K/L (Pusat) dan wilayah (Provinsi/Kabupaten/Desa);
Melakukan dialog kebijakan dalam kerangka fasilitas penetapan, koodinasi dan sinergitas kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah;
Melakukan kunjungan lapangan untuk kepentingan pengawasan tersebut;
Melakukan peningkatan kualitas individu dan manajemen perdesaan sehat di tingkat pusat, wilayah maupun di kawasan perdesaan; dan
Bentuk-bentuk kegiatan pengawasan lainnya sesuai kebutuhan.

Pelaksana dari pengawasan tersebut di atas adalah POKJA Perdesaan Sehat, yakni anggota POKJA dan Sekretariat Perdesaan Sehat. Setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan diwajibkan membuat laporan hasil kegiatan pengawasan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektorat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

PEMANTAUAN

Pelaksanaan pemantauan dilakukan untuk memastikan:
Pelaksanaan setiap kegiatan sesuai perencanaan
Pelaksanaan strategi kegiatan dalam pencapaian tujuan
Penggunaan waktu dan pendanaan sesuai dengan perencanaan dan strategi pencapaian tujuan

Di tingkat pusat, kegiatan pemantauan merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang dilakukan. Pelaksanaan pemantauan didasarkan pada perangkat indikator dari komponen input, proses, output, dan outcome dari kegiatan perdesaan sehat.

Pelaksana kegiatan pemantauan dilakukan oleh:
POKJA Perdesaan Sehat, yakni oleh Anggota POKJA dan Sekretariat Perdesaan Sehat ;
Manajemen Kewilayahan Perdesaan Sehat;
Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat baik yang berkedudukan tingkat pusat maupun wilayah; dan
Kader Relawan Perdesaan Sehat.

Pemantauan dilakukan secara periodik dan sesuai tingkatan manajemen kegiatan, yakni di pusat, wilayah (provinsi/kabupaten) dan perdesaan. Setiap pelaksana pemantauan diwajibkan membuat laporan hasil pemantauan.

EVALUASI

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memastikan tercapainya outcome atau dampak dari satu dan/atau keseluruhan output dari pelaksanaan kegiatan perdesaan sehat. Di sisi lain, evaluasi juga melakukan penilaian terhadap kontribusi outcome pada pencapaian target yang lebih besar dan telah ditetapkan seperti kontribusi pada pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Pelaku evaluasi adalah seluruh unit pelaksana perdesaan sehat yang dikoordinasi oleh Sekretariat Perdesaan Sehat yang berkedudukan di Jakarta. Hasil evaluasi yang dilakukan pada akhir kegiatan itu akan ditulis dalam bentuk dokumen laporan evaluasi perdesaan sehat

Untuk ketentuan umum dan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi dari kegiatan perdesaan sehat ini akan dimuat dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau Petunjuk Teknis (Juknis) Perdesaan Sehat.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Pembangunan Kualitas Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah tertinggal. Dengan Peraturan Menteri ini diharapkan terjalinnya sinergi antar kementerian/ lembaga pemerintah, nonkementerian serta pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

CopiedImage.png

Bahaya Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah – perdesaansehat.com – perdesaansehat.or.id

Civis Vol. 3 No. 2 Okt 2011

Bahaya Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah: Suatu Tinjauan Sosiologis

by Dr. Rilus A. Kinseng

Pengantar

Sejak proklamasi kemerdekaan lebih dari enam puluh tahun silam, bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Banyak “kemajuan” yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu lebih dari setengah abad itu. Namun demikian, masih banyak pula masalah krusial yang belum terpecahkan di negeri ini. Salah satu persoalan penting itu adalah adanya kesenjangan “kemajuan” antar wilayah; ada wilayah yang telah sangat “maju” (developed) sementara ada banyak pula wilayah di negeri ini yang masih sangat “terbelakang” (underdeveloped). Tingkat “kemajuan” ini ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti kondisi infrastruktur transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, olah raga dan kesenian, dll. Kesenjangan ini terlihat pula dari segi “kualitas” manusianya seperti tingkat pendidikan dan ketrampilan, harapan hidup, gizi anak, dan seterusnya seperti yang terangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Demikian pula dengan pendapatan per kapita maupun tingkat kemiskinan penduduknya, menunjukkan adanya kesenjangan antar wilayah di Republik ini.

Makna dan dampak sosiologis

Ketika kita membicarakan ketimpangan pembangunan “wilayah”, itu bukan hanya wilayah geografis semata, melainkan mencakup penduduk atau komunitas yang menghuni wilayah geografis tersebut. Membicarakan “wilayah” berarti membicarakan kelompok-kelompok sosial yang berada di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, secara sosiologis, ketimpangan “kemajuan” antar wilayah merupakan suatu bentuk kesenjangan atau ketidakadilan sosial.

Sementara itu, ketidakadilan sosial itu sendiri merupakan salah satu akar penyebab dari konfik sosial. Oleh sebab itu, kesenjangan pembangunan antar wilayah mengandung bahaya laten karena dapat memicu konflik sosial. Kesenjangan “kemajuan” antar wilayah ini menjadi semakin berbahaya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, mengingat kondisi bangsa kita yang amat beragam.

Seperti diketahui, bangsa Indonesia memiliki tingkat keragaman yang besar dalam berbagai aspek, sehingga dikenal sebagai bangsa yang majemuk (Nasikun, Sistem Sosial Indonesia (Cetakan ke 9), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,1995). Oleh sebab itu, semboyan yang amat terkenal sejak dulu, yakniBhinneka Tunggal Ika, menggambarkan dengan tepat karakteristik bangsa Indonesia. Dari segi suku/etnis, penduduk Indonesia terdiri atas ratusan etnis. Hildred Geertz, misalnya, mengatakan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari tiga ratus etnis dengan keunikan budayanya masing-masing ( Geertz, Hildred, “Indonesian Cultures and Communities” dalam Ruth T. McVey (ed), 1963. Indonesia. Human Relations Area Files Inc. New Haven, Connecticut, USA).

Dari segi agama, masyarakat Indonesia menganut berbagai agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, bahkan “agama asli” pada suku-suku tertentu. Negara Indonesia juga dikenal sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, karena terdiri dari 17.504 buah pulau (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2009.

Berbagai pulau ini didiami oleh “penduduk asli” masing-masing yang juga bisa sangat beragam seperti yang ada di Pulau Kalimantan, Sumatra, dan Papua, misalnya. Untuk beberapa kasus, penghuni pulau atau kepulauan tertentu juga bisa didominasi oleh suku/etnis tertentu dengan agama tertentu pula. Selanjutnya, tipe ekologi wilayah di Indonesia juga beragam, seperti pesisir/pantai, dataran rendah dan pegunungan. Sementara itu, pola adaptasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan tipe ekologis (lihat misalnya Geertz, Clifford, Agricultural Involution. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, USA 1968). Oleh sebab itu, kelompok sosial budaya di Indonesia juga beragam ditinjau dari segi tipe ekologisnya, seperti masyarakat di pegunungan, dataran rendah, pesisir, hutan, dan sawah.

Dengan karakteristik Negara dan bangsa Indonesia seperti itu, maka ketertinggalan suatu wilayah, apalagi jika wilayah tersebut berupa sebuah atau beberapa pulau tertentu, juga bisa berarti ketertinggalan kelompok sosial tertentu dengan identitas yang berbasis etnis dan/atau agama tertentu. Dengan kata lain, untuk kasus-kasus tertentu, ketimpangan pembangunan antar wilayah sama dengan ketidakadilan antar kelompok sosial yang berbasis etnis dan/atau agama tertentu.

Tentu saja ini mengandung energi yang berbahaya secara sosiologis karena ia dapat memicu konflik sosial yang “dibumbui” dengan isu primordial berupa etnis dan/atau agama maupun identitas kedaerahan. Potensi konflik sosial yang berbasis sentimen kedaerahan semakin besar di era otonomi daerah belakangan ini. Di era otonomi daerah ini, muncul suatu kecenderungan penguatan identitas kelompok sosial yang berbasis daerah, yang terkadang juga disertai dengan identitas etnis bahkan agama. Munculnya sentimen yang menuntut agar kekuasaan di suatu daerah berada di tangan “putera daerah”, atau tuntutan agar rekrutmen tenaga kerja diprioritaskan bagi putera daerah, misalnya, merupakan perwujudan dari fenomena tersebut.

Dalam konteks seperti ini, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat memicu disintegrasi sosial pada berbagai level. Pada level Negara, kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat memicu disintegrasi bangsa atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahaya disintegrasi Negara ini akan semakin besar jika ketertinggalan suatu daerah di satu sisi disertai dengan tersedotnya kekayaan daerah tertinggal tersebut ke pusat (wilayah maju) di sisi yang lain. Hal ini akan semakin memperkuat rasa ketidakadilan masyarakat di wilayah tertinggal itu. Dalam keadaan demikian, maka tidaklah mengherankan jika muncul tuntutan yang semakin kuat dari daerah untuk merdeka atau melepaskan diri dari NKRI.

Kesenjangan tingkat “kemajuan” antar daerah juga mendorong migrasi penduduk dari wilayah yang “tertinggal” ke wilayah yang lebih “maju”. Hal ini mempunyai implikasi sosial yang tak kecil pula tentunya. Salah satunya adalah semakin bertambah banyak kelompok miskin yang berada di wilayah “maju” seperti di kota-kota besar. Penduduk miskin di perkotaan ini rawan berbagai ketidakadilan dan eksploitasi. Di sisi yang lain, kemiskinan juga dapat mendorong kriminalitas, radikalisme, dan konflik sosial di perkotaan.

Penyebab

Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat “kemajuan” antar wilayah. Jeffrey Sachs (Sachs, Jeffrey D. The End of Poverty. How We can Make It Happen in Our Lifetime. Pinguin Books, USA 2005), misalnya, mengatakan bahwa ada delapan masalah pokok yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara itu terhenti bahkan menurun. Kedelapan faktor tersebut adalah jebakan kemiskinan, kondisi fisik geografis, jebakan fiskal, kegagalan pemerintah, hambatan budaya, geopolitik, kurangnya inovasi, dan jebakan demografi. Pandangan Sachs ini nampaknya dapat pula diterapkan pada level yang lebih kecil dari Negara, misalnya tingkat propinsi, kabupaten, bahkan desa.

Teori modernisasi menekankan pada aspek nilai-nilai budaya dan etos kerja individual sebagai faktor penentu tingkat “kemajuan”. Di lain pihak, teori ketergantungan menekankan pola hubungan antar Negara (maupun antar Pusat dan daerah) yang menyebabkan ketimpangan “kemajuan” antar Negara (maupun antar Pusat dan daerah).

Dari berbagai uraian yang ada, faktor penyebab ketertinggalan suatu wilayah (atau Negara) ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok besar, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Sementara faktor luar mencakup pola hubungan dengan berbagai Negara (atau Pusat-daerah) maupun aturan-aturan internasional (maupun nasional).

Namun, seperti pernah saya kemukakan (Kinseng, Rilus A., Menggugat Kesenjangan Sosial. Artikel di Harian Suara Pembaruan tgl 23 Desember 2010), jika dikaji lebih dalam, maka sebenarnya kesenjangan sosial – termasuk ketimpangan antar wilayah (juga Negara) – merupakan produk institusi (kelembagaan). Dengan kata lain, ia merupakan sebuah konstruksi sosial (social construct). Bukankah “kesepakatan” belaka yang mengatakan bahwa wajar kalau wilayah yang miskin sumberdaya alam dan manusia itu tertinggal? Sesungguhnya tidak harus demikian; wilayah yang kaya bisa membagikan kekayaannya sehingga wilayah yang miskin juga “maju”. Dengan demikian, ketimpangan “kemajuan” itu dapat diatasi melalui institusi yang didisain untuk menciptakan pemerataan. Salah satu institusi penting tersebut adalah Undang-undang. Dengan demikian, adalah sangat penting adanya Undang-undang yang memang didisain untuk menciptakan pemerataan atau keadilan sosial, baik pada tataran wilayah maupun individu di negeri ini.

Penutup

Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa dilihat secara sosiologis, maka ketimpangan kemajuan antar wilayah berarti sebuah ketidakadilan sosial. Padahal, ketidakadilan sosial merupakan salah satu akar penyebab dari konflik sosial yang sangat berbahaya, mulai dari unit sosial terkecil seperti keluarga hingga Negara dan bangsa.

Di lain pihak, secara sosiologis, ketidakadilan sosial – termasuk kesenjangan “kemajuan” atau pembangunan antar wilayah – sesungguhnya merupakan produk dari institusi atau sebuah konstruksi sosial. Oleh sebab itu, beragam institusi yang menyebabkan ketidakadilan sosial tersebut perlu didekonstruksi dan diganti dengan institusi yang menghasilkan keadilan sosial. Undang-undang merupakan salah satu institusi sosial yang amat penting dan karena itu mestinya didisain untuk menciptakan keadilan sosial di negeri tercinta ini.**

Dr. Rilus A. Kinseng adalah Dosen di Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

Teori Ketimpangan Antar Wilayah – perdesaansehat.com – perdesaansehat.or.id

Sabtu, 23 Februari 2013

KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH DI INDONESIA

99pulau+indonesia.jpg

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Development Region) dan wilayah terbelakang (Underdevelopment Region). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Secara teoritis permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula – mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisanya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antar tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu Negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik yang menarik perhatian para ekonom dan perencana pembangunan daerah.
Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur – angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara – negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah.
Pertanyaan yang menarik adalah mengapa pada waktu proses pembangunan dilaksanakan di negara sedang berkembang, justru ketimpangan meningkat? Jawabannya adalah karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang. Kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah – daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan daerah – daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial-budaya sehingga akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.
Keadaan yang berbeda terjadi di Negara yang sudah maju dimana kondisi daerahnya ummnya telah dalam kondisi yang lebih baik dari segi prasarana dan sarana serta kualitas sumberdaya manusia. Disamping itu, hambatan-hambatan sosial dan budaya dalam proses pembangunan hampir tidak ada sama sekali. Dalam kondisi yang demikian, setiap kesempatan peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih merata antar daerah. Akibatnya, proses pembangunan pada Negara maju akan cenderung mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilyah.

PEMBAHASAN
1. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia
Munculnya studi Williamson (1965), telah mendorong pula beberapa ahli untuk melakukan studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Studi pertama dilakukan oleh Hendra Esmara (1975) yang menggunakan Williamson Index sebagai ukuran ketimpangan antar wilayah. Untuk mempertajam analisa, kalkulisasi indeks ketimpangan disni dibedakan antara PDRB termasuk dan diluar minyak dan gas alam. Namun demikian, karena ketersediaan data tentang Pendapatan Regional di Indonesia pada saat itu masih sangat terbatas, maka jangka pembahasan pada analisa juga masih terbatas sehingga generalisasi untuk mendapatkan kesimpulan umum masih sulit dilakukan. Kemudian studi ini dilanjutkan oleh Uppal, J.S and Budiono Sri Handoko (1986) menggunakan cara yang sama dan seri data yang lebih panjang. Pada kedua studi ini, ketimpangan yang dimaksud adalah antar provinsi.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua studi ini adalah bahwa ketimpangan antar wilayah di Indonesia ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan Negara maju. Bahkan diantara sesama Negara berkembang, ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia termasuk yang lebih tinggi. Kenyataan ini adalah sejalan dengan Hipotesa Neo-Klasik yang diuraikan terdahulu. Disamping itu, terlihat pula bahwa indek ketimpangan tersebut cenderung meningkat antar waktu yang menunjukan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia masih belum mencapai puncaknya. Peningkatan ketimpangan ini membawa implikasi negative dan cenderung mendorong timbulnya kecemburuan sosial daerah terbelakang terhadap daerah maju yang dapat menimbulkan dampak politisi bila tidak diatasi segera mungkin.
Studi lainnya yang membahas ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia adalah Sjarizal (2002) untuk periode 1993-2000. Disamping mengukur tingkat ketimpangan dan tendensinya, studi ini juga mencoba melihat pengaruh ibukota Jakarta terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Untuk keperluan ini, maka indeks ketimpangan diukur baik menggunakan data termasuk DKI Jakarta dan diluar DKI Jakarta. Temuan yang menarik dari studi ini adalah bahwa pengaruh ibukota Jakarta terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia ternyata cukup besar karena strukur ekonomi kota yang sangat berbeda dibandingkan dengan provinsi. Namun demikian, hasil perhitungan dengan mengeluarkan DKI Jakarta ternyata indeks ketimpangan tersebut masih juga cukup tinggi yaitu sekitar 0,50 dibandingkan Negara lain juga mempunyai tendensi yang terus meningkat antar waktu sebagaimana ditemukan terdahulu.
Perlu diingat disini bahwa sebagaimana diungkapkan dalam studi Wiliamson bahwa indeks ini sensitive terhadap ukuran wilayah yang digunakan. Ini berarti bahwa bila ukuran wilayah yang digunakan berbeda, maka hal ini akan brpengaruh pada hasil perhitungan indeks ketimpangan. Dengan demikian, analisa perlu dilakukan secara hati – hati bila pembahasan menyangkut dengan indeks ketimpangan antar Negara dimana ukuran wilayahnya akan berbeda satu sama lainnya.

2. Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah
Selanjutnya, pada bagian ini, perlu pula dibahas beberapa faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut. Dengan adanya analisa ini, akan dapat dijelaskan secara empirik unsur penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut. Disamping itu, analisa ini juga sangat penting artinya karena hasilnya dapat memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perumusan kebijakan untuk menanggulangi atau mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah tersebut.
a) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam
Penyebab utama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Sebagiamana diketahui bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam ini di Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyai. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tapi daerah lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.
Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam akan lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dengan demikian terlihat bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam ini dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang lebih tinggi pada suatu negara.
b) Perbedaan Kondisi Demografis
Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayahadalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimliki masyarakat daerah bersangkutan.
Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mepunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan meneybabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangktan akan menjadi lebih rendah.
c) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa
Kurang lancanya mobilits barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrsi spontan. Alasannya adalah karena bila mobillitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi atau daerah tidak dapat dijual kedaerah lainyang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrsi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelibahan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lian yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi pada negara sedang berkembang dimana mobilitas barang dan jasa kurang lancar dan masih terdapatnya beberapa daerah yang terisolir.
d) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah
Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yag cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daeerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana, konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.
Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena terdapatnya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Disamping itu terdapat lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khusunyamenyangkut dengan pertumbuhan kegiatan pertanian. Kedua,meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomiantar daerah. Ketga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karenakegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersediadengan kualitas yang lebih baik.
e) Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah
Tidak dapat disangka bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemetintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk kesuatu daerah ternyarta lebih rendah.
Alokasi investasi pemerintah kedaerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintah daerah yang dianut. Bila sistem pemerintah daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi, sebaliknya bilamana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak di alokasikan ke daerah seingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah.
Tidak demikian halnya dengan investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekeuatan pasar. Dalam hal ini kekeuatan yang berperan banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekeuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swsta kesuatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Sedangkan keuntungan lokasi tersebut ditentukan pula oleh ongkos transfor baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar,tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Termasuk kedalam keuntungan lokasi ini adalah keuntungan aglomerasi yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daerah tertentu. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana invetasi cenderung lebih banyak terkonsentrasi didaerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan daerah perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dari daerah pedesaan.

PENUTUP
1. Penangulangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan wilayah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan tersebut. Kebijakan yang dimaksudkan disini adalah merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu negara atau wilayah.
a). Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan
Sebagaimana ttelah dibahas terdahulu bahwa salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam yang cukup besar antar daerah. Sementara itu, ketidak lancaran proses perdagangan dan mobilitas faktor produksi antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan wilayah tersebut. Karena itu, kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut adalah dengan mempelancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah.
Upaya utuk mendorong kelancaran mobilitas barangdan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan keseluruh pelosok wilayah. Prasarana perhubungan yang dimaksudkan disini adalah fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut jaringan dan fasilitas telokomunikasi juga sangat penting untuk dikembangkan agar tidak ada daerah yang terisolir dan tidak dapat berkomunikasi dengan daerah lainnya. Disamping itu pemerintah perlu pula mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antar daerah dan fasilitas telekomunikasi. Bila hal ini dapat dilakukan, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat dikurangi karena usaha perdagangan dan mobilitas faktor produksi, khususnya investasi akan dapat lebih diperlancar. Dengan cara demikian, daerah yang kurang maju akan dapat pula meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi didaerahnya, sehingga kegiatan produksi dan penyediaan lapangan kerja akan dapat pula ditingkatkan. Semua ini akan mendorong proses pembangunan pada daerah yang kurang maju.
b). Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan
Untuk mengurangi kepentingan pembangun antar wilayah, kebijakan dan upaya lain yang dapat dilakukan adalah mendorong pelaksanaan transmigrasi dan migrasi spontan. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela menggunakan biaya sendiri. Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga prosees pembangunan daerah bersangutan akan dapat pula digerakan.
Indonesia sudah sejak lama melakukan proses transmigrasi ini untuk mencapai dua tujuan secara sekaligus. Pertama, program transmigrasi ini dilakukan untuk dapat mengurangi kepadatan penduduk yang terdapat di pulau Jawa yang telah memicu peningkatan pengganguran dan kemiskinan. Kedua, program transmigrasi tersebut juga dilakukan dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerah terbelakang yang menjadi tujuan transmigrasi sehingga lahan yang luas tetapi belum dapat dimanfaatkan karena keterbatasan tenaga kerja akan dapat diatasi. Dengan dipergerakannya kegiatan pertanian melalui pemanfaatan tenaga transmigran tersebut, maka kegiatan ekonomi pada daerah terbelakang tujuan transmigrasi akan dapat ditingkatkan sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat dikurangi.
c). Pengembangan Pusat Pertumbuhan
Kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah melalui pengembangan pusat pertumbuhan (Growth Poles) secara tersebar. Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperluka agar penyebaran kegiatan pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan masih terus mempertahankan tingkat efesiensi usaha yang sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antar daerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat dikurangi.
Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah. Dengan cara demikian, kota-kota skala kecil dan menengah akan berkembang sehingga kegiatan pembangunan akan lebih disebarkan ke pelosok daerah. Sedangkan upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah melalui peningkatan pembangunan daerah pedesaan ternyata sering gagal dilakukan karena hal ini tidak dapat mempertahankan efesiensi karena lokasinya yang sangat terpencar. Disamping itu, pemilihan lokasi kegiatan ekonomi di daerah pedesaan juga seringkali tidak memenuhi persyaratan ekonomi dari segi analisa keuntungan lokasi yang dapat mendukung pengembangan usaha bersangkutan.
d). Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini jelas, karena dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktifitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi.
Pemerintah indonsia telah melakukan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan mulai tahun 2001 yang lalu. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan didaerahnya masing-masing (desentralisasi pembangunan). Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing darah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk “Block Grant” berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan cara demikian diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan akan dapat berjalan dengan baik sehingga proses pembangunan daerah dapat ditingkatkan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah secara bertahap akan dapat dikurangi.

Sumber : www. fuktia-alkarazkani. html

Diposkan oleh muhammad irfan rosyadi di 8:59 PG E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke Facebook

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru – perdesaansehat.com – perdesaansehat.or.id

April 23, 2009 — Syamsiah Badruddin

Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru

Prof. DR. SYAMSIAH BADRUDDIN, M.Si

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak gejolak dan kerusuhan sosial merebak di berbagai daerah, kesenjangan sosial banyak dibicarakan. Beberapa pakar dan pengamat masalah sosial menduga bahwa kerusuhan sosial berkaitan dengan kesenjangan sosial. Ada yang sependapat dengan dugaan itu, tetapi ada yang belum yakin bahwa penyebab kerusuhan sosial adalah kesenjangan sosial. Tidak seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial cukup sulit diukur secara kuantitatif. Jadi, sulit menunjukkan bukti-bukti secara akurat. Namun, tidaklah berarti kesenjangan sosial dapat begitu saja diabaikan dan dianggap tidak eksis dalam perjalanan pembangunan selama ini. Di bagian ini dicoba menunjukkan realitas dan proses merebaknya gejala kesenjangan sosial.

Untuk mempermudah pembahasan, kesenjangan sosial diartikan sebagai kesenjangan (ketimpangan) atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak azasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain.

Kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Secara teoritis sekurang kurangnya ada dua faktor yang dapat menghambat. Pertama, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor internal). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya (budaya kemiskinan). Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya, nilai-nilai luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan. Dalam penjelasan Lewis (1969), kesenjangan sosial tipe ini muncul karena masyarakat itu terkungkung dalam kebudayaan kemiskinan.

Kedua, faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan), sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat keterbatasan atau rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan­-tekanan struktural. Kesenjangan sosial ini merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan structural. Alfian, Melly G. Tan dan Selo Sumarjan (1980:5) mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan hukum.

Faktor mana yang paling dominan menyebabkan kesenjangan sosial. Kendati faktor internal dan kebudayaan (kebudayaan kemiskinan) mempunyai andil sebagai penyebab kesenjangan sosial, tetapi tidak sepenuhnya menentukan. Penjelasan itu setidaknya mengandung dua kelemahan. Pertama, sangat normatif dan mengundang kecurigaan dan prasangka buruk pada orang miskin serta mengesampingkan norma-norma yang ada (Baker, 1980:6). Kedua, penjelasan itu cenderung membesar-besarkan kemapanan kemiskinan. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa kaum miskin senantiasa bekerja keras, mempunyai aspirasi tentang kehidupan yang baik dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mereka mampu menciptakan pemenuhan tutuntan kehidupan mereka (periksa misalnya kajian Bromley dan Chris Gerry, 1979; Papanek dan Kuncoroyakti, 1986; dan Pernia, 1994). Setiap saat orang miskin berusaha memperbaiki kehidupan dengan cara bersalin dan satu usaha ke usaha lain dan tidak mengenal putus asa (Sethuraman, 1981; Steele, 1985).

Jika demikian halnya, maka ihwal kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan structural yang membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Breman (1985:166) menggambarkan bahwa bagi yang miskin “jalan ke atas sering kali dirintangi”, sedangkan: “jalan menuju ke bawah terlalu mudah dilalui”. Dengan kata lain, gejala kesenjangan sosial dan kemampuan kemiskinan lebih disebabkan adanya himpitan structural. Perlu dipertanyakan mengapa masyarakat dan kaum miskin pasrah dengan keadaan itu? Ketidakberdayaan (politik) dan kemiskinan kronis menyebabkan mereka mudah ditaklukkan dan dituntun untuk mengikuti kepentingan dan kemauan elit penguasa dan pengusaha. Apalagi tatanan politik dan ekonomi dikuasai oleh elit penguasa dan pengusaha.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul adalah antara lain sebagai berikut :

“Apakah kebijakan pembangunan telah menciptakan kemiskinan dan kesenjangan social di Indonesia pra dan pasca runtuhnya Orde Baru“

C. Masalah Pembangunan: Kemiskinan Dan Kesenjangan

1. Kemiskinan

a. Pandangan tentang kemiskinan

Pebedaan pandangan dari setiap ahli tentang kemiskinan merupakan hal yang wajar. Hal ini karena data, dan metode penelitian yang berbeda , tetapi justru terletak pada latar belakang idiologisnya. Menurut Weber (Swasono , 1987), ideology bukan saja menentukan macam masalah yang dianggap penting, tetapi juga mempengaruhi cara mendefenisikan masalah sosial ekonomis, dan bagaimana masalah sosial ekonomi itu diatasi. Kemiskinan disepakati sebagai masalah yang bersifat sosial ekonomi, tetapi penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan ideologi yang melandasinya. Untuk memahami ideologi tersebut ada tiga pandangan pemikiran yaitu konservatisme, liberalisme, dan radikalisme (Swasono, 1987). Penganut masing-masing pandangan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatif memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras , boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis, dan tidak ada hasrat untuk berpartisipasi.

Menurut Oscar Lewis (1983), orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis sosial, dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational adaptation pada linkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif, produktif dan kreatif.

Philips dan Legates (1981) mengemukakan empat pandangan tentang kemiskinan, yaitu pertama, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari si miskin yang cendrung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana ke depan, menabung dan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya.Ketiga, kemiskinan dipandang sebagai akibat kurangnya kesempatan, kaum miskin selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat. Keempat, bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari kapitalisme, bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya. Jika dikaitkan dengan pandangan konservatisme, liberalisme dan radikalisme, maka poin pertama dan kedua tersebut mencerminkan pandangan konservatif, yang cendrung mempersalahkan kemiskinan bersumber dari dalam diri si miskin itu sendiri. Ketiga lebih mencerminkan aliran liberalisme, yang cendrung menyalahkan ketidakmapuan struktur kelembagaan yang ada. Keempat dipengaruhi oleh pandangan radikalis yang mempersalahkan hakekat atau prilaku negara kapitalis.

Masing-masing pandangan tersebut bukan hanya berbeda dalam konsep kemiskinan saja, tetapi juga dalam implikasi kebijakan untuk menanggulanginya. Keban (1994) menjelaskan bahwa pandangan konservatif cendrung melihat bahwa program-program pemerintah yang dirancang untuk mengubah sikap mental si miskin merupakan usaha yang sia-sia karena akan memancing manipulasi kenaikan jumlah kaum miskin yang ingin menikmati program pelayanan pemerintah. Pemerintah juga dilihat sebagai pihak yang justru merangsang timbulnya kemiskinan. Aliran liberal yang melihat si miskin sebagai pihak yang mengalami kekurangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pekerjaan dan perumahan yang layak, cendrung merasa optimis tentang kaum miskin dan menganggap mereka sebagai sumber daya yang dapat berkembang seperti halnya orang-orang kaya. Bantuan program pemerintah dipandang sangat bermanfaat dan perlu direalisasikan. Pandangan radikal memandang bahwa kemiskinan disebabkan struktur kelembagaan seperti ekonomi dan politiknya, maka kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan ekonomi dan politik secara radikal.

Menurut Flanagan (1994), ada dua pandangan yang berbeda tentang kemiskinan, yaitu culturalist dan structuralist. Kulturalis cendrung menyalahkan kaum miskin, meskipun kesempatan ada mereka gagal memanfaatkannya, karena terjebak dalam budaya kemiskinan. Strukturalis beranggapan bahwa sumber kemiskinan tidak terdapat pada diri orang miskin, tetapi adalah sebagai akibat dari perubahan priodik dalam bidang sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, diskriminasi dan sebagainya. Implikasi dari dua pandangan ini juga berbeda, terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan perubahan aspek kultural misalnya pengubahan kebiasaan hidup. Hal ini akan sulit dan memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan pengubahan struktur kelembagaan seperti kelembagaan ekonomi, sosial dan kelembagaan lain yang terkait.

2. Pengertian Kemiskinan

Memahamai substansi kemiskinan merupakan langkah penting bagi perencana program dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Sutrisno (1993), ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengikuti pikiran kelompok agrarian populism, bahwa kemiskinan itu hakekatnya, adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam pandangan ini, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri apabila pemerintah memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak meiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang tentang kemiskinan di Indonesia dalam memahami kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk memahami tentang kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.

Kajian Chambers (1983) lebih melihat masalah kemiskinan dari dimensi si miskin itu sendiri dengan deprivation trap, tetapi Chambers sendiri belum menjelaskan tentang alasan terjadinya deprivation trap itu. Dalam tulisan ini dicoba menggabungkan dua sudut pandang dari luar kelompok miskin, dengan mengembangkan lima unsur keterjebakan yang dikemukakan oleh Chambers (1983), yaitu : (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) Keterasingan, (4) Kerentanan, dan (5) Ketidak berdayaan.

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

3. Budaya Kemiskinan

Sumarjan (1993) mengemukakan bahwa budaya kemiskinan adalah tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap bahwa taraf hidup miskin disandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakan perbaikannya. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat dianggap sudah menjadi nasib dan tidak mungkin dirubah, karena itu manusia dan masyarakat harus menyesuaikan diri pada kemiskinan itu, agar tidak merasa keresahan jiwa dan frustrasi secara berkepanjangan. Dalam rangka budaya miskin ini, manusia dan masyarakat menyerah kepada nasib dan bersikap tidak perlu, dan bahkan juga tidak mampu menggunakan sumber daya lingkungan untuk mengubah nasib.

Menurut Oscar Lewis (1983), budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualist dan berciri kapitalisme. Budaya tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dan kesadaran akan mustahilnya mencapai akses, dan lebih merupakan usaha menikmati masalah yang tak terpecahkan (tak tercukupi syarat, tidak sanggupan). Budaya kemiskinan melampaui batas-batas perbedaan daerah, perbedaan pedesaan-perkotaan, perbedaan bangsa dan negara, dan memperlihatkan perasaan yang mencolok dalam struktur keluarga, hubungan-hubungan antar pribadi, orientasi waktu, sistem-sistem nilai, dan pola-pola pembelanjaan.

Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cendrung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi: (1) Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil; (3) rendahnya upah buruh; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisiasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah; (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; dan (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidak sanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cendrung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melaui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cendrung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, seperti masa pergantian feodalis ke kapitalis atau pada masa pesatnya perubahan teknologi. Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi diobrak, sedangkan atatus golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cendrung dimiliki oleh masyarakat strata sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga urban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.

Menurut Parker Seymour dan Robert J. Kleiner (1983) formulasi kebudayaan kemiskinan mencakup pengertian bahwa semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut memiliki aspirasi-aspirasi yang rendah sebagai salah satu bentuk adaptasi yang realistis. Beberapa ciri kebudyaan kemiskinan adalah : (1) fatalisme, (2) rendahnya tingkat aspirasi, (3) rendahnya kemauan mengejar sasaran, (4) kurang melihat kemajuan pribadi , (5) perasaan ketidak berdayaan/ketidakmampuan, (6) Perasaan untuk selalu gagal, (7) Perasaan menilai diri sendiri negatif, (8) Pilihan sebagai posisi pekerja kasar, dan (9) Tingkat kompromis yang menyedihkan. Berkaitan dengan budaya sebagai fungsi adaptasi, maka suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah nilai-nilai yang tidak diinginkan ini menuju ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai golongan kelas menengah, dengan menggunakan metode-metodre psikiatri kesejahteraan sosial-pendidikan tanpa lebih dahulu (ataupun secara bersamaan) berusaha untuk secara berarti mengubah kenyataan kenyataan struktur sosial (pendapatan, pekerjaan, perumahan, dan pola-pola kebudayaan membatasi lingkup partisipasi sosial dan peyaluran kekuatan sosial) akan cendrung gagal. Budaya kemiskinan bukannya berasal dari kebodohan, melainkan justru berfungsi bagi penyesuaian diri.

Hal penting dalam membahas kemiskinan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui seberapa cepat orang-orang miskin akan mengubah kelakuan mereka, jika mereka mendapat kesempatan-kesempatan baru; dan macam hambatan atau halangan-halangan yang baik atau buruk yang akan timbul dari reaksi tersebut terhadap situasi-situasi masa lampau. Untuk menentukan macam kesempatan-kesempatan yang harus diciptaan untuk menghapus kemiskinan, yaitu mendorong oang-orang msikin melakukan adapatasi terhadap kesempatan-kesempatan yang bertentangan dengan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh dan cara mereka dapat mempertahankan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh tersebut agar tidak akan bertentangan dengan aspirasi-aspirasi lainnya. Hanya orang-orang miskin yang tidak mampu menerima kesempatan-kesempatan karena mereka tidak dapat membuang norma-norma kelakukan yang digolongkan sebagai pendukung kebudayaan kelas bawah.

Akibat kemiskinan tersebut, sebahagian besar penduduk Indonesia menghadapinya dengan nilai-nilai pasrah atau nrimo (kemiskinan kebudayaan). Terbentuknya pola pikir dan prilaku pasrah itu dalam jangka waktu yang lama akan berubah menjadi semacam “institusi permanen” yang mengatur prilaku mereka dalam menyelesaikan problematika di dalam hidup mereka atau krisis lingkungan mereka sendiri (Lewis, 1968 dalam Haba, 2001). Menurut penganut paradigma kemiskinan kebudayaan ini, orang yang berada dalam kondisi serupa tidak sanggup melihat peluang dan jalan keluar untuk memperbaiki kehidupannya. Karakteristik kelompok ini terlihat dari pola substensi mereka yang berorientasi dari tangan ke mulut (from hand to mouth) (Haba, 2001 ).

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural menurut Selo Sumarjan (1980) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan strukturl adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Golongan kaum miskin ini terdiri dari ; (1) Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, (2) Petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluargamnya, (3) Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (unskilled labourerds), dan (4) Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah (golongan ekonomi lemah).

Kemiskinan struktural tidak sekedar terwujud dengan kekurangan sandang dan pangan saja, kemiskinan juga meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, sosial yang mantap.

Beberapa ciri kemiskinan struktural, menurut Alpian (1980) adalah (1) Tidak ada atau lambannya mobilitas sosial (yang miskin akan tetap hidup dengan kemelaratanya dan yang kaya akan tetap menikmati kemewahannya), (2) mereka terletak dalam kungkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan (3) Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Pemecahan permasalahan kemiskinan akan bisa dilakukan bilamana struktur sosial yang berlaku itu dirubah secara mendasar.

Soedjatmoko (1984) memberikan contoh kemiskinan structural; (1) Pola stratifikasi (seperti dasar pemilikan dan penguasaan tanah) di desa mengurangi atau merusak pola kerukukan dan ikatan timbal-balik tradisional, (2) Struktur desa nelayan, yang sangat tergantung pada juragan di desanya sebagai pemilik kapal, dan (3) Golongan pengrajin di kota kecil atau pedesaan yang tergantung pada orang kota yang menguasai bahan dan pasarnya. Hal-hal tersebut memiliki implikasi tentang kemiskinan structural : (1) kebijakan ekonomi saja tidak mencukupi dalam usaha mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural, dimensi struktural perlu dihadapi juga terutama di pedesaan; dan (2) perlunya pola organisasi institusi masyarakat pedesan yang disesuaikan dengan keperluannya, sebaga sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan bargaining power, dan perlunya proses Sosial learning yang spesifik dengan kondisi setempat.

Adam Malik (1980) mengemukakan bahwa untuk mencari jalan agar struktur masyarakat Indonesia dapat diubah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat lagi di dalamnya kemelaratan structural. Bantuan yang terpenting bagi golongan masyarakat yang menderita kemiskinan struktural adalah bantuan agar mereka kemudian mampu membantu dirinya sendiri. Bagaimanapun kegiatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan maupun pemerataan tidak dapat mengihilangkan adanya kemiskinan struktural.

Pada hakekatnya perbedaan antara si kaya dengan si miskin tetap akan ada, dalam sistem sosial ekonomi manapun. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana lebih memperkecil kesenjangan sehingga lebih mendekati perasaan keadilan sosial. Sudjatmoko (1984) berpendapat bahwa, pembangunan yang semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan melanggengkan ketimpangan struktural. Pola netes ke bawah memungkinkan berkembangnya perbedaan ekonomi, dan prilaku pola mencari nafkah dari pertanian ke non pertanian, tetapi proses ini akan lamban dan harus diikuti dengan pertumbuhan yang tinggi. Kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan membantu golongan miskin saja, tanpa menghadapi dimensi-dimensi struktural seperti ketergntungan, dan eksploitasi. Permasalahannya adalah dimensi-dimensi struktural manakah yang mempengarhui secara langsung terjadinya kemiskinan, bagaimana ketepatan dimensi untuk kondisi sosial budaya setempat.

Sinaga dan White (1980) menunjukkan aspek-aspek kelembagaan dan struktur agraris dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan kemiskinan: (1) penyebaranan teknologi, bahwa bukan teknologi itu sendiri, tetapi struktur kelembagaan dalam masyarakat tenpat teknologi itu masuk yang menentukan bahwa teknologi itu mempunyai dampak negatif atau positif terhadap distribusi pendapatan (2) lembaga perkreditan pedesaan, perkereditan yang menginginkan tercapainya pemerataan pendapatan, maka program perkreditan tersebut justru harus diskriminatif, artinya subsidi justru harus diberikan kepada petani kecil, bukan pemerataan berdasaran pemilikan atau penguasaan lahannya; (3) kelembagaan yang mengatur distribusi penguasaan atas faktor-faktor produksi di pedesaan turut menentukan tingkat pendapatan dari berbagai golongan di masyarakat,karena tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan faktor ekonomi (interaksi antara penawaran dan permintaan) saja: dan (4) Struktur penguasaan atas sumber-sumber produksi bukan tenaga kerja (terutama tanah dan modal) yang lebih merata dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang berada dibawahi garis kemiskinan.

D. Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Sosial

Semenjak Orde Baru berkuasa, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Salah satu kebijakan adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan undang-undang Penanaman Modal Asing dengan memberikan persyaratan dan peraturan-peraturan yang lebih ringan dan menarik kepada investor dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Kegiatan industri meningkat tajam dan sangat pada GDP mengalami kenaikan dari sekitar 9 persen pada tahun 1970 menjadi sekitar 17 persen pada tahun 1992 (Booth dan McCawley, 1986:82 dan Sjahrir 1993:16). Pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Pendek kata, selama Orde Baru perekonomian mengalamii kemajuan pesat. Namun, bersamaan dengan itu ketimpangan sosial atau sekelompok kecil masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses dengan penguasa politik dan ekonomi, sedangkan sebagian besar yang kurang atau hanya memperoleh sedikit manfaat. Bahkan, ada masyarakat merasa dirugikan dan tidak mendapat manfaat sama sekali. Kesenjangan sosial semakin terasa mengkristal dengan munculnya gejala monopoli. Monopoli dan oligopoly dan memperkecil akses usaha kecil untuk menggambarkan usaha mereka. Menurut Revrisond Baswer (dikutip dalam Bernes (1995:1) hampir seluruh cabang produksi dikuasai oleh perusahaan konglomerat. Perusahaan-perusahaan besar konglomerat menguasai berbagai kegiatan produksi murni dari produksi, eksploitasi hasil hutan, konstruksi, industri otomotif, transpotasi, perhotelan, makanan, perbankan, jasa-jasa keuangan, dan media komunikasi. Diperkirakan 200 konglomerat menguasai 58 persen PDB. Usaha-­usaha rakyat yang kebanyakan kecil dan tradisional hanya menguasai 8 persen. Kesenjangan sosial ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi rakyat tetapi menyebabkan ekonomi rakyat mengalami proses marjinalisasi.

Selain kebijakan ekonomi, kebijakan yang diduga turut menstrimulir kesenjangan social adalah kebijakan penataan lahan (tata ruang). Penerapan kebijakan penataan lahan selama ini belum dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Berbagai kekuatan dan kepentingan telah mempengaruhi dalam penerapan. Tarik menarik berbagai kekuatan dan kepentingan telah menimbulkan konflik antara pengusaha besar dan masyarakat. Dalam konflik acapkali kepentingan masyarakat (publik) diabaikan dan cenderung mengutamakan kepentingan sekelompok orang (pengusaha). Penelitian Suhendar (1994) menyimpulkan bahwa: ”Kooptasi tanah-tanah : terutama di pedesaan oleh kekuatan besar ekonomi dan luar komunitas semakin menggejala. Pembangunan sektor ekonomi, seperti pembangunan kawasan industri, pabrik-pabrik, sarana wisata telah menyita banyak lahan penduduk. Demikian pula, instansi-instansi pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan perkantoran, instruktural ekonomi, fasilitas sosial, perumahan, dan lain-lain. Di perkotaan, pemilik modal (konglomerat) bekerja sama dengan birokrasi membeli tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan perumahan mewah, pusat perbelanjaan dan lain-­lain. Begitu pula di pedesaan pemilik modal menggusur penduduk dan memanfaatkan Iahan untuk kepentingan agroindustri, perumahan mewah, dan lapangan golf. Dalam banyak kasus, banyak tanah negara yang selama ini dikuasai penduduk dengan status tidak jelas di jadikan sasaran dan cara termudah untuk menggusur penduduk”

Dampak dari penerapan kebijakan penatagunaan lahan antara lain adalah terjadinya marjinalisasi dan pemiskinan masyarakat desa yang tanahnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang dalam banyak hal belum dan kurang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi rakyat.

E. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru bukan hanyak menciptakan kemiskinan dan kesenjangan pada masa itu, melainkan dampak kebijakan tersebut telah menciptakan kemiskinan dalam berbagai bentuk baik budaya kemiskinan maupun kemiskinan struktural hingga pasca runtuhnya orde baru (masa reformasi). Kebijakan pemerintah pada era tersebut pun telah menciptakan kesenjangan sosial, baik kesenjangan antardaerah, antargolongan maupun antarmasyarakat yang hingga kini belum dapat diperbaiki oleh pemerintahan era reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfinn, Mely G. Tan, dan Soemardjan. 1980. Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.

Baker, David, 1980, ” Memahami kemiskinan di Kota”. Prisma, 6 98), hal. 3-8.

Bappenas. 1993. Panduan Program Inpres Desa Tertinggal. Jakarta.

Bernas, 1994, “Golkar Akan Perjuangkan Adanya Perimbangan Fasilitas Krediti antara Pengusaha Besar dan Kecil”, Rabu, 24 Agustus, hal 5.

Booth, Anne dan McCawley, 1986, Ekonomi Orde Baru, Jakarta.

Breman, Jan, 1985, “Sistem tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal” . dalam Chris Manning dan Tajuddin Noor Effendi (Ed), Urbanisasi, Pengangguran, dan sector Informal di Jakarta., Gramedia. Jakarta.

Chambers, Robert. 1983. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. LP3ES, Jakarta.

Dawam Raharjo, 1984, Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

Effendi, Tajuddin Noor, 2000, Pembangunan Krisis, dan Arah Reformasi, Muhnmmadiyah Universitas Press, Jakarta.

Ellis, G.F.R. 1984. The Demotion Of Poverty. Social Indicator Research.

Faturrochman, Marcelius Molo. “Karakteristik Rumah Tangga Miskin”. Populasi, Volume 5, Nomor 1, Tahun 1994.

Friedman, John, 1992. Empowerment: Politics of Allternation Development, Massachusetts, Blackwell Publisher.

Gans, Herbert J. Kebudayaan dan Kelas dalam Studi Mengenai Kemiskinan. Sebuah Pendekatan Terhadap Penelitian Anti Kemiskinan; Dalam Kemiskinan Di Perkotaan di edit oleh Parsudi SuparIan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.

Johnson, Doyle P, 1986n, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jilid I), diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, Gramedia Jakarta.

———————4986b, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (JiIid II), diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, Gramedia Jakarta

Kuncoro, Mundrajad dan Anggito Abimayu, 1995, “Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi”, kelola. 10 (4), hal. 43 -57.

Kuncorojakti, Dorojatun. 1986. Kemiskinan di Indonesia. Yayasan Obor, Jakarta.

Lewis. “Kebudayaan Kemiskinan”; Dalam Kemiskinan di Perkotaan di edit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.

Mubyarto, Loekman Soetrisno, dan Michael Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan. Studi Ekonomi Antropologi di Desa Pantai, Rajawali, Jakarta.

Mubyarto. 1986. Prospek Pedesaan 1986. P3PK, Yogyakarta.

………………….. 1991. Menanggulangi Kemiskinan. Adytia Media, Yogyakarta.

Nasikun, 1984. Sistem Sosial dan Indonesia, CV Rajawali. Jakarta.

Papanek, Gustav dan Dorodjatun Kuncorojakti, 1986, ” Penduduk Miskin di Jakarta”, dalam Dorodjatun Kuncoro jakti (ed) I Kemiskinan di Indonesia, yayasan Obor, Jakarta.

Pernia, Ernesto M. (Ed), 1994, Urban Poverty in Asia: A Survey of Critical Issues, Hongkong, Oxford University Press.

Poloma, Margareth M, 2000, Sosiologi Kontemporer, Rajawali Press, Jakarta.

Ritzer, george, 1992. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, disadur oleh Alimandnn, CV rajawali, Jakarta.

Sanderson, Stephen K, 2000, Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Edisi Kedua, Rajawali Press, Jakarta.

Saragih, Bungaran, dan Rahmat Pambudy. 1994. Pengentasan Kemiskinan Melalui Agribisnis di Pedesaan. TPB, Bogor.

Seymour Parker, dan Robert J. Kleiner. Lewis. “Kebudayaan Kemiskinan Sebuah Dimensi Penyesuaian Diri”; Dalam Kemiskinan di Perkotaan di edit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.

Suhendar, Endang, 1994, Pemetaan Pola-Pola Sengketa Tanah di Jawa Barat, Yayasan Akatiga, Bandung.

Sumardjan, Selo. 1993. Kemiskinan (Suatu Pandangan Sosiologis). Makalah, Jakarta.

Suparlan, Parsudi. 1993. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor, Indonesia.

Veegar, K.J., 1985, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu- masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Gramedia, Jakarta.

Weber, Max, 1964, The Theory of Social and Economic Organization, Edited with an introduction by Talcott Parson, The Free Press, New York, Londan , Toronto, Singapore.

White, Benyamin, 1986, Rural Non-Farm Employment in Java recent. Development, policy Issues and Research needs, UNDP/ILO and Departement Of Man Power. Jakarta.

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

TEORI PERUBAHAN SOSIAL – perdesaansehat.com – perdesaansehat.or.id

TEORI-TEORI PERUBAHAN SOSIAL

Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsurunsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Adapun teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial adalah sebagai berikut.

1. Teori Evolusi ( Evolution Theory )

Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Teori tersebut digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu unilinear theories of evolution, universal theories of evolution, dan multilined theories of evolution.

a. Unilinear Theories of Evolution

Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Pelopor teori ini antara lain Auguste Comte dan Herbert Spencer.

b. Universal Theories of Evolution

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen.

c. Multilined Theories of Evolution

Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahaptahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya mengadakan penelitian tentang perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian menetap dengan menggunakan pemupukan dan pengairan.

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, ada beberapa kelemahan dari Teori Evolusi yang perlu mendapat perhatian, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Data yang menunjang penentuan tahapan-tahapan dalam masyarakat menjadi sebuah rangkaian tahapan seringkali tidak cermat.

b. Urut-urutan dalam tahap-tahap perkembangan tidak sepenuhnya tegas, karena ada beberapa kelompok masyarakat yang mampu melampaui tahapan tertentu dan langsung menuju pada tahap berikutnya, dengan kata lain melompati suatu tahapan. Sebaliknya, ada kelompok masyarakat yang justru berjalan mundur, tidak maju seperti yang diinginkan oleh teori ini.

c. Pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial akan berakhir pada puncaknya, ketika masyarakat telah mencapai kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Pandangan seperti ini perlu ditinjau ulang, karena apabila perubahan memang merupakan sesuatu yang konstan, ini berarti bahwa setiap urutan tahapan perubahan akan mencapai titik akhir.

Padahal perubahan merupakan sesuatu yang bersifat terusmenerus sepanjang manusia melakukan interaksi dan sosialisasi.

2. Teori Konflik ( Conflict Theory )

Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat.

Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Dua tokoh yang pemikirannya menjadi pedoman dalam Teori Konflik ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf.

Secara lebih rinci, pandangan Teori Konflik lebih menitikberatkan pada hal berikut ini.

a. Setiap masyarakat terus-menerus berubah.

b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat.

c. Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik.

d. Kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu oleh golongan yang lainnya.

3. Teori Fungsionalis ( Functionalist Theory )

Konsep yang berkembang dari teori ini adalah cultural lag (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung Teori Fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau cultural lag .

Para penganut Teori Fungsionalis lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Tokoh dari teori ini adalah William Ogburn.

Secara lebih ringkas, pandangan Teori Fungsionalis adalah sebagai berikut.

a. Setiap masyarakat relatif bersifat stabil.

b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat.

c. Setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi.

d. Kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama (konsensus) di kalangan anggota kelompok masyarakat.

4. Teori Siklis ( Cyclical Theory )

Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari.

Sementara itu, beberapa bentuk Teori Siklis adalah sebagai berikut.

a. Teori Oswald Spengler (1880-1936)

Menurut teori ini, pertumbuhan manusia mengalami empat tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Pentahapan tersebut oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan perkembangan masyarakat, bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Proses siklus ini memakan waktu sekitar seribu tahun.

b. Teori Pitirim A. Sorokin (1889-1968)

Sorokin berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Siklus tiga sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan ideasional, idealistis, dan sensasi.

1) Kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural.

2) Kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supranatural) dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal.

3) Kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup.

c. Teori Arnold Toynbee (1889-1975)

Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah mengalami kepunahan kecuali peradaban Barat, yang dewasa ini beralih menuju ke tahap kepunahannya.

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

Sepenggal Kisah dari Long Nawang, Batas Negara; Kesehatan – perdesaansehat.com – perdesaansehat.or.id

PERDESAAN SEHAT

“Upaya Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Dalam Kerangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan Dan MDGs Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10)”

Pembangunan Perdesaan Sehat merupakan suatu kebijakan bagi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kerangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan pada tahun 2014 dan MDGs pada tahun 2015 di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10). Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diharapkan akan menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) beserta 13 (tiga belas) Kementerian dan Lembaga pemegang amanah Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 dalam pembangunan Prioritas Nasional 10 berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2008, Tentang Kementerian Negara.

Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diarahkan pada penajaman pilihan prioritas intervensi pembangunan bagi penjaminan ketersediaan dan berfungsinya lima faktor dasar kualitas kesehatan yaitu: Dokter Puskesmas bagi setiap puskesmas; Bidan Desa bagi setiap desa; Air Bersih dan Sanitasi bagi setiap rumah tangga, serta Gizi seimbang bagi ibu hamil, menyusui dan Balita di seluruh perdesaan di daerah tertinggal. Lima fokus intervensi Pembangunan Perdesaan Sehat tersebut selanjutnya disebut dengan “Lima Pilar Perdesaan Sehat“. Upaya mewujudkan Lima Pilar Perdesaan Sehat dilaksanakan melalui kegiatan percepatan pembangunan sumber daya kesehatan terutama infrastruktur dan kapasitas lembaga kesehatan daerah tertinggal berbasis perdesaan. Sumber daya pembangunan yang dibutuhkan diharapkan dari komitmen dan rencana aksi “keberpihakan” seluruh pemangku kepentingan pembangunan Prioritas Nasional 10 dalam pencapaian misi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan komitmen dan rencana aksi “keberpihakan” seluruh pemangku kepentingan pembangunan Perdesaan Sehat tersebut dibentuk “Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perdesaan Sehat” yang selanjutnya disebut dengan “Perdesaan Sehat”.

Sasaran prioritas lokasi Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten Daerah Tertinggal yang memiliki nilai IPM kurang dari 72,2 sekaligus memiliki nilai komposit Angka Harapan Hidup kurang dari 68,8 berdasarkan basis data Susenas tahun 2010. Wilayah “perdesaan” dalam kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah seluruh desa dalam wilayah kerja satu puskesmas.

Pelaksanaan Kebijakan Perdesaan Sehat telah dicanangkan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada tanggal 20 Desember 2012 oleh Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini Bersama 19 Ibu Menteri dan Wakil Menteri (Ratna Sinar Sari/Menkopolhukam, Laily Rachmawati/Mendikbud , Nies Berliantin Martowardojo/Menkeu, Santi Anisa/Menteri PDT, Nini Widjaja/Menpera, Violet Muhammad Hatta/Menristek, Niniek Setyawati/Mensekab, Nafsiah Sabri Shahdan/MenBUMN, Sri Kusumo Amdani/Kepala BPN, Tuti Hermiatin/Ka. Unit Kerja Pres & Pengendalian, Rossi Rozanna Septimurni/Staf Khusus IBN, Etty Sudiyati Sjafrie/Wamenhan, Nanik Kadariyani/Kepala BNPB, Lusie Indrawati Susantono/Wamenhub, Umi Mandayati/Wamentan, Inayati Ali Gufron/Wamenkes, Yetty Ani Setyaningsih/Wamen BUMN, Carolina Kaluku/ Indonesia Pintar, Hana Hasanah Fadel/Indonesia Peduli/Fadel Muhammad) yang tergabung dalam Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang dipimpin oleh Ibu Ratna Djoko Suyanto (Ketua 2 SIKIB).

Pada tahun 2013, KPDT melalui Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan beberapa kegiatan Pembangunan Perdesaan Sehat di 84 Kabupaten sasaran prioritas pembangunan Perdesaan Sehat antara lain;
1) Melakukan kerja sama dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi dalam “kemitraan manajemen kewilayahan” pelaksanaan perdesaan sehat di 84 Kabupaten Daerah Tertinggal dalam 7 (tujuh) regional pulau Sumatera (Universitas Andalas), Jawa (Universitas Airlangga), Nusa Tenggara (Universitas Mataram), Maluku (Universitas Patimura), Kalimantan (Universitas Tanjungpura), Sulawesi (Universitas Hasanudin) dan Papua (Universitas Cendrawasih).
2) Melakukan kerja sama bagi ketersediaan dan distribusi bidan yang berkualitas bagi daerah tertinggal bersama Akademi Kebidanan Cirebon dan Akademi Kebidanan Yogyakarta.
3) Pengiriman 420 Sukarelawan Perdesaan Sehat melalui Perguruan Tinggi mitra manajemen kewilayahan Perdesaan Sehat untuk ditempatkan di 420 Perdesaan dalam 84 Kabupaten Daerah Tertinggal sasaran prioitas Perdesaan Sehat.
4) Pengiriman 40 Bidan Desa melalui mitra kerja Perdesaan Sehat; Akbid Cirebon dan Akid Yogyakarta.
5) Bantuan Stimulan puskesmas keliling air bagi 7 (tujuh) puskesmas dalam 7 (tujuh) Kabupaten Kepulauan daerah tertinggal sasaran prioitas Perdesaan Sehat.
6) Bantuan Stimulan Peningkatan kapasitas poskesdes di 960 desa dalam 48 Kabupaten sasaran prioritas Perdesaan Sehat.
7) Bantuan stimulan bagi RS tipe D di 16 kabupaten sasaran prioitas Perdesaan Sehat.
8) Bantuan Stimulan Peningkatan kualitas asupan makanan bergizi di 28 posyandu dalam 7 (tujuh) kabupaten sasaran prioitas Perdesaan Sehat.
9) Jambore Perdesaan Sehat Di Nusa Tenggara Barat bersama seluruh pemangku kepentingan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan dan MDGs di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioitas Nasional 10).

Pada tahun 2014 KPDT merencanakan untuk melanjutkan kegiatan yang sama dengan tahun 2013, di 74 Kabupaten Sasaran lokasi prioritas Perdesaan Sehat yang berbeda dengan lokasi tahun 2013, sehingga seluruh lokasi sasaran prioritas Perdesaan Sehat sebanyak 158 Kabupaten Daerah Tertinggal mendapatkan dukungan bagi terlaksananya Pembangunan Perdesaan Sehat. Selain itu juga direncanakan penyusunan “background paper” bagi percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal bidang kualitas kesehatan dalam kerangka percepatan pemerataan pembangunan yang lebih berkeadilan bidang kesehatan pada tahun 2015-2025.

Di harapkan melalui upaya sinkronisasi dan sinergi peran masyarakat dan pemerintah pada semua level dan semua sektor dalam mewujudkan Lima Pilar Perdesaan Sehat yang terintegrasi melalui instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan “Perdesaan Sehat” oleh KPDT, akan mampu mempercepat capaian sasaran yang di amanahkan negara dalam pemenuhan hak-hak dasar kesehatan bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran seluruh pemangku kepentingan tersebut sesuai dengan mandat, tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan yang terkait.

Hanibal Hamidi
Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT.

Warga 3.880 Jiwa, Dokter Tidak Ada, Alkes Nganggur

Kamis, 13 Juni 2013 – 09:21:19 | Metropolis | Dibaca : 237 Kali

Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal (BPK2DT) bersama Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim sekali lagi menghelat sosialisasi kesehatan dan budaya di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Malinau. Dan Kaltim Post, kembali diajak ikut serta. Berikut selembar kisah dari batas negeri.

MUHAMMAD RIZKI, MALINAU

kaltimPost.co.id-MENUJU Desa Long Nawang pada Selasa (4/6) lalu bukan perkara mudah. Satu-satunya akses adalah naik pesawat berkapasitas 12 penumpang. Setelah mendapatkan tiket, kepastian berangkat juga menjadi tanda-tanya. Cuaca ekstrem dapat merusak jadwal keberangkatan. Setelah menunggu cuaca cerah, pesawat lepas landas. Selama 1 jam 15 menit, pesawat mendarat di Bandara Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan.

Usai mengemasi barang bawaan, dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju Desa Long Nawang. Rute menantang menemani sepanjang jalan yang sempit dan berlumpur. Di balik ekstremnya jalan, suguhan Sungai Kayan dan hutan belantara nan lebat membuat perjalanan tidak terasa melelahkan.
Sesampainya di Desa Long Nawang rombongan menginap di sebuah penginapan milik tokoh masyarakat bernama Ingkong Ala. Selama tiga hari, di desa yang berpenduduk 3.880 jiwa itu, rombongan melakukan sosialisasi kesehatan dan pembinaan budaya.

Tanpa menunggu lama setelah tiba, dikoordinasi Kepala BPKP2DT Kaltim Fredrick Bid, langsung menuju Puskesmas Long Nawang yang diresmikan 2008 lalu oleh Bupati Malinau saat itu, Marthin Billa. Ikut serta dalam rombongan saat itu, Kabid Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya, BPKP2DT, Ibrahim Dungau, Kasub Bid Kebudayaan BPK2DT, Hasan. Dari Diskes Kaltim, dipimpin kepalanya dr Rini Retno Sukesi, ada juga dr Meliana.

Tiba di Puskesmas pukul 13.00 Wita, tidak ada aktivitas apapun. Hanya ada dua orang yang sedang mengecat dinding dan merangkai meja. Kedua pria itu adalah Hendra dan Jemmison, perawat Puskesmas. “Ke mana perawat yang lain?” kata Rini. “Sudah pulang, Bu, kebetulan jam segini pasien sudah mulai sepi,” jawab Hendra. Lantas Rini mengajak Hendra untuk mencarikan Kepala Puskesmas. Tidak lama berselang, Asa Larang (40), kepala Puskesmas Long Nawang datang dan menjelaskan kondisi rumah sakit. Ditemani Asa, tim memantau ruangan dan alat kesehatan (alkes) milik Puskesmas. “Pak, ranjangnya kok tidak ada kasurnya. Ini juga, alat-alatnya berdebu. Kasian kalau ada pasien, Puskesmas tidak siap. Selain itu, alat-alat belum dibersihkan dan tidak steril,” kata Rini di ruang inap.

Asa Larang pun menjelaskan sebagian alat tidak bisa difungsikan karena tidak ada dokter yang mengoperasikan. “Sejak November 2012 lalu, sudah tidak ada dokter lagi, Bu,” ucapnya lirih. Menurutnya, dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bertugas selama ini tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya selama satu tahun. “Mereka lambat datang dan pulang cepat. Dari satu tahun, mereka cuma delapan atau sembilan bulan di sini (Long Nawang). Setelah itu, mereka balik lagi ke kota,” tuturnya.
Mengantisipasi dokter yang tidak ada selama delapan bulan terakhir, Asa mengatakan kadang kala meminta bantuan dokter dari desa tetangga, di Puskesmas Long Ampung. “Jika kondisi pasien tidak bisa ditangani. Maka akan diantar ke Bandara Long Ampung untuk dirujuk ke Tanjung Selor. Jarak tempuh menuju bandara selama 50 menit,” tuturnya.

Pendeta Yusuf Madan ketika ditemui di tempat terpisah juga mengeluhkan dokter PTT selama ini. “Kalau bisa, kami minta dokter yang berstatus PNS supaya bisa lama. Karena dokter PTT sering tidak ada di tempat ketika berobat. Yang ada hanya perawat,” keluhnya.

Tokoh pemuda Ingkong Ala meminta dinas kesehatan untuk meningkatkan SDM petugas Puskesmas agar mampu menggunakan alat-alat kesehatan yang ada. Karena menunggu dokter PTT yang dikirim, tidak bisa diharapkan. Selain itu, kendala transportasi juga menjadi catatannya. “Karena tidak menentunya jadwal pesawat yang mendarat, ibu hamil yang memasuki usia kandungan ke lima atau enam bulan, sudah harus dirujuk ke kota seperti Malinau dan Tanjung Selor. Siapa yang biayai mereka selama tiga bulan di kota? Sementara suami di desa bekerja di ladang. Sedangkan Rumah Sakit Pratama belum juga kunjung dibangun,” sebutnya.

Mendengar pernyataan warga tersebut, Rini pun meminta agar Puskesmas tetap melayani masyarakat dan merawat alat-alat kesehatan.” Sementara ini akan kita maksimalkan sumber daya yang ada. Untuk dokter, akan saya koordinasikan agar secepatnya dikirim ke sini,” timpalnya.

Dokter yang akrab disapa Bunda itu pun menanggapi rumah sakit yang belum kunjung dibangun. “Saya sudah ketemu dengan instansi terkait untuk membahas keseriusan mereka membangun dan mereka siap. Dalam waktu dekat ini, saya juga akan membahas persoalan dokter dan pembangunan rumah sakit dengan Pemkab Malinau,” jelasnya.

Fredrick Bid mengatakan, apa yang terjadi di lapangan adalah fakta bagaimana kehidupan masyarakat pedalaman dan perbatasan begitu memilukan. Mereka harus berjuang, sementara BPK2DT tidak bisa berbuat banyak karena bukan instansi pengambil kebijakan. “Kami hanya melakukan fungsi koordinasi. BPKP2DT harus diberi kewenangan membangun perbatasan, khususnya yang tidak terakomodasi program Kementerian atau lembaga maupun instansi teknis yang membidangi pembangunan perbatasan,” tuturnya. Kata dia, warga di perbatasan minta agar kebutuhan dasar, seperti listrik cukup, kesehatan dan pendidikan memadai. Juga ketersediaan jalan dan infrastruktur lainnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga. (far/k1)

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

LATAR BELAKANG PERDESAAN SEHAT

Latar Belakang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan komitmen dan tanggung jawab Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, KPDT merupakan kementraian yang dikatagorikan membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Didalam pelaksanaan tugasnya, KPDT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Perumusan dan penetapan kebijakan dibidangnya;
Koordinasi dan sinkroninasi pelaksanaan kebijakan dibidangnya;
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya;
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:
Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Pembangunan daerah tertinggal;
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Tugas dan fungsi tersebut dalam rangka mencapai apa yang digariskan dalam Perpres 5 Tahun 2010 mengenai Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dengan fokus pada pelaksanaan Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik, yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan arah kebijakan nasional. Arah kebijakan nasional pembangunan daerah tertinggal tersebut yaitu pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi lokal yang bertumpu pada peningkatan infrastruktur dan kapasitas lembaga daerah dengan sasaran capaian kinerja pada tahun 2014 adalah meningkatnya IPM menjadi 72,2; meningkatnya Angka Pertumbuhan Ekonomi menjadi 7,1 dan Angka Kemiskinan menurun menjadi 14,2%. Capaian sasaran tersebut diharapakan akan mencapai target terentaskannya paling sedikit 50 kabupaten dari ketertinggalan.

Secara teknokrasi, komitmen dan rencana aksi 13 Kementerian dan Lembaga yang mendapat amanah Prioritas Nasional 10 tersebut, dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembangunan setiap tahun dalam lima tahun (jangka menengah) baik berdasarkan pendekatan kebijakan per bidang (Buku 2 RPJMN) maupun kebijakan per wilayah (Buku 3 RPJMN) yang termuat dalam matrix IX Buku 2 RPJMN. Dalam matrix tersebut, KPDT melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPPDT) yang diamanahkan untuk melaksanakan 20 kegiatan Prioritas Nasional bagi prioritas lokasi pada 183 Kabupaten Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. Dalam matrix tersebut juga telah ditetapkan nomenklatur kegiatan, nomenklatur jabatan, rencana pembiayaan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahun selama lima tahun berdasarkan base line yang juga telah ditetapkan.

Didalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPDT, bagi penajaman, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah tertinggal dalam pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan seperti yang tercermin dalam prioritas nasional 10, ditetapkanlah Renstra KPDT sebagai langkah penjabarannya. Salah satu aspek strategis yang harus dijalankan untuk pencapaian percepatan pembangunan daerah tertinggal tersebut adalah bidang sumber daya kesehatan yang seyogyanya berkontribusi terhadap pencapaian target IPM 72,2. Asisten deputi sumber daya kesehatan merekonstruksi hal itu kedalam kerangka kerja Pembangunan bidang sumber daya bidang kesehatan di daerah tertinggal diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang diukur melalui indeks Angka Harapan Hidup (AHH), sesuai arah kebijakan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Berbasis Perdesaan.
Untuk merealisasikan pencapaian sasaran dan target pembangunan tersebut adalah dengan memastikan penajaman kegiatan prioritas pembangunan serta sinerginya peran pemerintah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertingal. Peran pemerintah dalam percepatan peningkatan keterjangkauan dan keberterimaan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas di wilyah perdesaan yang bertumpu pada peningkatan pola hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit (preventif) dan pengobatan sederhana, yang dilaksanakan oleh ujung tombak pelaksananya adalah puskesmas beserta jajarannya di Daerah Tertinggal. Sedangkan peran serta masyarakat dalam mempercepat keberdayaan dalam pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui penguatan kapasitas lembaga Poskesdes. Formulasi arah kebijakan tersebut ditujukan bagi pengutamaan dan kepastian tersedianya lima determinan faktor utama kualitas kesehatan. Kelima determinan faktor tersebut adalah; a) Dokter Puskesmas bagi seluruh Puskesmas, b) Bidan Desa Bagi Seluruh Desa, c) Air Bersih bagi setiap rumah tangga, d) Sanitasi bagi setiap rumah tangga dan e) Gizi seimbang bagi setiap ibu hamil, ibu menyusui dan balita di semua perdesaan daerah tertinggal.
Penajaman pilihan prioritas bagi penggunaan sumber daya pembangunan di daerah tertinggal selaian pilihan prioritas pembangunan secara nasional sangat dibutuhkan bagi pencapaian ketersediaan seluruh determinan faktor utama bagi tercapainya percepatan peningkatan kualitas kesehatan berbasis perdesaan. Penajaman pilihan prioritas pembangunan tersebut diharapakan bersumber dari komitmen keberpihakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. Dukungan komitmen keberpihakan sumber daya pembangunan dari pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing Kementerian dan Lembaga terutama diharapkan dari Kementerian Kesehatan bagi Dokter Puskesmas dan Bidan Desa, Kementeian PU bagi Air Berih Dan Sanitasi dan Kemeterian Pertanian bagi ketersediaan pangan yang berkualitas. Peran Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten daerah Tertinggal diharapkan bersinergi dengan peran pemerintah pusat tersebut dengan fokus prioritas yang sama melalui tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tekait. Peran serta masyarakat dalam hal ini tentunya diharapkan turut bersinergi melalui keterlibatan secara aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut terutama pada kebiasaan hidup sehat. Keseluruhan peran pemangku kepentingan bagi percepatan pembangunan kualitas kesehatan tersebut perlu di integrasikan pelaksanaannya oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tetinggal melalui fasilitasi koordinasi maupun dukungan stimulan berdasarkan identifikasi ketertinggalan masing-masing kabupaten daerah tertinggal.
Keseluruhan konsepsi teknokrasi komitmen dan aksi keberpihakan tersebut, oleh Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Pembangunan yang memikul amanah salah satu kegiatan Prioritas Nasional dalam bidang kesehatan (Matrix IX Buku 2 RPJMN 2010-2014) dikemas dalam sebuah kebijakan yang disebut dengan Perdesaan Sehat. Perdesaan Sehat telah dicanangkan oleh Menteri PDT bersama-sama Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 Desember 2012. Pelaksanaan Perdesaan Sehat pada tahun 2013 dan 2014 bagi 158 Kabupaten yang indeks Angka Harapan Hidup yang sangat rendah dan menjadi sasaran prioritas di mulai dengan kesepakatan kerja sama 7 Perguruan Tinggi yang mewakili 7 Regional Wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan dan Papua. Penandatangan Kesepakatan kerjasama ini dilaksanakan antara Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini dengan Rektor Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Unversitas Mataram, Universitas Patimura, Universitas Hasanudin, Universitas Tanjungpura dan Universitas Cendrawasih dengan disaksikan oleh Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi pada tanggal 11 Maret 2013.

Dalam operasionalisasi Perdesaan Sehat, Asdep Sumberdaya Kesehatan tentu saja mengoptimalkan Tupoksi Kementrian ( terutama koordinasi dengan Kementrian dan Lembaga Negara, serta Daerah) serta penggunaan anggaran sebagai dukungan utama titik masuk kedalam seluruh aspek Perdesaan Sehat. Mengingat hal itulah maka untuk menyamakan persepsi dibutuhkan suatu pedoman umum bagi seluruh pihak di atas termasuk Masyarakat Sipil, Dunia Usaha dan yang terutama daerah baik propinsi maupun kabupaten yang merupakan daerah tertinggal.

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464@gmail.com Twiter; @HanibalHamidi
Web; hanibalhamidi.wordpress.com

Blog di WordPress.com.

Atas ↑