9 Video Revolusi Kesehatan – perdesaansehat.com


1) Video Diskusi Visi dan Misi Capres dan Cawapres Bidang Kesehatan tahun 2014-2019, Topik; http://youtu.be/FWPJiUFuuhI
2) Video Seminar Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental, Permanen; http://youtu.be/dSzSGn702kw
3) Orasi Ilmiah Di Stikes Lombok; http://youtu.be/FcSNQ6DRW_8
4) Pertemuan Nasional P2PL Kementerian Kesehatan, Medan ; http://youtu.be/pn07yE1KJk0
5) Membangun Negara dari Desa, Merdesa Institute, Sukmadji Indro T ; http://youtu.be/a07fhaFW8Rs
6) Agung Putri, Diskusi Membangun Negara Dari Desa, Merdesa Institute; http://youtu.be/VmtRz5Htek0
7) Kuliah Umum Akbid Cirebon; http://youtu.be/uy4aTUJdCiw
8) Revolusi Kesehatan; http://youtu.be/SOMzvkCEp34
9) Video Diskusi Visi dan Misi Capres dan Cawapres Bidang Kesehatan tahun 2014-2019; 

MerDesa Institute, Jakarta 24 Juni 2014

 

 

 

 

PERDESAAN SEHAT

Penetapan Kebijakan Perdesaan Sehat sebagai pilihan pendekatan penajaman bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di Daerah Tertinggal dalam kerangka pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 Kesehatan, PN 5 Ketahanan Pangan, PN 6 Infrastruktur, MDGs dan SJSN Bidang Kesehatan terutama di PN 10, diwujudkan melalui Permen PDT no 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat. Permen tsb walau tidak secara eksplisit memuat tentang fungsi Instrumen fasilitasi pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Perdesaan sehat di daerah tertinggal, sebagai satu kesatuan penting bagi efektifitas kebijakan. Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai Strategi Nasional (STRANAS Pembangunan Perdesaan Sehat) untuk menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan bagi upaya Percepatan Pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal.

Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diarahkan pada fokus intervensi bagi percepatan ketersediaan dan berfungsinya 5 determinan faktor kualitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; 1)Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas” bagi seluruh Puskesmas, 2Jabatan Fungsional) “Bidan Desa” Bagi Seluruh Desa, 3)Air Bersih, dan 4)Sanitasi bagi seluruh rumah tangga serta 5)Gizi seimbang bagi setiap ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita di daerah tertinggal. Hal ini akan memastikan pencapaian 1)misi Percepatan keterjangkauan pelayanan 6 kegiatan dasar Puskesmas yang berkualitas (Domain Pemerintah) sebagai hasil kinerja dari “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa”, sekaligus tercapainya 2)misi Percepatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan (Domain Masyarakat) di seluruh wilayah perdesaan melaui indikator cakupan sarana air bersih dan sanitasi bagi seluruh rumah tangga serta Gizi seimbang bagi seluruh ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Pencapaian kondisi tersebut di atas membutuhkan kebijakan revitalisasi Puskesmas dan Poskesdes/Polindes (Lembaga Kesehatan Masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah) yang mana pada saat ini terjebak pada prioritas pelayanan kesehatan individual (Individual Madecine) melalui pelayanan kesehatan pengobatan dan rehabilatasi dibandingkan dengan tugas dan fungsi sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Public Health) sebagai mana design Pelayan Kesehatan Dasar yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif.

Dengan terwujudnya 5 Pilar Perdesaan Sehat di satu wilayah kerja Puskesmas, maka akan dapat dipastikan peningkatan status kesehatan baik Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian ibu (AKI) dan Penurunan Kasus Gizi Buruk di perdesaan. Dengan demikian dapat dipastikan akan terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang dapat di capai melalui alat ukur Angka Harapan Hidup (AHH) sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagai amanah UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Apabila seluruh perdesaan tercapai derajat kesehatan yang menjadi sasaran dan target pembangunan nasional, maka dapat dipastikan seluruh kabupaten dan kota, Provinsi dan Nasional akan dapat mancapai sasaran dan target kinerja pembangunan kesehatan. Kebijakan ini sekaligus diharapkan akan menjadi pintu masuk untuk mewujudkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis perdesaan yang selama ini sangat sulit terwujud akibat kuatnya ego sektoral serta rendahnya efektifitas koordinasi dalam semua proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan nasional.

Lokus Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten daerah tertinggal yang kualitas SDM (IPM) sekaligus Kualitas Kesehatan (AHH) sangat rendah (BPS 2010), dimana apabila tidak dilakukan upaya percepatan pencapaian sasaran dan target AHH yang ditetapkan melalui pencapaian sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2025 secara bertahap dan berkelanjutan, maka akan dapat dipastikan visi Indonesia sejahtera pada tahun 2025 tidak akan tercapai akibat sasaran kinerja pembangunan kesehatan yang buruk.

Untuk pencapaian kondisi “Tersedia dan Berfungsinya Determinan Faktor “Dokter Puskesmas” di setiap Puskesmas, “Bidan Desa” disetiap Desa serta Air Bersih dan Sanitasi Bagi setiap Rumah Tangga dan Gizi seimbang bagi setiap Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita pada 158 , maka instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan Permen PS ditujukan pada komitmen dan kebijakan rencana aksi keberpihakan seluruh pemangku kepentingan Perdesaan Sehat setiap tahun pada tingkat Pusat, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Sektor (RAS) dan Rencana Aksi PPDT dalam pembangunan Perdesaan Sehat melalui Regulasi K/L terkait yang Berpihak pada Daerah Tertinggal. Untuk mendukung terbitnya Regulasi K/L baik Peraturan atau Surat Kepuutusan Menteri dan atau Dirjen Kementerian atau Lembaga terkait maka di tingkat pusat dibentuk Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat. Pada tahun 2014 diharapakan tersusun draft STRANAS (Strategi Nasional) dan RAN (Rencana Aksi Nasional) PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT TAHUN 2015-2019.

Demikian juga untuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten daerah tertinggal, maka dibentuk 7 Manajemen Wilayah pembangunan Perdesaan Sehat di 7 regional pulau besar; 1)Sumatera. 2)Jawa, 3)Nusa Tenggara, 4)Maluku, 5)Sulawesi, 6)Kalimantan, 7)Papua. Manajemen Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat di tingkat Provinsi dan Kabupaten dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggi Mitra Pembangunan Perdesaan Sehat; Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Mataram, Universitas Patimura, Universitas Hasanudin, Universitas Tanjungpura dan Universitas Cenderawasih. Hal ini didukung dengan distribusi 200 Sarjana Kesehatan sebagai Relawan Pembangunan Perdesaan Sehat di 200 Wilayah Kerja Puskesmas di 22 Propinsi pada 84 Kabupaten Sasaran Prioritas PS tahun 2014. Selain itu juga akan dibentuk Forum Multi Stake Holder di setiap Propinsi, Kabupaten dan Perdesaan oleh 7 mitra pembangunan PS bersama-sama Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan dan atau Peraturan Bupati dan Atau Gubernur dan atau Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perdesaan Sehat.

Fungsi instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat pada tingkat Pusat dan Daerah tersebut didukung oleh Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat pada semua jenjang pemerintahan yang dikendalikan oleh Sekretariat Pokja Perdesaan Sehat KPDT melalui Asdep Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT.

Untuk mempercepat capaian sasaran Angka Harapan Hidup melalui Inisiasi Kebijakan Perdesaan Sehat untuk mewujudkan paradigma Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan (wilayah kerja puskesmas) sesuai amanah UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, telah didistribusikan Stimulan Pembangunan Daerah Tertinggal sejak tahun 2011-2013 serta sedang dilakasanakan pada tahun 2014 yang ditujukan pada peningkatan kapasitas lembaga kesehatan pemerintah dan masyarakat berupa; Jamban Keluarga bagi 200 Tumah Tangga, Alat Kesehatan bagi 39 RSUD, Alat Kesehatan bagi 196 Puskesmas, Pusling Air bagi 11 Puskesmas Kepulauan, Alat Kesehatan Bidan Desa bagi 2620 Poskesdes/Poskestren, Biaya operasional dan Bantuan Sosial peningkatan Gizi berkualitas bagi 82 Paskesdes/Poskestren, Distribusi Bidan Desa PTT pada 120 Desa yang terdapat pada 156 Kabupaten Daerah Tertinggal di 22 Propinsi. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Jambore Perdesaan Sehat untuk meningkatkan komitmen keberpihakan seluruh pemangku kepentingan percepatan pembangunan bidang kesehatan di daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik.

Bagi daerah tertinggal di wilayah kepulauan, sedang disusun suatu pilihan pendekatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan kepulauan bersama Universitas Patimura dan Kementerian Kesehatan. Untuk pelaksanaan konsepsi pendekatan tersebut, KPDT bersama Dewan Kelauatan Indonesia akan meluncurkan kapal yang berfungsi melayani upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi masyarakat di daerah kepulauan. Kesuluruhan kegiatan tersebut sebagai penjabaran dari konsepsi kebijakan Perdesaan Sehat Bahari Nusantara (PSBN).

Hanibal Hamidi
Pengurus Pusat Harian Lembaga Kesehatan NU

                                     Salam Kejuangan Nusantara 

                            Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

                                              (Hanibal Hamidi)

         Blog;  perdesaansehat.com             Web; perdesaansehat.or.id
                 hanibal2464@gmail.com       Tweet; @HanibalHamidi

Liputan Subi TV dan Radar Sukabumi Rakernas PSD, PPMD, KemenDesa PDTT – perdesaansehat.com


Dengan hormat,

Terlampir liputan di Sukabumi TV dan Radar Sukabumi terkait kunjungan lapangan Direktur PSD.

Terima kasih

Radar Sukabumi 24 Maret 2016.pdf

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Direktur Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Museum Desa Merawat Peradaban dari Sudut Kampung – perdesaansehat.com


“KEJUANGAN BUDAYA MASA DEPAN NUSANTARA PADA PROSES PENYATUAN DUNIA BERBASIS DIGITAL SAAT INI ADALAH MENJADIKAN DESA SEBAGAI JANGKAR BUDAYA NUSANTARA

HanibalHamidi
merDesaInstitute

10371476_10203842485292270_150298783788033263_n.jpg?oh=11229579cfb2e6e310a498705062a1ae&oe=56D4E81C&__gda__=1460476358_94e639a3bec9c95504a17b7b965df14b
Andik Hardiyanto
28 Desember pukul 14:58
Sumber: Kompas Cetak, 28 Desember 2015

Museum Desa
Merawat Peradaban dari Sudut Kampung

Oleh: Gregorius Magnus Finesse

Saat ruang museum di kota-kota besar mulai ditinggalkan, berdebu, dan usang, mereka justru membangunnya di pelosok kampung. Semua bermula dari ikhtiar sederhana merawat jejak peradaban desa agar generasi muda tidak lupa dengan akarnya.

Satu menit berlalu, pandangan mata Irene Cahya (11) belum juga lepas dari wujud setrika besi dengan lambang ayam jago di atasnya. Siswi kelas VI SD itu terheran-heran oleh rupa setrika nirkabel warna hitam pekat itu. Walau tinggal di desa, dia belum pernah sekali pun melihat benda tersebut.

“Kalau enggak pakai kabel, listriknya masuk lewat mana, ya? Atau seperti HP (telepon seluler), kan di-charge dulu baru bisa dipakai?” kata Irene penasaran kepada teman-teman kelasnya yang lain.

“Itu setrika arang. Panasnya dari arang yang membara. Dulu, sebelum ada listrik di desa ini, semua orang pakai setrika seperti ini,” kata Wiyono, penjaga museum menjelaskan.

Senin (14/12) siang, Irene dan siswa-siswi SD Negeri 1 Dermaji mengunjungi Museum Naladipa di Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah museum desa yang dibangun secara swadaya oleh warga di salah satu pelosok Banyumas itu.

Ruangan museum itu tidak besar. Ukurannya sekitar 8 meter x 5 meter. Namun, kondisinya bersih, terang, dan terawat sehingga nyaman dikunjungi. Museum yang diberi nama Naladipa itu berada di kompleks Kantor Pemerintahan Desa Dermaji.

Memasuki ruangan museum terpampang rapi deretan perkakas pertanian, pertukangan, alat-alat rumah tangga, hingga jenis mata uang yang pernah berlaku di Indonesia dari masa ke masa. Benda-benda itu ditata rapi di atas meja-meja kecil.

Di tengah ruangan terdapat garu berukuran besar lengkap dengan mata bajaknya. Alat yang biasa ditarik sapi atau kerbau itu masih jadi perangkat wajib petani kala mengolah tanah sebelum masa tanam.

Benda-benda pertukangan dan pertanian yang lain adalah golok, gergaji, sabit, ani-ani, tampah, dan caping. Sementara di bagian alat-alat rumah tangga dapat dijumpai beberapa perkakas yang pernah dipakai masyarakat di masa lalu, seperti irus dan centong (sendok nasi) bambu, gogok atau kendi dari tanah liat, setrika arang, bokor, dan sentir (alat penerangan berbahan bakar minyak tanah).

Peradaban budaya

Naladipa juga memamerkan beberapa benda yang dulu digunakan sehari-hari sebelum kecanggihan teknologi mengubah peradaban, seperti radio transistor dan mesin tik manual. Di salah satu sudut ruangan terdapat sebuah kotak kaca yang memampangkan berbagai jenis mata uang logam dan kertas yang pernah dipakai sebagai alat tukar di negeri ini.

Pada setiap benda diikatkan secarik kertas berisi informasi yang mencantumkan nama benda serta fungsi alat itu. Penyebutan nama benda itu disesuaikan dengan daerah di Banyumas. Salah satunya gembes, yang dalam kertas informasi disebutkan sebagai botol aluminium wadah air minum bagi para musafir yang menempuh perjalanan jauh.

Kendati lokasinya cukup terpencil, sekitar 60 kilometer di sebelah barat daya Purwokerto, hampir setiap hari selalu ada yang berkunjung ke Museum Naladipa. Padahal, lokasi Desa Dermaji cukup sulit dijangkau karena dikepung perbukitan kapur. Satu-satunya akses menuju ke sana adalah jalan kecil yang curam dan berliku.

Semua keterbatasan itu tak membuat mereka kehilangan semangat membangun desa. Kepala Desa Dermaji Bayu Setyo Nugroho, penggagas museum desa Naladipa, mengatakan, sejak dibangun 2013, museum ini telah menyimpan 300-an koleksi. Museum ini menjadi cara masyarakat Dermaji mengabadikan sejarah perkembangan masyarakat setempat.

Rekaman budaya dan teknologi yang hidup di antara warga desa dari masa ke masa. Yang menarik, pihak desa kini menggarap tayangan audio visual berisi penjelasan dari setiap benda yang dipajang. Video interaktif itu akan diputar setiap kali pengunjung datang.

Itu karena sebagian besar koleksi artefak ini telah dianggap masa lalu. Andrianto (34), pengunjung dari Purwokerto, misalnya, mengaku pernah mengalami masa ketika dia dan keluarga jadi pendengar setia sandiwara melalui radio transistor.

“Padahal, baru sekitar 20 tahun lalu, tetapi radio transistor seperti ini sudah jadi barang kuno. Sekarang, radio didengarkan dari ponsel atau laptop. Museum ini mengingatkan bahwa pola komunikasi manusia terus berkembang,” katanya.

Melawan lupa

Semangat mendokumentasikan artefak peradaban dan perkembangan teknologi manusia juga tumbuh di Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari, salah satu daerah terpencil di barat kota Cilacap. Tak hanya menyimpan perkakas rumah tangga, museum desa yang dibangun warga setempat itu juga menyimpan koleksi seni dan dolanan anak.

Menempati salah satu gedung milik desa, bangunan kecil berukuran 4 meter x 5 meter itu memajang lukisan tokoh dan figur publik Tanah Air. Sebut saja, lukisan mantan Presiden Soeharto hingga penyanyi legendaris Iwan Fals dan Nike Ardila.

Kepala Desa Pegadingan Gatot Susilo mengatakan, museum ini lahir dari keprihatinan warga melihat peralatan tempo dulu hingga dolanan anak yang langka dan lenyap dari ingatan anak-anak muda. Setelah diputuskan membangun museum desa pada akhir 2014 dengan dana swadaya, Gatot dan perangkat desa lain membuka kesempatan bagi warga yang memiliki benda-benda kuno untuk disimpan dan dipajang.

Tak terkecuali warga yang punya koleksi karya lukisan. Kepada warga, Gatot meyakinkan bahwa selain dijaga, benda itu akan lebih berarti karena dapat menjadi wahana pembelajaran bagi yang lain.

Desa juga menjalin kerja sama dengan sekolah di sekitarnya supaya museum itu menjadi laboratorium sejarah. “Ada penelitian dan riset kecil tentang benda dan alat yang dipajang di museum, misalnya tentang tulup dan plintheng (ketapel), yang sekarang jarang ditemukan. Padahal, ini edukasi, betapa kita dulu dekat dengan alam,” tuturnya.

Budayawan Banyumas, Ahmad Tohari, menilai keberadaan museum desa meredefinisi makna museum yang sejauh ini dilihat semata-mata tempat kumpulan benda, padahal sesungguhnya mereka bertutur tentang tahapan peradaban manusia. Darinya, manusia bisa berefleksi dan menyelami kearifan lokal yang menjadi cikal bakal sebuah budaya.

Ini yang disadari sebagian masyarakat saat merintis museum-museum desa. Sebab, tanpa dokumentasi, sebesar apa pun sejarah peradaban manusia niscaya hilang digerus zaman. Namun, hal yang paling besar adalah dari desa didengungkan semangat melawan lupa.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Desember 2015, di halaman 1 dengan judul “Merawat Peradaban dari Sudut Kampung”

Keterangan Foto:
@Kompas/Gregorius Magnus Finesso
Siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), Senin (14/2), mengamati dan mencatat benda-benda yang disimpan di Museum Naladipa, Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Museum Naladipa dibangun secara swadaya oleh Pemerintah Desa Dermaji dengan semangat mendokumentasikan jejak peradaban masyarakat di desa mereka dari masa ke masa. Di museum ini, dipajang perangkat pertanian, peralatan sehari-hari warga, benda-benda kuno, hingga mata uang yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman dulu. Diharapkan, generasi muda dapat memahami dan menghargai tahapan perkembangan peradaban tanpa meninggalkan jati diri dan karakter yang positif.

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Direktur Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Amanah Konstitusi UUD 1945, Kedaulatan Desa – perdesaansehat.com


SEMANGAT PEMBANGUNAN DESA BERLANDASKAN AMANAH KONSTITUSI
(Hanibal Hamidi)

Selain anggaran transfer desa, menjadi prioritas dan mendesak adalah pilihan konsepsi kebijakan yang didukung dengan peraturan pemerintah (Revisi PP dan Permen KDPDTT) sebagai pijakan operasional bagi proses integrasi “Pembangunan Desa” dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diharapkan dapat meniadi “Pondasi bagi pelaksnaan desentralisasi asimetris” berbasis sumber daya lokal, termasuk “modal sosial” masing-masing desa. Hal ini terutama bagi upaya memberdayakan masyakat dan pemerintahan desa dalam mengoptimalkan kinerja “Desa Membangun” sesuai amanah konstitusi.

Sebagai bahan pertimbangan yang penting bagi pelaksanaan amanah UU No 6 tahun 2014 tersebut, sampai saat ini belum ada bukti nyata hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau bersama kemitraan strategis (Perguruan Tinggi, Bina Desa dll) yang mampu bertahan apalagi berkembang yang dapat kita lihat dan dijadikan contoh dalam mensejahterakan masyarakat desa tanpa menggerus kearifan lokal di desa tersebut. Kearifan lokal sebagai modal sosial keagungan bangsa Nusantara yang telah mendunia, seperti semangat gotong royong, menjaga keseimbangan alam melalui hukum adat dalam mengelola hutan dan sungai, keramahtamahan, kepekaan sosial dan lainnya harus meniadi harga yang sangat mahal bagi kesejahteraan “parsial” masyarakat desa yang cenderung meningkatkan kesenjangan antar masyarakat maupun wilayah. Budaya di desa, bila tidak terjaga melalui kebijakan yang tepat, maka cenderung menuju ke arah budaya yang “asing” sebagai warisan pada generasi mendatang.

Hal itu semua sebaiknya mendapat perhatian yang serius bagi kita dalam mengimplementasikan amanah UU Desa melalui Revisi PP 43 dan 60 sebagai penjabarannya, yang merupakan penyatuan dari 11 PP yang dimandatkan pada pemerintah untuk terbitkan. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi ketepatan penjabaran “semangat” sekaligus substansi UU Desa yang memberikan ruang lebar bagi masyarakat desa dalam menentukan pilihan prioritas kegiatan yang mampu dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri (self govermance) yang dialokasikan anggarannya melalui dana transfer desa selain melaksanakan kewenangan wajib pemerintah desa dengan paradigma “Desa Membangun”.

Hanibal Hamidi

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Amanah Konstitusi UUD 1945, Kedaulatan Desa – perdesaansehat.com


SEMANGAT PEMBANGUNAN DESA BERLANDASKAN AMANAH KONSTITUSI
(Hanibal Hamidi)

Selain anggaran transfer desa, menjadi prioritas dan mendesak adalah pilihan konsepsi kebijakan yang didukung dengan peraturan pemerintah (Revisi PP dan Permen KDPDTT) sebagai pijakan operasional bagi proses integrasi “Pembangunan Desa” dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diharapkan dapat meniadi “Pondasi bagi pelaksnaan desentralisasi asimetris” berbasis sumber daya lokal, termasuk “modal sosial” masing-masing desa. Hal ini terutama bagi upaya memberdayakan masyakat dan pemerintahan desa dalam mengoptimalkan kinerja “Desa Membangun” sesuai amanah konstitusi.

Sebagai bahan pertimbangan yang penting bagi pelaksanaan amanah UU No 6 tahun 2014 tersebut, sampai saat ini belum ada bukti nyata hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau bersama kemitraan strategis (Perguruan Tinggi, Bina Desa dll) yang mampu bertahan apalagi berkembang yang dapat kita lihat dan dijadikan contoh dalam mensejahterakan masyarakat desa tanpa menggerus kearifan lokal di desa tersebut. Kearifan lokal sebagai modal sosial keagungan bangsa Nusantara yang telah mendunia, seperti semangat gotong royong, menjaga keseimbangan alam melalui hukum adat dalam mengelola hutan dan sungai, keramahtamahan, kepekaan sosial dan lainnya harus meniadi harga yang sangat mahal bagi kesejahteraan “parsial” masyarakat desa yang cenderung meningkatkan kesenjangan antar masyarakat maupun wilayah. Budaya di desa, bila tidak terjaga melalui kebijakan yang tepat, maka cenderung menuju ke arah budaya yang “asing” sebagai warisan pada generasi mendatang.

Hal itu semua sebaiknya mendapat perhatian yang serius bagi kita dalam mengimplementasikan amanah UU Desa melalui Revisi PP 43 dan 60 sebagai penjabarannya, yang merupakan penyatuan dari 11 PP yang dimandatkan pada pemerintah untuk terbitkan. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi ketepatan penjabaran “semangat” sekaligus substansi UU Desa yang memberikan ruang lebar bagi masyarakat desa dalam menentukan pilihan prioritas kegiatan yang mampu dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri (self govermance) yang dialokasikan anggarannya melalui dana transfer desa selain melaksanakan kewenangan wajib pemerintah desa dengan paradigma “Desa Membangun”.

Hanibal Hamidi

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Salam bKejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

hanibal Hamidi

Diektur Pelayanan Sosial Dasar

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Perda Masyarakat Adat Kabupaten Enrekang – perdesaansehat.com


Ketua DPRD Enrekang, H Banteng K berbincang dengan Sekjen AMAN, Abdon Nababan, pada seminar dan lokakarya terkait pembahasan draft Perda Masyarakat Adat di Enrekang beberapa wakt lalu (Foto: Wahyu Chandra)

DPRD Enrekang Kebut Pembahasan Perda Masyarakat Adat

Ketua DPRD Enrekang, H Banteng K berbincang dengan Sekjen AMAN, Abdon Nababan, pada seminar dan lokakarya terkait pembahasan draft Perda Masyarakat Adat di Enrekang beberapa wakt lalu (Foto: Wahyu Chandra)

Ketua DPRD Enrekang, H Banteng K berbincang dengan Sekjen AMAN, Abdon Nababan, pada seminar dan lokakarya terkait pembahasan draft Perda Masyarakat Adat di Enrekang beberapa wakt lalu (Foto: Wahyu Chandra)

Tak menunggu lama setelah adanya naskah akademik dan draft Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD Enrekang bertindak cepat untuk mempercepat lahirnya Perda Masyarakat Adat di bumi Masenrempulu tersebut.

“Kemarin kita sudah buat pansus. Ini akan dikelola dengan baik, dan kami mengharap banyak masukan untuk Perda ini,” ungkap H Banteng K, Ketua DPRD Enrekang, di Enrekang, Seni (27/7/215).

Dengan lahirnya Pansus tersebut, maka proses pengesahan Perda ini diharapkan bisa segera diwujudkan dalam waktu dekat.

“Mungkin dua atau tiga minggu ke depan sudah ada hasil yang bisa lihat,” katanya.

Menurut Banteng, lahirnya Perda ini sebagai bagian dari penghargaan atas jasa pahlawan dan leluhur. Ia berharap keberadaan Perda ini juga bisa mengembalikan kearifan lokal yang ada di Enrekang yang mulai tergusur.

Menurutnya, pengakuan terhadap masyarakat adat di Enrekang sebenarnya telah ada sejak kepemimpinan Gubernur Sulsel, Amien Sjam, belasan tahun silam. Hanya saja ketika itu tidak segera tindaklanjuti dengan kebijakan daerah yang lebih operasional.

“Ini sudah di depan mata, semoga setelah pengakuan akan segera ada tindak lanjut, tidak seperti yang dulu,” katanya.

Masyarakat adat di Kabupaten Enrekang sendiri, menurutnya, masih banyak yang masih memiliki kelembagaan adat dan tradisi yang terus terjaga dengan baik. Ia mencontohkan ketika enam tahun menjadi camat, tak pernah satu kasus perdata pun yang berproses di pengadilan, namun diselesaikan dengan adat setempat.

Dia berharap kehadiran Perda ini tidak menimbulkan riak dan pertentangan dan bisa tetap sejalan dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh sekitar 90 persen warga Enrekang.

Terkait proses Perda ini sendiri, masih terus dibahas dan didiskusikan, termasuk menyusun jadwal konsultasi ke sejumlah pihak di provinsi dan nasional.

“Kami masih mempelajari pak mana saja yang akan kami temui untuk konsultasi,” katanya.

Paundanan Embong Bulan, Ketua AMAN Enrekang, berharap Perda ini kelak bisa sejalan dengan keinginan dan harapan masyarakat adat Enrekang, tidak hanya dengan terpenuhinya hak-hak, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi mereka.

Sardi Razak, Ketua BPH AMAN, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemda dan DPRD Enrekang terkait Perda Masyarakat Adat ini.

“Ini memang ada momentum dan harus dimanfaatkan dengan baik, jadi kalau memang prosesnya bisa cepat tentu kita akan sangat bersyukur dan mendukung,” katanya.

Perda ini sendiri adalah inisiatif DPRD setelah mendapat banyak masukan dari masyarakat adat.

Sumber: www.jurnalcelebes.org

– See more at: http://amansulsel.or.id/dprd-enrekang-kebut-pembahasan-perda-masyarakat-adat/#sthash.fRspRwfp.dpuf

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Pendidikan Berisiko Nyawa Di Desa – perdesaansehat.com


“Pelayanan Sosial Dasar dalam rangka pemenuhan hak dasar seluruh warga NKRI Di Desa, sangat membutuhkan komitmen dan aksi keberpihakan yang terintegrasi dari seluruh pihak pemangku kepentingan bagi pelaksanaan komitmen politik presiden Jokowi yang berpihak pada isue kemiskinan, kesenjangan kesejahteraan, ketergantungan. Sasaran prioritas pembangunan desa terutama pada desa tertinggal, desa perbatasan negara, desa terisolir, desa pulau terluar dalam kerangka membangun kemandirian bangsa dan negara berbasis kemandirian desa dan Daerah, melalui pelaksanan Prioritas pembangunan Nasional tahun 2015-2029 Agenda Ke 3 Nawacita” – perdesaansehat.com

#desajangkarnusantara #mainstreamingpsddesa

Hanibal Hamidi

Direktur Pelayanan Sosial Dasar,

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Anak-anak Ini Pertaruhkan Nyawa Demi Sekolah

Senin, 27 Juli 2015 20:59

Anak-anak Ini Pertaruhkan Nyawa Demi Sekolah

POS KUPANG/ADIANA AHMAD

Anak-anak Kampung Boarebhe, Kelurahan Dhawe, Kabupaten Nagekeo melintasi sungai saat pulang dari sekolah mereka April 2015 lalu.

Libur Saat Hujan

Saat ditemui sebelum melintasi sungai Aesesa akhir April lalu, Riano mengungkapkan, setiap tahun waktu liburan sekolah mereka lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak lain yang tinggal satu daratan dengan sekolah tempat mereka belajar. Bukan karena sekolah baik hati namun karena banjir.

“Kalau musim hujan tiba dan banjir, kami terpaksa berhenti sekolah. Tidak ada tempat lain yang bisa kami lewati untuk ke sekolah. Bapak ibu guru sudah tahu. Jadi mereka tidak marah kalau kami tidak ke sekolah,” kata Riano lirih.

Seorang warga bernama Martinus Bheo juga mengatakan, anak-anak di Boarebhe dan Boanage sudah melakoni situasi seperti itu sejak puluhan tahun lalu. Martinus membenarkan anak-anak dari dua kampung itu selalu berhenti sekolah ketika musim hujan tiba.

Martinus mengatakan, sebenarnya di sungai itu bisa dibangun jembatan gantung yang bisa membantu anak-anak melintasi Sungai Aesesa. Namun harapan itu baru sebatas harapan karena sampai saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah terhadap kondisi anak-anak di kedua kampung itu. “Kami berharap pemerintah bangun jembatan gantung di sini. Selain untuk anak-anak ke sekolah, juga sebagai lintasan pipa air bersih. Selama ini pipa air bersih dari Boarebhe ke Dhawe hanya diletakkan di atas dahan pohon,” kata Martinus.

Ketua Komisi B DPRD Nagekeo, Sambu Aurelius yang dikonfirmasi saat meninjau langsung kondisi anak-anak usia sekolah dari Boarebhe dan Boanage mengatakan, akan memperjuangkan anggaran untuk jembatan gantung di daerah itu. “Kita akan perjuangkan di Perubahan Anggaran 2015 atau di APBD tahun 2016. Semoga perjuangan kita mendapat dukungan dari teman-teman di DPRD,” kata Aurelius.

Aurelius mengatakan, anak-anak di dua kampung itu harus mendapatkan rasa aman saat ke sekolah dan tidak lagi ketinggalan mata pelajaran hanya karena alasan banjir. Jembatan gantung juga, katanya, akan membuka akses ke Boarebhe dan Boanage yang selama ini masih terisolir. (adiana ahmad)

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Meneguhkan Kebijakan Pelayanan Sosial Dasar Di Desa – perdesaansehat.com


Seminar “Meneguhkan Kebijakan Pelayanan Sosial Dasar Di Desa”, Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Dirjend. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Nara sumber; A. Erani (Dirjend PPMD, KDPDTT), TB. Rahmat Santika (Deputi Kemenko PMK), Eva Sundari (Staf. Khusus Menteri Bappenas), Adang Bahtiar (Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia), Emi Nurjasmi (Ketua IBI Pusat), Hanibal Hamidi (Direktur Pelayanan Sosial Dasar, KDPDTT), Andik Hardianto (merDesa Institute, Sekretariat PSD, KDPDTT), Syafii (Asisten Deputi, Menko Polhukkam)

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi) Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id hanibal2464@gmail.com Tweet; @HanibalHamidi

Pemerintah Merauke Setengah Hati Akui Masyarakat Adat. Benarkah? – perdesaansehat.com


http://www.mongabay.co.id/2015/05/31/pemerintah-merauke-setengah-hati-akui-masyarakat-adat-benarkah/
Pemerintah Merauke Setengah Hati Akui Masyarakat Adat. Benarkah? | Mongabay.co.id

http://www.mongabay.co.id

Hutan, Pertanian Pemerintah Merauke Setengah Hati Akui Masyarakat Adat. Benarkah? May 31, 2015 Agapi…

Salam Kejuangan Nusantara

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Kabar Paradigma “Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Berbasis Desa Sehat” – perdesaansehat.com


Pedesaan Sehat tahun ini segera berjalan kembali dengan waktu yang sangat sempit ( 5 bulan) akibat proses restrukturisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang baru saja selesai, dan Perddesaan Sehat sebagai Instrumen Pelaksnaan Paradigma “Pembangunan Berwawasan Kesehatan” akan di integrasikan pada tahun 2016 dengan Rumah Sehat, PNPM Generasi, dan Pamsimas 3 …. selamat bekerja. Semoga semuanya sukses, amin.

Salam Kejuangan Nusantara

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Bappenas Strategi Pembangunan Kesehatan, Tahun 2015-2019. pdf – perdesaansehat.com


“Rumah Sehat Sebagai Fasilitasi Kerja Dokter Komunitas dan Bidan Desa adalah jalan keluar bagi permasalahan jaminan keterjankauan dan kualitas pelayanan kesehatan di Desa dan Perdesaan terutama bagi Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar – perdesaansehat.com

Hanibal Hamidi, Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kemeterian Desa, PDTT.

Bappenas Strategi Pembangunan.pdf

Salam Kejuangan Nusantara

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

RI children struggling with chronic malnutrition – perdesaansehat.com


2015-05-02 13:55 GMT+07:00 Imam Cahyono <icahyono17>:

http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/25/ri-children-struggling-with-chronic-malnutrition.html

RI children struggling
with chronic malnutrition

Hans Nicholas Jong, The Jakarta Post, Jakarta | National | Sat, April 25 2015, 10:15 AM

Wawa, a two-and-a-half year old girl, looks happy in her smaller-than-average frame. She always smiles from ear to ear whenever her mother buys her porridge from a nearby street vendor or cooks her a local brand of instant noodles.

“Those are the foods that I usually give to my daughter,” Wawa’s mother Kus told The Jakarta Post on Thursday. “She doesn’t like vegetables at all.”

However, Kus, who hails from Lampung and now works as a domestic helper in Jakarta, said that she is not at all concerned that her daughter does not get enough nutrients crucial for her development.

“As long as she is happy, then I am happy,” she said. Little does Kus know that her daughter is at risk of becoming stunted with such a diet, which is high in carbohydrates, but lacks other important nutrients.

It is not uncommon to hear stories like Wawa’s in Indonesia, a country with a malnutrition problem so bad that 37 percent of children under 5 are too short for their age, a condition known as stunting.

Many of these children will not do well at school because the same nutrients that are needed for growth are also needed for healthy brain development.

The 2014 Global Nutrition Report places Indonesia among 31 countries in the world that are unlikely to meet global targets for reducing malnutrition by 2025.

“Based on the report, it’s pretty clear that Indonesia should be doing better than it is from the numbers because it achieved a good GNP [gross national product] per capita, has a committed government, a highly educated workforce — at least in some parts of the country — and good agricultural production and, yet, its stunting rate is 37 percent,” Global Nutrition Report co-chair Lawrence Haddad recently told the Post.

But what is worrying is the fact that Indonesia had only managed to make slow gains in reducing the numbers of under-nourished children.

“The number has been fairly flat for the last five or six years. So that’s really worrying. You can start in a high place, but if the number isn’t going down [then you’re in trouble],” Haddad said. “It’s a puzzle. No one really understands why [the number is so bad].”

It is believed that the mindset of people like Kus is the root cause of Indonesia’s malnutrition problem.

“It’s all about behavior,” said Ravi K. Menon, the Indonesian country director for the Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN). “Here, stunting doesn’t only affect poor families, but also rich ones. It happens because nobody understands how to properly feed [their children]. Since there has been a lot of propaganda on what we should feed them, we fall for it.”

Therefore, it is crucial for the government to find creative ways to change the mindset of its people when it comes to nutrition, according to Rachel Nugent from the University of Washington’s School of Public Health.

“[You could] put healthy foods first under a very nice light to make them attractive while moving less healthy foods to the back. Sometimes these things don’t cost too much,” she said.

While it might not be too costly to try to change people’s diets, attempts to reduce stunting alone in Indonesia would result in much greater benefits.

A study in 2013 by the International Food Policy Research Institute (IFPRI) calculated that efforts to reduce stunting alone in Indonesia would yield Rp 48 million (US$3,700) for every Rp 1 million invested.

A study by a think tank called the Copenhagen Consensus Center even estimated a more fantastic number, reporting that every dollar invested in better nutrition in Indonesia could yield benefits worth $166.

“Feeding people properly — and starting early — is not just a moral imperative. It also makes a lot of economic sense,” the think tank said in its 2015 book on the post-2015 development agenda, The Nobel Laureates’ Guide to the Smartest Targets for the World.

______________

The 2014 Global Nutrition Report places Indonesia among 31 countries in the world that are unlikely to meet global targets for reducing malnutrition by 2025.

– See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/25/ri-children-struggling-with-chronic-malnutrition.html#sthash.OLwhQIms.dpuf

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

KAA 60 Mendukung berdirinya Asia Africa Center di Indonesia – perdesaansehat.com


TEROPONGBERITA

Konferensi Asia Afrika Berakhir, Ini Hasilnya
Jumat, 24 April 2015 – 07:04:35 WIB
Oleh Yunan Nasution, TEROPONGSENAYAN
37KAA 2015.jpg
Sumber foto : Istimewa
Konferensi Asia Afrika ke-60

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 resmi berakhir dan ditutup oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (23/4/2015) sore.

Pertemuan negara-negara Asia Afrika tersebut menghasilkan tiga dokumen penting yang menjadi komitmen negara di dua kawasan tersebut. Dokumen itu yakni Pesan Bandung 2015, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Asia Afrika, dan Deklarasi Mengenai Palestina.

“Sidang telah mengirimkan pesan kepada dunia bahwa kondisi kehidupan dunia masih tidak seimbang dan jauh dari keadilan, dan jauh dari perdamaian. Oleh karena itu, Bandung Spirit masih sangat relevan,” kata Presiden Jokowi seperti dilaporkan laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (23/4/2015).

Terkait Deklarasi Penguatan Kemitraan, terang Jokowi, pertemuan KAA berhasil menyusun kerangka operasional mekanisme pemantauan.

“Para menteri luar negeri diminta untuk melakukan pertemuan dua tahun sekali di sela-sela Sidang Umum PBB di New York,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan, masalah kemerdekaan Palestina menjadi perhatian khusus dalam gelaran KAA kali ini, sebab negara itu sudah mengalami penderitaan yang cukup lama. Dan negara-negara Asia Afrika siap membantu pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan bagi Palestina.

“Saya juga gembira sidang sepakat untuk menetapkan 24 April sebagai hari Asia Afrika dan menetapkan Bandung sebagai ibu kota solidaritas Asia Afrika. Dan, ini yang penting, mendukung berdirinya Asia Africa Center di Indonesia,” ungkap Presiden Jokowi.(yn)

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Langkah Ambisius Menkes di-SK Pansel Kepala BKKBN – perdesaansehat.com


Langkah Ambisius Menkes di-SK Pansel Kepala BKKBN

Selasa 10 Maret 2015 | 15:03 WIB
Oleh: A Dery

214.jpg

MONday, Jakarta – Masa dari Pemerhati Kebijakan Publik (PKP) mempersoalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI Nomor.HK.02.02/Menkes/39/2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/497/2014 tentang panitia seleksi terbuka jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Keluarnya SK tersebut dinilai sebagai langkah ambisius Menteri Kesehatan serta upaya mengintervensi BKKBN.

Mereka membeberkan hasil telaahnya atas kronologi dikeluarkannya SK MENKES tersebut ditengah aksi yang digelar didepan kantor Kementerian Kesehatan RI hari ini (Selasa, 10/3/2015).

“acuan kami berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Tutur Kasim Belasa, Koordinator aksi.

Disebutkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Menteri Kesehatan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor HK.02.02/Menkes/39/2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/497/2014 tentang panitia seleksi terbuka jabatan Kepala BKKBN. Panitia Seleksi ini diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Padahal Pembentukan panitia Seleksi tersebut bukanlah kewenangan dari Menteri Kesehatan tetapi merupakan kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawai (PPK) BKKBN. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 110 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada pasal 110 ayat (1) menyebutkan pengisian jabatan pimpinan tinggi terlebih dahulu membentuk penitia seleksi instansi pemerintah, dan di pasal 110 ayat (4) menyebutkan panitia dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Untuk itu Panitia Seleksi Jabatan Kepala BKKBN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang merupakan bukan Pejabat Pembina Kepegawaian BKKBN dianggap bertentangan dengan ketentuan tersebiut.

Ilham Yunda, Sekretaris Eksekutif PKP yang merangkap orator pada aksi tersebut menyampaikan tiga kesimpulannya atas proses penetapan panitia Seleksi tersebut, sebagaimana rilis yang diterima MONday;

Pertama, Pejabat Pembina Kepegawaian bagi BKKBN adalah Kepala BKKBN, namun disebabkan tidak adanya kepala BKKBN definitif maka Presiden sebagai atasan langsung Kepala BKKKBN dapat menggunakan kewenangannya untuk menempatkan Kepala BKKBN melalui Keputusan Presiden karena BKKBN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Kedua, pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Utama bagi Kepala BKKBN oleh kementerian Kesehatan dapat dikategorikan bahwa Kementerian Kesehatan telah melampaui wewenang dan telah bertindak sewenang-wenang, dan hal ini menerobos Undang-Undang nomor 30, pasal 17 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

Ketiga, penetapan Panitia Seleksi Terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Kepala BKKBN) dan pelaksanaan seleksi terbuka yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Lebih jauh PKP mendesak agar Kepala BKKBN diangkat dari internalnya sendiri

“BKKBN memiliki sekitar 3000 pegawai negeri sipil di internalnya, dan ribuan tenaga penyuluh didaerah-daerah, tapi kenapa program-programnya tidak berjalan? oleh karena itu BKKBN harus dipimpin oleh orang yang paham secara struktural dan proses seleksi terbuka tersebut harus dibatalkan” tegas Ilham dalam orasinya.

(dry)

Home / News / Kepala BKKBN Harus Diisi Kalangan Internal

Kepala BKKBN Harus Diisi Kalangan Internal

Koran SINDO

Rabu, 11 Maret 2015 − 10:43 WIB

Massa yang mengatasnamakan dari Pemerhati Kebijakan Publik (PKP) menggelar demonstrasi memprotes pengangkatan kepala BKKBN dari kalangan eksternal di Kemenkes kemarin.

JAKARTA – Sejumlah orang yang mengatasnamakan dari Pemerhati Kebijakan Publik (PKP) menggelar demonstrasi di depan Gedung Kementerian Kesehatan.

Mereka menuntut menteri kesehatan (menkes) membatalkan pembentukan panitia seleksi terbuka jabatan kepala BKKBN karena dianggap tidak memiliki landasan hukum yang sah. Para pendemo mempersoalkan surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI Nomor.HK.02.02/ Menkes/39/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/497/2014 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Mereka menuding menkes telah “kebablasan” dengan mengintervensi proses pengangkatan Kepala BKKBN. Diterbitkannya SK pembentukan panitia seleksi Kepala BKKBN dinilai bukanlah kewenangan menkes, karena BKKBN tidak berada di bawah koordinasi menkes, tetapi berada di bawah koordinasi pejabat pembina BKKBN, dalam hal ini presiden RI sebagai atasan langsung kepala BKKBN.

“Kita mendesak kepada menteri kesehatan untuk tidak mengintervensi dalam hal pengangkatan kepala BKKBN.” ujar salah seorang pendemo, Ilham Yunda, dalam orasinya di Jakarta kemarin. Selain itu, mereka menilai komposisi panitia seleksi tersebut tidak proporsional, karena berasal dari kader-kader partai politik tertentu dan individu yang tidak memiliki kompetensi di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

“Seharusnya dalam panitia seleksi ini lebih banyak mengakomodasi unsur-unsur pejabat dari Internal BKKBN yang kompeten.” tuntut Ilham. Dalam aksi yang berlangsung mulai pukul 11.15 WIB tersebut, para pendemo mendesak untuk bertemu dengan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, dan menyampaikan secara langsung tuntutan mereka.

Setidaknya ada tiga poin yang mereka tuntutkan, yakni (pertama ) mendesak menteri kesehatan membatalkan SK MENKES Nomor HK.02.02/ Menkes/39/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Kepala BKKBN. “Kedua, menuntut agar mengembalikan kewenangan penunjukan Kepala BKKBN sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 Pasal 17 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” orasi Ilham.

Ketiga, mendesak presiden RI untuk memilih dan mengangkat kepala BKKBN dari kalangan internal BKKBN yang memiliki kompetensi secara struktural. Mereka mengancam akan melakukan upaya hukum dan aksi secara terusmenerus jika tuntutannya tidak dipenuhi.

“BKKBN memiliki sekitar 3000 pegawai negeri sipil di internalnya, dan ribuan tenaga penyuluh di daerahdaerah, tapi kenapa programprogramnya tidak berjalan. Oleh karena itu, BKKBN harus dipimpin oleh orang yang paham secara struktural dan proses seleksi terbuka tersebut harus dibatalkan,” tegas Ilham dalam orasinya.

Imas

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Unair Siap Wujudkan Surabaya Pusat Riset Kesehatan – perdesaansehat.com


Ditantang Risma, Unair Siap Wujudkan Surabaya Pusat Riset Kesehatan

Selasa, 17 Februari 2015, 17:24 WIB

Kampus Universitas Airlangga
Kampus Universitas Airlangga

REPUBLIKA.CO.ID,
SURABAYA–Wali Kota Surabaya. Tri Rismahrini menantang menantang Unair untuk mewujudkan “mimpi” dalam mewujudkan Surabaya sebagai pusat kesehatan nasional dan bahkan internasional. Risma meminta Unair menyerahkan data-data kebutuhan dan menjanjikan akan memenuhi kebutuhan itu.

Dirut RSKI Unair Prof Dr dr Boerhan Hidayat SpA(K) mengaku keinginan orang nomer satu di Surabaya itu sesuai dengan gagasan Unair menjadikan Surabaya sebagai “Surabaya Health Science Center” (Surabaya sebagai pusat riset kesehatan) atau SHSC.

“Kalau SHSC itu terwujud, maka orang se-Indonesia bisa datang ke Surabaya untuk mengobati penyakit apa saja, karena Unair dengan rumah sakit yang dimiliki memang mempunyai keahlian untuk mengobati penyakit yang berkembang di sini, bahkan di dunia. Kita memiliki sarana dan ahlinya,” katanya.

Namun, pihaknya selama ini terkendala untuk surat izin praktek dokter yang tidak bisa digunakan pada ketiga rumah sakit milik Unair itu. “Kita sudah dibantu Dinas Kesehatan dengan surat tugas sementara, tapi hanya berlaku setahun,” katanya.

Padahal, satu surat izin praktek yang berlaku untuk tiga rumah sakit itu penting, sebab pasien tidak mungkin dipindah dari RSUD dr Soetomo di Karangmenjangan ke RSUA atau RSKI di Mulyorejo, bahkan pasien infeksi RSKI juga riskan untuk dibawa ke RSUD, karena infeksi itu menular.

“Kalau ketiga rumah sakit itu bisa disinergikan dengan surat izin praktik yang berlaku secara lintas, maka Surabaya sebagai pusat kesehatan nasional itu bukan mimpi lagi, sebab Unair memiliki peralatan dan ahli,” katanya.

Peralatan dan tenaga ahli yang dimiliki juga bukan hanya untuk penyakit seperti malaria, demam berdarah, difteri, atau TBC, bahkan penyakit “dunia” seperti Flu Burung, SARS, MERS, Ebola, steam cell, HIV/AIDS pun bisa.

RSKI memiliki tujuh lantai dengan empat poliklinik yakni poli pencegahan, poli infeksi umum, poli infeksi khusus, dan poli konsultan.

“Poli pencegahan itu semisal jamaah umrah bisa vaksinasi meningitis, sedangkan poli infeksi umum itu untuk segala penyakit seperti panas, batuk, sesak, kuning, jamur, dan diare,” katanya.

Untuk poli infeksi khusus ada tiga pembagian yakni penyakit dengan penularan udara (TB), penularan melalui kontak (ebola dan difteri), dan penularan melalui droplet atau cipratan ludah. “Poli konsultan dilayani dokter ahli THT, obgyn, dan mata yang siaga penuh,” katanya.

Dia menjelaskan RSKI dilengkapi fasilitas terbaik. Salah satu alat tercanggih yang dimiliki adalah microarray DNA. “Di Indonesia, peralatan itu hanya ada di RSKI. Satu alat lagi ada di Singapura. Alat tersebut bisa memeriksa penyakit sampai level DNA dalam satu hari,” katanya.

Tidak hanya itu, peneliti asing untuk penyakit infeksi dan tropik juga terlibat, di antaranya dari Amerika, Cina , dan Jepang. “Jadi, kita bisa bikin vaksin flu burung yang diakui Amerika. Kita juga pernah menangani pasien Ebola dari Jombang,” katanya

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Amanah Konstitusi UUD 1945, Kedaulatan Desa – perdesaansehat.com


SEMANGAT PEMBANGUNAN DESA BERLANDASKAN AMANAH KONSTITUSI
(Hanibal Hamidi)

Selain anggaran transfer desa, menjadi prioritas dan mendesak adalah pilihan konsepsi kebijakan yang didukung dengan peraturan pemerintah (Revisi PP dan Permen KDPDTT) sebagai pijakan operasional bagi proses integrasi “Pembangunan Desa” dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diharapkan dapat meniadi “Pondasi bagi pelaksnaan desentralisasi asimetris” berbasis sumber daya lokal, termasuk “modal sosial” masing-masing desa. Hal ini terutama bagi upaya memberdayakan masyakat dan pemerintahan desa dalam mengoptimalkan kinerja “Desa Membangun” sesuai amanah konstitusi.

Sebagai bahan pertimbangan yang penting bagi pelaksanaan amanah UU No 6 tahun 2014 tersebut, sampai saat ini belum ada bukti nyata hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau bersama kemitraan strategis (Perguruan Tinggi, Bina Desa dll) yang mampu bertahan apalagi berkembang yang dapat kita lihat dan dijadikan contoh dalam mensejahterakan masyarakat desa tanpa menggerus kearifan lokal di desa tersebut. Kearifan lokal sebagai modal sosial keagungan bangsa Nusantara yang telah mendunia, seperti semangat gotong royong, menjaga keseimbangan alam melalui hukum adat dalam mengelola hutan dan sungai, keramahtamahan, kepekaan sosial dan lainnya harus meniadi harga yang sangat mahal bagi kesejahteraan “parsial” masyarakat desa yang cenderung meningkatkan kesenjangan antar masyarakat maupun wilayah. Budaya di desa, bila tidak terjaga melalui kebijakan yang tepat, maka cenderung menuju ke arah budaya yang “asing” sebagai warisan pada generasi mendatang.

Hal itu semua sebaiknya mendapat perhatian yang serius bagi kita dalam mengimplementasikan amanah UU Desa melalui Revisi PP 43 dan 60 sebagai penjabarannya, yang merupakan penyatuan dari 11 PP yang dimandatkan pada pemerintah untuk terbitkan. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi ketepatan penjabaran “semangat” sekaligus substansi UU Desa yang memberikan ruang lebar bagi masyarakat desa dalam menentukan pilihan prioritas kegiatan yang mampu dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri (self govermance) yang dialokasikan anggarannya melalui dana transfer desa selain melaksanakan kewenangan wajib pemerintah desa dengan paradigma “Desa Membangun”.

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Indikator Perkembangan Desa Mandiri, MI – perdesaansehat.com


Indikator Desa Mandir – Perdesaansehat.com.pptx

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi,
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Daily_monitoring_Media_Isue_Desa_050215.MediaAkses.doc – perdesaansehat.com


Daily_monitoring_KDPDTT_050215.doc

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Perpres No 12 Th 2015 ttg Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi.pdf – perdesaansehat.com


Perpres No 12 Th 2015 ttg Kemendes PDT Trans (1).pdf

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

UU No 19 th 1965, Desa Praja, Daerah Tingkat III – perdesaansehat.com


uu 19 th 1965.pdf

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

UU no 1 th 1957, Daerah Swatantra, Provinsi, Kabupaten dan Desa – perdesaansehat.com


UNDANG no 1 th 57-1.pdf

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

UU No 22, Tahun 1948, Tentang Provinsi, Kabupaten dan Desa – perdesaansehat.com


image.jpg

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

UU DESA vs BINA PEMERINTAHAN DESA – perdesaansehat.com


UU DESA vs PEMERINTAHAN DESA.pdf

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Daily_monitoring_ISUE DESA – 280115.doc – perdesaansehat.com


Daily_monitoring_KDPDTT_280115.doc

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Daily_monitoring_ISUEDESA_260115.doc – perdesaansehat.com


Daily_monitoring_KPDT_260115.doc

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Kebutuhan Prioritas Sumber Daya Kesehatan Perbatasan, Pulau Terluar, DT – perdesaansehat.com


image.jpg

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Di Pulau Terluar, Perbatasan, Daerah Tertinggal – perdesaansehat.com


image.jpg

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Daily_monitoring_Isue Desa, 22/01/2015 – perdesaansehat.com


Daily_monitoring_KPDT_220115.doc

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Kebutuhan Sarana, Prasarana Kesehatan Di Daerah Tertinggal Bagi Rumah Sehat – perdesaansehat.com


image.jpg

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Waspada !!! , Apakah galon air minum anda berkode petpete ? – perdesaansehat.com


http://m.kompasiana.com/post/read/468435/2/waspada-apakah-galon-air-minum-anda-ber-kode-petpete.html

image.jpegimage.jpegimage.jpeg

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Daily Report_Monitoring Media_Isue Pembangunan Desa, 20 Januari 2015 – perdesaansehat.com


PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Daily Report, Isue Desa, 16 Januari 2015 – perdesaansehat.com


Daily_monitoring_KPDT_160115.doc

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Daily Monitoring Isue Desa, 14 Januari 2015 – perdesaansehat.com


PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.


image75
image74

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Daily Monitoring Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi – perdesaansehat.com


PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi

Janji Menkominfo; Seluruh Puskesmas Di NKRI Akan Online Tahun 2015 – perdesaansehat.com


http://m.detik.com/health/read/2014/12/31/101901/2790790/763/menkominfo-janji-seluruh-puskesmas-di-indonesia-akan-online-di-2015

PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Diskusi dan Flash Back Perjalanan Inisiasi Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan – perdesaansehat.com


PERDESAAN SEHAT

Adalah Kebijakan Serta Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Derajat Kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan. Perdesaan Sehat sebagai jalan keluar bagi berbagai macam akar permaslahan yang menyebabkan kinerja pembangunan kesehatan saat ini cukup memprihatinkan, sekaligus sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Oleh BPJS.

image55image56image57

image49image50image51

Dengan Fokus intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan, Ketersediaan dan Berfungsinya; 1)Dokter Puskesmas, 2)Bidan Desa, 3)Air Bersih, 4)Sanitasi dan 5)Gizi.

image70image71image72

Dengan 2 misi; 1)Percepatan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Berkualitas Berbasis Struktur Penduduk dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan dan 2)Percepatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Di Perdesaan.

image88image89image90

Sasaran Prioritas Pembangunan Perdesaan Sehat jangka menengah adalah seluruh Perdesaan dan Desa di wilayah kerja Puskesmas secara nasional, terutama bagi daerah tertinggal, transmigrasi, kepulauan, perbatasan dan terpencil.

image52image53image54

Sedangkan sasaran jangka panjang seluruh Desa yang diukur secara komulatif di tingkat kabupaten dan kota secara nasional dapat meningkat rata-rata AHH sebesar 75 pada tahun 2025.

image73image74image75

Kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah Pendekatan yang memastikan terjadinya Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Peningkatan Status dan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan dengan memprioritaskan pada fokus intervensi pembangunan pada lima determinan faktor status dan kualitas kesehatan; Ketersediaan dan Fungsi “Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita yang selanjutnya disebut Lima Pilar Perdesaan Sehat.

image85image86image87

Lima Pilar Perdesaan Sehat tersebut akan memastikan pencapaian Dua Kondisi di setiap wilayah kerja sebagai Dua Misi Perdesaan Sehat sebagai berikut;

image67image68image69

1)Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dassar yang berkualitas berbasis struktur penduduk perdesaan (Domain Pemerintah), Yang bertumpu pada Ketersediaan dan fungsi Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” (Pilar 1 dan 2 PS) melalui pelaksanaan 6 kegiatan utama Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan klinik/individual medicine/Provider Primer BPJS). Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (yang kompitibel dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, dan biaya operaional luar gedung puskesmas (mobilitas ke desa dan antar desa) serta misi ke;

image101image102 image103

2)Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di perdesaan (Domain Masyarakat) yang kinerjanya diukur melalui Ketersediaan Air bersih, sanitasi dan gizi seimbang terutama bagi bumil, buteki,bayi dan balitas (Pilar 3,4 dan 5 PS) yang membutuhkan juga dukungan tenaga Sanitarian, gizi dan promkes dari puskesmas selain dukungan sarana prasarana dari PU, Kementan dan Pemerintah Daerah.

image97 image98 image100

Pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip; 1)Keberpihakan (lokasi dan alokasi anggaran), 2)Ketersediaan, 3)Keterjangkauan, 4)Keberterimaan, 5)Kualitas dan 6)Non Diskriminasi.

image82image83image84

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat dengan skema kelembagaan dalam pengorganisasian kerja sesuai tingkat pemerintahan sebagai berikut;image91image92image93

a. Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenko PMK dengan melibatkan Kemenkes, Kemendagri, Kementan, KemenPU, BKKBN, Bappenas, maupun BUMN terkait pembangunan desa dan perdesaan dengan acuan instrumen tata kelola percepatan pembangunan jangka menengah atau Strategi Nasional (Stranas) dan jangka pendek atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terintegrasi dalam RPJMN.

image79image80image81

b. Tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Propinsi yang terintegrasi dalam RPJMD Propinsi.

image79image80image81

c. Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD PMD (Fasilitator), Dinkes, BKKBN, Capil, PU, UPT Air minum serta SKPD Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Daerah (Strada) dan jangka pendek dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten.

image76 image77 image78

image61image62image63

d. Tingkat Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat dengan melibatkan UPT air minum, PU dan UPT pertanian, PLKB serta Puskesmas, dengan acuan instrumen tatakelola pembangunan jangka menengah berupa dokumen Strategi Perdesaan (Strades) dan jangka pendek berupa Rencana Aksi Perdesaan (RAP) Pembangunan Perdesaan Sehat yang terintegrasi dalam RPJM Desa terkait.

image58image59image60

image47image48

image46

e. Di tingkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pokmas Pengurus Rumah Sehat dan Bidan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat didukung dengan instrumen manajerial bagi fasilitasi efektifitas koordinasi di tingkat nasional oleh Pokja Perdesaan Sehat yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama-sama Kemenko PMK, di daerah oleh 7 (Tujuh) Manajemen Regional Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat yang dikoordinasikan oleh Universitas Andalas (Sumatera), Universitas Airlangga (Jawa), Universitas Mataram (Nusa Tenggara), Universitas Patimura (Maluku), Universitas Hasanudin (Sulawesi), Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Cendrawasih (Papua), di perdesaan oleh Relawan Perdesaan Sehat masing-masing perdesaan wilayah kerja Puskesmas. Disemua simpul manajerial tersebut didukung dengan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat. Instrumen manajemen fasilitasi koordinasi ini juga didukung dengan stimulan Perdesaan Sehat bagi Lembaga Kesehatan Masyarakat (Rumah Seaht/poskesdes/poskestren/posyandu dll) dan Lembaga Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, pusling air, RS).

Dengan komitmen dan rencana aksi yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan Perdesaan Sehat sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka akan dapat dipastikan akan terjadinya Percepatan Peningkatan Status dan Derajat Kesehatan Masyarakat (Hak Sehat) secara nasional.

Hanibal Hamidi, KPDT
Ketua Pokja Perdesaan Sehat

Salam Kejuangan Revolusi Kesehatan

HANIBAL HAMIDI
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
Tweet; @HanibalHamidi FB. ; hanibal2464

Untuk Mami Tercinta, Kepantasan Surga Di Bawah Telapak Kaki Ibu – perdesaansehat.com


Wanita-wanita yang dekapannya dipercaya sang Khalik bagi ‘jiwa-jiwa’ masa depan..

Ibu adalah kemuliaan.

Ibu adalah peluang sang generasi
Hikmat teladan, kasih sayang, & pengorbanan tanpa pamrih.
Sang Khalik menitipkan jiwa putih anak
untuk ‘diisi’ agar menjadi taqwa

ibu dituntut belajar hakekat kebenaran
Karena bagi mentari,
memastikan kehangatan,
kecerdasan akal,
kecerdasan sosial,
kecerdasan ahlak
Rumah istana keluargamemberi tanpa harap kembali.

Ibu adalah peluang
Bagi tujuan hidup
Bahagia di kampung dunia dan akherat
Karena pahala mengalir hingga kiamat

Ibu…”jiwa” keluarga.
Saat menangis,rumah terasa suram.
Saat tertawa, rumah serasa surga.

Sang Khalik tidak membebanimu melampaui kemampuanmu,
maka bersungguh-sungguhlah.
tepatilah janjimu

Sang Khalik tidak lupa janjinya.

Demikian “Janji” Sang Khalik ,

Bagi kemuliaan ibu,

Jadikan kepantasan “surga di telapak kakimu”
Mulianya ibu!

Hanibal Hamidi Halijah

SELAMAT HARI IBU…

Nibal Rindu Pada Mami… nantikan Nibal disurganya mami

Salam Kejuangan Nusantara
Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

(Hanibal Hamidi)
Blog; perdesaansehat.com Web; perdesaansehat.or.id
hanibal2464 Tweet; @HanibalHamidi