Perjuangan Para Kepala Kampung Yahukimo Mendapatkan Hasil Yang Baik.

SMS “Terima Kasih” Dari saudaraku “Set Matuan” koordinator penyelesaian masalah 517 Kepala Kampung di Yahukimo, Papua

“SAYA SET.MATUAN.SEBAGAI KOORTINATOR PERWAKILAN 517.KEPALA KAMPUNG SE YAHUKIMO UCAPAN TERIMA KASIH ATAS DUNGAN MASALAH NASIB 517.KEPALA KAMPUNG.AKHIRNYA TADI SORE WAKTU INDONESIA TIMUR MENYERAH KAN SURAT DARI LSM.DAN DARI MEN KO POLHUKAM. DAN LAIN2 SEJAHRA RESMI DISERAHKAN KEPADA BAPAK BUPATI .WAKIL BUPATI.DAN JUGA KAPOLRES YAHUKIMO.DAN PEJABAT LAIN NYA.AKHIRNYA BAPAK BUPATI DI TETAPKAN KEPALA KAMPUNG LALA LANJUT KERJA.OLEH SBB ITU SY KOORDINATOR UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA .1.KETUA LMS.BUSAT.2.MENKO POLHUKAM.DI JKRT 3.HANIBAL HAMIDI DAN BAPA IBU YG MENDUKUNG KAMI MELALUI DOA.SHALOM.”

Wa. Dari Ketua Saudaraku Stevanus S Wetipo, Ketua LSM Perintis Kemerdekaan Trikora;

Wa wa wa wa puji tuhan allah luar biasa perjuangan pak wetipo dgn org papua perada di busat.selamatkan untuk seripu org ku sususnya untuk org papua tuhan yesus memperkati.st mlm ini dpr yahukimo sidang palim purna sskalian surat kebutusan dr busat untuk 517 kmpg dpr pahabol paca dan ssjara simpolis serakan ke ketua dpr dan bupati bp halawok nopase anak minta maaf 1000 kali ke bp halnak nopase”

Alhamdulillah, Dukungan bagi Perjuangan Saudara ku Para Kepala Kampung Yahukimo melalaui Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan 517 Kepala Kampung Yang Terancam Pergantian Tidak Sesuai Peraturan Di Kabupaten Yahukimo, Papua, akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Semoga membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Amin.

HH

Merengkuh Kebahagiaan

Pukul dua dini hari. Dalam perjalanan menuju Kupang. Setiba di bandara Cengkareng yang masih lengang, sekelebat terlintas pertanyaan yang muncul dari kabut pikiran. “Apakah kau bahagia dengan hidupmu? ” 
Pertanyaan subversif yang menohok ulu hati. Gerak hidupku memang seperti roda mesin. Berputar beredar di lingkaran rutinitas, tanpa jeda refleksi diri.
Tak yakin benar manfaat segala kesibukanku bagi kehidupan. Yang pasti, dimana pun kupijak titik bumi negeri ini, berjumpa dengan keragaman manusia yang menanti pengharapan, segala kerisauanku tentang negara memudar.
Melihat Indonesia dari pinggir seperti melihat pendaran cahaya yang lebih terlihat indah dari lingkar terluar. Apa yang terlihat muram di ibukota, tampak lebih cerah di tepian. 
Bukan karena kehidupan di tepian lebih makmur, tapi justru karena kesederhanaan, yang membuat harapan hidup lebih mudah didekati dengan kebersahajaan.
Di kesuburan tanah pinggiran, masih tertanam kesuburan jiwa. Kepolosan wajah pedesaan bak cermin bening yang bisa memantulkan ketulusan pengabdian secara setimpal. 
Sinar cinta yang dipancarkan pusat ke pinggir berbalas kesetimbangan pijar cahaya yang dipantulkan ke pusat, seperti tepukan yang tak berbunyi sebelah tangan. 
Ada dua sisi waktu yang tak bisa kuperbuat: masa lalu dan masa depan. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah berbuat di masa kini.
Aku ingin merebut hari ini dengan menanam benih kebaikan, meski tampak sebagai misi ketidakmungkinan. 
Tugas hidup bukanlah meraih keberhasilan, tapi memperjuangkan keberhasilan. Dengan ketulusan pengabdian,  setiap amal tidaklah sia-sia. 
Seperti samudra bermula dari tetes air. Setiap senyuman memberi keriangan bagi semesta. Setiap sapa memberi gairah bagi sesama. Setiap darma membangun harapan bagi kehidupan. 
Bila dengan segala yang kuperbuat hidupku terasa lebih bermakna, tak perlu ragu memberi jawaban, bahwa hidup yang kujalani adalah hidup yang membahagiakan. Bukankah kebahagiaan tertinggi terengkuh dalam kebermaknaan hidup?
Di tulis oleh : Yudi Latif

FAEDAH KITA BERADA DALAM PERSAHABATAN INI

ALLAH mempertemukan kita untuk beribu alasan

Entah untuk memberi atau untuk menerima

Entah untuk belajar atau untuk menyampaikan

Entah untuk bercerita atau untuk mendengarkan
Entah untuk sesaat atau untuk selamanya

Entah akan menjadi bahagian terpenting atau hanya untuk sekadarnya

Semua tidak akan ada yang sia-sia, kerana Allah yang mempertemukan

Hidup kita saling mengisi
Jadi jika ada perbedaan, itu adalah hal yang sangat biasa
Tidak perlu diperbesar dan jangan jadikan ia puncak perpecahan sehingga memutuskan tali silaturrahmi yang sudah terjalin

Mungkin kehadiran kita adalah jawaban atas doa-doa saudara kita, sebagaimana mereka pun adalah jawaban atas doa-doa kita.

Jika sudah menjadi takdir Allah, meski dengan jarak beribu-ribu kilometer jauhnya, kita tetap akan dipertemukan, dalam satu ikatan “Ukhuwah”

Semoga kita ini semakin kuat & mantap seiring dengan doa-doa kita bersama.

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wassalam bersabda

“Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang yang bukan Nabi, dan bukan pula Syuhada.
Tetapi para Nabi dan Syuhada cemburu pada mereka di hari kiamat nanti, disebabkan kedudukan yang diberikan Allah kepada mereka”

Seorang Sahabat bertanya

“Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami, siapa mereka yang dimaksudkan itu?
Agar kami dapat turut mencintai mereka” ujar para sahabat.

Lalu Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wassalam menjawab

“Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai, mengasihi dan menyayangi kerana Allah SWTTanpa adanya hubungan darah, keluarga dan Nasab di antara mereka.

Demi Allah, wajah-wajah mereka pada hari itu BERSINAR bagaikan CAHAYA di atas mimbar-mimbar dari cahaya.

Mereka tidak takut di saat manusia takut, dan mereka tidak sedih di saat manusia sedih
(HR. Abu Dawud)

Sedikit pencerahan tentang persatuan, persahabatan dan persaudaraan.
Semoga tali Silaturrahmi persahabatan dan persaudaraan kita termasuk ke dalam golongan yang diRidhoi serta diberkahi oleh Allah SWT.
Aamiin Ya Rabbal A’lamiin.

Apapun status sosialmu, betapa tinggi pun kedudukanmu dalam karier dan kehidupanmu. Namun, kau tetaplah manusia biasa yang tak luput dari khilaf, salah dan dosa di hadapan Tuhanmu dan juga manusia-manusia lain… yang kelak akan dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan oleh orang lain.
Jagalah selalu tali silaturrahmi dan hubungan baik pada sesamamu
Semoga bermanfaat.

 

Penulis : Anonim

Kelahiran KPK

Ketika Bakpao Masuk Rutan KPK
Aku Teringat Saat Kelahiran KPK
—————————————————–
Negeri ini harus angkat topi kepada Ikatan Dokter Indonesia dan KPK .
Masih ada lembaga yang memiliki nurani dan tak kalah oleh uang dan kekuasaan.
Berbeda dengan DPR dan organisasi Advokat. Mereka yang selalu kisruh dan banyak bicara. Meski anggotanya, bahkan ketuanya yang sudah jelas pembohong dan sudah naik pangkat menjadi tersangka korupsi masih saja asbun jika bicara.
Mungkin saja rakyat Indonesia bukan hanya dianggap bodoh oleh SetNov, namun dianggap kera.

Terimakasih IDI, sebagai organisasi profesi yang masih punya integritas dan sungguh sungguh membantu KPK dengan profesional.
IDI mengatakan Setya Novanto tak perlu dirawat di rumah sakit dan cukup sehat untuk ditahan.
Jika ada dokter yang berbohong dan melakukan malpraktek biasanya dijatuhkan sanksi bukan?

Entahlah apa sanksi yang akan diberikan oleh organisasi Advokat, kepada Fredrich Yunadi, pengacara Setya Novanto yang mengumbar kebohongan atas keadaan kliennya ..
Mobilnya hancur, wah jika orang lain pasti mati, kecelakaan berat, gegar otak , kepala benjol segede bakpao, masih ditambahi lagi dengan tangan berdarah darah, dan dirawat dalam keadaan kritis.

Semua jelas bohong, bohong dan bohong.
Rekomendasi dari IDI mematahkan ocehan pengacara dan dalih malingering yang terus menerus dilakukan Setnov . Berpura pura sakit, mangkir dan endingnya pura pura kecelakaan . Semua jelas rekayasa, dan sungguh menghina nalar seluruh rakyat Indonesia.

Sekarang kita akan memasuki babak baru.
Sudah bertahun kita menanti urusan mega korupsi E-KTP ini.
Apa yang dilakukan KPK kepada Setya Novanto
Persis seperti kata pepatah Cina.
Like throwing the shit into the fan
And the shit has hit the fan.
Seperti melempar tai ke kipas angin
Karena tainya sudah kena kipas angin
Maka satu Senayan akan kena tainya.

Sudah waktunya
Ratusan wakil rakyat dan para petinggi negara akan kena batu dan tainya sekarang.
Satu hal yang lucu, selama ini banyak yang sudah mengembalikan uang E-KTP kepada KPK.
Ada Gubernur, ada menteri, ada petinggi negara, namun mereka lupa, mengembalikan uang tidak berarti bisa menegasikan tindak pidana korupsi.
..
Aku lantas teringat kisah pendirian KPK.
Saat aku menjadi ketua tim konsultan dan pakar Indonesia, tahun 2000-2001
..
Pendirian KPK didanai oleh ADB sebagai grant kepada Pemerintah Indonesia. Karena Pemerintah tak kunjung jadi membentuk KPK.
Meski itu menjadi mandat Tap MPR no 1.
Banyak tekanan internasional saat itu, agar Indonesia mendirikan KPK.
Maka ADB memberikan danasebesar sejuta dollar untuk pembentukan KPK.
Tugas kami adalah menyiapkan KPK .
Project of Establishment of Indonesian Independent Commisision against Corruption.
Kami bekerja selama setahun penuh di kantor Menkumham di Rasuna Said, lantai lima.

Dari pihak pemerintah, Menteri Yusril Ihza Mahendra menunjuk dirjen Kumdang (Hukum dan Perundang undangan) sebagai ketua steering committe. Yaitu Prof Romli Atmasasmita, anggotanya ada Erry Riyana Hardjapamekas dan Sudirman Said dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tim itu.
Dua duanya adalah temanku
Lalu ada Taufikurahman Ruki, anggota DPR dari Polri. Ada juga Prof Amir Hamzah dari Unhas. Dan beberapa anggota lainnya.

Romli mulai dengan memarahi kami di Working Commitee, karena tim persiapan berkunjung ke Parleman berkoordinasi dengan DPR komisi ll yang dipimpin oleh Amin Aryoso dengan wakilnya Ferry Mursidan Baldan.
Bagaimana mungkin membentuk KPK tanpa melibatkan DPR?
Ia ingin semua RUU berasal dari pemerintah saja, tanpa melibatkan DPR.
Ia tak suka kami ke TGPK yang dibentuk untuk membantu Kejaksaan Agung.
Jaksa Agungnya Marzuki Darusman.
Romli merasa bahwa TGPK adalah ciptaannya, yang harus tunduk padanya.
Ia lupa kami bukan TGPK dan kami bekerja independen.

Akhir dari arogansi dan power play yang kontra produktif terhadap pembentukan awal KPK, adalah ketika ia ingin mengusir dan mempersona non grata kan tim ICAC HongKong.

Selama setahun Bertrand de Speville yang mantan komisaris Scotland Yard itu tak paham dengan sikap dan rancangan yang sangat banyak loopholenya, yang diajukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Romli saat itu.

Ia akhirnya menyusun ulang semua UU anti korupsi, bersama dengan Prof Boy Mardjono,
ahli hukum pidana dari UI yang dipilih karena opini dan integritasnya.
Karena ia mempertanyakan integritas serta pemahaman Romli tentang hukum pidana korupsi dan bagaimana KPK seharusnya dijalankan. Sementara banyak usulan dan keputusan Romli yang dinilai sebagai melemahkan KPK.

Working Committe terdiri dari tim Internasinal : Ketuanya Bertrand De Speville dan Tim Nasional Irma Hutabarat (ketua), dengan para pakar yaitu Bambang Harymurti, Ignas Kleden dan Mohammad Ichsan, ketua LPEM UI yang menggantikan Sri Mulyani saat itu.

Kami bekerja selama setahun sampai selesai seluruh proyek pembentukan KPK yang kuserahkan kepada Presiden GusDur bersama dengan Bertrand de Speville dan Menkumham saat itu Marsilam Simanjuntak (Awal pembentukan Yusril, akhir persiapan Marsilam)
Ditengah proyek kami sempat bekerja dengan menteri Kumham Baharuddin Lopa yang meninggal dunia dan digantikan oleh Marsilam.

Malam ini aku merasa seperti melihat anak perempuanku dilecehkan oleh ketua DPR dan Pengacara yang tak tahu etika dan tak paham sejarah itu .
Aku tergerak ingin mengungkap sejarah KPK , menegakkan kebenaran , mendukung KPK dan menuliskan sepenggal kisah hidupku.

Sebagian saja dari kisah dan sejarah awal KPK .
Mungkin anak anakku sendiri tak paham apa yang kulakukan tahun 2000-2001 itu.
Sebagai koordinator kampanye ICW aku sering bicara di banyak forum diluar negeri saat itu.
Diundang ke Vienna, Seoul, Durban, HongKong dan seluruh dunia untuk konferensi anti korupsi.
Sehingga OECD dan ADB dan Bertrand yang mantan Komisaris Scotland Yard itu memilihku untuk mengerjakan persiapan pembentukan KPK.

Malam ini, kukisahkan sebagian dari pekerjaanku yang luar biasa intens dan dibawah banyak tekanan, namun sungguh membanggakan.
Membidani kelahiran KPK .
Tak terkejut lagi ketika melihat Romli berada pada sisi Novanto pada saat praperadilan.
Tak pun heran melihatnya kerap berseberangan dan berlawanan dengan KPK.
Karena selama ini ia mengaku sebagai Bidan KPK, sebetulnya ia adalah bidan yang ingin mengaborsi embrio itu atau setidaknya ia telah berhasil dengan kuasanya membuat cacat bayinya.

Terlalu banyak kebohongan tersaji di negeri ini.
Seorang Profesor dan mantan Dirjen Kumdang mengaku membidani KPK namun ia korup.
Seorang ketua DPR yang hedon mengaku tak bersalah, ia lolos dari berbagai kasus korupsi
Seorang Pengacara tak malu menebar kebohongan demi membela klien dan memberikan pernyataan medis yang melampaui profesinya dan mendahului diagnosa dokter.

Ia melaporkan semua penyidik KPK dan banyak orang dengan pasal pencemaran nama baik.
Hal ini sudah dibahas 16 tahun lampau, dan tuntutan itu gugur dengan sendirinya jika yang menuntut adalah tersangka korupsi.
Semoga saja tak semua hakim senaif Hakim Cheppy.

Bayangkan jika semua tersangka korupsi mempraperadilkan KPK dan melaporkan penyidik, bagaimana mereka bekerja? Sementara korupsi adalah organized crime, yang levelnya sangat jauh diatas pencemaran nama baik.
Bagaimana memberantas korupsi? Jika DPR sebagai pembuat UU meminta judicial review? Sungguh absurd.
Jadi sebetulnya itu sudah diantisipasi jauh 16tahun yang lalu. Modus tersangka korupsi yang tak boleh dibiarkan. Karena akan menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.

Malam ini, pada saat Setya Novanto ditahan KPK.
Aku menuliskan sebagian dari kebenaran yang selama ini kusimpan hanya sebagai kenangan masa lampau.

Malam ini aku bak melihat anak perempuanku yang sudah 16 tahun usianya, jika dihitung dari saat GusDur menerima rancangan pendirian KPK yang kuserahkan tahun 2001 itu, bersama Marsilam Simanjuntak dan Bertrand de Speville.
Beberapa bulan kemudian Beliau lengser.

Aku teringat pesan sahabatku Prof Setiawan Sabana , yang bersamaku di Museum Care dan Citarum Care, membenahi Cisanti dan Citarum.
Ia selalu mengingatkan, speak up Irma.
Keep speaking about your passion.
About Vetiver, about Citarum.

Barangkali malam ini saatnya tiba.
Karena adalah malam yang bersejarah bagiku, bagi DPR, karena ketuanya masuk rutan,
bagi KPK , bagi IDI dan bagi bangsa ini

Masih banyak orang baik di negeri ini.
Masih banyak orang jujur dan tulus dan sangat mencintai negeri ini tanpa pamrih.
Namun tidak banyak yang angkat bicara.
Alasannya sederhana, banyak yang patah hati dan patah arang, melihat badut badut rakus di parlemen, di pemerintahan dan dijudicial sistem dan orang yang korup namun masih berkuasa.
Mungkin aku termasuk yang selama ini diam.

Sampai ada Jokowi, sosok jujur nan pemberani dan sederhana . Ditengah pejabat hedonis dan korup, sungguh ia pribadi yang langka, yang memberi secercah harapan bahwa bangsa ini masih diberikan cahaya diujung terowongan gelap.
..
Masih ada KPK, bayiku yang sudah besar dan bertambah kuat dan pandai, meski diganggu terus oleh DPR, ketahuilah, bahkan dari embrio kelahiranmu sudah begitu banyak yang menentang dan ingin menggugurkan atau membuatmu cacat.

Maka jika sampai sekarang kalian masih bertahan, artinya kau dilahirkan untuk menjadi kuat dan memberi harapan pada banyak orang di negeri ini.
Begitu banyak doa dan energi baik yang masih mendukungmu.
Aku percaya hal itu jauh lebih baik dan lebih kuat ketimbang uang yang bergelimang.

KPK, kau akan menjadi seperti Harry Potter.
Ia sakti karena dilindungi oleh cinta seorang ibu.
Ibu yang rela mati demi menyelamatkan anaknya. Cinta sejati itulah yang akan melindungi seseorang dari segala yang jahat.
Selama masih ada penyidik yang jujur dan berani, Selama KPK bekerja karena cinta kepada Ibu Pertiwi, selama itulah KPK akan tetap berdiri.
Serupa dengan Harry Potter melawan Voldemort.
KPK melawan DPR dan persekongkolan orang jahat dan korup di negeri ini.
Kelompok Genderuwo yang ingin kau mati.
Tak akan semudah itu, percayalah
Kau akan tetap menang dan berdiri tegar.

Banyak doa dan cinta yang mendukungmu.
Banyak uang tak akan mengalahkan kekuatan cinta dan segenap doa baik untukmu.
Cinta dan spiritku selalu bersamamu KPK.
Cinta dan harapan para ibu se negeri ini, cinta para orangtua dan generasi muda, generasi jamannow, milenial yang muak dengan korupsi, kepalsuan dan kebohongan.

Cinta dan dukungan tulus selalu bersamamu.
Kami yang tak ingin anak kami menjadi koruptor atau menjadi korban dari parlemen, penegak hukum atau pemerintahan yang korup.
Sudah lewat masa kelam itu pada 1998.
Jangan beri kesempatan kepada jiwa jiwa yang rakus dan jahat untuk kembali dan melanggengkan korupsi.
Kami tahu mereka sungguh ingin membunuhmu dan melihatmu mati dengan persengkokolan paripurna itu.

Wahai KPK, anakku tercinta
Kau dilahirkan dengan penuh perjuangan.
Karena itu tetaplah tegak demi negeri ini.

Ditulis oleh Irma Hutabarat.

Ilustrasi oleh widjana.

400 juta orang masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan esensial secara Global

400 juta orang masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan esensial. Di antara keluarga berpenghasilan rendah dan menengah, 6 persen orang terdesak ke dalam kemiskinan ekstrim atau berada di sana dengan pengeluaran layanan kesehatan.

Konsensus politik internasional yang berkembang muncul seputar jangkauan kesehatan universal. Sejak dia mengambil alih sebagai direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia pada bulan Juli, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus telah menempatkan UHC di puncak agendanya. Para pemimpin G20 Memuji UHC dalam pidato akhir mereka dari pertemuan tahun ini di Hamburg, Jerman. Dan tujuan pembangunan keberlanjutan menyerukan akses terhadap layanan kesehatan tanpa kesulitan keuangan. 

Namun saat isu tersebut mendapat perhatian di tingkat tertinggi, 400 juta orang masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan esensial. Di antara keluarga berpenghasilan rendah dan menengah, 6 persen orang terdesak ke dalam kemiskinan ekstrim atau berada di sana dengan pengeluaran layanan kesehatan. 

Dr. Rüdiger Krech, direktur sistem dan inovasi kesehatan WHO, mengatakan bahwa mengatasi hambatan untuk memberikan perawatan medis dasar tidak hanya memerlukan komitmen politik tapi juga kolaborasi global, implementasi kebijakan, dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Dia berbicara kepada Devex tentang kedua tantangan tersebut dan bagaimana hal itu harus ditangan.

Untuk selengkapnya dapat dibuka pada Link Berikut

Kiriman sahabat Prof. Chandra Yoga.

Tokoh Kesehatan Nasional yang sedang bertugas di WHO

Desa kumuh disulap menjadi tempat wisata populer di Semarang

Kampung Gunung Brintik beberapa bulan yang lalu adalah kampung kumuh yang tak tertata dengan rimbunan tanaman liar dan tembok-tembok merah tak berplester. Letaknya persis di pinggir Kali Semarang dengan kurang lebih 325 rumah. Namun sekarang, kampung ini berubah rupa, dan juga berganti nama: menjadi Kampung Pelangi yang penuhi warna-warni.

Dari perumahan reyot menjadi kampung pelangi, Desa kumuh disulap menjadi tempat wisata populer berkat polesan cat. Dengan polesan seni mengubah sebuah wilayah yang terlihat kumuh dan sebagian warganya hidup di bawah garis kemiskinan tersebut bisa menjadi perkampungan yang nyaman ditinggali dihuni dan kesejahteraan mereka menjadi lebih baik.

MERDESA

Merdesa berasal dari kata “desa” dalam bahasa Jawa kuno. Artinya: “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa — suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus otak-atik gathuk, ada persamaan antara Paradise (sorga) dengan Paradesa — Para (tertinggi) maka kedudukan desa diletakkan dalam maqam, derajad dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian membangun sorga di dunia nyata, yakni; “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”.

Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik — itulah sejahtera, dan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik; adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme — karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, komunalitas, berjamaah tidak mudah untuk mengumbar keserakahan — eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi, karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, dur-angkara — semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, namun tidak cukup untuk keserakahan satu manusia”.

Namun di dunia ini ada pandangan lain yang menganggap bahwa kehidupan seperti kaum yang mencita-citakan terwujudnya kehadiran “sorga” di dunia yang digambarkan dalam merdesa tadi, itu terbelakang, tidak maju—tidak ada tantangan, dinamika hidup adalah proses persaingan. Persaingan dimaknai sebagai kerja keras, profesionalisme, siapa yang kuat adalah pemenang yang berhak mendapatkan ranking dan berhak mengumpulkan hasil yang setimpal. Maka sesungguhnya kalau dengan menggunakan kalimat yang berkesan positif, kira-kira bunyinya adalah: “Hidup adalah pertempuran untuk memaknai dunia, siapa atau paham apa yang menang, dialah yang kelak akan dianggap benar”.

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Membicarakan persoalan perubahan-perubahan kultur desa dengan berbagai dinamikanya, yakni tergerusnya budaya desa yang disebut tradisional dirambah oleh modernisasi. Memang selama ini antara tradisional dan modern dianggap sebuah tahapan atau tangga untuk naik tingkat. Tradisional itu posisinya di belakang atau di bawah — modern posisinya sudah di depan atau di atas, kaum tradisional harus lari mengejarnya atau naik tangga untuk mencapai modernitas. Maka tradisi dipaksa untuk kawin dengan modernisasi — tentu saja mempertemukan tradisi dengan modernisasi itu sama halnya suatu upaya menuju perkawinan yang tidak akan menemukan kebahagiaan, karena tradisi dan modernisasi dari asal-muasal, cara pandang dan ideologi yang sangat berbeda, bahkan cenderung saling bertentangan. Maka tidak disadari, dalam pertaliannya, penganut tradisionalisme dan modernisme perlahan-lahan menabur benih-benih konflik yang kita rasakan getaran ledakannya disepanjang jalan peradaban manusia.

Modernisasi diyakini merupakan pilihan arah yang dapat membangkitkan keyakinan menuju perubahan. Dalam riwayatnya, teori modernisasi juga mempengaruhi interdisiplin ilmu pengetahuan. Pikiran tentang modernisasi dapat ditemukan dalam karya ilmiah di bidang psikologi Prof. David McClelland tentang The Achieving Society (1961). McClelland menafsirkan Max Weber: bahwa jika etika Protestan menjadi pendorong pertumbuhan di Barat, analogi yang sama juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Rahasia pikiran Weber tentang etika Protestan terletak pada the need for achievement. Maka kaum intelektual ini memandang masyarakat di Timur pada umumnya adalah masyarakat terbelakang, dengan label Rakyat Dunia Ketiga yang hukumnya wajib memandang ke Barat, dan harus didorong need for achievement-nya. Dalam kajian yang sama profesor emiritus dalam Ilmu Sosial dari Standford University, AS, Alex Inkeles mengembangkan instrumen untuk mengukur skala modernitas dengan cara menentukan tingkat kemodern-an suatu masyarakat, piranti tersebut sangat penting digunakan untuk melakukan perubahan sikap di masyarakat. Karena tradisionalisme dianggap sebagai momok, penyakit yang harus disingkirkan — diberantas. Upaya penyingkiran penyakit tradisionalisme untuk mendorong lahirnya sikap moderen yang akan membawa pertumbuhan ekonomi, yakni jalan menuju masyarakat high mass consumption — model masyarakat yang diimpikan ekonom termashur pencetus konsep pembangunan ekonomi WW Rostow melalui teori pertumbuhan sosialnya.

Pembangunan (development) dengan mengendarai modernisasi merupakan pengembangan gagasan dalam rangka membendung semangat anti kapitalisme bagi berjuta-juta masyarakat yang diberi nama “Dunia Ketiga”. Pada tanggal 20 Januari 1949 Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat) mengumumkan kebijakan pemerintahnya bahwa konsep “pembangunan” resmi menjadi bahasa dan doktrin luar negeri pemerintahnya. Kebijaka tersebut juga merupakan jawaban atas kecenderungan, ketertarikan masyarakat Dunia Ketiga terhadap Uni Soviet. Sangat jelas bahwa gagasan awal “pembangunan” dalam rangka “perang dingin” demi membangun sosialisme di masyarakat Dunia Ketiga. Maka doktrin “pembangunan” gencar disebarluaskan oleh para ilmuwan sosial. Pada tahun 1961 melalui konverensi The Implementation of Title IX of Foreign Assistance Act, dan akhirnya pada tahun 1966 konsep “pembangunan” dan modernisasi disepakati menjadi pilar utama kebijaksanaan program politik luar negeri Amerika.

Cerita kata, dalam perkembangannya “pembangunan” dan modernisasi dengan serta merta diterima oleh mayoritas negara-negara Dunia Ketiga. “Pembangunan” identik dengan gerakan langkah demi langkah menuju “modernitas”. Modernisasi merefleksikan perkembangan teknologi dan ekonomi seperti yang dialami negara-negara industri. Konsep tersebut berakar dari sejarah perubahan sosial yang diasosiasiakan dengan Revolusi Industri Eropa, namun implementasi di negara-negara Dunia Ketiga konsep tersebut diinterpretasikan dan dipahami melulu sebagai “perbaikan standar hidup secara umum”. Dengan waktu yang cepat gagasan “pembangunan” dan “modernisasi” menjadi program yang massif. Pemerintah di Dunia Ketiga dan Non Government Organisation (NGO) yang lebih dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta semua Universitas di Barat secara serempak membuka suatu kajian baru bernama “Studi Pembangunan” (development studies). Melalui studi pembangunan itulah proses penyebaran dan penyerapan kapitalisme ke seluruh dunia dipercepat, melalui para teknokrat, kaum intelektual dan bahkan para aktivis lembaga swadaya masyarakat dari Dunia Ketiga yang menjadi pasar utama program studi tersebut. Padahal pengetahuan tidaklah netral, melainkan sarat dengan ideologi dan kontrol. Melalui “wacana pembangunan” (development discourse), negara Dunia Pertama menerapkan kontrol terhadap Dunia Ketiga. Awalnya masyarakat di Timur diberi label Dunia Ketiga, “terbelakang”, “kekurangan” tentang hal-hal yang terkait dengan teknologi dan keahlian profesional.

Para penganut developmentalisme mendasarkan keyakinan bahwa negara-negara maju yang menganut sistem kapitalisme adalah bentuk ideal dari sistem dan struktur masyarakat yang demokratis. Mereka mengupayakan agar pengalaman-pengalaman negara-negara maju tersebut dijadikan model proses politik, ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat Dunia Ketiga. Menurut mereka, demokrasi dan pembangunan akan saling mendukung. Pembangunan ekonomi menjadi syarat bagi demokrasi, sedangkan industrialisasi melahirkan kekayaan. Kekayaan melahirkan kesenangan. Kesenangan memberi kemungkinan orang secara bebas belajar berpartisipasi dalam politik. Kebebasan itulah yang akan menjamin demokrasi.

Karya Eko Prawoto

Dalam proses berikutnya “pembangunan” menjadi alat invasi kultural, politik dan ekonomi. Dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, mereka mengikat negara Dunia Ketiga pada ekonomi negara-negara Dunia Pertama, melalui bantuan yang sesungguhnya adalah hutang terhadap Bank Dunia. Bentuk-bentuk “bantuan” lainnya juga dimaksudkan untuk proses melicinkan eksport serta dalam rangka kepentingan bisnis negara-negara donor itu sendiri. Cara penyebaran pembangunanisme lainnya yakni melalui pengaruh negara-negara donor pada regulasi dan perencanaan pembangunan serta bantuan-bantuan teknis lainnya antara lain “kunjungan wawasan” para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama Dunia Ketiga ke Amerika Serikat. Cara lain adalah dengan mendayagunakan tenaga pendidik dan riset berbagai universitas Amerika yang bekerja di Dunia Ketiga.

“Wacana pembangunan” laju berkembang di Indonesia secara murni dan konsekuen serta mendalam dilakukan sampai ke tingkat pedesaan. Untuk melindunginya dikembangkan sistem kontrol ideologi, sosial dan politik secara canggih — antara lain dikembangkan berbagai kebijakan, misalnya “the floating mass policy”, kebijakan yang melarang organisasi massa pada tingkat desa dan menggeser serta mengganti kepemimpinan tradisi dengan birokrasi pemerintah. Menggunakan penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal sebagai media penanaman ideologi “pembangunanisme”. Pada akhirnya “pembangunan” (development) diterima dengan tangan dan hati tanpa reserve, tidak ada pertanyaan. Kalau toh ada perdebatan, umumnya hanya seputar cara (metode), teknik pelaksanaan belaka. Karenanya dapat disimpulkan bahwa pembangunanisme telah diyakini oleh sebagian besar birokrat pemerintahan, politisi, akademisi, jurnalis, agamawan, budayawan, bahkan para aktivis gerakan sebagai satu-satunya jalan menuju masyarakat yang demokratis dan sejahtera.

Uraian singkat di atas upaya untuk menggambarkan, bahwa berbagai hal yang terjadi bukanlah sesuatu yang lahir secara alamiah (bukan wis sakmesthine), namun banjir yang melibas peradaban jagad pedesaan memang secara sadar telah dirancang dan direkayasa oleh para aparatus pembangunan-modernisasi.

Pembangunan-modernisasi ternyata bukan hanya urusan ekonomi semata — karena proses industrialisasi juga sangat tergantung pada proses kultural serta dominasi pengetahuan dan teknologi. Proses-proses tersebut didukung oleh kekuasaan dengan memobilisasi berbagai kekuatan negara (DPR, militer, peradilan, agama, pendidikan), yang paling jelas bahwa seluruh proses pembangunanisme didukung oleh universitas, lembaga riset, kebijakan politik pemerintah serta lembaga keuangan internasional, maka wacana pembangunan dan modernisasi mampu berlari cepat untuk memangsa banyak korban yakni masyarakat tradisional.

Sangat jelas, bahwa hubungan antara modernisasi dan tradisi merupakan hubungan yang menempatkan masyarakat tradisi sebagai objek untuk dimodernisir. Hubungan semacam itu adalah hubungan dominatif  karena yang memiliki kekuatan, kekuasaan sudah melekat pada modernisasi. Dominasi juga tidak hanya berlangsung secara politik dan kebudayaan, karena juga berlangsung dalam bentuk subjection — secara sadar menempatkan posisi masyarakat tradisi menjadi objek pengetahuan dan kebijakan. Bahkan para aparatus modernisasi merasa memiliki hak dan kewenangan untuk meregulasi masyarakat tradisional setelah mereka memberikan cap atau label masyarakat primitif, masyarakat terbelakang. Dengan label tersebut para aparatus modernisasi seolah-olah memiliki kewajiban moral untuk mengangkat atau mengentaskan masyarakat tradisional dari kesengsaraan. Dalam hal ini, cara-cara yang digunakan merupakan proses penjinakan dan mendominasi. Akibatnya terjadi kekalahan ekonomi, politik, budaya bagi masyarakat tradisional melalui tindakan perampasan yang dilakukan aparatus modernisasi. Adapun strategi perampasan bersifat discursive dan hegemonik, maka tidak ada perlawanan yang berarti dari masyarakat tradisional, karena masyarakat tradisional sendiri telah masuk dalam perangkap — terhegemonik.

Satu-persatu penguasaan pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat tradisional dilucuti oleh modernisasi. Misalnya dalam dunia pertanian, masyarakat dipaksa untuk melaksanakan program revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan salah satu bentuk program industrialisasi yang sepenuhnya menganut logika pertumbuhan. Program yang berasal dari Amerika Serikat itu diperkenalkan ke Indonesia sebagai tindak lanjut teknis pelaksanaan pembangunan. Maka revolusi hijau tidaklah sekadar program pertanian semata-mata. Program tersebut merupakan bagian dari strategi perubahan melawan paradigma tradisionalisme. Dengan dilaksanakannya revolusi hijau, pengetahuan pertanian masyarakat tradisional mengalami penggusuran total. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keragaman pengetahuan petani terjadi homogenisasi dan reduksionalisasi menjadi satu pola pertanian saja.

Revolusi hijau telah berhasil merampas kontrol atas sumber daya tanaman dari masyarakat tradisional. Revolusi hijau telah menggusur keakhlian para petani yang selama 5.000 tahun memproduksinya, menyeleksi, menyimpan dan menanam benih/bibit tanaman pertanian. Sedangkan bibit unggul yang diperkenalkan perusahaan bibit multinasional ternyata menjadi salah satu sumber keuntungan. Bibit-bibit unggul itu menjadi keajaiban komersial bagi perusahaan multinasional, karena petani harus membeli bibit pada setiap musim tanam, akibatnya para petani tidak lagi memiliki pengetahuan tentang benih yang tidak mereka pahami sejarah, silsilahnya dan akibatnya menjadi sangat tergantung — karena para petani tidak bisa lagi mereproduksi benih/bibit sendiri. Revolusi hijau juga telah berhasil menggusur ribuan jenis tanaman dan varietas tradisional serta merampas keseluruhan tanaman padi yang berasal dari petani di Indonesia. Revolusi hijau jelas menguntungkan perusahaan multinasional karena satu paket petani menjadi tergantung dengan perusahaan bibit, perusahaan pupuk kimia dan perusahaan pestisida.

Revolusi hijau bukan hanya urusan ekonomi belaka, namun juga proses dominasi kebudayaan. Revolusi hijau memiliki kekuasaan kultural dan politik melalui penciptaan sistem dan struktur ideologi melalui propaganda dalam rangka mengusir ideologi, kultur dan politik kaum tani, bahkan institusi agama, pendidikan dan media massa dipergunakan oleh aparatus revolusi hijau untuk mempengaruhi kaum tani bahwa revolusi hijau adalah cara terbaik untuk memecahkan kemiskinan mereka. Lambat laun revolusi hijau diyakini oleh masyarakat sehingga berubahlah — tata kuasa, tata kelola, tata guna, bahkan pengaruhnya sampai pada urusan selera, gaya hidup, kebiasaan, sikap, moralitas dan nilai-nilai serta prinsip yang selama ini diyakini oleh kaum tani, masyarakat tradisional.

Apa yang terjadi pada saat sekarang? Kita tahu bahwa ternyata revolusi hijau tidak bisa menjawab apa yang mereka gembar-gemborkan saat itu: petani tetap semakin miskin. Sistem yang diciptakan sejak dari benih, pestisida, pupuk kimia, mekanisasi, irigasi serta penggunaan kredit bank sama saja dengan melakukan pemaksaan perubahan proses pertanian tradisional pedesaan menjadi capital intensive. Jelas petani semakin miskin ditambah tersingkir dari lahan pertaniannya. Akhirnya kita juga tahu bahwa bibit yang mereka ciptakan itu ternyata juga sangat rentan terhadap hama — maka bibit-bibit itu memerlukan penggunaan pertisida untuk mengontrol hama sekaligus melindungi tanaman. Tetapi kenyataannya, bahwa pestisida yang digunakan tidak mampu mengontrol hama, bahkan sebaliknya pestisida tersebut malah justru memanjakan hama — karena tidak sengaja penggunaan pestisida itu menciptakan kekebalan pada hama tersebut. Dampak lanjutannya yakni petani terpaksa tergantung dengan pupuk kimia dan pestisida. Padahal dari segi lingkungan pedesaan penggunaan kedua input itu justru menghancurkan ekosistem lingkungan pedesaan. Bahkan saat ini kita menyaksikan Departemen Pertanian menyarankan petani untuk kembali dengan pertanian organik, lalu di mana tanggung jawab perusahaan yang telah mengeksploitasi petani dan lingkungannya, apa tanggung jawab para akademisi yang dulu berbicara secara ilmiah tentang kehebatan revolusi hijau — jadi petani harus menuntut keadilan ke mana?

Dari pengalaman revolusi hijau, tentu dapat ditarik pelajaran berharga, karena hampir semua sektor yang ada (pangan, kesehatan, energi, kehutanan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya) dirambah modernisasi. Seluruh prinsip penyebaran dan penguasaannya melalui strategi yang sama yakni menaklukkan kaum tradisional hingga melupakan pengetahuan, nilai/prinsip, teknologi, polititik dan sosial budaya tradisi yang selama ini dikuasai dan diyakini. Hampir semua sektor pada akhirnya juga diwarisi berbagai kerusakan dan juga melahirkan berbagai persoalan bahkan konflik berkepanjangan.

Dari program-program pembangunan — modernisasi sejak awal nyaris tidak pernah ada pertanyaan: “Siapa yang diuntungkan dari hasil pertumbuhannya?”. Dalam revolusi hijau misalnya, tidak disadari justru melambungkan ketidakadilan klas dalam masyarakat pedesaan sekaligus melestarikan ketergantungan ekonomi pedesaan. Kelestarian tersebut didukung adanya pengetahuan yang dominan dan hegemoni budaya — yakni wacana modernisasi pertanian ilmiah yang otomatis menghancurkan pengetahuan pertanian di masyarakat. Modernisasi berhasil meminggirkan petani dari dunianya seiring dengan tergusurnya pengetahuan dan pengalaman bertani ribuan tahun — dalam revolusi hijau petani adalah objek yang dikuasai oleh pengontrol pengetahuan, hal serupa juga dialami di sektor kesehatan, pangan, sandang, energi, hutan, tambang dll.

Di akhir masa rejim Orde Baru bagaikan aliran air yang lepas sumbatannya, muncrat tak dapat dibendung; berbagai konflik baik yang jenis vertikal maupun horizontal, juga berbagai sengketa, antara lain sengketa agraria yang selama ini teredam karena kekuatan para aparatus pembangunan mencuat ke permukaan, seperti benang kusut — saling memilin satu sama lain hingga sulit diurai.

Masalah dasar yang dihadapi oleh kapitalisme yang pada masa sekarang dihaluskan dengan istilah globalisasi, sesungguhnya tidak berubah, yakni bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung dirinya. Perusahaan-perusahaan transnasional bersama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs) seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sejak awal memiliki andil yang besar dalam mendukung politik dan program-program pembangunan rejim Orde Baru. Sementara diakhir kekuasaan Orde Baru mesin-mesin globalisasi berbalik arah meninggalkan, bahkan memusuhi rejim otoriter itu. Dengan bendera globalisasi (baca:pasar bebas) mulai mengeluarkan lagi jurus-jurus baru seperti “good governance”, “civil society” dan lainnya, aparatus lanjutan pembangunan-modernisasi berusaha mengempeskan peran pemerintah birokrasi nasional dalam dunia ekonomi. Ketika negara (baca: proses penyelenggaraan pemerintahan) tidak lagi mendukung, maka aparatus globalisasi melaksanakan dua strategi: yang pertama melucuti kekuasaan negara, dan kedua memperkecil otoritas kekuasaan pusat, dan sebaliknya memberikan suatu bentuk di mana daerah dikembangkan dan difasilitasi agar memiliki otoritas. Maka reformasi dalam rangka seperti ini tidak serta merta merupakan proses pembaharuan yang mendasar, melainkan lebih menitikberatkan pada kondisi agar tata kerja dan tata kelola pemerintahan kembali market friendly, yakni ramah terhadap modal besar untuk menguasai pasar.

Umur kita lebih muda dibandingkan usia modernisasi-pembangunan yang akhirnya bernama globalisasi. Tetapi toh masih terekam dan tidaklah lupa janji-janji yang pernah digembar-gemborkan dan disombongkan sejak awal tentang “kemajuan” tak pernah hilang sampai sekarang, yang semakin samar justru gambaran seperti apa tentang “kemajuan” itu? Sementara banjir kemajuan yang datang belakangan justru semakin susah dipahami; korupsi semakin merajalela, menghamburkan uang banyak-banyak untuk pemilihan umum yang hasilnya juga tidak dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan telah melahirkan banyak akhli pertanian, namun tidak korelatif dengan meningkatnya kesejahteraan petani, malah semakin banyak produksi pangan yang diimport. Kemajuan teknologi kedokteran telah sampai di puncak tertinggi, tetapi masih banyak penderita TBC, malaria, ISPA dan penyakit menular lainnya yang sejak dahulu kala menjadi ukuran keberhasilan suatu negara. Apakah kemajuan berarti sama dengan masyarakat harus memiliki uang banyak apabila ingin dilayani kesehatannya? Hutan telah dibabad habis, perut bumi dikeruk isinya, namun masyarakat disekitarnya hidupnya justru lebih sengsara dari sebelumnya — apakah kemajuan identik dengan kerusakan dan kesengsaraan?

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Merdesa berasal dari kata “desa” dalam bahasa Jawa kuno. Artinya: “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa — suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus otak-atik gathuk, ada persamaan antara Paradise (sorga) dengan Paradesa — Para (tertinggi) maka kedudukan desa diletakkan dalam maqam, derajad dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian membangun sorga di dunia nyata, yakni; “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”.

Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik — itulah sejahtera, dan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik; adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme — karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, komunalitas, berjamaah tidak mudah untuk mengumbar keserakahan — eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi, karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, dur-angkara — semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, namun tidak cukup untuk keserakahan satu manusia”.

Namun di dunia ini ada pandangan lain yang menganggap bahwa kehidupan seperti kaum yang mencita-citakan terwujudnya kehadiran “sorga” di dunia yang digambarkan dalam merdesa tadi, itu terbelakang, tidak maju—tidak ada tantangan, dinamika hidup adalah proses persaingan. Persaingan dimaknai sebagai kerja keras, profesionalisme, siapa yang kuat adalah pemenang yang berhak mendapatkan ranking dan berhak mengumpulkan hasil yang setimpal. Maka sesungguhnya kalau dengan menggunakan kalimat yang berkesan positif, kira-kira bunyinya adalah: “Hidup adalah pertempuran untuk memaknai dunia, siapa atau paham apa yang menang, dialah yang kelak akan dianggap benar”.

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Membicarakan persoalan perubahan-perubahan kultur desa dengan berbagai dinamikanya, yakni tergerusnya budaya desa yang disebut tradisional dirambah oleh modernisasi. Memang selama ini antara tradisional dan modern dianggap sebuah tahapan atau tangga untuk naik tingkat. Tradisional itu posisinya di belakang atau di bawah — modern posisinya sudah di depan atau di atas, kaum tradisional harus lari mengejarnya atau naik tangga untuk mencapai modernitas. Maka tradisi dipaksa untuk kawin dengan modernisasi — tentu saja mempertemukan tradisi dengan modernisasi itu sama halnya suatu upaya menuju perkawinan yang tidak akan menemukan kebahagiaan, karena tradisi dan modernisasi dari asal-muasal, cara pandang dan ideologi yang sangat berbeda, bahkan cenderung saling bertentangan. Maka tidak disadari, dalam pertaliannya, penganut tradisionalisme dan modernisme perlahan-lahan menabur benih-benih konflik yang kita rasakan getaran ledakannya disepanjang jalan peradaban manusia.

Modernisasi diyakini merupakan pilihan arah yang dapat membangkitkan keyakinan menuju perubahan. Dalam riwayatnya, teori modernisasi juga mempengaruhi interdisiplin ilmu pengetahuan. Pikiran tentang modernisasi dapat ditemukan dalam karya ilmiah di bidang psikologi Prof. David McClelland tentang The Achieving Society (1961). McClelland menafsirkan Max Weber: bahwa jika etika Protestan menjadi pendorong pertumbuhan di Barat, analogi yang sama juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Rahasia pikiran Weber tentang etika Protestan terletak pada the need for achievement. Maka kaum intelektual ini memandang masyarakat di Timur pada umumnya adalah masyarakat terbelakang, dengan label Rakyat Dunia Ketiga yang hukumnya wajib memandang ke Barat, dan harus didorong need for achievement-nya. Dalam kajian yang sama profesor emiritus dalam Ilmu Sosial dari Standford University, AS, Alex Inkeles mengembangkan instrumen untuk mengukur skala modernitas dengan cara menentukan tingkat kemodern-an suatu masyarakat, piranti tersebut sangat penting digunakan untuk melakukan perubahan sikap di masyarakat. Karena tradisionalisme dianggap sebagai momok, penyakit yang harus disingkirkan — diberantas. Upaya penyingkiran penyakit tradisionalisme untuk mendorong lahirnya sikap moderen yang akan membawa pertumbuhan ekonomi, yakni jalan menuju masyarakat high mass consumption — model masyarakat yang diimpikan ekonom termashur pencetus konsep pembangunan ekonomi WW Rostow melalui teori pertumbuhan sosialnya.

Pembangunan (development) dengan mengendarai modernisasi merupakan pengembangan gagasan dalam rangka membendung semangat anti kapitalisme bagi berjuta-juta masyarakat yang diberi nama “Dunia Ketiga”. Pada tanggal 20 Januari 1949 Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat) mengumumkan kebijakan pemerintahnya bahwa konsep “pembangunan” resmi menjadi bahasa dan doktrin luar negeri pemerintahnya. Kebijaka tersebut juga merupakan jawaban atas kecenderungan, ketertarikan masyarakat Dunia Ketiga terhadap Uni Soviet. Sangat jelas bahwa gagasan awal “pembangunan” dalam rangka “perang dingin” demi membangun sosialisme di masyarakat Dunia Ketiga. Maka doktrin “pembangunan” gencar disebarluaskan oleh para ilmuwan sosial. Pada tahun 1961 melalui konverensi The Implementation of Title IX of Foreign Assistance Act, dan akhirnya pada tahun 1966 konsep “pembangunan” dan modernisasi disepakati menjadi pilar utama kebijaksanaan program politik luar negeri Amerika.

Cerita kata, dalam perkembangannya “pembangunan” dan modernisasi dengan serta merta diterima oleh mayoritas negara-negara Dunia Ketiga. “Pembangunan” identik dengan gerakan langkah demi langkah menuju “modernitas”. Modernisasi merefleksikan perkembangan teknologi dan ekonomi seperti yang dialami negara-negara industri. Konsep tersebut berakar dari sejarah perubahan sosial yang diasosiasiakan dengan Revolusi Industri Eropa, namun implementasi di negara-negara Dunia Ketiga konsep tersebut diinterpretasikan dan dipahami melulu sebagai “perbaikan standar hidup secara umum”. Dengan waktu yang cepat gagasan “pembangunan” dan “modernisasi” menjadi program yang massif. Pemerintah di Dunia Ketiga dan Non Government Organisation (NGO) yang lebih dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta semua Universitas di Barat secara serempak membuka suatu kajian baru bernama “Studi Pembangunan” (development studies). Melalui studi pembangunan itulah proses penyebaran dan penyerapan kapitalisme ke seluruh dunia dipercepat, melalui para teknokrat, kaum intelektual dan bahkan para aktivis lembaga swadaya masyarakat dari Dunia Ketiga yang menjadi pasar utama program studi tersebut. Padahal pengetahuan tidaklah netral, melainkan sarat dengan ideologi dan kontrol. Melalui “wacana pembangunan” (development discourse), negara Dunia Pertama menerapkan kontrol terhadap Dunia Ketiga. Awalnya masyarakat di Timur diberi label Dunia Ketiga, “terbelakang”, “kekurangan” tentang hal-hal yang terkait dengan teknologi dan keahlian profesional.

Para penganut developmentalisme mendasarkan keyakinan bahwa negara-negara maju yang menganut sistem kapitalisme adalah bentuk ideal dari sistem dan struktur masyarakat yang demokratis. Mereka mengupayakan agar pengalaman-pengalaman negara-negara maju tersebut dijadikan model proses politik, ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat Dunia Ketiga. Menurut mereka, demokrasi dan pembangunan akan saling mendukung. Pembangunan ekonomi menjadi syarat bagi demokrasi, sedangkan industrialisasi melahirkan kekayaan. Kekayaan melahirkan kesenangan. Kesenangan memberi kemungkinan orang secara bebas belajar berpartisipasi dalam politik. Kebebasan itulah yang akan menjamin demokrasi.

Karya Eko Prawoto

Dalam proses berikutnya “pembangunan” menjadi alat invasi kultural, politik dan ekonomi. Dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, mereka mengikat negara Dunia Ketiga pada ekonomi negara-negara Dunia Pertama, melalui bantuan yang sesungguhnya adalah hutang terhadap Bank Dunia. Bentuk-bentuk “bantuan” lainnya juga dimaksudkan untuk proses melicinkan eksport serta dalam rangka kepentingan bisnis negara-negara donor itu sendiri. Cara penyebaran pembangunanisme lainnya yakni melalui pengaruh negara-negara donor pada regulasi dan perencanaan pembangunan serta bantuan-bantuan teknis lainnya antara lain “kunjungan wawasan” para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama Dunia Ketiga ke Amerika Serikat. Cara lain adalah dengan mendayagunakan tenaga pendidik dan riset berbagai universitas Amerika yang bekerja di Dunia Ketiga.

“Wacana pembangunan” laju berkembang di Indonesia secara murni dan konsekuen serta mendalam dilakukan sampai ke tingkat pedesaan. Untuk melindunginya dikembangkan sistem kontrol ideologi, sosial dan politik secara canggih — antara lain dikembangkan berbagai kebijakan, misalnya “the floating mass policy”, kebijakan yang melarang organisasi massa pada tingkat desa dan menggeser serta mengganti kepemimpinan tradisi dengan birokrasi pemerintah. Menggunakan penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal sebagai media penanaman ideologi “pembangunanisme”. Pada akhirnya “pembangunan” (development) diterima dengan tangan dan hati tanpa reserve, tidak ada pertanyaan. Kalau toh ada perdebatan, umumnya hanya seputar cara (metode), teknik pelaksanaan belaka. Karenanya dapat disimpulkan bahwa pembangunanisme telah diyakini oleh sebagian besar birokrat pemerintahan, politisi, akademisi, jurnalis, agamawan, budayawan, bahkan para aktivis gerakan sebagai satu-satunya jalan menuju masyarakat yang demokratis dan sejahtera.

Uraian singkat di atas upaya untuk menggambarkan, bahwa berbagai hal yang terjadi bukanlah sesuatu yang lahir secara alamiah (bukan wis sakmesthine), namun banjir yang melibas peradaban jagad pedesaan memang secara sadar telah dirancang dan direkayasa oleh para aparatus pembangunan-modernisasi.

Pembangunan-modernisasi ternyata bukan hanya urusan ekonomi semata — karena proses industrialisasi juga sangat tergantung pada proses kultural serta dominasi pengetahuan dan teknologi. Proses-proses tersebut didukung oleh kekuasaan dengan memobilisasi berbagai kekuatan negara (DPR, militer, peradilan, agama, pendidikan), yang paling jelas bahwa seluruh proses pembangunanisme didukung oleh universitas, lembaga riset, kebijakan politik pemerintah serta lembaga keuangan internasional, maka wacana pembangunan dan modernisasi mampu berlari cepat untuk memangsa banyak korban yakni masyarakat tradisional.

Sangat jelas, bahwa hubungan antara modernisasi dan tradisi merupakan hubungan yang menempatkan masyarakat tradisi sebagai objek untuk dimodernisir. Hubungan semacam itu adalah hubungan dominatif  karena yang memiliki kekuatan, kekuasaan sudah melekat pada modernisasi. Dominasi juga tidak hanya berlangsung secara politik dan kebudayaan, karena juga berlangsung dalam bentuk subjection — secara sadar menempatkan posisi masyarakat tradisi menjadi objek pengetahuan dan kebijakan. Bahkan para aparatus modernisasi merasa memiliki hak dan kewenangan untuk meregulasi masyarakat tradisional setelah mereka memberikan cap atau label masyarakat primitif, masyarakat terbelakang. Dengan label tersebut para aparatus modernisasi seolah-olah memiliki kewajiban moral untuk mengangkat atau mengentaskan masyarakat tradisional dari kesengsaraan. Dalam hal ini, cara-cara yang digunakan merupakan proses penjinakan dan mendominasi. Akibatnya terjadi kekalahan ekonomi, politik, budaya bagi masyarakat tradisional melalui tindakan perampasan yang dilakukan aparatus modernisasi. Adapun strategi perampasan bersifat discursive dan hegemonik, maka tidak ada perlawanan yang berarti dari masyarakat tradisional, karena masyarakat tradisional sendiri telah masuk dalam perangkap — terhegemonik.

Satu-persatu penguasaan pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat tradisional dilucuti oleh modernisasi. Misalnya dalam dunia pertanian, masyarakat dipaksa untuk melaksanakan program revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan salah satu bentuk program industrialisasi yang sepenuhnya menganut logika pertumbuhan. Program yang berasal dari Amerika Serikat itu diperkenalkan ke Indonesia sebagai tindak lanjut teknis pelaksanaan pembangunan. Maka revolusi hijau tidaklah sekadar program pertanian semata-mata. Program tersebut merupakan bagian dari strategi perubahan melawan paradigma tradisionalisme. Dengan dilaksanakannya revolusi hijau, pengetahuan pertanian masyarakat tradisional mengalami penggusuran total. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keragaman pengetahuan petani terjadi homogenisasi dan reduksionalisasi menjadi satu pola pertanian saja.

Revolusi hijau telah berhasil merampas kontrol atas sumber daya tanaman dari masyarakat tradisional. Revolusi hijau telah menggusur keakhlian para petani yang selama 5.000 tahun memproduksinya, menyeleksi, menyimpan dan menanam benih/bibit tanaman pertanian. Sedangkan bibit unggul yang diperkenalkan perusahaan bibit multinasional ternyata menjadi salah satu sumber keuntungan. Bibit-bibit unggul itu menjadi keajaiban komersial bagi perusahaan multinasional, karena petani harus membeli bibit pada setiap musim tanam, akibatnya para petani tidak lagi memiliki pengetahuan tentang benih yang tidak mereka pahami sejarah, silsilahnya dan akibatnya menjadi sangat tergantung — karena para petani tidak bisa lagi mereproduksi benih/bibit sendiri. Revolusi hijau juga telah berhasil menggusur ribuan jenis tanaman dan varietas tradisional serta merampas keseluruhan tanaman padi yang berasal dari petani di Indonesia. Revolusi hijau jelas menguntungkan perusahaan multinasional karena satu paket petani menjadi tergantung dengan perusahaan bibit, perusahaan pupuk kimia dan perusahaan pestisida.

Revolusi hijau bukan hanya urusan ekonomi belaka, namun juga proses dominasi kebudayaan. Revolusi hijau memiliki kekuasaan kultural dan politik melalui penciptaan sistem dan struktur ideologi melalui propaganda dalam rangka mengusir ideologi, kultur dan politik kaum tani, bahkan institusi agama, pendidikan dan media massa dipergunakan oleh aparatus revolusi hijau untuk mempengaruhi kaum tani bahwa revolusi hijau adalah cara terbaik untuk memecahkan kemiskinan mereka. Lambat laun revolusi hijau diyakini oleh masyarakat sehingga berubahlah — tata kuasa, tata kelola, tata guna, bahkan pengaruhnya sampai pada urusan selera, gaya hidup, kebiasaan, sikap, moralitas dan nilai-nilai serta prinsip yang selama ini diyakini oleh kaum tani, masyarakat tradisional.

Apa yang terjadi pada saat sekarang? Kita tahu bahwa ternyata revolusi hijau tidak bisa menjawab apa yang mereka gembar-gemborkan saat itu: petani tetap semakin miskin. Sistem yang diciptakan sejak dari benih, pestisida, pupuk kimia, mekanisasi, irigasi serta penggunaan kredit bank sama saja dengan melakukan pemaksaan perubahan proses pertanian tradisional pedesaan menjadi capital intensive. Jelas petani semakin miskin ditambah tersingkir dari lahan pertaniannya. Akhirnya kita juga tahu bahwa bibit yang mereka ciptakan itu ternyata juga sangat rentan terhadap hama — maka bibit-bibit itu memerlukan penggunaan pertisida untuk mengontrol hama sekaligus melindungi tanaman. Tetapi kenyataannya, bahwa pestisida yang digunakan tidak mampu mengontrol hama, bahkan sebaliknya pestisida tersebut malah justru memanjakan hama — karena tidak sengaja penggunaan pestisida itu menciptakan kekebalan pada hama tersebut. Dampak lanjutannya yakni petani terpaksa tergantung dengan pupuk kimia dan pestisida. Padahal dari segi lingkungan pedesaan penggunaan kedua input itu justru menghancurkan ekosistem lingkungan pedesaan. Bahkan saat ini kita menyaksikan Departemen Pertanian menyarankan petani untuk kembali dengan pertanian organik, lalu di mana tanggung jawab perusahaan yang telah mengeksploitasi petani dan lingkungannya, apa tanggung jawab para akademisi yang dulu berbicara secara ilmiah tentang kehebatan revolusi hijau — jadi petani harus menuntut keadilan ke mana?

Dari pengalaman revolusi hijau, tentu dapat ditarik pelajaran berharga, karena hampir semua sektor yang ada (pangan, kesehatan, energi, kehutanan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya) dirambah modernisasi. Seluruh prinsip penyebaran dan penguasaannya melalui strategi yang sama yakni menaklukkan kaum tradisional hingga melupakan pengetahuan, nilai/prinsip, teknologi, polititik dan sosial budaya tradisi yang selama ini dikuasai dan diyakini. Hampir semua sektor pada akhirnya juga diwarisi berbagai kerusakan dan juga melahirkan berbagai persoalan bahkan konflik berkepanjangan.

Dari program-program pembangunan — modernisasi sejak awal nyaris tidak pernah ada pertanyaan: “Siapa yang diuntungkan dari hasil pertumbuhannya?”. Dalam revolusi hijau misalnya, tidak disadari justru melambungkan ketidakadilan klas dalam masyarakat pedesaan sekaligus melestarikan ketergantungan ekonomi pedesaan. Kelestarian tersebut didukung adanya pengetahuan yang dominan dan hegemoni budaya — yakni wacana modernisasi pertanian ilmiah yang otomatis menghancurkan pengetahuan pertanian di masyarakat. Modernisasi berhasil meminggirkan petani dari dunianya seiring dengan tergusurnya pengetahuan dan pengalaman bertani ribuan tahun — dalam revolusi hijau petani adalah objek yang dikuasai oleh pengontrol pengetahuan, hal serupa juga dialami di sektor kesehatan, pangan, sandang, energi, hutan, tambang dll.

Di akhir masa rejim Orde Baru bagaikan aliran air yang lepas sumbatannya, muncrat tak dapat dibendung; berbagai konflik baik yang jenis vertikal maupun horizontal, juga berbagai sengketa, antara lain sengketa agraria yang selama ini teredam karena kekuatan para aparatus pembangunan mencuat ke permukaan, seperti benang kusut — saling memilin satu sama lain hingga sulit diurai.

Masalah dasar yang dihadapi oleh kapitalisme yang pada masa sekarang dihaluskan dengan istilah globalisasi, sesungguhnya tidak berubah, yakni bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung dirinya. Perusahaan-perusahaan transnasional bersama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs) seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sejak awal memiliki andil yang besar dalam mendukung politik dan program-program pembangunan rejim Orde Baru. Sementara diakhir kekuasaan Orde Baru mesin-mesin globalisasi berbalik arah meninggalkan, bahkan memusuhi rejim otoriter itu. Dengan bendera globalisasi (baca:pasar bebas) mulai mengeluarkan lagi jurus-jurus baru seperti “good governance”, “civil society” dan lainnya, aparatus lanjutan pembangunan-modernisasi berusaha mengempeskan peran pemerintah birokrasi nasional dalam dunia ekonomi. Ketika negara (baca: proses penyelenggaraan pemerintahan) tidak lagi mendukung, maka aparatus globalisasi melaksanakan dua strategi: yang pertama melucuti kekuasaan negara, dan kedua memperkecil otoritas kekuasaan pusat, dan sebaliknya memberikan suatu bentuk di mana daerah dikembangkan dan difasilitasi agar memiliki otoritas. Maka reformasi dalam rangka seperti ini tidak serta merta merupakan proses pembaharuan yang mendasar, melainkan lebih menitikberatkan pada kondisi agar tata kerja dan tata kelola pemerintahan kembali market friendly, yakni ramah terhadap modal besar untuk menguasai pasar.

Umur kita lebih muda dibandingkan usia modernisasi-pembangunan yang akhirnya bernama globalisasi. Tetapi toh masih terekam dan tidaklah lupa janji-janji yang pernah digembar-gemborkan dan disombongkan sejak awal tentang “kemajuan” tak pernah hilang sampai sekarang, yang semakin samar justru gambaran seperti apa tentang “kemajuan” itu? Sementara banjir kemajuan yang datang belakangan justru semakin susah dipahami; korupsi semakin merajalela, menghamburkan uang banyak-banyak untuk pemilihan umum yang hasilnya juga tidak dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan telah melahirkan banyak akhli pertanian, namun tidak korelatif dengan meningkatnya kesejahteraan petani, malah semakin banyak produksi pangan yang diimport. Kemajuan teknologi kedokteran telah sampai di puncak tertinggi, tetapi masih banyak penderita TBC, malaria, ISPA dan penyakit menular lainnya yang sejak dahulu kala menjadi ukuran keberhasilan suatu negara. Apakah kemajuan berarti sama dengan masyarakat harus memiliki uang banyak apabila ingin dilayani kesehatannya? Hutan telah dibabad habis, perut bumi dikeruk isinya, namun masyarakat disekitarnya hidupnya justru lebih sengsara dari sebelumnya — apakah kemajuan identik dengan kerusakan dan kesengsaraan?

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Tulisan oleh : Toto Raharjo

Sumber : https://www.salamyogyakarta.com/merdesa/

Blog at WordPress.com.

Up ↑