Taufik ‘Gembul’ Azmar Menikah juga!

Taufik Azmar atau yang akrab kami sapa “gembul” akhirnya menikah kemarin pada tanggal 10 September 2017 dengan Nurul Handani di Masjid Al-Azhar Summarecon Bekasi  minggu Pagi itu. Gembul telah bersama kami sejak 5 tahun yang lalu, dia bukan lagi staf biasa tapi seperti keluarga bagi kami terutama Saya , kemana Saya pergi dia selalu ikut baik acara dalam kota ataupun luar kota, baik acara internal maupun eksternal Institusi , bukan hanya sebagai fotograper untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang saya hadiri tetapi  ia juga membantu semua kebutuhan-kebutuhan pribadi saya, sakit, susah, senang  dia selalu ada di samping Saya. Sekarang dia menikah dan Saya di tunjuk  sebagai saksi pernikahannya. Saya menyempatkan diri untuk hadir dan menjadi saksi pernikahanya. Saya mendoakan semoga  gembul dapat mempimpin keluarganya dengan baik, membangun keluarganya menjadi sakinah mawaddah warrahmah.

– HANIBAL HAMIDI

 

Indonesia menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi terkuat ke-5 di dunia pada 2030

Kabar mengejutkan dari  laporan PricewaterhouseCoopers yang di kutip dari businessinsider singapore yang mengatakan bahwa Indonesia pada 2030  di prediksi akan menjadi negara peringkat ke-5 purchasing power parity (PPP) yang mengalahkan negara-negara besar seperti Rusia, Inggris , Prancis dan negara negara maju lainnya yang berarti Indonesia masuk sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2030 mendatang. Inilah daftar negara-negara 10 besar dunia berdasarkan purchasing power parity (PPP) oleh PricewaterhouseCoopers :

1. China $ 38.008 Triliun

2. USA $ 23.275 Triliun

3. India $ 19.512 Triliun

4. Japan $ 5.606 Triliun

5. Indonesia $ 5.424 Triliun

6. Rusia $ 4.736 Triliu

7. Jerman  $ 4,707 triliun

8. Brasil  $ 4,439 triliun

9. Meksiko  $ 3,661 triliun

10. Inggris  $ 3.638 triliun

untuk selengkapnya dapat di baca di website businessinsider Singapore pada link berikut

 

Indeks Desa Membangun penentu tunjangan khusus guru

Gelaran Rekonsiliasi Data dan Anggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD melalui DAK non fisik  yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Senin 28 Agustus 2017 di hotel Golden Boutique Angkasa Jakarta yang di hadiri oleh perwakilan guru-guru dari kabupaten-kabupaten dan perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten terkait , PLT Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Hamid Muhammad dalam sambutannya mempertegas mengenai tunjangan khusus yang berhubungan erat dengan penghitungan Indeks Desa Membangun.

Pada acara tersebut juga , Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen PPMD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Hanibal Hamidi di minta memberikan paparan tentang indeks desa membangun dalam hal penentuan kriteria tunjangan khusus.”Guru-guru yang dulu mendapat tunjangan sebelumnya, pada tahun 2017 tidak lagi mendapatkan karena desa terkait tidak lagi termasuk desa sangat tertinggal dilihat dari masalah tersebut KEMEDESA PDTT dan KEMENDIKBUD harus berkoordinasi dengan baik terkait indeks desa membangun, untuk dapat mengupdate data indeks desa membangun desa masing – masing tenaga pendidik,  agar dalam penentuan kebijakan dalam hal tunjangan khusus guru tepat sasaran” ungkap Pak Hanibal dalam paparan beliau.

Kunjungan Kepala BAKAMLA RI ke KEMENTERIAN DESA PDTT

Setelah sukses melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT Ke-72 RI, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. kembali melakukan pertemuan dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendesa PDTT RI) Eko Putro Sandjojo di Ruang Kerja Mendesa PDTT RI, Kemendesa PDTT RI, Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 28 agustus 2017 yang di fasilitasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Dasar Bapak Dr.Hanibal Hamidi,M.Kes.

Pertemuan yang berlangsung dengan suasana keakraban ini dimaksudkan untuk membahas lebih lanjut peluang kerja sama antara Kemendesa PDTT RI dengan Bakamla RI. Terlebih dalam halnya mendukung program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, sudah sepatutnya Bakamla RI bersama kementerian dan lembaga lainnya, khususnya dalam hal ini Kemendesa PDTT RI, saling bergandengan tangan agar target capaian dapat segera diraih.

Acara diwarnai dengan penandatanganan bersama cindera mata berupa dokumentasi foto Jabat Komando saat Mendesa PDDT RI diangkat sebagai warga kehormatan Bakamla RI oleh Kepala Bakamla RI dalam suatu upacara yang berlangsung di dermaga Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 16 agustus 2017 yang lalu.Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk fokus pada beberapa kegiatan yang akan datang.

Menjawab permasalahan stunting melalui Desa Daulat Sehat dan Sejuta Jamban Keluarga

stunting.pngIndonesia dihadapkan pada masalah stunting yang prevalensinya tidak menunjukkan perubahan signifikan. Prevalensi stunting pada balita menunjukkan angka 36,8% menurut Riskesdas 2007, yang kemudian turun ke angka 35,6% menurut Riskesdas 2010, dan kembali naik ke angka 37,2% menurut Riskesdas 2013. Continue reading “Menjawab permasalahan stunting melalui Desa Daulat Sehat dan Sejuta Jamban Keluarga”

Konsolidasi Percepatan PPMD bidang Kesehatan dan Pendidikan Desa Terutama Tata Kelola Issue Stunting

Konsolidasi Percepatan PPMD bidang Kesehatan dan Pendidikan Desa Terutama Tata Kelola Issue Stunting pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Generasi Sehat dan Cerdas yang dilaksanakan di Hotel Falatehan sejak tanggal 25 Agustus hingga 30 Agustus 2017 , yang dimana pada hari minggupun Bapak Hanibal Hamidi melakukan konsolidasi  demi tercapainya tata kelola yang baik akan issue stunting tersebut.

 

100 Desa Adat , Komitmen Bersama KEMENDESA PDTT , KEMENDAGRI , KSP dan Beberapa NGO

Focus Group Discussion Pembentukan Desa Adat antara Kementerian Desa PDTT yang diwakili oleh Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Dr.Hanibal Hamidi,M.Kes , Kementerian Dalam Negeri yang di wakili oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Bapak Nata Irawan, SH, MSi serta Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Bapak Drs. Aferi Syamsidar, M.Si dan Perwakilan Dari Kantor Staf Presiden Bapak  Noer rachman fauzi dan Praktisi Yando Zakaria serta Organisasi-organisasi MerDesa Institute, AMAN, EFISTEMA, dan HUMA.

Forum Group Discussion tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Dirjen Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI Pada Tanggal 4 dan 24 Agustus 2017 atas undangan KEMENDESA PDTT.

Hasil FGD tersebut mengukuhkan target terbentuknya 100 Desa Adat yang tersebar di lebih 10 Provinsi dan dalam waktu dekat akan di adakan Rapat Teknis yang mengundang pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk mensukseskan target 100 Desa Adat Tersebut serta memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam menyusun Perda Tata Kelola Desa Adat di bawah koordinasi Bapak Andik Hardiayanto (MerDesa Insitute).

Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat Untuk Mengurangi “Stunting”

Direktur PSD-Kementerian Desa PDTT, “Hanibal Hamidi” bersama Asdep Pelayanan Kesehatan Kemenko Bidang PMK, “Andi”, Direktur Kesehatan-Gizi Masyarakat Bappenas, “Pungkas ” dan Direktur Desa dan Perdesaan, Kemenko PMK, Herbert, pada Rakornas-4 GSC T.A. 2017 (Pkl. 19.00, Hari Jumat, 25/08/2017 dg Materi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat Untuk Mengurangi “Stunting”.

Arthur Share : bagaimana bisa saya menanyakan kepada Tuhan, Kenapa (harus) saya?

Arthur Ashe, pemain Wimbledon legendaris sekarat karena AIDS yang berasal dari darah yang terinfeksi ketika operasi jantung pada 1983.

Dia menerima surat dari para penggemarnya, salah satu dari mereka ada yang menyampaikan:

“Mengapa Tuhan memilih Anda untuk mendapatkan penyakit yang buruk seperti ini???”

Terhadapnya, Arthur Ashe menjawab:

Lima puluh juta anak mulai bermain tenis,
Lima juta dari mereka belajar serius bagaimana bermain tenis,
Lima ratus ribu belajar tenis secara profesional,
Lima puluh ribu bertanding dalam turnamen,
Lima ribu mencapai Grand Slam,
Lima puluh mencapai Wimbledon,
Empat mencapai semifinal, tapi hanya
Dua mencapai final.
Dan ketika saya menggenggam pialanya, saya tak pernah bertanya pada Tuhan, “Kenapa (harus) saya?”

Jadi ketika sekarang saya sakit, bagaimana bisa saya menanyakan kepada Tuhan, “Kenapa (harus) saya?”

Kebahagiaan membuatmu tetap manis.
Cobaan membuatmu kuat.
Kesedihan membuatmu tetap menjadi manusia.
Kegagalan membuatmu tetap rendah hati.
Kesuksesan membuatmu tetap berpijar.
Namun, hanya IMAN yang membuatmu tetap melangkah.

Kadang engkau merasa tidak puas terhadap kehidupanmu sementara banyak orang di dunia ini memimpikan bisa hidup sepertimu.

Anak kecil di ladang memandang pesawat terbang di atasnya, dan memimpikan bisa terbang, tetapi sang pilot di pesawat itu memandang ladang di bawahnya dan memimpikan bisa pulang ke rumah dan bermain-main di tengah-tengah gandum yang menguning!

Begitulah hidup.
Jalani hidupmu dengan benar …..

Jika kekayaan adalah rahasia kebahagiaan, tentu orang-orang kaya akan menari-nari di jalanan.
Tapi? Hanya anak-anak miskinlah yang melakukannya 👍!

Jika kekuatan memang menjamin keamanan, tentu orang-orang penting akan berjalan tanpa pengawalan.
Tapi? Hanya mereka yang hidup sederhana yang bisa tidur nyenyak.

Jika kecantikan dan kepopuleran memang membawa kita pada hubungan yang ideal, tentu para selebriti pasti punya perkawinan yang terbaik, nyatanya banyak dari mereka kawin cerai berulang-ulang.

Hiduplah sederhana.
Berjalanlah dengan rendah hati.
Jangan lupakan kasih dan karunia-Nya.
Dan belajarlah mengasihi sesamamu dengan sungguh-sungguh!

Selamat pagi dan selamat berkarya

Berkat Intervensi GSC, Tania Rahkbauw Bisa Kembali Belajar Dengan Baik

Tania Rahakbauw, siswa SMP 1 ATAP Yamtel- Waurtahait berusia 14 Tahun yang menderita rabun senja.Kondisi ini telah berlangsung kurang lebih 2 tahun, sejak Tania berada di kelas VI Sekolah Dasar. Tentunya sangat menghambat dirinya untuk belajar pada saat malam hari, seperti yang dilakukan oleh teman-temannya.
Berkat intervensi Program Generasi Sehat dan Cerdas Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara yang ikut membantu sasaran Non User agar tidak terputus masa depannya. Membantu anak usia sekolah agar terus bersekolah, menjadi harapan semua pihak, terutama keluarga untuk terus memotivasi, memantau dan menjaga kesehatan anak-anaknya serta mendorong agar tetap sekolah.Akhirnya Tania kembali ceria dan dapat melihat dengan normal berkat bantuan pengobatan dan kacamata dari Generasi Sehat Cerdas.untuk lebih lengkapnya dapat di baca pada LINK BERIKUT

PROFIL DESA KARANG BUNGUR, SUMEDANG, JAWA BARAT

Berawal pada masa pemerintahan Sumedang dipimpin oleh Pangeran Aria Soeriatmaja atau dikenal dengan nama Pangeran Mekah, Beliau adalah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya terutama sektor pertanian. Itu dibuktikan dengan memerintahkan seorang abdi dalem untuk memimpin masyarakat dalam hal bertani ke Wilayah Sumedang bagian utara, untuk lebih jelasnya silahkan di download pada link berikut ini Unduh Profil Desa Karang Bungur

A. DWIJO DARMONO S.B.S., PRIA ASAL GARUT YANG MENDAPAT GELAR ADAT DI MALUKU

3Z1A2762

” Kehadiran Pak Dwi di Maluku membawa perubahan, membuka cara berfikir kami yang selama ini tidak kami pikirkan, menambah semangat untuk berkreasi”, Ungkap Marlen salah satu fasilitator GSC yang mendeskripsikan Dwijo  Darmono atau yang akrab di sapa Pak Dwi. Selama kurung waktu 5 tahun, sejak program GSC masuk di Provinsi Maluku (2012-2017), baru kali ini ada konsultan GSC yang mendapat Penghargaan Anak Adat dari masyarakat. Bukan sekedar simbolis atau penghargaan biasa, melainkan mendapat kepercayaan untuk mengabdi pada masyarakat.untuk selengkapnya dapat di baca pada link berikut http://www.kompasiana.com/rusda/dwijo-pria-asal-garut-mendapat-gelar-adat_597de99f7885f64d582d07a2

PENOBATAN CHAMPIONS ICON GSC 2017 OLEH DIREKTUR PELAYANAN SOSIAL DASAR

Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa Sunsang III sebagai bentuk apresiasi pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Dirjen PPMD Kementrian Desa PDTT atas kepedulian beliau dalam mendukung Implementasi UU no.6 tahun 2014 dalam hal pencapaian hak dasar masyarakat dalam dalam Pelayanan Sosial Dasar di desa terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Desa Sunsang III telah kepala desa sunsang IIImembuat Perdes tentang Integrasi program dalam mendukung Pelayanan Sosial Dasar di Desa, KIA dan memprioritaskan di RKPDes dan APBDes Pengalokasian Dana Desa nya untuk kegiatan pendidikan (PAUD) dan kesehatan.

Dan telah disebar luaskan melalui portal resmi Pemerintahan Sumatera Selatan pada link http://www.sumselprov.go.id/index.php?module=newsdetail&id=3050

Menyemai Nilai Pancasila di Momen Lebaran ala Yudi Latif

“Bung Karno”, menyatakan Bahwa Panca Sila Bukanlah Diciptakan Olehnya, tetapi dikonsolidasikan dari Budaya Sosial yang telah lama ada di Desa.

5 (lima) Sila dari Panca Sila merupakan Muara Dari Nilai Nilai Sosial Budaya yang dalam interaksi sosial warga setiap Desa yang “merepresentasikan Nilai Budaya Nusantara Yang Agung Yang Tertanam Dalam “Entitas Sosial” setiap warga DESA.

Mengingat saat ini, bersamaan Dengan momentum pelaksanaan UU No 6 Tahun 2015 Tentang Desa, Dimana Pemerintahan Otonomi Desa (yang tidak terpisah dengan warganya sendiri), yang berperan Sebagai Subyek Pembangunan Desanya sendiri Dalam melaksnakan kewenangan 1) lokal skala Desa dan 2) Berdasrkan Asal Usul yang telah ada sebelum NKRI di deklarasikan pada 17 Agustus 1945. Pelaksanaan amanah dan mandat UU Desa pada Negara Untuk mengakui kedaulatan Desa pada Dua kewenangannya (Otonomi Yang Diakui) dengan menekankan pada azas Subsidieritas, Rekognisi dan Paradigma “Desentralisasi Asymetris”.

Menyadari peran strategis Pemerintahan Otonomi Desa Sebagai “Subyek Pembangunan Desa” dalam mewujudkan Desa-Desa mandiri yang “kokoh” sebagai Pondasi Struktur NKRI”, sekaligus Sebagai “Inti” Bangsa Nusantara yang Agung dan produktif dalam Bingkai Satu kesatuan Negara Bangsa RI.

#Desa #SDGs #Kemiskinan #Kesenjangan

Waw
https://youtu.be/E2fdnkx_-KU

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Kementerian Desa PDTT Ingin Wujudkan Desa Tanpa Korupsl – perdesaansehat.com

⌂KEMBALI KE HOMEPAGE

Kementerian Desa PDTT Ingin Wujudkan Desa Tanpa Korupsi

9 June
14:112017

 Print Artikel
👤by Wahyu Suryo 2080 Pembaca

KBRN, Yogyakarta : Mewujudkan desa mandiri tanpa korupsi, menjadi tantangan di era otonomi desa saat ini. Aparat birokrasi pemerintah desa, harus paham prosedur penggunaan anggaran, untuk meminimalisir korupsi.

Hal itu disampaikan Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Hanibal Hamidi, di Yogyakarta, Jumat (9/6/2017).

Ia menjelaskan, pengawasan anggaran harus dilakukan secara cermat, apalagi tahun ini, 74 ribu lebih desa se-Indonesia, mendapat kucuran dana desa Rp 60 Trilyun.

”Dari pihak pengawas seperti KPK dan BPK bersama dengan kita, terus mensosialisasikan bagaimana penggunaan dana desa, apa resikonya jika tidak digunakan sesuai ketentuan dan lain sebagainya”, ungkap Hanibal.

Sementara itu, Pemerintah Desa Panggungharjo Sewon Bantul, dinilai mampu mewujudkan birokrasi bersih dari korupsi, sesuai komitmen kepala desa yang dijabat Wahyudi Anggoro Hadi.

”Karena tidak mungkin kita berfikir dan melayani masyarakat secara baik, jika kita punya beban biaya politik yang jadi tanggungan dan tidak rasional, itu akan memicu pengembalian modal misalkan melalui suap dan pungli”, terangnya.

Atas keberhasilannya mewujudkan birokrasi bersih, Pemerintah Desa Panggungharjo akan dijadikan percontohan nasional, oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bahkan rencanannya, profil pemerintah desa tersebut, akan ditulis menjadi sebuah buku. (WS)

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Pesan Rhomadhon Dari Petinggi NU dan Muhammadiyah Bagi Harkat dan Martabat Manusia – perdesaansehat.com

“Pesan Rhomadhon Dari Petinggi NU dan Muhammadiyah Bagi Harkat dan Martabat Manusia, Kerja sama Kementerian Desa PDTT dan MCAI” – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
#Desa #Perdesaan #Kemiskinan #Kesehatan #Jamban #Odf

https://www.facebook.com/dokter.budi.92/posts/1314699488566726

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Buat Siti Fadillah, Pejuang Kesehatan Indonesia – perdesaansehat.com

Hormat saya untuk Ibu Siti Fadillah Supari.

Semoga Alloh memberikan banyak kesabaran dan menjaga beliau di sana.

Tulisan Derek Manangka

CATATAN TENGAH, Jumat 2 Juni 2017

Keadilan Begitu Mahal, Buat Siti Fadilah, Pahlawan Tanpa Jasa

JAKARTA – Ketika vonis 12 tahun penjara dijatuhkan oleh hakim KPK bagi Angelina Sondakh, keputusan beberapa tahun silam itu, tidak membuat saya tertarik apalagi berreaksi.

Namun ketika Rabu kemarin, vonis 6 tahun penjara dijatuhkan kepada Siti Fadilah, saya bukan hanya tertarik. Tetapi sangat sedih dan super kecewa.

Ini bukan soal perbedaan status. Angelina Sondakh politisi Partai Demokrat hanya berstatus (mantan) anggota DPR-RI, sementara Siti Fadilah seorang intelektual yang menjabat Menteri Kesehatan RI periode 2004 -2009.

Saya bukan ahli hukum, tetapi barometer yang saya gunakan hal-hal yang normatif plus data instink tentang mereka yang menjadi menjadi pasien KPK.

Semua itu memberi bahan untuk menyimpulkan, keadilan bagi Bu Siti Fadilah, sudah dirobek-robek. Hakim yang memvonis Siti Fadilah, dalam pertimbanganya lebih menyebut hal yang memberatkan.

Tanpa tahu, bahwa jasa Siti Fadilah kepada negara dan bangsa ini, tidak bisa dinilai dengan uang.

Secara pribadi saya lebih dekat dengan Angelina, ketimbang Siti Fadilah.

Angelina dan saya sama-sama berasal dari Manado. Ayahnya Profesor Lucky Sondakh, mantan Rektor Unsrat, teman saya bermain golf.

Selepas menjalani kewajibannya sebagai Putri Indonesia, Angie sempat saya tawari menjadi host di RCTI, ketika saya menjabat Pemimpin Redaksi di TV milik Hary Tanoe tersebut.

Di tahun 2004, Angie masih sempat meminta pendapat saya, mana yang lebih baik yang harus dia pilih – masuk calon anggota DPR-RI mewakili Partai Demokrat atau mencalonkan diri sebagai non-partisan untuk keanggotaan DPD-RI periode 2004 – 2009, mewakili Provinsi Sulawesi Utara.

Sebelum itu, di tahun 2001, saya mewawancarainya untuk program “Impact”, di Quick Channel, televisi berbasis pelanggan milik Peter F.Gontha. Angie, cukup tersanjung dengan wawacara dalam bahasa Inggeris itu – hingga dia menuliskan soal saya di blog pribadinya.

Itu semua sekedari menunjukkan, kemistri antara saya dan Angelina lebih lengket ketimbang dengan Siti Fadilah.

Namun saya kemudian tidak punya empati kepada Angelina, sebab dia pernah menjadi bintang iklan pemberantasan korupsi.

“Katakan tidak pada korupsi”, katanya sebagai bintang sekaligus politisi Partai Demokrat, bersama Andi Mallarangeng.

Tapi lakonnya di luar iklan, berbeda 180 derajat. Angie dan Andi Mallarangeng pun masuk penjara karena korupsi.

Sementara dengan Siti Fadilah, janda berusia 60-an tahun, saya baru mengenalnya tiga tahun lalu. Dan saya lah yang berinisiatif mengenalkan diri. Tidak mudah meyakinkannya. Walaupun saya mempromosikan diri, mungkin terlampau berlebihan.

Namun saya ngotot mengenalnya lebih dekat, sebab media internasional demikian elegant menokohkannya, sementara media di dalam negeri, seperti mengabaikannya. Wanita paruh baya asal Solo ini di mata saya sangat spesial.

Berat memang. Sekalipun Ibu Siti, sudah tidak menjabat sebagai Menteri, ketika di tahun 2014 itu, saya berusaha masuk ke pikiran dia, tidak mudah meyakinkannya.

Sikapnya baru mencair, sewaktu saya tunjukkan dua artikel tulisan saya di INILAH DOTKOM, dimana saat itu saya hanya menggunakan materi dari media-media asing.

Media-media asing menyebutnya sebagai seorang intelektual dan pejuang Indonesia, yang dibutuhkan dunia.

Terutama menghadapi dominasi negara-negara industri dalam bisnis farmasi.

Yang saya kagumi, antara lain keberanian dia menolak semua tawaran dari berbagai pihak negara asing. Tawaran yang bernilai triliunan rupiah.

Mulai dari tawaran mau dibuatkan Rumah Sakit Khusus di Jenewa, Swiss. Bahkan didukung untuk menjadi Presiden RI periode 2009 – 2014.

Syaratnya, Ibu Siti tidak mengorek-ngorek perdagangan virus yang diselewengkan oleh pejabat Amerika di WHO (World Heath Organization) ke perusahaan-perusahaan industri farmasi di negeri Paman Sam itu.

Sehingga inilah yang membuat hatiku berjerit. Bahwasanya kalau Bu Siti memang memiliki karakter mata duitan, dia sudah pasti lebih memilih tawaran asing di atas.

Bandingkan duit yang disebut-sebut disalah gunakan atau dikorupsi oleh Bu Siti dalam penyediaan Alat Kesehatan, nominalnya relative sangat kecil. Apabila dibandingkan dengan tawaran asing.

Kalau mau disederhanakan, Siti Fadilah sebagai Menteri Kesehatan RI, mampu mencegah pemanfaatan virus asal Indonesia, yang nantinya digunakan untuk “mematikan” Indonesia.

Siti Fadilah, merupakan pejabat tinggi negara RI yang berhasil mencegah beroperasinya berbagai proyek kesehatan di Indonsia, yang sebetulnya untuk menghancurkan Indonesia.

Banyak yang tidak paham, menghancurkan Indonesia, tidak melalui jalur kesehatan. Ancaman Indonesia selalu dianggap datangnya pasti dari bidang keamanan dan ekonomi.

Siti Fadilah-lah yang berhasil membaca manuver negara asing – menghancurkan Indonesia melalui penyebaran penyakit menular yang sulit diobati.

Di tangannya pula, sebuah proyek penelitian asing yang memiliki anggaran Rp. 2 triliun per tahun dihentikan. Proyek tersebut terkenal dengan sebutan NAMRU. (Lihat linknya …http://forum.detik.com/keberadaan-namru-2-di-indonesia-adalah-bentuk-spionase-amerika-di-t50892.html…….).

Banyak yang tidak sadar, bahwa penyakit flu burung yang pernah berjangkit di Indonesia, sebetulnya sebuah rekayasa. Dengan tujuan membuat penyakit itu menular ke seluruh Indonesia.

Dan untuk memberantas atau mengobati pasien flu burung, Indonesia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Pada saatnya, APBN Indonesia akan digerogoti oleh anggaran untuk membeli obat penyembuh flu burung. Pada saat itu akan datang tawaran dari Bank Dunia agar Indonesia meminjam dana dari lembaga keuangan tersebut. Tentu saja ada hitung-hitungan bunganya.

Sehingga dana yang dibutuhkan Indonesia untuk kesehatan, bisa melebihi anggaran untuk pembelian senjata (Alutsista).

Inilah yang berhasil dicegah Siti Fadilah. Dalam sudut ini, saya menilai Bu Siti, seorang pahlawan bangsa yang tak dikenal. Sehingga diapun dianggap tidak berjasa.

Naluri kewartawanan saya berkata, diadilinya Siti Fadilah sebagai tersangka koruptor, tidak sesederhana seperti yang dituduhkan kepadanya. Apalagi melihat proses menjadikannya sebagai tersangka.

Boleh jadi ia menjadi korban dari sebuah konspirasi, yang sulit dibuktikan secara hukum. Karena Siti Fadilah sejak masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan sudah menjadi target yang harus dieleminir.

Semoga kecurigaan ini, menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum yang menangani perkarwa nenek berusia 66 tahun tersebut.

Selain itu para penegak hukum bisa menggunakan naluri kemanusiaan mereka. Dengan satu pertanyaan, akan berbahagiakah anda-anda memenjara Siti Fadilah selama 6 tahun di Rutan Pondok Bambu selain mewajibkan dia membayar denda Rp. 1,5 milyar ?

Bagaimana cara Bu Siti mencari uang Rp. 1,5 milyar ? Sementara peluangnya untuk bekerja, sudah tidak ada.

Saya yang tidak punya hubungan darah dengan keluarga Bu Siti, membaca berita tentang hukuman itu sudah jadi “pusing kepala berbi”.

Terlalu. ******

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Madya, Kementrian Desa, PDTT – perdesaansehat.com

Pola Rekruitment Pejabat Strategis Pada Lembaga Pemerintah, merupakan amanah salah satu produk regulasi di rezim reformasi (UU No 5 tahun 2014, Aparatur Sipil Negara) dalam rangka pelaksnaan Agenda Thematik “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan atauUN Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih” yang ditujukan terbangunnya “SISTEM PEMERINTAHAN YANG MAMPU MELAKSANAKAN MANDAT & AMANAH KONSTITUSI KEPADA NEGARA BAGI PEMENUHAN HAK DASAR SELURUH WARGA NKRI SESUAI “PANCA SILA” YANG BERKELANJUTAN DENGAN PENTAHAPAN SESUAI DENGAN FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, KETERBATASAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN SERTA TUNTUTAN DINAMIKA LINGKUNGAN DUNIA”.

Pelaksnaan UU ASN diharapkan bukan hanya mampu merespon isue negatif dalam proses Rekruitment Jabatan Strategis, tetapi juga Isue Kinerja, Sistim karir (meried system) Lembaga Pemerintah, sehingga diharapkan juga mampu merubah penilaian masyarakat secara umum tentang rendahnya produksi kerja dan lambatnya birokrasi pemerintah dalam pelaksnaan layananan umum. Seluruh pejabat tinggi lembaga pemerintah diharapkan berorientasi pada target kinerja setiap tahun sekaligus sasaran strategis dari hasil atau dampak bagi inter aksi produktif berbagai pelaksanaan prioritas Bidang dan Sektor pembangunan nasional, Daerah dan Desa dalam jangka menengah dan jangka panjang, sesuai penetapan tahapan rencana prioritas pembangunan nasional.

UU ASN juga membuka peluang bagi Non PNS untuk berkompetisi mejadi pejabat eselon 2 maupun eselon 1 Pada lembaga pemerintah, bersama sama PNS. (Contoh; Salah satu Dirjend Kemendikbud, Bidang Budaya, dipimpin oleh Dirjend yang bukan PNS)

Proses kesiapan seleksi pejabat tinggi lembaga negara merupakan hal paling strategis untuk mencapai tujuan UU ASN tersebut. Hal ini dapat dianalisa dari substansi pengumuman seleksi tersebut, yang tentunya diharapkan memuat informasi tentang; semua latar belakang program/kegiatan, pilihan kebijakan nasional tentang penetapan prioritas pembangunan jangka menengah, sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, beban kerja, permaslahan dan hambatan saat ini secara makro, serta prinsip prinsip mendasar yang harus menjadi koridor kerja bagi pelaksnan tugas dan fungsi serta mewenangan Jabatan Tinggi tersebut dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, akan menjadi bahan pertimbangan bagi calon peserta seleksi, panitia seleksi dan masyarakat umum dalam menetapkan keputusan/kesimpulan;
1)Bagi Calon peserta, apakah sesuai/tepat dengan informasi tersebut dan akan ikut serta seleksi ?
2)Bagi Panitia Seleksi; Melaksnakan secar profesional sesuai tahapan dan memberi penilaian performance peserta seleksi sesuai Informasi tersebut
3)Bagi Masyarakat; mengawasi apakah secara keseluruhan telah berkesesuain dengan harapan serta kesesuainnya terhadap ketentuan perundang undangan yang terkait ?
Dimana jawaban atas semua pertanyaan tersebut dengan seluruh dinamikanya, akan menentukan pilihan sikap kita semua, terhadap semua proses dan hasil seleksi para calon pejabat sangat strategis bagi kepastian pencapaian sasaran strategis negara yang telah ditetapkan dalam jangka menegah dan jangka panjang.

Sehingga sumber daya pembangunan yang umumnya bernilai sangat besar dari sisi Anggaran, Keterlibatan banyak manusia berkualitas serta tingkat produksi output dan dampak kinerja pejabat terpilih dapat diharapkan di kemudian waktu.

Bagiamana telaah terhadap muatan substansi bahan yang diumumkan oleh panitia seleksi di bawah ini ? – perdesaansehat.com

#HanibalHamidi
#Desa #Perdesaan #Kemiskinan #Sehat #Cerdas #wb #MCAI
#HibahDiriTukDesa

https://www.mahkamahagung.go.id/media/3837

Pengumuman_JPT_Kemendesa.pdf

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Saya Tidak Pernah Ragu Dengan Islam Agamaku, Joko Widodo – perdesaansehat.com

*Semua orang boleh ragu dengan agamaku tapi saya tidak ragu dengan iman dan imamku dan saya tidak pernah ragu dengan Islam agamaku.*

Joko Widodo, 24 Mei 2013

Saya bukan bagian dari kelompok yang mengaku Islam yang punya tujuan mewujudkan negara Islam.

Saya bukan bagian dari yang mengaku Islam tapi suka menebar teror dan kebencian.

Saya bukan bagian dari kelompok Islam yang sesuka hatinya mengkafirkan saudaranya sendiri.

Saya bukan bagian dari segelintir Islam yang menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan sorban.

Saya bukan bagian dari Islam yang membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat.

Saya bukan bagian dari Islam yang membawa azas partainya untuk korupsi dan hidup bermewah-mewah.

Saya bukan bagian dari Islam yang menciptakan perang bagi sesama Islam.

Saya bukan bagian dari Islam yang menindas agama lain.

Saya bukan bagian dari Islam yang arogan dan menghunus pedang ditangan dan dimulut.

Saya bukan bagian dari Islam yang suka menjejerkan fustun-fustunnya.

Saya Jokowi bagian dari Islam yang Rahmatan Lil Alamin.
Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di Negara RI yang memegang teguh UUD 45. Bhinneka Tunggal Ika adalah rahmat dari Tuhan.

Selanjutnya Klik
http://m.kompasiana.com/opajappy/merenungkan-ulang-islamnya-presiden-jokowi_592c04fbd57a61e7598b2d32

*Joko Widodo*
*24 Mei 2013*

👍🏼👍🏼you are the best Indonesian’s President

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Ribuan Desa Mendapat Program Generasi Sehat Cerdas dari Kemendes – Lampungpro.com

Ribuan Desa Mendapat Program Generasi Sehat Cerdas dari Kemendes

Ribuan Desa Mendapat Program Generasi Sehat Cerdas dari Kemendes

Minggu, 21 Mei 2017 | 02:06 PM Editor: One NASIONAL Dilihat: 282 Kali

https://lampungpro.com/post/4066/ribuan-desa-mendapat-program-generasi-sehat-cerdas-dari-kemendes

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Alhamdullilah Program Generasi Sehat Cerdas Jangkau 5 789 Desa Di 11 Provinsi – Halallifestyle.id – perdesaansehat.com

  • Alhamdullilah Program Generasi Sehat Cerdas Jangkau 5.789 Desa di 11 Provinsi

Alhamdullilah Program Generasi Sehat Cerdas Jangkau 5.789 Desa di 11 Provinsi

NEWS One Minggu, 21 Mei 2017 02:01 PM

Halal Lifestyle – Kondisi kemiskinan warga di pedesaan lebih banyak disebabkan belum terpenuhinya pelayanan sosial oleh pemerintah. Data terbaru badan pusan statistik (BPS) per September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Jumlah ini menurun sebanyak 250 ribu orang dibandingkan Maret 2016 yang tercatat 28,01 juta orang (10,86 persen).

Menurut dr. Hanibal Hamidi, M.Kes, Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), untuk menekan angka kemiskinan tadi serta mempersempit kesenjangan, pemerintah memberikan sejumlah program berbasis masyarakat yang diwujudkan melalui pemanfaatan dana desa.

Salah satu kerja prioritas Kemendes PDTT dengan menggunakan dana desa adalah Program Generasi Sehat Cerdas (GSC) yang terus dioptimalkan di setiap daerah. “Tujuan besar program GSC di tingkat desa adalah memastikan terpenuhinya layanan dasar yang berkualitas di tiap desa demi terwujudnya desa mandiri,” ujar Hanibal di sela Rapat Koordinasi Nasional Generasi Sehat dan Cerdas 2017 di Jakarta, yang berlangsung hingga Selasa (23/5/2017).

Pada tahun 2017, kata dia, program GSC telah dilaksanakan di 11 Provinsi, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. “Dari 11 provinsi tersebut, program GSC telah menjangkau dan dilaksanakan di 66 kabupaten, 499 kecamatan serta 5.789 desa, dengan jutaan sasaran masyarakat penerima bantuan,” kata Hanibal.

Secara nasional program GSC terintegrasi dengan kegiatan Kementerian Sosial yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH). Dari sisi pembiayaan, Kemendes PDTT menjalin kerja sama lintas sektor antara lain Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Bank Dunia yang mengelola dana-dana hibah dari berbagai negara.

Di tingkat daerah, Program GSC dilaksanakan dengan menggandeng Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan setempat. Bersama Kemenkes, Kemendes PDTT menargetkan membangun 50 ribu Rumah Desa Sehat yang berfungsi sebagai Polindes (Pondok bersalin desa) dan Poskesdes. Fasilitas dasar kesehatan ini dikelola warga desa dan bidan desa sebagai officer dan Dokter Puskesmas sebagai supervisor.

Mereka juga menjaga lima pilar perdesaan sehat. Rumah Desa Sehat memastikan kesehatan warga desa terjaga. Yakni, ketersediaan dan berfungsinya dokter Puskesmas. Kemudian, ketersediaan dan berfungsinya bidan desa, ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi setiap rumah tangga, serta ketersediaan gizi seimbang bagi ibu hamil, menyusui dan balita di daerah tertinggal.

Selain itu, Rumah Desa Sehat juga dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih, keterjaminan sanitasi dan kualitas gizi. Hanibal menjelaskan, Program GSC punya target strategis yang telah ditetapkan di RPJM, yaitu menjadikan 2.000 desa mandiri, kemudian mengentaskan 5.000 desa tertinggal. “Kami ingin berkontribusi maksimal karena program ini khusus kita kawal. Apa yang kita lakukan akan sangat signifikan lewat program GSC,” kata Hanibal.

Di sektor pendidikan program GSC memfasilitasi pembentukan Balai Rakyat sebagai wadah berhimpun masyarakat sekaligus berfungsi balai pendidikan setingkat PAUD, termasuk pendidikan formal setingkat SD.

Adapun fungsi Kemendes PDTT dalam program GSC ini selain sebagai regulator, pelaksana operasional, sekaligus berperan sebagai koordinator agar penerima bantuan tidak tumpang tindih. “Kami berupaya memastikan dalam pelaksanaan dan dokumen laporan tidak terjadi sasaran penerima bantuan yang menumpuk di satu orang,” kata Hanibal.

Hanibal menegaskan, untuk memastikan keberhasilan program GSC ini, Kemendes PDTT secara berkala me-review capaian kinerja dengan melakukan ‘uji petik’ di beberapa tempat. Dari sisi pengawasan, Kemendes PDTT sudah memiliki Satgas Dana Desa yang dipimpin oleh mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto. Satgas ini sebetulnya bukan untuk penindakan melainkan untuk pencegahan.

Selain itu untuk menampung aspirasi, Kemendes PDTT juga menyediakan sistem informasi yang menerima berbagai keluhan masyarakat maupun si penerima bantuan, termasuk pemda di dalamnya.

https://halallifestyle.id/news/alhamdullilah-program-generasi-sehat-cerdas-jangkau-5-789-desa-di-11-provinsi

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan Syarat Ciptakan Generasi Sehat Cerdas | Pontianak Post

Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan Syarat Ciptakan Generasi Sehat Cerdas

Wonderful Indonesia Selasa, 23 May 2017 11:30

JAKARTA – Indonesia dalam pandangan Bank Dunia diakui telah jadi bagian dari 20 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dunia. Namun di saat yang sama World Bank mencatat per September 2016, sebanyak 27,76 juta atau 10,70 persen penduduk Indonesia masih tergolong miskin.

Bahkan lebih dari seperempat atau 68 juta penduduk RI sangat rentan untuk kembali jatuh miskin lantaran hidup tidak jauh dari batas Garis Kemiskinan.

Kondisi ini disadari betul oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Menurut Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) di Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), dr Hanibal Hamidi MKes, tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan adalah rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan pada rumah tangga miskin.

Masih tingginya angka mortalitas balita serta rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan dasar dan menengah pertama anak-anak di rumah tangga miskin, menjadi isu-isu strategis yang sangat berpotensi menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

“Tanpa disertai upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan, terutama kepada anak-anak generasi mendatang yang hidup dalam setiap rumah tangga miskin, upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia bakal sulit dilakukan,” ujar Hanibal dalam pidato penutupan Rakornas Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) 2017 di Jakarta.

Rakornas GSC ini mengambil tema “Memastikan Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas di Desa untuk Terwujudnya Desa Mandiri” berlangsung efektif selama lima hari sejak Jumat hingga Selasa (23/5/2017)

Salah satu upaya peningkatan layanan sosial dasar di desa, Direktorat PSD menginisiasi program khusus untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar melalui Generasi Sehat dan Cerdas.

Hanibal menyebutkan, penempatan program GSC di desa tidak keliru lantaran sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. “Kegiatan ini pun sudah diputuskan dalam musyawarah desa dan dianggarkan dalam APBDesa. Lebih dari itu, isu-isu pelayanan sosial dasar sudah diamanatkan UUD RI 1945 sebagai hak dasar warga,” kata Hanibal.

Dan yang tak kalah penting, Hanibal mengingatkan, upaya pengentasan kemiskinan dengan cara memudahkan dan mendekatkan layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat desa sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN.

Selain itu, program GSC tersebut sudah mengakomodasi tujuan nomor 1 pembangunan global yang baru dengan nama Sustainable Development Goals (SDGs). Sehingga antara RPJMN dengan SDGs dan GSC terdapat titik temu (konvergen).

Hanibal menambahkan, keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat tergantung kepada kesiapan generasi yang berkualitas, sehat, cerdas, dan produktif. “Betapapun kayanya sumber alam yang tersedia bagi suatu bangsa tanpa adanya sumber daya manusia yang tangguh maka sulit diharapkan untuk berhasil membangun bangsa itu sendiri,” kata Hanibal.

http://www.pontianakpost.co.id/layanan-dasar-kesehatan-dan-pendidikan-syarat-ciptakan-generasi-sehat-cerdas

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Peraturan Desa Tentang Hutan Rakyat, Desa Kiara Sari – perdesaansehat.com

Desa Kiarasari

Pemerintah desa dan BPD menggarap Peraturan Desa Tentang Hutan Rakyat

28 Apr, 2017 | Kabar Desa | 0 |

Salah satu potensi sumber daya hutan yang dapat dijadikan camping ground

Desa Kiarasari terletak dikaki Gunung Halimun Salak, ketergantungan sumber utama penghidupan penduduk tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan sumber daya hutan. Dengan demikian maka peran serta masyarakat dalam penggelolaan hutan menjadi sangat penting. Disisi yang lain masyarakat memiliki kearifan dalam mengelola hutan dan lingkungan. Kearifan lokal sebagai modal sosial telah dilakukan secara turun temurun dan bersifat budaya tutur maka kerentanaan yang terjadi adalah hilangnya kebiasaan serta pengetahuan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas untuk mengatur serta mengurus rumah tangga desa beradasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal. Maka dengan semangat tersebut Pemerintah Desa dan BPD menginisiasi untuk membuat peraturan desa yang mengatur hutan rakyat bertumpu pada kearifan lokal.

Budaya gotong royong sebagai modal sosial

Budaya gotong royong sebagai modal sosial

http://www.kiarasari.desa.id/pemerintah-desa-dan-bpd-menggarap-peraturan-desa-tentang-hutan-rakyat/

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

PENILAIAN WAKIL PRESIDEN WB PADA KEMENDESA, PDTT & Dialog Balai Rakyat dan Rumah Desa Sehat (Bagian 1-4)

“Wakil President Direktur World Bank, Laura Tuck, Datang Ke Desa Kuripan Selatan, Di Bawah Kaki Gunung Sasak, Lombok Barat untuk melihat secara langsung kinerja Instrumen Intervensi dan Fasilitas Koordinasi Penangan Kemiskinan Melalui Percepatan Kemnadirian Kesehatan dan Pendidikan Desa Berdasarkan UU Desa di bawah tanggung jawab Kemterian Desa PDTT melalui Direktorat PelananSsial Dasar, Dirjend. PPMD, setelah berkeliling melihat Aktifitas Rumah Desa Sehat pada pelaksnaan Posyandu, Kelas Ibu Hamil, Taman Gizi, serta Aktifitas Masyarakat dalam Implementasi UU Desa dan Pemberdayaan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Balai Rakyat melalui kegiatan sekolah Dasar dan PAUD, menulis penilaiannya kinerja PSD-GSC, seperti yang tertulis dalam lembar putih kesannya (dalam fhoto di bawah ini); SELAMAT DAN SANGAT BAIK DAMPAKNYA PADA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA…” – perdesaansehat.com

Hanibal Hamidi
Implementing Agency GSC
Direktur Pelayanan Sosial Dasar.


Dialog Tentang Berbagai Hal tentang Pelaksanaan UU Desa dalam kerangka pengakuan Negara pada “DAULAT DESA” di Tengah Pondok Persawahaan, Bersama Para Pelaku Unsur Pemerintahan Otonomi Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lombok Barat, Unsur Pemerintahan Otonomi Desa (Kepala Desa dan Pimpinan Lembaga “Balai Rakyat” Desa Bentek, Lombok Utara serta Para Pelaku Program Generasi Sehat dan Cerdas dari Pusat, Provinsi dan Beberapa Kabupaten Provinsi NTB – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
Dit. PSD, Kemeterian Desa, PDTT.

https://youtu.be/gE1ZvKYf5AQ (1)

https://youtu.be/N6yGkczlAoA (2)

image4.jpeg

https://youtu.be/6zxxu1K1PoU (3)

https://youtu.be/6zxxu1K1PoU (4)

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Korpri Online-Program Generasi Sehat Cerdas Pd 5.789 Desa Di 11 Provinsi- perdesaansehat.com

“Rapat Koordinasi Nasional 11 Provinsi Lokasi PSD-GSC yang dilaksanakan 5 hari dibuka oleh Sekjend. Kementerian Desa, PDTT, Yth. Anwar Sanusi, untuk memastikan terlaksnanya STRATEGI EKSIS nya GSC pada tahun 2017. Hal ini ditandai dengan Peningkatan Kapsitas Lembaga BALAI RAKYAT & Prioritas Nasional RUMAH DESA SEHAT yang cukup siap untuk melanjutkan pelaksanaan praktik praktik baik selama ini yang diaksnakan oleh Fasilitator dan kader GSC serta seluruh masyarakat Desa, dalam memastikan seluruh Janin dalam kandungan ibu hamil, bayi, Balita dan anak keluarga miskin di 5798 Desa sasaran program Pemberdayaan kesehatan dan pendidikan yang belum mendapat pelayanan dari pemerintah secara minimal sekalipun, dapat terlayani dengan dukungan program GSC.

Dengan capaian jumlah sasaran sebnyak 5 Juta sasaran pada tahun 2025 dan 2016 di 66 Kabupaten tersebut, Kegiatan yang dibiayai oleh HIBAH WB, MCAI, DFAT dan Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT yang dipercayakan pada Direktoran Pelayanan Sosial Dasar, Dirjend PPMD, diharapkan akan berlontribusi secara maksimal pada pemcapaian sasaran prioritas agenda Nawa Cita 3, Membangun Indonesia dari Pinggiran, yaitu pengemtasan paling sedikit 5000 Desa Tertinggal dan mewujudkan 2000 Desa Mandiri pada tahun 2019.

Program PSD-GSC tidak mengenal “exit strategy”, dengan semangat bahwa keggiatan GSC yang baik selama ini akan terus dilaksnakan oleh Lembaga Balai Rakyat dan Rumah Desa Sehat yang merupakan lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa dengan mengoptimalkan aset desa bagi Desa Membangun Kemandiriannya.

Selain upaya memastikan pelaksnaan pemberdayaan kesehatan dan pendidikan di Desa telah dipastikan melalui Balai Rakyat (BR) untuk pendidikan dan Rumah Desa Sehat (RDS) untuk kesehatan, eksistensi GSC akan ditentukan juga terwujudnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) PSD sitingkat Kabupaten, Provinsi dan Rencana Aksi Sektor terkait (RAS) untuk di tingkat Pusat.

Eksistensi Kegiatan PSD-GSC di Desa yang termuat dalam RADes melalui rencana kerja BR dan RDS yang diintegrasikan oleh komitmen Pemda terkait melalui RAD PSD di lokasi sat ini, untuk konsepsi program juga harus bermethamorphose (berkembang) dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan di Desa dan Kabupaten perbatasan, indonesia timur atau daerah kepulauan sebagai lokasi Prioritas yang nantinya ditetapkan lokasi PSD-GSC Fase kedua, yang semuanya termuat dalam “Consept Note” yang akan diajukan ke Bappenas.” – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
Eksecuting Agency PSD-GSC

Program Generasi Sehat Cerdas Jangkau 5.789 Desa di 11 Provinsi

  • Nasional
  • Ibrahim Ajie
  • Minggu, 21 Mei 2017 11:00 AM
  • 141

Program Generasi Sehat Cerdas Jangkau 5.789 Desa di 11 ProvinsiDirektur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD), Kemendes PDTT, dr Hanibal Hamidi, M.Kes. (Foto: Korpri.id)

KORPRI.ID, JAKARTA – Kondisi miskin pada warga di pedesaan lebih banyak disebabkan belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar oleh pemerintah. Data terbaru BPS per September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Jumlah ini menurun sebanyak 250 ribu orang dibandingkan Maret 2016 yang tercatat 28,01 juta orang (10,86 persen).

Menurut dr. Hanibal Hamidi, M.Kes, Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), untuk menekan angka kemiskinan tadi serta mempersempit kesenjangan, pemerintah memberikan sejumlah program berbasis masyarakat yang diwujudkan melalui pemanfaatan dana desa.

Salah satu kerja prioritas Kemendes PDTT dengan menggunakan dana desa adalah Program Generasi Sehat Cerdas (GSC) yang terus dioptimalkan di setiap daerah.

“Tujuan besar program GSC di tingkat desa adalah memastikan terpenuhinya layanan dasar yang berkualitas di tiap desa demi terwujudnya desa mandiri,” ujar Hanibal kepada Korpri.id di sela Rapat Koordinasi Nasional Generasi Sehat dan Cerdas 2017 di Jakarta, yang berlangsung hingga Selasa (23/5/2017).

Pada tahun 2017, kata dia, program GSC telah dilaksanakan di 11 Provinsi, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

“Dari 11 provinsi tersebut, program GSC telah menjangkau dan dilaksanakan di 66 kabupaten, 499 kecamatan serta 5.789 desa, dengan jutaan sasaran masyarakat penerima bantuan,” papar Hanibal.

Secara nasional program GSC terintegrasi dengan kegiatan Kementerian Sosial yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari sisi pembiayaan, Kemendes PDTT menjalin kerja sama lintas sektor antara lain Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Bank Dunia yang mengelola dana-dana hibah dari berbagai negara.

Di tingkat daerah, Program GSC dilaksanakan dengan menggandeng Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan setempat.

Bersama Kemenkes, Kemendes PDTT menargetkan membangun 50 ribu Rumah Desa Sehat yang berfungsi sebagai Polindes (Pondok bersalin desa) dan Poskesdes. Fasilitas dasar kesehatan ini dikelola warga desa dan bidan desa sebagai officer dan Dokter Puskesmas sebagai supervisor.

Mereka juga menjaga lima pilar perdesaan sehat. Rumah Desa Sehat memastikan kesehatan warga desa terjaga. Yakni, ketersediaan dan berfungsinya dokter Puskesmas. Kemudian, ketersediaan dan berfungsinya bidan desa, ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi setiap rumah tangga, serta ketersediaan gizi seimbang bagi ibu hamil, menyusui dan balita di daerah tertinggal.

Selain itu, Rumah Desa Sehat juga dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih, keterjaminan sanitasi dan kualitas gizi.

Lebih lanjut Hanibal menjelaskan, Program GSC punya target strategis yang telah ditetapkan di RPJM, yaitu menjadikan 2.000 desa mandiri, kemudian mengentaskan 5.000 desa tertinggal.

“Kami ingin berkontribusi maksimal karena program ini khusus kita kawal. Apa yang kita lakukan akan sangat signifikan lewat program GSC,” kata Hanibal.

Di sektor pendidikan program GSC memfasilitasi pembentukan Balai Rakyat sebagai wadah berhimpun masyarakat sekaligus berfungsi balai pendidikan setingkat PAUD, termasuk pendidikan formal setingkat SD.

Adapun fungsi Kemendes PDTT dalam program GSC ini selain sebagai regulator, pelaksana operasional, sekaligus berperan sebagai koordinator agar penerima bantuan tidak tumpang tindih.

“Kami berupaya memastikan dalam pelaksanaan dan dokumen laporan tidak terjadi sasaran penerima bantuan yang menumpuk di satu orang,” kata Hanibal.

Hanibal menegaskan, untuk memastikan keberhasilan program GSC ini, Kemendes PDTT secara berkala me-review capaian kinerja dengan melakukan ‘uji petik’ di beberapa tempat.

Dari sisi pengawasan, Kemendes PDTT sudah memiliki Satgas Dana Desa yang dipimpin oleh mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto. Satgas ini sebetulnya bukan untuk penindakan melainkan untuk pencegahan.

Selain itu untuk menampung aspirasi, Kemendes PDTT juga menyediakan sistem informasi yang menerima berbagai keluhan masyarakat maupun si penerima bantuan, termasuk pemda di dalamnya.

https://korpri.id/berita/5236/program-generasi-sehat-cerdas-jangkau-5789-desa-di-11-provinsi

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Korpri Online-Program GSC Solusi Sistematis Wujudkan Desa Mandiri- perdesaansehat.com


“Rapat Koordinasi Nasional 11 Provinsi Lokasi PSD-GSC yang dilaksanakan 5 hari dibuka oleh Sekjend. Kementerian Desa, PDTT, Yth. Anwar Sanusi, untuk memastikan terlaksnanya STRATEGI EKSIS nya GSC pada tahun 2017. Hal ini ditandai dengan Peningkatan Kapsitas Lembaga BALAI RAKYAT & Prioritas Nasional RUMAH DESA SEHAT yang cukup siap untuk melanjutkan pelaksanaan praktik praktik baik selama ini yang diaksnakan oleh Fasilitator dan kader GSC serta seluruh masyarakat Desa, dalam memastikan seluruh Janin dalam kandungan ibu hamil, bayi, Balita dan anak keluarga miskin di 5798 Desa sasaran program Pemberdayaan kesehatan dan pendidikan yang belum mendapat pelayanan dari pemerintah secara minimal sekalipun, dapat terlayani dengan dukungan program GSC.

Dengan capaian jumlah sasaran sebnyak 5 Juta sasaran pada tahun 2025 dan 2016 di 66 Kabupaten tersebut, Kegiatan yang dibiayai oleh HIBAH WB, MCAI, DFAT dan Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT yang dipercayakan pada Direktoran Pelayanan Sosial Dasar, Dirjend PPMD, diharapkan akan berlontribusi secara maksimal pada pemcapaian sasaran prioritas agenda Nawa Cita 3, Membangun Indonesia dari Pinggiran, yaitu pengemtasan paling sedikit 5000 Desa Tertinggal dan mewujudkan 2000 Desa Mandiri pada tahun 2019.

Program PSD-GSC tidak mengenal “exit strategy”, dengan semangat bahwa keggiatan GSC yang baik selama ini akan terus dilaksnakan oleh Lembaga Balai Rakyat dan Rumah Desa Sehat yang merupakan lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa dengan mengoptimalkan aset desa bagi Desa Membangun Kemandiriannya.

Selain upaya memastikan pelaksnaan pemberdayaan kesehatan dan pendidikan di Desa telah dipastikan melalui Balai Rakyat (BR) untuk pendidikan dan Rumah Desa Sehat (RDS) untuk kesehatan, eksistensi GSC akan ditentukan juga terwujudnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) PSD sitingkat Kabupaten, Provinsi dan Rencana Aksi Sektor terkait (RAS) untuk di tingkat Pusat.

Eksistensi Kegiatan PSD-GSC di Desa yang termuat dalam RADes melalui rencana kerja BR dan RDS yang diintegrasikan oleh komitmen Pemda terkait melalui RAD PSD di lokasi sat ini, untuk konsepsi program juga harus bermethamorphose (berkembang) dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan di Desa dan Kabupaten perbatasan, indonesia timur atau daerah kepulauan sebagai lokasi Prioritas yang nantinya ditetapkan lokasi PSD-GSC Fase kedua, yang semuanya termuat dalam “Consept Note” yang akan diajukan ke Bappenas.” – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
Eksecuting Agency PSD-GSC


Program GSC Solusi Sistematis Wujudkan Desa Mandiri

  • Nasional
  • Ibrahim Ajie
  • Jumat, 19 Mei 2017 03:00 PM
  • 233

Program GSC Solusi Sistematis Wujudkan Desa MandiriIlustrasi, Murid SD yang mewakili generasi sehat cerdas. (Foto: Istimewa)

KORPRI.ID, JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya mengoptimalkan program Generasi Sehat Cerdas (GSC) di setiap daerah. Gerakan di tingkat desa tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pemenuhan layanan dasar yang berkualitas di tiap desa untuk terwujudnya desa mandiri.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Generasi Sehat dan Cerdas 2017 di Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Pihaknya pun mengaku bangga dengan apresiasi yang diberikan World Bank terhadap program yang berada dalam naungan Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT ini. Apresiasi tersebut, kata Anwar, adalah buah karya dari apa yang dilaksanakan selama ini.

“Terus terang, dalam pandangan World Bank, GSC ini dianggap suatu program yang sangat berhasil. Keberhasilan inilah wujud karya kolaborasi yang sinergis kementerian lintas sektoral dalam melaksanakan GSC,” kata Anwar.

Dirinya pun berharap, melalui rakornas ini dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif dan operasional. Pengalaman yang dimiliki sejak 2007 silam, lanjut dia, menjadi bekal optimisme tata kelola program GSC makin baik lagi.

Ia menyebut, program ini merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang secara khusus mengintervensi bidang kesehatan dan pendidikan.

Dikatakannya, masyarakat dapat memanfaatkan Dana Desa untuk membiayai kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa. Seperti pembangunan atau rehabilitasi poskesdes, polindes, sanitasi dan air bersih, fasilitasi program kependudukan sesuai hasil keputusan dalam musyawarah desa.

Sementara terkait kelemahan yang terjadi di tahun sebelumnya, Anwar mengajak seluruh pihak bisa meminimalisir di tahun anggaran 2017 ini.

“GSC ini menjadi harapan kita untuk berkontribusi menyongsong generasi yang sehat dan cerdas. Program ini sangat mulia, secara tidak langsung kita memegang mandat ilahi, untuk mewujudkan anak cucu kita memiliki mental yang berkualitas dan berdaya saing,” imbuhnya.

Program GSC, lanjut dia, merupakan solusi tersistematis antara pusat dan daerah untuk meminimalisir catatan World Bank terkait 37 persen anak Indonesia dalam kondisi tidak berkembang secara optimal atau stunting.

Hal tersebut menurut Anwar bisa menjadi tragedi jika tidak ada solusi yang bermanfaat bagi bangsa ini. “Solusinya melalui GSC ini. Untuk itu diperlukan target yang terukur, dan memiliki nilai manfaat di kemudian hari dan bisa mencatatkan peninggalan untuk perbaikan bangsa,” urainya.

Mengenai implementasi program, Anwar mengharapkan dikawal secara tata kelola yang baik, efektif, efisien dan akuntabilitas.

Sebagai informasi, Kemendes PDTT juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membangun 50 ribu Rumah Desa Sehat. Program tersebut merupakan fasilitasi layanan kesehatan dasar sebagai pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan tingkat desa. Tujuannya, untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa. Selain itu, Rumah Desa Sehat juga dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan dan berfungsinya dokter komunitas, bidan desa, keterjangkauan air bersih, keterjaminan sanitasi dan kualitas gizi.

Indikator yang ingin dicapai, yaitu menurunnya kasus kematian ibu, menurunnya kasus gizi buruk, penyakit menular dan tidak menular, dan menurunnya kasus narkotika dan obat terlarang. [Puji Christianto]

https://www.korpri.id/berita/5218/program-gsc-solusi-sistematis-wujudkan-desa-mandiri

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Dana Desa dan Penyusunan Kewenangan Desa – Presiden Republik Indonesia

http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/dana-desa-dan-penyusunan-kewenangan-desa.html

ARAHAN PRESIDEN TENTANG IMPLEMENTASI UU DESA DALAM MEWUJUDKAN “KEMANDIRIAN DESA” DALAM KERANGKA PELAKSNAAN AGENDA NAWA CITA 3, “MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN”.

Sesuai arahan Presiden tersebut (Terlampir) maka dibutuhkan Penyempurnaan dan Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM), yang secara konsep, substansi IDM telah memastikan Integrasi Peran Partisifasi Masyarakat Desa Melalui Mudes Dan Peran Pemerintah Daerah serta Regulasi dan atau Kebijakan serta Fasilitasi Pemerintah Pusat Yang Tepat (Kementerian Desa, PDTT) Dalam Design Konsepsional dan Aksi Pembangunan Desa (integasi Paradigma “Desa Membangun” dan “Memban Desa”) Pada Keseimbangan Proporsional sesuai karakterstik wilayah masing-masing Desa (Desentralisasi Asymetris) pada kemajuan Kemandirian Desa pada Dimensi Sosial, Ekonomi dan Ekologi Harus menjadi komitmen dan perhatian kita semua dalam pembangunan Desa. Untuk hal ini Kementerian Desa, PDTT telah menyampaikan usulan indikator tambahan pada PODES kepada BPS. Selain itu juga sedang disusun “Indeks Desa” yang dikhususkan untuk mengukur perkembangan kemandirian Sumber Daya Manusia dan Kapasiltas Lembaga Desa. (Kemajuan Kapabilitas Masyarakat Desa dan Kapasitas Lembaga Desa) sesuai arahan Presiden pada isue Pemerintah Desa (Self Goverment Community)

Penambahan alat bantu ukur bagi Desa, kemajuan kapabilitas masyarakat Desa dan Kapasitas Lembaga Desa ini, yang melengkapi telah adanya alat ukur kemajuan Desa yang diterbitkan oleh Kemendagri serta draft Konep Indeks Pembangunan Desa (IPD), hasil kajian Bapenas (Bila Ditetapkan Oleh Menteri Bappenas) yang akan menambah tingkat “kepakaan”/ketajaman hasil Analisa bagi Assesment Kemandirian Desa Yang sehingga akan meningkatkan ketepatan perencanaan pembangunan Desa pada semua level pemerintahan (Desa, Kab/Kota, Provinsi dan K/L) yang terintegrasi (Jangka Menegah dan Panjang) dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kemandiraian Desa (setiap tahun). Hal ini akan memastikan tidak terjadinya tumpang tindih kegiatan pembangunan Desa apab tersedianya SISTIM INFORMASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DESA, yang mengintegrasikan Pembangunan Desa Berbasis UU Desa oleh pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan Desa, sesuai Tugas, Fungsi dan kewenagan masing masing pemangku kepentingan dalam agenda Nawa Cia 3, Membangun Indonesia dari Pinggiran.

Peran Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koordinasi sangat pening untuk mewujudkan hal ini – perdesaansehat.com #Desa #DesaMembangun #Kemiskinan #Kesenjangan

Haibal Hamidi
Presiden Republik Indonesia


Beranda Program Prioritas

Dana Desa dan Penyusunan Kewenangan Desa

13 May 2017

Tujuan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Hal ini sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Desa No 6/2014 untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi mandiri. Namun selama 2 tahun ini dana desa masih berkutat pada masalah administrasi pencairan dan pelaporan, ke depan dana desa harus benar-benar bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat desa, utamanya dalam hal peningkatan kesejahteraan.

Saat ini masih banyak pihak yang awam terhadap anggaran desa. Perlu ada media yang tepat dan menarik agar masyarakat bisa melihat dan memahami apa yang telah dilakukan berbagai desa dalam penggunaan anggaran desa.

Selain masalah transparansi dan komunikasi anggaran desa, kita juga mencermati ada hal yang menarik yaitu peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam menggerakkan ekonomi desa. Pengalaman empiris di lapangan juga menunjukkan ada pertumbuhan yang sangat pesat dari BUMDESA di berbagai daerah, yang saat ini sudah mencapai 22.000.

Ada banyak hal yang perlu dilakukan tentu saja, agar BUMDESA yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekadar papan nama.

Saat ini perlu segera diwujudkan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih merata dengan tetap memperhatikan unsur keadilan seperti dicerminkan pada berbagai variabel yang telah diatur dalam UU Desa (jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis).

Dalam pelaksanaan dana desa selama dua tahun pertama, masih banyak kendala dan permasalahan terkait penerapan prinsip keadilan dan pemerataan yang dihadapi masyarakat desa. Semua masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan soal penyusunan kewenangan desa.

Road map penyusunan kewenangan desa sama halnya dengan road map implementasi dana desa merupakan hal fundamental dalam menegakkan desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa. Kewenangan desa merupakan wujud kepentingan kolektif di desa.

OLEH SEBAB ITU, PERAN MASYARAKAT DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA HARUS DIBERI TEMPAT. TIDAK BENAR JIKA URUSAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA HANYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DESA.

Untuk itu, harus ada langkah ‘fasilitasi partisipasi masyarakat desa’ dalam penyusunan dan penetapan kewenangan desa. Harus ada upaya mendorong dan memfasilitasi masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan kewenangan desa.

Berdasarkan definisi tentang akuntabilitas sosial, dalam konteks implementasi UU Desa, tampak bahwa akuntabilitas sosial selama ini hanya terkait dengan urusan akuntabilitas pemerintahan saja. Namun dalam urusan akuntabilitas sosial sebenarnya kata kunci yang tepat adalah penguatan partisipasi masyarakat desa dalam mendorong adanya akuntabilitas.

Inilah akuntabilitas sosial yang merupakan bagian dari kerja pemberdayaan masyarakat desa. Sosial akuntabilitas sangat penting dalam proses penyusunan kewenangan desa dan harus dikembalikan kepada hakikatnya yaitu membangun akuntabilitas yang mengutamakan partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, perlu upaya untuk mengonsolidasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa ke dalam satu proses. Harus dikembangkan mekanisme prosedur pengintegrasian program kementerian dan daerah berskala desa ke dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaannya di desa dalam satu kesatuan tata kelola.

Melalui mekanisme semacam itu akan terjadi penguatan prinsip swakelola dalam pelaksanaan pembangunan melalui pendayagunaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial di desa. Mekanisme itu juga akan memperkuat pengawasan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan dan pelaporan pembangunan.

Selanjutnya, dalam menyusun rancangan aksi terkait pembangunan desa juga harus mencakup penguatan perencanaan partisipatif yang bertumpu pada pendayagunaan aset dan sumberdaya lokal. Dalam konstruksi pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan partisipatif menjadi kunci utama untuk mendorong perumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA HARUS TERUS DIDORONG DAN DITINGKATKAN AGAR KEWENANGAN DESA TERBENTUK SECARA PARTISIPATIF.

Dalam pengelolaan keuangan desa persektifnya tidak boleh hanya berangkat dari aspek local self government melainkan juga dari self governing community. Dalam konstruksi self governing community yang diutamakan adalah anggaran partisipatif yang mengutamakan partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan anggaran desa.

Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong penguatan pengembangan kapasitas masyarakat desa. Antara lain bisa dilakukan dengan menerbitkan kebijakan tentang pengembangan kapasitas masyarakat desa. Mengembangkan model pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dikelola sendiri oleh masyarakat desa dan mengembangkan model pengembangan kapasitas masyarakat desa yang terpadu multi stake holder.

Pihak kabupaten tentu harus meningkatkan anggaran untuk menjalankan fungsi fasilitasi dan pemberdayaan desa, menambah kapasitas, dan mengembangkan sistem insentif untuk kecamatan dan SKPD sektor terkait. Selain itu juga harus mengembangkan instrumen penilaian kapasitas kelembagaan desa (village capacity index) yang dapat digunakan oleh desa dan oleh pemerintah kabupaten dalam mempertimbangkan dukungan yang diberikan.

Keberhasilan implementasi dana desa yang tepat pasti akan menggerakkan perekonomian desa yang jika itu serentak terjadi di 74.000 desa lebih akan memiliki kontribusi sangat besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Inilah yang diharapkan Presiden Jokowi agar bisa segera terwujud.

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Kemendesa Bersama Kemendukbud, Dorong Kehadiran Tenaga Pendidik PAUD Desa Berkualitas Bagi Seluruh Desa Secara Bertahap – peresaansehat.com

Melalui 25 Kabupaten Pilot Pendidikan Berjenjanga Bagi Terobosan Percepatan Ketersediaan Guru Paud Berdasarkan Ketentuaan UU No 20 Tentang Pendikan yang mengamanahkan Guru PAUD harus berpendidikan S1, maka Orang Tua peserta didik PAUD dapat menjadi Guru PAUD di Desa. Dalam pencapaian target penambahan 15.000 Guru PAUD di Desa Pada tahun 2017, Kerjasmaa Kemendikbud, Kemendesa, World Bank Dan DFAT ini pada tahun 2016 telah menghasilkan 7625 Guru PAUD Desa. #Desa , #Kemiskinan #Keadilansosial #Pemerataanpembangunan – perdesaansehat.com

HanibalHamidi

image7.jpeg

Kemendesa Dorong Kehadiran Tenaga Pendidik PAUD Berkualitas

Rapat Koordinasi Kabupaten Pelaksanaan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Generasi Cerdas Desa secara secara bersamaan digelar di 25 kabupaten di 11 provinsi lokasi Generasi Sehat dan Cerdas. Tujuannya, mendorong tenaga pendidik PAUD berkualitas guna menghasilkan generasi emas Indonesia di masa mendatang.

Nun, di Lamandau, Kalimantan Tengah, Bunda PAUD Lamandau, Maria Neva membuka Rapat Koordinasi Kabupaten. Dalam sambutanya, Maria menuturkan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai investasi yang akan dituai Bangsa Indonesia di masa mendatang. “Tenaga pengajar juga punya peran strategis dalam ikhitar penyiapan pendidikan anak usia dini,” ujar Maria. Tenaga pengajar bak maestro pelukis yang akan mewarnai kanvas kehidupan anak di masa mendatang. Maria berharap lewat kehadiran pilot pelatihan guru PAUD, kualitas guru PAUD terutama di Lamandau akan turut terdongkrak.

Hal senada diungkapkan Bunda PAUD Trenggalek, Jawa Timur Arumi Bachsin dalam sambutannya menyebutkan tenaga pengajar PAUD mempunyai peran strategi dalam rangka membentuk bagaimana generasi Indonesia dalam waktu 20 tahun mendatang. Menurut Arumi, guru PAUD bisa memanfaatkan kearifan lokal yang ada sebagai sarna pembelajaran. “Dengan demikian anak-anak PAUD bisa lebih memahami dan menghargai kekayaan budaya lokal yang berakar,” tutur Arumi yang juga menjadi Duta PAUD Generasi Cerdas Desa.

Di Kota Apel, Malang, Jawa Timur Jajuk Rendra Kresna pun tidak ketinggalan turut pula membuka Rapat Koordinasi Kabupaten Malang. Jajuk berujar lewat kehadiran pilot PAUD Generasi Cerdas Desa ini para pengajar memperoleh kesempatatan emas untuk meningkatkan pengetahuan mereka. “Jika pengetahuan mereka terangkat, maka kualitas anak didik pun diharapkan turut meningkat dengan sendirinya,” ujar Jajuk.

Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Hanibal Hamidi, menuturkan pelaksanaan PAUD Generasi Cerdas Desa merupakan rangkaian upaya strategis implementasi UU Desa dan pencapaian Nawa Cita Pemerintahan Ir Joko Widodo dan Jusuf Kalla oleh Kemendesa dalam hal pengentasan 5.000 desa teringgal dan terangkatnya sebanyak 2.000 Desa Mandiri pada 2019. “Berdasarkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrume bantu menajerial dalam rangka pembangunan desa salah satu indikatornya adalah PAUD,” ujar Hanibal. Indikator terkait pendidikan berupa tersedianya minimal kehadiran 1 (satu) PAUD untuk setiap desa.

PAUD Generasi Cerdas Desa lahir dari inisiasi antara antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Pendidikan dengan dukungan Bank Dunia dan Pemerintah Australia. Tujuannya, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan usia dini terutama masyarakat miskin dalam rangka memperluas kesempatan mereka di masa depan. Lewat kehadiran program ini diharapkan 15 ribu guru di 25 kabupaten di wilayah Generasi Sehat dan Cerdas akan menerima pelatihan berstandar nasional yang berlangsung hingga 2017.

Lokasi kegiatan program berada di 25 kabupaten di 11 provinsi Generasi. Kabupaten Dompu, Lombok Barat, Sumbawa, dan Lombok Tengah berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur di Timor Tengah Utara dan Maluku Tengah di Maluku. Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Subang, Sumedang, Kuningan, Cianjur, Sukabumi dan Garut. Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Trenggalek dan Nganjuk. Di Sumatera Selatan berada di Kabuapten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara turut serta dalam program. Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju di Sulawesi Barat. Adapun di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Gorontalo turut serta. Kalimantan Barat berada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. (fx)

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

GSC-PSD, Sulawesi Barat Hadirkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi – perdesaansehat.com

https://www.titahtimur.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG-20170509-WA0010-picsay-e1494325542447.jpg

Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Sulawesi Barat Gelar Rapat Koordinasi

titahtimur9 Mei 2017
Foto, Rapat koordinasi program GSC tingkat Provinsi Sulawesi Barat

SULBAR, titahtimur.com – Rapat koordinasi program GSC tingkat Provinsi Sulawesi Barat diadakan di hotel d’Maleo tanggal 8 -11 Mei 2017 dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bapak H.Ridwan,SE M.Si dengan peserta dari berbagai kabupaten wilayah sasaran GSC yang terdiri dari fasilitator kabupaten 3 orang, fasilitator keuangan 3 orang dan operator kabupaten 3 orang serta satker GSC kabupaten dan Provinsi. Turut hadir Koordinator GSC Prov.Sulbar Khailan Syamsumar, koordinator PKGBM MCAI Prov. Sulbar Andi Irfanji dan konsultan Manajemen Nasional program GSC Julianto Fritz sebagai spesialis Hrd dan ibu Yayuk Wuriati sebagai spesialis keuangan.

Khailan Syamsumar mengatakan bahwa tujuan kegiatan rapat koordinasi ini adalah untuk memberikan penajaman substansi GSC dalam rangka pemenuhan pelayanan sosial dasar yang bisa sinkron dengan program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat (PKGBM).

Rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr.H. Achmad aziz, M.Kes dalam paparannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan diadakannya kegiatan ini sebagai upaya untuk menekan kejadian berbagai macam penyakit khususnya penyakit tidak menular dan penyakit menular lainnya. Selain itu kejadian Stanting di Provinsi Sulawesi Barat cukup tinggi sehingga kita perlu bersama-sama melakukan peningkatan mutu gizi, perbaikan pola konsumsi yang seimbang, kesadaran terhadap perilaku buang air besar di sembarang tempat, serta peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Kita berharap dengan pendekatan di atas angka kejadian stanting bisa ditekan.

Sementara itu, koordinator PKGBM MCAI Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa Kegiatan program GSC bisa disinkronisasikan dengan program PKGBM, Pamsimas, STBM, PKH dan program unggulan Kementerian Kesehatan GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat), P3MD ( program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa) yang digagas oleh Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Mantap! Mendes Eko Siapkan 142 Bidan Kit & Velbed Untuk Bidan Desa Cirebon – persesaansehat.com

Mantap! Mendes Eko Siapkan 142 Bidan Kit & Velbed Untuk Bidan Desa Cirebon

Selasa, 02 Mei 2017 Dilihat: 14

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo Jumat (28/4) lalu telah menyerahkan secara simbolis sebuah velbed kepada Forum Bidan Desa (Forbides) Cirebon. (Ist)Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo Jumat (28/4) lalu telah menyerahkan secara simbolis sebuah velbed kepada Forum Bidan Desa (Forbides) Cirebon. (Ist)

JAKARTA- Bidan-bidan desa yang tergabung di Forum Bidan Desa (Forbides) Kabupaten Cirebon saat ini sedang menunggu pengiriman 142 Bidan Kit dan Velbed untuk melengkapi kebutuhan dalam pelayanan kesehatan di desa-desa. Dalam kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo Jumat (28/4) lalu telah menyerahkan secara simbolis sebuah velbed kepada Forum Bidan Desa (Forbides) Cirebon.

“Ya benar. Pak Mendes Eko sudah siapkan 142 bidan kit dan Velbed untuk kami kerja. Ini juga sedang kita koordinasikan,” demikian Ketua Forum Bidan Desa (Forbides) Cirebon, Sri Lestari dari Cirebon kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (2/5).

Menurutnya, peralatan tersebut akan segera dipakai oleh 142 bidan desa yang barusan diangkat dari bidan PTT menjadi PNS tergabung dalam Forum Bidan Desa.

“Hanya saja kita perlu evaluasi untuk velbed itu terlalu rendah. Sehingga mungkin perlu lebih ditinggiin. Untuk persalinan bidan harus dalam posisi berdiri gak mungkin jongkok,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, melakukan kunjungan kerja di wilayah timur Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan Jawa Tengah, Jumat (28/4). Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Kantor Desa Pabedilan Kaler, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Di tempat ini Menteri Eko melihat sarana kesehatan dasar dan berdiskusi dengan masyarakat terkait program kemandirian pelayanan kesehatan masyarakat desa.

“Saya datang ke sini karena minggu lalu bidan-bidan datang ke kantor langsung todong saya supaya datang (ke Cirebon). Saya terharu dengan perjuangan para bidan yang tanpa lelah dengan gaji kecil tetap mengabdi keluar masuk desa,” ujar Menteri Eko.

Di hadapan para bidan desa, Menteri Eko berharap agar dana desa dapat dialokasikan untuk kesejahteraan para pegiat kesehatan desa atau bidan. Menurutnya, mereka telah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan manusia di pedesaan.

“Bidan desa harus dilibatkan dalam forum desa yang membicarakan rencana anggaran dana desa. Kebutuhan kesehatan rakyat harus prioritas. Pastikan dana desa harus ada alokasi untuk operasional bidan bekerja melayani rakyat,” katanya.

Selain ke kantor desa, Menteri Eko juga mengunjungi Poskesdes dan PAUD yang berada di Desa Pabedilan Kaler. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik yang menghadirkan bidan desa, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan. Menteri Eko pun meminta agar aparat desa fokus pada empat program prioritas pembangunan desa.

“Tahun ini, ada empat program prioritas yaitu tentukan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air desa untuk tingkatkan produktivitas, dan membuat sarana olahraga desa,” ujarnya. (Andreas Nur)

http://bergelora.com/nasional/kesra/5819-mantap-mendes-eko-siapkan-142-bidan-kit-velbed-untuk-bidan-desa-cirebon.html

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

PAUD Di Perbatasan, Pulau Terluar, MIANGAS, Kab. Talaut- perdesaansehat.co

Monumental bagi Kehadiran Negara Di Desa Terluar, Terdepan, Wilayah Kedaulatan NKRI .. NYATA

“Keberhasilan pendampingan masyarakat dalam merncanakan pembangunan Desa, yg menetapkan pilihan strategis prioritas penggunaan anggaran pembangunan desa dari sumber anggaran hibah luar negeri yang difasilitasi worldbank, melalui Program GSC, yg pelaksanaannya Dibawah tanggung jawab Dit. Pelayanan Sosial Dasar, Dirjend PPMD, Kementerian Desa, PDTT di salah satu desa di pulau terluar, Desa Miangas dari 5753 Desa, pada 64 Kabupaten di 11 Provinsi lokasi kegiatan GSC-PSD, merupakan monomen bagi wujud pelaksnaan paradigma “wilayah terluar dari wilayah NKRI adalah BERANDA DEPAN NKRI”. Kehadiran negara di Daerah terjauh, tersepan dan terluar wilayah kedaulatan NKRI, melalui peran Tim Kerja GSC – PSD nyata dirasakan masyarakat Desa. – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
Dir. PSD

sQ1gJ9vY_normal.jpg GSC SULUT (@gsc_sulut)
4/19/17, 05:33
Acara Peresmian PAUD d Beranda terdepan Indonesia Kec.Khusus Miangas Kab.Talaud Sulut @kmngenerasi @1ppmd_kemendesa pic.twitter.com/nkawviWojX

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Rembuk Desa, Salatiga, 2016, Aktivis DMTK – perdesaansehat.com


Download Attachment

Available until May 13, 2017

Setiap agenda strategis tentang implementasi UU Desa dalam kerangka suksesnya pelaksanaan dan pencapaianan sasaran strategis Agenda Nawa Cita 3, Membangun Indonesia Dari Pinggiran tahun 2015-2019, pertemuan yang dilaksanakan diberbagai lokasi yang disepakati,

Click to Download1080p.mov
0 bytes

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Menyatu dan Belajar Dengan Masyarakat Desa adalah Hakekat Pandampingan Desa- perdesaansehat.com

Forum Desa

Select Here HomeWARTA FORDESA- Featured Image- Slider- SoundCloud- VideoKOTANEWS- Full Width- Right Sidebar- Left SIdebarPENDIDIKANPOLITIKTOKOH

Home / WARTA FORDESA / Menyatu dan Belajar Dengan Masyarakat Desa adalah Hakekat Pandampingan Desa

Menyatu dan Belajar Dengan Masyarakat Desa adalah Hakekat Pandampingan Desa

ForDes 01.59 WARTA FORDESA

idhan.jpg

Forumdesa Bandar Lampung – Pendampingan desa di dalam desa membangun memiliki makna; pendamping hanya memfasilitasi pengembangan potensi yang ada di desa. Lebih lanjut dalam pelaksaannya pendamping harus menyatu, dan belajar dengan masyarakat dampingannya.

Universitas memiliki beberapa modal yang jarang dimiliki oleh lembaga lain diantaranya: Sumber daya manusia, jaringan sesama universitas, mempunyai jaringan dengan pengambil kebijakan, dan memiliki anggaran. Modal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa program Pusat Pembelajaran Pelayanan Sosial Dasar (PPPSD) dari Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerjasama dengan Universitas Lampung. Demikian salah satu petikan sambutan Bapak Idhan Januwardana, SH Konsultan Nasional Wilayah Sumatra Program PPPSD pada acara evaluasi Laboratorium Desa dan persiapan pelaksanaan program PPPSD di LPPM Universitas Lampung Rabu, 05/04/2017.

Untuk diketahui bahwa program Pusat Pembelajaran Pelayanan Sosial Dasar (PPPSD) adalah kelanjutan dari program Laboratorium Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerjasama dengan Univesitas Lampung. Program Laboratorium Desa di tahun 2016 dilaksanakan di desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung dan Nagari Tarung Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat.

Pada kesempatan ini Bapak Idhan Januwardana, SH juga menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi dari Kementerian Desa, pada tahun 2017 ini program PPPSD dipusatkan di Lampung yaitu di Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Pesawaran dan Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Pesisir Barat.

Dengan perpindahan dari Nagari Tarung Tarung ke Pekon Tanjung Setia diharapkan pendampingan akan maksimal dengan melibatkan dan terintegrasi dengan segenap stake holder terkait guna terwujudnya desa membangun.

Desa membangun harus mewujud dan difasilitasi oleh pendamping dari dalam, atau memfasilitasi apa-apa yang ada di desa dengan berorientasi pada proses, lebih tegasnya:”Jangan sampai, program masuk ke desa menciptakan tatanan baru yang justru merusak tatanan di desa”. Kata Idhan

Diakhir penyampaiannya Bapak Idhan Januwardana, SH mengajak agar seluruh tim yang akan melaksanakan program PPPSD untuk menyatu dan belajar dengan masyarakat desa, karena disinilah hakekat pembelajaran yang sesungguhnya.#

http://www.forumdesa.com/2017/04/menyatu-dan-belajar-dengan-masyarakat.html?m=1

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Almanak Desa 1: Ekologi Bambu, Ekonomi Desa

https://youtu.be/OEmOs3bXQeE

Almanak Desa,adalah catatan atau informasi sekilas tentang produk dan proses dialektika (interaksi sosial Desa) seluruh pihak strategis di Desa. Hal ini dapat menjelaskan, menjaga dan mengembangkan Budaya Nusantara Yang Agung yang Menyimpan Begitutu banyak kekayaan sosial, salah satunya PANCA SILA yang dijadikan Pandangan Hidup Indonesia melalui Tim yang dipimpin oleh Soekarno (Proklamator/Presiden Pertama RI).

HanibalHamidi
Dir.PSD, PPMD, Kemendesa, PDTT.

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Apakah Gerak Waktu Searah Dengan Kenajuan Peradaban ? Atau Sebaliknya ? – perdesaansehat.com

Sesungguhnya Dalam Banyak Momentum, Jelas Pesan Yang Tersirat Bahwa Semua Dimensi Kehidupan Sesungguhnya Bergerak Dalam Lingkaran Dengan Kendali Keseimbangan Oleh Alam.

Sesungguhnya Kesadaran Optimal Kita Hanya Memiliki Waktu Yang Sangat Sangat Sedikit, Sehingga Memahami Bahwa Penilaian Subyektif Kita sesuangguhnya yang mendominasi pilihan sikap terhadap apapun. – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
merDesa Institute

Intrance Kekanakan dalam moment “Aging Proces” Tiga Kerabatku Tokoh Pejuang Ndeso ?????
Hahahhahahahaha … POKOKE KERJA BAHAGIA …

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Kuliah Kedokteran Maksimal Rp 25 Juta per Semester, All in – perdesaansehat.com

Kuliah Kedokteran Maksimal Rp 25 Juta per Semester –
http://m.jpnn.com/news/kuliah-kedokteran-maksimal-rp-25-juta-per-semesterkuliah-kedokteran-maksimal-rp-25-juta-per-semester

jpnn.com , – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menetapkan, SPP kuliah pendidikan dokter maksimal Rp 25 juta.
Pembatasan ini diatur dalam skema uang kuliah tunggal (UKT).

Menristekdikti Mohamad Nasir menjelaskan di dalam skema UKT penetapan SPP ada beberapa jenjang.
Dia menegaskan untuk SPP pendidikan dokter, kelompok SPP terentang mulai Rp 0 sampai Rp 25 juta per semester.
’’Ini sudah biaya all in. Tidak ada lagi biaya lain seperti uang pangkal atau biaya sejenis lainnya,’’ katanya di Jakarta kemarin (24/3).

Mantan rektor Undip Semarang itu mengatakan Kemenrsitekdikti telah menghitung unit cost kuliah calon dokter.

Dari hasil penghitungan itu ditemukan unit cost atau biaya kuliah tunggal pendidikan dokter adalah Rp 12.694.000 per semester.

Dengan sistem subsidi silang, maka ketemu angka SPP kuliah dokter paling mahal adalah Rp 25 juta.
Nasir menjelaskan biaya operasional kuliah kedokteran memang lebih mahal. Sebab membutuhkan wahana pendidikan yang berkualitas.

Mulai dari dosen, sarana dan prasarana pendidikan, sampai rumah sakit pendidikan.
Kemudan juga ada kebutuhan tempat penelitian yang sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter (SPPD) dan standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI).
’’Dengan segala kebutuhan itu, dibutuhkan biaya yang besar untuk pendidikan kedoktan di Fakultas Kedokteran,’’ katanya.

Meskipun begitu Nasir menegaskan pemerintah tetap memperhatikan calon dokter dari keluarga miskin.
Pemerintah menjamin memberikan beasiswa bidik misi bagi warga miskin berprestasi yang ingin mengambil jurusan pendidikan dokter.

Nasir mengatakan alokasi beasiswa untuk orang miskin ini juga terbuka untuk kuliah dokter.
Rektor Unpad Tri Hanggono Ahmad mengatakan kampusnya tahun ini melanjutkan pemberian penuh kepada seluruh mahasiswa baru pendidikan dokter.

Baik itu mahasiswa dari keluarga kaya atau miskin, mendapatkan beasiswa.
Sejak tahun lalu, kuliah dokter di kampus ’’jaket biru dongker’’ itu gratis.

Setiap penerimaan mahasiswa baru, pelamar harus menandatangani kontrak siap ditempatkan di wilayah Jawa Barat.
Ikatan kontrak ini sebagai kompensasi atas beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat.
Kuota mahasiswa baru S1 pendidikan dokter di Upnad 250 orang. Meskipun ada perjanjian ikatan dinas, Tri mengatakan pelamar pendidikan dokter di kampusnya selalu tinggi.
’’Beasiswa ini bukan hanya untuk dokter umum. Tetapi kita berikan juga untuk yang mengambil dokter spesiaslis,’’ jelasnya.

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

9 Arahan Jokowi Bagi APBN 2018 – perdesaansehat.com

*Ini 9 Arahan Presiden Jokowi Terkait Desain Belanja 2018*

Presiden Joko Widodo pada Selasa ini, 4 April 2017, mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Kerja dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta. Kali ini, Presiden bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajarannya fokus membahas tentang pagu indikatif RAPBN 2018.

Dalam arahannya, sebelum mendengarkan pemaparan Menteri Keuangan mengenai pagu indikatif RAPBN 2018, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dengan volume belanja Negara yang akan mencapai diatas Rp2.200 triliun, maka fokus dan perhatian harus betul-betul diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan.

“Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit, serta berdampak pada pengurangan kesenjangan antardaerah maupun ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin,” ucap Presiden.

Arahannya yang *pertama* ialah menyangkut *program infrastruktur* prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa pada tahun 2018 mendatang, seluruh program prioritas nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini harus dapat diselesaikan sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

“Sekali lagi, seluruh program infrastruktur nasional harus dapat diselesaikan di 2018 sehingga kita memiliki fondasi yang kuat, bukan saja untuk meningkatkan daya saing, tapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden.

Tentu saja pertumbuhan ekonomi yang dimaksud oleh Presiden tak hanya berfokus pada angka pertumbuhan semata. Presiden mengingatkan agar jajarannya turut mengupayakan ekonomi yang berkeadilan dalam rangka menurunkan tingkat kesenjangan.

“Perlu saya ingatkan juga masalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Dorong agar program-program itu masuk ke sini (ekonomi berkeadilan). Masukkan ke sini hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan ‘gini ratio’, pengurangan kesenjangan,” Jokowi menegaskan.

Arahannya yang *kedua* ialah mengenai alokasi anggaran untuk *sektor pendidikan* dan *kesehatan*. Menurut ketentuan, pemerintah wajib menyediakan alokasi anggaran sebesar 20 persen yang dikhususkan untuk sektor pendidikan. Agar alokasi anggaran pendidikan tersebut lebih terencana dan tepat guna, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Keuangan untuk membentuk dana abadi pendidikan (_Sovereign Wealth Fund_ untuk pendidikan).

“Jangan semuanya dihabiskan tapi tidak tepat guna. Sudah, sekarang disisihkan sehingga kita akan memiliki dana pendidikan yang besar di situ. Ini investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Saya kira harus dimulai,” kata Presiden.

Dana abadi pendidikan ini bertujuan untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang. Menteri Keuangan sendiri memperkirakan bahwa bila dimulai dari sekarang, pada tahun 2030 mendatang Indonesia akan memiliki dana abadi pendidikan sekitar Rp400 triliun.

Sebagai arahannya yang *ketiga*, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menetapkan nilai maksimal bagi *belanja barang*. Ia menjadikan realisasi belanja tahun anggaran 2016 sebagai nilai maksimum bagi pembelanjaan barang kementerian dan juga lembaga.

“Kalau tidak dipastikan seperti ini pasti akan lari ke mana-mana. Kurangi belanja yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan tujuan dan prioritas nasional,” ujarnya.

Selanjutnya, sebagai arahan *keempat*, Presiden meminta jajarannya agar memastikan bahwa *subsidi* yang diberikan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran dan efisien. Ia menegaskan bahwa subsidi pemerintah hanyalah ditujukan bagi 40 persen lapisan masyarakat ekonomi terbawah.

“Jangan luput lagi entah yang namanya subsidi BBM, subsidi gas elpiji, subsidi pupuk, subsidi benih, dan yang lainnya. Jangan lari ke tempat-tempat yang lain. Apalagi justru dinikmati oleh lapisan yang menengah ke atas. Sudah, subsidi untuk yang 40 persen lapisan masyarakat ekonomi ke bawah,” ucap Presiden.

Pengentasan kemiskinan memang selalu menjadi tujuan tiap negara. Maka itu, dalam arahannya yang *kelima*, Presiden meminta jajarannya untuk mengawal jalannya *Program Keluarga Harapan (PKH)* yang kini sedang berjalan. Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah yang dianggap efektif dalam membantu keluarga prasejahtera.

“PKH ini merupakan salah satu program yang efektif mengurangi kemiskinan. Harus ada pendampingan, ada yang mengawal di situ. Saya minta juga agar ditingkatkan sasarannya dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. Artinya di sini akan ada tambahan anggaran. Sekali lagi, ditingkatkan sasarannya dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga,” tuturnya.

Selanjutnya, arahan *keenam*, terkait dengan sektor pertanian, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk mengarahkan *belanja pertanian* kepada pengembangan tanaman hortikultura dan pembangunan sarana irigasi. Ia juga meminta Menteri Pertanian untuk memastikan subsidi pupuk yang tepat sasaran.

“Pembangunan infrastruktur irigasi harus sesuai dengan pengadaan sawah yang ada. Jadi jangan sampai irigasinya ada sawahnya tidak ada. Ini saya bicara seperti ini bukan tidak ada data, banyak seperti itu, irigasinya ada tapi sawahnya tidak ada. Bendungannya ada sudah bertahun-tahun tapi jaringan irigasi tidak ada, yang aneh-aneh seperti ini banyak di lapangan,” Jokowi menambahkan.

Kemudian, arahan *ketujuh*, terkait dengan pembangunan di daerah, Presiden meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi perubahan *Dana Alokasi Umum (DAU)* yang diberikan tiap tahunnya. Sebab, dalam menentukan besaran DAU yang diberikan, pemerintah akan memulai untuk menggunakan formula dinamis sesuai dengan jumlah pendapatan.

“Jadi tidak bisa pemerintah daerah dapat misalnya 1.000 miliar kemudian dipastikan pasti 1.000 miliar lagi tahun ini, tidak. Kalau pendapatan kita turun, ya dia juga harus mengikuti itu. Terlalu enak sekali, kita pontang-panting mencari pendapatan dan sering tidak tercapai kemudian DAU-nya di daerah tetap. Hal-hal seperti itu saya kira harus kita mulai agar semua memiliki peran yang sama dalam mengelola anggaran,” Presiden menjelaskan.

Masih terkait dengan dana yang dikucurkan pemerintah pusat, dalam poin arahannya yang *kedelapan*, *Dana Alokasi Khusus (DAK)* yang diberikan juga dimintanya digunakan untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah. Hal tersebut dilakukan dengan cara sinkronisasi program antardaerah dan antarsumber pendanaan.

Sementara itu, di hadapan jajarannya Presiden Joko Widodo memastikan akan terus memantau pemanfaatan dana desa yang telah dikucurkan. Ia juga memastikan bahwa alokasi anggaran bagi dana desa akan meningkat.

“Yang *kesembilan* mengenai *dana desa*. Ini dana desa akan semakin besar. Pantau terus efektivitas pelaksanaannya, terutama prioritaskan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan penciptaan lapangan pekerjaan di desa,” ucapnya.

Terakhir, Presiden meminta para menteri untuk hadir langsung di lapangan dan memeriksa dengan detail program-program kerja di kementeriannya. Utamanya untuk mengawal dan memastikan program-program pemerintah yang terkait dengan Nawacita dapat diselesaikan pada tahun 2018 ini.

“Jangan hanya diserahkan ke eselon I, eselon II, atau bahkan eselon III. Tolong semua menteri periksa sendiri, kawal sendiri program yang ada di kementerian secara detail. Jangan terjebak rutinitas,” ia menegaskan.

Mengakhiri arahannya, Presiden sekali lagi mewanti-wanti jajarannya agar menggunakan anggaran yang ada sebagaimana mestinya. Ia meminta agar pencegahan dan tindakan tegas diberikan bagi para penyalahguna anggaran.

“Jangan ditawar-tawar lagi, pastikan bahwa seluruh APBN kita ini bebas dari korupsi. Lakukan pencegahan di kementerian dan lembaga masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk bertindak keras dan tegas terhadap uang yang berada di APBN kita,” tutupnya.

Jakarta, 4 April 2018
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Diskusi Peluang Kerja Sama Dengan Kementerian Tenaga Kerja Di Desa Pemasok TKI – perdesaansehat.com

“Diskusi Skema Kerja Bersama Kementerian Tenaga Kerja Dalam Kerangka Pencapaian Sasaran Strtegis Genda Nawa Cita 3, Membangun Indonesia Dari Pinggiran Yang dilaksanakan Di Bidakara baru saja berakhir.

Disepakati Thema Kegiatan “Desa Migran Produktif” dilokasi 120 Desa Pemasok TKI yang akan dilakukan sinkronisasi dan disinergikan dengan kegiatan strtegis Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, sehingga dapat mempercepat capaian kinerja Pembangunan Kemandirian Desa pada peningkatan ketahan Sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan”. – perdesaansehat.vom

HanibalHamidi
Dir. PSD, Kemen Desa PDTT

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Pergeseran Makna Gotong Royong Pada Toleransi Negatif, Yudi Latief – perdesaansehat.com

“Toleransi tanpa konfrontasi sesungguhnya bukanlah toleransi yang kita maksud, karena itu hanya berarti mengelakkan persoalan…. Yang kita perlukan ialah konfrontasi dalam suasana toleransi sehingga dari pembenturan antara ide-ide dan pemikiran yang kita ajukan masing-masing kita sampai kepada kebenaran.” , Yudi Latief – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
merDesaInstitute

Gotong-Royong

Saudaraku, perwujudan demokrasi Indonesia ibarat baju yang dikenakan secara terbalik. Nilai dasar demokrasi Indonesia adalah semangat gotong-royong, penuh rasa kekeluargaan. Dalam perkembangannya, praktik gotong-royong itu hadir dalam kecenderungan toleransi negatif: akomodasi kepentingan pragmatis, transaksional, dagang sapi, tolong-menolong dalam korupsi dan pengkhianatan. Sedangkan rasa kekeluargaan tergelincir menjadi kecenderungan demokrasi yang dikuasai oleh keluarga-keluarga menurut garis kekuatan modal atau dinasti politik.

Situasi demokrasi seperti itulah yang dulu dikuatirkan oleh Mohammad Natsir. Dalam pandangannya, kecenderungan Pancasila yang mengakomodasikan ragam nilai bisa mengarah pada toleransi yang negatif, yang berpretensi untuk sekadar berkompromi demi mengakomodasi segala aspirasi, namun tidak berusaha untuk mencapai yang terbaik. “Toleransi tanpa konfrontasi sesungguhnya bukanlah toleransi yang kita maksud, karena itu hanya berarti mengelakkan persoalan…. Yang kita perlukan ialah konfrontasi dalam suasana toleransi sehingga dari pembenturan antara ide-ide dan pemikiran yang kita ajukan masing-masing kita sampai kepada kebenaran.”

Menghadapi kekuatiran seperti itu, Roeslan Abdoelgani menyatakan bahwa toleransi yang dikehendaki Pancasila adalah suatu kompromi dalam konteks toleransi yang positif karena senantiasa dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. “Saya tahu, bahwa ada pihak-pihak yang tidak suka mendengar kata kompromi. Secara absolut kompromi diartikan sebagai akibat kelemahan. Padahal seringkali kompromi lahir bukan karena kelemahan, melainkan justru karena kekuatan keyakinannya yang dalam menghadapi realitas menggunakan toleransi yang positif (positive verdraagzaamheid) atau hikmah kebijaksanaan untuk berkompromi. Berkompromi untuk tujuan yang lebih tinggi; berkompromi tidak dalam arti ‘cease-fire’ tapi dalam arti hidup berdampingan secara damai dan ber-synthese.”

Jauh-jauh hari, dalam pidato kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945, Bung Karno pun telah mengingatkan pentingnya semangat konfrontasi yang positif. Dalam pandangannya, “Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya.” Permusyawaratan diharapakan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah-kebijaksanaan agar dapat mencapai sintesis yang bermutu bagi kebaikan semua. “Allah subhanahu wa ta’ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, supaya keluar dari padanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia.”

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menghendaki demokrasi yang mengandung cita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan.

Cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik. Caranya dengan memberi jalan bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan. Hal ini merupakan pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia, dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”.

Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Dalam kaitan ini, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa, “Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan.

Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif).

Keempat, bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif. Hal ini diharapkan dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha (tirani minoritas) serta klaim-klaim mayoritas (diktator mayoritas).

Suara mayoritas baru merupakan prasyarat minimum yang harus dioptimalkan dengan mendengar dan mempertimbangkan aspirasi minoritas. Dengan demikian, voting harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir manakala mufakat bulat menemui jalan buntu.

Semangat musyawarah adalah semangat “syuwara”, memeras madu dari sarang lebah. Saripati kebajikan dari berbagai pihak diperas dan disintesiskan demi menghasilkan madu kesehatan dan kemaslahatan hidup bersama.

(Yudi Latif, Makrifat Pagi)

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

workshop petugas imunisasi Tingkat Pusat dalam kerangka kampanye Measless Rubella, Bandung – desa

Rumah Desa Sehat sangat diharapkan perannya oleh Kementerian Kesehatan terkait berbagai macam isue kesehatan utamanya determinan faktor Kesehatan. Disadari kelemahan upaya pembangunan kesehatan selama ini bagi peningkatan kualitas kesehatan Di Desa dan atau kelurahan (kota) dimana permaslahan utama dan mendasar adalah di luar kewenagan dan tusi Kemenkes yaitu Ketrjangkauan dan kualitas air bersih, sanitasi maupun Bahan pangan berkualitas. Sedangkan pada sisi pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Kemenkes adalah permaslahan karekter layanan kesehatan yang tidak ramah pada warga yang kurang beruntung terkait ekonomi. Disadari betapa maslah kesehatan utamanya pada pemberdayaan masyarakat utamanya masyarakat Desa. – perdesaansehat.com

Hanibal Hamidi
Dir. PSD, Kemendesa PDTT

5

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Dit. PSD Kementerian Desa PDTT Melalui Program GSC, Menggandeng Kemenkes dan MCAI Untuk menurunkan kasus Stunting Di Desa melalui Kegiatan PKGBM dan STBM  –  perdesaansehat.com

“Dit PSD, Dirjend PPMD, Kementerian Desa PDTT dalam kerangka optimalisasi implementasi UU Desa, bagi pencapaian sasaran strategis Genda Nawa cita 3 tahun 2019, Mengentaskan paling sedikit 5000 Desa Tertinggal dan mewujudkan 2000 Desa Mandiri.

Pada tahun 2015-2016, Dit PSD melalui pengembangan peogram GSC, Telah berhasil melaksanakan upaya Percepatan Peningkatan Kualitas Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita, serta upaya percepatan peningkatan capaian PAUD berkualitas bagi anak-anak usia Dini di Desa yang berkorelasi kuat dengan indikator indikator Indeks Desa Membangun (IDM- Intrumen kendali manajerial percepatan pembangunan kemandirian desa- PermenDesa, PDTT no 2 tahun 2016 tentang IDM) di 11 Provinsi, pada 66 Kabupaten di 5753 pad tahun 2015 dan 2016 serta rencana tahun 2017, melalui instrumen fasilitasi koordinasi dan intervensi Pembangunan kualitas Kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat desa, dalam Program Generasi Sehat dan Cerdas.

Program GSC dibiayai oleh Pemerintah RI dan lembaga WB yang mana gagasan konsepsional serta tujuan Program GSC, menyertakan juga Peran Kemenkes dan MCAI, khusunya untuk mendukung suksesnya kegiatan pada isue Penurunan kasus “STUNTING” melalui optimalisasi peran masyarakat desa dalam kesehatan dalam kegiatan STBM (sanitasi total berbasis masyrakat) dan PKGBM (Program Kesehatan dan Gizi berbasia masyarakat).

Selain itu Program GSC pada isue peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Desa, mendapat dukungan dari DFAT dan Kemendikbud bagi pelaksanaan Pilot PAUD Desa di 25 Kabupen Lokasi GSC dalam kerangka percepatan keterjangkauan guru PAUD di Desa, sesuai harapan sekaligus arahan Ibu Presiden Jokowi , Ibu Hj. Iriana Joko Widodo untuk memastikan setiap Desa tersedia guru PAUD sehingga setiap Desa dapat melaksanakan PAUD bagi setiap anak usia dini di Desa. Pada tahun 2016 kegiatan Pilot PAUd Desa tsb telah menghasilkan 7.500 Guru PAUD Desa melalui pola pelatihan berjenjang Guru PAUD desa yang diharapkan akan menjadi 15.000 Guru PAUD Desa pada akhir tahun 2017.

Hasil kerja KemenDesa, PDTT sebagai penaggung jawab pencapaian sasaran strategis nawa cita 3, bersama sama semua pihak terkait lainnya (Kemendagri, Kemnkes, Kemendikbud dll) pada tahun 2017 awal telah mengahsilakan kinerja pembangunan Desa dalam Agenda Nawa Cita 3, berdasarkan survey pembaharuan data IDM di 4345 Desa, terjadi peningkatan signifikan perbaiakan kemandirian Desa melalui indikator indikator IDM. Yang bila dirasionalisasikan secara nasional telah terjadi peningkatan pengentasan lebih dari 1000 Desa Tertinggal dan mewujudkan penambahan Desa Mandiri lebih dari 500 Desa.
Hal ini merupakan dampak dari transfer Dana Desa, dan penggunaan prioritasnya melalui Peraturan Menteri Desa setiap tahun serta peran seluruh pemangku kepentingan terkait yang berpihak pada pembangunan Desa serta partisifasi masyarakat Desa yang meningkat akibat adanya 2 kewengan pemerintahan Desa yang tidak terpisah dari mayarakat Desa nya sendiri.

Di masa mendatang semoga akan lebih baik lagi kemajuan kemandirian Desa sesuai arahan Presiden Jokowi saat Ratas Percepatan Pembangunan Desa beberapa hari lalu. Memastikan adanya perencanaan dan pelaksnaan kebwrpihkan pembangunan Desa oleh seluruh kementerian sektoral terutama bagi pelaksnaan SPM masing masing melalui pemerintahan otonomi seluruh level (Pusat, Provinsi dan Kab/kota)/ pardigma “Membangun Desa” yang terintegrasi dengan Rencana dan pelaksnaan pembangunan Desa dg “Desa Membangun”, yang difasilitasi oleh instrumen faslitasi koordinasi dan intervensi Percepatan Pembangunan Kemandirian Desa berbasis IDM diharapkan mempercepat hasil dan atau Pembangunan Desa, khusunya pada percepatan penurunan kemiskinan, percepaan kesetaraan kesejahteraan Desa-Kota serta Percepatan pertumbuhan ekonomi Desa dan persesaan sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.- perdesaansehat.com

HanibalHamidi
Dit. PSD





Dinas Kesehatan Majene Gelar Pelatihan Pemicuan STBM – PKGBM MCA-Indonesia

Oleh
titahtimur

17 Maret 2017 75
0

Foto, Dinkes Kab. Majene gelar pelatihan pemicuan STBM Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) MCA-Indonesia untuk menurunkan angka Stunting

MAJENE, titahtimur.com – Dinas Kesehatan Kab. Majene gelar pelatihan pemicuan STBM Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) MCA-Indonesia untuk menurunkan angka Stunting. Jumat, 17 Maret 2017.

Pembangunan kesehatan dalam periode tahun 2015 – 2019 difokuskan pada empat program prioritas yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (stunting), pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan jangka menengah. Target penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) adalah menjadi 28% (RPJMN, 2015 – 2019).

Keadaan sanitasi dan higiene, khususnya kebiasaan buang air besar dan cuci tangan pakai sabun, telah terbukti secara meyakinkan berpengaruh terhadap stanting., Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan prevalensi stunting keluarga dengan kondisi sanitasi memadai (menggunakan jamban sehat) sebesar 23,9%, sedangkan untuk keluarga dengan kondisi sanitasi buruk (tidak menggunakan jamban atau menggunakan jamban tidak sehat) sebesar 35,5%. Dari sisi perilaku pengolahan air di rumah tangga, prevalensi stanting keluarga yang menggunakan air diolah sebesar 27,3% sedangkan keluarga yang menggunakan air tidak diolah sebesar 38,0%.

Riset Kesehatan Dasar 2013 yang dilansir Menteri Kesehatan menunjukkan prevalensi “stunting” anak Balita di Sulawesi Barat mencapai 48 persen. Posisi ini kedua yang tertinggi di Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk memberikan perhatian khusus untuk mengantipasi. Kabupaten Majene sendiri paling tinggi se-Sulawesi Barat angka mencapai 50 % sudah terjadi penurunan angka stunting yang semula mencapai 54 % trendnya dari tahun ketahun terjadi penurunan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Majene menggelar pelatihan pemantapan pemicuan STBM tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Hotel Villa Bogor Majene tanggal 16 – 21 Maret 2017, atas kerjasamaa dengan MCA-Indonesia melalui Program Kesehatan dan gizi berbasis Masyarakat (PKGBM).

Pertemuan dibuka secara resmi oleh sekretaris dinas kesehatan Kabupaten Majene bapak Drs Munawar, M. Kes, yang dihadiri oleh Tim Teknis Program PKGBM, Fasilitator Pelatih PNS dan Non PNS, pendamping kesehatan Kabupaten PKGBM Nurbayani, SKM dan pendamping kesehatan Provinsi Andi Irfanji, SKM, M. Kes. Dalam sambutannya beliau menegaskan bahwa “Manfaatkan waktu pelatihan ini guna menimba ilmu dari para fasilitator yang ada, target daripada program kesehatan dan gizi (PKGBM) adalah untuk menurunkan angka stunting yang erat hubungannya dengan sanitasi. Tentunya ini adalah menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Majene, ujar mantan Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan nan Perlindungan anak ini.

http://www.titahtimur.com/2017/03/17/dinas-kesehatan-majene-gelar-pelatihan-pemicuan-stbm-pkgbm-mca-indonesia/

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Dana Desa 63 Desa Terancam Dipending- perdesaansehat.com

"Diperlukan kajian mendalam terjadinya phenomena di 63 Desa terkait, untuk menjadi pembelajaran yang baik serta mengetahui dimanakah permaslahannya untuk dapat disikapi sesuai arahan Presiden Jokowi dalam Ratas Perceatan Pembangunan Desa" – perdesaansehat.com

HanibalHamidi

Belum Selesaikan APBDes, Dana Desa 63 Desa Terancam Dipending

Semua pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017.

PEMALANG – Semua pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017. Namun, dari desa yang ada di Pemalang, baru ada 140 desa yang sudah menyelesaikan APBDes.

Sementara 63 desa belum selesai. Karena itu, bagi desa yang belum selesai, bupati men-deadline dalam kurun waktu satu minggu atau 7 hari.

Bupati Pemalang H. Junaedi mengingatkannya saat memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama kepala desa dan lurah di Obyek Wisata WIPPAS Surajaya, kemarin. Orang nomor satu di Pemalang itu mengancam akan menunda bantuan keuangan desa jika 63 desa itu tidak segera menyelesaikan.

”Semua kepala desa yang belum menyelesaikan APBDes, saya akan beri batas waktu sampai 7 April. Jika dari 63 desa ini tidak segera membuatnya, bantuan keuangan desa akan saya pending,” tegas bupati saat memimpin rapat koordinasi.

Ketegasan bupati itu bukan tanpa alasan. Dia melakukan itu karena ingin semua kepala desa segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Khususnya tugas dan kewajiban sebagai kepala desa.

Tujuannya untuk memacu semangat kerja para kepala desa. Sebab, dirinya tidak ingin pemerintah desa lain ikut terhambat gara-gara ada desa yang belum selesai.

”Kepala desa yang belum membuat APBDes jangan sampai menjadi penghambat kepala desa yang lain yang sudah selesai APBDes-nya,” ungkap bupati seraya berharap kepada kepala desa dalam menyusun APBDes itu tepat waktu.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan agar semua bersinergi, antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan seluruh pemerintahan desa. Hal itu agar dapat mewujudkan visi-misi Kabupaten Pemalang, yaitu menuju Pemalang Hebat.

Selain itu, bupati juga menyinggung soal Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang yang masih sangat rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan IPM yakni melalui pembangunan rumah sehat dan jambanisasi.

Menurut dia, IPM Kabupaten Pemalang yang sangat rendah itu salah satunya adalah karena rumah tidak layak huni. Karena itu, bupati berharap jika ada desa yang masih perlu ada penguatan jambanisasi agar bisa dimasukan dalam APBDes.

Kepala Dispermades Rifki Jaya menyampaikan tujuan rakor ini adalah menciptakan sinergitas seluruh organisasi perangkat daerah dengan pemerintah desa. Selain itu, menyamakan persepsi tentang tugas-tugas pemerintah desa dalam bingkai penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Pemalang. (apt/fat/zul)

http://radartegal.com/berita-lokal/belum-selesaikan-apbdes-dana-desa-63-desa.14511.html

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Strategi Nasional Penaggulangan Kemiskinan – perdesaansehat.com

kerangka fikir tentang kemiskinan seseorang akibat belum terpenuhinya tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan hak dasar seluruh warga NKRI sebagai mandat Konstitusi UUD 1945 adalah paradigma yang tepat dalam program penaganan kemiskinan.
Sehingga memastikan Standart Pelayanan Minimal Pemerintah dalam memnuhi tanggung jawab negara terhadap pemenuhan Hak Dasar setiap warga NKRI adalah Proritas Utama Bagi Belanja APBN (Pusat, DAU) setiap tahun. Maka indikator kemiskinan harus berdasarkan pemikiran tersebut.” – perdesaansehat.com

HanibalHamidi

SNPK_Ind.pdf

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Seminar Membangun Desa Berbasis Kesehatan Masyarakat – perdesaansehat.com

Seminar Membangun Desa Berbasis Kesehatan Masyarakat, FKM UNHAS Kerjasama Dengan Pemkab Konawe Utara

by Putri Awaliana Mukhlis, SKM – March 25, 20170

Putri Awaliana Mukhlis, SKM

Putri Awaliana Mukhlis, SKM

Editor at Kesmas-ID
Bachelor of Public Health Grade Years 2012

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) gelar Seminar Membangun Desa Berbasis Kesehatan Masyarakat di Aula Prof Fachruddin Sekolah Pascasarjana Unhas, Sabtu (25/3/2017).

Seminar tersebut menghadirkan pembicara dari Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggi, Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Dr dr Hanibal Hamidi, Bupati Konawe Utara, Dr Ir H Ruksamin MSi dan Ketua IAKMI Pusat, Dr Ridwan M Thaha MSc.

BACA JUGA: Ajukan Percepatan Pembangunan FIKES, Rektor Baru ini Terus Lakukan Gebrakan

Pada kegiatan tersebut ketiga pemateri berharap agar sarjana Kesehatan Masyarakat mampu menjadi garda terdepan dalam membangun desa Sehat.

Melalui visi dan misi Presiden RI, Joko Widodo terkait Membangun 50 ribu Rumah Sehat yang telah dijabarkan dalam program Kementrian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu Rumah Desa Sehat.

Pada program tersebut Sarjana Kesehatan Masyarakat akan menjadi salah satu tenaga kesehatan yang akan terlibat dengan harapan mampu menjaga masyarakat Sehat untuk menjadi tetap sehat dan produktif.

Sehingga Nawa Cita Presiden Jokowi membangun dari pinggiran dapat terwujud.

Ruksamin, juga menyatakan sikap bahwa siap untuk menjadi kabupaten yang pertama dalam mendukung program kementrian desa tersebut.

BACA JUGA: Mahasiswa FKM Pancasakti Makassar PBL di Maros

Tentunya dengan adanya peluang tersebut untuk Sarjana Kesehatan Masyarakat harus menjadi perhatian yang serius bagi seuruh institusi pendidikan Ilmu Ksehatan Masyarakat untuk menghasilkan Lulusan yang berkulitas dan siap untuk terjun kemasyarakat.

Pada kegitan tersebut juga telah berlangsung penandatanganan mou antara FKM Unhas dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang ditandatangani langsung oleh Bupati Konawe Utara terkait kerja sama dalam penempatan KKN, PBL, Magang dll Mahasiswa FKM Unhas.

Kegiatan seminar tersebut dihadiri oleh kurang lebih 350 peserta dari kalangan mahasiswa, dan masing-masing perwakilan dosen institusi pendidikan kesmas di Makassar.

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Turut Berduka Cita Kita Semua Bagi Wafatnya Almarhum Hasyim Muzadi – perdesaansehat.com

"Teringat Tulisan Yang Mulia, Yudi Latif, dalam thema makrifat pagi tentang PULANG ..,,

Pulanglah, kyai, pulang!
Kita hanyalah anak-anak sang waktu yang mengalir dari titik ke titik persinggahan sementara

Waktu dan ruang bukanlah keabadian.
Sekadar labirin tanda tanya
setiap ujung jeda dan pintunya selalu sisakan misteri.

Namun setiap jejak tidaklah sia-sia
Seperti samudera bermula dari tetes.
Setiap kata yang engkau sapakan pulihkan harapan pada kecemasan.
Setiap senyum yang engkau sunggingkan tebarkan gairah pada keputusasaan.
Setiap dharma yang engkau sumbangkan bangkitkan daya pada kelembaman.

Jalan pengembaraan ini telah kau tempuh sepanjang waktu. Saatnya pulang istirah. Dalam mati, engkau abadi.

(Yudi Latif, Makrifat Pagi)

Semoga Almarhum Khusnul Khotimah, Amin
Mari kirimkan doa … Alfatihah ..,pada almarhum..

HanibalHamidi

BERITA DUKA PIMPINAN NASIONAL

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia KH Ahmad Hasyim Muzadi, pada pagi ini, hari Kamis, 16 maret 2017 pada pukul 06.15 wib di RS. Malang sbb :

1.Renc akan dimakamkan di komplek pesantren Al Hikam Jl. H. Amat Kel. Kukusan Rt. 06/01 Kec. Beji Kota Depok

2. Jenazah akan berangkat dr malang pkl. 13.00, perjalanan lk 1,5 jam dan perkiraan sampai di halim pkl. 14.30, kmd dibawa kedepok dg perjalanan sktr 45 menit.

3. Diperkirakan 15.30 Jenazah tiba di masjid PP Alhikam Depok dan disholatkan di mesjid Al Hikam

4. Stlh disholatkan akan dimakamkan di maqbarat keluarga dikomplek PP Al Hikam Depok

5. Renc bertindak selaku Irup pemakaman adlh Bpk Wapres Jusuf Kalla ( RI-2)

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Aktor Kawakan Roy Marteen Menggagas Gedung Bioskop Setiap Kecamatan – perdesaansehat.com

Om Roy Marteen, tokoh perfileman Indonesia sekaligus aktivis Desa yang tergabung dalam komunita “Desa Mandiri Tanpa Korupsi” dibawah asuhan “Bahruddin” pengurus QT Salatiga, datang bersama Prof. Lefindri, Cendekiawan Sumatera Barat yang difasilitasi oleh aktifis sosial Desa yang sekaligus penggagas Bank Tani, Masril Koto” berdiskusi di ruang rapat Dirjend PPMD tentang Isue Kemndirian Desa dengan optimalisasi kegiatan seni dan budaya nusantara melalui pengembangan gedung “bioskop” disetiap wilayah perdesaan dalam wilayah kerja Dinas Kecamatan. 

“Almanak Desa sebagai salah satu kegiatan di direktorat PSD pada Dirjend PPMD, Kementerian Desa, PDTT adalah modal besar bagi pengembangan gagasan optimalisasi bioskop sebagai sarana percepatan Kemendirian Desa” – perdesaansehat.com

HanibalHamidi

#HibahDiriTukDesa


Roy Marteen, Memegang Almanak Desa, Buku berisi sejarah sosial Desa


Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Kemendes Dorong Generasi Sehat Cerdas di Setiap Desa, DAULAT SEHAT – perdesaansehat.com

Kemendes Dorong Generasi Sehat Cerdas di Setiap Desa

Thursday, 02 March 2017 | 04:36 WIB

Kawasan desa (ilustrasi)

Kawasan desa (ilustrasi)

  • 109
    SHARE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) mendorong program Generasi Sehat Cerdas (GSC) di setiap daerah. Gerakan di tingkat desa tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan kesehatan di desa.

"Pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung kegiatan kesehatan di desa salah satunya mengawal program Generasi Sehat Cerdas (GSC)," kata Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika beberap waktu lalu. Ia menyebut, program itu merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang secara khusus mengintervensi bidang kesehatan dan pendidikan.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat memanfaatkan Dana Desa untuk membiayai kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa. Seperti pembangunan atau rehabilitasi poskesdes, polindes, sanitasi dan air bersih, fasilitasi program kependudukan sesuai hasil keputusan dalam musyawarah desa.

Anwar mengingatkan, selain pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan, masyarakat juga harus meningkatkan kualitas sumber daya, baik itu masyarakat desa atau pendamping desa. "Kita memerlukan kerjasama dan peran aktif Kementerian Kesehatan untuk mengedukasi mereka. Selain itu juga sebagai monitoring dan evaluasi bagaimana efektivitas dana desa bisa berjalan," ujar Anwar.

Lokasi kegiatan GSC dilakukan di 5.753 desa, 415 kecamatan, 66 kabupaten dan 11 provinsi. Sejumlah kegiatan yang dilakukan seperti, upaya pengurangan angka kematian bayi dan balita, peningkatan kesehatan ibu, pengurangan angka kematian ibu melahirkan, peningkatan pendidikan dasar, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Anwar menegaskan, peningkatan aspek kesehatan di perdesaan penting untuk dilakukan. Hal tersebut mengacu pada potret ketersediaan fasilitas kesehatan desa.

Data mencatat masih terdapat 89,08 persen desa tidak memiliki sarana apotek, 91 persen desa tidak memiliki poli klinik, 61,1 persen desa tidak memiliki poskesdes, 79,91 persen desa tidak memiliki polindes, dan 69,64 persen desa tidak memiliki puskesmas pembantu. Selain itu, juga terdapat 37,2 persen balita mengalami masalah stunting.

Kemendes PDTT juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membangun 50 ribu Rumah Desa Sehat. Program tersebut merupakan fasilitasi layanan kesehatan dasar sebagai pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan tingkat desa. Tujuannya, untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa. Selain itu, Rumah Desa Sehat juga dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan dan berfungsinya dokter komunitas, bidan desa, keterjangkauan air bersih, keterjaminan sanitasi dan kualitas gizi.

Indikator yang ingin dicapai, yaitu menurunnya kasus kematian ibu, menurunnya kasus gizi buruk, penyakit menular dan tidak menular, dan menurunnya kasus narkotika dan obat terlarang. Pada tahun 2016 lalu, sejumlah sarana untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan dibangun, seperti, 36.657 unit MCK, 15.921 unit sarana air bersih, 7.028 unit posyandu dan 3.021 unit polindes.

Rep: Umi Nur Fadhilah / Red: Winda Destiana Putri

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Catatan Perjalanan Promosi “Daulat Desa Berbasis UU Desa” Bersama Wapres Bank Dunia, Laura Tuck – perdesaansehat.com

Banyak pihak yang ingin mengetahui dan belajar tentang perubahan yang terjadi pasca adanya pengakuan negara (Melalui UU Desa) pada kewenangan Desa yang telah ada sejak sebelum proklamasi RI, kewenangan lokal skala Desa dan asal usul berdasarkan azas subsidieritas dan rekognisi. Sehingga paradigma pelaksnaannya dalam koridor “Desentralisasi Asymetris” bagi wujud “Bhineka tunggal Ika”, dengan simpul utama “Berdaulatnya musyawarah desa” dalam menentukan mimpi, dan upaya mewujudkan mimpi masyarakat desa dengan memanfaatkan aset yang dimiliki desa.

Untuk memastikan dinamika perubahan di masyarakat Desa atas pelaksanaan UU Desa secara tepat, maka tim Bank Dunia yang dipimpin langsung oleh oleh Laura Tuck, Wakil Presiden Bank Dunia, Washington D.C – Amerika Serikat, bersama angota timnya yang direncanakan menyertai (Berdasarkan surat resmi dari WB Indonesia) adalah ;

  1. Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia
  2. Taimur Samad, Program Leader Social Development, Bank Dunia Indonesia
  3. George Soraya, Lead Municipal Engineer, Bank Dunia Indonesia
  4. Ann Jeannette Glauber, Lead Environmental Specialist, Bank Dunia Indonesia
  5. Kevin Tomlinson, Practice Manager Social Development, Bank Dunia Indonesia
  6. Samuel Clark, Senior Social Development Specialist/Task Team Leader Generasi Sehat dan Cerdas, Bank Dunia Indonesia
  7. Steisianasari Mileiva, Operations Officer, Bank Dunia Indonesia
  8. Gerda Gulo, Operations Analyst, Bank Dunia Indonesia


Maka atas nama tuan rumah, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Desa, PDTT, yang diwakili oleh kami Hanibal Hamidi, Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Dirjend PPMD, bersama Andik Hardiyanto (Koordinator Sekretariat PSD), Ade Wahid (Koordinator Sekretariat GSC) dan Suharno (Pimpinan Konsultan Nasional GSC) beserta Tim GSC Provinsi NTB dan Lombok Barat melakukan peninjauan lebih dulu ke Desa Kuripan Selatan sebagai salah satu lokasi terpilih dari 5.753 Desa lokasi kegiatan PSD-GSC, yang menjadi lokasi kunjungan tim Bank Dunia. – perdesaansehat.com

HanibalHamidi

#HibahDiriTukDesa

Minggu Subuh, Take off menuju NTB

Menyempatkan sarapan pagi setiba di NTB, Nikmat rasanya suasana di hari libur

Mengunjungi Persiapan Desa Kuripan Selatan, minggu yang cerah….

Diskusi minggu penuh harapan bersama Kepala Desa Kuripan Selatan , di kaki Gunung SASAK.

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Menjemput Matahari, Yudi Latif – perdesaansehat.com

Menjemput Matahari

Banyak orang mengutuk kegelapan. Tak menyadari, perlu waktu bagi sang surya bersinar, sedang mereka sendiri menutup jendela rumahnya saat fajar menyingsing.

Orang-orang pesimistis terus terkepung kekelaman karena tak sabar berproses dalam waktu, tak giat menyiapkan diri untuk menjemput purnama.

Bila ruang jiwamu cukup besar, kegelapan adalah momen penantian yang mendebarkan, seperti saat pekasih menanti sang kekasih tiba.

Sudah pasti kau tak bisa tidur lelap. Rumah dan pekarangan ditata rapi-bersih. Pintu dan jendela dibuka menyambut kedatangan. Berulang kali kau mematut diri di depan cermin. Masakan disajikan di atas meja. Merasakan sensasi setiap detik sebagai momen istimewa.

Bila saatnya mentari terbit, cahayanya menggenangi cakrawala dari ufuk ke ufuk. Seberapa banyak sinarnya menerangi ruangmu tergantung seberapa lebar jendela rumahmu.

Berhentilah meratapi kegelapan. Bahkan di kelam langit, mereka yang terjaga masih bisa menyaksikan keindahan bintang dan rembulan. Sedang di bawah terik matahari, mereka yang tidur tetap hidup dalam kegelapan.

Lebih baik menata rumah sendiri dengan melebarkan jendela jiwa. Ada saatnya malam berganti siang, gelap memanggil cahaya menggantikan. Bila rumahmu cukup besar menampung sinar pencerahan, kau akan menemukan jalan kebangkitan.

Dalam rumah jiwa yang tak ramah cahaya, kelahiran momen pencerahan akan tetap dirasakan sebagai zaman gelap.

Bangun dan bukalah jendela jiwamu, agar sinar mentari memasuki setiap rongga rumahmu, membangunkan manusia dari lelap tidur panjang.

(Yudi Latif, Makrifat Pagi)

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Diskusi Konsep Note Methamorfhose GSC 2019-2024 – perdesaansehat.com

“Di Bawah Panji Pemberkuasaan Perempuan, di Ruang Dikusi merDesa Institute, Jl. Veteran, yang berlokasi antara Istana Negara dan Istiglal, Diskusi design program bersumber anggaran yang dikelola World Bank berasama Kemnterian Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi.” – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
#HibahDiriTukDesa

0

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Presiden: gizi itu diperlukan sejak dalam kandungan – perdesaansehat.com

Sejalan dengan pernyataan Presiden; menyerukan agar masyarakat harus memperhatikan dan memprioritaskan pemenuhan gizi di dalam keluarga.

Prioritas Nasional Pembangunan 50.000 Rumah Desa Sehat yang melaksanakan konsepsi Perdesaan Sehat (Paradigma Pembangunan Desa Berwawasan Kesehatan) yang bersandarkan pada 5 Pilar Perdesaan Sehat (Keterjangkauan dan kualitas; Pelayanan Keseshatan 1)Dokter Puskesmas dan 2) Bidan Desa, dalam pelaksanaan 6 Kegiatan Dasar Puskesmas, serta 3)Air Besih, 4)Sanitasi dan 5) Gizi seimbang bagi Bumil, Buteki, Bayi dan Balita. – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
#HibahDiriTukDesa

Presiden: gizi itu diperlukan sejak dalam kandungan Saya selalu sampaikan. Ini investasi jangka panjang

Jakarta, 29 Februari 2017

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaruh perhatian yang besar terhadap pemenuhan gizi pada anak, yang tentunya sangat berdampak pada kualitas generasi bangsa Indonesia ke depannya.

“Kenapa saya muter ke daerah, memberikan makanan tambahan untuk anak-anak, untuk ibu hamil dan untuk Balita. Saya hanya ingin memberikan pesan bahwa yang namanya gizi itu diperlukan sejak dalam kandungan. Saya selalu sampaikan. Ini investasi jangka panjang”, tutur Presiden dalam sambutannya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2017 di Birawa Assembly Hall Bidakara Jakarta, Selasa (28/2).

Dalam sambutannya, Presiden menyerukan agar masyarakat harus memperhatikan dan memprioritaskan pemenuhan gizi di dalam keluarga.

“Jangan sampai ada uang dipakai untuk beli rokok dan tidak dipakai untuk menambah gizi anaknya. Hal-hal seperti itu diingatkan pada keluarga-keluarga di kampung, di desa dimana Puskesmas itu ada. Kalau enggak seperti itu, enggak ngerti mereka”, tambah Presiden.

Presiden mengatakan bahwa adanya peluang bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2025-2030. Pada saat itu, jumlah usia produktif di Indonesia akan meningkat pesat.

“Karena 2025-2030 akan ada bonus demografi. Kalau bonusnya nanti tidak berada pada kualitas yang baik justru akan menjadikan beban kita semuanya.

Presiden mengharapkan, Indonesia Emas pada tahun 2045 harus menjadi cita-cita bersama. Indonesia berpeluang menjadi negara besar dengan pendapatan yang tinggi dan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

“Tugas kita itu, mengantarkan anak-anak kita untuk menuju kepada Indonesia emas di 2045”, tandas Presiden.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, dan email kontak.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Oscar Primadi, MPH

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Apakah Indeks Desa Membangun ? – perdesaansehat.com

Indeks Desa Membangun adalah Adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDTT. Dengan demikian hasil analisa IDM dalam penetapan status Kemandirian Desa akan dapat menjadi alat bantu pengintegrasian perencanaan 

Menyadari Desa secara esensial merupakan Pemerintahan Otonomi Tingkat 4, tingkatan paling dasar (Pondasi) dari 4 lapis Struktur NKRI (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), sekaligus masyarakat Desa adalah Entitas Komunitas Bangsa Nusantara yang terkecil (Inti). Maka harus dapat dipastikan penyusunan IDM berdasarkan substansi berbagai regulasi dalam kerangka pelaksnaan kebijakan konsep pembangunan nasional yang paripurna dalam semua aspek yang telah ditetapkan secara nasional. Selain hal tersebut, juga harus dapat dipastikan IDM telah sejalan dengan strtegi pencapaian sasaran strategis jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang secara berkelanjutan. 

 IDM secara teknokrasi disusun sesuai dengan Konsep kebijakan pembangunan Desa untuk mencapai 9 Tujuan UU Desa sebagai amanah UU Desa, melaksnakan amanah Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019, serta sejalan otoritas mandat Perpres no 12, 2015 Tentang Kementerian Desa, PDTT dan memegang teguh amanah dan mandat Konstitusi UUD 1945 beserta peraturan perundang undangan yang ada dalam NKRI, mewujudkan palsafah negara Pancasila sebagai acuan pembangunan, sekaligus menghormati keberagaman Desa dengan paradigma Bhineka Tunggal Ika. 

Indikator yang tersedia dalam Podes dipilih yang dapat mewakili Faktor-Faktor penentu keberhasilan pembangunan wilayah; a) Ketepatan Peran Pemerintah dalam memilih intervensi pembangunan, b)Partisifasi Masayarakat terhadap intervensi pembangunan (perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemerliharaan) serta c)Karakteristik Wilayah (Tipologi dan Modal Sosial) masing-masing Desa, yang akan mengoptimalkan point a dan b. Secara konspsional, apabila point a,b dan c masing-masing saling berkorelasi positif, maka dapat dipastikan dampaknya akan tercapai sesuai teori dan konsep kebijakan Tata Kelola program pembangunan sektoral dan atau bidang yang strategis terpilih yang secara teori pembanguan merupakan determinan faktor pada kemajuan Pembangunan pada; dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Lingkungan. – perdesaansehat.com

HanibalHamidi #HibahDiriTukDesa
https://www.youtube.com/watch?v=ZWS_x05-LAg&sns=em

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Catatan

3/4/17, 10:07:15: H_H: Melaksanakan PPMD bagi seluruh warga Desa terdiri dari 75.000 deaa tersebar diseantero pelosok nusantara dalam fasilitasi dan optimalisasi intervensi pembangunan berbagai sektor dan bidang yg sesuai dengan pertisifasi masyarakat serta Karakteristik wilayah masing-masing desa, membutuhkan pengorganisasian kerja.
3/4/17, 10:09:04: H_H: ISue Desa telah diatur dalam UUD 1945, UU no 6, Perpres no 2 tentang Rpjmn 2015-2019 … yg penjabarannya oleh Permendesa
3/4/17, 12:18:04: H_H: Peraturan terkini dalam pembangunan nasional (pusat, Prov,kab/kota, Desa) pada semua aspek (Politik, sos dll)… Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik yang dipayungi dengan UU Reformasi; UU Keuangan negara, UU SPPN, UU Kementerian Negara, UU Pemda, UU ASN, UU Parpol, UU Tujuang jangka panjang, UU Desa, UU Pemda … REZIM PERENCAAN .,, iinstrumen operasioanlnya adalah RPJMN yang ditetapkan oleh Presiden terpilih sebagai acuan Pembengunan Paripurna Rezim Berkuasa yg sejalan dg RPJP dan sesuai Dokumen visi, misi dan janji kampanye capres terpilh sbg PRIORITAS NASIONAL, Yg didukung dengan Prioritas K/L atau unggulan …..

Semua menjadi jelas toooooo ….
1)Prioritas Nasional … Terkait politik Presiden … jabarkan secara teknokrasi … DANA HARUS ADA (on top) … Agenda ke 3, Rumah Desa Sehat, 50 Desa Adat … pantau KSP (layak “wingwest” di USA) … memastikan semua janji presiden terwujud … memastikan keberlanjutan kekuasaan …
Selayaknya termuat dalam RPJMN

2)Prioritas Unggulan .. prioritas K/L yg mendukung PN … Level urgensinya di bawah PN … termasuk 4 fokus .. berada di bawah PN …. HARUS BERKORELASI KUAT DENGAN IDM SEHINGGA MENDUKUNG PN 3 .. saaaran strategisnya … 5000 dan 2000.
IDM .. alat bantu semua hal terkait peran Kemendesa terhadap capaian saaaran 2019 … termasuk pernacanaan … IKU ..,

Semua Jelas … jempol bengkak di hari minggu … menghargai kepeudilian semua pagi ini terhadap isue Desa …
Silakan bersikap pada semua forum dengan sistem pembangunan nasional saat ini (di atas)

UU Desa .. 9 tujuan .. mandat Mendesa .. pembinaan… 
1)Pengakuan negara pada Desa.. dua kewenagan … dg azas rekoknisi dan subsidieritas … desemtralisasi asymetris 
2)Pemerintahan yg tdk terpisah dari masyarakat nya, Dana Desa, Pemdamping Desa (Tanpa SKPD), tidak sama dg otonome kab/kota/Prov

Selamat berlibur

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Society 5.0 Jepang~Indonesia 4.0 – perdesaansehat.com

“Masa mellenia datang serta merta, Interaksi sosial Dunia berbasis digital, yang menurunkan makna ruang dan waktu, sungguh menjadikan ketidakpastian eksistensi Negara dan Bangsa, apabila sejak saat ini tidak tersedia “Grand Strategy” Pembangunan Nasional 50-100 tahun ke Depan yang terbagi dalam 20 tahunan yang berbasis Digital.

Paradigma Smart Village Indonesi; Jadikan pemanfaat terbesar adalah warga Desa, sekaligus Pewarna Sosial Dunia Digital adalah kearifan lokal Desa”. – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
#HibahDiriTukDesa

Society 5.0 (Jepang)
& Indonesia 4.0

Suhono H. Supangkat

Disaat melakukan rangkuman tentang karakteristik anak muda Indonesia yg dipengaruhi oleh hadirnya TIK dan menghubungkan dengan tantangan Indonesia kedepan (Indonesia 4.0), kami di ITB ketamuan rombongan kantor Sekretariat Kabibet Jepang yang menangani STI ( Science, Technology and Innovation).

Mereka datang memaparkan tentang fokus pembangunan ekonomi Jepang yang saat ini terengah-engah.
Target ukuran “ekosistem” yang di acu kedepan mereka menamakan Society 5.0 yaitu suatu masyarakat yg secara “sophiticastedly” mengintegrasikan antara Cyber space dan Physical Space.

Mereka merencanakan membuat nilai baru untuk pengembangan Industri masa depan dan transformasi sosial.

Tetapi kehidupan orang tetap menjadi pusat perhatian (human centered society).
Dengan target GDP sekitar 600 Triliun Yen (70 000 T), Jepang terus mengupayakan strategi nya melalui Abenomics dll nya.

Pembangunan Platform berbasiskan TIK sedang disiapkan melalui 11 project CPS ( Cyber Physical Systems).

Selain platform juga dikembangkan suatu struktur sistem dan teknologi dasar baik dari material , sensor, IoT, Big Data hingga sektor sektor penting secara terintegrasi.

Untuk integrasi dibentuk juga suatu program SIP( Strategic Innovation Program) terhubung antar kementrian. Maklum di Jepang juga ada “abuse sectoral”.

Terkait dengan Disruptive Technology mereka menyiapkan program IMPACT (Impulsing Paradigm Change Through Disruptive Technologies Program).
Ini mungkin penyiapan tentang Persuasive Technology, suatu teknologi merayu untuk melakukan perubahan.

Jika Jepang sedang fokus dengan menyiapkan Industri Pendukung menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

Indonesia dengan berbagai tantangannya memilih pembangunan infrastruktur sebagai landasan dan arus utama kedepan, berbagai projek pembangunan jalan, Kereta Listrik Cepat, jalan Toll, Pelabuhan, Palapa Ring dll.

Namun masih ada pertanyaan dari berbagai kalangan, bagaimana dengan pembangunan Industri dan penyiapan masyarakat seperti penyiapan program bonus demografi yang notabene akan diisi generasi Millennial.

Indonesia 4.0, bonus demografi dengan karakter generasi millenneal perlu menjadi perhatian, tidak hanya menjadi konsumen tetapi harus bisa menjadi produsen untuk peradaban yg lebih baik.

Merubah dari pola pikir dan perilaku dari masyarakat konsumen ke masyarakat produsen tidaklah mudah.
Apalagi di era tidak kelihatan ini.

Lawan lawan tidak kelihatan melalui bala tentara bisnis cyber space spt Gojek, Uber, Fintech dll perlu diantisipasi dan ditanggapi dengan baik.

Program Strategi Inovasi menjadi kunci daya saing kedepan. Transformasi digital baik dari sisi orang, teknologi hingga tata kelola atau bisnis model seyogyanya ditumpangkan dalam pembangunan infrastruktur sehingga lebih bermakna dan tepat guna.

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Jamban – Harkat dan Martabat Manusia NKRI – perdesaansehat.com

Jamban dan kemiskinan.

Masih ada sekitar 25 juta rumah tangga di Indonesia, atau sekitar 125 juta orang yang tidak punya akses pada jamban sehat. Makna jamban sehat sebetulnya sederhana: mampu mengisolasi kotoran manusia dari permukaan tanah dan air.

Perlunya kotoran manusia diisolasi adalah agar milyaran kuman patogen yg ada di tiap secuil kotoran manusia tidak lalu tersebar ke seluruh penjuru makanan minuman dan pori2 manusia lainnya. Dengan kata lain, cukup 1 orang saja yg kotoran nya tergeletak sembarangan, sudah dapat mencemari seantero warga kampung.

Oleh karena itulah, mewujudkan mantra kesehatan berupa ODF (Open Defecation Free) harus diterjemahkan menjadi setidak2nya OHOT, one house one toilet. Satu rumah satu jamban. Bukan jamban komunal misal 4 jamban untuk ratusan warga, yang pasti belum bisa membuat sekampung bebas dari kotoran manusia di sembarang tempat.

Adalah dr. Budi Laksono yang sudah beberapa tahun terakhir ini fokus pada upaya memasyarakatkan KATAJAGA (Kampung Total Jamban Keluarga) yang dimaknai sebagai satu kampung semua rumahnya setidaknya punya satu jamban. Ratusan ribu jamban di ribuan kampung sudah ia motori pewujudannya bekerjasama dengan berbagai pihak. Keistimewaan dari metoda yang dikembangkan oleh dr. Budi "Jamban" Laksono adalah justru pada kesederhanaan dan low-budget nya, yaitu dengan hypnolatrine (ajakan menyadari bahaya Buang Air Sembarangan) dan teknik bangun jamban yang tidak mensyaratkan biaya tinggi tapi justru fokus pada efektifitas mengisolasi kotoran.

Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) dimana dr. Budi juga ada di dalamnya, mendiskusikan upaya mewujudkan "Indonesia ODF" pada 2019. Artinya, bermimpi mewujudkan 25juta rumah yang belum berjamban-sehat agar semuanya total berjamban-sehat pada 2019.

Pemerintahan Jokowi sendiri sudah mencanangkan total sanitasi pada 2019, tapi sepertinya sulit sekali diwujudkan karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena metoda yang dipakai bertumpu pada pembangunan fisik toilet komunal, yang mengisyaratkan pembiayaan yang sangat besar. Belum lagi minimnya upaya mengikutsertakan partisipasi masyarakat sehingga perubahan perilaku untuk memanfaatkan jamban sehat menjadi pe-er tersendiri, dan lagi-lagi berkonsekuensi proses yang intens dan biaya yang tinggi.

Lalu apakah mimpi Forum DMTK untuk mewujudkan Indonesia ODF dengan cara OHOT realistis untuk diwujudkan pada 2019? Setelah melalui rangkaian diskusi demi diskusi, kami yakini BISA.

Caranya adalah dengan menggabungkan metoda hypnolatrine dan teknik bangun sederhana jamban-sehat "ala Budi Jamban" dengan metoda pengorganisasian masyarakat yang mendorong agar masyarakat dapat diorganisir untuk mengupayakan secara mandiri. Artinya, seberapapun "dana stimulus" yang mampu disediakan oleh pemerintah (atau donor atau sumber pendanaan yang lainnya) harus dapat berfungsi maksimal sebagai stimulus dan pembiayaan selebihnya diupayakan secara mandiri oleh masyarakat.

Forum DMTK kemudian mendiskusikan target Indonesia ODF – OHOT 2019 ini dengan beberapa elemen pemerintah. Kementrian Desa PDTT pada khususnya Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Ditjen PPMD menyambut dengan antusias. Nahkoda Dit PSD Bapak Ha Nibal kemudian berinisiatif mengadopsi program ini menjadi program Dit PSD dengan mentargetkan 1 juta jamban pada 2017 sebagai kick-off target sekaligus untuk menguji-cobakan metoda. Target kemudiannya adalah 7 juta pada 2018 dan 13 juta pada 2019.

Diskusi dilanjutkan ke Kantor Staf Presiden, bersama Deputy II Kang Yanuar Nugroho. Komunikasi dengan KSP mutlak diperlukan karena mewujudkan Indonesia ODF – OHOT perlu kerjasama lintas sektor dan wilayah. Kita perlu Presiden untuk menjadikannya sungguh-sungguh sebagai Program Nasional, yang keberhasilannya tidak boleh ditawar lagi. World Bank menghitung bahwa "kerugian nasional" yang diakibatkan urusan jamban ini mencapai 57 Triliun setiap tahunnya. Kerugian antara lain dalam bentuk "jebol"nya BPJS yang harus menanggung kasus penyakit yang paling banyak terjadi hingga sekarang sesungguhnya adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan jamban-sehat. Belum lagi kerugian akibat hilangnya produktifitas ketika sakit. Bahkan sampai kehilangan nyawa dari mulai anak hingga dewasa.

Tentu saja KSP menyambut antusias pula. Terlebih dengan sudah adanya Dit PSD – Ditjen PPMD Kemendesa PDTT yang menjadi kementrian pelaksana, khususnya untuk pelaksanaan Indonesia ODF – OHOT di wilayah perdesaan. Nantinya tinggal dikoordinasikan dengan lintas sektor dan lintas wilayah untuk perwujudan di seluruh Indonesia.

Langkah kecil uji coba penggabungan metoda dilaksanakan di satu kampung Dungusbiuk, Desa Babakan, Kec Tenjo, Bogor. Di kampung ini rata warganya semua tidak punya jamban-sehat. Di kampung-kampung sekitarnya pun tidak jauh beda. Padahal Desa Babakan Tenjo ini hanya sejauh kuman bisa terbang ke wilayah BSD yang gemah-ripah cantik sejahtera bukan main.

Tiga hari lalu di Dungusbiuk telah dilaksanakan tahap hypnolatrine dan teknik bangun jamban-sehat sederhana oleh masyarakat sendiri. Tahap selanjutnya adalah pengorganisasian warga kampung untuk secara bertahap memastikan semua rumah di Kampung tersebut punya jamban-sehat, yang akan dimotori oleh para penggerak lokal.

Pelaksanaan uji coba ini dimungkinkan dengan adanya partisipasi beberapa donatur Pamela Hidajat, Indri Wilkey (mewakili donatur warga Indonesia di Canberra), donasi yang terkumpul dari pembelanjaan di Buyto Donate-Store, dan beberapa donatur lainnya.

Pelaksanaan di lapangan dilaksanakan bersama antara Forum DMTK sebagai "pool of network", Sinergi Indonesia Foundation yang membangun perencanaan program dimotori oleh Benito Lopulalan, Komunitas Relawan Bogor Barat yang dinahkodai oleh Bu Uun alias Dessy Suprihatini sebagai motor dari penggerak lokal dan Yayasan Wahana Bakti Sejahtera yang dipimpin dr. Budi Laksono. Tentu saja, Kemendesa PDTT pada khususnya Dit PSD Ditjen PPMD senantiasa mendukung pula dalam keseluruhan prosesnya.

Bagi sebagian dari kita mungkin tidak terbayang kok bisa orang tidak punya jamban, atau jamban-nya kok semacam itu seperti yang ada dalam foto-foto postingan Ahmad Bahruddin (penggagas Forum DMTK) dan postingan dr. Budi. Bagi sebagian dari kita tidak terbayang bahwa urusan jamban ini bagi ratusan juta warga bangsa kita masih merupakan pergulatan hidup dan mati, walau mereka sendiri mungkin tidak menyadari. Ini kondisi yang mengenaskan dan, mohon maaf, memalukan bagi kita sebagai sebuah bangsa dan negara dengan solidaritas kegotongroyongan yang – katanya – tinggi ini. Masak kita tega membiarkan sebagian tetangga kita hidupnya terancam gara-gara jamban. Kalau mau agak "egois" masak iya tega sama diri sendiri masih mau terpapar kuman dari tetangga kita yang belum berjamban-sehat. Karena kuman yang terbang kan gak pilih korban.

Mewujudkan Indonesia ODF – OHOT pada tahun 2019, mewujudkan KATAJAGA di seluruh kampung di desa dan kota Indonesia pada tahun 2019, harus menjadi target kita bersama. Jangan ditawar lagi. Masak 70 tahun lebih merdeka masih belum juga berhasil mewujudkan jamban-sehat dapat diakses oleh setiap orang?

Mari.

Trial OHOT (One House One Toilet) di Kampung Dungusbiuk – Perdesaansehat.com

"Melengkapi persiapan bagi pelaksanaan pemberdayaan 1.000.000 (satu Juta) Jamban bagi 1.000.000 Juta Rumah Tangga di desa yang tidak memeiliki Jamban Keluarga dalam kerangka mendukung pencapaian sasaran strategis Agenda Nawa Cita 3, Membangun Indonesia dari Pinhgiran, bidang Desa; Pengentasan paling sedikit 5000 Desa Tertinggal dan mewujudkan 2000 Desa Mandiri Pada tahun 2019." – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
#HibahDiriTukDesa

Trial OHOT (One House One Toilet) di Kampung Dungusbiuk

March 2, 2017

Warga mendapat bantuan 20 unit jamban untuk program Trial OHOT (One House One Toilet)

Oleh: Ahmad Bahruddin

SHNet – Bogor, Program jambanisasi atau Trial OHOT (One House One Toilet) diselenggarakan di Kampung Dungusbiuk, Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 27-28 Februari 2017.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Jeng Dewi Huta dengan sumber pendanaannya dari para dermawan jaringan Sinergi Indonesia. Dari dana yang terkumpul kemudian dibelikan material berupa sumbangan 20 unit closet, pasir, koral, semen, besi beton, dan ember cor untuk 20 rumah. Adapun total bantuan untuk masing-masing unit bernilai sekitar 350 ribu.

“Harapannya, 20 unit ini dapat merangsang pembangunan secara mandiri oleh masyarakat di kampung “miskin” yang nyaris semuanya kalau buang hajat masih di blumbangan yang sekaligus sebagai pakan lele itu, “ jelas Jeng Huta.

Kondisi jamban warga sebelum program dilaksanakanKondisi jamban warga sebelum program dilaksanakan

Sebelum pelaksanaan program jambanisasi ini, pada hari pertama, tanggal 27 Februari 2017 warga berkumpul di rumah salah seorang warga. Pada kesempatan tersebut warga diberi penjelasan panjang lebar tentang pentingnya mengisolasi tinja melalui jamban oleh Dr. dr. Budi “Jamban” Laksono. Warga sangat antusias mendapatkan informasi tersebut, karena terbukti di pagi hari berikutnya, dua puluh lobang sudah siap siap dibuat oleh warga masyarakat secara bergotong-royong.

Setelah pembagian kloset dan material, warga diajak diskusi kembali dengan melibatkan perangkat desa. Dari diskusi tersebut, akhirnya warga bisa menyadari sepenuhnya betapa pentingnya mengisolasi tinja dari serangga (khususnya lalat) dan agar tidak menyemari air. Di samping itu, karena program jambanisasi ini ternyata selain mudah, biayanya juga cukup murah.

“Hanya setara dengan biaya rokok setengah bulan, apalagi warga (aki-laki kampung Dungusbiuk ini adalah perokok semua.” Tegas Budi “Jamban”.

Pertemuan warga masyarakatPertemuan warga masyarakat

Kesimpulan sementara dari warga masyarakat dan partisipan yang terlibat adalah ternyata sedemikian sederhana mewujudkan Indonesia ODF (Open Defecation Free). Kuncinya adalah di pengorganisasian. Begitu disadari oleh seorang pendamping, lebih-lebih kepala desanya, hanya butuh hitungan hari kampung ODF itu dapat diwujudkan.

Nah, nggak ada yang harus ditunggu lagi. Kini semua warga bersama-sama bahu-membahu membuat jamban karena mengisolasi tinja itu sangat-sangat penting jika dibandingkan dengan 57 T per tahun yang harus dianggarkan Negara untuk biaya pengobatan penyakit disentri, tipus sampai hepatitis akibat puluhan ribu bakteri dari tinja manusia di kaki lalat yang hinggap di makanan.
Satu orang saja yang tidak mengisolasi tinjanya, akan menyakiti orang se-kampung. Karena lalat tidak akan pernah pilih kasih.

Potensi Desa

Dan …. Amat, amat, amat sangat salah kalau Dungusbiuk, Babakan, Tenjo ini dianggap sebagai desa miskin. Yang benar, desa ini tidak diperhatikan dengan baik.”

Blumbangan lele tempat buang hajat yang penuh dengan trilliunan kuman patogen salmonella thypi penyebab disentri, tipus, sampai hepatitis ini ternyata sangat mungkin disulap dengan intensifikasi budidaya lele dengan cata bioflok. Plus, pengelolaan air hujan yang selama ini hanya membanjiri Tangerang saja, kalau dikelola untuk budidaya ikan darat, kebutuhan gizi berbasis white meat BSD Tangerang, amat sangat mungkin dipenuhi dari Babakan dan desa-desa “miskin” lainnya di Kecamatan Tenjo Bogor ini.

Demikian juga dengan buah-buahan. Kalau dimaksimalkan intensifikasi budidaya buah, pasti, Thailand, Tiongkok, Vietnam dll. akan super bingung mengekspor buah ke Indonesia karena tanah dan iklim kita jauh lebih unggul dari mereka.

Kalau lihat hutan bambu tali (pring apus) sampai bambu betung yang sedemikian melimpah, insdustri kreatif berbasis bambu juga sangat mungkin dikembangkan di desa yang subur ini.

Warga kampung bergotong-royong membuat jambanWarga kampung bergotong-royong membuat jamban

“Fabiayyi ‘alaa irobbikuma tukadzzibaan – maka, nikmat Tuhan mana lagi yg hendak kamu dustakan ..?”

Nah, apa kabar para Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa… ? Ayuk, kalian bukan asisten Sekretaris Desa!. Kembangkan gagasan-gagasan cerdas kreatif kalian mengelola sumberdaya desa. Dampingi para pemudi/a (angkatan kerja) desa untuk berjamaah berembug bareng merancang business plan yang layak berproduksi mengelola sumberdaya desa. Dampingi para pemudi/a (angkatan kerja) desa untuk berjamaah berembug mengembangkan tradisi kritis atas ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan kekuasaan.(*)

Penulis adalah pendamping masyarakat desa Kalibening, Salatiga dan Pendiri Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thayyibah (SPPQT) dan Sekolah Alternatif Qoryah Thayyibah Kalibening, Salatiga.

http://sinarharapan.net/2017/03/trial-ohot-one-house-one-toilet-di-kampung-dungusbiuk/

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Kementerian Desa PDTT, Daulat Sehat Desa (GSC- Rumah Desa Sehat) – perdesaansehat.com

"Generasi Sehat Cerdas (GSC) menjadi program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam bidang kesehatan. Gerakan yang terus didorong di tingkat desa tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan kesehatan di desa.

“Pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung kegiatan kesehatan di desa salah satunya mengawal program Generasi Sehat Cerdas (GSC). Program tersebut merupakan program penanggulangan kemiskinan yang secara khusus mengintervensi bidang kesehatan dan pendidikan,” –

ujar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, saat menjadi narasumber di acara Rakerkesnas 2017, di Jakarta (28/2).

Generasi Sehat Cerdas Dorong Kedaulatan Kesehatan di Desa

Rabu, 01 Maret 2017
Rakerkesnas_Sekjen.jpg

JAKARTA – Generasi Sehat Cerdas (GSC) menjadi program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam bidang kesehatan. Gerakan yang terus didorong di tingkat desa tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan kesehatan di desa.

“Pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung kegiatan kesehatan di desa salah satunya mengawal program Generasi Sehat Cerdas (GSC). Program tersebut merupakan program penanggulangan kemiskinan yang secara khusus mengintervensi bidang kesehatan dan pendidikan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, saat menjadi narasumber di acara Rakerkesnas 2017, di Jakarta (28/2).

Lokasi kegiatan GSC dilakukan di 5.753 Desa, 415 Kecamatan, 66 Kabupaten dan 11 Provinsi. Sejumlah kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pengurangan kematian bayi dan balita, peningkatan kesehatan ibu/ pengurangan angka kematian ibu melahirkan, peningkatan pendidikan dasar, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Anwar menambahkan, aspek kesehatan di pedesaan amat penting untuk terus ditingkatkan. Hal tersebut mengacu pada potret ketersediaan fasilitas kesehatan desa. Data mencatat masih terdapat 89,08% desa tidak memiliki sarana apotek, 91% desa tidak memiliki Poliklinik, 61,1% desa tidak memiliki Poskesdes, 79,91% desa tidak memiliki Polindes, dan 69,64% desa tidak memiliki Puskesmas Pembantu. Selain itu, juga terdapat 37,2% balita mengalami masalah stunting.

“Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa, seperti pembangunan atau rehabilitasi poskesdes, polindes, sanitasi dan air bersih, fasilitasi program kependudukan sesuai hasil keputusan dalam musyawarah desa,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan, hal yang juga penting yaitu peningkatan kualitas sumber daya, baik itu masyarakat desa atau pendamping desanya.

“Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dari sisi kompetensi masih kurang. Kita memerlukan kerjasama dan peran aktif Kementerian Kesehatan untuk mengedukasi mereka. Selain itu juga sebagai monitoring dan evaluasi bagaimana efektivitas dana desa bisa berjalan,” lanjutnya.

Kemendes PDTT juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membangun 50.000 Rumah Desa Sehat. Program tersebut merupakan fasilitasi layanan kesehatan dasar sebagai pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan tingkat desa. Tujuannya yaitu untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa. Selain itu, Rumah Desa Sehat juga dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan dan berfungsinya dokter komunitas, bidan desa, keterjangkauan air bersih, keterjaminan sanitasi dan kualitas gizi. Indikator yang hendak dicapai yaitu menurunnya kasus kematian ibu, menurunnya kasus gizi buruk, penyakit menular dan tidak menular, dan menurunnya kasus narkotika dan obat terlarang.

Pada tahun 2016 lalu, sejumlah capaian dari dana desa dihasilkan dengan infrastruktur kesehatan. Sejumlah sarana untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan tersebut diantaranya yakni terbangunnya MCK sebanyak 36.657 unit, sarana air bersih 15.921 unit, Posyandu sebanyak 7.028 unit dan Polindes sebanyak 3.021 unit.

http://kemendesa.go.id/view/detil/2015/generasi-sehat-cerdas-dorong-kedaulatan-kesehatan-di-desa

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

WAPRES WB Kunjungi “Daulat Desa Kuripan Selatan”, LomBar – perdesaansehat.com

"Laura Tuck, Wapres WB, beserta rombongan hadir di Lobar adalah dalam rangka evaluasi menjelang akhir program PSD GSC. Namun dengan pantauan langsung mereka, melalui Hanibal Hamidi, Lombok Barat sudah menyusun exist strategy, bukan exit strategi. Artinya melalui pelembagaan di Desa, Isue Kesehatan melalui Lembaga Masyarakat Desa (LMD) RUMAH DESA SEHAT, dan (LMD) BALAI RAKYAT bagi pengembangan isue Kecerdasan (Pendidikan) serta Adanya Peraturan Bupati tentang "RENCANA AKSI DAERAH" terkait Pelayanan Sosial Dasar, mereka yakin terhadap komitem Lombok Barat terhadap keberlanjutan dan semangat pengentasan kemiskinan lewat PAD-GSC" – perdesaansehat.com

HanibalHamidi

#HibahDiriTukDesa

WhatsApp Image 2017-02-27 at 2.01.51 PM
Berita

WAKIL PRESIDEN WORLD BANK KUNJUNGI LOBAR

28-02-2017 Bagian Humas Lombok Barat

Giri Menang, Selasa 28 Februari 2017 – Laura Tuck, Wakil Presiden Bank Dunia beserta rombongan yang berjumlah lebih dari 5 orang dari World Bank dengan didampingi oleh Hanibal Hamid, Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Dirjen PPMD Kementerian Desa, PDT, dan Transimigrasi RI serta unsur dari Kementerian Keuangan mengunjungi Desa Kuripan Selatan, tepatnya di Dusun Tunggu Lawang, Senin (27/2).

Kunjungan ini dalam rangka meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Rumah Desa Sehat melalui PSD-GSC Desa Kuripan Selatan adalah tindak lanjut dari Jamuan Makan Malam dan Ramah Tamah antar Rombongan World Bank dengan Bupati beserta jajaran SKPD terkait Minggu malam (26/2) lalu di mana dalam acara tersebut Laura Tuck beserta rombongan mendengarkan secara langsung paparan H. Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat tentang pelaksanaan PSD-GSC di Kabupaten Lombok Barat.

Laura Tuck sendiri ingin memastikan bahwa program World Bank untuk Pembangunan Berkelanjutan dapat mendekatkan masyarakat miskin dengan akses infrastruktur transportasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan. Hal-hal tersebut adalah fokus dari World Bank. “Agar masyarakat miskin dapat merasakan akses pembangunan tersebut,” ujar Laura melalui jasa penerjemahnya.

Hal tersebut disambut oleh H. Fauzan Khalid dengan menyatakan secara mendasar bahwa pembangunan di Lombok Barat sebesar-besarnya diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan sesuai dengan yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Alhamdulillah dengan adanya PSD-GSC, sejak tahun 2014 Lombok Barat banyak mengalami kemajuan dalam IPM sektor pendidikan dan kesehatan dasar,” ujar Bupati yang didampingi oleh Kepala Bappeda, unsur Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ketika menyinggung maksud kedatangan Laura Tuck dan rombongan.

Hanibal Hamid sendiri sangat antusias ketika mengetahui bahwa secara suprastruktur, Lombok Barat sangat berkomitmen terhadap program pembangunan berkelanjutan. “Lombok Barat sudah membuat regulasi dalam bentuk perbup yang ditindak lanjuti oleh desa dengan perdes untuk penguatan dan tindak lanjut program pendidikan dan kesehatan dasar lewat ADD dan Dana Desa. Kami sangat percaya dengan komitmen tersebut,” ujar Hanibal sebelum mengakhiri ramah tamah malam itu.

PSD-GSC sendiri adalah program unggulan dari Pemerintah Pusat yang terpusat untuk peningkatan akses dan layanan dasar di bidang Kesehatan dan pendidikan. Sejak digulirkan tahun 2013 lalu, program ini banyak membantu masyarakat miskin di desa-desa untuk mengakses pendidikan dasar dan pra SD/MI yang juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas serta angka lama sekolah yang ditunjang lagi dengan upaya keras pemerintah memberantas buta huruf.

Di sektor kesehatan, program ini banyak bersentuhan secara langsung dengan posyandu dan poskesdes dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi, pemberantasan gizi buruk, serta penyehatan lingkungan. Jambanisasi keluarga dan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sasaran pokok PSD-GSC di sektor kesehatan. Hal-hal tersebut yang ingin dicek secara langsung oleh Laura dan rombongan sehingga harus turun memantau secara langsung pelaksanaannya di lapangan. Desa yang menjadi sample adalah Desa Kuripan Selatan.

Dengan didampingi oleh Hj. Khairatun Ketua TP PKK bersama instansi terkait, rombongan tersebut mengunjungi dusun yang berada di punggung Gunung Sasak ini. Di Tunggu Lawang, para rombongan ditemani oleh Kepala Desa Kuripan Selatan, Zulkarnaen dan beberapa kader posyandunya yang menjabarkan seluruh program GSC selama 2 tahun terakhir. “Kehadiran GSC mampu mendorong warga desa dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Kepala Desa yang cukup lama mengabdi di desa ini.

Desa Kuripan Selatan adalah desa yang sudah menerapkan program pendidikan kesehatan dasar terintegrasi. Posyandu di desa ini sudah terintegrasi dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memiliki banyak program. Terintegrasinya kegiatan tersebut juga menjadi sasaran pembinaan dan program dari Tim Penggerak PKK.
“Salah satu program yang kita support dari ADD dan DD dalam APBDEs adalah dukungan penuh kita kepada keberlanjutan program GSC,” tambahnya.

Zulkarnaen mengaku bahwa rombongan Laura Tuck nampak puas dengan integrasi program yang berjalan di desanya. “Mereka sangat terkesan dengan apa yang dicapai oleh masyarakat terkait dengan bantuan GSC dan PKK ikut serta dalam membantu bagaimana mensukseskan program ini lewat pembinaan,” ujarnya dengan bangga.

Laura Tuck beserta rombongan hadir di Lobar adalah dalam rangka evaluasi menjelang akhir program PSD – GSC. Namun dengan pantauan langsung mereka, melalui Hanibal Hamid, Lombok Barat sudah menyusun exist strategy, bukan exit strategi. Artinya mereka yakin terhadap komitem Lombok Barat terhadap keberlanjutan dan semangat pengentasan kemiskinan lewat GSC.

WhatsApp Image 2017-02-26 at 9.35.13 PM

WhatsApp Image 2017-02-26 at 9.35.14 PM

WhatsApp Image 2017-02-26 at 9.36.57 PM

WhatsApp Image 2017-02-26 at 9.36.59 PM

WhatsApp Image 2017-02-27 at 10.46.26 AM

WhatsApp Image 2017-02-27 at 10.46.18 AM

WhatsApp Image 2017-02-26 at 9.35.05 PM

WhatsApp Image 2017-02-26 at 9.35.06 PM

WhatsApp Image 2017-02-26 at 9.35.10 PM

WhatsApp Image 2017-02-26 at 9.35.11 PM

WhatsApp Image 2017-02-27 at 2.01.58 PM

WhatsApp Image 2017-02-27 at 2.01.26 PM

WhatsApp Image 2017-02-27 at 2.01.33 PM

WhatsApp Image 2017-02-27 at 2.01.37 PM

WhatsApp Image 2017-02-27 at 2.01.43 PM

WhatsApp Image 2017-02-27 at 2.01.51 PM

WhatsApp Image 2017-02-27 at 2.01.54 PM

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Hanibal Hamidi shared a link: Dinamika PSDHM – merDesa Institute

Dinamika PSDHM

Kartini Kendeng di merDesa

Kartini Kendeng di merDesa

Sumber daya hukum masyarakat Desa merupakan aspek penting untuk dikuatkan dalam kehidupan Desa. Berbagai tekanan eksternal —yang menempatkan kepentingan masyarakat Desa sebagai sasaran, secara dominan berlapis dengan masalah hukum. Ketiadaan informasi, akses dan pemahaman hukum dasar membuat masyarakat tidak berdaya. Kepentingan dan hak-haknya ikut tergilas karenanya. Yang marjinal semakin sulit menatap masa depan. Dalam konteks ini, banyak konflik agraria dan sumber daya alam dapat dijadikan bukti. Konflik yang terjadi menghadapkan masyarakat Desa pada masalah dan kasus hukum tanpa ujung.

Namun demikian, situasi sumber daya hukum tak selalu tragis. Pada satu wilayah di mana kelembagaan lokal dan partisipasi bekerja dengan baik, sumberdaya hukum masyarakat Desa mengawal kemampuan masyarakatnya mengelola sumber daya alam. Kesejahteraan dihasikan dari tindakan-tindakan yang ditetapkan berdasar kesepakatan bersama atas kepemilikan komunal sumber daya alam. Ada penghargaan terhadap praktek baik yang lekat dengan adat istiadat itu, seperti yang tertuang sebagai pasal-pasal terkait Desa Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Situasi yang digambarkan di atas, menyediakan pemahaman tentang bagaimana seharusnya kapasitas masyarakat Desa dikuatkan, melindungi kepentingan mereka, terutama yang hidup marjinal, dan menjadikan pembangunan Desa lebih respek pada hak-hak dasar dalam pencapaian tujuannya. Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM) dikenal kuat sebagai tradisi Bantuan Hukum Struktural (BHS) pada tahun-tahun awal organisasi LBH dibentuk. PSDHM dilaksanakan untuk mengjangkau dan membela hak-hak kelompok miskin dan marjinal. Mulanya, PSDHM ditopang dengan penyuluhan hukum bagi masyarakat miskin, memberi pemahaman hukum dasar dan menyediakan alat untuk pertahanan kepentingan. Tapi kesadaran baru tentang kuatnya masalah struktural dalam kasus-kasus terjadi, rekomendasikan jalan bagi PSDHM untuk pertajam metode dan analisis. Bahwa situasi masalah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melakukan analisis sosial; bahwa orang-orang dalam kelompok masyarakat itu harus memiliki kemampuan membela hak dan kepentingan mereka sendiri; bahwa upaya itu perlu perubahan kesadaran dan aksi kolektif, maka perlu pendidikan kritis dan pengorganisasian rakyat —dan dalam perkembangannya semua gagasan itu terkonsolidasi dengan nama Paralegal.

Paralegal bukanlah sarjana hukum, tetapi memahami tentang hukum dasar dan memiliki ketrampilan menggunakan hukum dasar itu untuk membela dan melindungi hak-hak kelompok miskin. Paralegal bekerja efektif di Desa karena ia memang berasal dari sana, bekerja sehari-hari sebagai petani, guru, pendeta, bidan, buruh dan lain sebagainya. Paralegal mengembangkan pengetahuan dan ketrampilannya melalui kelas-kelas pelatihan dan hidup-belajar dalam kehidupan Desa, serta melakukan pekerjaannya sebagai perpanjangan-tangan masyarakat Desa. Tapi sejak lembaga donor multilateral terlibat dalam urusan ini, konsepsi Paralegal lebih sebagai legal professionals atau paling tidak, bagian atau perpanjangan tangan dari advokat / kantor advokat. Meski tindakannya dipromosikan atas nama kepentingan rakyat miskin (akses bantuan hukum untuk kelompok miskin) tapi Paralegal jadi berkembang ahistoris, jauh dari kebutuhan dan kepentingan rakyat miskin.

Oleh karenanya dapat dimaklumi, muncul konsep dan metode baru untuk menguatkan pembelaan bagi kelompok miskin dan marjinal. Itulah yang kemudian dikenal sebagai pendidikan hukum kritis dan pelembagaannya: Pendamping Hukum Rakyat. Kerangka kerja PSDHM memiliki wadah yang pas dalam aktivitas Pendamping Hukum Rakyat. Tetapi semua tergantung pada kemampuan dan daya tahan untuk menguatkan praktek Pendamping Hukum Rakyat itu di lapangan kehidupan Desa, atau pada wilayah di mana adat istiadat yang hakiki berada dan bekerja. Pelaksanaan UU Desa adalah arena baru yang menantang kemampuan mereka. (Andik Hardiyanto)

mari berbagi ..

Dinamika PSDHM – merDesa Institute from Andik Hardiyanto’s Tweet

Download the Twitter app

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Terima Gelar Adat Kehormatan Maluku, Presiden Jokowi – perdesaansehat.com

*Terima Gelar Adat Kehormatan Maluku, Presiden Jokowi: Masyarakat Maluku Selalu di Hati*

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku kali ini, Presiden Joko Widodo mendapatkan gelar adat kehormatan “Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku”. Pemasangan jubah kebesaran, kain ikat pinggang, kain bahu, mahkota kebesaran dan pemberian tongkat adat kehormatan sebagai penanda penganugerahan gelar dilakukan langsung oleh Ketua Majelis Latupati Maluku, Bonifaxius Silooy, pada Jumat, 24 Februari 2017, di Kristiani Center, Ambon, Provinsi Maluku.

Gelar adat kehormatan yang dapat diartikan dengan pemimpin besar yang peduli terhadap kesejahteraan hidup masyarakat adat Maluku tersebut diberikan kepada Presiden Joko Widodo dengan berdasarkan pada keputusan majelis adat Maluku yang terdiri atas para tetua adat atau Latupati. Atas penganugerahan tersebut, Kepala Negara menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat Maluku.

“Saya merasa sangat terhormat sekali dan mengucapkan terima kasih atas penganugerahan gelar adat kehormatan Maluku kepada saya. Saya memahami bahwa gelar ini disertai dengan tanggung jawab untuk memajukan Maluku, untuk menyejahterakan rakyat Maluku,” ujar Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan kebanggaannya pada kearifan lokal rakyat Maluku yang berbasis persaudaraan. Dengan falsafah Siwalima, perbedaan dan keragaman budaya masyarakat Maluku dapat dipersatukan.

“Menggunakan falsafah Siwalima yang menyatukan semua perbedaan kelompok, menjadi kekuatan perekat yang abadi. Sejarah sudah menyaksikan bagaimana kearifan lokal Maluku dapat dengan cepat memulihkan keadaan setelah terjadinya konflik sosial pada waktu yang lalu,” ucapnya.

Terhadap semangat persaudaraan tersebut, Kepala Negara sekaligus menyampaikan harapannya agar masyarakat Maluku dapat terus merawat keanekaragaman yang ada sambil terus mengupayakan keharmonisan.

“Maka saya harap Musyawarah Besar para Latupati se-Maluku hari ini akan dapat terus merawat kebhinnekaan yang ada, kemajemukan yang ada, keharmonisan yang ada, dan membingkai perdamaian Maluku dalam semangat hidup orang bersaudara,” ujarnya.

Ada yang menarik di tengah sambutan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut. Kepala Negara sempat membacakan sebuah pantun dalam bahasa lokal. Lewat pantun tersebut Kepala Negara hendak menyampaikan bahwa walaupun terpisah dengan jarak yang cukup jauh, masyarakat Maluku akan tetap berada di hatinya.

“Panah gurita di ujung tanjong, cari bia di ujung meti. Biar tapisah gunung deng tanjong, orang Maluku selalu di hati,” demikian pantun dibacakan yang langsung mengundang tepuk tangan hadirin.

Setelah menerima anugerah gelar adat kehormatan, Presiden dan rombongan menunaikan shalat Jumat di Masjid Al Fattah Kota Ambon.

Ambon, 24 Februari 2017
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Puan Maharani “Sehat dalam Rapat dan Peregangan, Penting”- perdesaansehat.com

Kepekaan Menteri Kordinator PMK, Puan Maharani terhadap Harkat dan Martabat Manusia sebagai muara pembangunan nasional melalaui Kendali Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, sangat tepat untuk diingatkan pada kita semua agar memastikan esensi sehatnya masyarakat Indonesia adalah kunci bagi optimalnya pembangunan Indonesia, Kebiasaan setiap individu tentang makanan bergizi seimbang serta relaxasi bagi otot tubuh yang posisi kerja tetap dan lama, akan menjadi budaya kerja yang “cerdas” Indonesia “- perdesaansehat.com

HanibalHamidi
#HibahDiriTukDesa

Menko PMK: Sajian Sehat dalam Rapat dan Peregangan di Sela Kesibukan Itu Penting

Jakarta, 22 Februari 2017

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menyampaikan agar masyarakat hendaknya mulai membudayakan hidup sehat dengan melakukan langkah kecil melalui perubahan pola hidup yang lebih sehat, agar selalu sehat dan tentu menjadi lebih sehat dari saat ini.

Perubahan tersebut dapat dilakukan mulai dari hal-hal kecil dan rutin dalam keseharian, seperti dalam hal pola makan misalnya mengganti menu sajian rapat dengan makanan yang lebih sehat, misalnya buah dan sayur serta membiasakan melakukan aktifitas fisik seperti peregangan di sela-sela kesibukan pekerjaan.

“Kalau setiap hari makanan yang dihidangkan pada rapat-rapat itu adalah makanan yang sehat seperti ini, kita juga akan sehat karena mengurangi karbohidrat dan lemak serta pastinya nggak jadi gemuk (baca: obesitas)”, tutur Puan Maharani dalam sambutannya pada kegiatan penyerahan alat pengukur tekanan darah mandiri (tensimeter scanner) secara simbolis kepada lima Menteri dan Pimpinan Lembaga di Ruang Auditorium Utama Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat (22/2).

Pola makan merupakan perilaku paling penting, karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur. Gizi baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan kearah konsumsi gizi seimbang, karena keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat.

Dukungan nyata juga disampaikan Menko PMK, Puan Maharani, bahwa beliau menginstruksikan agar di Kemenko PMK akan dipasang pemberitahuan bagi pegawai untuk melaksanakan peregangan dua kali di sela waktu kerja, yakni pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB.

“Saya akan instruksikan akan ada semacam weker untuk peregangan setiap pukul 10.00 dan 15.00 WIB, seperti dulu panggilan anak sekolah untuk masuk ke kelas, kalau ini weker untuk bangkit dari kursi dan melakukan peregangan”, imbuhnya.

Seperti kita ketahui, peregangan di antara waktu bekerja merupakan pembiasaan aktivitas fisik di tempat kerja untuk melancarkan sirkulasi darah sehingga membantu mengendurkan ketegangan syaraf dan melatih otot agar lebih kuat sehingga tidak mudah lelah saat bekerja. Upaya yang dilakukan merupakan bagian dari implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perkantoran. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu, upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja agar dapat bekerja secara sehat agar tidak menimbulkan penyakit bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar.

“Peregangan ini penting. Memang betul, kadang ketika kita terlalu asyik mengerjakan pekerjaan duduk dari pagi sampai sore, tiba-tiba saat berdiri wis mboyo’en (pegal pinggangnya). Melakukan peregangan itu ternyata enak juga ya, Bu Menkes”, tandasnya.

Di tengah acara, Menko PMK, Puan Maharani, beserta para menteri dan pimpinan lembaga serta seluruh undangan pun turut melakukan senam peregangan yang dicontohkan oleh peraga.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak.

Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat

drg. Oscar Primadi, MPH

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

1000 Harapan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) Untuk GSC- perdesaansehat.com

Generasi Sehat dan Cerdas

Beranda▼

Rabu, 18 Januari 2017

1000 Harapan ABK Untuk GSC

Abk%2B1.jpg
Kondisi Cory Pernaubun Sebelum di Interpensi GSC

Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) hadir dan turut memberi dampak yang luar biasa bagi masyarakat pinggiran dinegeri ini, terutama bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berasal dari keluarga Rumah Tangga Miskin. Hal ini bukan hal baru lagi, akan tetapi sudah berjalan sejak tahun 2007 lalu, di Provinsi Maluku sendiri Program GSC baru hadir pada tahun 2012, hingga saat ini ada tiga Kabupaten yang di tanganinya, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan 24 kecamatan yang tersebar di tiga kabupaten tersebut, salah satunya adalah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Pada tulisan ini akan dikisahkan cerita sukses dari Negeri Amahai, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku.

Bertemu “Cory” Anak Berkebutuhan Khusus

Setalah melakukan sosialisasi oleh Pelaku Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) di Kecamatan Amahai pada tahun 2013 lalu, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan data lapangan sebagai input data sasaran dalam program GSC keseluruh lingkungan, Negeri dan dusun di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Tepatnya di dusun Karay dengan jarak dari Negeri Induk Amahai ± 3 KM, ditemukanlah Cory Pernaubun, anak berumur 7 tahun dalam kondisi tak berdaya.

Cory Pernaubun, lahir ditengah keluarga yang tergolong tidak mampu dengan kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, sangat tidak memungkinkanuntuk menyembuhkan penderitaan yang dialaminya.

Awalnya Cory hanya bisa duduk dan berbaring ditempat tidur, itu pun dibantu oleh orang tua dan saudaranya, tubuhnya yang kurus dikarenakankekurangan asupan gizi, Cory pun tidak berdaya dan tidak mampu bangkit dari keterpurukannya.

Mengetahui hal tersebut, pelaku GSC Negeri Amahai melakukan proses pendekatan partispatif dengan keluarga, salah satu hasil wawancara antara pelaku GSC dengan kedua orang tua Cory, bahwa dirinya sangat ingin bersekolah seperti teman-temansebayanya, dia juga ingin merasakan nikmatnya bangun pagi dan berangkat ke sekolah dengan mengenakkan seragam.

Harapan Orang Tua Untuk GSC

Dari hasil diskusi pelaku GSC dengan orang tua Cory, mereka sangat mengharapkan adanya bantuan dari program GSC di Negeri Amahai untuk bisa membiayai anak mereka baik dalam penanganan kesehatannya maupun mewujudkan cita-cita Cory agar bisa bersekolah .

Dari hasil pengkajian lapangan oleh pelaku GSC maka ditetapkan melalui prioritas Pendanaan kegiatan GSC untuk membantu Cory yang merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Melihat kondisi Cory dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu tersebut, maka pelaku negeri melaporkan kondisi anak ini ke Kepala Desakemudian dilanjutkan ke Fasilitator Kecamatan (FK) dan diteruskan lagi ke Tim Fasilitator Kabupaten. Setelah mendapat respon positif dari Fasilitator tingkat Kabupaten, FK dan Pemerintah Negeri maka Cory Pernaubun langsung diusulkan dan ditetapkan pembiayaannya pada layanan Kesehatan untuk kegiatan PMT Pemulihan dan pembiayaan Pendidikanyang dibiayai melalui Generasi Sehat Dan Cerdas Negeri Amahai.

GSC Turung Tangan

Pelayanan pertama yang diberikan kepada Cory adalah PMT Pemulihan yaitu pemberian susu, obat dan makanan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Layanan Kesehatan, setelah interpensi penanganan kesehatan melalui PMT Pemulihan selama 90 hari, menunjukan adanya perkembangan dari asupan gizi yang ditangani selama proses berjalan

Setelah kondisi kesehatan Cory sudah mulai pulih, tindakan selanjutnya adalah mendaftarkan namanya di Sekolah, melalui Pembiayaan GSC, Cory sudah bisa bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan biaya transportasi ojek setiap hari Rp.10.000 selama 1 tahun untuk berangkat kesekolah dengan jarak yang ditempuh adalah sekitar 5 KM. Untuk usulan biaya pendidikan berlanjut sampai ditahun 2014 dan 2015, namun biaya transportasinya meningkat menjadi Rp. 20.000.

abk%2B2.jpg
Cory mendapat bantuan jasa ojek untuk mempermudah ke sekolah

Harapan Yang Sirna

Cory Pernaubun anak mungil itu kini telah bersekolah, dari hasil pantauan pelaku GSC setelah melaluibeberapa bulan dalam mengikuti pelajaran, Cory termasuk salah satu anak yang aktif dalam proses belajar, dia tampil dengan kemampuannya yang selalu berusaha keras untuk mengikuti pelajaran di Sekolah.

Tahun berganti tahun Cory selalu dipantau dan diperhatikan oleh pelaku GSC serta kedua orang tuanya, dengan mendapat hasil yang memuaskan yaknikaki dan tangan yang mulanya sulit untuk digerakan kini sudah bisa digerakan dengan mudah, sudah bisa merangkak sendiri, bermain dengan ceria bersama teman-teman sebayanya.

Bahkan tubuhnya yang kurus dan lemah sudah mengalami pertumbuhan, Cory terlihat sehat, segar dan bersemangat. Tidak sampai disitu saja kabar baik dari SLB tempat Cory menimba ilmu, ternyata dia termasuk anak yang pandai, lancar membaca dan menulis serta memiliki kreativitas yang tinggi

“Terima Kasih ibu dan bapak pelaku GSC atas bantuan dan uluran tangan melalui biaya yang dibantukan par beta, beta akan siap dan maju terus tanpa lelah menapakan kaki beta ke sekolah untuk bisa berhasil dan bisa membantu kedua orang tua beta” , ungkap Cory Pernaubun setelah dikunjungi oleh Pelaku GSC Kecamatan Amahai berserta tim audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku pada April 2015 lalu.

Kontributor : Pelaku GSC Amahai
Editing : Dwi_Rus

Korprov GSC Maluku di 16.07.00

Generasi Sehat dan Cerdas: 1000 Harapan ABK Untuk GSC from GSC Maluku’s Tweet

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

BERTAHAN DALAM TEKANAN, Kader Desa GSC Tetap Berjuang – perdesaansehat.com

Kamis, 23 Februari 2017

BERTAHAN DALAM TEKANAN : Kader Desa GSC Tetap Berjuang.

foto%2Bufie.jpg
Kiri : Maria Ulahayanan, Kanan : Rufina Sangur

Maria Ulahayanan (56 Tahun) dan Rufina Sangur (65 Tahun) adalah pelaku GSC yang dipilih sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Ohoi(KPMO/KPMD) di Desa Erlarang Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Mereka adalah sosok inspiratif dan juga penggerak program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) sejak tahun 2012 dengan Insentif yang didapat sampai tahun 2014 sebesar Rp 60.000 dari Program GSC. Meskipun tinggal di daerah ekstrim dan hanya diberi honor yang cukup kecil, namun tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap berjuang, bekerja keras demi kepentingan masyarakat miskin di Ohoi Erlarang.

Erlarang adalah salah satu Ohoi/Desa yang berada di kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Desa ini membawahi 8 Dusun yaitu Dusun Wakol, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Ngat, Watsin, Sirbante, Wearmaf, dengan kondisi geografis yang cukup luas dan ekstrim, serta tidak didukung dengan akses jalan yang kurang baik.

Intervensi GSC pada Desa Erlarang semenjak 2012 hanya mengikutsertakan 7 Dusun saja, Sedangkan Dusun Soinrat tidak berpartisipasi dan menolak Program GSC.

Mendapat Tekanan di Tahun Pertama

Semenjak berproses dari tahun 2012 sampai 2014, pelaku KPMO Erlarang memiliki semangat dan kepedulian yang sangat luar biasa. Peduli, pantang menyerah dan kerja keras dalammemperjuangkan program GSC untuk dapat memuhi kebutuhan masyarakat miskin.

Menurut pengakuan Ibu Uluhayanan dan Ibu Sangur, bahwa selama berproses dengan GSC, mereka melakukannya dengan segala kekurangan bahkan kerterbatasan pengetahuan tentang program, namun dengan keyakinan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan masayarakat miskin di desa, mereka harusbelajar dan bekerja keras.

“Kami melakukan pengambilan data sasaran (form 2), memfasilitasi penggalian gagasan, dengan berjalan kaki dari Dusun ke Dusun dengan jangkauan yang cukup jauh, naik gunung turun gunung tanpa bermodalkan biaya transportasi dan biaya makan minum”, ungkap salah satu KPMO.

Dalam lanjutannya, mereka mengenang saat ditahun 2012, ketika mereka berupaya agar semua dusun di Desa Erlarang dapat masukdalam Program GSC, namun hanya 7 Dusun sajayang ikut berpartisipasi.

Upaya untuk semua Dusun berpartisipasi di tahun pertama 2012 sering mendapat tantangan misalnya di Dusun Ngurdu yang kondisinya tidak kondusif karena hubungan antara Para Kader Posyandu dengan Kepala Dusun tidak harmonis, akan tetapi selaku KPMO mereka tetap sabardan terus berjuang dalam mensosialisasikan program GSC .

Hal yang sama juga dialami di Dusun Soinrat, ketika bertemu dengan Kepala Dusun dan para Kader Posyandu untuk melakukan pengambilan data, justru Kepala Dusun Soinrat melakukan penolakan karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang program, namun kedua KPMO tersebut, terus memberikan pemahamanbahwa tujuan Program GSC adalah mencerdaskan anak bangsa, serta memberdayakan masyarakat miskin melalui kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan.Akan tetapi Kepala Dusun tidak menggubris penyampaian mereka sehingga Dusun Soinrat tidak ikut berpartisipasi dalam Program GSC di Tahun 2012.

GSC Memberikan Bukti Nyata

Memasuki Tahun Anggaran 2013, setelah melihat perkembangan dengan adanya program GSC, Dusun Soinrat yang awalnya menolak untuk berpartisipasi, akhirnya mulai menyadari betapa pentingnya Program GSC bagi masyarakat miskin.

Dua KPMO Erlarang Ibu Uluhayanan dan Ibu Sangur pun mulai berproses lagi sesuai tahapan yaitu memfasilitasi Tahapan dan berjuang dalam melakukan pengambilan data sasaran dengan berjalan kaki naik gunung turun gunung, kedatangan mereka disambut baik oleh Kepala Dusun, kader posyandu dan masyarakat. Sehingga ditahun 2013 -2014 GSC sudah bisa mengintervensi 8 dusun tersebut.

Namun, memasuki Tahun 2015 semua Dusun manjadi Desa Defenitif, sehingga masing-masing Desa menjadi mandiri dan memiliki Pelaku sendiri, mereka pun berproses dalam Program GSC mengurusi Desa masing-masing.

Mendapat Tekanan Dari Keluarga

Mereka tidak hanya di perhadapkan dengan masalah di tengah masyarakat, namun juga mendapat cercaan dari para Suami karena dianggap tidak bisa mengurusi keluarga dan lebih banyak meluangkan waktu diluar. Padahal apa yang dilakukan Ibu Uluhayanan dan Ibu Sanguradalah semata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Meskipun sering mendapat tekanan dari pihak keluarga, namun mereka hadapi dengan sabar,dan terus memberikan pengertian kepada keluarga bahwa hidup itu adalah pengabdian.

“Kepada siapa kita mengabdi? Kepada siapakah kita berjuang? Hanyalah kepada orang-orang miskin, disitulah kita terpanggil untuk melayani bukan untuk dilayani, Dengan demikian kita tidak akan menjadi berguna untuk diri kita sendiri tetapi berguna untuk orang lain. Kita hanyalah melakukan separuh dari sisa usia di hari tua. Biarkanlah segala kebaikan yang dilakukan, hanyalah Tuhan yang akan membalasnya”.Begitulah prinsip KPMO Erlarang.

Melihat semangat dan ketekunan Ibu Uluhayanan dan Ibu Sangur, suami mereka akhirnya sadar dan mendukung tugas yang diemban kepada mereka.

Yanad, Ubud ar dir hiluk mem

Salah satu motivasi yang membuat mereka bertahan hingga saat ini karena berkiblat padafilosofi leluhur Kei yang turun termurun yaitu “Yanad, Ubud ar dir hiluk mem”, artinya Anak-anak dan cucu adalah masa depan orang tua dan kampung halaman kedepan, mereka akan berdiri sebagai ujung tombak dan sebagai pemimpin. Kunci membangun Desa ke depan adalah Anak-anak selaku generasi, sebab mereka akan melanjutkan kepemimpinan orang tua dalam mengabdi serta membangun Kampung halaman ke depan menjadi lebih baik, begitulah filosofi yang mereka pegang. (RL)

Keterangan :

Ohoi : Desa

KPMO : Kader Pemberdayaan Masyarakat Ohoi (Desa)

Penulis : Christianus Ufie (Asisten Fasilitator Kecamatan. Kei Besar)

Editor : TimKreatif_GSCMaluku

Korprov GSC Maluku di 17.55.00

Generasi Sehat dan Cerdas from GSC Maluku’s Tweet

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Program Hibah Bina Desa, Kemenristekdikti – perdesaansehat.com

“Komitmen Menristekdikti pada Agenda Nawa Cita 3, membangun Indonesia dari pinggiran, menujukkan aksi nyata dan strategis dengan melibatkan para calon pemimpin bangsa di masa depan pada isue Desa” – perdesaansehat.com

HanibalHamidi #HibahDiriTukDesa


2/22/17, 19:08:43: Pak Rusdi Simpati: Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi
di lingkungan Kopertis Wilayah VII

Menindaklanjuti surat Direktur Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti no: 291/B3.3/KM/2017 tanggal 8 Februari 2017 perihal Tawaran Program Hibah Bina Desa 2017, bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menumbuhkan rasa peduli mahasiswa untuk berkontribusi kepada masyarakat desa, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti kembali menawarkan ke berbagai bentuk organisasi mahasiswa baik Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau lembaga eksekutif mahasiswa untuk mengikuti Program Hibah Bina Desa (PHBD) Tahun 2017.

Kepada organisasi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti PHBD dapat mengusulkan pra-proposal melalui laman: http://phbd.ristekdikti.go.id/ paling lambat tanggal 12 Maret 2017.
Sistematika penulisan pra-proposal dan ketentuan lainnya dapat merujuk pada pedoman Program Hibah Bina Desa (PHBD) tahun 2017 yang dapat diunduh melalui laman: http://belmawa.ristekdikti.go.id/ atau http://phbd.ristekdikti.go.id/.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Bappenas akan arahkan dana desa untuk pelayanan dasar – perdesaansehat.com

“Pembangunan Nasional yang melibatkan seluruh satker pada 4 tingkat Pemerintahan NKRI (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa), telah diamanahkan dan dimandatkan oleh Konstitusi, UUD 1945, Dimana tujuan bernegara untuk memenuhi hak dasar seluruh warga NKRI, beserta perundang undanagn turunannya; UU Desa, UU Pemerintah Desa dan seluruh UU Reformasi harus diprioritaskan pada Pelayanan Sosial Dasar. 

Apalagi ditengah anggaran pembangunan nasioanl yang tersedia jauh lebih kecil dari kebutuhan anggaran pembangunan nasional sesungguhnya, maka pengutamaan pada pemenuhan “Perintah Konstitusi” tersebut bagi masyarakat Desa, sesuai dengan amanah UU Desa yang sejalan dengana amanah UU Pemerintah Daerah, dimana Dana DAU Ditujuakan untuk Capaian Kinerja SPM Pemenuhan Hak Dasar seluruh warga NKRI terutama di Dea. Kerangka fikir ini pula secara global yang melatarbelakangi MDGs dan atau SDGs”. – perdesaansehat.com

HanibalHamidi #HibahDiriTukDeaa
Bappenas akan arahkan dana desa untuk pelayanan dasar – ANTARA News from Pokja Desa Kemendesa’s Tweet

Bappenas akan arahkan dana desa untuk pelayanan dasar

Selasa, 21 Februari 2017 18:24 WIB – 1.408 Views

Pewarta: Citro Atmoko

Bappenas akan arahkan dana desa untuk pelayanan dasar

Ilustrasi–Pemanfaatan Dana Desa Untuk Masyarakat. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kanan) melihat ternak sapi yang dibeli dengan pemanfaatan dana desa di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Jumat (13/1/2017). Karena dianggap sukses memajukan perekonomian pedesaan, pemerintah menaikkan anggaran dana desa dari Rp46,8 triliun untuk 74.754 desa pada tahun 2016 menjadi Rp60 triliun untuk 74.910 desa pada tahun 2017. (ANTARA /Akbar Nugroho Gumay)

Batam (ANTARA News) – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengarahkan dana desa agar fokus membangun pelayanan dasar bagi masyarakat.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, penggunaan dan pemanfaatan dana desa pada dasarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Kendati demikian, pemenuhan pelayanan dasar di tingkat desa perlu menjadi prioritas.

“Sekarang banyak pemerintah desa cari mudahnya, ya bangun infrastruktur yang mudah kelihatan. Nanti kita arahkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa,” ujar Arifin saat ditemui di Batam, Selasa.

Arifin mencontohkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi antara lain seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan energi skala kecil. Namun, untuk mengarahkan hal tersebut bukanlah perkara mudah mengingat perlu koordinasi berbagai pihak.

Untuk pembangunan fasilitas air bersih misalnya, lanjut Arifin, diperlukan perencanaan detil dari sisi desain teknis yang rinci.

“Nanti lewat Cipta Karya menyiapkan “engineering design”-nya, pipanya harus sekian dan sebagainya. Tinggal bangunnya, nanti kita minta dana desa memanfaatkan dan nanti pembangunannya bisa oleh masyarakat desa, bahan juga dari lokal. Memang agak ruwet, tapi ya harus kita lakukan,” ujarnya.

Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan juga sebelumnya diharapkan bisa masuk dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih dan sanitasi misalnya.

Arifin menambahkan, masyarakat perlu diajarkan untuk dapat menentukan prioritas pembangunan di desanya sendiri. Pemerintah sendiri tengah mengupayakan kerja sama dengan perguruan tinggi agar dapat membantu masyarakat desa menyusun semacam “RPJM” mereka sendiri.

“Memang tidak langsung kelihatan tapi perlu perencanaan yang matang, itu yang kadang-kadang pemerintah desa tidak mau repot. Ah bikin jalan aja, padahal banyak yang bisa dilakukan supaya dana desa bisa lebih efektif lagi. Itu yang kita lakukan sekarang bagaimana membuat perencanaan di level desa bisa lebih sistematis,” katanya.

Dalam APBN 2017, pemerintah sendiri telah menganggarkan dana desa sebesar Rp60 triliun, meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya Rp46,9 triliun pada 2015 dan Rp21,7 triliun pada 2014. Pada 2018, dana desa diperkirakan bisa kembali meningkat dibandingkan tahun ini.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Kebijakan Strategis Dirjend PPMD Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tiga Matra, Balai Rakyat, GSC, Rumah Desa Sehat, Youtube – perdesaansehat.com

“Mewujudkan pencapaian 9 (sembilan) Tujuan UU Desa dalam Jangka panjang, melalui Pembinaan, Fasilitasi koordinasi pembangunan kemandirian Desa Kementerian Desa, PDTT

https://www.youtube.com/watch?v=GW01tPc8nAc&sns=emr

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Pelangi Pagi, Pertaruhan Negara Bangsa Di DKI – perdesaansehat.com

Kutipan …”Tanah Air Indonesia merupakan ladang persemaian yang cocok bagi rekonstruksi dan reaktualisasi nilai-nilai demokrasi dan toleransi Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di negara-kota Madina.

Negara-kota Madina adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi negara-bangsa (nation-state), yaitu negara untuk seluruh umat atau warganegara, demi maslahat bersama (common good). Sebagaimana termuat dalam Piagam Madina, ‘negara-bangsa’ didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (ummatan wahidah) tanpa membeda-bedakan antara kelompok-kelompok keagamaan dan kesukuan yang ada.”

Yudi Latif
(Kompas, Selasa, 21 Februari 2017)

Di dalam agama cinta (rahman-rahim), kebenaran dan keadilan tak mengenal penganut dan bukan penganut. Cinta memeluk semuanya. Warga bangsa boleh berbeda keyakinan, tetapi cinta menyatukannya. Kekuatan mencintai dengan melampuai perbedaan inilah yang melahirkan pelangi Indonesia yang indah. Dengan ini, pemilihan Kepala Daerah secara serentak berlalu dengan relatif damai, menyisakan Pilkada DKI Jakarta di pusat pertaruhan.

Di 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, orang dengan berbagai latar agama bisa dipilih dan memilih tanpa diskriminasi dan intimidasi. Di berbagai tempat, bahkan partai Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera, bisa mengusung calon kepala daerah yang agamanya bukan Islam. Situasi ini menggambarkan determinasi peradaban cinta yang masih terpatri pada jatidiri bangsa. Di sekujur tubuh kebangsaan, titik rawan daya cinta ini justru terletak di Ibu kota negara. Di Jakarta, daya pompa jantung politik dalam mengalirkan darah cinta mengalami pelemahan, terdesak penguatan aliran daya benci.

Kehilangan daya cinta di Ibu kota negara bisa menjadi pangkal kehilangan Indonesia. Harmoni dalam kemajemukan adalah kode genetik bangsa ini. Modal unggulan Indonesia yang bisa dibanggakan pada dunia. Dengan kemerosotan daya cinta, Indonesia akan mengalami kerusakan gen.

Berbilang bangsa dalam zona keseragaman terguncang hadapi globalisasi keragaman. Bahkan bangsa maju kembali mengeja multikulturalisme secara tergagap. Tak sedikit gagal, berujung populisme dengan supremasi tribalisme anti asing, anti perbedaan. Berutung, Indonesia banyak makan asam garam. Bangsa maritim di tengah persilangan arus manusia dan peradaban dunia, terbiasa menerima perbedaan. Jauh sebelum merdeka, para pemuda lintas etnis dan agama sudah menemukan penyebut bersama dalam keragaman bangsa. Saat dasar negara dan konstitusi Indonesia dirumuskan, perwakilan berbagai golongan terwakili, menghadirkan negara semua buat semua.

Modal sosial terpenting bangsa ini terlalu berharga untuk dikorbankan demi ambisi politik jangka pendek. Dalam pedih pertikaian, warga disadarkan arti penting merawat persatuan dalam perbedaan dengan berbagi kesejahteraan. Kegelapan menyediakan kunang-kunang penuntun perjalanan bangsa, memberi mata hati kesempatan berpendar di tengah kekelaman.

Dalam nafak tilas refleksi diri bisa kita kenali bahwa hidup religius dengan kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk kepulauan ini. Sejak zaman Kerajaan Majapahit, doktrin agama sipil untuk mensenyawakan keragaman ekspresi keagamaan telah diformulasikan oleh Mpu Tantular dalam Sutasoma, “Bhineka Tunggal ika tan Hana Dharma Mangrwa”; berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran yang mendua.

Islam Indonesia sendiri, yang sejauh ini dianut oleh sebagaian besar penduduk, kendatipun—seperti agama-agama lainnya—tak luput dari sejarah kekerasan, dalam sapuan besarnya didominasi warna kedamaian dan toleransi yang kuat. Meskipun doktrin dan mazhab radikal memang selalu ada, tetapi pengaruhnya relatif terbatas dan dilunakkan oleh ragam ekspresi komunitas Islam.

Secara historis, penyebaran Islam di Tanah Air pada umumnya dilancarkan secara damai dan berjejak pada fondasi kehidupan masyarakat multikultur yang toleran. Menurut antropolog ternama Clifford Geertz, etos klasik Islam Nusatara bersifat menyerap, adaptif, gradualistik, estetik dan toleran. Selain keragaman agama secara eksternal, keragaman internal dalam Islam Nusantara sendiri menyulitkan penjelmaan Islam secara tunggal. Dengan kondisi seperti itu terbuka lebar kemungkinan untuk melampaui perbedaan-perbedaan religio-kultural, memperlunak perbedaan-perbedaan itu dan menjadikannya berada pada batas toleransi yang memberi prakondisi bagi kesiapan bekerjasama lintas kultural.

Tanah Air Indonesia merupakan ladang persemaian yang cocok bagi rekonstruksi dan reaktualisasi nilai-nilai demokrasi dan toleransi Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di negara-kota Madina. Negara-kota Madina adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi negara-bangsa (nation-state), yaitu negara untuk seluruh umat atau warganegara, demi maslahat bersama (common good). Sebagaimana termuat dalam Piagam Madina, ‘negara-bangsa’ didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (ummatan wahidah) tanpa membeda-bedakan antara kelompok-kelompok keagamaan dan kesukuan yang ada.

Moral publik Madina yang dibina Nabi Muhammad itu sesungguhnya bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tawhid, Monotheisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhan-lah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensi logisnya adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak/pandangan antarsesama manusia. Dengan prinsip demikian, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya, yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama (Madjid, 1992: 4).

Pancasila dapat dikatakan merupakan penjelmaan kontemporer dari Piagam Madina. Sebuah titik-temu moral publik yang bersifat inklusif yang mempertautkan segala perbedaan dengan semangat gotong-royong berlandaskan cinta (rahmatan lilalamin).

(YUDI LATIF, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Masyarakat Menikmati Air Bersih Dari Dana Desa – perdesaansehat.com

“Komitmen Menteri Desa, PDTT, Bpk. Eko Putro Sandjoyo terhadap kesejahteraan masyarakat Desa dan Menurunkan jumlah masyarakat desa yang miskin, melalui berbagai program baik dalam fokus upya percepatan meningkatkan  pendapatan keluarga masyarakat Desa melaui gagasan adanya jumlah produksi desa (peternakan, Pertanian dll) yang bernilai ekonomis (Jumlah dan kualitas, Konsistensi) yang dihasilkan dari satu jenis pertanian dan atau peternakan unggulan yang diproduksi masyarakat Desa secara kolektif sehingga akan lebih memastikan bagi daya tarik bagi pengusaha kecil dan menengah tingkat Perdesaan/Kabupaten bagi pemasaran atau pengolahan produk unggulan Desa tersebut, dengan mengoptimalkan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang izin operasional kelembagaannya cukup melalui Surat Peraturan Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kamung/Nagari, serta modal dari sumber Dana Desa sesuai keputusan Muyawarah Desa.

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan bahwa tingkat kemiskinan berkorelasi negatif dengan tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan (Sri Mulyani Di UI beberapa waktu lalu “Penanganan Kemiskinan Cukup Dengan Fokus pada Isue Kesehatan dan Pendidikan seluruh masyarakat di suatu wilayah, maka dapat dipastikan akan mampu mengendalikan kemiskinan”). Hal ini sejalan dengan publikasi literatur beberapa lembaga pendidkan tinggi berkualitas di beberapa negara maju yang menyatakan bahwa Kualitas Kesehatan dan Pendidikan masuk menjadi Indikator Ekonomi.

Prioritas Nasional Pembangunan 50.000 Rumah Desa Sehat, aktivitas utamanya adalah Pendidikan dan Pemeliharaan Lingkungan hidup, Pengembangan pengobatan dan Obat Tradisional, Kebiasaan Donor Darah, advisor Dokter Komunitas dalam paradigma sehat, Fokus memastikan keterjangkauan air bersih, sanitasi dan Asupan makanan bergizi baik, yang merupakan Domain Masyarakat yang didukung oleh Pelayanan Kesehatan (6 Kegiatan Dasar Puskesmas) “Dokter Komunitas” dan “Bidan Desa” yang ramah pada Masyarkat Desa.

Untuk efektifitas pencapaian 9 tujuan UU Desa dalam jangka panjang melalui percepatan pencapaian sasaran strategis jangka menengah tahun 2019 Agenda Nawa Cita 3, Membangun Indonesia dari Pinggiran (Desa dan Daerah), Pengentasan paling sedikit 5000 Desa Tertinggal dan mewujudkan 2000 Desa Mandiri Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDTT no 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dimana salah satu indikator strategis dari 54 Indokator IDM adalah Air Bersih. Arahan Menteri Desa betapa pentingnya air bersih bagi masyarakat Desa, akan meraih beberapa Dampak sekaligus baik bagi kesejahteraan masyarakat Desa, Penurunan Kemiskinan, peningkatan potensi penambahan pendapatan mayarakat Desa serta meningkatkan kepastian pencapaian kinerja kelembagaan jangka menengah tahun 2019 yang pelaksanaan kebijakan tersebut di Desa akan dioptimalkan oleh Lembaga Masyarakat Desa, Balai Rakyat (Peran layaknya SKPD Di Kabupaten/Provinsi dalam fungsi “DELEVERI POLICY), yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, PDTT untuk mendukung Pelaksnaan tugas Pemerintahan otonomi Desa dalam melaksanakan kewenagan lokal skala Desa dan Asal Usul dan pemanfaatan Dana Desa bagi Desa Memebangun)

Semoga Kecerdasan, Komitmen dan semangat tak kunjung lelah Bapak Eko P Sandjoyo, Menteri Desa, yang telah mendorong motivasi seluruh pihak bagi Pembangunan Desa Sesuai Amanah UU Desa dapat kita dukung bersama,  Amin.  – perdesaansehat.com

HanibalHamidi

#HibahDiriTukDesa



09FEB

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo saat meninjau pemanfaatan dana desa untuk pipanisasi air bersih di Kabupaten Flores Timur, NTT. (foto:humaskemendespdtt)

KORPRI.ID Keberadaan dana desa secara bertahap telah mampu membangun desa tertinggal di Kabupaten Flores Timur. Krisis air bersih yang terjadi selama ini di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, kini teratasi dengan adanya pipanisasi yang sumber pendanaannya berasal dari dana desa. Masyarakatpun kini tak lagi merasakan kesulitan air bersih.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat meninjau pemanfaatan dana desa di Desa Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, NTT, Kamis (9/2/2017).

Menurut Eko para kepala desa harus bisa memanfaatkan bantuan dana desa bagi kemajuan desa-desa mereka. Manfaatkan seefektif mungkin dana desa yang ada bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Dikatakannya, pembuatan pipanisasi di Desa Wailolong menjadi bukti, dana desa mampu dimanfatkan bagi kepentingan masyarakat. Jika ini terus dilakukan dengan baik dan benar, serta tepat sasaran , bukan mustahil dana desa mampu mensejahterakan masyarakatnya.

Sementara itu Kepala Desa Wailolong, Yoseph Pehan Hurint, mengatakan dengan adanya dana desa masyarakat senang karena ada air bersih. Masyarakat sangat membutuhkan itu. Saat ini baru satu jalur. Ke depan direncanakan pipanisasi dialirkan ke rumah-rumah warga.

DikatakanYosep, anggaran dana desa 2016 lalu digunakan untuk membangun pipanisasi jaringan air bersih dengan biaya sebesar Rp 150 juta. Pipa ini dibangun sepanjang 5.000 meter dari pusat mata air. Selain itu, warga juga memanfaatkan dana desa untuk membangun parit sepanjang 540 meter dengan anggaran Rp 80 juta. Pengerjaannya pun dilakukan secara swadaya.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya, menurut Yoseph adalah dibangunnya Balai Rakyat atau Balai Desa yang juga dibangun dengan dana desa. Balai rakyat , katanya tidak hanya menjadi ruang pertemuan, balai rakyat juga kerap digunakan sebagai Posyandu, Polindes, tempat penyuluhan, hingga aktivitas lainnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Eko yang meninjau pemanfaatan balai rakyat di Desa Wailolong, menyarankan agar sarana milik desa ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi warga.

“Balai rakyat bisa jadi rumah sehat. Tidak hanya itu, dengan adanya proyektor, warga bisa nonton di balai rakyat. Lalu ibu-ibu bisa jualan di sekitar sini. Ekonomi bergerak, kas desa bertambah. Presiden peduli daerah tertinggal,” katanyan pula.

Untuk tahun 2017 ini, Desa Wailolong yang terdiri dari 375 kepala keluarga ini merencanakan akan membangun gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Masyarakat Akhirnya Menikmati Air Bersih Dari Dana Desa – Korpri Online Nasional from Eko Putro Sandjojo’s Tweet

Download the Twitter app

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

“Zona Bombong” Praktik Interaksi Sosial “Revolusi Mental” Karakter Bangsa Nusantara – perdesaansehat.com

“Jejaring Komunitas Layanan Ambulance Gratis Purwokerto, Jateng Ini Adalah Praktik Interaksi Sosial Kemasyarakatan Dalam Agenda “Revolusi Mental” menuju Karakter Bangsa Nusantara Yang Patut Difasilitasi Untuk Ditumbuhkembangkan saat ini dan di kemudian waktu.

Selamat bagi Jejaring komunitas Layanan Ambulance Gratis Purwokerto, Jateng, Teruslah bersiap menyongsong “Dunia Tanpa Batas Wilayah” yang segera terwujud dalam semua aspek sosial kehidupan kita. Kontribusi kalian terhadap Ketahan Sosial Masyarakat sebuah investasi besar bagi existensi NKRI” – perdesaansehat.com

HanibalHamidi

https://www.youtube.com/watch?v=KTlg_iHNzXc&sns=em

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Denpasar, Bali, Desa Wisata, Februari 2017 – perdesaansehat.com

Berdiskusi dalam isue pengembangan ekonomi Desa Di Balai Rakyat, Desa Gunung Salak, Kabupaten Tabanan, sungguh terasakan “aura NEGARA BANGSA INDONESIA” di wilayah pegunungan yang di bawahnya menambilkan pemandangan kearifan lokal Bali, Subak, Tapak Siring, penataan tanaman padi persawahan yang tersusun rapih secara berjenjang yang mengakibatkan pengairan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman padi para petani Bali menjadikan Bali sebagai swasembada dan surplus.

Kegairahan Lembaga masyarakat yang tergabung dalam Yayasan SWASTIKA atas momentum bagi masyarakat dan pemerintahan desa untuk bersama sama mempercepat kemakmuran desa dapat segera terwujud, amin


Hadiri deklarasi Desa Wisata Gunung Salak Kabupaten Tabanan, Febuari 2017, Jakarta (o5.00 Subuh) – Bali – (jakarta 20.15 Malam)


Fhoto Bersama

Berpamitan

Penanaman pohon di lokasi acara

Tidak Terasa harus segera kembali ke Jakarta

Diskusi tentang pilihan sikap menjadi Desa Adat ataukah atau kendali Bumdes untuk memastikan Wisata Desa sukses dalam menjaga kearipan lokal sekaligus suksesnya Desa Wisata.

Menikmati sajian makanan panitia acara

Tiba di lokasi acara bakti sosial SWASTIKA


Berbincang para pemilik tanah yang akan dijadikan lokasi utama desa wisata Gunung Salak

Foto bersama Pengusrus Yayasan SWASTIKA.

Sampai Lokasi Pedukuhan untuk melihat potensi Desa WisTa

Bersama Kasi di SKPD PMD Bali.


Bangun Motivasi Yayasan SWASTIKA, Lembaga sosial kemasyarakatan Di Bali yang ingin mendampingi Bumdes dalam megelola Desa Wisata





Bangun Motivasi Yayasan SWASTIKA, Lembaga sosial kemasyarakatan Di Bali yang ingin mendampingi Bumdes dalam megelola Desa Wisata.

Pengarahan Dalam Musyawarah Desa Gunung Salak, Tentang Gagasan Desa Wisata Gunung Salak yang melibatkan 1000 Ha lebih luas wilayah Gunung Salak dalam Desa Wisata.


Kepala Desa.Gunung Salak, Kabupaten Tabanan


Bersama Kadis PMD Provinsi Bali Menuju Balai Desa Gunung Salak, Tabanan

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

Komitmen Menteri Desa PDTT pada hak dasar warga Desa salah satunya Air bersih – perdesaansehat.com

“Memastikan keterjangkauan Air Bersih adalah sesuatu yang luar biasa strategisnya bagi kehidupan setiap manusia, karena esesnsi manusia adalah mahluk yang terdiri dari 80 % lebih zat air. Bila air bersih tidak terjangkau, maka sakit akan menjadi ancaman nyata bagi setiap manusia.” – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
#HibahDiriTukDesa

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Kebun Gizi, TOGa dan Tabung Pohon Pelaksanaan #RUMAHDESASEHAT, GSC Kubu Raya – perdesaansehat.com

“Daulat Sehat” Tujuan antara Capaian Kinerja Prioritas Nasional “Rumah Desa Sehat” (RDS) Menuju Kualitas Kesehatan yang setinggi tingginya yang dapat dicapai oleh masyarakat Desa.

Rumah Desa Sehat adalah nomenklatur yang disepakati oleh Bappenas (Deputi SDM, Nina), Kemenko PMK (Deputi Kesehatan dan Gizi, Tubagus), Kemenkes (Dirjend. Kesehatan Masyarakat) dan Kemendesa PDTT (Direktur PSD, Hanibal Hamidi) yang asalnya dalam dokumen visi dan misi Capres Jokowi-JK adalah “Rumah Sehat”, Lengkapnya adalah “Pembangunan 50.000 Rumah Sehat” selama 5 tahun bersama sama pembangunan 6000 Puskesmas Rawat Inap untuk mendukung pelaksnaan BPJS. 5 Aktivitasnya adalah 1)Pendidikan Kesehatan lingkungan, 2)Obat murah, 3)Dokter Komunitas (2500 Penduduk), 4)Pemeliharaan Lingkungan, 5)UPF. Yang mana penjabaran operasional dalam RDS adalah;
-Obat murah ~ TOGa,
-UPF~Reguler donor darah masyarakat Desa bekerja sama dengan UPF RS Kabupaten/Kota yang peruntukannya bagi kepentingan Puskesmas rawat inap setempat dan lainnya.
– Dokter Komunitas, Untuk sementara waktu diperNkan oleh Dokter Puskesmas bila penduduk kurang dari 2500. Bila penduduk lebih dari 2500 Desediakan Dokter yang pendapatannya dari pengelolaan RDS sebagai Provider Primer BPJS,

Selain itu, RDS dilaksnakan berdasarkan konsep Perdesaan Sehat, dengan Paradigma “Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Desa”, Yang di topang dengan “Keterjangkauan dan Berkualitas” 5 Faktor Utama pada seluruh Desa; Pelayanan Kesehatan Dokter Puskesmas dan Bidan Desa, Serta Air Bersih, Sanitasi dan Gizi berkualitas (terutama bagi Bumil, Buteki, Bayi dan Balita).

Sebagai Lembaga Kesehatan Masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT, RDS dilaksanakan dimulai di 5753 Desa sasaran lokasi GSC.
Sarana kesehatan yang ada di Desa akan dikembangkan menjadi RDS dan Kepengurusan serta tugas dan fungsinya, serta kegiatan dan sumber anggarannya, akan dimusyawarahkan dalam Musdes dan ditetapkan oleh Perdes. Semoga “Daulat Sehat” segera terwujud diseluruh Desa Indonesia, yang akan memastikan terkoreksinya Status Kesehatan, Kualitas Kesehatan, dan serta merta potensi terlepasnya NKRI dalam jebakan “Midle Trap” Negara yang tidak dapat menjagi negara maju akibat Tingkat Kualitas manusia penduduknya yang rendah, juga dikemudian waktu tidak terjadi lagi makna “Kerugian Demografhi” yang seharusnya “Bonus Demografhi” akibat penduduk usia produktif Indonesia memiliki tingkat daya saing rendah akibat rendahnya keahlian dan kualitas kesehatan yang rendah.

Mempertimbangkan kebutuhan perencanaan pembangunan yang paripurna bagi setiap wilayah Pemerintahan Otonomi, maka dengan Thema “Membangun Indonesia Dari Pinggiran”, maka sangat strategis adanya paradigma “DESA MEMBANGUN BERDASARKAN STRUKTUR KEPENDUDUKAN DAN TATA RUANG DESA”, sebagai acuan Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yang mengabdi pada harkat dan martabat mayarakat desa itu sendiri, yang akan memastikan pemenuhan hak azasi dan hak dasar seluruh warga Desa sebagai tujuan Desa Membangun”. – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
#HibahDiriTukDesa

Salam Kejuangan Nusantara Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Desa

Hanibal H

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Hanibal2464
#HibahDiriTukDesa
Blog; perdesaansehat.com

PAUD DESA, PAUD Berbasis komunitas – perdesaansehat.com

PAUD yang memposisikan sebagai  proses persiapan (menjembatani) Fase Tumbuh Kembang Anak yang sangat optimal dari Masa “Golden Age” (Janin-5 Tahun) yang terdiri Fase Janin 9 Bln di kandungan (Fetus-Janin) Fase Oral (0-2 Tahun), Fase Anal (3-5 Tahun) menuju dimulainya belajar (6/7/8 Tahun) dan seterusnya.

Seluruh input yang masuk pada anak pada fase tsb di atas akan tersimpan di otak belakang dan akan membentuk “Platform” berfikir, layaknya “Prosesor” dalam komputer. Semua pembentuk kepemimpinan ditentukan oleh bagaimana anak dalam melalui seluruh fase tersebut, adakah mengalami kklurangan gizi, imunisasi ?, kekerasan dan lain lainnya.

Peran orang tua, lingkungan dan pembelajaran sekolah sangat menentukan seberapa optimalkah anak pada fase tersebut kita persiapkan agar berdampak pada kualitas generasi mendatang.

Saat ini direktorat Pelayanan Sosial Dasar, kemeterian Desa PDTT bersama sama dengan WB, DFAT dan Kemendikbud melakukan uji model di 25 Kabipaten di desa, PAUD yang sekaligus menanamkan rasa cinta pada Desa dan sekaligus Revolusi Mental Sejak Dini – perdesaansehat.com

HanibalHamidi
#HibahDiriTukDesa

1

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Program Rumah Sehat Desa Belum Terealisir, Suara Rakyat Membangun – perdesaansehat.com

Program Rumah Sehat Desa Belum Terealisir

Banner Sportanews

07 February 2017 09:31 WIB | Jurnalis : Budi Seno P Santo

JAKARTA (SK) – Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan Program Rumah Sehat Desa akan di bangun di 50 ribu desa di berbagai wilayah di Indonesia.

Namun, sejauh ini program tersebut masih belum terealisasi. Rumah Sehat Desa, merupakan salah satu program pembangunan nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam RPJMN dan masuk dalam dokumen visi-misi Presiden.

Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Hanibal Hamidi, di Jakarta, akhir pekan lalu menyatakan, Program Rumah Sehat Desa merupakan prioritas pembangunan nasional, yang pembangunannya diamanatkan kepada Kemendes PDTT.

Sedangkan, untuk operasionalnya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Daerah.

Program itu, lanjutnya, belum bisa berjalan karena persoalan pembiayaan atau anggaran. Program ini sangat strategis dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di tingkat desa.

“Ini program visioner dari tim Presiden Jokowi untuk mendekatkan akses fasilitas kesehatan dalam mensukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan,” tutur dia.

Seperti diketahui, pada 2019 target universal coverage. Artinya, seluruh warga Indonesia tercover oleh BPJS Kesehatan. Namun, berharap tumbuhnya sarana dan prasarana kesehatan dengan cepat agak sulit. Karenanya, dipilih pembangunan Rumah Desa Sehat dengan mengembangkan fasilitas yang sudah ada.

Di sisi lain, Rumah Desa Sehat juga akan menjalankan lima pilar. Yakni, ketersediaan dokter puskesmas, bidan desa, air bersih, sanitasi, serta gizi. Selain pula mengedepankan program promotif dan preventif.

Untuk itu, ungkap Hanibal, Rumah Desa Sehat merupakan program pendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan di tingkat desa. Dalam implementasinya, Rumah Desa Sehat berada di bawah pembinaan Puskesmas.

http://m.suarakarya.id/detail/41550/Program-Rumah-Sehat-Desa-Belum-Terealisir

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Optimalisasi Program GSC Tingkatkan Derajat Hidup Masyarakat Desa – perdesaansehat.com

Optimalisasi Program GSC Tingkatkan Derajat Hidup Masyarakat

Jumat, 23 Desember 2016 23:23 WIB

Jakarta, HanTer – Direktur Pelayanan Sosial Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (PDTT), Hanibal Hamidi mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan Program Generasi Sehat dan Ceras (GSC) untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat.

Hingga saat ini, kata dia, Program GSC telah menjangkau 5.753 desa di 499 kecamatan dan 66 kabupaten yang tersebar di 11 provinsi, dengan alokasi dana kegiatan GSC sebesar Rp311 miliar untuk tahun anggaran 2016 ini.

“GSC merupakan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas layanan sosial dasar khususnya bidang pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa,” kata Hanibal di Jakarta, kemarin.

Untuk bidang kesehatan, kata dia, GSC melakukan intervensi terhadap 12 indikator. Diantaranya, pemeriksaan kesehatan kehamilan dan perawatan persalinan, pemberian imunisasi kepada bayi baru lahir, pemeriksaan kesehatan balita, dan pelatihan kepada tenaga kesehatan.

Sementara pada bidang pendidikan, Kemendes PDT bersama Kemendikbud dengan Bank Dunia dan Pemerintah Australia, melaksanakan program PAUD Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan usia dini terutama kepada masyarakat miskin. “Ditargetkan 15 ribu guru di 25 kabupaten di wilayah Generasi Sehat dan Cerdas akan menerima pelatihan berstandar nasional yang berlangsung hingga 2017,” jelasnya.

Pada 2016 ini, lokasi Pilot PAUD Desa tersebar di 11 Provinsi, 25 Kabupaten, 252 Kecamatan dan 2.755 Desa dengan jumlah Peserta Pelatihan Dasar sebanyak 7.386 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan di 2.551 Desa dengan 80 gelombang dengan jumlah kelas mencapai 203 kelas pelatihan.

Menurutnya, upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari insturksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo yang menginginkan terjadinya percepatan pembangunan kemandirian desa.

“Yang saat ini kita harus lakukan adalah percepatan pembangunan kemandirian desa dengan penggunaan dana desa, serta fokus mengembangkan one village one product melalui BUMDes-BUMDes,” kata Eko.

http://www.harianterbit.com/m/welcome/read/2016/12/23/74973/0/40/Optimalisasi-Program-GSC-Tingkatkan-Derajat-Hidup-Masyarakat

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Sejarah Internet Indonesia:Pembebasan Frekuensi 2.4Ghz – perdesaansehat.com

“Kita semua menyadari strategisnya Desa dalam semua aspek pembangunan, mengingat proporsi luas Desa secara nasional sebagai wilayah yang bercirikan agararis (90 %), dibandingkan luas Wilayah Kelurahan secara asioal yang bercirikan perkotaan (10 %), diluar luas wilyah Laut dan hutan, yang secara keseluruhan merupakan luas wilayah kedaulatan Pemerintahan NKRI. Selain itu, Esensi Desa Sebagai satuan wilayah administrasi kedaulatan Pemerintahan Otonomi Desa sebagai pemerintahan level 4 (Paling Rendah), berfungsi sebagai “Pondasi” Struktur pemerintahan NKRI di bawah tanggung jawab Pembinaan Kementerian Dalam Negeri, sekaligus sebagai Entitas kesatuan sosial (terkecil), berfungsi sebagi?. Inti Bangsa Nusantara yang berjumlah kurang kebih 75.000 Desa, dengan jumlah penduduk sekitar 55 % Penduduk Indonesia, 

Kondisi Desa saat ini baik ketersediaan sarana maupun prasarana umum masyarakat,  maupun tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum sangat rendah dengan tingkat kesenjangan yang sangat tinggi dibandingkan kondis kelurahan, yang merupakan dampak cara pandang pemerintah selama ini, Desa sekaligus masyarakat desa hanya diposisiskan sebagai “obyek pembangunan” semata. Dapat dipahami juga apabila Kondisi Desa inilah yang berkontribusi signifikan terhadap adanya “middle trap”  sehingga Indonesia terjebak samapai saat ini sebagai negara berkembang sejak lama, tanpa bisa masuk sebagai negara maju yang sejalan dengan adanya momentum “Bonus Demografi” yang tidak dapat kita optimalkan, akibat Kulitas  manusia Indonesia yang sangat rendah, baik dari kualitas pendidikan desa yang rata rata lama sekolah masih 6 tahun (SD), maupun kualitas kesehatan dengan Angka Harapan Hidup 69,7 tahun, hanya berada 2 Negara Terendah AHH di Asia, Timor Leste dan Burma. Akibatnya dapat dipahami bila produksi masyarakat desa rendah, sekaligus dayang saingpun rendah. Untuk itu dibutuhkan komitmen keberpihakan seluruh pihak dalam memepercepat peningkatan kualitas manusia di Desa, sekaligus percepatan ketersediaan dan kualitas pelayanan umum khususnya Pemenuhan hak dasar seluruh warga Desa melalui percepatan peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.

Sebagai penaggung jawab Kegiatan Di Derektorat Pelayanan Sosial Dasar, dalam menyusun Kebijakan dan melaksnakan kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan fokus pada; Bidang Pekayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan), Kesejahteraan Masyarakat (Kesejahteraan Persmpuan dan Perlindungan Anak), Perlindungan Sosial (Kereukunan warga dan Penaganan Konflik), Pembinaan Penegembangan Akses Informasi masyarakat (Akses Informasi dan Media komunikasi berbasisi kearifan lokal), Adat dan Budaya (Desa Adat, Seni dan Budaya) bagi 75.000 Desa yang tersebar di seluruh pelosok wilayah NKRI. Melalui peran pembinaan dalam  pelaksanaan UU Desa yang telah diakui oleh negara memiliki kewenagan Lokal Skala Desa dan Kewenagan Atas Asa Usul yang harus memastikan azas Subsidieritas dan Rekognisi dalam keberagaman  75.000 Desa tersebut masing-masing (Desentralisasi Asymetris). Tantangan bagi keberhasilan pelaksanaan UU Desa dengan memastikan seluruh kegiatan pembangunan Desa, baik oleh masyarakat Desa selaku subyek pembangunan desa itu sendiri (Desa Membangun), maupun berbagai pihak dari luar Desa (Membangun Desa) haruslah berdasrkan mandat dan amanah UU Desa yang tersurat (Legal Drafting) maupun Yang Tersirat (Semangat) secara konsisten sesuai dengan tujuan pertama UU Desa; Pengakuan Negara pada Desa yang telah lebih dulu ada sebelum Proklamasi NKRI, bukanlah perkara mudah. 

Beberapa hal isue strategis yang menjadi tantangan keberhasilan pencapaian 9 tujuan UU Desa adalah;

 1) Kesamaan cara pandang pada Masyarakat Desa sebagai Subyek Pembangunan (Isue kapabilitas masyarakat dan Kapabilitas Lembaga Desa) yang beririsan dengan pertanggung jawaban terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN Sesuai Prinsip Tata Kelola Pemrintahan Yang Baik, dimana akan bermuara pada Presiden dan wakil Presiden yang akan memikul tanggung jawab politik pada masyarakat pemegang hak pilih pada Agenda Pemilu dan Pilpres berikutnya, berdasarkan capaian kinerja pada akhir masa jabatannya yang termuat dalam dokumen RPJMN sebagai lampiran Peraturan Presiden Tentang RPJMN masa waktu kekuasannya. Dimana pada masa pemerintahan Kabinet Kerja dalam Agenda Nawa Cita 3, dengan thema “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, telah ditetapkan Sasaran Strategis tahun 2019, Pengentasan paling sedikit 5000 Desa Tertinggal dan Mewujudkan 2000 Desa Mandiri. Penanggung jawab capaian kinerja tersebut dipimpin oleh Kementerian Desa, PDTT bersama 17 K/L dan Pemda Terkait sesuai Tugas, Fungsi dan Kewenagannya masing-masing dalam Pembangunan Kemandirian Desa. Dimana Kementerian Desa PDTT, harus melaksanakan pemetaan situasi masing-masing Desa, baik potensi maupun hambatan dan permaslahan masing-masing desa dalam pencapaian kondisi Kemandirian Desa yang sejalan dengan 9 tujuan UU Desa. Selain itu dibutuhkan penetapan Arah kebijakan, strategi dan Kebijakan prioritas pembangunan Kemandirian Desa yang menjadi acuan dalam pengintegrasian intervensi pembangunan oleh seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan Nawa Cita 3. Selain itu, konsep kebijakan pembangunan Desa tersebut yang sekaligus menjadi acuan Desa dalam memabangun harus dapat dipastikan prinsip prinsip integrasi, sinkron dan sinergi dalam Penyusunan perencanaan dan pelaksnaan pembangunana Kemandirian Desa.  Sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya dalam pencapaian sasaran kinerja strategis jangka menengah dan jangka panjang sesuai 9 tujuan uu Desa. Mengingat hal tersebut melibatkan banyak pihak pada 4 level pemerintahan baik Puluhan K/L, 33 Provinsi, 500 ratusan Kabupaten dan Kota dan 75.000 Desa yang berlaku prinsip Desentralisasi Asymetri, maka sangat dibutuhkan ketersediaan intrumenen manajerial operasional untuk mendukung pelaksnaan kebijakan pembangunan kemandirian Desa, baik bagi kebutuhan koordinasi penyusunan perencanaan maupun pelaksnaan pembangunan kemandirian desa berbagai pihak pemangku kepentingan Agenda Nawa Cita 3, agar dapat sinkron, sinergi dan terintegrasi sehingga dapat efektif dalam mencapai sasaran prioritas pada tahun 2019. Selan itu mengingat tidak adanya perubahan struktur pemerintahan Desa, kebutuhan unit kerjaa yang berfungsi sebagai “Deleverry Policy” atau pelaksna kebijakan yang telah ditetapkan semua pihak pemerintahan terkait di level 1,2 maupun 3 yang terkait dengan pembangunan Desa sebagai tuntutan peraturan terkait “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. maka dibutuhkan juga inisiasi instrumen pelembagaan sekaligus sebagai instrumen “Delevery Policy” di Desa.

2) Harmonisasi Regulasi, terutama kebutuhan revisi UU no 25 tahun 2004 Tentang SPPN dan UU terkait “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” terkait nomenklatur Desa yang selama ini tidak terakomodasi dalam UU dan turunnanya.

3) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kemandirian Desa, adanya musyawarah Desa untuk pemanfaatan Dana Desa bagi pelaksnaan 2 kewenangan Desa dan Musyawarah Pembangunan Desa bagi kebutuhan pembangunan yang tidak mampu dilaksnakan oleh masyarakat desa.

4) Isue upaya penyatuan Negara dan Bangsa melalui Rekayasa Sosial Pembangunna  Kemandirian Desa yang berbasis Pemerintahan Desa yang tidak terpisah dengan masyarakat desa (Self Govermance Community).

5) Isue Rendahnya Kapabilitas Masyarakat Desa dan sekaligus rnedahnya kafasitas lembaga di desa, juga rendahnya pertumbuhan ekonomi desa dan perdesaan yang diiringi tingginya kemuskinan.

Mengingat kompleksnya keterlibatan berbagai macam pihak dan berbagai macam sektor dalam kerangka pelaksnaan kewajiban negara memenuhi hak dasar seluruh warga NKRI, maka pada tahun 2015, 2016 Kementerian Desa PDTT sebagai Kementerian yang baru telah menghasilkan berbagai Kebijakan dan Peraturan yang cukup strategis bagi kebutuhan regulasi yang dapat mengawal implementasi UU Desa bagi semua yang berkepentingan. Saat ini melalui Direktorat PSD sebagai koordinator atau ketua tim bwrsama berbagai pihak terkait telah berhasil adanya Instrumen kendali Manajerial Pembangunan Kemandirian Desa yang berkelanjutan, melalui Pearturan Menteri Desa, PDTT No. 2 Tahun 2016, tentang Indeks Desa Membangun. Selain itu juga kami menggagas “Balai Rakyat”, inisiasi lembaga masyarakat di Desa yang aktifitasnya sebagai fungsi “thingtank” sekaligus “agent of change” selain sebagai pusat informasi dan pengetahuan selain berperan sebagai “Deleverry Policy” bagi kebijakan implementasi UU Desa, selain sebagai fungsi “centre off community” dalam kerangka upaya percepatan capaian kiinerja melalui optimalisasi pembangunan Kemandirian Desa. Selain itu juga mendorong Inisiasi Instrumen fasilitasi koordinasi dan intevensi pembangunan kemandirian desa melalui penyusunan perencanaan pembangunan Desa yang terintegrasi dari berbagai sektor pada semua level pemerintahan otonomi yang terintegrasi, yang keluarannya berupa dokumen Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kemandian Desa, melalui Instrumen GSC dan diujicobakan di Provinsi NTB, bersama Worlbank, DFAT dan MCAI pada tahun 2016 dan 2017.

Khusus pada isue akses informasi berbasis Digital di Desa, dengan paradigma “Daulat Desa” sesuai amanah dan madat UU Desa, yang harus melaksanakan UU Desa secara Ka’Pah (tersurat dan tersirat) yang mengarahkan pelaksnaan  kebijakan pembangunan kemandirian Desa berbasis (Permendesa PDTT no 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dimana paradigma “Desa Cerdas”  dengan memastikan pemenfaat utama akses informasi digital adalah masyarakat Desa, (misal  informasi digital yang tersedia secara gratis pemanfaatan open source), demikian juga dengan budaya “netizen” yang  terwujud adalah akibat banyaknya kondisi dan budaya dari Desa Desa yang mewarnai secara optimal Dunia netizen. Yang paling utama dalam hal Digitalisasi adalah penyiapan masyarakat desa adalah menjadi uatam.

Semoga hambatan untuk optimalkan potensi open source tersebut dapat diwujudkan, amin.- perdesaansehat.com”

HanibalHamidi

#HibahDiriTukDesa



Sejarah Internet Indonesia:Pembebasan Frekuensi 2.4Ghz

Contents

[hide]

Cuplikan Perjuangan Pembebasan Frekuensi 2.4GHz

Pada saat tulisan ini anda baca, barangkali Internet menggunakan radiomerupakan hal yang wajar-wajar saja bagi sebagian besar bangsa Indonesia. Anda akan cukup kaget melihat bahwa hal ini akan bertolak belakang sekali dengan kenyataan di luar negeri. Tidak banyak negara di dunia yang mampu untuk mengimplementasi Internet wireless skala besar seperti di Indonesia dengan kecepatan pembangunan sekitar 2000 node baru setiap bulan di tahun 2005.

Menyebarkan Ilmu Internet Murah

Semua ini merupakan hasil sebuah proses panjang mendidik banyak rekan-rekan di Indonesia untuk mampu membuat infrastruktur Internet & telekomunikasinya tanpa banyak di bantu pemerintah, tanpa utangan Bank Dunia, tanpa utangan IMF. Bahkan sialnya lebih banyak di kejar-kejar aparat, polisi dan di ambil peralatannya karena memang pada awalnya sebelum tanggal 5 January 2005, sebagian besar pengguna Internet Wireless di Indonesia memang mencuri frekuensi dan menggunakannya tanpa ijin dari pemerintah sama sekali.

Bahu membahu para pejuang Wireless Internet mengadakan workshop-workshop terutama di organize oleh Michael Sunggiardi & rekan-rekan di tahun 2000-an. Michael Sunggiardi dan Onno W. Purbo berkeliling lebih dari 30 kota dalam waktu beberapa bulan dengan di sponsori oleh banyak vendor seperti Corexindo, Compex, Planet dll. Rekan-rekan APJII di bawah pimpinan Heru Nugroho waktu itu juga cukup aktif, dengan meminjam fasilitas yang ada di PT IDC di bawah pimpinan Ibu Aie & Johar Alam, workshop wireless, workshop VoIP dilakukan.

Proses pemandaian dilakukan dengan banyak cara, baik itu seminar, workshop, demo, juga menulis artikel, buku dan menyimpan berbagai file yang berguna di berbagai situs di Internet agar orang dapat mengambilnya secara gratis misalnya di:

Dengan menyebarnya pengetahuan kebanyak kalangan di Indonesia, secara perlahan tapi pasti massa pengguna Internet Wireless menjadi berkembang, walaupun kita semua tahu bahwa kita tidak mempunyai ijin menggunakan frekuensi 2.4GHz.

Akhir 2000 Keputusan DIRJEN POSTEL Tentang Internet Wireless

Akhirnya di akhir tahun 2000, keluarlah Keputusan DIRJEN POSTEL241/2000 tentang penggunaan bersama (sharing) pita frekuensi 2400-2483.5 MHz antara Wireless LAN akses Internet bagi pengguna di luar gedung (outdoor) dan Microwave Link yang di tanda tangani oleh DIRJEN POSTEL Djamhari Sirat. KEPDIRJEN ini tampak sudah di draft dari DIRJEN POSTEL sebelumnya Sasmito Dirjo.

Bertumpu pada keputusan DIRJEN POSTEL 241/2000, bulan Februari 2001, Balai Monitoring frekuensi radio di berbagai kota mulai melakukan sweeping terhadap para pembangkang & pejuang Internet Indonesia. Korban pun berjatuhan, beberapa rekan harus merelakan alat-nya di sita oleh oknum Balai Monitoring & Polisi. Memang sebuah perjuangan akan makan korban yang tidak sedikit bagi pelakunya.

Maret 2001 Onno W. Purbo Mengundurkan Diri Dari POSTEL

Akhirnya pada tanggal 2 Maret 2001, Onno W. Purbo melayangkan surat ke DIRJEN POSTEL untuk menarik diri Onno W. Purbo dari POSTEL dan tidak akan menginjakan kaki ke kantor POSTEL selama teman-teman di sweeping dan urusan regulasi 2.4GHz tidak berpihak pada rakyat Indonesia. Salinan surat Onno W. Purbo kepada DIRJEN POSTELtanggal 2 Maret 2001 terlampir.

Sampai dengan tanggal 18 Agustus 2005 Onno W. Purbo menepati janji-nya & tidak menginjak kaki-nya ke kantor POSTEL, walaupun sejak tanggal 5 January 2005 Onno W. Purbo sudah dapat menginjak kaki ke POSTEL karena akhirnya rakyat Indonesia telah merdeka untuk menggunakan frekuensi 2.4GHz berdasarkan KEPMENHUB No. 2/2005 yang di tanda tangani oleh Hatta Rajasa.

2001 Terbentuk INDOWLI

Pertempuran semakin memuncak, pada tanggal 10 November 2001 Asosiasi para pengguna Wireless Internet, yang kemudian di kenal dengan sebutan INDOWLI, di bentuk di acara seminar acara seminar & workshop implementasi wireless data network untuk jaringan teknologi informasi di Indonesia dengan sub topic kerangka infrastruktur pembentukan masyarakat berbasis teknologi informasi di Indonesia di Malang, yang di pimpin oleh rekan M. Shalahuddin, yang lebih di kenal sebagai Didin atas dorongan dari Lendy Widayana Pada waktu itu berkumpul banyak rekan, termasuk, Agus Sutandar, Michael Sunggiardi, Barata, Didin, Yohanes Sumaryo dan banyak lagi, kami sepakat membentuk sebuah organisasi untuk menaungi para pengguna Wireless Internet di Indonesia.

Ketua pertama INDOWLI adalah Barata. Barata yang kemudian hari banyak melakukan lobby ke pihak regulasi dalam hal ini POSTEL untuk berusaha membebaskan frekuensi 2.4GHz.

Perjuangan terus berlanjut, INDOWLI.

Di akhir tahun 2005, massa pelanggan INDOWLI termasuk besar dan lebih dari 4000 pelanggan. Setelah Merdeka, di pertengahan tahun 2006, total pelanggan INDOWLI dan INDOWLI melebihi 7000 pelanggan. Di awal tahun 2010, telah lebih dari 8000 anggota.

2002-2003 Sweeping Internet Wireless

Tahun 2002, kembali terjadi peningkatan sweeping aparat terhadap rekan-rekan pengguna 2.4GHz, VoIP dll. INDOWLI melayangkan surat protesnya tertanggal 8 Mei 2002 yang ditanda tangani oleh Barata Wardana dan Yohanes Sumaryo. Akhirnya pada tanggal 14 Juni 2002, Onno W. Purbo melayangkan surat cinta kepada para pemimpin negeri ini & tentunya tidak di tanggapi karena memang Onno W. Purbo hanya rakyat biasa-biasa saja, sehingga suaranya tidak perlu di perhatikan. Salinan surat dari INDOWLI maupun surat dari Onno W. Purbo kepada para pemimpin negeri ini terlampir.

Pada tanggal 30 Desember 2003 kembali POSTEL membuat perang urat syaraf dengan menayangkan iklan / advetorial di media KOMPAS yang berjudul “Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2.4GHz untuk Keperluan Internet“.Pada dasarnya advetorial POSTEL berargumentasi bahwa kebijakan POSTEL memihak pada rakyat Indonesia.

Onno W. Purbo-pun naik pitam dan menulis artikel sanggahan yang di terbitkan di media massa Indonesia. Naskah asli artikel sanggahan berjudul “POSTEL harus mundur, rapor anda merah berdarah!!” di terbitkan oleh beberapa media nasional pada bulan January 2004.

2003 Indonesia menjadi contoh dunia untuk Internet murah

Di World Summit on Information Society (WSIS) Geneve Geneve 9-12 Desember 2003, banyak rekan-rekan negara lain terkagum, terinspirasi pengalaman Indonesia yang real di lapangan, bertumpu swadana & swadaya masyarakat, praktis hampir tidak di danai oleh pemerintah sama sekali. Alhamdullillah, tidak menambah utangan negara ke World Bank dan IMF. Bahkan masyarakat melakukan investasi sendiri infrastruktur informasinya, yang mereka juluki “RebelNet” the Indonesian community based infrastructure.

Akhir 2004 Persiapan Kemerdekaan Frekuensi 2.4GHz

Proses pembuatan naskah regulasi / peraturan pembebasan 2.4GHz cukup alot. Perdebatan panjang sepanjang tahun 2004 terjadi di mailing list regulasi-POSTEL, INDOWLI-formatur@yahoogroupscom, dan INDOWLI, membahas detail naskah peraturan, keputusan menteri untuk kebebasan 2.4GHz. Beberapa workshop dan diskusi terbuka di gelar sebagai ajang interaksi antara regulator dan para pelaku lapangan. Rekan-rekan APJIIdi pimpin oleh Heru Nugroho dan rekan-rekan INDOWLI seperti Barata dan Didin sangat fasilitatif dalam melakukan proses interaksi antara regulator dan pelaku lapangan.

Tekanan menjadi sangat besar setelah PEMILU 2004, terutama karena adanya tekanan publik untuk mengevaluasi kinerja kabinet selama awal 100 hari dalam kekuasaan.

Pada awal Kabinet hasil PEMILU 2004, POSTEL masih berada di bawah naungan Departemen Perhubungan yang di komandani oleh Hatta Rajasa. Hatta Rajasa tampaknya cukup pandai untuk melihat kebutuhan masyarakat telekomunikasi dan Internet di Indonesia. Hatta Rajasa tampaknya memaksa kepada POSTEL untuk menyelesaikan draft Keputusan Menteri 2.4GHz.

Januari 2005 Merdeka!

Akhirnya, pada tanggal 5 Januari 2005, di tanda tangani Keputusan Menteri No. 2 / 2005 tentang Wireless Internet di 2.4GHz oleh Hatta Rajasa.

KEPMEN 2/2005 pada prinsipnya membebaskan ijin penggunaan frekuensi 2.4GHz dengan syarat, antara lain,

  • maksimum daya pancar 100mW
  • EIRP maksimum 36dBm
  • semua peralatan yang digunakan telah di sertifikasi.

Semua perjuangan merupakan bagian dari proses membuat bangsa ini menjadi lebih baik, tidak ada perjuangan yang tidak membawa korban, minimal korban waktu di para pelakunya. Banyak pengorbanan material yang terjadi, beberapa rekan bahkan berkorban jiwa-nya terjatuh dari tower pada saat menginstalasi peralatan.

Kita sering tidak sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa paling besar di dunia yang telah mengembangkan Internet wireless secara massal. Bangsa lain, terutama negara berkembang di Afrika & Asia banyak belajar ke bangsa Indonesia.

Walaupun di tahun 2006, bangsa Indonesia telah menikmati sedikit kemerdekaan dalam menggunakan frekuensi 2.4GHz. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus di kerjakan, terutama, membebaskan frekuensi 5-5.8GHz, membebaskan Internet Telepon, membebaskan RT/RW-net dan masih banyak lagi.

Harapan

Alangkah indahnya jika kita dapat melihat 220.000 sekolah & 45 juta siswa Indonesia terkait ke Internet. Bukan mustahil pada saat hal ini terjadi, bangsa ini menjadi bangsa besar, lebih besar dari Malaysia & Australia yang hanya memiliki 20 juta jiwa.

Semoga dengan semakin bebasnya Internet di Indonesia, bangsa ini dapat berkiprah dari kekuatan otak-nya bukan sekedar otot-nya saja. Bahasa keren-nya adalah melihat “Knowledge Based Society” di Indonesia.

Paling tidak cuplikan sejarah ini dapat memberikan nuansa bagi para penerus bangsa Indonesia, bahwa apa yang mereka peroleh merupakan hasil jerih payah banyak pendahulunya. Semoga tidak di sia-siakan & menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar.

Salinan Surat dan artikel terkait

Pengakuan Internasional

KEPMENHUB No. 2 Tahun 2005

Pranala Menarik

Sejarah Internet Indonesia:Pembebasan Frekuensi 2.4Ghz – OnnoCenterWiki from Onno W. Purbo’s Tweet

Download the Twitter app

Salam Kejuangan Nusantara
Desa Membangun Indonesia

Hanibal H
#HibahDiriTukDesa

Blog di WordPress.com.

Atas ↑