400 juta orang masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan esensial secara Global

400 juta orang masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan esensial. Di antara keluarga berpenghasilan rendah dan menengah, 6 persen orang terdesak ke dalam kemiskinan ekstrim atau berada di sana dengan pengeluaran layanan kesehatan.

Konsensus politik internasional yang berkembang muncul seputar jangkauan kesehatan universal. Sejak dia mengambil alih sebagai direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia pada bulan Juli, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus telah menempatkan UHC di puncak agendanya. Para pemimpin G20 Memuji UHC dalam pidato akhir mereka dari pertemuan tahun ini di Hamburg, Jerman. Dan tujuan pembangunan keberlanjutan menyerukan akses terhadap layanan kesehatan tanpa kesulitan keuangan. 

Namun saat isu tersebut mendapat perhatian di tingkat tertinggi, 400 juta orang masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan esensial. Di antara keluarga berpenghasilan rendah dan menengah, 6 persen orang terdesak ke dalam kemiskinan ekstrim atau berada di sana dengan pengeluaran layanan kesehatan. 

Dr. Rüdiger Krech, direktur sistem dan inovasi kesehatan WHO, mengatakan bahwa mengatasi hambatan untuk memberikan perawatan medis dasar tidak hanya memerlukan komitmen politik tapi juga kolaborasi global, implementasi kebijakan, dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Dia berbicara kepada Devex tentang kedua tantangan tersebut dan bagaimana hal itu harus ditangan.

Untuk selengkapnya dapat dibuka pada Link Berikut

Kiriman sahabat Prof. Chandra Yoga.

Tokoh Kesehatan Nasional yang sedang bertugas di WHO

Desa kumuh disulap menjadi tempat wisata populer di Semarang

Kampung Gunung Brintik beberapa bulan yang lalu adalah kampung kumuh yang tak tertata dengan rimbunan tanaman liar dan tembok-tembok merah tak berplester. Letaknya persis di pinggir Kali Semarang dengan kurang lebih 325 rumah. Namun sekarang, kampung ini berubah rupa, dan juga berganti nama: menjadi Kampung Pelangi yang penuhi warna-warni.

Dari perumahan reyot menjadi kampung pelangi, Desa kumuh disulap menjadi tempat wisata populer berkat polesan cat. Dengan polesan seni mengubah sebuah wilayah yang terlihat kumuh dan sebagian warganya hidup di bawah garis kemiskinan tersebut bisa menjadi perkampungan yang nyaman ditinggali dihuni dan kesejahteraan mereka menjadi lebih baik.

MERDESA

Merdesa berasal dari kata “desa” dalam bahasa Jawa kuno. Artinya: “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa — suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus otak-atik gathuk, ada persamaan antara Paradise (sorga) dengan Paradesa — Para (tertinggi) maka kedudukan desa diletakkan dalam maqam, derajad dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian membangun sorga di dunia nyata, yakni; “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”.

Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik — itulah sejahtera, dan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik; adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme — karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, komunalitas, berjamaah tidak mudah untuk mengumbar keserakahan — eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi, karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, dur-angkara — semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, namun tidak cukup untuk keserakahan satu manusia”.

Namun di dunia ini ada pandangan lain yang menganggap bahwa kehidupan seperti kaum yang mencita-citakan terwujudnya kehadiran “sorga” di dunia yang digambarkan dalam merdesa tadi, itu terbelakang, tidak maju—tidak ada tantangan, dinamika hidup adalah proses persaingan. Persaingan dimaknai sebagai kerja keras, profesionalisme, siapa yang kuat adalah pemenang yang berhak mendapatkan ranking dan berhak mengumpulkan hasil yang setimpal. Maka sesungguhnya kalau dengan menggunakan kalimat yang berkesan positif, kira-kira bunyinya adalah: “Hidup adalah pertempuran untuk memaknai dunia, siapa atau paham apa yang menang, dialah yang kelak akan dianggap benar”.

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Membicarakan persoalan perubahan-perubahan kultur desa dengan berbagai dinamikanya, yakni tergerusnya budaya desa yang disebut tradisional dirambah oleh modernisasi. Memang selama ini antara tradisional dan modern dianggap sebuah tahapan atau tangga untuk naik tingkat. Tradisional itu posisinya di belakang atau di bawah — modern posisinya sudah di depan atau di atas, kaum tradisional harus lari mengejarnya atau naik tangga untuk mencapai modernitas. Maka tradisi dipaksa untuk kawin dengan modernisasi — tentu saja mempertemukan tradisi dengan modernisasi itu sama halnya suatu upaya menuju perkawinan yang tidak akan menemukan kebahagiaan, karena tradisi dan modernisasi dari asal-muasal, cara pandang dan ideologi yang sangat berbeda, bahkan cenderung saling bertentangan. Maka tidak disadari, dalam pertaliannya, penganut tradisionalisme dan modernisme perlahan-lahan menabur benih-benih konflik yang kita rasakan getaran ledakannya disepanjang jalan peradaban manusia.

Modernisasi diyakini merupakan pilihan arah yang dapat membangkitkan keyakinan menuju perubahan. Dalam riwayatnya, teori modernisasi juga mempengaruhi interdisiplin ilmu pengetahuan. Pikiran tentang modernisasi dapat ditemukan dalam karya ilmiah di bidang psikologi Prof. David McClelland tentang The Achieving Society (1961). McClelland menafsirkan Max Weber: bahwa jika etika Protestan menjadi pendorong pertumbuhan di Barat, analogi yang sama juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Rahasia pikiran Weber tentang etika Protestan terletak pada the need for achievement. Maka kaum intelektual ini memandang masyarakat di Timur pada umumnya adalah masyarakat terbelakang, dengan label Rakyat Dunia Ketiga yang hukumnya wajib memandang ke Barat, dan harus didorong need for achievement-nya. Dalam kajian yang sama profesor emiritus dalam Ilmu Sosial dari Standford University, AS, Alex Inkeles mengembangkan instrumen untuk mengukur skala modernitas dengan cara menentukan tingkat kemodern-an suatu masyarakat, piranti tersebut sangat penting digunakan untuk melakukan perubahan sikap di masyarakat. Karena tradisionalisme dianggap sebagai momok, penyakit yang harus disingkirkan — diberantas. Upaya penyingkiran penyakit tradisionalisme untuk mendorong lahirnya sikap moderen yang akan membawa pertumbuhan ekonomi, yakni jalan menuju masyarakat high mass consumption — model masyarakat yang diimpikan ekonom termashur pencetus konsep pembangunan ekonomi WW Rostow melalui teori pertumbuhan sosialnya.

Pembangunan (development) dengan mengendarai modernisasi merupakan pengembangan gagasan dalam rangka membendung semangat anti kapitalisme bagi berjuta-juta masyarakat yang diberi nama “Dunia Ketiga”. Pada tanggal 20 Januari 1949 Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat) mengumumkan kebijakan pemerintahnya bahwa konsep “pembangunan” resmi menjadi bahasa dan doktrin luar negeri pemerintahnya. Kebijaka tersebut juga merupakan jawaban atas kecenderungan, ketertarikan masyarakat Dunia Ketiga terhadap Uni Soviet. Sangat jelas bahwa gagasan awal “pembangunan” dalam rangka “perang dingin” demi membangun sosialisme di masyarakat Dunia Ketiga. Maka doktrin “pembangunan” gencar disebarluaskan oleh para ilmuwan sosial. Pada tahun 1961 melalui konverensi The Implementation of Title IX of Foreign Assistance Act, dan akhirnya pada tahun 1966 konsep “pembangunan” dan modernisasi disepakati menjadi pilar utama kebijaksanaan program politik luar negeri Amerika.

Cerita kata, dalam perkembangannya “pembangunan” dan modernisasi dengan serta merta diterima oleh mayoritas negara-negara Dunia Ketiga. “Pembangunan” identik dengan gerakan langkah demi langkah menuju “modernitas”. Modernisasi merefleksikan perkembangan teknologi dan ekonomi seperti yang dialami negara-negara industri. Konsep tersebut berakar dari sejarah perubahan sosial yang diasosiasiakan dengan Revolusi Industri Eropa, namun implementasi di negara-negara Dunia Ketiga konsep tersebut diinterpretasikan dan dipahami melulu sebagai “perbaikan standar hidup secara umum”. Dengan waktu yang cepat gagasan “pembangunan” dan “modernisasi” menjadi program yang massif. Pemerintah di Dunia Ketiga dan Non Government Organisation (NGO) yang lebih dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta semua Universitas di Barat secara serempak membuka suatu kajian baru bernama “Studi Pembangunan” (development studies). Melalui studi pembangunan itulah proses penyebaran dan penyerapan kapitalisme ke seluruh dunia dipercepat, melalui para teknokrat, kaum intelektual dan bahkan para aktivis lembaga swadaya masyarakat dari Dunia Ketiga yang menjadi pasar utama program studi tersebut. Padahal pengetahuan tidaklah netral, melainkan sarat dengan ideologi dan kontrol. Melalui “wacana pembangunan” (development discourse), negara Dunia Pertama menerapkan kontrol terhadap Dunia Ketiga. Awalnya masyarakat di Timur diberi label Dunia Ketiga, “terbelakang”, “kekurangan” tentang hal-hal yang terkait dengan teknologi dan keahlian profesional.

Para penganut developmentalisme mendasarkan keyakinan bahwa negara-negara maju yang menganut sistem kapitalisme adalah bentuk ideal dari sistem dan struktur masyarakat yang demokratis. Mereka mengupayakan agar pengalaman-pengalaman negara-negara maju tersebut dijadikan model proses politik, ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat Dunia Ketiga. Menurut mereka, demokrasi dan pembangunan akan saling mendukung. Pembangunan ekonomi menjadi syarat bagi demokrasi, sedangkan industrialisasi melahirkan kekayaan. Kekayaan melahirkan kesenangan. Kesenangan memberi kemungkinan orang secara bebas belajar berpartisipasi dalam politik. Kebebasan itulah yang akan menjamin demokrasi.

Karya Eko Prawoto

Dalam proses berikutnya “pembangunan” menjadi alat invasi kultural, politik dan ekonomi. Dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, mereka mengikat negara Dunia Ketiga pada ekonomi negara-negara Dunia Pertama, melalui bantuan yang sesungguhnya adalah hutang terhadap Bank Dunia. Bentuk-bentuk “bantuan” lainnya juga dimaksudkan untuk proses melicinkan eksport serta dalam rangka kepentingan bisnis negara-negara donor itu sendiri. Cara penyebaran pembangunanisme lainnya yakni melalui pengaruh negara-negara donor pada regulasi dan perencanaan pembangunan serta bantuan-bantuan teknis lainnya antara lain “kunjungan wawasan” para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama Dunia Ketiga ke Amerika Serikat. Cara lain adalah dengan mendayagunakan tenaga pendidik dan riset berbagai universitas Amerika yang bekerja di Dunia Ketiga.

“Wacana pembangunan” laju berkembang di Indonesia secara murni dan konsekuen serta mendalam dilakukan sampai ke tingkat pedesaan. Untuk melindunginya dikembangkan sistem kontrol ideologi, sosial dan politik secara canggih — antara lain dikembangkan berbagai kebijakan, misalnya “the floating mass policy”, kebijakan yang melarang organisasi massa pada tingkat desa dan menggeser serta mengganti kepemimpinan tradisi dengan birokrasi pemerintah. Menggunakan penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal sebagai media penanaman ideologi “pembangunanisme”. Pada akhirnya “pembangunan” (development) diterima dengan tangan dan hati tanpa reserve, tidak ada pertanyaan. Kalau toh ada perdebatan, umumnya hanya seputar cara (metode), teknik pelaksanaan belaka. Karenanya dapat disimpulkan bahwa pembangunanisme telah diyakini oleh sebagian besar birokrat pemerintahan, politisi, akademisi, jurnalis, agamawan, budayawan, bahkan para aktivis gerakan sebagai satu-satunya jalan menuju masyarakat yang demokratis dan sejahtera.

Uraian singkat di atas upaya untuk menggambarkan, bahwa berbagai hal yang terjadi bukanlah sesuatu yang lahir secara alamiah (bukan wis sakmesthine), namun banjir yang melibas peradaban jagad pedesaan memang secara sadar telah dirancang dan direkayasa oleh para aparatus pembangunan-modernisasi.

Pembangunan-modernisasi ternyata bukan hanya urusan ekonomi semata — karena proses industrialisasi juga sangat tergantung pada proses kultural serta dominasi pengetahuan dan teknologi. Proses-proses tersebut didukung oleh kekuasaan dengan memobilisasi berbagai kekuatan negara (DPR, militer, peradilan, agama, pendidikan), yang paling jelas bahwa seluruh proses pembangunanisme didukung oleh universitas, lembaga riset, kebijakan politik pemerintah serta lembaga keuangan internasional, maka wacana pembangunan dan modernisasi mampu berlari cepat untuk memangsa banyak korban yakni masyarakat tradisional.

Sangat jelas, bahwa hubungan antara modernisasi dan tradisi merupakan hubungan yang menempatkan masyarakat tradisi sebagai objek untuk dimodernisir. Hubungan semacam itu adalah hubungan dominatif  karena yang memiliki kekuatan, kekuasaan sudah melekat pada modernisasi. Dominasi juga tidak hanya berlangsung secara politik dan kebudayaan, karena juga berlangsung dalam bentuk subjection — secara sadar menempatkan posisi masyarakat tradisi menjadi objek pengetahuan dan kebijakan. Bahkan para aparatus modernisasi merasa memiliki hak dan kewenangan untuk meregulasi masyarakat tradisional setelah mereka memberikan cap atau label masyarakat primitif, masyarakat terbelakang. Dengan label tersebut para aparatus modernisasi seolah-olah memiliki kewajiban moral untuk mengangkat atau mengentaskan masyarakat tradisional dari kesengsaraan. Dalam hal ini, cara-cara yang digunakan merupakan proses penjinakan dan mendominasi. Akibatnya terjadi kekalahan ekonomi, politik, budaya bagi masyarakat tradisional melalui tindakan perampasan yang dilakukan aparatus modernisasi. Adapun strategi perampasan bersifat discursive dan hegemonik, maka tidak ada perlawanan yang berarti dari masyarakat tradisional, karena masyarakat tradisional sendiri telah masuk dalam perangkap — terhegemonik.

Satu-persatu penguasaan pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat tradisional dilucuti oleh modernisasi. Misalnya dalam dunia pertanian, masyarakat dipaksa untuk melaksanakan program revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan salah satu bentuk program industrialisasi yang sepenuhnya menganut logika pertumbuhan. Program yang berasal dari Amerika Serikat itu diperkenalkan ke Indonesia sebagai tindak lanjut teknis pelaksanaan pembangunan. Maka revolusi hijau tidaklah sekadar program pertanian semata-mata. Program tersebut merupakan bagian dari strategi perubahan melawan paradigma tradisionalisme. Dengan dilaksanakannya revolusi hijau, pengetahuan pertanian masyarakat tradisional mengalami penggusuran total. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keragaman pengetahuan petani terjadi homogenisasi dan reduksionalisasi menjadi satu pola pertanian saja.

Revolusi hijau telah berhasil merampas kontrol atas sumber daya tanaman dari masyarakat tradisional. Revolusi hijau telah menggusur keakhlian para petani yang selama 5.000 tahun memproduksinya, menyeleksi, menyimpan dan menanam benih/bibit tanaman pertanian. Sedangkan bibit unggul yang diperkenalkan perusahaan bibit multinasional ternyata menjadi salah satu sumber keuntungan. Bibit-bibit unggul itu menjadi keajaiban komersial bagi perusahaan multinasional, karena petani harus membeli bibit pada setiap musim tanam, akibatnya para petani tidak lagi memiliki pengetahuan tentang benih yang tidak mereka pahami sejarah, silsilahnya dan akibatnya menjadi sangat tergantung — karena para petani tidak bisa lagi mereproduksi benih/bibit sendiri. Revolusi hijau juga telah berhasil menggusur ribuan jenis tanaman dan varietas tradisional serta merampas keseluruhan tanaman padi yang berasal dari petani di Indonesia. Revolusi hijau jelas menguntungkan perusahaan multinasional karena satu paket petani menjadi tergantung dengan perusahaan bibit, perusahaan pupuk kimia dan perusahaan pestisida.

Revolusi hijau bukan hanya urusan ekonomi belaka, namun juga proses dominasi kebudayaan. Revolusi hijau memiliki kekuasaan kultural dan politik melalui penciptaan sistem dan struktur ideologi melalui propaganda dalam rangka mengusir ideologi, kultur dan politik kaum tani, bahkan institusi agama, pendidikan dan media massa dipergunakan oleh aparatus revolusi hijau untuk mempengaruhi kaum tani bahwa revolusi hijau adalah cara terbaik untuk memecahkan kemiskinan mereka. Lambat laun revolusi hijau diyakini oleh masyarakat sehingga berubahlah — tata kuasa, tata kelola, tata guna, bahkan pengaruhnya sampai pada urusan selera, gaya hidup, kebiasaan, sikap, moralitas dan nilai-nilai serta prinsip yang selama ini diyakini oleh kaum tani, masyarakat tradisional.

Apa yang terjadi pada saat sekarang? Kita tahu bahwa ternyata revolusi hijau tidak bisa menjawab apa yang mereka gembar-gemborkan saat itu: petani tetap semakin miskin. Sistem yang diciptakan sejak dari benih, pestisida, pupuk kimia, mekanisasi, irigasi serta penggunaan kredit bank sama saja dengan melakukan pemaksaan perubahan proses pertanian tradisional pedesaan menjadi capital intensive. Jelas petani semakin miskin ditambah tersingkir dari lahan pertaniannya. Akhirnya kita juga tahu bahwa bibit yang mereka ciptakan itu ternyata juga sangat rentan terhadap hama — maka bibit-bibit itu memerlukan penggunaan pertisida untuk mengontrol hama sekaligus melindungi tanaman. Tetapi kenyataannya, bahwa pestisida yang digunakan tidak mampu mengontrol hama, bahkan sebaliknya pestisida tersebut malah justru memanjakan hama — karena tidak sengaja penggunaan pestisida itu menciptakan kekebalan pada hama tersebut. Dampak lanjutannya yakni petani terpaksa tergantung dengan pupuk kimia dan pestisida. Padahal dari segi lingkungan pedesaan penggunaan kedua input itu justru menghancurkan ekosistem lingkungan pedesaan. Bahkan saat ini kita menyaksikan Departemen Pertanian menyarankan petani untuk kembali dengan pertanian organik, lalu di mana tanggung jawab perusahaan yang telah mengeksploitasi petani dan lingkungannya, apa tanggung jawab para akademisi yang dulu berbicara secara ilmiah tentang kehebatan revolusi hijau — jadi petani harus menuntut keadilan ke mana?

Dari pengalaman revolusi hijau, tentu dapat ditarik pelajaran berharga, karena hampir semua sektor yang ada (pangan, kesehatan, energi, kehutanan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya) dirambah modernisasi. Seluruh prinsip penyebaran dan penguasaannya melalui strategi yang sama yakni menaklukkan kaum tradisional hingga melupakan pengetahuan, nilai/prinsip, teknologi, polititik dan sosial budaya tradisi yang selama ini dikuasai dan diyakini. Hampir semua sektor pada akhirnya juga diwarisi berbagai kerusakan dan juga melahirkan berbagai persoalan bahkan konflik berkepanjangan.

Dari program-program pembangunan — modernisasi sejak awal nyaris tidak pernah ada pertanyaan: “Siapa yang diuntungkan dari hasil pertumbuhannya?”. Dalam revolusi hijau misalnya, tidak disadari justru melambungkan ketidakadilan klas dalam masyarakat pedesaan sekaligus melestarikan ketergantungan ekonomi pedesaan. Kelestarian tersebut didukung adanya pengetahuan yang dominan dan hegemoni budaya — yakni wacana modernisasi pertanian ilmiah yang otomatis menghancurkan pengetahuan pertanian di masyarakat. Modernisasi berhasil meminggirkan petani dari dunianya seiring dengan tergusurnya pengetahuan dan pengalaman bertani ribuan tahun — dalam revolusi hijau petani adalah objek yang dikuasai oleh pengontrol pengetahuan, hal serupa juga dialami di sektor kesehatan, pangan, sandang, energi, hutan, tambang dll.

Di akhir masa rejim Orde Baru bagaikan aliran air yang lepas sumbatannya, muncrat tak dapat dibendung; berbagai konflik baik yang jenis vertikal maupun horizontal, juga berbagai sengketa, antara lain sengketa agraria yang selama ini teredam karena kekuatan para aparatus pembangunan mencuat ke permukaan, seperti benang kusut — saling memilin satu sama lain hingga sulit diurai.

Masalah dasar yang dihadapi oleh kapitalisme yang pada masa sekarang dihaluskan dengan istilah globalisasi, sesungguhnya tidak berubah, yakni bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung dirinya. Perusahaan-perusahaan transnasional bersama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs) seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sejak awal memiliki andil yang besar dalam mendukung politik dan program-program pembangunan rejim Orde Baru. Sementara diakhir kekuasaan Orde Baru mesin-mesin globalisasi berbalik arah meninggalkan, bahkan memusuhi rejim otoriter itu. Dengan bendera globalisasi (baca:pasar bebas) mulai mengeluarkan lagi jurus-jurus baru seperti “good governance”, “civil society” dan lainnya, aparatus lanjutan pembangunan-modernisasi berusaha mengempeskan peran pemerintah birokrasi nasional dalam dunia ekonomi. Ketika negara (baca: proses penyelenggaraan pemerintahan) tidak lagi mendukung, maka aparatus globalisasi melaksanakan dua strategi: yang pertama melucuti kekuasaan negara, dan kedua memperkecil otoritas kekuasaan pusat, dan sebaliknya memberikan suatu bentuk di mana daerah dikembangkan dan difasilitasi agar memiliki otoritas. Maka reformasi dalam rangka seperti ini tidak serta merta merupakan proses pembaharuan yang mendasar, melainkan lebih menitikberatkan pada kondisi agar tata kerja dan tata kelola pemerintahan kembali market friendly, yakni ramah terhadap modal besar untuk menguasai pasar.

Umur kita lebih muda dibandingkan usia modernisasi-pembangunan yang akhirnya bernama globalisasi. Tetapi toh masih terekam dan tidaklah lupa janji-janji yang pernah digembar-gemborkan dan disombongkan sejak awal tentang “kemajuan” tak pernah hilang sampai sekarang, yang semakin samar justru gambaran seperti apa tentang “kemajuan” itu? Sementara banjir kemajuan yang datang belakangan justru semakin susah dipahami; korupsi semakin merajalela, menghamburkan uang banyak-banyak untuk pemilihan umum yang hasilnya juga tidak dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan telah melahirkan banyak akhli pertanian, namun tidak korelatif dengan meningkatnya kesejahteraan petani, malah semakin banyak produksi pangan yang diimport. Kemajuan teknologi kedokteran telah sampai di puncak tertinggi, tetapi masih banyak penderita TBC, malaria, ISPA dan penyakit menular lainnya yang sejak dahulu kala menjadi ukuran keberhasilan suatu negara. Apakah kemajuan berarti sama dengan masyarakat harus memiliki uang banyak apabila ingin dilayani kesehatannya? Hutan telah dibabad habis, perut bumi dikeruk isinya, namun masyarakat disekitarnya hidupnya justru lebih sengsara dari sebelumnya — apakah kemajuan identik dengan kerusakan dan kesengsaraan?

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Merdesa berasal dari kata “desa” dalam bahasa Jawa kuno. Artinya: “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa — suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus otak-atik gathuk, ada persamaan antara Paradise (sorga) dengan Paradesa — Para (tertinggi) maka kedudukan desa diletakkan dalam maqam, derajad dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian membangun sorga di dunia nyata, yakni; “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”.

Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik — itulah sejahtera, dan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik; adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme — karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, komunalitas, berjamaah tidak mudah untuk mengumbar keserakahan — eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi, karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, dur-angkara — semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, namun tidak cukup untuk keserakahan satu manusia”.

Namun di dunia ini ada pandangan lain yang menganggap bahwa kehidupan seperti kaum yang mencita-citakan terwujudnya kehadiran “sorga” di dunia yang digambarkan dalam merdesa tadi, itu terbelakang, tidak maju—tidak ada tantangan, dinamika hidup adalah proses persaingan. Persaingan dimaknai sebagai kerja keras, profesionalisme, siapa yang kuat adalah pemenang yang berhak mendapatkan ranking dan berhak mengumpulkan hasil yang setimpal. Maka sesungguhnya kalau dengan menggunakan kalimat yang berkesan positif, kira-kira bunyinya adalah: “Hidup adalah pertempuran untuk memaknai dunia, siapa atau paham apa yang menang, dialah yang kelak akan dianggap benar”.

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Membicarakan persoalan perubahan-perubahan kultur desa dengan berbagai dinamikanya, yakni tergerusnya budaya desa yang disebut tradisional dirambah oleh modernisasi. Memang selama ini antara tradisional dan modern dianggap sebuah tahapan atau tangga untuk naik tingkat. Tradisional itu posisinya di belakang atau di bawah — modern posisinya sudah di depan atau di atas, kaum tradisional harus lari mengejarnya atau naik tangga untuk mencapai modernitas. Maka tradisi dipaksa untuk kawin dengan modernisasi — tentu saja mempertemukan tradisi dengan modernisasi itu sama halnya suatu upaya menuju perkawinan yang tidak akan menemukan kebahagiaan, karena tradisi dan modernisasi dari asal-muasal, cara pandang dan ideologi yang sangat berbeda, bahkan cenderung saling bertentangan. Maka tidak disadari, dalam pertaliannya, penganut tradisionalisme dan modernisme perlahan-lahan menabur benih-benih konflik yang kita rasakan getaran ledakannya disepanjang jalan peradaban manusia.

Modernisasi diyakini merupakan pilihan arah yang dapat membangkitkan keyakinan menuju perubahan. Dalam riwayatnya, teori modernisasi juga mempengaruhi interdisiplin ilmu pengetahuan. Pikiran tentang modernisasi dapat ditemukan dalam karya ilmiah di bidang psikologi Prof. David McClelland tentang The Achieving Society (1961). McClelland menafsirkan Max Weber: bahwa jika etika Protestan menjadi pendorong pertumbuhan di Barat, analogi yang sama juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Rahasia pikiran Weber tentang etika Protestan terletak pada the need for achievement. Maka kaum intelektual ini memandang masyarakat di Timur pada umumnya adalah masyarakat terbelakang, dengan label Rakyat Dunia Ketiga yang hukumnya wajib memandang ke Barat, dan harus didorong need for achievement-nya. Dalam kajian yang sama profesor emiritus dalam Ilmu Sosial dari Standford University, AS, Alex Inkeles mengembangkan instrumen untuk mengukur skala modernitas dengan cara menentukan tingkat kemodern-an suatu masyarakat, piranti tersebut sangat penting digunakan untuk melakukan perubahan sikap di masyarakat. Karena tradisionalisme dianggap sebagai momok, penyakit yang harus disingkirkan — diberantas. Upaya penyingkiran penyakit tradisionalisme untuk mendorong lahirnya sikap moderen yang akan membawa pertumbuhan ekonomi, yakni jalan menuju masyarakat high mass consumption — model masyarakat yang diimpikan ekonom termashur pencetus konsep pembangunan ekonomi WW Rostow melalui teori pertumbuhan sosialnya.

Pembangunan (development) dengan mengendarai modernisasi merupakan pengembangan gagasan dalam rangka membendung semangat anti kapitalisme bagi berjuta-juta masyarakat yang diberi nama “Dunia Ketiga”. Pada tanggal 20 Januari 1949 Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat) mengumumkan kebijakan pemerintahnya bahwa konsep “pembangunan” resmi menjadi bahasa dan doktrin luar negeri pemerintahnya. Kebijaka tersebut juga merupakan jawaban atas kecenderungan, ketertarikan masyarakat Dunia Ketiga terhadap Uni Soviet. Sangat jelas bahwa gagasan awal “pembangunan” dalam rangka “perang dingin” demi membangun sosialisme di masyarakat Dunia Ketiga. Maka doktrin “pembangunan” gencar disebarluaskan oleh para ilmuwan sosial. Pada tahun 1961 melalui konverensi The Implementation of Title IX of Foreign Assistance Act, dan akhirnya pada tahun 1966 konsep “pembangunan” dan modernisasi disepakati menjadi pilar utama kebijaksanaan program politik luar negeri Amerika.

Cerita kata, dalam perkembangannya “pembangunan” dan modernisasi dengan serta merta diterima oleh mayoritas negara-negara Dunia Ketiga. “Pembangunan” identik dengan gerakan langkah demi langkah menuju “modernitas”. Modernisasi merefleksikan perkembangan teknologi dan ekonomi seperti yang dialami negara-negara industri. Konsep tersebut berakar dari sejarah perubahan sosial yang diasosiasiakan dengan Revolusi Industri Eropa, namun implementasi di negara-negara Dunia Ketiga konsep tersebut diinterpretasikan dan dipahami melulu sebagai “perbaikan standar hidup secara umum”. Dengan waktu yang cepat gagasan “pembangunan” dan “modernisasi” menjadi program yang massif. Pemerintah di Dunia Ketiga dan Non Government Organisation (NGO) yang lebih dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta semua Universitas di Barat secara serempak membuka suatu kajian baru bernama “Studi Pembangunan” (development studies). Melalui studi pembangunan itulah proses penyebaran dan penyerapan kapitalisme ke seluruh dunia dipercepat, melalui para teknokrat, kaum intelektual dan bahkan para aktivis lembaga swadaya masyarakat dari Dunia Ketiga yang menjadi pasar utama program studi tersebut. Padahal pengetahuan tidaklah netral, melainkan sarat dengan ideologi dan kontrol. Melalui “wacana pembangunan” (development discourse), negara Dunia Pertama menerapkan kontrol terhadap Dunia Ketiga. Awalnya masyarakat di Timur diberi label Dunia Ketiga, “terbelakang”, “kekurangan” tentang hal-hal yang terkait dengan teknologi dan keahlian profesional.

Para penganut developmentalisme mendasarkan keyakinan bahwa negara-negara maju yang menganut sistem kapitalisme adalah bentuk ideal dari sistem dan struktur masyarakat yang demokratis. Mereka mengupayakan agar pengalaman-pengalaman negara-negara maju tersebut dijadikan model proses politik, ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat Dunia Ketiga. Menurut mereka, demokrasi dan pembangunan akan saling mendukung. Pembangunan ekonomi menjadi syarat bagi demokrasi, sedangkan industrialisasi melahirkan kekayaan. Kekayaan melahirkan kesenangan. Kesenangan memberi kemungkinan orang secara bebas belajar berpartisipasi dalam politik. Kebebasan itulah yang akan menjamin demokrasi.

Karya Eko Prawoto

Dalam proses berikutnya “pembangunan” menjadi alat invasi kultural, politik dan ekonomi. Dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, mereka mengikat negara Dunia Ketiga pada ekonomi negara-negara Dunia Pertama, melalui bantuan yang sesungguhnya adalah hutang terhadap Bank Dunia. Bentuk-bentuk “bantuan” lainnya juga dimaksudkan untuk proses melicinkan eksport serta dalam rangka kepentingan bisnis negara-negara donor itu sendiri. Cara penyebaran pembangunanisme lainnya yakni melalui pengaruh negara-negara donor pada regulasi dan perencanaan pembangunan serta bantuan-bantuan teknis lainnya antara lain “kunjungan wawasan” para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama Dunia Ketiga ke Amerika Serikat. Cara lain adalah dengan mendayagunakan tenaga pendidik dan riset berbagai universitas Amerika yang bekerja di Dunia Ketiga.

“Wacana pembangunan” laju berkembang di Indonesia secara murni dan konsekuen serta mendalam dilakukan sampai ke tingkat pedesaan. Untuk melindunginya dikembangkan sistem kontrol ideologi, sosial dan politik secara canggih — antara lain dikembangkan berbagai kebijakan, misalnya “the floating mass policy”, kebijakan yang melarang organisasi massa pada tingkat desa dan menggeser serta mengganti kepemimpinan tradisi dengan birokrasi pemerintah. Menggunakan penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal sebagai media penanaman ideologi “pembangunanisme”. Pada akhirnya “pembangunan” (development) diterima dengan tangan dan hati tanpa reserve, tidak ada pertanyaan. Kalau toh ada perdebatan, umumnya hanya seputar cara (metode), teknik pelaksanaan belaka. Karenanya dapat disimpulkan bahwa pembangunanisme telah diyakini oleh sebagian besar birokrat pemerintahan, politisi, akademisi, jurnalis, agamawan, budayawan, bahkan para aktivis gerakan sebagai satu-satunya jalan menuju masyarakat yang demokratis dan sejahtera.

Uraian singkat di atas upaya untuk menggambarkan, bahwa berbagai hal yang terjadi bukanlah sesuatu yang lahir secara alamiah (bukan wis sakmesthine), namun banjir yang melibas peradaban jagad pedesaan memang secara sadar telah dirancang dan direkayasa oleh para aparatus pembangunan-modernisasi.

Pembangunan-modernisasi ternyata bukan hanya urusan ekonomi semata — karena proses industrialisasi juga sangat tergantung pada proses kultural serta dominasi pengetahuan dan teknologi. Proses-proses tersebut didukung oleh kekuasaan dengan memobilisasi berbagai kekuatan negara (DPR, militer, peradilan, agama, pendidikan), yang paling jelas bahwa seluruh proses pembangunanisme didukung oleh universitas, lembaga riset, kebijakan politik pemerintah serta lembaga keuangan internasional, maka wacana pembangunan dan modernisasi mampu berlari cepat untuk memangsa banyak korban yakni masyarakat tradisional.

Sangat jelas, bahwa hubungan antara modernisasi dan tradisi merupakan hubungan yang menempatkan masyarakat tradisi sebagai objek untuk dimodernisir. Hubungan semacam itu adalah hubungan dominatif  karena yang memiliki kekuatan, kekuasaan sudah melekat pada modernisasi. Dominasi juga tidak hanya berlangsung secara politik dan kebudayaan, karena juga berlangsung dalam bentuk subjection — secara sadar menempatkan posisi masyarakat tradisi menjadi objek pengetahuan dan kebijakan. Bahkan para aparatus modernisasi merasa memiliki hak dan kewenangan untuk meregulasi masyarakat tradisional setelah mereka memberikan cap atau label masyarakat primitif, masyarakat terbelakang. Dengan label tersebut para aparatus modernisasi seolah-olah memiliki kewajiban moral untuk mengangkat atau mengentaskan masyarakat tradisional dari kesengsaraan. Dalam hal ini, cara-cara yang digunakan merupakan proses penjinakan dan mendominasi. Akibatnya terjadi kekalahan ekonomi, politik, budaya bagi masyarakat tradisional melalui tindakan perampasan yang dilakukan aparatus modernisasi. Adapun strategi perampasan bersifat discursive dan hegemonik, maka tidak ada perlawanan yang berarti dari masyarakat tradisional, karena masyarakat tradisional sendiri telah masuk dalam perangkap — terhegemonik.

Satu-persatu penguasaan pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat tradisional dilucuti oleh modernisasi. Misalnya dalam dunia pertanian, masyarakat dipaksa untuk melaksanakan program revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan salah satu bentuk program industrialisasi yang sepenuhnya menganut logika pertumbuhan. Program yang berasal dari Amerika Serikat itu diperkenalkan ke Indonesia sebagai tindak lanjut teknis pelaksanaan pembangunan. Maka revolusi hijau tidaklah sekadar program pertanian semata-mata. Program tersebut merupakan bagian dari strategi perubahan melawan paradigma tradisionalisme. Dengan dilaksanakannya revolusi hijau, pengetahuan pertanian masyarakat tradisional mengalami penggusuran total. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keragaman pengetahuan petani terjadi homogenisasi dan reduksionalisasi menjadi satu pola pertanian saja.

Revolusi hijau telah berhasil merampas kontrol atas sumber daya tanaman dari masyarakat tradisional. Revolusi hijau telah menggusur keakhlian para petani yang selama 5.000 tahun memproduksinya, menyeleksi, menyimpan dan menanam benih/bibit tanaman pertanian. Sedangkan bibit unggul yang diperkenalkan perusahaan bibit multinasional ternyata menjadi salah satu sumber keuntungan. Bibit-bibit unggul itu menjadi keajaiban komersial bagi perusahaan multinasional, karena petani harus membeli bibit pada setiap musim tanam, akibatnya para petani tidak lagi memiliki pengetahuan tentang benih yang tidak mereka pahami sejarah, silsilahnya dan akibatnya menjadi sangat tergantung — karena para petani tidak bisa lagi mereproduksi benih/bibit sendiri. Revolusi hijau juga telah berhasil menggusur ribuan jenis tanaman dan varietas tradisional serta merampas keseluruhan tanaman padi yang berasal dari petani di Indonesia. Revolusi hijau jelas menguntungkan perusahaan multinasional karena satu paket petani menjadi tergantung dengan perusahaan bibit, perusahaan pupuk kimia dan perusahaan pestisida.

Revolusi hijau bukan hanya urusan ekonomi belaka, namun juga proses dominasi kebudayaan. Revolusi hijau memiliki kekuasaan kultural dan politik melalui penciptaan sistem dan struktur ideologi melalui propaganda dalam rangka mengusir ideologi, kultur dan politik kaum tani, bahkan institusi agama, pendidikan dan media massa dipergunakan oleh aparatus revolusi hijau untuk mempengaruhi kaum tani bahwa revolusi hijau adalah cara terbaik untuk memecahkan kemiskinan mereka. Lambat laun revolusi hijau diyakini oleh masyarakat sehingga berubahlah — tata kuasa, tata kelola, tata guna, bahkan pengaruhnya sampai pada urusan selera, gaya hidup, kebiasaan, sikap, moralitas dan nilai-nilai serta prinsip yang selama ini diyakini oleh kaum tani, masyarakat tradisional.

Apa yang terjadi pada saat sekarang? Kita tahu bahwa ternyata revolusi hijau tidak bisa menjawab apa yang mereka gembar-gemborkan saat itu: petani tetap semakin miskin. Sistem yang diciptakan sejak dari benih, pestisida, pupuk kimia, mekanisasi, irigasi serta penggunaan kredit bank sama saja dengan melakukan pemaksaan perubahan proses pertanian tradisional pedesaan menjadi capital intensive. Jelas petani semakin miskin ditambah tersingkir dari lahan pertaniannya. Akhirnya kita juga tahu bahwa bibit yang mereka ciptakan itu ternyata juga sangat rentan terhadap hama — maka bibit-bibit itu memerlukan penggunaan pertisida untuk mengontrol hama sekaligus melindungi tanaman. Tetapi kenyataannya, bahwa pestisida yang digunakan tidak mampu mengontrol hama, bahkan sebaliknya pestisida tersebut malah justru memanjakan hama — karena tidak sengaja penggunaan pestisida itu menciptakan kekebalan pada hama tersebut. Dampak lanjutannya yakni petani terpaksa tergantung dengan pupuk kimia dan pestisida. Padahal dari segi lingkungan pedesaan penggunaan kedua input itu justru menghancurkan ekosistem lingkungan pedesaan. Bahkan saat ini kita menyaksikan Departemen Pertanian menyarankan petani untuk kembali dengan pertanian organik, lalu di mana tanggung jawab perusahaan yang telah mengeksploitasi petani dan lingkungannya, apa tanggung jawab para akademisi yang dulu berbicara secara ilmiah tentang kehebatan revolusi hijau — jadi petani harus menuntut keadilan ke mana?

Dari pengalaman revolusi hijau, tentu dapat ditarik pelajaran berharga, karena hampir semua sektor yang ada (pangan, kesehatan, energi, kehutanan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya) dirambah modernisasi. Seluruh prinsip penyebaran dan penguasaannya melalui strategi yang sama yakni menaklukkan kaum tradisional hingga melupakan pengetahuan, nilai/prinsip, teknologi, polititik dan sosial budaya tradisi yang selama ini dikuasai dan diyakini. Hampir semua sektor pada akhirnya juga diwarisi berbagai kerusakan dan juga melahirkan berbagai persoalan bahkan konflik berkepanjangan.

Dari program-program pembangunan — modernisasi sejak awal nyaris tidak pernah ada pertanyaan: “Siapa yang diuntungkan dari hasil pertumbuhannya?”. Dalam revolusi hijau misalnya, tidak disadari justru melambungkan ketidakadilan klas dalam masyarakat pedesaan sekaligus melestarikan ketergantungan ekonomi pedesaan. Kelestarian tersebut didukung adanya pengetahuan yang dominan dan hegemoni budaya — yakni wacana modernisasi pertanian ilmiah yang otomatis menghancurkan pengetahuan pertanian di masyarakat. Modernisasi berhasil meminggirkan petani dari dunianya seiring dengan tergusurnya pengetahuan dan pengalaman bertani ribuan tahun — dalam revolusi hijau petani adalah objek yang dikuasai oleh pengontrol pengetahuan, hal serupa juga dialami di sektor kesehatan, pangan, sandang, energi, hutan, tambang dll.

Di akhir masa rejim Orde Baru bagaikan aliran air yang lepas sumbatannya, muncrat tak dapat dibendung; berbagai konflik baik yang jenis vertikal maupun horizontal, juga berbagai sengketa, antara lain sengketa agraria yang selama ini teredam karena kekuatan para aparatus pembangunan mencuat ke permukaan, seperti benang kusut — saling memilin satu sama lain hingga sulit diurai.

Masalah dasar yang dihadapi oleh kapitalisme yang pada masa sekarang dihaluskan dengan istilah globalisasi, sesungguhnya tidak berubah, yakni bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung dirinya. Perusahaan-perusahaan transnasional bersama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs) seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sejak awal memiliki andil yang besar dalam mendukung politik dan program-program pembangunan rejim Orde Baru. Sementara diakhir kekuasaan Orde Baru mesin-mesin globalisasi berbalik arah meninggalkan, bahkan memusuhi rejim otoriter itu. Dengan bendera globalisasi (baca:pasar bebas) mulai mengeluarkan lagi jurus-jurus baru seperti “good governance”, “civil society” dan lainnya, aparatus lanjutan pembangunan-modernisasi berusaha mengempeskan peran pemerintah birokrasi nasional dalam dunia ekonomi. Ketika negara (baca: proses penyelenggaraan pemerintahan) tidak lagi mendukung, maka aparatus globalisasi melaksanakan dua strategi: yang pertama melucuti kekuasaan negara, dan kedua memperkecil otoritas kekuasaan pusat, dan sebaliknya memberikan suatu bentuk di mana daerah dikembangkan dan difasilitasi agar memiliki otoritas. Maka reformasi dalam rangka seperti ini tidak serta merta merupakan proses pembaharuan yang mendasar, melainkan lebih menitikberatkan pada kondisi agar tata kerja dan tata kelola pemerintahan kembali market friendly, yakni ramah terhadap modal besar untuk menguasai pasar.

Umur kita lebih muda dibandingkan usia modernisasi-pembangunan yang akhirnya bernama globalisasi. Tetapi toh masih terekam dan tidaklah lupa janji-janji yang pernah digembar-gemborkan dan disombongkan sejak awal tentang “kemajuan” tak pernah hilang sampai sekarang, yang semakin samar justru gambaran seperti apa tentang “kemajuan” itu? Sementara banjir kemajuan yang datang belakangan justru semakin susah dipahami; korupsi semakin merajalela, menghamburkan uang banyak-banyak untuk pemilihan umum yang hasilnya juga tidak dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan telah melahirkan banyak akhli pertanian, namun tidak korelatif dengan meningkatnya kesejahteraan petani, malah semakin banyak produksi pangan yang diimport. Kemajuan teknologi kedokteran telah sampai di puncak tertinggi, tetapi masih banyak penderita TBC, malaria, ISPA dan penyakit menular lainnya yang sejak dahulu kala menjadi ukuran keberhasilan suatu negara. Apakah kemajuan berarti sama dengan masyarakat harus memiliki uang banyak apabila ingin dilayani kesehatannya? Hutan telah dibabad habis, perut bumi dikeruk isinya, namun masyarakat disekitarnya hidupnya justru lebih sengsara dari sebelumnya — apakah kemajuan identik dengan kerusakan dan kesengsaraan?

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Tulisan oleh : Toto Raharjo

Sumber : https://www.salamyogyakarta.com/merdesa/

Daya Ungkit Kolaborasi BUMDes dan Koperasi FIRDAUS PUTRA, HC Kompas.com – perdesaansehat.com

Ekonomiq bukanlah tidak penting, atau sebaliknya dengan Sosial dan Ekologi. Tetapi kebijaksanaan kita dituntut untuk memilih disaat sumber daya terbatas, manakah yang tepat untuk didahulukan. Semoga cara berfikir kita tidaklah berbeda, bahwa dengan kesehatan dan kecerdasan yang baik, maka persoalan keterbatasan sumber daya termSuk ekonomi akan teratasi (banyak negara maju yang dapat menjadi contoh dalam hal ini)

Sedangkan kita semua mengetahui bahwa persoalan mendasar di Desa, secara umum adalah rendahnya kualitas manusia, kecuali para elit Desa saat ini.

Yang Utama atas amanah UU Desa, adalah peran Bumdes (Ke Dalam desa) dalam mengoptimalkan sumber Daya Desa (Manusia, SDA dan Modal Sosial) dalam rangka mencapai 9 Tujuan UU Desa.

Pembangunan Kemandirian Desa membutuhkan pentahapan agar bukan saja sejahtera secara instan, tetapi harus dipastikan dapat berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui instrumen BEDAH DESA.

Untuk itu DD sebagai stimulan bagi Optimalnya “Kemerdekaan Warga Desa” sebagai subyek pembangunan Desanya Sendiri dalam mencapai kemandirian Desanya.

Perlu dipastikan lebih dahulu dalam implementasi UU Desa adalah adanya upaya percepatan keberdayaan warga desa sehingga dapat terlibat aktif membangun Desanya.

Untuk itu DD Terutama bagi Pemenuhan Hak Kesehatan, Hak Pendidikan serta Hak Sosial Lainnya. Bumdes dapat berperan dalam kerangka kerja ini, yang berorientas ke dalam sambil masyarakat Desa berproses untuk belajar mengelola secara manjerial semua aset Desa. Bumdes cukup dtetapkan berdasrkan Perdes saja. (Esensi Bumdes dalam UU Desa). Hal ini sejalan dengan pemahaman bersama tentang penangan kemiskinan dan rendah produksi yang berkaitan erat dengan Kualitas Manusia (kesehatan dan pendidikan).

Pada saatnya nanti, ketika telah lebih siap, maka tahap berikutnya dengan sendirinya tuntutan pengembangan peran Bumdes dibutuhkan warga Desa, sehingga dibutuhkan pula kelembagaan ekonomi Desa (PT atau Koperasi atau lainnya) sebagai lembaga ekonomi desa yg dapat mefasilitasi Kelompok Warga Desa dalam berinteraksi ke luar Desanya. Dengan produk desa yang juga telah disepakati bersama warga desa sebagi produk unggulan Desa masing masing sebagai bagian tahap awal pembangunan kemandirian Desa (Bumdes selaku Pemicu Perekonomian Desa)

Pada tahap kondisi kemajuan Desa lebih mandiri, maka peran Bumdes meningkat dalam menjaga goncangan ekonomi Desa, tetapi harus menurun dalam aktifitas langsung usaha Desa. (Peran Perbankan Desa/Penjaminan Usaha Warga dll).

Demikian pemikiran kami, Semoga Bermanfaat.”
Selamat Berdiskusi. #HibahDiriTukDesa #Desa #Kemiskinan #Disparitas

HanibalHamidi
HH

Daya Ungkit Kolaborasi BUMDes dan Koperasi

FIRDAUS PUTRA, HC

Kompas.com – 13/11/2017, 08:55 WIB

BADAN Usaha Milik Desa kaprahnya disebut BUMDes mulai beroperasi di berbagai wilayah Tanah Air. BUMDes lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan dukungan kuat berupa dana desa. Tujuannya seperti Nawa Cita Ketiga Jokowi, “Membangun Indonesia dari pinggiran”.

Selepas kebijakan politik (policy) diketok, kemudian birokrasi bekerja untuk mewujudkannya. Dalam praktiknya, tak sedikit pemerintah desa (pemdes) yang gagap mengoperasionalkan BUMDes.

Salah satu sebabnya adalah kebiasaan mereka bekerja di koridor birokrasi pemerintahan, sekarang dituntut bekerja laiknya wirausahawan. Di situ tentu butuh waktu penyesuaian yang tidak sebentar.

Di sisi lain, keberadaan BUMDes dilihat sebagai ancaman potensial oleh gerakan koperasi Tanah Air. Hulunya, negara dianggap meninggalkan koperasi yang dulu sempat favorit, paling tidak di zaman Orde Baru. Hilirnya, sebagian koperasi beroperasi di wilayah pedesaan. Kegelisahan itu mengemuka saat Kongres Koperasi di Makassar, Juli 2017.

Padahal, model keduanya menjejak di ruang yang sama: ekonomi sosial. Ini merupakan sebuah mazhab ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial.

BUMDes dan koperasi bisa saja kita sebut sebagai saudara laiknya kakak dan adik. Koperasi sebagai kakak dan BUMDes, yang lahir belakangan sebagai adik.

Tak elok bila kakak-adik bertengkar saat tujuannya sama, yakni membangun dan mengupayakan kesejahteraan desa sebagai rumah bersama.

Perlu upaya kreatif-sintetik untuk mencari ruang dan titik temu keduanya. Syarat pertamanya, perbesar daftar persamaan dibanding perbedaan.

Sutoro versa Suroto

Ada dua ikon yang selalu muncul dalam perdebatan hubungan BUMDes dan koperasi. Sutoro merupakan aktivis desa, melihat keterbatasan daya dukung koperasi karena berorientasi pada anggotanya semata.

Tentu saja pandangan terbatas itu bisa kita pahami karena yang bersangkutan berada di ruang lain. Boleh jadi Sutoro tidak mengetahui adanya model social co-operative, misalnya.

Di sisi lain adalah Suroto, aktivis koperasi, melihat BUMDes bisa terjebak pada korporatisasi di level desa. Penyebabnya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 mengatur badan hukum usaha BUMDes hanya boleh perseroan terbatas (PT) dan nafikan koperasi.

Pandangan itu juga bisa dipahami karena yang bersangkutan berada di ruang lain. Yang tidak melihat adanya peluang skema private-public partnership, misalnya.

Tegangan kreatif dua tokoh itu sering mengemuka di berbagai diskusi, offline dan online.

Sebenarnya antara keduanya memiliki titik temu. Sutoro, misalnya, sudah mulai mengelaborasi ruang irisan antara BUMDes dan koperasi. Katanya, BUMDes dapat lakukan penyertaan modal pada koperasi.

Suroto tidak berbeda jauh. Ia mengusulkan agar pemdes dirikan apa yang disebutnya sebagai “koperasi publik”, yaitu koperasi yang permodalannya sebagian disokong dari pemdes.

Titik temu pandangan dua tokoh itu telah mengerucut dan sudah dapat dioperasionalkan. Kolaborasi antara BUMDes dan koperasi adalah mungkin, bahkan niscaya. Lantas, bagaimana pola atau skemanya?

Ideal ekonomi sosial

BUMDes dan koperasi sama mazhabnya, yakni ekonomi sosial (social economy). Bila kita gunakan istilah lain yakni demokrasi ekonomi, yakni sebuah model tata milik, kelola, serta distribusi yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk komunitas. Medan gravitasinya adalah demokrasi dengan komunitas sebagai pusat gravitasinya.

Ideal type itu harus menjadi pijakan kakak dan adik sebagai common ground. Praktik-praktik yang tidak mencerminkan tipe ideal merupakan penyimpangan.

Misalnya saja, Sutoro melihat banyak koperasi yang dimanfaatkan segelintir elite organisasi (elite capture) untuk memperkaya diri.

Di sisi lain, Suroto melihat kemungkinan terjadinya pencaplokan sumber daya saat BUMDes terintegrasi dengan perseroan holding nasionalnya. Ia mencontohkan pengalaman Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) yang mengalami demutualisasi menjadi bank swasta.

Dengan memijak pada ideal type mazhab ekonomi sosial itu, baik BUMDes dan koperasi dapat saling benchmark satu sama lain.

Di sisi lain, keduanya dapat saling koreksi bahwa tujuan adanya (raison d’etre) adalah bagi kesejahteraan sosial. Dalam kesamaan tujuan itu, waktu yang akan membuktikan model mana yang lebih tangkas dan produktif.

Atau, boleh jadi perkawinan silang keduanya menghasilkan ketangkasan (agility) dengan tingkat produktivitas lebih tinggi.

Penyertaan modal (bergulir)

Ambillah contoh di Banyumas, untuk meningkatkan kesejahteraan, para perajin gula merah (penderes) dapat mendirikan koperasi produksi.

Setelah berbadan hukum, seperti maklumat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015, BUMDes dapat melakukan penyertaan modal kepadanya. Akselerasi modal terjadi sehingga kapasitas pembelian gula penderes oleh koperasi naik. Hasilnya, penderes dapat lepaskan diri dari skema pertengkulakan.

Contoh lain, misalnya, BUMDes melakukan penyertaan modal pada Koperasi Unit Desa (KUD) yang memiliki usaha ritel. BUMDes tak perlu bersusah payah membangun dan memulainya dari awal. Cukup meminta KUD membuka cabang layanan di desa tersebut.

Dengan pengelolaan yang terintegrasi, keberlanjutan usaha lebih mungkin tercipta. Berbagai klausul, seperti harga dan layanan lain, dapat mereka rembuk bersama.

Cara yang lain, pemdes dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendirikan koperasi. Model bisnisnya dapat disesuaikan sedari awal agar sesuai kebutuhan masyarakat.

Setelah berbadan hukum, BUMDes melakukan penyertaan modal. Seluruh masyarakat juga memiliki kesempatan menjadi anggota dan tentu saja partisipasi modal. Idealnya tak perlu melakukan mobilisasi, cukup promosi aktif koperasi kepada masyarakat.

Skema penyertaan itu bisa seperti tawaran Sutoro, 60 persen dari BUMDes dan sisanya adalah masyarakat atau anggota koperasi.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Koperasi mengatur bahwa pemodal, sebutan bagi pihak yang menyertakan modal di koperasi, tidak punya hak suara di rapat anggota. Namun, pemodal bisa terlibat dalam mengelola, bila mampu.

Yang pasti, pemodal terlibat dalam pengawasan operasional usaha. Koperasi juga wajib untuk melaporkan perkembangan usaha kepada pemodal link berikut ini.

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun adalah Adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDTT. Dengan demikian hasil analisa IDM dalam penetapan status Kemandirian Desa akan dapat menjadi alat bantu pengintegrasian perencanaan 

Menyadari Desa secara esensial merupakan Pemerintahan Otonomi Tingkat 4, tingkatan paling dasar (Pondasi) dari 4 lapis Struktur NKRI (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), sekaligus masyarakat Desa adalah Entitas Komunitas Bangsa Nusantara yang terkecil (Inti). Maka harus dapat dipastikan penyusunan IDM berdasarkan substansi berbagai regulasi dalam kerangka pelaksnaan kebijakan konsep pembangunan nasional yang paripurna dalam semua aspek yang telah ditetapkan secara nasional. Selain hal tersebut, juga harus dapat dipastikan IDM telah sejalan dengan strtegi pencapaian sasaran strategis jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang secara berkelanjutan. 

 IDM secara teknokrasi disusun sesuai dengan Konsep kebijakan pembangunan Desa untuk mencapai 9 Tujuan UU Desa sebagai amanah UU Desa, melaksnakan amanah Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019, serta sejalan otoritas mandat Perpres no 12, 2015 Tentang Kementerian Desa, PDTT dan memegang teguh amanah dan mandat Konstitusi UUD 1945 beserta peraturan perundang undangan yang ada dalam NKRI, mewujudkan palsafah negara Pancasila sebagai acuan pembangunan, sekaligus menghormati keberagaman Desa dengan paradigma Bhineka Tunggal Ika. 

Indikator yang tersedia dalam Podes dipilih yang dapat mewakili Faktor-Faktor penentu keberhasilan pembangunan wilayah; a) Ketepatan Peran Pemerintah dalam memilih intervensi pembangunan, b)Partisifasi Masayarakat terhadap intervensi pembangunan (perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemerliharaan) serta c)Karakteristik Wilayah (Tipologi dan Modal Sosial) masing-masing Desa, yang akan mengoptimalkan point a dan b. Secara konspsional, apabila point a,b dan c masing-masing saling berkorelasi positif, maka dapat dipastikan dampaknya akan tercapai sesuai teori dan konsep kebijakan Tata Kelola program pembangunan sektoral dan atau bidang yang strategis terpilih yang secara teori pembanguan merupakan determinan faktor pada kemajuan Pembangunan pada; dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Lingkungan. – perdesaansehat.com

Buku Indeks Desa Membangun

HanibalHamidi #HibahDiriTukDesa

 

100 Desa Adat , Komitmen Bersama KEMENDESA PDTT , KEMENDAGRI , KSP dan Beberapa NGO

Focus Group Discussion Pembentukan Desa Adat antara Kementerian Desa PDTT yang diwakili oleh Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Dr.Hanibal Hamidi,M.Kes , Kementerian Dalam Negeri yang di wakili oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Bapak Nata Irawan, SH, MSi serta Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Bapak Drs. Aferi Syamsidar, M.Si dan Perwakilan Dari Kantor Staf Presiden Bapak  Noer rachman fauzi dan Praktisi Yando Zakaria serta Organisasi-organisasi MerDesa Institute, AMAN, EFISTEMA, dan HUMA.

Forum Group Discussion tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Dirjen Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI Pada Tanggal 4 dan 24 Agustus 2017 atas undangan KEMENDESA PDTT.

Hasil FGD tersebut mengukuhkan target terbentuknya 100 Desa Adat yang tersebar di lebih 10 Provinsi dan dalam waktu dekat akan di adakan Rapat Teknis yang mengundang pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk mensukseskan target 100 Desa Adat Tersebut serta memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam menyusun Perda Tata Kelola Desa Adat di bawah koordinasi Bapak Andik Hardiayanto (MerDesa Insitute).

Blog at WordPress.com.

Up ↑