Siapakah Hanibal Hamidi ?

Kerangka fikir penulisan tentang siapakah Hanibal Hamidi ?, yang dikenal sebagai pegawai ASN dengan semua catatan kinerjanya yang cukup baik dengan gagasan pengembangan konsep program yang “radikal”, yang menukik pada akar permasalahan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seseorang dalam malakukan sesuatu, sangat dipengaruhi oleh pilihan keputusannya sendiri, yang memiliki “platform” struktur berfikir masing-masing individu yang lebih kita kenal sebagai “profile seseorang”. Setiap orang akan berbeda dalam menilai dan menyikapi semua stimulus inpuls yang masuk dalam pemikirannya  dan akan dikonfirmasikan oleh “nilai-nilai” sosial dan material yang ada dalam pemikiran orang tersebut. Beberapa faktor sosiogenis (motif personal) tersebut antara lain keingintahuan, kompetisi, cinta, harga diri, nilai kehidupan, kebutuhan. Selain faktor “dasar” atau “Profilenya”, prilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor situasional saat kegiatan itu terjadi, antara lain Ekologi, suasana, teknologi, budaya, psikososial lingkungan. Maka sangat penting untuk mengetahui “profile Kapasitas dan Kompetensi seseorang pegawai ASN, bagi kepentingan efektifitas bekerja sama, pengembangan potensi kinerja maupun mengantisipasi atas potensi hambatan kerja seseorang dalam kerja sama berbagai pihak.

  

Sumber Informasi tentang Hanibal Hamidi yang digali dan dianalisa dari teman, keluarga, mitra kerjanya disertai dengan bukti-bukti faktual baik tertulis atau terekam melalui kamera serta pernyataan langsung dari Hanibal Hamidi sendiri dan atau pihak yang terkait. Diharapkan semua informasi tentang Hanibal Hamidi, selaku pejabat teknokrasi pemerintahan dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

 

Koreksi dan masukan, kepada kami sebagai tim penyusun profile ini, kami berterima kasih. Sedangkan koreksi dan masukan pada Hanibal Hamidi, dapat di alamatkan pada alamat email hanibal2412@gmail.com.

 

Salam Merdesa

Tim Kerja Hak Dasar

 

Profile Hanibal Hamidi

NIP 19641224 199803 1 010

Hanibal Hamidi memulai karirnya sebagai birokrat dari bawah, dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT), pada Kementerian Kesehatan tahun 1995. Dari awal penugasannya tersebut sampai dengan saat ini, Hanibal telah bekerja selama 22 tahun pada 3 Instansi pemerintah pusat. Penugasannya sebagai PNS di Kementerian Kesehatan dilaksnakan selama 12 tahun, di beberapa Kabupaten Provinsi Lampung. Sedangkan penugasan sebagai PNS Kementerian Daerah Tertinggal dilaksanakan selama 7 tahun, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Dilanjutkan pengabdiannya pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan kementerian baru atas amanat UU Desa, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

 

Sebagai pegawai ASN yang telah bekerja selama 22 tahun, Hanibal Hamidi memiliki golongan IV D, sebagai Pembina Utama Madya, dan menjabat sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar, di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal di Transmigrasi.

 

Perjanan karirnya, sebagai profesional kesehatan yang menyandang gelar akademis Dokter, dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada tahun 1993, dan kemudian menjadi Master Kesehatan Masyarakat, lulusan Program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia (UI), Jakarta pada tahun 2002. Tekatnya untuk terus menambah pengetahuan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya selaku teknokrat pemerintahan, mendorongnya untuk mengikuti pendidikan Program Doktoral angkatan pertama, pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan peminatan jurusan Ilmu Pemerintahan di Bandung sejak tahun 2014 sampai saat ini.

 

Semua potensi yang dimilikinya diabdikannya pada instansi pemerintah, sejak Hanibal diakui oleh Unair pada tahun 1993 berhak menyandang gelar profesional Dokter, kemudian bekarja dengan status pegawai kontrak pada tahun 1993-1994, sebagai Dokter Lepas Pantai di berbagai wilayah kelautan Indonesia pada instansi BUMN Pertamina,

 

Cara pandangnya selaku pegawai ASN berdasarkan begitu banyak pernyataan yang didengar secara langsung dari teman teman yang bukan pegawai pemerintahan, bahwa pegawai negeri adalah pegawai yang “enak”, kerjanya sedikit. Waktunya banyak digunakan melakukan kepentingan pribadi, tidak memiliki kapasitas profesional dan utamanya tidak memiliki kesadaran bahwa bekerja di pemerintahan adalah tugas mulia yang butuh jiwa pengabdian bagi bangsa dan negara. Penilaian seperti hal

tersebut, mengakibatkan keraguannya untuk merasa bangga dan bersemangat dalam melanjutkan sebagai PNS.

 

Tetapi dengan berjalannya waktu, terutama pehamannya tentang tata kelola pemerintahan yang baik setelah Hanibal Hamidi mengikuti kursus singkat selama 3 minggu di Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS) tahun 2007, serta menjadi peserta didik program Doktoral angkatan pertama Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2013. Hanibal menyadari bahwa sesungguhnya ANS merupakan unsur strategis pemerintahan, dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara sesuai amanah konstitusi. Menurut pemikirannya, sudah terlalu lama dan juga terlalu banyak sumber daya bangsa dan negara yang telah digunakan pemerintah untuk pembangunan selama ini, tetapi kurang efektif. Sehingga sampai 70 tahun kita merdeka, kemajuan pencapaian tujuan bernegara bagi pemenuhan “Hak Hak Dasar” seluruh warga NKRI. masih sangat jauh dari harapan masyarakat.

 

Menyadari kinerja pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini, dimana hasil serta dampaknya dalam mensejahterakan masyarakat masih cukup rendah, sedangkan fasilitas kerja para pejabat pemerintahan dirasakannya cukup baik. Kesadaran atas kondisi tersebut menimbulkan komitmen pada dirinya untuk melaksanakan kewajiban sebagai ASN secara profesional dan menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya. Hanibal Hamidi menyadari bahwa dalam semangat reformasi haruslah menjadi semangat kerja semua unsur pemerintahan. Kesadarn bahwa terdapat pembagian tugas dan fungsi antara pemerintahan pusat, pemerintahan otonomi daerah dan pemerintahan otonomi desa. Hal tersebut membawa konskuensi selaku pegawai ASN pemerintah pusat, maka apapun yang dilakukan serta kebijakan program dan atau kegiatan yang ditetapkan akan menjadi acuan bagi banyak pemrintahan daerah dan desa. Sehingga tidak ada pilihan lainnya, kecuali harus melaksanakan tugas dengan sangat serius, berhati hati, dan harus bejerja sangat keras untuk menghindari adanya kesalahan, keterlambatan, maupun telah mempertimbangan dari berbagai dimensi sehingga dapat memastikan hasil maupun dampaknya sesuai dengan rumusan konsep kebijakan yang ditetapkan nantinya selaku pejabat di instansi  pemrintahan pusat,

 

Berlandaskan kesadaran dan komitmen tersebut, Hanibal Hamidi sampai saat ini merasa tidak pantas untuk mengambil hak cutinya sebagai PNS. Bahkan sangat sering melanjutkan pekerjaannya di rumah bahkan di waktu libur sekalipun. Protes dari keluarga, saudara dan temannya yang sangat “cemburu” dengan “kantornya” yang telah “merampas waktu kebersamaan Hanibal dengan keluarga dan teman temannya. Tetapi setelah mendengar penjelasannya akhirnya dapat memakluminya. Keluarga hanya meminta sikap tersebut harus berakhir saat telah pensiun nantinya.

 

Semangat, untuk bekerja keras dan keinginan untuk terus belajar untuk meningkatkan kapasitas dirinya, memang telah menjadi pilihannya. Sejalan dengan hal tersebut, nasehat moral dari kedua orang tuanya yang telah tiada dan sangat dibanggakannya agar dapat menjaga kehormatan keluarga dengan bekerja baik dan tidak memalukan keluarga, menjadikan dirinya semakin teguh untuk terus berpihak pada masyarakat. Beberapa pemahaman atas nasehat kedua orang tuanya dalam hal moral keagamaan, terutama ibunya yang selalu mengingatkan bahwa “tiadak ada gunanya semua harta, jabatan dan lainnya bila tidak melakukan sholat dalam setiap waktu”. Selain itu pembelajaran yang didapat dalam dinamika sosial kehidupannya, menyadari bahwa hal-hal yang strategis yang pantas diperjuangkan untuk dijadikan warisan penting bagi generasi medatang, menuntun pilihan sikapnya sebagai pegawai ASN dalam tugas dan fungsi kenegaraan, untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam kerangka pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara. Sehingga semua faktor baik tersebut, menjadikan dirinya mampu melaksnakan semua kewajiban penugasannya secara efektif, di tengah hambatan kerja yang tidak mudah terutama dari lingkungan kerjanya sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan dan analisa Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2015.

 

Kesadaran bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen seluruh unsur dan elemen negara, baik seluruh pemerintahan maupun warga negara Indonesia. Karakter (budaya) bangsa Nusantara yang agung, sesungguhnya telah lama ada sesuai pernyataan Presiden Soekarno, bahwa Panca Sila bukanlah ciptaannya, tetapi berasal dari nilai-nilai luhur yang ada di tengah-tengah masyarakat pedesaan Indonesia. Sebagi mana yang kita ketahui bersama, bahwa makna semua sila dalam Panca Sila tersebut, merupakan nilai-nilai kearifan lokal desa yang ada dalam budaya masyarakat perdesaan.  pembangunan Indonesia yang diarahkan pada ketahanan keluarga Hanibal Hamidi tidak mau bernegosiasi atas sikap yang diyakininya telah sesuai dengan tanggung jawab pada berbagai peran sosial kemasyarakatan. Selaku pegawai ASN sesuai dengan ketentuan UU ASN, selaku manusia sesuai dengan nasehat orang tuanya dan semua yang dipahami dan mampu dilakukannya berdasarkan pesan moral keagamaan Islam dari ketauladanan nabi Muhammad SAW

 

Sehingga pihak pihak di luar lingkungan tempat tugasnya lebih mengakui “keberadaannya” melalui gagasan – gagasannya yang diinisiasinya, berbanding terbalik dengan pihak pihak dalam lingkungan kerjanya sendiri. Hal ini sekaligus mnyadarkannya, betapa sikap dalam menjaga integritas kenegaraan sangat rendah dalam komunitas lingkungan tempat kerjanya, pada saat dihadapakan dengan kepentingan pribadi dalam waktu yang sama. Tepatlah kiranya bila hal yang paling strategis dalam memastikan Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan disegani dunia, adalah melaui upaya “Revolusi Mental”, dalam kerangka membangun karakter bangsa. Seperti apa yang kita ketahui bersama tentang modal sosial negara negara yang terdahulu dikenal memiliki karakter yang baik, dan saat ini menjadi  negara  yang sejahtera dan disegani banyak negara lain.

 

Beberapa informasi tentang Hanibal Hamidi yang didapat dari pengamatan dan pendapat banyak pihak yang mengenalnya serta menkonfirmasi langsung padanya, Hal tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan dan analisa Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bidang Pemetaan Kompetensi dan kapasitas Aparatur, Pusat Kajian, pendidikan dan Pelatihan, LAN. Hasil pemeriksaan kompetensi dan kapasitas Hanibal Hamidi, yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2015 tersebut;

1)     Berdasarkan psikogram, nampak bahwa kemampuan berfikir abstrak, kerja detail, sistematika kerja, pengelolaan energi, pengendalian emosi dan kematangan hubungan inter personal dinilai baik, sehingga kapasitasnya dinilai mampu menyelesaikan tugas tugasnya selaku pejabat tinggi dengan tepat waktu dan berkualitas.

2)     Sedangkan performance Kompetensinya terkait dengan; Integritas diri, Hanibal Hamidi sangat tinggi yang menunjukkan bahwa perkataan dan perbuatannya sangat sejalan. selain pengetahuan yang luas dan berpengalaman yang banyak, kesdaran berorganisasi dan mengembangkan jejaring kerja cukup tinggi. Pengalaman dan pengetahuan yang luas, dan sangat memahami ketentuan peraturan perundang undangan karena sangat konsen untuk menghindari pelanggaran dan kesesuaian dengan kewenangannya. Profile kompetensinya tersebut dinilai mampu menyelesaikan maslah dengan baik dan cepat.

 

Latar belakang keluarga, kerangka berfikir, komitmen tugas dan profile Kapasitas dan Kompetensi Hanibal Hamidi berdasarkan pemeriksaan dan analisa LAN, sangat berkorelasi dengan produk kinerjanya diberbagai jabatan penugasan.

Semua produk kinerjanya pada hampir semua penugasnanya, dinilai oleh banyak pihak telah melampaui target kinerja yang ditentukan bagi unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa informasi tentang kinerja Hanibal Hamidi, sebagai berikut:

1)     Saat bertugas sebagai ASN Kementerian Kesehatan sejak tahun 1996-2007), komitmen dan kerja kerasnya mendapat Penghargaan sebagai Dokter Teladan pada tahu 1998, atas kinerjanya saat bertugas sebagai Doter PTT, sehingga mendapat prioritas menjadi PNS di Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2006 Hanibal Hamidi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

2)     Penghargaan kenaikan pangkat luar biasa saat menjabat plt. Asisten Deputi urusan pembinaan lembaga pendidikan luar sekolah dan kesehatan masyarakat pada tahun 2008. Sebagai penghargaan oleh Menteri KPDT saat itu, Lukman Edy, kepada Hanibal Hamidi, mengembangkan konsep Percepatan Pembanguanan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal, yang berhasil mendatangkan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono hadir dalam salah satu acara programnya di Kalimantan Tengah tahun 2008.

 

Selain kedua prestasi yang dihargai secara langsung dengan penghargaan secara kelembagaan yang dituangkan dalam dokumen administrasi pemerintahan, kinerja lainnya cukup banyak pada setiap jabatan yang ditugaskan kepadanya, antara lain;

 

1)     Pada tahun 2017, Hanibal Hamidi selaku peserta seleksi terbuka JPT Madya, eslon 1, selaku calon Dirjend PPMD, dinilai lulus dan dietapkan oleh panitia lelang JPT Madya. Sebagai salah satu nama yang dikirimkan ke Tim Penilai Akhir untuk menjadi salah satu dari 3 orang yang terpilih memiliki nilai uji kompetensi, uji kapasitas, serta semua uji yang dilakukan telah memenuhi syarat sebagi JPT Madya.  Bahkan dalam nilai administrasi atas semua kelengkapan bukti kinerja selama ini dan pengalam kerja Hanibal Hamidi, mendapat nilai tertinggi dari Panitia seleksi terbuka JPT Madya di Kementerian Desa PDTT tahun 2017. Penilaian tersebut sejalan dengan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang melakukan uji kempetensi pada tahun 2017, kapasitas, kepemimpinan dan lainnya yang menilai bahwa Integritas nya sangat tinggi, dan pengalaman serta penegatahuan yang sangat luas, menjadikan sosok ASN yang diyakini mampu melaksanakan tugas dengan cepat serta menjaga kualitas kerja yang baik.

2)     Saat bertugas sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar tahun 2015-2017, Hanibal Hamidi, sebagai inisiator sekaligus ketua tim penyusun Indeks Desa Membangun. Cara fikir dokter bahwa dengan mengetahui peneyebab utama penyakit maka akan ada kepastian diagnosa “penyakit” apa yang menyebabkan Desa menjadi Desa Tertinggal, Berkembang dan Mandiri. Dengan mengtahui akar masalah bagi Desa untuk mandiri, maka akan mengantarkan kita mengetahui apa yang harus menjadi prioritas “pengobatan” Desa tersebut. IDM berfungsi sebagai instrumen penilaian (Satescope), bagi perkembangan kemandirian desa yang berkelanjutan yang mengacu pada UU Desa dan potensi lokal desa (Phisik dan Sosial) dalam bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang lingkungan. IDM dalah produk kebijakan paling utama dan strategis bagi Kementerian Desa, PDTT. IDM dan menjadi acuan bagi semua pemerintahan otonomi, Desa, Kabupatan, Provinsi, Kabupaten dan atau Kotamdya, serta seluruh desa dan kementerian terkait bagi dasar penetapan klasifikasi Desa dan acuan fokus intervensi pembangunan Desa serta performance kinerja pembangunan nasional. IDM juga menjadi penentu besaran alokasi dana desa. Pengakuan tentang konsep IDM, oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Japar, dijadikan Peraturan Menteri Desa  Pembangunan Daerah Tertingga dan Transmigrasi No. 2Tahun 2016, Tentang Indeks Desa Membangun, beserta lampirannya Buku Status Kemandirian Desa secara nasional, sebagai data dasar Kementerian Desa, PDTT.

3)     Selaku Direktur PSD, Hanibal Hamidi juga cukup dikenal kemapuan manajerialnya oleh lembaga Internasional World Bank, Australia Aid maupun Lembaga Bantuan Sosial, Kementerian Luar Negeri Amerika melalui MCAI (Mellenium Chalnge Acount Indonesia. Hal ini karena Hanibal Hamidi, mampu menjadikan Program GSC, yang bersumber anggaran HIBAH berbagai negara yang dikoodinasikan oleh lembaga WB (World Bank), sebagai satu satunya program PNPM yang dilanjutkan pelaksanaanya, tanpa harus ada “jeda” waktu untuk penyelarasannya dalam implementasi UU Desa. GSC bekerja bagi 5.789 desa yang kualitas kesehatan dan pendidikannya rendah di 66 Kabupaten dalam 11 Provinsi. Bahkan keberhasilannya diakui oleh WB, dengan kunjungaan wakil presiden WB, Laura Tuc di Desa Kahuripan Selatan, Kabupaten Lombok Barat, NTB pada tahun 2016. Selain itu, Hanibal Hamidi berhasil meyakinkan WB untuk menambah waktu pelaksanaan GSC selama satu tahun untuk menyerap sisa dana akibat dinamika perbedaan nilai bantuan yang menggunakan satuan dollar Amerika dengan Rupiah saat ini. Selain itu, MCAI menambah anggaran kerja sama dengan Direktorat PSD bagi isue “stunting” tahun 2017, sebagai respon atas komitmen presiden Jokowi terhadap ketangguhan generasi mendatang.

4)     Sebagai Asisten Deputi Urusan Kesehatan di Kementerian Daerah Tertinggal tahun 2011-2014, Hanibal Hamidi mampu meyakinkan menteri PDT ketika itu Peraturan Menteri Pembanguan Daerah Tertinggal, No 1,Tahun 2013, Tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat. Adalah gagasan dan inisiasi Hanibal Hamidi Program Perdesaan Sehat ditujukan bagi kelemahan yang stratrgis dan mendasar dalam pembangunan kesehatan selama ini. Sebagai salah satu hak dasar bagi seluruh warga negara di manapun berada, harus dipastikan bahwa pelayanan kesehatan harus dapat terjangkau dan juga berkualitas oleh seluruh masyarakat. Karena kondisi daerah tertinggal terutama masyarakat di perdesaan pada umumnya kualitas kesehatannya rendah, maka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi suluruh rakyat di daerah tertinggal dibutuhkan linstrumen keberpihakan untuk fasilitasi dan koordinasi dalam intervensi pembangunan yang terintegrasi, guna percepatan pembangunan kesehatan daerah tertinggal. Karena konsep program tersebut dirasa sangat tepat oleh berbagai pihak terkait, maka “deklarasi peluncuran program Perdesaan Sehat (PS)” dihadiri banyak tokoh nasional dan daerah. Lounching PS dilaksanakan pada tgl 20 Desember 2013 di Desa Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Malaysia, dilakukan oleh Menteri PDT, Helmy Faisal Zaini, beserta 9 Istri para menteri yang tergabung dalam SIKIB (Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu). Kehadiran sembilan istri para menteri Anggota SIKIB dipimpin oleh Ibu Ratna Djoko Suyanto yang dikoordinasikan oleh Bpk. Moeryono Alladin. Konsep PS yang pelaksanaannya pada 7 Regional Wilayah Indonesia di bawah koordinasi 7 Perguruan Tinggi Negeri ternama, sampai saat ini menjadi materi pembelajaran bagi banyak perguruan tinggi serta dikembangkan melalui skripsi, disertasi dan kajian lainnya oleh berbagai perguruan tinggi sampai saat ini.

5)     Saat menjadi Asisten Deputi Perdesaan pada tahun 2010 , Hanibal Hamidi mengahasilkan gagasan terobosan bagi percepatan pembangunan perdesaan melalui gagasan program “Bedah Desa”. Sebagai prioritas kebijakan KPDT, Bedah Desa sebagai instrumen Pembangunan Desa Terpadu di lounching oleh Menteri PDT, Helmy Faisal Zaini pada tanggal 22 Desember tahun 2010 di Ancol. Pada sambutan Deputi Daerah Khusus KPDT, Tatag Wiranto, yang merupakan salah seorang tokoh perencanan pembangunan nasional yang membidani lahirnya program PNPM, menyatakan bahwa Bedah Desa adalah lebih baik dari PNPM.

6)     Bersamaan dengan gagasan Program “Bedah Desa”, Hanibal Hamidi juga berhasil meningkatkan performance salah satu Program Inti PNPM, P2DTK (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) sekaligus persiapan pengakhiran program tersebut pada tahun 2011 di P2DTK adalah program Kerjasama WB dan Pemerintah Indonesia bagi penurunan kemiskinan di lokasi 10 propinsi, 51 kabupaten dan 186 Kecamatan.

7)     Sedangkan tahun 2009-2010, sebagai Kepala Biro Perncanaan Pembangunan Daerah Tertinggal, berdasarkan kerangka berfikir seorang dokter bagi penyakit Kabupaten Daerah Tertnggal, berhasil mendorong gagasan perubahan Indikator Daerah Tertinggal. Indikator yang sebelumnya dinilai dari akumulasi nilai 6 Dimensi Pembangunan yang menjadi dasar penetapan Daerah Tertinggal. Sehingga menjadi “bias” akibat adanya nilai yang “redenden” atau “penumpukan” nilai bagi satu dimensi pembangunan yang seharusnya diwakili hanya satu indikator saja. Dengan gagasan berubahan dengan 3 indikator dimensi pembangunan yaitu, Pembangunan kualitas manusia, Pembangunan Ekonomi dan Kedalaman Kemiskinan untuk koreksi adanya indikator pertumbuhan ekononomi pada kelompok masyarakat tertentu saja. Gagasan tersubut ditetapkan sebagai kebijakan nasional di Dokumen RPJMN 2010-2014, serta menjadi Kebijakan Kementerian PDT dalam Dokumen Renstra KPDT tahun 2010-2014. Dengan demikian ketepatan arah kebijakan PDT dan Kebijakan prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dapat diarahkan sesuai dengan indikator terkait.

8)     saat menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaa Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Gagasan Hanibal Hamidi, sering menjadi a)Nara sumber tetap dalam rapat rapat strategis Dewan Ketahanan Nasional, yang merupakan lembaga strategis Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Hanibal Hamidi juga banyak dipercaya untuk menjadi b) Anggota sekretariat Komisi Zoonosis Indonesia, Tahun 2010 (SK Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat). c)Sebagai anggota sekretariat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tahun 2012, ( SK Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat). dan Wakil Ketua Pelaksana Pokja Nasional Eliminasi Polio dan Rubella, Tahun 2016, (SK Menteri Kesehatan)

9)     Selain itu Hanibal Hamidi selaku pemegang brevet LEMHANAS setelah mengikti kursus singkat lemhanas (Lembaga Pertahananan Nasional) pada tahun 2007, sejak tahun 2007 sampai saat ini tercatat sebagai Pengurus Lembaga Kesehatan NU, PBNU.

Daya Ungkit Kolaborasi BUMDes dan Koperasi FIRDAUS PUTRA, HC Kompas.com – perdesaansehat.com

Ekonomiq bukanlah tidak penting, atau sebaliknya dengan Sosial dan Ekologi. Tetapi kebijaksanaan kita dituntut untuk memilih disaat sumber daya terbatas, manakah yang tepat untuk didahulukan. Semoga cara berfikir kita tidaklah berbeda, bahwa dengan kesehatan dan kecerdasan yang baik, maka persoalan keterbatasan sumber daya termSuk ekonomi akan teratasi (banyak negara maju yang dapat menjadi contoh dalam hal ini)

Sedangkan kita semua mengetahui bahwa persoalan mendasar di Desa, secara umum adalah rendahnya kualitas manusia, kecuali para elit Desa saat ini.

Yang Utama atas amanah UU Desa, adalah peran Bumdes (Ke Dalam desa) dalam mengoptimalkan sumber Daya Desa (Manusia, SDA dan Modal Sosial) dalam rangka mencapai 9 Tujuan UU Desa.

Pembangunan Kemandirian Desa membutuhkan pentahapan agar bukan saja sejahtera secara instan, tetapi harus dipastikan dapat berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui instrumen BEDAH DESA.

Untuk itu DD sebagai stimulan bagi Optimalnya “Kemerdekaan Warga Desa” sebagai subyek pembangunan Desanya Sendiri dalam mencapai kemandirian Desanya.

Perlu dipastikan lebih dahulu dalam implementasi UU Desa adalah adanya upaya percepatan keberdayaan warga desa sehingga dapat terlibat aktif membangun Desanya.

Untuk itu DD Terutama bagi Pemenuhan Hak Kesehatan, Hak Pendidikan serta Hak Sosial Lainnya. Bumdes dapat berperan dalam kerangka kerja ini, yang berorientas ke dalam sambil masyarakat Desa berproses untuk belajar mengelola secara manjerial semua aset Desa. Bumdes cukup dtetapkan berdasrkan Perdes saja. (Esensi Bumdes dalam UU Desa). Hal ini sejalan dengan pemahaman bersama tentang penangan kemiskinan dan rendah produksi yang berkaitan erat dengan Kualitas Manusia (kesehatan dan pendidikan).

Pada saatnya nanti, ketika telah lebih siap, maka tahap berikutnya dengan sendirinya tuntutan pengembangan peran Bumdes dibutuhkan warga Desa, sehingga dibutuhkan pula kelembagaan ekonomi Desa (PT atau Koperasi atau lainnya) sebagai lembaga ekonomi desa yg dapat mefasilitasi Kelompok Warga Desa dalam berinteraksi ke luar Desanya. Dengan produk desa yang juga telah disepakati bersama warga desa sebagi produk unggulan Desa masing masing sebagai bagian tahap awal pembangunan kemandirian Desa (Bumdes selaku Pemicu Perekonomian Desa)

Pada tahap kondisi kemajuan Desa lebih mandiri, maka peran Bumdes meningkat dalam menjaga goncangan ekonomi Desa, tetapi harus menurun dalam aktifitas langsung usaha Desa. (Peran Perbankan Desa/Penjaminan Usaha Warga dll).

Demikian pemikiran kami, Semoga Bermanfaat.”
Selamat Berdiskusi. #HibahDiriTukDesa #Desa #Kemiskinan #Disparitas

HanibalHamidi
HH

Daya Ungkit Kolaborasi BUMDes dan Koperasi

FIRDAUS PUTRA, HC

Kompas.com – 13/11/2017, 08:55 WIB

BADAN Usaha Milik Desa kaprahnya disebut BUMDes mulai beroperasi di berbagai wilayah Tanah Air. BUMDes lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan dukungan kuat berupa dana desa. Tujuannya seperti Nawa Cita Ketiga Jokowi, “Membangun Indonesia dari pinggiran”.

Selepas kebijakan politik (policy) diketok, kemudian birokrasi bekerja untuk mewujudkannya. Dalam praktiknya, tak sedikit pemerintah desa (pemdes) yang gagap mengoperasionalkan BUMDes.

Salah satu sebabnya adalah kebiasaan mereka bekerja di koridor birokrasi pemerintahan, sekarang dituntut bekerja laiknya wirausahawan. Di situ tentu butuh waktu penyesuaian yang tidak sebentar.

Di sisi lain, keberadaan BUMDes dilihat sebagai ancaman potensial oleh gerakan koperasi Tanah Air. Hulunya, negara dianggap meninggalkan koperasi yang dulu sempat favorit, paling tidak di zaman Orde Baru. Hilirnya, sebagian koperasi beroperasi di wilayah pedesaan. Kegelisahan itu mengemuka saat Kongres Koperasi di Makassar, Juli 2017.

Padahal, model keduanya menjejak di ruang yang sama: ekonomi sosial. Ini merupakan sebuah mazhab ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial.

BUMDes dan koperasi bisa saja kita sebut sebagai saudara laiknya kakak dan adik. Koperasi sebagai kakak dan BUMDes, yang lahir belakangan sebagai adik.

Tak elok bila kakak-adik bertengkar saat tujuannya sama, yakni membangun dan mengupayakan kesejahteraan desa sebagai rumah bersama.

Perlu upaya kreatif-sintetik untuk mencari ruang dan titik temu keduanya. Syarat pertamanya, perbesar daftar persamaan dibanding perbedaan.

Sutoro versa Suroto

Ada dua ikon yang selalu muncul dalam perdebatan hubungan BUMDes dan koperasi. Sutoro merupakan aktivis desa, melihat keterbatasan daya dukung koperasi karena berorientasi pada anggotanya semata.

Tentu saja pandangan terbatas itu bisa kita pahami karena yang bersangkutan berada di ruang lain. Boleh jadi Sutoro tidak mengetahui adanya model social co-operative, misalnya.

Di sisi lain adalah Suroto, aktivis koperasi, melihat BUMDes bisa terjebak pada korporatisasi di level desa. Penyebabnya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 mengatur badan hukum usaha BUMDes hanya boleh perseroan terbatas (PT) dan nafikan koperasi.

Pandangan itu juga bisa dipahami karena yang bersangkutan berada di ruang lain. Yang tidak melihat adanya peluang skema private-public partnership, misalnya.

Tegangan kreatif dua tokoh itu sering mengemuka di berbagai diskusi, offline dan online.

Sebenarnya antara keduanya memiliki titik temu. Sutoro, misalnya, sudah mulai mengelaborasi ruang irisan antara BUMDes dan koperasi. Katanya, BUMDes dapat lakukan penyertaan modal pada koperasi.

Suroto tidak berbeda jauh. Ia mengusulkan agar pemdes dirikan apa yang disebutnya sebagai “koperasi publik”, yaitu koperasi yang permodalannya sebagian disokong dari pemdes.

Titik temu pandangan dua tokoh itu telah mengerucut dan sudah dapat dioperasionalkan. Kolaborasi antara BUMDes dan koperasi adalah mungkin, bahkan niscaya. Lantas, bagaimana pola atau skemanya?

Ideal ekonomi sosial

BUMDes dan koperasi sama mazhabnya, yakni ekonomi sosial (social economy). Bila kita gunakan istilah lain yakni demokrasi ekonomi, yakni sebuah model tata milik, kelola, serta distribusi yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk komunitas. Medan gravitasinya adalah demokrasi dengan komunitas sebagai pusat gravitasinya.

Ideal type itu harus menjadi pijakan kakak dan adik sebagai common ground. Praktik-praktik yang tidak mencerminkan tipe ideal merupakan penyimpangan.

Misalnya saja, Sutoro melihat banyak koperasi yang dimanfaatkan segelintir elite organisasi (elite capture) untuk memperkaya diri.

Di sisi lain, Suroto melihat kemungkinan terjadinya pencaplokan sumber daya saat BUMDes terintegrasi dengan perseroan holding nasionalnya. Ia mencontohkan pengalaman Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) yang mengalami demutualisasi menjadi bank swasta.

Dengan memijak pada ideal type mazhab ekonomi sosial itu, baik BUMDes dan koperasi dapat saling benchmark satu sama lain.

Di sisi lain, keduanya dapat saling koreksi bahwa tujuan adanya (raison d’etre) adalah bagi kesejahteraan sosial. Dalam kesamaan tujuan itu, waktu yang akan membuktikan model mana yang lebih tangkas dan produktif.

Atau, boleh jadi perkawinan silang keduanya menghasilkan ketangkasan (agility) dengan tingkat produktivitas lebih tinggi.

Penyertaan modal (bergulir)

Ambillah contoh di Banyumas, untuk meningkatkan kesejahteraan, para perajin gula merah (penderes) dapat mendirikan koperasi produksi.

Setelah berbadan hukum, seperti maklumat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015, BUMDes dapat melakukan penyertaan modal kepadanya. Akselerasi modal terjadi sehingga kapasitas pembelian gula penderes oleh koperasi naik. Hasilnya, penderes dapat lepaskan diri dari skema pertengkulakan.

Contoh lain, misalnya, BUMDes melakukan penyertaan modal pada Koperasi Unit Desa (KUD) yang memiliki usaha ritel. BUMDes tak perlu bersusah payah membangun dan memulainya dari awal. Cukup meminta KUD membuka cabang layanan di desa tersebut.

Dengan pengelolaan yang terintegrasi, keberlanjutan usaha lebih mungkin tercipta. Berbagai klausul, seperti harga dan layanan lain, dapat mereka rembuk bersama.

Cara yang lain, pemdes dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendirikan koperasi. Model bisnisnya dapat disesuaikan sedari awal agar sesuai kebutuhan masyarakat.

Setelah berbadan hukum, BUMDes melakukan penyertaan modal. Seluruh masyarakat juga memiliki kesempatan menjadi anggota dan tentu saja partisipasi modal. Idealnya tak perlu melakukan mobilisasi, cukup promosi aktif koperasi kepada masyarakat.

Skema penyertaan itu bisa seperti tawaran Sutoro, 60 persen dari BUMDes dan sisanya adalah masyarakat atau anggota koperasi.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Koperasi mengatur bahwa pemodal, sebutan bagi pihak yang menyertakan modal di koperasi, tidak punya hak suara di rapat anggota. Namun, pemodal bisa terlibat dalam mengelola, bila mampu.

Yang pasti, pemodal terlibat dalam pengawasan operasional usaha. Koperasi juga wajib untuk melaporkan perkembangan usaha kepada pemodal link berikut ini.

Konsolidasi Percepatan PPMD bidang Kesehatan dan Pendidikan Desa Terutama Tata Kelola Issue Stunting

Konsolidasi Percepatan PPMD bidang Kesehatan dan Pendidikan Desa Terutama Tata Kelola Issue Stunting pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Generasi Sehat dan Cerdas yang dilaksanakan di Hotel Falatehan sejak tanggal 25 Agustus hingga 30 Agustus 2017 , yang dimana pada hari minggupun Bapak Hanibal Hamidi melakukan konsolidasi  demi tercapainya tata kelola yang baik akan issue stunting tersebut.

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑