Politisasi gizi buruk pada masyarakat jadi “bom waktu”

2013022544.jpgIlustrasi. Penderita gizi buruk akibat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Zulfi (kiri) berada di ruang perawatan Bangsal Dahlia Rumah sakit Umum Provinsi NTB di Mataram, Senin (25/2). (ANTARA/Ahmad Subaidi)

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi IX DPR RI Zuber Safawi mengatakan intervensi politik dengan memanipulasi angka gizi buruk pada masyarakat dapat menjadi “bom waktu” akibat keterlambatan penanganan.

“Dengan memanipulasi data akan berakibat pada persoalan gizi tidak tertangani secara tepat dan hal tersebut akan menjadi `bom waktu` di masa mendatang karena keterlambatan penanganan gizi buruk,” ujar Zuber melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan, intervensi politik pada data gizi buruk jelas akan berdampak negatif bagi peningkatan kesehatan masyarakat di daerah, sebab dengan data acuan tingkat gizi buruk yang salah maka akan berakibat pada penanganan yang salah pula.

Menurut dia, apabila benar ada pemda yang melakukan intervensi terhadap data gizi buruk demi kepentingan karir politiknya, maka hal itu merupakan tindakan pengecut yang mengorbankan rakyat.

“Kalau benar ada intervensi pemda dengan memanipulasi data , ini merupakan tindakan pengecut,” kata dia.

Sebelumnya lembaga sosial The Adventist Development and Relief Agency International (ADRA) meminta data penderita gizi buruk disajikan pemerintah daerah, harus bebas dari intervensi politik.

“Data gizi buruk biasanya akan menjatuhkan seorang kepala daerah atau pihak lain, terutama saat pilkada. Pada sisi ini lah data akhirnya tidak disajikan sesuai fakta,” kata Project Manager ADRA di Gorontalo, Yosephine Sherly Bidi, Kamis.

Padahal kata dia, gizi buruk merupakan masalah kesehatan yang berdampak luas bagi masa depan anak, serta kualitas generasi penerus bangsa.

Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan(Dinkes) Provinsi Gorontalo, Syafiin Napu mengatakan angka gizi buruk menjadi salah satu patokan utama keberhasilan pemerintah dalam memberi pelayanan kesehatan.

“Angka gizi buruk akan mempengaruhi banyak hal seperti pencapaian target MDG`s maupun Indeks Pembangunan Manusia. Tidak mengherankan data ini bisa meresahkan kepala daerah,” kata dia.

Meskipun demikian, dia berupaya agar tidak ada intervensi politik yang bisa mempengaruhi validitas data sehingga masyarakat tidak dibohongi.

Sejak tahun 2012, Dinkes telah menunjuk dan menempatkan petugas khusus disetiap Puskesmas yang
bertanggung jawab melaporkan temuan kasus gizi buruk terbaru di masing-masing wilayah.

Dengan cara ini, menurut dia, Dinkes bisa mengetahui pertambahan kasus serta memberikan penananganan yang lebih cepat.
(Penulis: RPA.Jingga)

Editor: Ruslan Burhani http://www.perdesaansehat.com

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)

Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Web; perdesaansehat.com

ISUE GIZI BURUK TAMBERAUW PAPUA BARAT PENOMENA GUNUNG ES KUALITAS KESEHATAN

BERITA TERKAIT GIZI BURUK
20130331-165158.jpgDI KABUPATEN TAMBRAUW
PROPINSI PAPUA BARAT
(Berdasarkan info kompilasi media)

VIDEO: Kekurangan Tenaga Medis, 5 Ibu di Papua Meninggal
http://news.liputan6.com/read/549436/video-kekurangan-tenaga-medis-5-ibu-di-papua-meninggal

oleh Nico Pattipawae
Posted: 01/04/2013 05:41
Liputan6.com, Papua : Sedikitnya 9 anak dan 5 ibu hamil meninggal akibat kekurangan gizi di 5 kampung, Distrik Kafou, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Daerah itu memang kesulitan tenaga medis Lima kampung yang warganya mengalami kekurangan gizi, cacingan, serta wabah malaria, adalah Jokjoker, Kosefo, Badei, Sukuwes, dan Krisnos. Kejadian ini baru diketahui setelah pihak gereja membawa seorang ibu dan anak dari Kampung Jokjoker, 2 hari berjalan kaki untuk berobat ke Puskesmas Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw.Si anak, hingga kini masih dirawat karena menderita komplikasi gizi buruk dengan Malaria Tropika. Kondisi buruk ini diduga akibat tenaga medis yang ditempatkan di kelima kampung tersebut meninggalkan tempat bertugas.Meski hingga kini Pemda setempat telah menyalurkan bantuan berupa makanan cepat saji dan tambahan, obat obatan, serta tenaga medis, menggunakan helikopter, namun pihak Dinas Kesehatan setempat belum menyatakan kejadian tersebut sebagai kejadian luar biasa. (Mut)

Kekurangan Gizi, 9 Anak dan 5 Ibu Hamil Meninggal
Minggu, 31 Maret 2013 | 13:37 WIB
http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/03/31/6/174435/Kekurangan-Gizi-9-Anak-dan-5-Ibu-Hamil-Meninggal
Metrotvnews.com, Manokwari: Sembilan anak dan lima ibu hamil meninggal dunia di Manokwari, Papua Barat, akibat kekurangan gizi. Hingga Ahad (31/3), masih terdapat 175 warga yang menderita gizi buruk di Distrik Kafou.Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tambraw, Maklon Mainolo, membenarkan kematian 14 warga tersebut. Ia mengaku layanan kesehatan di Kafou tak optimal sejak tenaga medis meninggalkan wilayah tersebut.Sementara itu, pemerintah setempat menyalurkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, asupan tambahan, dan tenaga medis. Meski demikian, dinas kesehatan belum menyatakan kejadian luar biasa atas peristiwa itu

Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=2slqu_uyQCk
http://www.youtube.com/watch?v=qmo8eCuMM7A

ANALISIS SITUASI KESEHATAN DI KABUPATEN TAMBRAUW
TERKAIT KEJADIAN GIZI BURUK DI KABUPATEN TAMBRAUW
PROPINSI PAPUA BARAT
(Berdasarkan info kompilasi media dan klarifikasi Bupati Tambrauw
Bpk. Gabriel Asem)

Diskusi dengan Bupati Tamberauw, Gabriel Asem (4/4-2013)
Ruang Kerja Asdep. Urusan Sumber Daya Kesehatan
dr. Hanibal Hamidi M.Kes

Demografi
Kabupaten Tambrauw dibentuk dari sebagian bekas wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari, pada tahun 2008 dengan Pusat pemerintahan berada di Fef. Kabupaten Tambrauw memiliki luas wilayah 5.179,65 km², sebagian besar (lebih dari 80 %) merupakan kawasan konserfasi hutan lindung dengan jumlah penduduk 29.119 jiwa (2007), sehingga kepadatan penduduk hanya 5,6 jiwa/km². Kabupaten Tambrauw meliputi 7 distrik dan 52 kampung, sedangkan 5 distrik lainnya yang terdiri dari 4 distrik Kabupaten Manokwari dan 1 distrik dari Kabupaten Sorong masih bermasalah karena belum ada kepastian hukum untuk bergabung dengan Kabupaten Tambrauw (Penjelasan dari Bupati Tambrauw Gabriel Asem pada Asdep urusan sumber daya kesehatan pada tanggal 4 April 2013 di kantor KPDT). Mayoritas penduduk beragama kristen protestan dan kristen katolik, kemudian Islam. Tempat peribadatan terdiri atas 69 gereja dan 1 masjid.

Berdasarkan informasi dari Bupati Gabriel Asem, Lokasi terjadinya kasus gizi buruk di daerah pegunungan Distrik Kafau, yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 1000 penduduk. Rute dari Jakarta-Makasar-Sorong menggunakan pesawat udara, dilanjutkan dengan kendaraan laut atau kendaraan darat yang memerlukan waktu tempuh 2-3 jam menuju Distrik Sausafor sebagai ibu kota sementara kabupataen Tamberauw. Akses dari ibu kota sementara kabupaten Tambrauw, Distrik Sausafor menuju lokasi kasus gizi buruk tersebut hanya bisa dicapai menggunakan helikopter dengan waktu tempuh 30 menit, karena harus melintasi kawasan konservasi hutan lindung. Sarana jalan hanya jalan setapak, yang merlukan waktu tempuh 2-3 hari berjalan kaki dengan mendaki. Distrik Kafau sebagian besar masyarakatnya terdiri dari suku Aban, yang memiliki kebiasaan memilih jenis makanan dengan berbagai macam pantangan. Sumber makanan masyarakat adalah ubi yang cukup tersedia dan melimpahnya ikan air tawar. Selain hal tersebut, terdapat kebiasaan mandi masyarakat yang rendah dan sanitasi yang buruk.

Sumber Daya Kesehatan

Bupati Gabriel Asem menyampaikan bahwa APBD Kabupaten Tamberauw tahun 2013 sebesar RP. 586 milyar. Terdapat 6 PKM (terdiri atas 1 PKM perawatan dan 5 PKM non perawatan) di Kabupaten Tambrauw. Hanya 2 puskesmas ada dokter yang bertugas dan belum tersedia Rumah sakit. Ada 73 Bidan PTT yang tersebar di 7 ditrik. Ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial dasar serta infrastuktur pendukung (rumah dinas dan lainnya) yang menyebabkan banyaknya petugas kesehatan tidak betah bertugas. Kegiatan Pelayanan Kesehatan keliling dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw di Kampung Wau/Weyaf, Warmandi dan Saubeba. Saat ini sedang dilaksanakan pengiriman tugas belajar 7 siswa di Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih.

Kasus kematian akibat gizi buruk dengan komplikasi penyakit infeksi lainnya, berdasarkan penjelasan Bupati Gabriel Asem adalah sebanyak 15 orang sejak tahun 2012. Telah dilakukan penanganan 2 kali pada tahun 2013 melalui pengiriman tim kesehatan selama 4 hari setiap kali penaganan. Pada saat ini tidak ada penderita gizi buruk yang dirawat di puskesmas rawat inap ibukota kabupaten. Perawatan penderita dilakukan di puskesmas distrik Kafau yang tidak ada petugas dokter puskesmas.

Berdasarkan informasi terkini yang tersedia; kajian WWF bagi MDGs pada tahun 2012, data pusdatin kemenkes, dan data kmendagri sebagai beriku;

Data Kesehatan di Kabupaten Tambrauw diwakili oleh data di kawasan konservasi laut Abun (kampung Wau, Warmandi dan Saubeba) di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, antara lain :
Mengenai kemiskinan dan kelaparan
Penduduk tidak bisa menjual produk mereka dengan harga yang bersaing, karena biaya transportasi, terutama bensin untuk perahu mahal dan sering tidak tersedia. Harga produk ditentukan oleh pembeli dan bukan oleh masyarakat sendiri, daya tawar mereka sangat lemah karena tidak ada banyak pedagang yang bepergian ke kampung untuk membeli produk mereka. Mereka miskin dalam hal akses informasi dan transportasi serta layanan pemerintah.

Tingkat kematian bayi (AKI)
Tingkat kematian bayi yang cukup tinggi, pada periode 2006-2008 dari 37 proses persalinan 8,1% bayi mengalami kematian pada saat proses persalinan. Menurut masyarakat hal ini disebabkan karena lambatnya penanganan proses persalinan dan kondisi bayi yang kurang sehat ketika masih berada dalam kandungan. Saat ini Dinas Kesehatan KabupatenTambrauw sudah mulai melakukan pelayanan kesehatan keliling, dalam pelayanan kesehatan keliling tersebut meliputi pemeriksaan dan pemberian obat bagi penderita penyakit, imunisasi dan posyandu bagi bayi, balita dan WUS (Wanita Usia Subur), dan pemeriksaan usaha kesehatan sekolah.

Tingkat kematian ibu (AKB)
Dalam kurun waktu tahun 2006 – 2008 ternyata tidak terjadi kematian ibu pada saat melahirkan di ke-3 kampung ini, hal ini sangat menarik bila dilihat bahwa dari 3 kampung target survey, hanya Kampung Warmandi yang tidak memiliki bidan atau perawat, namun hal ini berbanding terbalik dengan kematian bayi yang cukup tinggi.

Berdasarkan data dan informasi yang tersedia, maka dapat disimpulkan sebagai akibat terdapat permasalahan yang mempengaruhi timbulnya kasus di atas di Kabupaten Tambrauw;

Luas wilayah 5.179,65 km², sebagian besar (lebih dari 80 %) merupakan kawasan hutan lindung dan kondisi karakteristik pegunungan yang sulit dengan jumlah penduduk 29.119 jiwa (2007), sehingga kepadatan penduduk hanya 5,6 jiwa/km² dan terisolir.
Infrastruktur dasar dan insfrastrukrur sosial dasar sangat kurang memadai (jarak tempuh antara desa dengan Puskesmas setempat jauh dan tidak ada akses terhadap transportasi sehingga penduduk harus berjalan kaki selama 2-3 hari).
Kebiasaan masyarakat yang kurang baik bagi kesehatan.
Sumber daya kesehatan dasar sangat kurang baik rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, dokter puskesmas, bidan desa, petugas Gizi, Sanitarian dan Sarjana Kesehatan Masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Seorang Analis Medis dan Staf Dinas Kesehatan kurang berkualitas sesuai kebutuhan.
Ketersediaan makanan yang berkualitas kurang akibat distribusi dan ketersediaan bahan makanan serta kebiasaan makan yang kurang baik serta perubahan pola makan dari ubi menjadi beras atau nasi.
Kapasitas lembaga pemerintah daerah yang kurang, dapat dilihat dari pemilihan prioritas kegiatan kesehatan yang kurang tepat dengan anggaran yang relatif cukup (APBD tahun 2012 dan 2013 lebih dari 500 M.

Kesimpulan:
Karakteristik daerah, baik wilayah maupun sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat yang sangat tertinggal, menunjukkan fakta tentang besarnya beban kerja bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal ini kurang mendapat respon yang baik dari komitmen dan manjemen pembangunan (perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan), khususnya kesehatan sesuai amanah UU no. 36, tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga hal ini mengakibatkan kasus gizi buruk, gizi kurang dan penyakit menular antara lain malaria, HIV/AIDS dan keterlambatan penanganan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tamberauw secara khusus dan daerah lainnya yang tipikal dengan kondisi lokasi kejadian kasus tersebut yang berujung pada banyaknya kematian.

Pemerintah pusat melalui juru bicara Presiden, Julian Pasha menyatakan “seharusnya tidak perlu terjadi kasus tersebut dimanapun di negara kita ini”
(inilah.com 3 April 2013)

Referensi

Penjelasan Bupati Tamberauw pada saat berkunjung ke Kantor KPDT pada tanggal 4 April 2013, pukul 17.30 di ruang kerja Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan.

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/92/name/papua-barat/detail/9209/tambrauw
http://www.bankdata.depkes.go.id/puskesmas/public/report/
http://tambrauwkab.blogspot.com/p/sekilas-kab_03.html

WWF Indonesia. 2012. Laporan hasil Survey Kondisi Sosial Ekonomi dengan Pendekatan Tujuan Pembangunan Millenium/MDGs pada Kampung-Kampung di Kawasan Konservasi laut ABUN di Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat tahun 2011. BBKSDA Papua Barat.

Solusi Permasalahan Bagi Kasus Gizi Buruk Di Daerah Tertinggal secara umum (Penomena Gunung es) dan khususnya di Tamberauw Papua Barat.

“Janganlah berfikir dengan pola kerja pemadam kebakaran bagi persoalan Kesehatan, karena fatal akibatnya bagi kelangsungan hidup penderita”

Jangka Pendek
Penetapan segera status KLB (Kejadian Luar Biasa) karena sudah memenuhi syarat untuk hal tersebut sehingga segera dilaksanakan langkah langkah sesuai protap KLB Gizi Buruk bagi penderita, keluarga penderita maupun masyarakat disekitarnya antara laian; Pemberian makanan tambahan, perawatan intensif, pendampingan kelurga penderita (termasuk mengangkata pendapatan keluarga bila akibat kemiskinan) dan sistem pelaporan masyarakat.
Melaksanakan penanganan penderita kasus gizi buruk melalui pengiriman tim medis di lokasi kejadian (Tidak tersedianya sarana pengobatan dan perawatan serta dokter di distrik lokasi kejadian).
Melaksanakan bakti sosial bersama pihak terkait dan kemitraan CSR bagi pemenuhan bahan makanan masyarakat setempat di kabupaten terkait selama 3 bulan disertai Penyuluhan, pemantauan dan pelaporan.

Jangka Panjang
Melalui kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan (Perdesaan Sehat) melalui Pogram Pembangunan Daerah Teringgal berbasis Perdesaan pada fokus aspek kesehatan, dibutuhkan ketersediaan dan berfungsinya secara berkualitas;
Dokter Puskesmas bagi setiap puskesmas yang ada di Daerah Tertinggal (PTT atau PNS)
Bidan Desa bagi Setiap Desa di daerah tertinggal (PTT dan PNS).
Air Bersih dan Sanitasi bagi setiap keluarga di perdesaan daerah tertinggal.
Gizi yang seimbang terutama bagi Ibu hamil, Ibu menyusui an balita.
Pengadaan tenaga kesehatan lainnya yang cukup penting adalah; Tenaga Gizi, Tenaga Sanitarian, Tenaga Penyuluh Kesehatan dan Sarjana Kesehatan Masyarakat bagi setiap puskesmas.
Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi
Revitalisai Puskesmas, Poskesdes dan Posyandu.
Penyuluhan kesehatan khususnya gizi bagi ibu secara berkala (sebagai pemberdayaan perempuan) hal ini terkait dengan kelompok rentan yaitu ibu hamil, bayi dan balita
Pemanfaatan sumber daya lokal dan tanaman pangan lokal untuk mencukupi gizi penduduk setempat (khususnya kelompok rentan yaitu ibu hamil, bayi dan balita)
Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD terkait
Terkait dengan penyakit menular seperti malaria perlu dilakukan penyehatan lingkungan dan kondisi rumah tinggal serta perubahan perilaku di tingkat rumah tangga (seperti kebersihan lingkungan, perilaku penggunaan kelambu, dan sebagainya)

Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan;
Telah dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, Bupati Gabriel Asem dan pejabat terkait untuk validasi dan clarifikasi tentang seluruh informasi yang terkait hal tersebut.
Koordinasi dengan Kemenkes untuk langkah terkait solusi jangka pendek dan jangka panjang permasalahan tersebut di atas, diagendakan rapat pada tanggal 10 April (sesuai arahan Sesmen).
Kunjungan ke Kabupaten Tambraw dan Propinsi Papua Barat untuk koordinasi solusi jangka pendek dan jangka panjang permasalahan tersebut di atas.
Menyususn rencana kerja bersama pemerintah daerah tentang solusi jangka pendek dan jangka panjang permasalahan tersebut di atas.
Mengkonsolidasikan kegiatan Kementerian dan Lembaga Terkait serta pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) bagi pelaksanaan solusi jangka pendek dan jangka panjang permasalahan tersebut di atas agar tidak terulang kembali.

Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan

dr. Hanibal Hamidi M.Kes

LAPORAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN MOU PERDESAAN SEHAT DAN JUMPA PERS MENKES

Yth.
Bapak Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
Ibu dr. Nafsiah Mboi, MPH, Menteri Kesehatan RI beserta jajarannya;
Bapak Rektor Universitas Andalas beserta jajarannya;
Bapak Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya;
Bapak Rektor Universitas Mataram beserta jajarannya;
Bapak Rektor Universitas Tanjungpura beserta jajarannya;
Bapak Rektor Universitas Hassanudin beserta jajarannya;
Bapak Rektor Universitas Pattimura beserta jajarannya;
Bapak Rektor Universitas Cenderawasih beserta jajarannya;
Yth. Seluruh Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 beserta seluruh staf di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Yth. Direktur Akademi Kebidanan Yogyakarta, tim kerja kemitraan Perdesaan Sehat lainnya; LKNU, Muslimat NU dan Akademi Kebidanan Cirebon, beserta hadirin undangan yang berbahagia.

Assalamu’alaikum Wr. Wbr.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke khadirat Allah SWT karena atas segala limpahan nikmat serta rakhmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat wal ’afiat.
Shalawat serta salam semoga tercurah kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sumber inspirasi di dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Suatu kebahagiaan bagi kami dari jajaran Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), pada hari ini dapat berjumpa dengan Bapak/Ibu sekalian dalam acara Penandatanganan Kesepahaman antara Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Pimpinan Lembaga Pendidikan (Rektor) dan Kesepakatan Kerjasama Antara Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya dengan Dekan Fakultas Kesehatan maupun Dekan Fakultas Kedokteran serta kegiatan Konseyering Kemitraan Tata Kelola Perdesaan Sehat dalam rangka percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan didaerah tertinggal.

Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati,
Amanat pembangunan nasional jangka menengah sebagaimana yang ada dalam RPJMN 2010-2014 salah satu sasaran capaian bagi misi pembangunan yang berkeadilan adalah pada prioritas nasional 10, Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik. Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi lokal bagi 183 Kabupaten dengan sasaran capaian; IPM 72,2; pertumbuhan ekonomi 7,1; dan prosentase penduduk miskin sebesar 14,2 pada tahun 2014 diharapkan akan mampu mengentaskan paling sedikit 50 Kabupaten Daerah Tertinggal.
Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, maka percepatan pencapaian prioritas nasional 3, bidang Kesehatan dengan target pada tahun 2014: Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 72; angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup sebesar 118; serta angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 24 terutama di Daerah Tertingal, terdepan, terluar dan pasca konflik menjadi sangat penting.
Pembangunan kesehatan melalui upaya percepatan peningkatan kualitas kesehatan berbasis perdesaan (Perdesaan Sehat) di daerah tertinggal merupakan alternatif kebijakan bidang kesehatan dalam kerangka percepatan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 dan Prioritas Nasional 10 sesuai karakter dan permasalahan serta potensi masing-masing Kabupaten daerah tertinggal.
Sebagai bentuk percepatan pembangunan bidang kesehatan di daerah tertinggal, maka alternatif kebijakannya diarahkan pada Sinkronisasi peran pemerintah dan peran masyarakat yang optimal serta tertintegrasi berbasis perdesaan dilaksanakan melalui upaya: (1) percepatan peningkatan keterjangkauan kualitas kesehatan berbasis struktur kependudukan dan sumberdaya wilayah perdesaan, dan (2) percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Bapak Ibu Hadirin yang hormati
Kebijakan perdesaan sehat diprioritas pada penjaminan dan pengutamaan ketersediaan faktor utama penentu dasar kualitas kesehatan, yaitu; dokter puskesmas, bidan desa, air bersih, sanitasi, dan gizi yang seimbang terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita yang selanjutnya disebut 5 Pilar Perdesaan Sehat.
Pencanangan Perdesaan Sehat dan Desa Sejahtera oleh Menteri KPDT dan Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012 di Entikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan tema kegiatan “Bersama Menuju Indonesia Sejahtera” sebagai rangkaian peringatan Hari Ibu dengan tema substansi “Ibu Bijak Anak Sehat” bagi isue pentingnya peningkatan peran ibu dalam mewujudkan percepatan peningkatan kualitas kesehatan pada umumnya serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada khususnya.
Sebagai tindak lanjut pencanangan tersebut, dalam kerangka pelakasanaan komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang inklusisf dan berkeadilan melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka acara hari ini diharapkan menjadi bagian dari langkah penting upaya terencana untuk mengubah daerah tertinggal menjadi daerah maju khususnya pada aspek kesehatan.

Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati,
Kami laporkan bahwa Kegiatan kemitraan dalam tata kelola perdesaan sehat ini dilaksanakan bersama 7 Perguruan Tinggi; Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Mataram, Universitas Pattimura, Universitas Cendrawasih, Universitas Tanjung Pura, Universitas Hasanudin sebagai kemitraan dalam manajemen kewilayahan di 7 Regional; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara…. bagi dukungan rentang kendali 84 Kabupaten sasaran Perdesaan Sehat pada tahun 2013 dan 74 Kabupaten pada tahun 2014. Sedangkan 2 Akademi Kebidanan yaitu Akademi Kebidanan Yogyakarta dan Akademi Kebidanan Cirebon dan 2 Lembaga Masyarakat yaitu Lembaga Kesehatan NU dan Muslimat NU adalah sebagai mitra tematik “Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesehatan Masyarakat Perdesaan” dan “Peningkatan Peran Perempuan Dalam Penurunan AKI dan AKB”. Dari 7 Perguruan Tinggi dan 2 Akademi kebidanan serta 2 Lembaga Masyarakat tersebut sebagian telah melakukan MOU, dan selanjutnya hari ini melakukan kesepakatan kerja sama untuk tahun anggaran 2013, yang akan dilanjutkan konsinyering di hotel Mercure sampai tanggal 12 mendatang.
Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk melaporkan, bahwa kemitraan perdesaan sehat bersama 7 Perguruan Tinggi, 2 Akademi Kebidanan, 2 Lembaga Masyarakat dan akan didukung dengan konsultan manajemen nasional dan regional merupakan instrumen Kelompok Kerja (Pokja) Perdesaan Sehat yang akan di bentuk di KPDT. Hal ini juga didukung dengan kegiatan stimulan bantuan sosial bagi 920 Poskesdes, 7 Puskesmas Kepulauan serta 16 Rumah Sakit Tipe D yang merupakan RS peningkatan dari Puskesmas Rawat inap dan masih membutuhkan dukungan peningkatan kapasitas bagi pelayanan kesehatan yang berkualitas di daerah tertinggal dan pendampingan oleh sukarelawan di 420 Perdesaan sehat (Setara kecamatan).
Kegiatan kemitraan ini dibiayai oleh anggaran satuan kerja sumber daya tahun 2013.

Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia,
Sebagai akhir dari laporan kami, Kami sangat berharap, Yth. Bpk. Helmy Faisal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal untuk berkenan kiranya memberi pengarahan sekaligus membuka acara konsinyering kemitaraan tata kelola Perdesaan Sehat yang akan dilaksanakan selama 2 hari, pada tanggal 11-12 Maret di hotel Mercure. Akhirnya kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak terutama Bapak Agus Salim, Deputi Pengembangan Sumber Daya KPDT sehingga terselenggaramya acara ini. Tidak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan.
Wasalamualaikum. WW.

Jakarta, 11 Maret 201

Penangung Jawab Kegiatan

dr. Hanibal Hamidi, M. Kes
Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan

REZIM PERENCANAAN 1,2

Dimulai dengan pencanangan diawal tahun 2009 oleh pemerintah dengan tema “Reformasi Perencanaan dan Penganggaran” sebagai tindak lanjut tuntutan reformasi bagi “good governance”, rekonstruksi NKRI dilaksanakan. Semangat untuk mewujudkan pemeintahan yang bertanggung jawab terhadap amanah seluruh rakyat mealui proses pemilu bagi penggunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya bangsa dan negara (Keuangan, SDM, SDA, sos, bud dll) dalam kerangka pelaksanaan tanggung jawab negara bagi pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara sesuai tujuan bernegara yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945.

Berlandaskan undang-undang produk reformasi dan hasil review capian pembangunan jangka menengah 204-2009, serta perkiraan dinamika pembangunan nasional, regional dan dunia yang berbasis IT dan janji politik pasangan presiden terpilih SBY dan Boediono, maka Kabinet Indoneia Bersatu 2 menginplementasikan RPJMN lima tahunannya melalui Peraturan Preiden No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014.

Bila mencermati dokumen lampiran Peraturan Presiden no 5 tahun 2010 tersebut, yaitu RPJMN 2010-2014 yang terdiri dari 3 Buku, maka dapat di pahami bahwa pendekatan teknokrasi untuk menjabarkan visi dan misi politik presiden terpilih selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang tengah berupaya mewujudkan “Good Governance” dalam mencapai tujuan bernegara dalam jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai ketentuan UU no 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU no 32 tahun 2004 tentang Otonomi beserta turunannya, UU no 25 tahun 2005 tentang SPPN, UU no 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, dan UU no 39 tahun2008 tentang Kementerian negara beserta UU dan ketentuan lainnya produk masa reformasi. Dimana dokumen tersebut menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dari sisi manajerial pembangunan nasional sesuai tuntutan reformasi; akuntabel, transfaran, anggaran berbasis kinerja, semangat integrasi peran pemerintah, swasta dan masyarakat serta estimasi pembiayaan jangka menengah dan lainnya. Detail teknokrasi pengorganisasian kinerja seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang direncanakan akan dicapai, terukur secara kualitatif bagi visi dan misi dan terukur secara kuantitatif pada program dan kegiatan bagi Prioritas Nasional serta dilengkapi dengan pendekatan kewilayah (buku 3) selain pendekatan Bidang (Buku 2) dan adanya sasaran dan target yang jelas alat ukurnya secara kuantitatif capaian kinerja masing-masing pemikul amanah RPJMN 2010-2014, Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 ini.

Pertanyaannya pada saat kita mengetahui hasil MTR Capaian Pembangunan Nasional berbasi RPJMN 2010-2014 pada tahun 2012, mengapa indikator capaiannya masih banyak menunjukkan nilai rendah (kuning dan merah) ? Dimanakah letak permasalahannya ?

Hal ini dimungkinkan banyak hasil analisis dari berbagai macam aspek dan cara pandang masing-masing. Untuk menjawab hal tersebut ada 2 kemungkinan, yang pertama adanya ketidaktepatan penyusunan dokumen RPJMN yang menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan pembangunan nasional atau yang kedua adalah sebagai akibat tidak sesuainya atau tidak terlaksananya isi dokumen RPJMN tersebut sebagai acuan akibat berbagai macam hal.

Perlu kiranya kita mentracking mundur ……Berlanjut…

Dr. Hanibal Hamidi, M.Kes.
#perdesaansehat.

Lanjutannnnnnnnn……

Untuk kemungkinan yg pertama, dapat disebabkan;
1) Kurang tepatnya assesment dalam “background paper” analisis review hasil pembangunan jangka menengah sebelumnya.
2) Kurang tepatnya forcasting dinamika pembangunan mas mendatang (sumber daya, tantangan, peluang, hambatan, potensi dan lingkungan kebijakan nasional, regional dan dunia)
3) Kurang tepatnya pilihan konsepsi arah kebijakan dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dalam rencana pencapaian sasaran dan target pembangunan dalam mencapai misi yang ditetapkan.
4) Kurang tepatnya pengorganisasian kerja masing-masing pelaku pembangunan nasional
5) Kurang tepatnya instumen kendali pembangunan yang ditetapkan dan.

Untuk kemungkinan kedua adalah…… berlanjut….

Menkes-Paradigma Sehat

28 Feb 2013 09:25:21
Menkes: Lingkungan Sehat Bisa Hemat Anggaran Rp2,11 triliun
27 Feb 2013 23:37:42

Nafsiah Mboi (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)
Nilai merah di bidang kesehatan, berdasarkan hasil sementara Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, akibat akumulasi lima indikator utama. yakni angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total, air bersih dan Malaria.
Jakarta, Aktual.co —Menteri Kesehatan dr Nafsiah Mboi mengatakan pola hidup dan lingkungan sehat niscaya mampu menghemat anggaran negara sampai sedikitnya Rp2,11triliun per tahun. Karena akan banyak penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia bisa dicegah dengan pola hidup dan lingkungan sehat.

“Misalnya untuk penyakit paru-paru atau Ispa bisa dicegah bila masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita tidak merokok sembarangan,” kata Nafsiah pada pertemuan di Banjarmasin, Rabu (27/2)

Pola hidup sehat, kata Menkes, telah terbukti mampu menurunkan risiko penyakit paru-paru hingga 90 persen dari total penderita sekarang, begitu juga stroke, jantung, kanker, dan HIV/AIDS.

Padahal prosentase dampak penyakit-penyakit mematikan seperti HIV/AIDS, menurut data Nafsiah, cenderung terus naik.

Angka kematian akibat berbagai penyakit yang masih tinggi di beberapa daerah, menurut Menkes, mau tidak mau mendapat rapor merah kesehatan.

Nilai merah di bidang kesehatan, berdasarkan hasil sementara Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, akibat akumulasi lima indikator utama. yakni angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total, air bersih dan Malaria.

Target MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2015 untuk AKI adalah 102/100.000 kelahiran hidup, tapi kinerja yang tercapai sampai kini masih di angka 228/100.000 kelahiran hidup. Lalu untuk kematian bayi harus mencapai 23/1.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2012 capaian masih di angka 34/1.000 kelahiran hidup. (Ant)
Dhia Prekasha Yoedha

REZIM PERENCANAAN

Dimulai dengan pencanangan diawal tahun 2009 oleh pemerintah dengan tema “Reformasi Perencanaan dan Penganggaran” sebagai tindak lanjut tuntutan reformasi bagi “good governance”, rekonstruksi NKRI dilaksanakan. Semangat untuk mewujudkan pemeintahan yang bertanggung jawab terhadap amanah seluruh rakyat mealui proses pemilu bagi penggunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya bangsa dan negara (Keuangan, SDM, SDA, sos, bud dll) dalam kerangka pelaksanaan tanggung jawab negara bagi pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara sesuai tujuan bernegara yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945.

Berlandaskan undang-undang produk reformasi dan hasil review capian pembangunan jangka menengah 204-2009, serta perkiraan dinamika pembangunan nasional, regional dan dunia yang berbasis IT dan janji politik pasangan presiden terpilih SBY dan Boediono, maka Kabinet Indoneia Bersatu 2 menginplementasikan RPJMN lima tahunannya melalui Peraturan Preiden No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014.

Bila mencermati dokumen lampiran Peraturan Presiden no 5 tahun 2010 tersebut, yaitu RPJMN 2010-2014 yang terdiri dari 3 Buku, maka dapat di pahami bahwa pendekatan teknokrasi untuk menjabarkan visi dan misi politik presiden terpilih selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang tengah berupaya mewujudkan “Good Governance” dalam mencapai tujuan bernegara dalam jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai ketentuan UU no 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU no 32 tahun 2004 tentang Otonomi beserta turunannya, UU no 25 tahun 2005 tentang SPPN, UU no 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, dan UU no 39 tahun2008 tentang Kementerian negara beserta UU dan ketentuan lainnya produk masa reformasi. Dimana dokumen tersebut menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dari sisi manajerial pembangunan nasional sesuai tuntutan reformasi; akuntabel, transfaran, anggaran berbasis kinerja, semangat integrasi peran pemerintah, swasta dan masyarakat serta estimasi pembiayaan jangka menengah dan lainnya. Detail teknokrasi pengorganisasian kinerja seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang direncanakan akan dicapai, terukur secara kualitatif bagi visi dan misi dan terukur secara kuantitatif pada program dan kegiatan bagi Prioritas Nasional serta dilengkapi dengan pendekatan kewilayah (buku 3) selain pendekatan Bidang (Buku 2) dan adanya sasaran dan target yang jelas alat ukurnya secara kuantitatif capaian kinerja masing-masing pemikul amanah RPJMN 2010-2014, Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 ini.

Pertanyaannya pada saat kita mengetahui hasil MTR Capaian Pembangunan Nasional berbasi RPJMN 2010-2014 pada tahun 2012, mengapa indikator capaiannya masih banyak menunjukkan nilai rendah (kuning dan merah) ? Dimanakah letak permasalahannya ?

Hal ini dimungkinkan banyak hasil analisis dari berbagai macam aspek dan cara pandang masing-masing. Untuk menjawab hal tersebut ada 2 kemungkinan, yang pertama adanya ketidaktepatan penyusunan dokumen RPJMN yang menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan pembangunan nasional atau yang kedua adalah sebagai akibat tidak sesuainya atau tidak terlaksananya isi dokumen RPJMN tersebut sebagai acuan akibat berbagai macam hal.

Perlu kiranya kita mentracking mundur ……Berlanjut…

Dr. Hanibal Hamidi, M.Kes.
#perdesaansehat.

Lanjutannnnnnnnn……

Untuk kemungkinan yg pertama, dapat disebabkan;
1) Kurang tepatnya assesment dalam “background paper” analisis review hasil pembangunan jangka menengah sebelumnya.
2) Kurang tepatnya forcasting dinamika pembangunan mas mendatang (sumber daya, tantangan, peluang, hambatan, potensi dan lingkungan kebijakan nasional, regional dan dunia)
3) Kurang tepatnya pilihan konsepsi arah kebijakan dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dalam rencana pencapaian sasaran dan target pembangunan dalam mencapai misi yang ditetapkan.
4) Kurang tepatnya pengorganisasian kerja masing-masing pelaku pembangunan nasional
5) Kurang tepatnya instumen kendali pembangunan yang ditetapkan dan.

Untuk kemungkinan kedua adalah…… berlanjut

Perdesaan Sehat meretas jalan bagi kebuntuan teknokrasi percepatan pembangunan kualitas kesehatan bagi pencapaian sasaran Prioritas Nasional 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik dalam pelaksanan misi Pembangunan Yang Berkeadilan. Kebuntuan bagi sinkronisasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemangku kepentingan pencapaian sasaran Angka Harapan Hidup tahun 2014 dan MDGs tahun 2015, menawarkan jalan keluar melalui fokus prioritas intervensi pada 5 determinan faktor kualitas kesehatan; Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Air Bersih, Sanitasi dan Gizi Seimbang Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat). Lima Pilar Perdesaan Sehat akan memastikan dan mengutamakan terwujudnya Percepatan Keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal. Perdesaan Sehat pada tahun 2013 akan melakukan koordinai dan fasilitasi pada 4 Kementerian dan 84 Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Rencana Aksi Sektor (RAS) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam mendukung Rencana Aksi Nasional (RAN) Perdesaan Sehat. Semoga percepatan pengurangan disparitas kesejahteraan antar daerah dapat terwujud. Amin. Salam. Hanibal H.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑